SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN …
Transcript of SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN …
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN FISIK
( Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar)
SUSILAWATI
Nomor Stambuk :105610395911
PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAAR
2015
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN FISIK
( Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar)
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memporoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan diajukan oleh:
SUSILAWATI
Nomor Stambuk :105610395911
Kepada
PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAAR
2015
PERSETUJUAN
Judul Skripsi Penelitian :Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan
Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangta
mbung Makassar)
Nama Mahasiswa : Susilawati
Nomor Stambuk : 105610395911
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si Drs. Muhammad Tahir, M.Si
Mengetahui:
Dekan Ketua Jurusan
Fisipol Universitas Muhammadiyah Ilmu Administrasi Negara
Dr. H. Muhlis Madani, M. Si Dr. Burhanuddin S.Sos., M.Si
PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan
menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:
0894/FSP/A.I-VIII/V/36/2015 sebagai salah satu syarat untuk memporoleh gelar
sarjana ( S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari
Selasa tanggal 5 (lima) bulan 5 (lima) tahun 2015.
TIM PENILAI
Ketua, Sekretaris
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.
Penguji:
1. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M..Si (ketua) ( )
2. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ( )
3. Drs. Ruskin Azikin, M.M ( )
4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si ( )
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasisiwa : Susilawati
Nomor Stambuk : 105610395911
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai
aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 30 Maret 2015
Yang menyatakan,
Susilawati
ABSTRAK
SUSILAWATI. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar) (dibimbing
oleh Parakkasi Tjaija dan Muhammad Tahir).
Permasalahan penelitian tentang implementasi kebijakan pelayanan pendidkan
khusus pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi peserta didik berkelainan fisik
di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar, dengan tujuan penelitian
yaitu untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik
berkelainan fisik di sekolah luar biasa negeri parangtambung makassar (2) Untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Di Sekolah Luar
Biasa Negeri Parangtambung Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan Deskriftif kualitatif dan tipe penelitian ini studi kasus. Informan
penelitian di tetapkan yaitu kepala sekolah, staf, bagian sarana dan prasarana, bagian
kesiswaan, bagian Humas, Guru keterampilan,Guru tunagrahita, Guru pendidikan
Agama, Staf administarasi, sekertaris komite, orang tua siswa. Teknik pengumpulan
Data menggunakan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan
Dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data penarikan
kesimpulan dan pengabsahan data, member cheking, trianggulasi, eksternal audit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan
fisik di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambungng Makassar dipengaruhi empat
indikator pelayanan yaitu: (a) Tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik
tenaga pendidik sesuai dengan disiplin ilmu (b) fasilitas sarana dan prasarana masih
perlu perbaikan dan penambahan kelas (c)kemudahan akses, pelayanan cenderung
tidak mengganggu dan akses keamanan dapat dilihat securitas sudah tertib
administrasi(d) kedisiplinan sesuai dengan konsisitensi waktu yang berlaku.
(2)Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:(a) Komunikasi
sudah berjalan dengan baik dengan adanya kordinasi (b) Sumber daya dengan
profesionalisme staf dan keadaan sarana dan prasarana yang menunjang dengan
adanya anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah(c) Disposisi sudah terealisasi
sesuai dengan visi dan misi (d) Struktur birokrasi dilaksanakan sesuai standar
operasional prosedur dan adanya penyebarang tangung jawab masing-masing.
Keyword: Implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus peserta didik
berkelainan fisik.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala bentuk pujian penulis panjatkan hanya kepada allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skiripsi yang berjudul ” Implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan
fisik di sekolah luar biasa negeri parangtambung Makassar.
Skripsi merupakan tugas akhir merupakan tugas akhir yang diajukan untuk
memenuhi syarat dalam memporoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih.
1. Bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.
Muhammad Tahir M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Univeritas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Drs. Muhammad Idris M.Si, selaku penasehat akademik penulis dari awal
perkuliahan hingga akhir studi.
5. Seluruh dosen ilmu administrasi Negara dan ilmu administrasi Negara dan ilmu
pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar yang telah membekali banyak ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga ayahanda Alm. Safaruddin dan
ibunda Husmawati dan kedua adikku Febriani dan Majdan, yang senantiasa
memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Terima kasih atas
segalah pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tak ternilai
hingga saat ini.
7. Seluruh teman-teman Seperjuangan dalam perkuliahan teruma kelas A angkatan
2011, Rismawati, Wahyuni, Melani, Martia, Nuryanti, yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir
yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu.
Semoga Allah Subhana Wata’ala Membalas semua kebaikan dan
melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada semua pihak yang membantu hingga
terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan
skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini saran dan
kriktik yang sifatnya membangun seperti penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini
bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Makassar, 30 Maret 2015
Susilawati
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ................................................................................. ii
Halaman Persetujuan ........................................................................................... iii
Halaman Penerimaan Tim ..................................................................................... iv
Halaman keaslian Karya Ilmiah .............................................................................. v
Abstrak .................................................................................................................. vi
Kata Pengantar .................................................................................................... vii
Daftar Isi............................................................................................................... ix
Daftar Tabel ......................................................................................................... xi
Daftar Gambar ...................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 6
D. Kegunaan Penelitin .................................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian,Konsep dan Teori ...................................................................... 8
1. Konsep Kebijakan publik……….. ...................................................... 8
2. KonsepImplementasiKebijakan ........................................................... 9
B. Teori Pendekatan ImplementasiKebijakan ............................................... 11
C. Konsep Pelayanan ..................................................................................... 20
D. Konsep Pendidikan Khusus Bagi Peserta DidikBerkelainan .................... 23
E. Kerangka Fikir .......................................................................................... 25
F. Fokus Penelitian ....................................................................................... 29
........................................................................................................................
G. Deskripsi Fokus Penelitian ....................................................................... 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan LokasiPenelitian ..................................................................... 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................... 31
C. Sumber Data .............................................................................................. 32
D. Informan Penelitian ................................................................................... 33
E. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 33 F. Teknik Analis Data ................................................................................... 34
G. Pengabsahan Data .................................................................................... 35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi objek penelitian ....................................................................... . 37
1. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Sekolah Lanjutam Tingkatan
Atas Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Pada Sekolah
Lanjutan Tingkatan Atas .................................................................... 37
2. Keadaan Sumber Daya Manusia ( SDM) di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi SulSel..................................................................... 40
3. Visi danMisi ...................................................................................... 41
4. StrukturOrganisasi.............................................................................. 42
B. Pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi
peserta didik berkelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat Provinsi
Sulsel ........................................................................................................ 43
1. Tanggung Jawab ................................................................................ 44
2. Kelengkapan sarana dan prasarana ...................................................... 47
3. Kemudahan akses ............................................................................... 51
4. Kedisiplinan........................................................................................ 52
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ................ 55
1. Faktor Komunikasi ............................................................................. 55
2. Faktor sumber Daya ........................................................................... 58
3. Faktor Disposisi .................................................................................. 65
4. Faktor Struktur Organisasi ................................................................ 71
D. BAB V PENUTUP ................................................................................... 73
1. Kesimpulan .......................................................................................... 73
2. Saran ................................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 77
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar InformanPenelitian...................................................................... 33
Tabel 2. Data Kondisi Sarana dan prasarana Di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran
2015-2016 ............................................................................................... 37
Tabel 3. Data Kondisi Sarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi sulsel
Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016 ............. 39
Tabel 4. Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada sekolah lanjutan tingkat
atas SLBN Pembina Tingkat Propinsi Sulsel ............................................ 40
Tabel 5. Tenaga Honorer/Tidak Tetap/Sukarela Di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi Sulsel ............................................................................. 41
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 .............................................................................................................. 28
Gambar 2 .............................................................................................................. 42
i
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN FISIK
( Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar)
SUSILAWATI
Nomor Stambuk :105610395911
PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAAR
2015
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN FISIK
( Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar)
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memporoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan diajukan oleh:
SUSILAWATI
Nomor Stambuk :105610395911
Kepada
PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAAR
2015
PERSETUJUAN
Judul Skripsi Penelitian :Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan
Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Parangt
ambung Makassar)
Nama Mahasiswa : Susilawati
Nomor Stambuk : 105610395911
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si Drs. Muhammad Tahir, M.Si
Mengetahui:
Dekan Ketua Jurusan
Fisipol Universitas Muhammadiyah Ilmu Administrasi Negara
Dr. H. Muhlis Madani, M. Si Dr. Burhanuddin S.Sos., M.Si
PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan
menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:
0894/FSP/A.I-VIII/V/36/2015 sebagai salah satu syarat untuk memporoleh gelar
sarjana ( S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada
hari Selasa tanggal 5 (lima) bulan 5 (lima) tahun 2015.
TIM PENILAI
Ketua, Sekretaris
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.
Penguji:
1. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M..Si (ketua) ( )
2. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ( )
3. Drs. Ruskin Azikin, M.M ( )
4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si ( )
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasisiwa : Susilawati
Nomor Stambuk : 105610395911
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai
aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 30 Maret 2015
Yang menyatakan,
Susilawati
ABSTRAK
SUSILAWATI. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik (Studi Kasus
Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar) (dibimbing oleh Parakkasi
Tjaija dan Muhammad Tahir).
Permasalahan penelitian tentang implementasi kebijakan pelayanan
pendidkan khusus pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi peserta didik
berkelainan fisik di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar, dengan
tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Bagaimana
implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat
atas bagi peserta didik berkelainan fisik di sekolah luar biasa negeri parangtambung
makassar (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus Pada Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar. Jenis
penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriftif kualitatif dan tipe penelitian ini
studi kasus. Informan penelitian di tetapkan yaitu kepala sekolah, staf, bagian
sarana dan prasarana, bagian kesiswaan, bagian Humas, Guru keterampilan,Guru
tunagrahita, Guru pendidikan Agama, Staf administarasi, sekertaris komite, orang
tua siswa. Teknik pengumpulan Data menggunakan wawancara mendalam dengan
informan, observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian
data penarikan kesimpulan dan pengabsahan data, member cheking, trianggulasi,
eksternal audit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan
fisik di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambungng Makassar dipengaruhi empat
indikator pelayanan yaitu: (a) Tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik
tenaga pendidik sesuai dengan disiplin ilmu (b) fasilitas sarana dan prasarana masih
perlu perbaikan dan penambahan kelas (c)kemudahan akses, pelayanan cenderung
tidak mengganggu dan akses keamanan dapat dilihat securitas sudah tertib
administrasi(d) kedisiplinan sesuai dengan konsisitensi waktu yang berlaku.
(2)Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:(a) Komunikasi
sudah berjalan dengan baik dengan adanya kordinasi (b) Sumber daya dengan
profesionalisme staf dan keadaan sarana dan prasarana yang menunjang dengan
adanya anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah(c) Disposisi sudah terealisasi
sesuai dengan visi dan misi (d) Struktur birokrasi dilaksanakan sesuai standar
operasional prosedur dan adanya penyebarang tangung jawab masing-masing.
Keyword: Implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus peserta didik
berkelainan fisik.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala bentuk pujian penulis panjatkan hanya kepada allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skiripsi yang berjudul ” Implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan
fisik di sekolah luar biasa negeri parangtambung Makassar.
Skripsi merupakan tugas akhir merupakan tugas akhir yang diajukan untuk
memenuhi syarat dalam memporoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih.
1. Bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.
Muhammad Tahir M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Univeritas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Drs. Muhammad Idris M.Si, selaku penasehat akademik penulis dari awal
perkuliahan hingga akhir studi.
5. Seluruh dosen ilmu administrasi Negara dan ilmu administrasi Negara dan ilmu
pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah membekali banyak ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga ayahanda Alm. Safaruddin dan
ibunda Husmawati dan kedua adikku Febriani dan Majdan, yang senantiasa
memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Terima kasih atas
segalah pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tak ternilai
hingga saat ini.
7. Seluruh teman-teman Seperjuangan dalam perkuliahan teruma kelas A angkatan
2011, Rismawati, Wahyuni, Melani, Martia, Nuryanti, yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir
yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu.
Semoga Allah Subhana Wata’ala Membalas semua kebaikan dan
melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada semua pihak yang membantu hingga
terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan
skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini saran dan
kriktik yang sifatnya membangun seperti penulis harapkan. Semoga karya skripsi
ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Makassar, 30 Maret 2015
Susilawati
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ................................................................................. ii
Halaman Persetujuan ........................................................................................... iii
Halaman Penerimaan Tim ..................................................................................... iv
Halaman keaslian Karya Ilmiah .............................................................................. v
Abstrak .................................................................................................................. vi
Kata Pengantar .................................................................................................... vii
Daftar Isi............................................................................................................... ix
Daftar Tabel ......................................................................................................... xi
Daftar Gambar ...................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 6
D. Kegunaan Penelitin .................................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian,Konsep dan Teori ...................................................................... 8
1. Konsep Kebijakan publik……….. ...................................................... 8
2. KonsepImplementasiKebijakan ........................................................... 9
B. Teori Pendekatan ImplementasiKebijakan ............................................... 11
C. Konsep Pelayanan ..................................................................................... 20
D. Konsep Pendidikan Khusus Bagi Peserta DidikBerkelainan .................... 23
E. Kerangka Fikir .......................................................................................... 25
F. Fokus Penelitian ....................................................................................... 29
........................................................................................................................
G. Deskripsi Fokus Penelitian ....................................................................... 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan LokasiPenelitian ..................................................................... 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................... 31
C. Sumber Data .............................................................................................. 32
D. Informan Penelitian ................................................................................... 33
E. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 33 F. Teknik Analis Data ................................................................................... 34
G. Pengabsahan Data .................................................................................... 35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi objek penelitian ....................................................................... . 37
1. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Sekolah Lanjutam Tingkatan
Atas Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Pada Sekolah
Lanjutan Tingkatan Atas .................................................................... 37
2. Keadaan Sumber Daya Manusia ( SDM) di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi SulSel..................................................................... 40
3. Visi danMisi ...................................................................................... 41
4. StrukturOrganisasi.............................................................................. 42
B. Pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi
peserta didik berkelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat Provinsi
Sulsel ........................................................................................................ 43
1. Tanggung Jawab ................................................................................ 44
2. Kelengkapan sarana dan prasarana ...................................................... 47
3. Kemudahan akses ............................................................................... 51
4. Kedisiplinan........................................................................................ 52
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ................ 55
1. Faktor Komunikasi ............................................................................. 55
2. Faktor sumber Daya ........................................................................... 58
3. Faktor Disposisi .................................................................................. 65
4. Faktor Struktur Organisasi ................................................................ 71
D. BAB V PENUTUP ................................................................................... 73
1. Kesimpulan .......................................................................................... 73
2. Saran ................................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 77
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar InformanPenelitian...................................................................... 33
Tabel 2. Data Kondisi Sarana dan prasarana Di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran
2015-2016 ............................................................................................... 37
Tabel 3. Data Kondisi Sarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi sulsel
Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016 ............. 39
Tabel 4. Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada sekolah lanjutan tingkat
atas SLBN Pembina Tingkat Propinsi Sulsel ............................................ 40
Tabel 5. Tenaga Honorer/Tidak Tetap/Sukarela Di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi Sulsel ............................................................................. 41
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 .............................................................................................................. 28
Gambar 2 .............................................................................................................. 42
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting pendidikan
nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi luhur pekerti, memiliki pengetahuan
dan keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, dan kepriadian yang mandiri serta
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap
warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti tercantum di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang nomor 2 tahun 1989
tentang sistem pendidikan nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap
warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memporoleh
pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berkelainan berhak pula
memperoleh kesempatan yang sama dengan anak yang lainnya(anak normal).
Perkembangan manusia merupakan perubahan yang progresif dan
berlangsung terus menerus atau berkelanjutan. Keberhasilan dalam mencapai
suatu tahap perkembangan akan sangat menentukan keberhasilan dalam tahap
perkembangan berikutnya. Sedangkan, apabila ditemukan adanya satu proses
perkembangan yang terhambat, terganggu, atau bahkan terpenggal, dan
kemudian dibiarkan maka untuk selanjutnya sulit mencapai perkembangan yang
optimal. Tidak setiap anak mengalami perkembangan normal. Banyak di antara
mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan,
kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai
perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus.
Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus.
Masalah pendidikan pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai
macam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang fositif maupun
negative. Selain pengaruh di bidan sosial ekonomi dan sikap mental masyarakat
juga merupakan faktor yang menghambat dan efek negatifnya tidak hanya
berpengaruh pada bidang sosial ekonomi, nilai-nilai dan sikap mental
masyarakat juga merupakan faktor menghambat dan efek negatifnya tidak
hanya berpengaruh pada bidang pendidikan melainkan meluas sampai
pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi anak luar biasa. Apabila usaha-
usaha pembangunan anak luar biasa di bandingkan dengan usaha pembangunan
pendidikan bagi anak-anak umumnya, pendidikan anak luar biasa masih
ketinggalan ketika kita melihat sejarah di perkenalkannya pendidikan anak luar
biasa pada tahun 1901 tentang munculnya pendidikan bagi anak-anak
berketerbelakangan mental, tuli, dan bisu kemudian setelah itu tahun 1952
didirikan sekolah guru pengajaran luar biasa (Rochman Natawidjaja, 179:3).
Kebijakan pemerintah terhadap amanat atas dasar pendidikan bagi
penyandang kelaianan dan ketunaan di tetapkan tentang sistem pendidikan
nasional UU No. 20 Tahun 2003 di sebutkan bahwa pendidikan khusus
(pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial. Ketetapan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003
tersebut bagi penyandang kelainan sangat berarti karena memberikan
kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal
lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran (Mohammad Efendi, 2006:1).
Anak berkelainan dapat juga di sebut denga anak yang terlahir secara
tidak sempurna seperti anak pada umumnya. Salah satu istilah anak berkelainan
yang sering kita dengar adalah Anak Tunagrahita. Kelainan mental yang
mental yng dimiliki anak tunagrahita tergantung dari gradasinya. Semakin
komplek dampak yang mengiringinya (Mohammad Efendi, 2006:87).
Pendidikan khusus bagi anak berkelainan Selanjutnya secara teknis
penyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak berkelainan menurut PP Nomor
17 Tahun 2010 dalam pasal 130 ayat 1 dan 2 Pendidikan khusus bagi peserta
didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ayat 1 pasal 130 PP
Nomor 17 Tahun 2010 maka dapat dipahami bahwa Pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
dan non formal, jenjang pendidikan dasar dan menengah baik dalam jenis
pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Peraturan
Pemerintah No. 17 thun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan
menjelaskan yaitu: Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki kesulitan dalam mengitu proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus bagi peserta
didik bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik
yang tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,
berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik , menjadi
korban penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan
memiliki kelainan lain. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan
melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan
kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Melihat fenomena tersebut
peran pemerintah sangat di butuhkan dalam pengimplementasian kebijakan
pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta
didik berkelainan fisik.
Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan secara
khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sebagai
dampak keterbatasan yang dimiliknya. Perkembangan terakhir banyak kebijakan
yang menempatkan layanan pendidikan dalam bentuk SLB Satu Atap yang
memberikan layanan kepada semua jenis ketunaan dan semua jenjang dalam
satu lembaga. Contohnya SLB Negeri sebagai pengembangan dari SDLB
Negeri. Ditinjau dari jenis peserta didiknya maka ada SLB yang
menyelenggarakan layanan bagi peserta didik Tunanetra, Tunarungu,
Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa, Tunadaksa Sedang,
Tunalaras, dan Penyandang Autis. Ditinjau dari jenjang lembaga satuan
pendidiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan untuk jenjang
TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
SLBN Pembina Pembina Provinsi Sulawesi Selatan Sentra PK-PLK
terletak di Jl. Daeng Tata parangtambung kelurahan parangtambung kecamatan
tamalate Kota Makassar. Awalnya SLB bagian D pembina tingkat prov. Sulsel
menerima D (Tunadaksa), seiring perkembangan menerima siswa Tunanetra,
Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, Autis, Kesulitan belajar, dan lambat ajar.
Jumlah siswa/ Siswi khususnya sekolah lanjutan tingkat atas pada tahun
pelajaran 2015-2016 sebanyak 42 (empat puluh dua). Fakta enperik yang terjadi
anak berkelainan fisik selalu dilupakan, tidak diingat, seringkali tidak dicatat
kalaupun dicatat seringkali tidak dilayani bahkan seringkali di lupakan padahal
hak mereka juga anak bangsa yang punya hidup belajar dan mendapat pelayanan.
Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia
diselenggarakan berdasarkan jenjang pendidikan, maka dalam persepsi penulis
yang ideal adalah yang menyesuaikan posisi struktur Direktorat Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) yang berada dalam koridor pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah. Agar keberadaannya mudah dan
menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya
implementasi kebijakan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peserta
didik berkelainan fisik yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa Negeri
ParangTambung Makassar. Dengan demikian diharapkan nantinya Kota
Makassar memporoleh pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik dari
sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
Melihat dari kebijakan tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di Sekolah Luar Biasa
Negeri ParangTambung Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada
Sekolah Lanjutan Tinkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di
Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi
Peserta Didik Berkelainan Fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri
Parangtambung Makassar ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelayanan Pendidikan Khusus
Pada Sekolah Tingkat Lanjutan Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik
Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Di Sekolah Luar Biasa Negeri
Parangtambung Makassar?
D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam
melaksanakan kebijakan, sedangkan manfaat lainnya dapat di peroleh dari hasil
penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis,serta
sebagai satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Manfaat praktis
a. Sebagai sumbangan yang berarti Bagi Sekolah Luar Biasa Negeri
ParangTambung Makassar.
b. Memberikan informasi tentang Pelayanan Pendidikan Khusus pada
sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta Didik Berkelainan fisik
pentingnya pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan
demi kepentingan bersama.
20
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori
1. Konsep Kebijakan Publik
Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris ’polycy’ yang di bedakan
dari kebijaksanaan, maupun kebajikan. Sedangkan menurut pengertian kebijakan
adalah prinsip atau cara tindakan yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan ke
putusan. Menurut Carl friedric dalam (Agustino, 2012:7) Kebijakan adalah serang
kaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana
kebijkan tersebut diusulkan agar berguna untuk mengatasinya untuk mencapai
tujuan yang dimaksud.
Eystone dalam (Wahab, 2012:13) yang merumuskan pendek bahwa
kebijakan publik ialah ” the relationship of govermental unit to its enverenment ”
(antara hubungan yang berlangsung antara unit/satuan pemerintah dengan lingkun
gannya).
Thomas R. Dye dalam (Wahab, 2012:14) menyatakan bahwa kebijakan
publik adalah ’’whetever governments choose to do or not do” (Pilihan tindakan
apapun yang di lakukan atau tidak ingin di lakukan oleh pemerintah).
Menurut Anderson dalam (Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah
tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
2. Konsep Implementasi Kebijakan
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Agustino, 2008:139),
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang pentin atau keputusan
badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifakisan masalah yang
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasi.
Menurut Merille Grindle dalam (Agustino, 2008:139), mengemukakan
bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan
mempertanyakan apakah pelaksnaan program sesuai dengan yang telah ditentukan
yaitu melihat action program dan individual project dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai.
Menurut Dunn dalam (Nuryanti Mustari, 2013) Implementasi kebijakan
pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi
dan mengarahkan. Implementasi kebijakan di pandang dari pengertian yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur
dan teknik yang bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan ( Lester dan Stewart dalam ( Nurudin, 2007:
17).
Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab,2012:13) Mendefinisikan implementasi
kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau
kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk tercapainya
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.
Jones dalam (Nawawi, 2009:132) Mengemukakan bahwa implementasi
kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.
Jadi implementasi kebijakan dalam (Said Zainal Abidin, 2012:145)
merupakan langkah yang sangat penting proses kebijkan. Tampa implementasi
suatu kebijakan adalah hanyalah sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam
kehidupan masyarakat.
B. Teori Pendekatan implementasi kebijakan publik
Menurut pendapat lester dan steward dalam (Agustino,2008:141) ada
beberapa terapan model pendekatan implementasi kebijakan yaitu sebagai
berikut:
1. Implementasi kebijakan Public Model George C.Edward III
Model pendekatan yang di kemukakan oleh Edward III dalam (Agustino,
2008:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi suatu kebijakan yaitu:
a. Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan proses penyampaian imformasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proes
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pe
laksana kebijakan (policy implementer) (Widodo,2011: 97). Widodo kemudian men
ambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar
pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok
sasaran(target group) kebijakan,sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan
hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses
implementasi kebijakan bias berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan
kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi
penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan
konsisitensi informasi (consistency). Dimensi tansformasi menghendaki agar
informasi tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada
kelompok sasaran dan pihak terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar
informasi yang jelas dan mudah di pahami, selain itu menghindari kesalahan
intrepertasi dari pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang
terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi
menghendaki agar informasi yang di sampaikan menimbulkan kebingunan
pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
b. Sumber Daya (Resources)
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Edward III dalam (Widodo 2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas
dan konsistensinya ketentuan-ketentuan aturan dan aturan-aturan tersebut serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan
tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak
efektif.
Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat di
gunakan untuk mendukung keberhasilkan implementasi kebijakan. Sumber daya
manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang di jelaskan sebagai
berikut:
1) Sumber daya manusia (Staff)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber
daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya
manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan
kompotensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber
daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran,
sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi,
sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia,
implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
2) Anggaran (Budgetary)
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan
modal dan investasi atas satu program atau kebijakan untuk terjamin
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,
kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3) Fasilitas (facility)
Fasilitas atau sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,
seperti gudang, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam
keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
4) Informasi dan kewenengan (Imformation and Authority)
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,
terutama imformasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimpletasikan
suatu kebijakan. Sementara wewenang berperang penting terutama untuk
meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang
di kehendaki.
c. Disposisi (Disposition)
Kecendrungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan
berperang penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan
misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan
implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan,
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab
sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.
Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia
akan dapat menjelaskan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka
implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
d. Struktur Birokrasi (Bureuctaric Strukture)
Stuktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanime,
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat operation procedur (SPO),
SPO menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Aspek kedua
adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi
akan cenderung melemahkan pengawasan yang menyebabkan prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks yang selanjutnyaa akan menyebabkan aktifitas organisasi
menjadi fleksibel.
2. Implementasi Kebijakan Dan Publik Model Donal Van Meter Dan Carl
Van Horn
Model pendektan top-down yang dirumuskan oleh Donal van meter dan
carl van horn dengan A model of the policy implementation. Model ini
mengendalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari
keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan public.
Ada enem variabel, menutur Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino,
2008:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan piblik tersebut adalah:
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur keberhasilannya jika hanya
di ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realististis dengan sosio-kultur yang
berada di level pelaksana kebijakan. Ketika tujuan kebijakan terlalu ideal yang di
laksanakan di level warga, maka sulit merealisasikan kebijakan public hanya titik
yang dapat dikatakan berhasil.
b. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan
sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi
menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan
yang diisyarakatkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara politik. Tetapi
ketika kompotensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya yang nihil, maka
kinerja publik sangat sulit di harapkan.
Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya lain yang perlu
diperhitungkan juga ialah sumber daya manusia dan sumber daya waktu. Karena
ketika sumber daya manusia yang kompoten dan kapabel telah tersedia sedangkan
kecurangan dan melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan
pelik untuk meralisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.
Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat
bekerja dengan kecurangan dana berjalan dengan baik. Tetapi terbentur dengan
persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini perlu dapat menjadi penyebab
ketiakberhasilan implementasi kebijakan.
c. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat penelitian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal
ini sangat penting kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak
dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksananya.
Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku tingkah
laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itulah hanya
berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila
kebijakan public itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-
dapat saja agen pelaksana yang di turungkan tidak sekeras dan tidak setegas pada
gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi
kebijakan perlu juga di perhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.
Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, khusnya semakin besar pula agen
yang di libatkan.
d. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana
Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja pelaksanaan kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang
mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di laksanakan bukanlah hasil formulasi
warga setempat mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
Tetapi kebijakan yang akan di laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down)
yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui (bahkan tidak
mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin
selesaikan.
e. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi,maka asumsinya kesalahan-kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Hal yang penting lainnya adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut
mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah di terapkan. Lingkungan
social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi
lingkungan eksternal.
3. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle
Menurut Grindle (Agustino,2008:154), ada dua variabel yang mempengaruhi
pelaksanaan suatu kebijakan suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses
pencapaian hasil akhir ( outcame ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin
di raih. Hal ini di kemukakan oleh Grindle, di mana pengukuran keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu:
a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang di tentukan (design) dengan merujuk pada aksi
kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini di ukur dengan melihat dua
factor, yaiu:
1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2) Tingkat perubahan yang terjadi serta Penerimaan kelompok sasaran dan
perubahan yang terjadi.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, juga menurut grindle,
amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri
atas content of policy dan context of policy (1980:5).
(1). Content of policy menurut Grindle adalah:
(a) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indakator ini berargumen pasti
melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan
tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yng di ingin di
diketahui lebih lanjut.
(b) Type of Benefits ( tipe manfaat)
Pada ini upaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus
terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan yang hendak dikerjaakan.
(c) Extent of change Envision ( derajat perubahan yang ingin dicapai )
Seberapa besar perubahan yang hendak di capai melalui suatu
implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
(d) Site Of Decisiuon Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan
penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus di
jelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang
diimplementasikan.
(e) Program implementer ( pelaksana program)
Dalam dengan adanya pelaksanaa kebijkan yang melaksanakan suatu
kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompoten
dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan hal ini harus sudah terdata
atau terpapar dengan baik pada bagian itu.
(f) Recources Commited (Sumber-sumber daya yang di gunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang
mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.
(2) Context Of Policy menurut grindle adalah:
(a) Power , interest, and strategis of actor involved (kekuasaan kepentingan-
kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat).
Dalam suatu kebijakan perlu di perhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan,
kepentingan strategi yang di gunakan oleh para actor yang terlibat guna
memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini
tidak dapat di perhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program
yang diimplementasikan akan jauh arang dari api.
(b) Instution and Regime Characteristic ( karakteristik lembaga dan rezim yang
berkuasa)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga
berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin di jelaskan
karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
(b) Compliance and Responsiviness (tingkat kapatuhan dan adanya respon dari
pelaksana)
Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan
adalah kepatuhan dengan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak di jelaskan
pada poin adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam
menanggapi suatu kebijakan.
C. Konsep Pelayanan
1. Pengertian pelayanan publik
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan
menyediakan kepuasan pelanggan.
Menurut Kotler dalam Laksana (2008) Pelayanan adalah setiap tindakan
atau kegiatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Gronros
dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang
terdiri atas serangkaian aktivitas ingtable yang biasa (namun harus selalalu) terjadi
pada interaksi antara pelanggan dan karyawan , jasa dan sumber daya, fisik atau
barang, dan sistem penyedia jasa, yang di sediakan. Sebagai solusi atas masalah
pelanggan. Sementara itu menurut lovelock, petterson dan walker dalam Tjiptono
(2005) mengemukakan persfektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap
bisnis jasa di pandang sebagai sebuah system yang terdiri atas dua komponen
utama: operasi jasa: dan penyampaian jasa.
Menurut wiwi jayanti (2013). ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya
pelayanan yaitu:
a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang membuat manusia bersedia mengorbangkan
apa yang ada padanya sesuai kemampuannya, di wujudkan menjadi layanan dan
pengorbanan dalam batas ajaran agama, norma agama, sopan santun, dan
kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
b. Adanya keyakinan untuk saling menolong sesamanya. Rasa tolong menolong
merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada manusia. Apa yang dilakukan
oleh seseorang untuk orang lain kerena diminta oleh orang yang membutuhkan
pertolongan adalah hakikatnya pelayanan, disamping ada unsur pengorbanan,
namun kata pelayanan tidak pernah di gunakan dalam hubungan ini.
c. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu
bentuk amal. Inisiatif berbuat baik timbul dari orang yang bukan
berkepentingan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, proses ini
di sebut pelayanan. Keinginan berbuat baik timbul dari orang lain yang
mebutuhkan pertolongan ini disebut yang membutuhkan pertolongan, ini di
sebut bantuan.
2. Prinsip Pelayanan Publik
Atik Septi Winarsih (2005) mengatakan keputusan MENPAN No 36
tahun 2003 disebabkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi
beberapa prinsip sebagai berikut :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanankan.
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup ini kejelasan dalam hal :
1. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dalam menyelesaikan keluha/persoalan/ sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan /
persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan
informatika ( telematika).
h. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yng memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan
informatika.
i. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah di jangkau
oleh masyarakat, dan memanfaatkan teknologi telemonikan dan informasi.
j. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahtamahan.
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan iklas.
k. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, tertutup, di sediakan ruangan tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.
D. Konsep Pendididikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan
Mangunsong, dkk.(1998), menyimpulkan bahwa anak yang tergolong luar
biasa atau berkelainan ” adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal
dalam hal : cirri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neouromuskular,
perilaku sosil dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi 2
(dua) atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh anak tersebut memerlukan modifikasi
dari tugas - tugas sekolah metode belajar atau pelayanan terkait lainnya yang di
tunjuk untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.
Amanat atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan di
tetapkan dalam Undang-Undang pasal 32 di sebutkan bahwa pendidikan
khusus (Pendidikan Luar Biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisisk, emosional, mental dan sosial. Ketetapan dalam Undang-Undang No.20 tahun
2003 tersebut bagi anak penyandang berkelainan sangat berarti karna memberikan
landasan yang kuat bahwa anak berkelainan berhak memporoleh kesempatan yang
sama sebagaimana di berikan kepada anak normal lainnya dalam pendidikan dan
pengajaran ( Mohammad Efendi 2006:1).
Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkelainan untuk
memporoleh pendidikan dan pengajaran, berarti memperkecil kesenjangan antara
partisispasi pendidikan anak norml dengan berkelainan. Investasi jangka panjang,
dengan lainnya bagi penyandang cacat yang terdidik dan terampil, secara langsung
dapat mengurangi biaya pos perawatan dan pelayanan kebutuhan sehari-hari. Hal
ini juga memberika efek psikologis, yaitu tumbuhnya berprestasi dan meningkatnya
harga diri anak berkelainan yang nilainya jauh lebih penting dan dapat melebihi
nilai ekonomi. Kondisi yang konstruktif ini dapat memperkuat pembentukan
konsep diri anak berkelainan (Mohammad Efendi, 2006:87).
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta
didik berkelainan menjelaskan yaitu Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus
bagi peserta didik bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara
optimal sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta
didik yang tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,
berkesulitas belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi
korban penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki
kelainan lain.
E. Kerangka Fikir
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam pengembangan bakat
dan potensi yang ada dalam diri seseorang. Pendidikan juga berperang proses
penting dalam proses kehidupan manusia yang ada di dalamnya terkandung proses
belajar yang tersusun secara sistematis dan terus menerus, maka kebijakan
pemerintah harus senantiasa berkembang dan memberikan jalan keluar tentang
permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang di masyarakat sesuai
dengan perkembangan zaman. Kebijakan pemerintah sangatlah penting dalam
mengatur segala kelangsungan harkat dan martabat berkehidupan warga Negara
supaya semua dapat merasakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah salah
satunya kebijakan pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dinikmati oleh semua
orang tanpa tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal. Seperti
yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1
menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk
memporoleh pendidikan yang bermutu.Warga Negara yang berkelainan juga telah
di sebutkan dalam pasal 5 ayat 2, yang menyebutkan bahwa: warga Negara yang
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak
memporoleh pendidikan khusus.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta
didik berkelainan menjelaskan yaitu: Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki kesulitan dalam mengitu proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus bagi
peserta didik bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang
tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan
belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban
penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki kelainan
lain.
Tahapan pelaksanaan kebijakan ini menjadi begitu penting karena suatu
kebijakan kebijakan ini begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti
apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dengan benar. Dalam penelitian
ini penulis mengangkat model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh
George Edward III dalam (Agustino, 2008 :149) di mana terdapat empat variabel
yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Indikatornya yaitu: 1)
komunikasi (Comunication) adalah penyampaian informasi dari pembuat kebijakan
kepada pelaksana kebijakan yaitu pihak sekolah, 2) Sumber daya (Resources) ialah
segala hal yang dimiliki oleh satu organisasi baik berupa manusia, sarana dan
prasarana yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok
tersebut, 3) Dispoisi (Disposisition) yaitu tindakan/sikap atau lanjutan dari
pimpinan kepada bawahan yang berupa memo atau perintah yang menjelaskan
tentang pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan dan siapa penanggung jawabnya
sesuai keinginan pemimpinan, dan 4) Struktur Birokrasi (Bureaucraiti structure)
adalah hirarki otoritas yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang
dilakukan sistem administrasi untuk memperlancar kerjasama di antara anggota
organisasi.
Pencapaian tujuan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus
pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik untuk
terlaksanya pendidikan secara menyeluruh.
Untuk lebih jelasnya bagan kerangka fikir akan di gambarkan dalam
gambar berikut:
Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir
Implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus
pada sekolah lanjutan tingkat
atas bagi peserta didik
berkelainan fisik
Indikator pelayanan
keterkaitannya dengan
implementasi
1. Tanggung jawab
2. Kelengkapan sarana
dan prasarana
3. Kemudahan akses
4. Kedisiplinan.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
implementasi
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Efektifitas
implementasi
kebijakan
Sumber Kebijakan
UU NO. 20 Tahun 2003
PP NO. 17 Tahun 2010
F. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik
berkelainan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik
berkelainan fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar.
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka fikir sebelumnya maka dapat di kemukakan
deskripsi fokus penelitian
1. Implementasi kebijakan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu
kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana
atau (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.
2. Tanggung jawab yaitu dimana dalam suatu lingkungan sekolah bertanggung
jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai termasuk telekomunikasi dan informatika.
4. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi pelayanan sarana pelayanan yang
memadai termasuk penyediaan telekomunikasi dan informatika (Telematika).
