Slide 3 landasan hukum kearsipan

of 6/6

Embed Size (px)

description

Filing system

Transcript of Slide 3 landasan hukum kearsipan

  • 1. LANDASAN HUKUM KEARSIPAN UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan PP-RI No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip UU RI No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

2. LANDASAN HUKUM KEARSIPAN Kepres RI No. 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional RI (ARNAS) Kepres RI No. 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis PP-RI No. 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi 3. LANDASAN HUKUM KEARSIPAN UU RI No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Surat Edaran Nomor : Se/01/1981 Tentang Penanganan Arsip Inaktif Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip Bernilaiguna Tinggi 4. DOKUMEN PERUSAHAAN UU No. 8 Thn. 1997 DOKUMEN KEUANGAN: Catatan: Neraca Tahunan, Laporan L/R, Rekening, Jurnal, dsb. Bukti Pembukuan: Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, Nota Kredit, dsb. Data Pendukung Adm. Keuangan: Surat Kontrak, Surat Perjanjian, Rekening Harian, dsb. DOKUMEN LAINNYA: (tidak terkait secara langsung dengan dokumen keuangan) Mis.: Risalah RUPS, Akta Pendirian, NPWP, dsb. 5. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. (Pasal 1, Ayat 1) DOKUMEN PERUSAHAAN UU No. 8 Thn. 1997