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahtamahan yaitu pemberian pelayanan
bersikap disiplin sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan
dengan iklas.
6. Komunikasi yaitu penyampaian informasi/pengetahuan dan koordinasi diantara
pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Indikator
variabel komunikasi antara lain : 1) Transisi (penyaluran komunikasi), 2)
kejelasan komunikasi, dan 3) Konsistensi perintah. Di Sekolah Luar Biasa
Negeri Parangtambung Makassar.
7. Sumber daya, di mana indikator sumber daya yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu terdiri dari atas: 1) Staf, 2)
Informasi, 3) wewenang dan 4) fasilitas.
8. Disposisi, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan. Variabel dari disposisi adalah
pengankatan birokrasi dan insentif.
9. Struktur birokrasi adalah terdiri dari atas kerjasama dari banyak orang dalam
suatu organisasi. Variabel yang dapat meningkatkan kinerja struktur
birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik atau komitmen, toleransi dan
melaksanakan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan
pegawai di antara beberapa unit kerja).
10. Efektifitas implementasi kebijakan adalah pencapaian tujuan sejauh mana
kesusaian antara proses implementasi kebijakan dengan garis petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan yang telah di tetapkan.
43
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian merupakkan suatu tempat/wilayah yang dibutuhkan
dimana penelitian dilaksanakan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian
ini adalah selama 2 (dua) bulan yaitu Maret-Mei. Sedangkan lokasi penelitian
yang akan ditempati Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel di Kelurahan
Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Alasan penentuan lokasi
tersebut karena selain lokasi tersebut mudah di jangkau sekolah luar biasa
tersebut di mana di sini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik
berkelaiann fisik. Oleh karena itu, pemerintah di mana berpartisipasi dalam
pengimplementasian kebijakan tersebut.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian ini
berusaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa
sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang di poroleh
di lapangan dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan
sebenarnya dari objek yang diteliti.
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus (case studies)
yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu organisasi ,satu
program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk
memporoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari suatu entitas. Studi kasus
menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.
C. Sumber Data
Sumber Data Dalam Penelitian Ini Terdiri Atas Data Primer Dan Data
Sekunder.
1. Data Primer
Yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini diporoleh
melalu narasumber/informan atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu
orang yang dijadikan objek atau sebagai sarana mendapatkan informasi
ataupun data di lokasi penelitian.
2. Data Sukunder
Yaitu data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku,
literature, dokumentasi dan bahan bacaan yang berkaitan dengan
Implementasi Kebijakan Pelayanan pendidikan khusus bagi peseta didik
berkelainan fisik.
D. Informan Penelitian
Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 1. Nama informan
NO. Nama informan Inisial Jabatan/Status
1 Jamaluddin S.Pd, M,Pd. JML Bagian sarana dan prasarana
2 Drs. Komargono M.M KMG Bagian Humas
3 Dra.Khadijah KDJ Bagian kesiswaan
4 Supraptomo S.Pd SPT Bagian kurikulum
5 Dra. Wiwik susianti WWS Guru keterampilan
6 Herawati S.Pd HRW Guru pendidikan kewarganegaraan
7 Hudaya Muis S.Pd HDY Guru pendidikan agama
8 Andi Nirmawati S.Pd ANM Guru bagian tunagrahita
9 Ahcmad Teddy lira ATL Sekertaris komite
10 Saiful Malik SFM Staf Administrasi
11 Ardiati ARD Orang tua murid
12 Hamjah Nur Hasan HNH Orang tua murid
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala
yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakaukan dengan cara
observasi langsung (direct observasion) dan sebagai peneliti yang
menempatkan diri sebagai pengamat (reconigzed outsider) sehingga interaksi
peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan
observasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar, maka
peneliti mencatat apa saja yang berkaitan dengan pelayananan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik.
2. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan
pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan
dengan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada lanjutan
tingkat atas bagi peserta didik berkelaianan fisik pada lokasi penelitian.
3. Dokumen yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,
terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi,
maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini
dilakukan dengan cara mengadakan penelahan terhadap bahan-bahan tertulis
yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus
bagi peserta didik berkelaianan fisik pada lokasi penelitian.
F. Teknik Analis Data
Analis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data di mana data
yang di poroleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpilkan persoalan yang
diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam
(Sugiyono, 2012:91), terdapat 3 (tiga) aktivitas dalam menganalis data, yaitu:
a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
b. Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart. Dan sejenisnya agar makna
peristiwa lebih mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
Pada penelitian kualitatif ini, verifikasi data dilakukan secara terus
menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki
lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk
menganalisis dan mencari makna dari data yang di kumpulkan,yaitu mencari pola
tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk
kesimpulan.
G. Pengabsahan Data
Setelah menganalisis data ,peneliti harus memastikan apakah interpretasi
dan temuan penelitian akurat. Validasi temuan Creswell dalam (Sugiono 2012:
42) berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui
strategi antara lain:
1. Member cheking adalah proses penelitian menyajikan pertanyaan pada satu
atau lebih partisipan atau tujuan yang telah di jelaskan di atas. Aktivitas ini
juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan
menanyakan pada mereka baik lisan maupun tulisan tentang keakuran
laporan penelitian.
2. Triangulasi merupakan proses penyekongan bukti terhadap temuan, analisis
dan interpretasi data yang telah di lakukan peneliti yang berasal dari:1)
individu (informan) yang berada (Guru dan Murid), 2) tipe member data
(wawancara,pengamatan dan dokumen), serta 3) metode pengumpulan
data(wawancara, pengamatan dan dokumen).
3. Eksternal audit, yaitu untuk menghindari bias atas hasil temuan penelitian,
peneliti perlu melakukan cek silang dengan seseorang diluar penelitian.
Seseorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian
imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yan akurat.
49
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Sentra PK-PLK
terletak di Jl. Daeng Tata Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota
Makassar. Sekolah ini dinaungi oleh pemerintah pusat ini berdiri di atas tanah
36436 m2. Diresmikan tanggal 20 september 1985 oleh direktur pendidikan dasar
dan menengah (Prof. Dr. Hasan Walinono). Awalnya SLB bagian D pembina
tingkat Prov. Sulsel menerima D (Tunadaksa), seiring perkembangan menerima
sisiwa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, Autis, Kesulitan belajar,
dan lambat ajar. Jumlah Siswa/Siswi khususnya sekolah lanjutan tingkat atas
pada tahun pelajaran 2015-2016 sebanyak 42 ( empat puluh dua).
1. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas
Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Pada Sekolah Lanjutam Tingkatan
Atas
Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SLBN
Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada sekolah lanjutan tingkat atas
pada tahun ajaran 2015-2016 dapat dilihat pada table 2 berikut ini.
Table 2. Kondisi Sarana dan prasarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi
Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
No Komponen Sarana Dan
Prasarana Jumlah
Kondisi Ket.
Baik Rusak
1 2 3 4 5 6
1 Ruang pembelajaran umum 27 23 4
1.1 Ruang perpustakaan 1 1 -
2 Ruang pembelajaran
2.1 Ruang OM 1 1 -
2.2 Ruang BPKPI 1 1 -
2.3 Ruang Bina Diri 1 1 -
2.4 Ruang Tata Busana 1 1 -
1 2 3 4 5 6
2.4 Ruang tata boga 1 1 -
2.5 Ruang ICT 1 1 -
2.6 Ruang Tata Rias 1 1 -
2.7 Ruang otomotif 1 1 -
2.8 Ruang Kriya Kayu 1 1 -
2.9 Ruang Hantaran 1 1 -
2.10 Ruang elektro 1 1 -
2.11 Ruang music 1 1 -
2.12 Ruang akupuntur/ spa therapy 1 1 -
2.13 Ruang fisioterapi 1 1 -
2.14 Ruang audiometer 1 1 -
2.15 Ruang E-Learnin 1 1 -
3 Ruang penunjang 1 1 -
3.1 Ruang Pimpinan/kepala sekolah 1 1 - 3.2 Ruang Guru 1 1 - 3.3 Ruang Tata Usaha 1 1 - 3.4 Tempat Ibadah/Masjid 1 1 - 3.5 Ruang UKS 1 1 - 3.6 Ruang Asesment/Konseling 1 1 - 3.7 Ruang Organisasi Pramuka 1 1 - 3.7 WC 10 6 4 3.8 Gudang 3 2 1 3.9 Ruang Sirkula/Koridor 1 1 - 3.11 Tempat Bermain 1 1 - 3.12 Ruang Wakasek 1 1 - 3.13 Ruang Centre Braillo 1 1 - 3.14 Aula 1 1 - 3.15 Gedung Diklat 1 1 - 3.16 Laboratorium 1 1 -
Sumber: Profil SLBN Pembina Tk provinsi SULSEL 27 maret 2015
SLBN Pembina tingkat provinsi sulsel telah memiliki sarana dan
prasarana yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah
tersebut. Sarana dan prasarana ini di adakan dari bantuan pemerintah yang di
terima oleh sekolah. Berikut ini jumlah dan kondisi sarana dan prasarana
tersebut.
Table 3. Data Kondisi Sarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi sulsel
Pada Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
No. Nama Prasarana Jumlah Kondisi
Keterangan Baik Rusak
1 Computer E-Learning 7 unit 7 - Bantuan direktorat P PK-PLK
Dikmen Tahun 2011
2 Computer Braillo 1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikmen Tahun 2011
3 Laptop E-Learning
Dikmen
6 unit 6 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikmen Tahun 2011
4 Laptop E-Learning
Diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Diknas Tahun 2011
5 LCD Projector
E-Learnig Diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikmen Tahun 2011
6 Printer canon E-learning
Diknas
2 unit 2 - Bantuan Direktorat
PPK LK Diknas Tahun 2011
7 printer projector
E-learnig diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikmen Tahun 2011
8. Printer Braille 1 Set 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Diknas Tahun 2011
9. Kamera digital 1 Unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Diknas Tahun 2011
10. Audiometer Dikmen 1 Set 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikdasn Tahun 2011
11. Audiometer Dikdas 1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikdas Tahun 2011
12. Layar 1 Unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikdas Tahun 2011
13. Mesin ketik Braille 1 unit 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikdas Tahun 2011
14. Riglet besar 4 buah 4 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
15. Mesin fax 1 unit 1 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
16. Gerobak sampah (atro) 1 unit 1 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
17. Tempat sampah 7 buah 7 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
18. Mesin plong 1 set 1 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
19. Tenda terowongan 1 set 1 - Bantuan Operasional Dikmen
2011
20. Papan pengumuman 4 set 4 - Bantuan Dana Bos SDLB/SMP
LB 2011
21. Lemari piala 1 set 1 - Bantuan Dana Bos SDLB 2011
22. Lemari arsip 1 set 1 - Bantuan Dana Bos SDLB 2011
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel 27 maret 2015
Berdasarkan keadaan sarana dapat dilihat dalam keadaan kondisi baik dan
adanya bantuan bantuan direktorat PK-PLK Dikmen, bantuan Direktoran Dikmen
PPK-PLK, bantuan direktoran PPK-LK Dikdas, bantuan direktorat PPK- LK
Diknas, bantuan operasional Dikmen dari tahun 2011.
2. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi SulSel.
Berikut ini tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi SulSel khususnya tenaga pendidikan pada sekolah lanjutan
tingkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
Tabel. 4 Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLBN Pembina Tingkat Propinsi Sulsel.
STATUS KEPEGAWAIAN
JABATAN
GOLONGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH II III IV SMP SMA D.II S1 S2
L P L P L P
TETAP/PNS
Kepala Sekolah - - - - 1 - - - - 1 1
Guru PNS 3 1 9 12 9 22 - 2 46 8 56
Guru PNS DEPAG - - - - 1 - - - 1 - 1
JUMLAH 3 1 9 12 11 22 - 2 47 9 58
Tenaga
Administrasi 1 - 1 3 - - - 4 - 1 - 5
JUMLAH 1 - 1 3 - - - 4 - 1 - 5
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel 27 maret 2015
Berkaitan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan di
Sekolah Luar Biasa Negeri parangtambung Makassar dilihat dari jabatan terdiri
dari kepala sekolah, guru pegawai negeri sipil, guru pegawai negeri, departemen
agama dan tenaga administrasi. Dilihat dari golongan II laki-laki 4 (empat) orang
dan perempuan 1(satu) orang , dilihat dari golongan III laki-laki 10 (orang),
dilihat golongan III dan perempuan 15 (lima belas) orang, dan golongan IV laki-
laki 11 (sebelas) orang dan perempuan 11 (sebelas) orang. Sedangkan kualifikasi
pendidikan D.II 2 (dua) orang, S1 48 (empat puluh delapan) dan S2 9 (Sembilan)
orang.
Tabel 5. Tenaga Honorer/Tidak Tetap/Sukarela Di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi Sulsel.
No STATUS KEPEGAWAIAN
JENIS
KELAMIN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH
L P SMP SMA D.II S.1 S.2
1 Guru Bantu - 1 - - - 1 - 1
2 Guru Kontrak 2 1 - - - 3 - 3
3 Tenaga/guru Sosial 7 6 - - 2 11 - 13
4 Tenaga sosial adminstrasi 3 1 - 4 - - - 4
5 Tenaga sosial perpustakaan - 1 - 1 - - - 1
6 Laboran - 1 - 1 - - - 1
Tenaga sosial ket.tatabusana 1 - - 1 - - - 1
7 Bujang sekolah 1 - - 1 - - - 1
8 Cleaning Service 5 1 - 6 - - - 6
9 Satpam 1 - 1 - - - - 1
JUMLAH 20 12 1 14 2 15 - 32
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel.27 maret 2015
Berkaitan sumber daya manusia tenaga honorer/tidak tetap/sukarela di
sekolah luar biasa negeri parangtambung Makassar dilihat dari status kepegawaian
terdiri dari guru bantu, guru kontrak, tenaga/guru sosial, tenaga sosial
administrasi, tenaga sosial perpustakaan, laboran, tenaga sosial keterampilan
tatabusana, bujang sekolah, cleaning service, satpam, dan memiliki jumlah
perempuan 20 (dua puluh) dan perempuan 12 (dua belas) orang, sedangkan
kualifikasi pendidikan D.II 2 (dua) orang dan S.1 15 (lima belas) orang.
3. Visi Dan Misi
a. Visi : Terwujudnya pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sehingga senang belajar dan
mengembangkan potensinya secara optimal yang berprestasi dan bertaqwa.
b. Misi : 1). Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatk
an, harga diri dan tantangan bagi peserta didik. 2). Memelihara suasana yang
membantu, harga diri dan menghargai diantara warga sekolah. 3). Memiliki
lingkungan fisik yang aksebilitas, aman rapid an bersih dan nyaman. 4).
Mengembangkan disiplin dari dalam peserta didik maupun pendidikan dan
tenaga kependidikan.
4. Struktur Organisasi
Berdasarkan struktur organisasi SLBN Pembina Tingkat provinsi
SulSel dapat dilihat pada bagan struktur organisisasi berikut ini:
Gambar 2. Struktur Organisasi
Kepala sentra
PK dan PLK
Kepala Sekolah Muh. Hasyim S.Pd M.Pd
NN
Ketua Komite Drs. Kamaluddin arfah
Wakasek Urusan Urusan Urusan Sarana Urusan
Kurikulum Kesiswaan Dan Prasarana Humas Supramono S.Pd Teti Supriati S.Pd jamaluddin S.Pd. M.Pd Drs.Komargono M.M
Tata Usaha SyarifuddinSukmin
Bengkel Kerja Muhammad Nur S.Pd
BP Dra.Widyastuti
Laboran Syamsiah S.Pd
Pustakawan Nirmalasari
Guru
Siswa A ( Tunanetra), B ( Tunarungu), C ( Tunagrahita), D ( Tunadaksa), Autis, Lambat ajar
B. Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi
Peserta Didik Berkelainan Fisik Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi
SulSel di parantambung Makassar.
Pelayanan adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara personal atau
individu dengan lingkungannya. Individu membawa kedalam tatanan organisasi
kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman
masalalunya. Ini semuanya adalah karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala
ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya.
Organisasi yang juga merupakan lingkungan mempunyai karakteristik pula.
Adapun karakteristik yang mempunyai organisasi antara keteraturan yang
di wujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan- pekerjaan, tugas-tugas, wewenang
dan tanggung jawab, sistem penggajian (reward system) sistem pengendalian dan
lain sebagainya. Jika karakteristik organisasi maka akan terwujudnya perilaku
individu dalam organisasi.
Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab
sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pelayanan pendidikan khusus Pada sekolah
lanjutan tingkatan atas bagi peserta didik bekelainan fisik di SLBN Pembina
Provinsis Sulsel. Sekolah ini telah menjalankan pendidikan khusus bagi peserta
didik berkelainan fisik. Adapun indikator keberhasilan pelayanan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisisk di
SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel. Yakni 1). Tanggung jawab 2).
Kelengkapan sarana dan prasarana 3). Kemudahan akses 4). Kedisiplinan. Berikut
ini indikator diatas.
1. Tanggung jawab
Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam hidupnya masing-
masing terhadap apapun yang dilakukannya. Ridwan halim mengatakan (1988)
mendefinisikan tanggung jawab adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari
pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan maupun kewajiban atas
kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan untuk melakukan suatu atau
berperilaku menurut cara tertentu.
a. Melaksanakan tugas dengan baik
Tanggung jawab bersumber dari atau lahir atas pengunaan fasilitas dalam
penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan
kewajibannya. Hasil wawancancara dengan KMG selaku bagian humas
menyatakan bahwa:
“Bentuk tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah sudah
berjalan dengan baik tetapi perlu adanya tambahan masalah biaya
pemeliharaan sekolah yang harus dianggarkan lewat APBD Provinsi”
(Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis dalam hal bentuk
tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah sudah berjalan dengan baik
dalam hal dinas pendidikan sering melakukan pengawasan dan pelatihan, tetapi
masih perlu penambahan anggaran dana lewat APBD Provinsi untuk biaya
pemeliharaan sekolah. Tanggung jawab yang baik adalah sebaik suatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak maupun kewajiban
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban
untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Secara umum
tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau
berperilaku menurut cara tertentu.
Tambahan biaya pemeliharaan sekolah dianggarkan lewat APBD
Provinsi adalah salah satu faktor pendukung anggaran berkaitan dengan
kecukupan modal dan investasi atas satu program atau kebijakan untuk terjamin
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,
kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Ditambahkan dengan hasil wawancara JML bagian sarana dan
prasarana JML menuturkan bahwa:
“Bentuk tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah kami selalu
melakukan kordinasi langsung dari provinsi, tanggung jawab sesuai
dengan tugas dan fungsi dal hal ini kepala UPTD balai pengembangan
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus” (Hasil wawancara
JML, 16 Maret 2015).
Hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa dalam hal dinas
pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam hal tanggung jawab ini
seringnya memperhatikan kepentingan bagi peserta didik berkelainan fisik, dapat
dilihat sering diadakan kordinasi langsung dari provinsi, tanggung jawab sesuai
dengan tugas dan fungsi hal ini kepala UPTD balai pengembangan pendidikan
khusus dan layanan khusus dan bentuk tanggung jawab dapat di lihat dengan
seringnya diadakan pengawasan dan pelatihan. Hal ini sangat mempengaruhi
keberadaan peseta didik untuk memberikan pelayanan secara maksimal.
Hal ini sependapat van meter dan van horn dalam (Agustino, 2008:142)
mengatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang sangat ampuh dalam
implementasi kebijakan public. Semakin baik kordinasi komunikasi antara pihak-
pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
b. Pelaksanaan tanggung jawab
Tanggung jawab bersumber dari atau lahir atas pengunaan fasilitas dalam
penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan
kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan KMG bagian Humas.
menyatakan bahwa:
“Tanggung jawab pihak sekolah mengenai peserta didik hampir sudah
berjalan dengan baik dan tepat mengenai kelancaran peserta didik untuk
mendapatkan pendidikan” (Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa tanggung jawab pihak
sekolah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat mengenai kelancaran peserta
didik untuk mendapatkan pendidkan dimana penyelenggara pelayanan dan
keluhan/Persoalan, bahkan tenaga pendidik disiplin ilmu sesuai dengan tugasnya
masing-masing dan tidak adanya tumpah tindih.
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak sekolah sangat
berperan dalam kelancaran peserta didik yang memiliki kelainan fisik untuk
mendapatkan pendidikan.
Hal ini dapat dilihat peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan pasal 129 menyatakan bahwa pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi
peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ Sosial. Berdasarkan
hasil wawancara kepala sekolah SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel
mengatakan bahwa:
“Selama ini tanggung jawab pihak sekolah sudah baik karena disini sudah
mendapatkan beasiswa dan tidak ada yang di bayar” (Hasil wawancara
HNH, 18 Maret 2015).
Berdasrkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan tanggung
jawab yang diberikan sekolah sudah berjalan dengan baik hal ini dapat lilihat
bahwa tenaga pendidik sudah disiplin ilmu sesuai dengan tugasnya masing-
masing dan diperkuat dengan salah satu orang tua siswa yang mengatakan bahwa
tanggung jawab pihak sekolah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan
mendapatkannya beasiswa bagi peserta didik dan dalam memporoleh pendidikan
akan lebih mudah dengan digratiskannya biaya pendidikan.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana
Kelengkapan Sarana dan prasarana pelayanan merupakan hal yang paling
penting dalam pelayanan pendidikan yang memadai termasuk pelayanan
telekomunikasi dan informatika.
a. Ketercukupan
Ketercukupan sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam
pelayanan pendidikan. Dari hasil wawancara JML selaku bagian sarana dan
prasarana mengatakan mengenai kelengkapan saran dan prasarana:
“kelengkapan sarana dan prasarana Sampai hari ini terpenuhi walaupun
sebenarnaya masih ada juga kelas perlu direhab, dan masih ada beberapa
ruangan yang disekat” (Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa ketercukupan sarana
dan prasarana yang menjadi faktor pendukung masih perlu pembenahan dan
perbaikan sehingga tidak ada lagi kelas yang di sekat demi terpenuhinya
kebutuhan peserta didik berkelainan fisik. Hasil wawancara KDJ selaku bagian
kesiswaan mengatakan bahwa:
“Untuk sementara cukup untuk kegiatan proses belajar mengajar, seperti
fasilitas computer, keterampilan yang ada disekolah ini seperti
keterampilan busana, keterambilan boga, keterampilan otomotif” (Hasil
wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terdapatnya fasilitas
saranana dan prasarana yang ada seperti fasilitas computer, keterampilan yang ada
seperti keterampilan boga, dan keterampilan otomotif. Hasil wawancara ATL
salah satu sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Mulai dilengkapi dan memadai ditandai dengan pengadaan
infrakstruktur yang mengadakan sekolah bukan dinas pendidikan” (Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengadaan
infrakstuktur yang terdapat telah dilengapi fasilitas sarana dan prasarana yang
mengadakan sekolah bukan dinas pendidikan.
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kelengkapan
sarana dan prasarana terpenuhi walaupun sebenarnya masih ada juga kelas yang
perlu direhab, yang di sekat. Namun informan lain mengatakan bahwa
kelengkapan sarana dan prasarana untuk sementara cukup, alasannya dengan
adanya fasilitas computer, keterampilan yang ada seperti, keterampilan Boga,
otomotif dan busana. Informan lain mengatakan kelengkapan sarana dan
prasarana mulai dilengkapi dan memadai dengan pengadaan infrakstuktur sekolah
bukan dinas pendidikan.
b. Pemenuhan Harapan.
Kelengkapan sarana dan prasarana di dukung pemenuhan harapan
fasilitas yang ada. Hasil wawancara JML bagian sarana dan prasarana mengatakan
bahwa Belum sesuai harapan karena masih ada kelas yang digabung, meskipun
sudah ada beberapa yang memenuhi” (Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pemenuhan harapan fasilitas
sarana dan prasarana yang ada belum sesuai diharapkan masih perlu penambahan
kelas demi kelancaran proses mengajar terhadap peserta didik. Hasil wawancara
ATL salah satu sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Pada umumnya sudah sesuai yang diharapkan, tetapi harapan
kedepannya diadakan peremajaan, contohnya gedung bengkel perlu
perbaikan karena bagian atas sudah mulai rusak, perlu penambahan alat-
alat peraga di bagian autis, dan bagian lain sudah memadai Cuma perlu
penambahan” (Hasil wawancara ATD, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan dalam peningkatan
sarana dan prasarana masih perlu dilakukan terutama gedung bengkel perlu
perbaikan dan penambahan karna bagian atas sudah mulai rusak, begitu pula
penambahan alat-lat peraga di bagian autis agar pemenuhan harapan memadai.
3. Kemudahan Akses
Kemudahan akses yaitu.Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah di jangkau oleh masyarakat, dan memanfaatkan teknologi
telemonikanikasi dan informasi.
a. Lokasi pelayanan
Lokasi pelayanan adalah satu satu faktor pendukung yang memadai. Dari hasil
wawancara WWS salah satu salah satu guru keterampilan mengatakan bahwa
Lokasi kalau kita lihat cendrung tidak mengganggu, Cuma memang akses masuk
jalanannya agak sempit” (Hasil wawancara WWS, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa demi terwujudnya lokasi
pelayanan yang baik. Lokasi yang terdapat Lingkungan pelayanan harus tertib,
tertutup, di sediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Dari hasil wawancara sekertaris komite
mengatakan bahwa:
“Lokasi pelayanan sudah cukup memadai tetapi perlu penambahan dan
peremajaan karena sebagian masih pembenahan dan membutuhkan
anggaran setiap anggaran setiap 3 (Tiga) tahun” (Hasil wawancara ATL,
18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis demi terwujudnya lokasi pelayanan
yang baik untuk meningkatkan penambahan dan peremajaan memerlukannya
Anggaran untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Dari hasil wawancara HNH salah satu orang tua
murid mengatakan bahwa “Lokasi pelayanan sudah sesuai yang diharapkan karena
lokasinya tenang, bagus, dan tertib” (Hasil Wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas yang diharapkan orang tua siswa sudah
sesuai yang diharapkan disebabkan lokasi tenang, bagus dan tertib, dan yang di
sediakan kepada orang tua siswa di sediakannya ruangan tunggu yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas
pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat disimpulkan bahwa lokasi
pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik. demi terwudnya lokasi
pelayanan yang baik. Lokasi yang terdapat Lingkungan pelayanan harus tertib,
tertutup, di sediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
parkir, toilet, tempat ibadah memerlukannya Anggaran setiap 3 (Tiga) untuk
menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang
memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
b. Akses Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum. Hasil wawancara KMG salah satu bagian Humas mengatakan
bahwa:
“Keamanan di sini sudah bagus karena sucuritas sangat tertib
administrasi, administrasi sudah di jalankan dengan baik, dan
melakunkan control selama 24 jam” (Hasil wawancara KMG, 18 Maret
2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalis salah satu faktor pendukung
terhadap peserta didik berkelainan fisik adalah keamanan yang bagus, ini dapat
dilihat terdapatnya securitas yang tertib administrasi dan dijalankannya tugas dan
tanggung jawab dengan melakukan control 24 jam. Hasil wawancara salah satu
orang tua siswa HNH mengatakan bahwa“Terdapat dua security yang menjaga
tetapi belum maksimal dalam menjaga dan perlu ditingkatkan” (Hasil wawancara
HNH,18 Maret 2015).
Akses keamanan yang terdapat masih perlu peningkatan guna untuk
menjamin terselenggranya pendidikan bagi peserta didik berkelainan fisik.
Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa terdapatnya
keamanan yang bagus ini dapat diliha sucuritas sangat tertib administrasi,
administrasi sudah di jalankan dengan baik, dan melakukan control selama 24 jam
tetapi disisi lain harapan orang tua masih perlunya peningkatan keamanan agar
maksimal.
4. Kedispilinan
Kesungguhan memberikan pelayanan terutama konsisitensi waktu kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menilai sejauh mana petugas
pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk. Pemberian pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas.
a. Kesopanan
Kesopanan adalah salah satu faktor pendukung dalam memberikan
pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik. Menurut hasil wawancara
KMG bagian Humas mengatakan bahwa:
“Sudah cukup menerapkan kedisiplinan, upacara setiap hari senin
dilaksanakan, kehadiran absensi, datang dan pulang terisi” (Hasil
wawancara KMG, 18 maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kedisiplinan adalah
konsisitensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menilai
sejauh mana petugas pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk. Menurut hasil
wawancara dengan sekertaris komite menuturkan bahwa: “Sudah rata-rata
menerapkan kedisplinan walaupun masih ada yang belum (Hasil wawancara ATL,
18 maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan Masih perlu peningkatan
kedisiplinan demi terwujudnya dalam memberikan pelayanan terutama
konsisitensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara
HNH salah satu orang tua murid mengatakan bahwa “Kesopanan dan
keramtamahan sudah baik, tata tertib, dan kebersamaan keliatan rukun” (Hasil
wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dalam memberikan pelayanan salah satu orang tua siswa mengatakan
sikap yang diporoleh sudah baik, tata tertib dan kebersamaan keliatan rukun.
Menurut hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa para pelaksanan
Sudah cukup menerapkan kedisiplinan, upacara setiap hari senin dilaksanakan,
kehadiran absensi, datang dan pulang terisi. Menurut informan lain Sudah rata-
rata menerapkan kedisplinan walaupun masih ada yang belum ini dapat dilihat
bahwa masih perlu peningkatan dalam menerapkan kedisiplinanan. Menurut
informan lain mengatakan Kesopanan dan keramtamahan sudah baik, tata tertib,
dan kebersamaan kelihatan rukun.
b. Keramhtamahan
kesopanan dan keramahtamahan yaitu sikap dan perilaku dalam memberikan
pelayanan secara optimal serta saling menghargai dan menghormati. Hasil
wawancara dari salah bagian kesiswaan KDJ mengatakan bahwa:
“Dalam memberikan pelayanan kami selalu menerapkan keramahtamahan
terhadap murid maupun orang tua murid, ini dapat dilihat bahwa dalam
perkembangan terhadap anaknya orang tua yang menginginkan kemandiri
an secara terampil” ( Hasil wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memberikan
pelayanan diterapkannya keramhtamahan terhadap murid maupun orang tua
murid, dimana orang tua siswa mengingikan anaknya kemandirian secara
terampil.
Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang peserta didik
berkelainan fisik pasal 129 ayat 1 pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya. Hasil wawancara salah satu sekertaris komite mangatakan
bahwa “Pelayanan harus lebih ditinkatkan terutama di bagian Autis” (Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dalam memberikan pelayanan optimal masih perlu ditingkatkan terutama
pelayanan di bagian autis. Hasil wawancara salah satu orang tua murid
mengatakan bahwa Dalam memberikan pelayanan sudah baik, Cuma mungkin
jam pelayanan perlu di tambah” ( Hasil wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan Dalam memberikan
pelayanan selalu menerapkan keramahtamahan terhadap murid maupun orang tua
siswa, ini dapat dilihat bahwa perkembanganan orang tua yang menginginkan
kemandirian secara terampil dan Pelayanan harus lebih ditinkatkan terutama di
bagian Autis. Menurut informan lain dalam memberikan pelayanan sudah baik,
Cuma mungkin jam pelayanan perlu di tambah.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab
sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi
kebijakan pelayanan pendidikan khusus Pada sekolah lanjutan tingkatan atas bagi
peserta didik bekelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulsel di
Parangtambung Makassar. Sekolah ini telah menjalankan pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan fisik. Adapun indikator keberhasilan implementasi
kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi
peserta didik berkelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel. Yakni
1) Komunikasi (communication) 2)Sumber daya (Resources) 3)Disposisi
(Disposisition) dan 4)Struktur Birorasi (Beructaric structure). Berikut ini
indikator diatas.
1. Faktor Komunikasi (Comunication)
Komunikasi adalah penyampaian informasi/pengetahuan dan kordinasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mencakup
beberapa dimensi penting yaitu:
a. Penyaluran Komunikasi
Yaitu dimana suatu implementasi kebijakan yang baik adalah efek dari penyaluran
komunikasi yang terlaksana dengan baik pula. Petikan wawancara dengan KMG
bagian Humas Memaparkan bahwa:
“Penyaluran komunikasi antara dinas pendidikan dan sekolah sementara
lancar-lancar saja semua kegiatan yang diadakan dinas provinsi, biasanya
kami libatkan” (Hasil wawancara KMG,18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianilisis bahwa, Penyaluran komunikasi
sudah dianggap baik dapat mennghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
Penyaluran komunikasi dianggap baik oleh informan diatas dengan alasan bahwa
penyaluran komunikasi lancar-lancar saja dapat dilihat bahwa semua kegiatan
yang diadakan dinas provinsi selalu melibatkan sekolah bahkan dinas pendidikan
menyurati sekolah, berkunjung kesekolah untuk memantau dan memonitoring.
Hal yang sama juga dituturkan oleh ATL sekertaris komite mengatakan bahwa:
“penyaluran komunikasi dinas pendidikan dengan pihak sekolah sudah
sangat bagus serinnya ada pengawasan adanya interaksi, bahkan kami
ketua komite sering diundang dialog untuk evaluasi” (Hasil wawancara
ATL, 18 Maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Penyaluran
komunikasi dinas pendidikan dengan pihak sekolah diangap baik oleh informan
dengan alasan bahwa dimana dinas pendidikan penyaluran komunikasi sudah
sangat bagus ini dapat di lihat dengan adanya kordinasi antara pihak dinas
pendidikan kepada sekolah seringnnya dilakukan pengawasan bahkan adanya
interaksi dan ketua komite sering di undang untuk dilakukannya evaluasi.
b. Kejelasan Informasi
Yaitu komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan haruslan jelas
dan tidak membingunkan (tidak ambigu/Mendua). Dari hasil wawancara ATL
selaku sekertaris komite menyatakan bahwa :
“Kejelasan komunikasi sudah diterima dengan jelas, ini dapat dilihat
bahwa adanya pembagian tugas dengan menunjuk beberapa guru pimpinan
sebagai wakil kepala sekolah, kesiswaan, sapras, kurikulum dan bagian
keterampilan ada penunjuk tanggung jawab masing-masing’’(Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis Mengenai kejelasan
komunikasi menurut beberapa informan sudah di terima dengan jelas. Dengan
alasan bahwa adanya pembagian bahwa adanya penunjuk tugas beberapa guru
pimpinan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab masing-masing
sehingga dapat dilaksanakan demgan lancar dengan pemahaman yang sama
diantara penanggung jawab yang sudah ditetapkan. Selain itu, guru bagian
kurikulum SPT menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
“Kejelasan komunikasi sudah diterima dengan jelas dengan adanya
sosialisasi berbentuk persuratan, pengarahan langsung dari dinas
pendidikan” (Hasil wawancara SPT, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bentuk sosialisasi
sering di lakukan berbentuk undangan, pelatihan-pelatihan yang sering diadakan
dan interaksi juga sering diadakan dari pihak luar terutama dengan perguruan
tinggi. Kejelasan komunikasi sangat jelas dengan adanya interaksi kordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait.
c. Konsistensi Perintah
Yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan haruslah konsisten/
tidak berubah-ubah dan jelas (untuk ditetepkan dan dijalankan). Dari hasil
wawancara Selaku guru bagian kurikulum SPT mengenai konsistensi perintah
bahwa:
“konsistensi perintah sudah sangat baik, ini dapat dilihat administrasi
kinerja sudah semakin baik, opersional sudah bagus dan mengikuti secara
kurikulum dan perlu diintensifkan”(Hasil wawancara SPT,17 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa konsisitensi perintah
sudah sangat baik, dimensi konsisitensi menghendaki agar informasi yang
disampaikan tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan kelompok
sasaran maupun pihak terkait. Konsisitensi perintah dapat dilihat administrasi
kinerja sudah semakin baik, operasional sudah bagus dan mengikuti secara
kurikulum dan konsistensi perintah yang ada perlu diintensifkan. Dari hasil
wawancara SFM selaku staf administrasi mengatakan bahwa konsisitensi
perintah:
“konsistensi perintah dilakukan dengan tegas dan memahami tugas dan
fungsinya masing-masing dan konsistensi perintah tidak boleh berubah-
ubah sesuai dengan penyampaian yang telah di tetapkan sebelumnya”
(Hasil wawancara SFM, 17 Maret 2015).
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah
konsistensi dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Dalam
pelaksananaan mengenai pengimplementasian pelayanan pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan fisik diterima oleh informan diatas diporoleh dengan
baik dan tegas. Alasannya bahwa perintah yang diberikan sudah dilakukan
dengan baik dapat dilihat dari kinerja administrasi sudah semakin baik. Alasannya
namun informan lain mengatakan konsistensi perintah seharusnya tidak berubah-
ubah sesuai dengan penyampaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Faktor Sumber Daya (Resources)
Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan
untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijkan pelayanan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelinan fisik.
Sumber daya ini mencakup beberapa indikator yang menjadi alat ukur tercapainya
keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator itu antara lain:
a. Staf
Dimana penambahan jumlah staf dan pelaksana kebijakan tidak
mencukupi namun diperlukan pula kecakapan staf dan keahlian dan
kemampuannya melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
Dari hasil wawancara WWS salah satu guru bagian keterampilan mengatakan
bahwa:
“Kemampuan dan keahlian staf mereka di sana sangat mendukung dalam
mengimplementasikan sudah sesuai yang diharapkan. Hanya perlu
peningkatan komunikasi yang lebih baik lagi” (Hasil wawancara WWS,
17 maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan Sumber daya utama
dalam implementasi kebijakan adalah staf, kemampuan dan keahlian staf yang
dimiliki sudah cukup baik Hanya perlu peningkatan komunikasi yang lebih baik
lagi.
Hal ini sependapat dengan Edward III dalam widodo (2011:98)
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil Implementasi
kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia
yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan
dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompotensi di bidangnya,
sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah
cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran, sumber daya manusia sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan implementsi, sebab tanpa sumber daya
manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan
berjalan lambat. Dari hasil wawancara ATL Selaku sekertaris komite sekolah
menuturkan bahwa:
“kemampuan dan keahlian staf cukup handal dan dipercaya seluruh
tenaga pendidik terhadap peserta didik” (Hasil Wawancara ATL,18
Maret 2015).
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksanan kebijakan yang kompoten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa kemampuan dan keahlian staf cukup handal dan dipercaya seluruh tenaga
pendidik terhadap peserta didik.
b. Informasi
Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan dan tentang data kepatuhan dari data pelaksana terhadap peraturan atau
regulasi pemerintah tentang kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara JML selaku
bagian sarana dan prasarana memaparkan bahwa:
“Hubungan informasi/Kerjasama antara guru saat ini sudah sesuai dengan
visi dan misi misalnya guru senior membimbing guru yunior”(Hasil
Wawancara JML, 16 Maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa hubungan
informasi menjadi faktor penting dalam informasi yang relevan dan cukup terkait
bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Ini dapat dilihat bahwa
kerjasama antara guru sudah sesuai ini dapat dilihat visi misi yang ada dan guru
senior membimbing yang yunior. Begitu pula hasil wawancara bagian Humas
KMG menuturkan bahwa:
“Hubungan informasi/ Kerjasama sudah berjalan dengan baik, karena
saling ketergantungan satu sama lain dan sumber informasi diporoleh dari
dinas pendidikan melalui kepala sekolah” (Hasil Wawancara KMG,18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara di atas dapat dianilisis bahwa Informasi/kerjasama
adalah salah satu sumber daya yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
kebijakan. Sumber-sumber informasi dibutuhkan untuk memporoleh data baik
mengenai bagaimana melaksanakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan
fisik maupun mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap kepatuhan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dari beberapa informan diatas
berpendapat bahwa hubungan Informasi sudah berjalan dengan baik. Alasannya
bahwa karena saling ketergantungan satu sama lain tersebut di poroleh dari dinas
pendidikan melalui kepala sekolah.
c. Anggaran
Anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan implementasi kebijakan
berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Sebagaimana penuturan selaku guru bagian sarana
dan prasarana JML menuturkan bahwa:
“Penyaluran anggaran sudah menjadi faktor pendukung dengan adanya
beasiswa bagi peserta didik. Hal ini terbukti dengan bertambahnya fasilitas
sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat menunjang proses belajar
mengajar” (Hasil wawancara JML,16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis dengan adanya anggaran
beasiswa yang di berikan akan menjadi faktor pendukung bagi peserta didik.
Penyaluran anggaran dapat dilihat dengan bertambahnya fasilitas sarana dan
prasarana yang ada dan anggaran tersebut menunjang proses belajar mengajar.
Hal ini sependapat yang di kemukan Edwar III dikemukakan bahwa
Anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan implementasi kebijakan
berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan KMG selaku
bagian Humas mengatakan bahwa:
“Penyaluran anggaran untuk sementara yang ada di dinas pendidikan
provinsi, yaitu berupa anggaran dana bantuan operasional sekolah,
Anggaran beasiswa dan pendidikan gratis” ( Hasil wawancara KMG, 18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa terdapatnya anggaran
yang telah diberikan kepada peserta didik berkelainan fisik yang ada di dinas
pendidikan provinsi yaitu anggaran dana bantuan operasional sekolah, anggaran
yang ada sangat mendukung bagi peserta didik berkelainan fisik dengan
dilaksanakannya pendidikan gratis. Begitu pula penuturan ATL Selaku sekertaris
komite mengatakan bahwa:
“Anggaran beasiswa sudah tersalurkan dengan baik sesuai dengan
juknis. Mengenai anggaran sudah terelesasi seperti penambahan sarana
dan prasarana” (Hasil Wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Anggaran yang ada berupa beasiswa sudah tersalurkan dengan baik
sesuai dengan juknis. Ini dapat dilihat bahwa anggaran yang ada menjadi faktor
pendukung terutama di bagian sarana dan prasarana. Begitu Pula penuturan ARD
orang siswa mengatakan bahwa “kami selaku orang tua siswa sangat terbantu
dengan adanya anggaran dana bantuan operasional sekolah Kami terima” ( Hasil
Wawancara ARD, 17 Maret 2015).
Orang tua yang memiliki anak berkelainan fisik sangat terbantu dengan
adanya Bantuan operasional sekolah yang di berikan dari pihak sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyaluran anggran yang ada
sudah terelesai denga baik yang ada di SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel
sudah tersalurkan dengan baik. Efektifas penyaluran anggaran sangat menunjang
tujuan pelaksanaan terhadap pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan fisik. Hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya sarana dan
prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Namun
menurut informan lain dengan adanya anggaran sangat terbantu dengan anggaran
dana Bantuan Operasional Sekolah.
d. Fasilitas
Fasilitas atau sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,
seperti gudang, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam
keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hal
tersebut Dari hasil wawancara JML selaku bagian sarana dan Prasarana:
“Sarana dan Prasarana sangat mendukung pelayanan dengan di
lakukannya penambahan kelas, dan di lakukannya pemberdayaan kepada
peserta didik” ( Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa fasilitas yang ada
sangat mendukung terhadap pelayanan bagi peserta didik ini dapat dilihat dengan
dilakukannya penambahan kelas dan fasilitas sarana dan prasarana yang
mendukung ini dapat di lakukan dengan adanya program pemberdayaan kepada
peserta didik agar peserta didik menghasilkan keterampilan. Sama halnya
pernyataan HRW selaku guru Pendidikan kewarganegaraan mengatakan bahwa
“Fasilitas sarana dan Prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih perlu
penambahan dan perbaikan” (Hasil wawancara HRW, 17 Maret 2015).
Fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk proses belajar mengajar
terhadap peserta didik sudah cukup memadai, tetapi fasilitas sarana dan prasarana
yang masih perlu peningkatan dengan dilakukannya penambahan dan perbaikan
yang yang mendukung terhadap peserta didik. Begitu pula penuturan ARD orang
tua siswa ibu Ardiati Mengatakan bahwa:
“Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada disekolah ini sudah cukup
dilengkapi dengan perangkat Komputer alat-alat peraga lainnya yang
mendukung terhadap anak saya yang mengalami Autis”(Hasil wawancara
ARD,18 maret 2015).
Dari hasil wawancara dianalisis bahwa Fasilitas ini menjadi faktor
pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas
pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil. sarana dan
Prasarana sudah cukup memadai dengan dilakukannya penambahan kelas,
perangkat computer, alat-alat peraga lainnya. dan di lakukannya pemberdayaan
kepada peserta didik. Namun menurut informan lain mengatakan bahwa cukup
memadai tetapi masih perlu penambahan dan perbaikan.
3. Faktor Disposisi ( sikap pelayanan) (Disposisition)
Kecendrungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan
berperang penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan
misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan
implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan,
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membut mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung
jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sikap dari pelaksana
kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila
implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjelaskan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,
sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan
terlaksana dengan baik. Adapun hal penting yang menjadi indikator dalam faktor
disposisi pada pelaksana kebijakan yaitu:
a. Komitmen
Karakter penting adalah yang harus di miliki pelaksana kebijakan misalnya
kejujuran dan komitmen yang tinggi. Dari hasil wawancara HDM salah satu guru
pendidikan agama mengatakan bahwa:
“Komitmen kita dalam mendidik sangat besar dan tinggi dan kita sudah
merasa bangga dengan prestasi yang didapatkan”(Hasil wawancara
HDM, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa komitmen yang dimiliki
dalam mendididik sangat besar dan tinggi. komitmen yang tinggi dari pelaksana
kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,
wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di
tetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan.
Komitmen yang dapat dilihat dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan
tanggung jawab yaitu dengan seringgnya mendapatkan prestasi peserta didik
berkelainan fisik. Begitu pula dengan penuturanan wawancara dengan ATD
sekertaris komite mengatakan bahwa :
“Komitmen sudah bagus sudah terealisasi dari visi dan misi yang
dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang”(Hasil wawancara
ATD, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalis bahwa terdapatnya komitmen yang
terealisasi dengan baik berdasarkan visi dan misi yang ada yang akan
dilaksanakan jangka pendek dan jangka panjang. Dari hasil wawancara KMG
selaku bagian Humas mengatakan bahwa“Komitmen berjalan sesuai dengan
aturan dan arahan kepala sekolah yang sebelumnya ditetapkan bersama” (Hasil
wawancara KMG, 18 maret 2015).
Dalam menjalankan kebijakan karakter penting yang harus dimiliki oleh
pelaksana kebijakan misalnaya pelaksana kebijakan kejujuran dan komitmen yang
tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab
sesuai dengan pereturan yang telah ditetapakan. Dari Hasil wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa komitmen sudah berjalan dengan baik. Alasannya
terealisasinya visi dan misi dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka panjag.
Dan menurut informan lain mengatakan bahwa komitmen sangat tinggi ini dapat
dilihat dengan prestasi yang telah diraih.
b. Toleransi
Tolenransi adalah sikap yang menghargai dan memberikan perlakuan
yang sama. Menurut hasil wawancara di atas dengan salah satu bagian kesiswaan
KDJ mengatakan bahwa:
“Kami cukup toleransi dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan
kemampuan terhadap anak dan mengerti terhadap kondisi anak dengan
memahami krakteristik anak” (Hasil wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Menurut hasil wawancara didukung salah ANM satu guru bagian jenis
tunagrahita mengatakan bahwa “Sikap dan Toleransi yang kami berikan
disesuaikan dengan kondisi peserta didik” (Hasil wawancara ANM 18 Maret
2015).
Menurut hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sikap dan
toleransi yang diberikan terhadap peserta didik berkelainan fisik dalam
memberikan pelayanan sudah sesuai yang diharapkan ini dapat dilakukan
disesuaikankannya dengan kemampuan anak dan mengerti terhadap karakteristik
peserta didik.
c. Pemberian insentif
Yaitu biaya tertentu yang diporoleh setelah melaksanakan suatu tugas
tertentu sesuai dengan arahan kebijakan yang dilaksanakan. Dari hasil wawancara
tanggapan bagian humas KMG mengatakan bahwa:
“Pemberian insentif tidak mempengaruhi kinerja karna kami ini rata-rata
PNS jadi mau tidak mau harus melaksanakan tugas masing-masing”
(Hasil wawancara KMG,18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas bahwa dapat dianalisis dalam pemberian
insentif tidak terlalu mempengaruhi kinerja mereka. Hal ini didasarkan pada
kinerja staf yang konsisiten dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang telah dibebangkan kepadanya. Menurut hasil wawancara salah satu
guru bagian sarana dan prasarana mengatakan bahwa “Insentif sangat
mempengruhi kinerja mereka dengan adanya sertifikasi (Hasil wawancara JML,
17 Maret 2015). Begitu pula dengan hasil wawancara yang didukung dengan
sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Insentif sangat mempengaruhi dan memotifasi guru, dan harus bisa
berkesinambungan mulai dari, guru, tata usaha, yang menganggap
dalam hal positif. Saran saya diberikan sertifikasi untuk mendapatkan
taget dan adanya kompensasi” ( Hasil wawancara ATL,18 maret 2015).
Insentif adalah salah satu pendorong yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Suatu kebijakan harus di dukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompoten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan.
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya
faktor insentif yang ada mempengaruhi kinerja staf yaitu berupa sertifikasi yang
sangat mempengaruhi dan memotivasi guru, tata usaha, yang mengangggap
insentif dalam hal positif dan saran menurut informan diberikan sertifikasi.
Dengan adanya sertifikasi yang di berikan disarankan kepada kinerja staf
yanga menjadi acuan untuk mendapatkan pencapaian target dengan adanya
kompensasi agar terlaksana dengan baik.
4. Faktor Struktur Birokrasi (Beructaric structure)
Hal ini yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu struktur
birokrasi di mana terdapat 2 (Dua) indikator keberhasilan implementasi
kebijakan yaitu:
a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ( SOPs)
SOPs adalah salah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai
atau pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari
sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara KMG salah satu
bagian humas menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sudah bagus ditandai
dengan struktur organisasi yang cukup jelas, laporan pertanggung
jawaban harus ada. Yang membagakan anak berkebutuhan khusus sudah
bisa memproduksi dan mendapatkan prestasi” (Hasil wawancara KMG,
18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa terdapatnya
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku maka akan menujukkan tercapainya tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan pelaksanaan standar operasional yang baik dan dapat dilihat dengan
struktur organisasi yang jelas dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang
ada.
Dengan adanya pelaksanaan standar operasional yang baik dapat dilihat
menunjukkan tercapainya tujuan yaitu anak yang memiliki tingkat kesulitan
belajar dapat memproduksi dan mendapatkan prestasi. Begitu pula hasil
Wawancara dengan JML salah bagian sarana dan prasarana mengatakan bahwa:
“Mengacu pada Permen Diknas No 33 tahun 2008 khususnya sarana
dan prasarana dan standar nasional pendidikan. Standar operasional
prosedur sudah sesuai dengan jenis kebutuhan masing-masing” (Hasil
wawancara JML, 16 maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dianalisis bahwa dalam Standar
Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan
menujukkan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Standar prosedur
yang ada mengacu pada permen diknas No.33 tahun 2008 yang terdapat di
dalamnya khususnya standar sarana dan prasarana dan standar nasional
pendidikan yang sudah sesuai dengan kebutuhan jenis masing terhadap
berkelainan fisik.
b. Fragmentasi ( penyebaran tanggung jawab aktivitas pegawai)
Pelaksanaan fragmentasi ( penyebaran tangung jawab aktivitas pegawai)
kepada beberapa unit kerja/orang lain, pelaksanaan diutarakan oleh salah satu
ANM guru bagian jenis tunagrahita memaparkan bahwa:
“Di SLBN Ini Adanya Penyebaran Tanggung Jawab Masing-Masing
sesuai bagian jurusan kecacatan peserta didik yang telah ditetapkan
sebelumnya dan dilaksanakan dngan baik” (Hasil wawancara ANM, 18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis dalam penyebaran tanggung
jawab yang ada telah terdapatnya tangung jawab yang telah ditentukan
sebelumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan
tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara KMG salah
satu bagian Humas mengatakan bahwa:
“Adanya Tanggung jawab masing-masing Guru dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan SK yang telah
ditetapkan sebelumnya” ( Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Terdapat penyebaran
tanggung jawab masing-masing dan memiliki yang telah di tetapkan sesuai
dengan SK yang ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing. Hasil wawancara
ATD salah satu ketua sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Adanya tanggung jawab masing-masing Cuma satu saran untuk
meningkatkan profesionanlisme terhadap peserta didik diadakannya
pelatihan, seminar dan studi banding dan mendatangkan ahli untuk
meningkatkan pelayanan” (Hasil wawancara ATD, 18 Maret 2015).
Pelaksanaan penyebaran aktivitas menurut informan diatas dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan jenis atas kegiatan dan aktivitas pegawai sesuai dengan deskripsi
kerja masing-masing.
Demi terwujudnya tangung jawab yang baik menyarankan untuk
meningkatkan profesionalisme terhadap peserta didik perlunya diadakan
diadakannya pelatihan, seminar, studi banding, mendatangkan ahli guna
meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik.
85
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di SLBN
Pembina Tingkat Provinsi Sulsel, maka kesimpulan pada penelitian ini
adalah:
1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di SLBN
Pembina Tingkat Provinsi Sulsel, sudah berjalan efektif. Hal ini dapat
dilihat pada 4 (empat) indikator yaitu:
a. Pelayanan dalam bentuk Tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait
sudah dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat bahwa tenaga pendidik
sudah sesuai disiplin ilmu dengan tugasnya masing-masing dan kelancaran
peserta didik untuk mendapatkan pendidikannya.
b. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan pelayanan paling penting
dalam pelayanan pendidikan yang memadai, kelengkapan sarana dan
prasarana yang dimiliki terpenuhi tetapi masih perlu perbaikan beberapa
kelas.
c. Kemudahan akses adalah tempat dan lokasi pelayanan yang memadai dan
mudah di jangkau oleh masyarakat, kemudahan akses pada lokasi SLBN
Pembina Tingkat Provinsi SulSel, pelayanan cendrung tidak menganggu.
Lokasi pelayanan cendrung tidak mengannggu, lokasi pelayanan sudah
cukup memadai dan akses keamanan sudah berjalan dengan baik karena
terdapatnya 2 (Dua) orang security dan tertib administrasi.
d. Kedisiplinan dalam memberikan pelayanan terutama konsistensi waktu
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemberian pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah. Dalam menjalankan
kedisiplinan tersebut sudah rata-rata menerapkan kedisiplinan, kesopanan
dan keramahtamahan ini dapat dilihat dengan menerapkan peraturan yang
ada dan pemberian pelayanan kesopanan dan keramahtamahan sudah
cukup baik.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik
berkelainan fisik dapat dilihat pada 4 (empat) indikator yaitu:
a. Faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik. Pihak sekolah menjalin
komunikasi yang baik dengan adanya koordinasi antara dinas pendidikan
kepada sekolah ini dapat dilihat seringnya dilakukan pengawasan bahkan
bahkan adanya interaksi dan ketua komite sering diundang untuk
dilakukan evaluasi.
b. Sumber daya menunjang keberhasilan implementasi pelayanan pendidikan
khusus bagi peserta didik berkelainan fisik. Dalam menjalankan kebijakan
tersebut profesionalisme dan kualitas staf sudah dijalankan dengan baik,
kemampuan dan keahlian staf cukup handal dan dipercaya seluruh tenaga
pendidik terhadap peserta didik dan fasilitas sarana dan prasarana yang
menunjang dengan adanya anggaran dana bantuan operasional sekolah.
c. Faktor Disposisi (Sikap pelayanan) dan pemberian insentif sudah
menerapkan komitmen yang tinggi dan sudah terealisasi dari visi dan misi
yang dilaksanakan.
d. Pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan fisik sudah
dilaksanakan didasarkan pada struktur organisasi yang jelas dan laporan
pertanggung jawaban yang ada yaitu dilaksanakan sesuai SOPs yang
diterima dan fragmentasi (Penyebaran tanggung Jawab aktivitas pegawai).
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, dikemukakan
saran-saran sebagai berikut:
1. Hendaknya pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik lebih
ditingkatkan lagi dari berbagai pihak-pihak yang terkait.
2. Hendaknya pelaksana kebijakan selalu memperhatikan fasilitas pendukung
terhadap peserta didik berkelainan fisik.
3. Hendaknya penyaluran anggaran dilakukan secara transparan dan perlu
dilaporkan juga kepada orang tua siswa sebagai bentuk tranparansi dan
akuntabilitas kepada publik.
4. Proses kerjasama yang dilaksanakan perlu didukung dengan monitoring
dan supervisi yang memadai, mencakup seluruh ketentuan dalam panduan
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
5. Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik terhadap peserta
pendidik seringnya diadakan pelatihan, seminar atau studi banding dan
mendatangkan ahli untuk meningkatkan pelayanan.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alpabeta.
2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Abidin, Said Zainal. 2012. Analisis Kebijakan. Salemba Humanika: Jakarta.
2004. Kebijakan Publik: Yayasan Pacur Sawah.
Winarsih dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Coleban Timur UH III/
548. Yogyakarta 55167.
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta; Kencana Prenada Media
Group.
Laksana. 2008. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mustari, Nuryanti. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis
Dan Empiris. Makassar: Membumi Publishing.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosadayakarya.
Mangunsong, F, dkk. 1998. Psikologi Dan Pendidikan Anak Luar Biasa.
LPSP3UI.
Nurudin. 2007. Efektifitas Pendidikan Gratis Di Kabupaten Banyuwangi,
Unpubulished Thesis. Jakarta : PPS Pisip UI.
Nawawi, Ismail. 2009. Publik Analisis Dan Strategis Advokasi Teori Dan Praktik,
Surabaya: Putra Media Nusantara.
Purwanto, Agus Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan
Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta: Bandung.
Sugiono, 2009. Metode Penelitian Adminstrasi. CV. Alfabeta: Bandung.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
Tjiptono. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia publishing.
77
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Study Kasus
,Yogyakarta:CAPS.
2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Study kasus
,Yogyakarta:CAPS.
Wahab , Abdul, Solichin, 2002. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
1997. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturang Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Khusus Bagi
Peserta Didik Berkelainan.
Sumber internet :
Efendi Mohammad, 2006. http://eprints.undip.ac.id/998/2/SRI_NOVA.pdf . di akses
20 desember 2014), Pukul: 19.20.
Natawidjaya Rochman, 2010. http://eprints.undip.ac.id/998/2/SRI_NOVA.pdf . di
akses 20 desember 2014), Pukul: 15.20.
Jayanti wiwi, 2013. http://wiwijayanti.blogspot.com./2013/09/bentuk-dan-jenis-
pelayanan- kesehatan.html). di akses 12 maret 2015, Pukul: 20.15.
RIWAYAT HIDUP
SUSILAWATI lahir pada tanggal 07 Mei 1993 di Tagari kec
Tondong Tallasa kab. Pangkep Penulis adalah anak 1 Pertama
Dari 2 (Dua) bersaudara yang lahir dari pasangan ayahanda
Safaruddin dan Ibunda Husmawati. Penulis tamat sekolah di
Sekolah dasar (SD) 2005 yaitu di Sekolah Dasar Negeri 7
Lanne untuk sekolah menengah pendidikan pertama penulis lanutkan di SMP
PGRI 1 Tamalate Makassar Tahun dan Tamat 2008. Kemudian penulis
melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA YPLP PGRI 2 TAMALATE dan
tamat tahun 2011 Kemudian penulis melanjutkan di Universitas Muhammadiyah
Makassardan di terima pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Administrasi Negara Tahun 2011. Kemudian Kamis Tanggal 5 Mei 2015 pada
pukul 09.30 melaksanakan ujian skripsi merupakan persyaratan memporoleh gelar
sarjana Ilmu Administrasi Negara. Momen menandakan bahwa berakhirnya studi
penulis jenjang stara satu (1) Universitas Muhammadiyah Makassar.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting pendidikan nasional bertujuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi luhur pekerti,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, dan kepriadian yang mandiri
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap warga Negara
berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945
dan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional bab III ayat 5
dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memporoleh
pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berkelainan berhak pula memperoleh
kesempatan yang sama dengan anak yang lainnya (anak normal).
Perkembangan manusia merupakan perubahan yang progresif dan berlangsung terus
menerus atau berkelanjutan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tahap perkembangan akan
sangat menentukan keberhasilan dalam tahap perkembangan berikutnya. Sedangkan, apabila
ditemukan adanya satu proses perkembangan yang terhambat, terganggu, atau bahkan
terpenggal, dan kemudian dibiarkan maka untuk selanjutnya sulit mencapai perkembangan yang
optimal. Tidak setiap anak mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang
dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-
faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau
intervensi khusus. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus.
1
2
Masalah pendidikan pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang
mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang fositif maupun negative. Selain pengaruh di bidan
sosial ekonomi dan sikap mental masyarakat juga merupakan faktor yang menghambat dan efek
negatifnya tidak hanya berpengaruh pada bidang sosial ekonomi, nilai-nilai dan sikap mental
masyarakat juga merupakan faktor menghambat dan efek negatifnya tidak hanya berpengaruh
pada bidang pendidikan melainkan meluas sampai pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi
anak luar biasa. Apabila usaha-usaha pembangunan anak luar biasa di bandingkan dengan usaha
pembangunan pendidikan bagi anak-anak umumnya, pendidikan anak luar biasa masih
ketinggalan ketika kita melihat sejarah di perkenalkannya pendidikan anak luar biasa pada tahun
1901 tentang munculnya pendidikan bagi anak-anak berketerbelakangan mental, tuli, dan bisu
kemudian setelah itu tahun 1952 didirikan sekolah guru pengajaran luar biasa (Rochman
Natawidjaja, 179:3).
Kebijakan pemerintah terhadap amanat atas dasar pendidikan bagi penyandang kelaianan
dan ketunaan di tetapkan tentang sistem pendidikan nasional UU No. 20 Tahun 2003 di
sebutkan bahwa pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, sosial. Ketetapan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tersebut
bagi penyandang kelainan sangat berarti karena memberikan kesempatan yang sama
sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran
(Mohammad Efendi, 2006:1).
Anak berkelainan dapat juga di sebut denga anak yang terlahir secara tidak sempurna
seperti anak pada umumnya. Salah satu istilah anak berkelainan yang sering kita dengar adalah
3
Anak Tunagrahita. Kelainan mental yang mental yng dimiliki anak tunagrahita tergantung dari
gradasinya. Semakin komplek dampak yang mengiringinya (Mohammad Efendi, 2006:87).
Pendidikan khusus bagi anak berkelainan Selanjutnya secara teknis penyelenggarakan
pendidikan khusus bagi anak berkelainan menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 dalam pasal 130
ayat 1 dan 2 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada
semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan
ayat 1 pasal 130 PP Nomor 17 Tahun 2010 maka dapat dipahami bahwa Pendidikan khusus
bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, dan non
formal, jenjang pendidikan dasar dan menengah baik dalam jenis pendidikan umum, kejuruan,
profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Peraturan Pemerintah No. 17 thun 2010 Pendidikan
khusus bagi peserta didik berkelainan menjelaskan yaitu: Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus
bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki kesulitan dalam mengitu proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus bagi peserta didik bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik
berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik ,
menjadi korban penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki
kelainan lain. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan
khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan
keagamaan. Melihat fenomena tersebut peran pemerintah sangat di butuhkan dalam
pengimplementasian kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas
bagi pesertadidik berkelainan fisik.
4
Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan secara khusus
bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sebagai dampak keterbatasan
yang dimiliknya. Perkembangan terakhir banyak kebijakan yang menempatkan layanan
pendidikan dalam bentuk SLB Satu Atap yang memberikan layanan kepada semua jenis
ketunaan dan semua jenjang dalam satu lembaga. Contohnya SLB Negeri sebagai
pengembangan dari SDLB Negeri. Ditinjau dari jenis peserta didiknya maka ada SLB yang
menyelenggarakan layanan bagi peserta didik Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita Ringan,
Tunagrahita Sedang, Tunadaksa, Tunadaksa Sedang, Tunalaras, dan Penyandang Autis. Ditinjau
dari jenjang lembaga satuan pendidiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan untuk
jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
SLBN Pembina Pembina Provinsi Sulawesi Selatan Sentra PK-PLK terletak di Jl. Daeng
Tata parangtambung kelurahan parangtambung kecamatan tamalate Kota Makassar. Awalnya
SLB bagian D pembina tingkat prov. Sulsel menerima D (Tunadaksa), seiring perkembangan
menerima siswa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, Autis, Kesulitan belajar, dan
lambat ajar. Jumlah siswa/ Siswi khususnya sekolah lanjutan tingkat atas pada tahun pelajaran
2015-2016 sebanyak 42 (empat puluh dua). Fakta enperik yang terjadi anak berkelainan fisik
selalu dilupakan, tidak diingat, seringkali tidak dicatat kalaupun dicatat seringkali tidak dilayani
bahkan seringkali di lupakan padahal hak mereka juga anak bangsa yang punya hidup belajar dan
mendapat pelayanan.
Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan
berdasarkan jenjang pendidikan, maka dalam persepsi penulis yang ideal adalah yang
menyesuaikan posisi struktur Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) yang
5
berada dalam koridor pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Agar keberadaannya mudah
dan menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya implementasi
kebijakan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkelainan fisik yang
terdaftar di Sekolah Luar Biasa Negeri ParangTambung Makassar. Dengan demikian diharapkan
nantinya Kota Makassar memporoleh pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik dari
sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
Melihat dari kebijakan tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi
Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta
Didik Berkelainan Fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri ParangTambung Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah
Lanjutan Tinkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri
Parangtambung Makassar ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan
Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan
Fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar ?
6
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah
Tingkat Lanjutan Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di Sekolah Luar Biasa
Negeri Parangtambung Makassar?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta Didik
Berkelainan Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar?
D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam melaksanakan
kebijakan, sedangkan manfaat lainnya dapat di peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis,serta sebagai satu syarat
bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Manfaat praktis
a. Sebagai sumbangan yang berarti Bagi Sekolah Luar Biasa Negeri ParangTambung
Makassar.
b. Memberikan informasi tentang Pelayanan Pendidikan Khusus pada sekolah lanjutan
tingkat atas bagi peserta Didik Berkelainan fisik pentingnya pemerintah dan
masyarakat dalam menentukan kebijakan demi kepentingan bersama.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori
1. Konsep Kebijakan Publik
Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris ’polycy’ yang di bedakan
dari kebijaksanaan, maupun kebajikan. Sedangkan menurut pengertian kebijakan
adalah prinsip atau cara tindakan yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menu
rut Carl friedric dalam (Agustino, 2012:7) Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijkan tersebut diusulkan agar berguna untuk mengatasinya untuk
mencapai tujuan yang dimaksud.
Eystone dalam (Wahab, 2012:13) yang merumuskan pendek bahwa kebijakan publik
ialah ” the relationship of govermental unit to its enverenment ”
(antara hubungan yang berlangsung antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya).
Thomas R. Dye dalam (Wahab, 2012:14) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
’’whetever governments choose to do or not do” (Pilihan tindakan apapun yang di lakukan atau
tidak ingin di lakukan oleh pemerintah).
Menurut Anderson dalam (Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam
mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
7
8
2. Konsep Implementasi Kebijakan
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Agustino, 2008:139), mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan
eksekutif yang pentin atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifakisan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau
mengatur proses implementasi.
Menurut Merille Grindle dalam (Agustino, 2008:139), mengemukakan bahwa
pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan
apakah pelaksnaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat action program
dan individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.
Menurut Dunn dalam (Nuryanti Mustari, 2013) Implementasi kebijakan pada dasarnya
merupakan kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.
Implementasi kebijakan di pandang dari pengertian yang luas, merupakan alat administrasi
hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan ( Lester dan Stewart
dalam ( Nurudin, 2007: 17).
Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab,2012:13) Mendefinisikan implementasi kebijakan,
merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok - kelompok
pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan.
Jones dalam (Nawawi, 2009:132) Mengemukakan bahwa implementasi kebijakan,
merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok
9
pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan.
Jadi implementasi kebijakan dalam (Said Zainal Abidin, 2012:145) merupakan langkah
yang sangat penting proses kebijkan. Tampa implementasi suatu kebijakan adalah hanyalah
sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.
B. Teori Pendekatan implementasi kebijakan publik
Menurut pendapat lester dan steward dalam (Agustino,2008:141) ada beberapa terapan
model pendekatan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan Public Model George C.Edward III
Model pendekatan yang di kemukakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2008:149)
terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan
yaitu:
a. Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan proses penyampaian imformasi dari komunikator kepada
komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proes
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebij
akan (policy implementer) (Widodo,2011: 97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informa
si perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang
menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran(target group) kebijakan,sehingga pelaku kebijakan
dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar
proses implementasi kebijakan bias berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan
itu sendiri.
10
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu
transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsisitensi informasi
(consistency). Dimensi tansformasi menghendaki agar informasi tidak hanya di sampaikan
kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Dimensi
kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah di pahami, selain itu menghindari
kesalahan intrepertasi dari pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait
dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi
yang di sampaikan menimbulkan kebingunan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun
pihak terkait.
b. Sumber Daya (Resources)
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III
dalam (Widodo 2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya
ketentuan-ketentuan aturan dan aturan-aturan tersebut serta bagaimanapun akuratnya
penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber
daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak
efektif.
Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat di gunakan untuk
mendukung keberhasilkan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,
informasi, dan kewenangan yang di jelaskan sebagai berikut:
1) Sumber daya manusia (Staff)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia
yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
11
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompotensi di bidangnya, sedangkan kualitas
berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh
kelompok sasaran, sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia,
implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
2) Anggaran (Budgetary)
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal dan
investasi atas satu program atau kebijakan untuk terjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa
dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran.
3) Fasilitas (facility)
Fasilitas atau sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gudang, tanah dan peralatan
perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
4) Informasi dan kewenengan (Imformation and Authority)
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama
imformasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimpletasikan suatu kebijakan.
Sementara wewenang berperang penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa
kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang di kehendaki.
c. Disposisi (Disposition)
Kecendrungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan berperang penting
untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter
penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang
12
tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah
di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai
dengan peraturan yang telah di tetapkan.
Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjelaskan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya
tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
d. Struktur Birokrasi (Bureuctaric Strukture)
Stuktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu
sendiri. Aspek pertama adalah mekanime, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat
operation procedur (SPO), SPO menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak
agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Aspek kedua adalah
struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung
melemahkan pengawasan yang menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
selanjutnyaa akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi fleksibel.
2. Implementasi Kebijakan Dan Publik Model Donal Van Meter Dan Carl Van Horn
Model pendektan top-down yang dirumuskan oleh Donal van meter dan carl van horn
dengan A model of the policy implementation. Model ini mengendalkan bahwa implementasi
kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja
kebijakan public.
13
Ada enem variabel, menutur Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008:142)
yang mempengaruhi kinerja kebijakan piblik tersebut adalah:
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur keberhasilannya jika hanya di ukuran
dan tujuan dari kebijakan memang realististis dengan sosio-kultur yang berada di level
pelaksana kebijakan. Ketika tujuan kebijakan terlalu ideal yang di laksanakan di level warga,
maka sulit merealisasikan kebijakan public hanya titik yang dapat dikatakan berhasil.
b. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam
menentukan keberhasilan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyarakatkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan
secara politik. Tetapi ketika kompotensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya yang nihil,
maka kinerja publik sangat sulit di harapkan.
Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga
ialah sumber daya manusia dan sumber daya waktu. Karena ketika sumber daya manusia yang
kompoten dan kapabel telah tersedia sedangkan kecurangan dan melalui anggaran tidak
tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk meralisasikan apa yang hendak dituju
oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber
daya manusia giat bekerja dengan kecurangan dana berjalan dengan baik. Tetapi terbentur
dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini perlu dapat menjadi penyebab
ketiakberhasilan implementasi kebijakan.
c. Karakteristik Agen Pelaksana
14
Pusat penelitian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal
yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting kinerja
implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta
cocok dengan para pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha
merubah perilaku tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itulah hanya
berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan public
itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang di
turungkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau
luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga di perhitungkan manakala hendak menentukan
agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, khusnya semakin besar pula
agen yang di libatkan.
d. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana
Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini sangat
mungkin terjadi karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat
yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang
akan di laksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat mengenai betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di laksanakan adalah kebijakan
“dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui
(bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin
selesaikan.
15
e. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public.
Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi,maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu
pula sebaliknya.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Hal yang penting lainnya adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang telah di terapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik
yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
3. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle
Menurut Grindle (Agustino,2008:154), ada dua variabel yang mempengaruhi pelaksanaan
suatu kebijakan suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (
outcame ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di raih. Hal ini di kemukakan oleh
Grindle, di mana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari
dua hal yaitu:
a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan yang di tentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini di ukur dengan melihat dua factor, yaiu:
1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2) Tingkat perubahan yang terjadi serta Penerimaan kelompok sasaran dan perubahan
yang terjadi.
16
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, juga menurut grindle, amat
ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas content of
policy dan context of policy (1980:5).
(1). Content of policy menurut Grindle adalah:
(a) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu
implementasi kebijakan. Indakator ini berargumen pasti melibatkan banyak kepentingan, dan
sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya,
hal inilah yng di ingin di diketahui lebih lanjut.
(b) Type of Benefits ( tipe manfaat)
Pada ini upaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat
beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksanaan
kebijakan yang hendak dikerjaakan.
(c) Extent of change Envision ( derajat perubahan yang ingin dicapai )
Seberapa besar perubahan yang hendak di capai melalui suatu implementasi
kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
(d) Site Of Decisiuon Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus di jelaskan di mana letak
pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.
(e) Program implementer ( pelaksana program)
17
Dalam dengan adanya pelaksanaa kebijkan yang melaksanakan suatu kebijakan harus
didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompoten dan kapabel demi keberhasilan
suatu kebijakan. Dan hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian itu.
(f) Recources Commited (Sumber-sumber daya yang di gunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung
agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.
(2) Context Of Policy menurut grindle adalah:
(a) Power , interest, and strategis of actor involved (kekuasaan kepentingan-kepentingan, dan
strategi dari actor yang terlibat).
Dalam suatu kebijakan perlu di perhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan
strategi yang di gunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan
suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak dapat di perhitungkan dengan matang sangat
besar kemungkinan program yang diimplementasikan akan jauh arang dari api.
(b) Instution and Regime Characteristic ( karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap
keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin di jelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang
akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
(b) Compliance and Responsiviness (tingkat kapatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan
dengan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak di jelaskan pada poin adalah sejauh mana
kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.
18
C. Konsep Pelayanan
1. Pengertian pelayanan publik
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan.
Menurut Kotler dalam Laksana (2008) Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan
yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Gronros dalam Tjiptono (2005) menyatakan
bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas ingtable yang biasa
(namun harus selalalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan , jasa dan sumber
daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang di sediakan. Sebagai solusi atas masalah
pelanggan. Sementara itu menurut lovelock, petterson dan walker dalam Tjiptono (2005)
mengemukakan persfektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap bisnis jasa di pandang
sebagai sebuah system yang terdiri atas dua komponen utama: operasi jasa: dan penyampaian
jasa.
Menurut wiwi jayanti (2013). ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pelayanan
yaitu:
a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang membuat manusia bersedia mengorbangkan apa yang ada
padanya sesuai kemampuannya, di wujudkan menjadi layanan dan pengorbanan dalam batas
ajaran agama, norma agama, sopan santun, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
b. Adanya keyakinan untuk saling menolong sesamanya. Rasa tolong menolong merupakan
gerak naluri yang sudah melekat pada manusia. Apa yang dilakukan oleh seseorang untuk
orang lain kerena diminta oleh orang yang membutuhkan pertolongan adalah hakikatnya
19
pelayanan, disamping ada unsur pengorbanan, namun kata pelayanan tidak pernah di gunakan
dalam hubungan ini.
c. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal.
Inisiatif berbuat baik timbul dari orang yang bukan berkepentingan untuk membantu orang
yang membutuhkan bantuan, proses ini di sebut pelayanan. Keinginan berbuat baik timbul
dari orang lain yang mebutuhkan pertolongan ini disebut yang membutuhkan pertolongan,
ini di sebut bantuan.
2. Prinsip Pelayanan Publik
Atik Septi Winarsih (2005) mengatakan keputusan MENPAN No 36 tahun 2003
disebabkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai
berikut :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanankan.
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup ini kejelasan dalam hal :
1. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
dalam menyelesaikan keluha/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.
d. Akurasi
20
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab
atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika ( telematika).
h. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yng
memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika.
i. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah di jangkau oleh
masyarakat, dan memanfaatkan teknologi telemonikan dan informasi.
j. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahtamahan.
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan iklas.
k. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, tertutup, di sediakan ruangan tunggu yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
21
D. Konsep Pendididikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan
Mangunsong, dkk.(1998), menyimpulkan bahwa anak yang tergolong luar biasa atau
berkelainan ” adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal : cirri-ciri
mental, kemampuan sensorik, fisik dan neouromuskular, perilaku sosil dan emosional,
kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi 2 (dua) atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh
anak tersebut memerlukan modifikasi dari tugas - tugas sekolah metode belajar atau pelayanan
terkait lainnya yang di tunjuk untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.
Amanat atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan di tetapkan dalam
Undang-Undang pasal 32 di sebutkan bahwa pendidikan khusus (Pendidikan Luar Biasa)
merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisisk, emosional, mental dan sosial. Ketetapan dalam
Undang-Undang No.20 tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang berkelainan sangat berarti
karna memberikan landasan yang kuat bahwa anak berkelainan berhak memporoleh kesempatan
yang sama sebagaimana di berikan kepada anak normal lainnya dalam pendidikan dan
pengajaran ( Mohammad Efendi 2006:1).
Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkelainan untuk memporoleh
pendidikan dan pengajaran, berarti memperkecil kesenjangan antara partisispasi pendidikan anak
norml dengan berkelainan. Investasi jangka panjang, dengan lainnya bagi penyandang cacat yang
terdidik dan terampil, secara langsung dapat mengurangi biaya pos perawatan dan pelayanan
kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga memberika efek psikologis, yaitu tumbuhnya berprestasi dan
meningkatnya harga diri anak berkelainan yang nilainya jauh lebih penting dan dapat melebihi
nilai ekonomi. Kondisi yang konstruktif ini dapat memperkuat pembentukan konsep diri anak
berkelainan (Mohammad Efendi, 2006:87).
22
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan menjelaskan yaitu Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus bagi peserta didik bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik
berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, berkesulitas belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik,
menjadi korban penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki
kelainan lain.
E. Kerangka Fikir
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam pengembangan bakat dan potensi
yang ada dalam diri seseorang. Pendidikan juga berperang proses penting dalam proses
kehidupan manusia yang ada di dalamnya terkandung proses belajar yang tersusun secara
sistematis dan terus menerus, maka kebijakan pemerintah harus senantiasa berkembang dan
memberikan jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang di
masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Kebijakan pemerintah sangatlah penting dalam
mengatur segala kelangsungan harkat dan martabat berkehidupan warga Negara supaya semua
dapat merasakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah salah satunya kebijakan
pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa
tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal. Seperti yang tercantum pada
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga
23
Negara mempunyai hak yang sama untuk memporoleh pendidikan yang bermutu.Warga Negara
yang berkelainan juga telah di sebutkan dalam pasal 5 ayat 2, yang menyebutkan bahwa: warga
Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak
memporoleh pendidikan khusus.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan menjelaskan yaitu: Pasal 129 ayat 1. Pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
kesulitan dalam mengitu proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual dan/atau sosial. 2. Pendidikan khusus bagi peserta didik bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. 3. Peserta didik
berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik,
menjadi korban penyalagunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain dan memiliki
kelainan lain.
Tahapan pelaksanaan kebijakan ini menjadi begitu penting karena suatu kebijakan
kebijakan ini begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat di
laksanakan dengan baik dengan benar. Dalam penelitian ini penulis mengangkat model
implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George Edward III dalam (Agustino, 2008
:149) di mana terdapat empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan implementasi
kebijakan. Indikatornya yaitu: 1) komunikasi (Comunication) adalah penyampaian informasi dari
pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yaitu pihak sekolah, 2) Sumber daya (Resources)
ialah segala hal yang dimiliki oleh satu organisasi baik berupa manusia, sarana dan prasarana
yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok tersebut, 3) Dispoisi
24
(Disposisition) yaitu tindakan/sikap atau lanjutan dari pimpinan kepada bawahan yang berupa
memo atau perintah yang menjelaskan tentang pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan dan
siapa penanggung jawabnya sesuai keinginan pemimpinan, dan 4) Struktur Birokrasi
(Bureaucraiti structure) adalah hirarki otoritas yang mengutamakan pembagian kerja secara
terperinci yang dilakukan sistem administrasi untuk memperlancar kerjasama di antara anggota
organisasi.
Pencapaian tujuan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada sekolah
lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik untuk terlaksanya pendidikan secara
menyeluruh.
25
Untuk lebih jelasnya bagan kerangka fikir akan di gambarkan dalam gambar berikut:
Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir
Implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus
pada sekolah lanjutan tingkat
atas bagi peserta didik
berkelainan fisik
Indikator pelayanan
keterkaitannya dengan
implementasi
1. Tanggung jawab
2. Kelengkapan sarana
dan prasarana
3. Kemudahan akses
4. Kedisiplinan.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
implementasi
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Efektifitas
implementasi
kebijakan
Sumber Kebijakan
UU NO. 20 Tahun 2003
PP NO. 17 Tahun 2010
26
F. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan
pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik dan
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan pendidikan khusus pada
sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik Di Sekolah Luar Biasa Negeri
Parangtambung Makassar.
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka fikir sebelumnya maka dapat di kemukakan deskripsi fokus
penelitian
1. Implementasi kebijakan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan
publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana atau (alat) untuk mencapai
tujuan kebijakan.
2. Tanggung jawab yaitu dimana dalam suatu lingkungan sekolah bertanggung jawab atas
penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
termasuk telekomunikasi dan informatika.
4. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi pelayanan sarana pelayanan yang memadai
termasuk penyediaan telekomunikasi dan informatika (Telematika).
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahtamahan yaitu pemberian pelayanan bersikap disiplin
sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas.
6. Komunikasi yaitu penyampaian informasi/pengetahuan dan koordinasi diantara pihak-pihak
yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Indikator variabel komunikasi antara
27
lain : 1) Transisi (penyaluran komunikasi), 2) kejelasan komunikasi, dan 3) Konsistensi
perintah. Di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar.
7. Sumber daya, di mana indikator sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan yaitu terdiri dari atas: 1) Staf, 2) Informasi, 3) wewenang dan
4) fasilitas.
8. Disposisi, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan. Variabel dari disposisi adalah pengankatan
birokrasi dan insentif.
9. Struktur birokrasi adalah terdiri dari atas kerjasama dari banyak orang dalam suatu
organisasi. Variabel yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah
yang lebih baik atau komitmen, toleransi dan melaksanakan fragmentasi (penyebaran
tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja).
10. Efektifitas implementasi kebijakan adalah pencapaian tujuan sejauh mana kesusaian antara
proses implementasi kebijakan dengan garis petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang
telah di tetapkan.
28
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian merupakkan suatu tempat/wilayah yang dibutuhkan dimana penelitian
dilaksanakan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan
yaitu Maret-Mei. Sedangkan lokasi penelitian yang akan ditempati Di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi SulSel di Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Alasan
penentuan lokasi tersebut karena selain lokasi tersebut mudah di jangkau sekolah luar biasa
tersebut di mana di sini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus
pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelaiann fisik. Oleh karena itu,
pemerintah di mana berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian ini berusaha
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga
bersifat mengungkapkan fakta yang di poroleh di lapangan dan memberikan gambaran
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus (case studies) yaitu penelitian
yang mendalam tentang individu, satu organisasi ,satu program kegiatan, dan sebagainya
dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memporoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari
suatu entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan
teori.
28
29
C. Sumber Data
Sumber Data Dalam Penelitian Ini Terdiri Atas Data Primer Dan Data Sekunder.
1. Data Primer
Yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini diporoleh melalu
narasumber/informan atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan
objek atau sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data di lokasi penelitian.
2. Data Sukunder
Yaitu data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature,
dokumentasi dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan
pendidikan khusus bagi peseta didik berkelainan fisik.
D. Informan Penelitian
Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 1. Nama informan
NO. Nama informan Inisial Jabatan/Status
1 Jamaluddin S.Pd, M,Pd. JML Bagian sarana dan prasarana
2 Drs. Komargono M.M KMG Bagian Humas
3 Dra.Khadijah KDJ Bagian kesiswaan
4 Supraptomo S.Pd SPT Bagian kurikulum
5 Dra. Wiwik susianti WWS Guru keterampilan
6 Herawati S.Pd HRW Guru pendidikan kewarganegaraan
7 Hudaya Muis S.Pd HDY Guru pendidikan agama
8 Andi Nirmawati S.Pd ANM Guru bagian tunagrahita
9 Ahcmad Teddy lira ATL Sekertaris komite
10 Saiful Malik SFM Staf Administrasi
11 Ardiati ARD Orang tua murid
12 Hamjah Nur Hasan HNH Orang tua murid
30
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data
sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala yang diamati.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakaukan dengan cara observasi langsung (direct
observasion) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (reconigzed
outsider) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan
melakukan observasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Parangtambung Makassar, maka peneliti
mencatat apa saja yang berkaitan dengan pelayananan pendidikan khusus pada sekolah
lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik.
2. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua
pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-
hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada
lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelaianan fisik pada lokasi penelitian.
3. Dokumen yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa
arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi, maupun statistik yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan
penelahan terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan
pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelaianan fisik pada lokasi penelitian.
31
F. Teknik Analis Data
Analis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data di mana data yang di
poroleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpilkan persoalan yang diajukan dalam
menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:91), terdapat 3
(tiga) aktivitas dalam menganalis data, yaitu:
a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
b. Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan kategori, flowchart. Dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
Pada penelitian kualitatif ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang
proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan
data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang di
kumpulkan,yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan
dalam bentuk kesimpulan.
G. Pengabsahan Data
Setelah menganalisis data ,peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan
penelitian akurat. Validasi temuan Creswell dalam (Sugiono 2012: 42) berarti bahwa peneliti
menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui strategi antara lain:
1. Member cheking adalah proses penelitian menyajikan pertanyaan pada satu atau lebih
partisipan atau tujuan yang telah di jelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan untuk
32
mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan
maupun tulisan tentang keakuran laporan penelitian.
2. Triangulasi merupakan proses penyekongan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi
data yang telah di lakukan peneliti yang berasal dari:1) individu (informan) yang berada
(Guru dan Murid), 2) tipe member data (wawancara,pengamatan dan dokumen), serta 3)
metode pengumpulan data(wawancara, pengamatan dan dokumen).
3. Eksternal audit, yaitu untuk menghindari bias atas hasil temuan penelitian, peneliti perlu
melakukan cek silang dengan seseorang diluar penelitian. Seseorang tersebut dapat berupa
pakar yang dapat memberikan penilaian imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan
penelitian yan akurat.
33
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Sentra PK-PLK
terletak di Jl. Daeng Tata Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota
Makassar. Sekolah ini dinaungi oleh pemerintah pusat ini berdiri di atas tanah
36436 m2. Diresmikan tanggal 20 september 1985 oleh direktur pendidikan dasar
dan menengah (Prof. Dr. Hasan Walinono). Awalnya SLB bagian D pembina
tingkat Prov. Sulsel menerima D (Tunadaksa), seiring perkembangan menerima
sisiwa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, Autis, Kesulitan belajar,
dan lambat ajar. Jumlah Siswa/Siswi khususnya sekolah lanjutan tingkat atas pada
tahun pelajaran 2015-2016 sebanyak 42 ( empat puluh dua).
1. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas
Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Pada Sekolah Lanjutam Tingkatan
Atas
Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SLBN
Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada sekolah lanjutan tingkat atas
pada tahun ajaran 2015-2016 dapat dilihat pada table 2 berikut ini.
Tabel 2. Kondisi Sarana dan prasarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Pada
Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
No Komponen Sarana Dan
Prasarana Jumlah
Kondisi Ket.
Baik Rusak
1 2 3 4 5 6
1 Ruang pembelajaran umum 27 23 4
1.1 Ruang perpustakaan 1 1 -
2 Ruang pembelajaran
2.1 Ruang OM 1 1 -
2.2 Ruang BPKPI 1 1 -
2.3 Ruang Bina Diri 1 1 -
33
34
2.4 Ruang Tata Busana 1 1 -
2.4 Ruang tata boga 1 1 -
2.5 Ruang ICT 1 1 -
2.6 Ruang Tata Rias 1 1 -
2.7 Ruang otomotif 1 1 -
2.8 Ruang Kriya Kayu 1 1 -
2.9 Ruang Hantaran 1 1 -
2.10 Ruang elektro 1 1 -
2.11 Ruang music 1 1 -
2.12 Ruang akupuntur/ spa therapy 1 1 -
2.13 Ruang fisioterapi 1 1 -
2.14 Ruang audiometer 1 1 -
2.15 Ruang E-Learnin 1 1 -
3 Ruang penunjang 1 1 -
3.1 Ruang Pimpinan/kepala sekolah 1 1 -
3.2 Ruang Guru 1 1 - 3.3 Ruang Tata Usaha 1 1 - 3.4 Tempat Ibadah/Masjid 1 1 - 3.5 Ruang UKS 1 1 - 3.6 Ruang Asesment/Konseling 1 1 - 3.7 Ruang Organisasi Pramuka 1 1 - 3.7 WC 10 6 4 3.8 Gudang 3 2 1 3.9 Ruang Sirkula/Koridor 1 1 - 3.11 Tempat Bermain 1 1 - 3.12 Ruang Wakasek 1 1 - 3.13 Ruang Centre Braillo 1 1 - 3.14 Aula 1 1 - 3.15 Gedung Diklat 1 1 - 3.16 Laboratorium 1 1 -
Sumber: Profil SLBN Pembina Tk provinsi SULSEL 27 maret 2015
SLBN Pembina tingkat provinsi sulsel telah memiliki sarana dan prasarana
yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Sarana dan
prasarana ini di adakan dari bantuan pemerintah yang di terima oleh sekolah.
Berikut ini jumlah dan kondisi sarana dan prasarana tersebut.
35
Table 3. Data Kondisi Sarana Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi sulsel Pada
Sekolah Lanjutan Tinkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
No. Nama Prasarana Jumlah Kondisi
Keterangan Baik Rusak
1 Computer E-Learning 7 unit 7 - Bantuan direktorat P PK-PLK Dikmen Tahun 2011
2 Computer Braillo 1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikmen Tahun 2011
3 Laptop E-Learning Dikmen
6 unit 6 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikmen Tahun 2011
4 Laptop E-Learning Diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Diknas Tahun 2011
5 LCD Projector E-Learnig Diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikmen Tahun 2011
6 Printer canon E-learning Diknas
2 unit 2 - Bantuan Direktorat PPK LK Diknas Tahun 2011
7 printer projector E-learnig diknas
1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikmen Tahun 2011
8. Printer Braille 1 Set 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Diknas Tahun 2011
9. Kamera digital 1 Unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Diknas
Tahun 2011
10. Audiometer Dikmen 1 Set 1 - Bantuan Direktorat
PPK LK Dikdasn Tahun 2011
11. Audiometer Dikdas 1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikdas
Tahun 2011
12. Layar 1 Unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikdas
Tahun 2011
13. Mesin ketik Braille 1 unit 1 - Bantuan Direktorat PPK LK Dikdas
Tahun 2011
14. Riglet besar 4 buah 4 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
15. Mesin fax 1 unit 1 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
16. Gerobak sampah (atro) 1 unit 1 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
17. Tempat sampah 7 buah 7 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
18. Mesin plong 1 set 1 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
19. Tenda terowongan 1 set 1 - Bantuan Operasional Dikmen 2011
20. Papan pengumuman 4 set 4 - Bantuan Dana Bos SDLB/SMPLB
2011
21. Lemari piala 1 set 1 - Bantuan Dana Bos SDLB 2011
22. Lemari arsip 1 set 1 - Bantuan Dana Bos SDLB 2011
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel 27 maret 2015
Berdasarkan keadaan sarana dapat dilihat dalam keadaan kondisi baik dan
adanya bantuan bantuan direktorat PK-PLK Dikmen, bantuan Direktoran Dikmen
PPK-PLK, bantuan direktoran PPK-LK Dikdas, bantuan direktorat PPK- LK
Diknas, bantuan operasional Dikmen dari tahun 2011.
36
2. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi SulSel.
Berikut ini tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN Pembina
Tingkat Provinsi SulSel khususnya tenaga pendidikan pada sekolah lanjutan
tingkat Atas tahun pelajaran 2015-2016.
Tabel. 4 Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLBN Pembina Tingkat Propinsi Sulsel.
STATUS KEPEGAWAIAN
JABATAN
GOLONGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH II III IV SMP SMA D.II S1 S2
L P L P L P
TETAP/PNS
Kepala Sekolah - - - - 1 - - - - 1 1
Guru PNS 3 1 9 12 9 22 - 2 46 8 56
Guru PNS DEPAG - - - - 1 - - - 1 - 1
JUMLAH 3 1 9 12 11 22 - 2 47 9 58
Tenaga
Administrasi 1 - 1 3 - - - 4 - 1 - 5
JUMLAH 1 - 1 3 - - - 4 - 1 - 5
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel 27 maret 2015
Berkaitan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan di
Sekolah Luar Biasa Negeri parangtambung Makassar dilihat dari jabatan terdiri
dari kepala sekolah, guru pegawai negeri sipil, guru pegawai negeri, departemen
agama dan tenaga administrasi. Dilihat dari golongan II laki-laki 4 (empat) orang
dan perempuan 1(satu) orang , dilihat dari golongan III laki-laki 10 (orang),
dilihat golongan III dan perempuan 15 (lima belas) orang, dan golongan IV laki-
laki 11 (sebelas) orang dan perempuan 11 (sebelas) orang. Sedangkan kualifikasi
pendidikan D.II 2 (dua) orang, S1 48 (empat puluh delapan) dan S2 9 (Sembilan)
orang.
37
Tabel 5. Tenaga Honorer/Tidak Tetap/Sukarela Di SLBN Pembina Tingkat
Provinsi Sulsel.
No STATUS KEPEGAWAIAN
JENIS
KELAMIN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH
L P SMP SMA D.II S.1 S.2
1 Guru Bantu - 1 - - - 1 - 1
2 Guru Kontrak 2 1 - - - 3 - 3
3 Tenaga/guru Sosial 7 6 - - 2 11 - 13
4 Tenaga sosial adminstrasi 3 1 - 4 - - - 4
5 Tenaga sosial perpustakaan - 1 - 1 - - - 1
6 Laboran - 1 - 1 - - - 1
Tenaga sosial ket.tatabusana 1 - - 1 - - - 1
7 Bujang sekolah 1 - - 1 - - - 1
8 Cleaning Service 5 1 - 6 - - - 6
9 Satpam 1 - 1 - - - - 1
JUMLAH 20 12 1 14 2 15 - 32
Sumber: profil SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel.27 maret 2015
Berkaitan sumber daya manusia tenaga honorer/tidak tetap/sukarela di
sekolah luar biasa negeri parangtambung Makassar dilihat dari status kepegawaian
terdiri dari guru bantu, guru kontrak, tenaga/guru sosial, tenaga sosial
administrasi, tenaga sosial perpustakaan, laboran, tenaga sosial keterampilan
tatabusana, bujang sekolah, cleaning service, satpam, dan memiliki jumlah
perempuan 20 (dua puluh) dan perempuan 12 (dua belas) orang, sedangkan
kualifikasi pendidikan D.II 2 (dua) orang dan S.1 15 (lima belas) orang.
3. Visi Dan Misi
a. Visi : Terwujudnya pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sehingga senang belajar dan
mengembangkan potensinya secara optimal yang berprestasi dan bertaqwa.
b. Misi : 1). Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatk
an, harga diri dan tantangan bagi peserta didik. 2). Memelihara suasana yang
membantu, harga diri dan menghargai diantara warga sekolah. 3). Memiliki
38
lingkungan fisik yang aksebilitas, aman rapid an bersih dan nyaman. 4).
Mengembangkan disiplin dari dalam peserta didik maupun pendidikan dan
tenaga kependidikan.
4. Struktur Organisasi
Berdasarkan struktur organisasi SLBN Pembina Tingkat provinsi
SulSel dapat dilihat pada bagan struktur organisisasi berikut ini:
Gambar 2. Struktur Organisasi
Kepala sentra
PK dan PLK
Kepala Sekolah Muh. Hasyim S.Pd M.Pd
NN
Ketua Komite Drs. Kamaluddin arfah
Wakasek Urusan Urusan Urusan Sarana Urusan
Kurikulum Kesiswaan Dan Prasarana Humas Supramono S.Pd Teti Supriati S.Pd jamaluddin S.Pd. M.Pd Drs.Komargono M.M
Tata Usaha SyarifuddinSukmin
Bengkel Kerja Muhammad Nur S.Pd
BP Dra.Widyastuti
Laboran Syamsiah S.Pd
Pustakawan Nirmalasari
Guru
Siswa A ( Tunanetra), B ( Tunarungu), C ( Tunagrahita), D ( Tunadaksa), Autis, Lambat ajar
39
B. Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi
Peserta Didik Berkelainan Fisik Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi
SulSel di parantambung Makassar.
Pelayanan adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara personal atau
individu dengan lingkungannya. Individu membawa kedalam tatanan organisasi
kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman
masalalunya. Ini semuanya adalah karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala
ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya.
Organisasi yang juga merupakan lingkungan mempunyai karakteristik pula.
Adapun karakteristik yang mempunyai organisasi antara keteraturan yang
di wujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan- pekerjaan, tugas-tugas, wewenang
dan tanggung jawab, sistem penggajian (reward system) sistem pengendalian dan
lain sebagainya. Jika karakteristik organisasi maka akan terwujudnya perilaku
individu dalam organisasi.
Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab
sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pelayanan pendidikan khusus Pada sekolah
lanjutan tingkatan atas bagi peserta didik bekelainan fisik di SLBN Pembina
Provinsis Sulsel. Sekolah ini telah menjalankan pendidikan khusus bagi peserta
didik berkelainan fisik. Adapun indikator keberhasilan pelayanan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisisk di
SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel. Yakni 1). Tanggung jawab 2).
Kelengkapan sarana dan prasarana 3). Kemudahan akses 4). Kedisiplinan. Berikut
ini indikator diatas.
40
1. Tanggung jawab
Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam hidupnya masing-
masing terhadap apapun yang dilakukannya. Ridwan halim mengatakan (1988)
mendefinisikan tanggung jawab adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari
pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan maupun kewajiban atas
kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan untuk melakukan suatu atau
berperilaku menurut cara tertentu.
a. Melaksanakan tugas dengan baik
Tanggung jawab bersumber dari atau lahir atas pengunaan fasilitas dalam
penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan
kewajibannya. Hasil wawancancara dengan KMG selaku bagian humas
menyatakan bahwa:
“Bentuk tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah sudah
berjalan dengan baik tetapi perlu adanya tambahan masalah biaya
pemeliharaan sekolah yang harus dianggarkan lewat APBD Provinsi”
(Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis dalam hal bentuk
tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah sudah berjalan dengan baik
dalam hal dinas pendidikan sering melakukan pengawasan dan pelatihan, tetapi
masih perlu penambahan anggaran dana lewat APBD Provinsi untuk biaya
pemeliharaan sekolah. Tanggung jawab yang baik adalah sebaik suatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak maupun kewajiban
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban
untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Secara umum
41
tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau
berperilaku menurut cara tertentu.
Tambahan biaya pemeliharaan sekolah dianggarkan lewat APBD
Provinsi adalah salah satu faktor pendukung anggaran berkaitan dengan
kecukupan modal dan investasi atas satu program atau kebijakan untuk terjamin
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,
kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Ditambahkan dengan hasil wawancara JML bagian sarana dan
prasarana JML menuturkan bahwa:
“Bentuk tanggung jawab dinas pendidikan terhadap sekolah kami selalu
melakukan kordinasi langsung dari provinsi, tanggung jawab sesuai
dengan tugas dan fungsi dal hal ini kepala UPTD balai pengembangan
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus” (Hasil wawancara
JML, 16 Maret 2015).
Hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa dalam hal dinas
pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam hal tanggung jawab ini
seringnya memperhatikan kepentingan bagi peserta didik berkelainan fisik, dapat
dilihat sering diadakan kordinasi langsung dari provinsi, tanggung jawab sesuai
dengan tugas dan fungsi hal ini kepala UPTD balai pengembangan pendidikan
khusus dan layanan khusus dan bentuk tanggung jawab dapat di lihat dengan
seringnya diadakan pengawasan dan pelatihan. Hal ini sangat mempengaruhi
keberadaan peseta didik untuk memberikan pelayanan secara maksimal.
Hal ini sependapat van meter dan van horn dalam (Agustino, 2008:142)
mengatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang sangat ampuh dalam
implementasi kebijakan public. Semakin baik kordinasi komunikasi antara pihak-
42
pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
b. Pelaksanaan tanggung jawab
Tanggung jawab bersumber dari atau lahir atas pengunaan fasilitas dalam
penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan
kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan KMG bagian Humas.
menyatakan bahwa:
“Tanggung jawab pihak sekolah mengenai peserta didik hampir sudah
berjalan dengan baik dan tepat mengenai kelancaran peserta didik untuk
mendapatkan pendidikan” (Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa tanggung jawab pihak
sekolah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat mengenai kelancaran peserta
didik untuk mendapatkan pendidkan dimana penyelenggara pelayanan dan
keluhan/Persoalan, bahkan tenaga pendidik disiplin ilmu sesuai dengan tugasnya
masing-masing dan tidak adanya tumpah tindih.
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak sekolah sangat
berperan dalam kelancaran peserta didik yang memiliki kelainan fisik untuk
mendapatkan pendidikan.
Hal ini dapat dilihat peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan pasal 129 menyatakan bahwa pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi
peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ Sosial. Berdasarkan
43
hasil wawancara kepala sekolah SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel
mengatakan bahwa:
“Selama ini tanggung jawab pihak sekolah sudah baik karena disini sudah
mendapatkan beasiswa dan tidak ada yang di bayar” (Hasil wawancara
HNH, 18 Maret 2015).
Berdasrkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan tanggung
jawab yang diberikan sekolah sudah berjalan dengan baik hal ini dapat lilihat
bahwa tenaga pendidik sudah disiplin ilmu sesuai dengan tugasnya masing-
masing dan diperkuat dengan salah satu orang tua siswa yang mengatakan bahwa
tanggung jawab pihak sekolah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan
mendapatkannya beasiswa bagi peserta didik dan dalam memporoleh pendidikan
akan lebih mudah dengan digratiskannya biaya pendidikan.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana
Kelengkapan Sarana dan prasarana pelayanan merupakan hal yang paling
penting dalam pelayanan pendidikan yang memadai termasuk pelayanan
telekomunikasi dan informatika.
a. Ketercukupan
Ketercukupan sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam
pelayanan pendidikan. Dari hasil wawancara JML selaku bagian sarana dan
prasarana mengatakan mengenai kelengkapan saran dan prasarana:
“kelengkapan sarana dan prasarana Sampai hari ini terpenuhi walaupun
sebenarnaya masih ada juga kelas perlu direhab, dan masih ada beberapa
ruangan yang disekat” (Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa ketercukupan sarana
dan prasarana yang menjadi faktor pendukung masih perlu pembenahan dan
44
perbaikan sehingga tidak ada lagi kelas yang di sekat demi terpenuhinya
kebutuhan peserta didik berkelainan fisik. Hasil wawancara KDJ selaku bagian
kesiswaan mengatakan bahwa:
“Untuk sementara cukup untuk kegiatan proses belajar mengajar, seperti
fasilitas computer, keterampilan yang ada disekolah ini seperti
keterampilan busana, keterambilan boga, keterampilan otomotif” (Hasil
wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terdapatnya fasilitas
saranana dan prasarana yang ada seperti fasilitas computer, keterampilan yang ada
seperti keterampilan boga, dan keterampilan otomotif. Hasil wawancara ATL
salah satu sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Mulai dilengkapi dan memadai ditandai dengan pengadaan
infrakstruktur yang mengadakan sekolah bukan dinas pendidikan” (Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengadaan
infrakstuktur yang terdapat telah dilengapi fasilitas sarana dan prasarana yang
mengadakan sekolah bukan dinas pendidikan.
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kelengkapan
sarana dan prasarana terpenuhi walaupun sebenarnya masih ada juga kelas yang
perlu direhab, yang di sekat. Namun informan lain mengatakan bahwa
kelengkapan sarana dan prasarana untuk sementara cukup, alasannya dengan
adanya fasilitas computer, keterampilan yang ada seperti, keterampilan Boga,
otomotif dan busana. Informan lain mengatakan kelengkapan sarana dan
prasarana mulai dilengkapi dan memadai dengan pengadaan infrakstuktur sekolah
bukan dinas pendidikan.
45
b. Pemenuhan Harapan.
Kelengkapan sarana dan prasarana di dukung pemenuhan harapan
fasilitas yang ada. Hasil wawancara JML bagian sarana dan prasarana mengatakan
bahwa Belum sesuai harapan karena masih ada kelas yang digabung, meskipun
sudah ada beberapa yang memenuhi” (Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pemenuhan harapan fasilitas
sarana dan prasarana yang ada belum sesuai diharapkan masih perlu penambahan
kelas demi kelancaran proses mengajar terhadap peserta didik. Hasil wawancara
ATL salah satu sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Pada umumnya sudah sesuai yang diharapkan, tetapi harapan
kedepannya diadakan peremajaan, contohnya gedung bengkel perlu
perbaikan karena bagian atas sudah mulai rusak, perlu penambahan alat-
alat peraga di bagian autis, dan bagian lain sudah memadai Cuma perlu
penambahan” (Hasil wawancara ATD, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan dalam peningkatan
sarana dan prasarana masih perlu dilakukan terutama gedung bengkel perlu
perbaikan dan penambahan karna bagian atas sudah mulai rusak, begitu pula
penambahan alat-lat peraga di bagian autis agar pemenuhan harapan memadai.
3. Kemudahan Akses
Kemudahan akses yaitu.Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah di jangkau oleh masyarakat, dan memanfaatkan teknologi
telemonikanikasi dan informasi.
46
a. Lokasi pelayanan
Lokasi pelayanan adalah satu satu faktor pendukung yang memadai. Dari hasil
wawancara WWS salah satu salah satu guru keterampilan mengatakan bahwa
Lokasi kalau kita lihat cendrung tidak mengganggu, Cuma memang akses masuk
jalanannya agak sempit” (Hasil wawancara WWS, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa demi terwujudnya lokasi
pelayanan yang baik. Lokasi yang terdapat Lingkungan pelayanan harus tertib,
tertutup, di sediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Dari hasil wawancara sekertaris komite
mengatakan bahwa:
“Lokasi pelayanan sudah cukup memadai tetapi perlu penambahan dan
peremajaan karena sebagian masih pembenahan dan membutuhkan
anggaran setiap anggaran setiap 3 (Tiga) tahun” (Hasil wawancara ATL,
18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis demi terwujudnya lokasi pelayanan
yang baik untuk meningkatkan penambahan dan peremajaan memerlukannya
Anggaran untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Dari hasil wawancara HNH salah satu orang tua
murid mengatakan bahwa “Lokasi pelayanan sudah sesuai yang diharapkan karena
lokasinya tenang, bagus, dan tertib” (Hasil Wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas yang diharapkan orang tua siswa sudah
sesuai yang diharapkan disebabkan lokasi tenang, bagus dan tertib, dan yang di
47
sediakan kepada orang tua siswa di sediakannya ruangan tunggu yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas
pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat disimpulkan bahwa lokasi
pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik. demi terwudnya lokasi
pelayanan yang baik. Lokasi yang terdapat Lingkungan pelayanan harus tertib,
tertutup, di sediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
parkir, toilet, tempat ibadah memerlukannya Anggaran setiap 3 (Tiga) untuk
menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang
memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
b. Akses Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum. Hasil wawancara KMG salah satu bagian Humas mengatakan
bahwa:
“Keamanan di sini sudah bagus karena sucuritas sangat tertib
administrasi, administrasi sudah di jalankan dengan baik, dan
melakunkan control selama 24 jam” (Hasil wawancara KMG, 18 Maret
2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalis salah satu faktor pendukung
terhadap peserta didik berkelainan fisik adalah keamanan yang bagus, ini dapat
dilihat terdapatnya securitas yang tertib administrasi dan dijalankannya tugas dan
tanggung jawab dengan melakukan control 24 jam. Hasil wawancara salah satu
48
orang tua siswa HNH mengatakan bahwa“Terdapat dua security yang menjaga
tetapi belum maksimal dalam menjaga dan perlu ditingkatkan” (Hasil wawancara
HNH,18 Maret 2015).
Akses keamanan yang terdapat masih perlu peningkatan guna untuk
menjamin terselenggranya pendidikan bagi peserta didik berkelainan fisik.
Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa terdapatnya
keamanan yang bagus ini dapat diliha sucuritas sangat tertib administrasi,
administrasi sudah di jalankan dengan baik, dan melakukan control selama 24 jam
tetapi disisi lain harapan orang tua masih perlunya peningkatan keamanan agar
maksimal.
4. Kedispilinan
Kesungguhan memberikan pelayanan terutama konsisitensi waktu kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menilai sejauh mana petugas
pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk. Pemberian pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas.
a. Kesopanan
Kesopanan adalah salah satu faktor pendukung dalam memberikan
pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik. Menurut hasil wawancara
KMG bagian Humas mengatakan bahwa:
“Sudah cukup menerapkan kedisiplinan, upacara setiap hari senin
dilaksanakan, kehadiran absensi, datang dan pulang terisi” (Hasil
wawancara KMG, 18 maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kedisiplinan adalah
konsisitensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menilai
49
sejauh mana petugas pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk. Menurut hasil
wawancara dengan sekertaris komite menuturkan bahwa: “Sudah rata-rata
menerapkan kedisplinan walaupun masih ada yang belum (Hasil wawancara ATL,
18 maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan Masih perlu peningkatan
kedisiplinan demi terwujudnya dalam memberikan pelayanan terutama
konsisitensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara
HNH salah satu orang tua murid mengatakan bahwa “Kesopanan dan
keramtamahan sudah baik, tata tertib, dan kebersamaan keliatan rukun” (Hasil
wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dalam memberikan pelayanan salah satu orang tua siswa mengatakan
sikap yang diporoleh sudah baik, tata tertib dan kebersamaan keliatan rukun.
Menurut hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa para pelaksanan
Sudah cukup menerapkan kedisiplinan, upacara setiap hari senin dilaksanakan,
kehadiran absensi, datang dan pulang terisi. Menurut informan lain Sudah rata-
rata menerapkan kedisplinan walaupun masih ada yang belum ini dapat dilihat
bahwa masih perlu peningkatan dalam menerapkan kedisiplinanan. Menurut
informan lain mengatakan Kesopanan dan keramtamahan sudah baik, tata tertib,
dan kebersamaan kelihatan rukun.
50
b. Keramhtamahan
kesopanan dan keramahtamahan yaitu sikap dan perilaku dalam memberikan
pelayanan secara optimal serta saling menghargai dan menghormati. Hasil
wawancara dari salah bagian kesiswaan KDJ mengatakan bahwa:
“Dalam memberikan pelayanan kami selalu menerapkan keramahtamahan
terhadap murid maupun orang tua murid, ini dapat dilihat bahwa dalam
perkembangan terhadap anaknya orang tua yang menginginkan kemandiri
an secara terampil” ( Hasil wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memberikan
pelayanan diterapkannya keramhtamahan terhadap murid maupun orang tua
murid, dimana orang tua siswa mengingikan anaknya kemandirian secara
terampil.
Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang peserta didik
berkelainan fisik pasal 129 ayat 1 pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya. Hasil wawancara salah satu sekertaris komite mangatakan
bahwa “Pelayanan harus lebih ditinkatkan terutama di bagian Autis” (Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dalam memberikan pelayanan optimal masih perlu ditingkatkan terutama
pelayanan di bagian autis. Hasil wawancara salah satu orang tua murid
mengatakan bahwa Dalam memberikan pelayanan sudah baik, Cuma mungkin
jam pelayanan perlu di tambah” ( Hasil wawancara HNH, 18 Maret 2015).
Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan Dalam memberikan
pelayanan selalu menerapkan keramahtamahan terhadap murid maupun orang tua
51
siswa, ini dapat dilihat bahwa perkembanganan orang tua yang menginginkan
kemandirian secara terampil dan Pelayanan harus lebih ditinkatkan terutama di
bagian Autis. Menurut informan lain dalam memberikan pelayanan sudah baik,
Cuma mungkin jam pelayanan perlu di tambah.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab
sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi
kebijakan pelayanan pendidikan khusus Pada sekolah lanjutan tingkatan atas bagi
peserta didik bekelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulsel di
Parangtambung Makassar. Sekolah ini telah menjalankan pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan fisik. Adapun indikator keberhasilan implementasi
kebijakan pelayanan pendidikan khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi
peserta didik berkelainan fisik di SLBN Pembina Tingkat provinsi SulSel. Yakni
1) Komunikasi (communication) 2)Sumber daya (Resources) 3)Disposisi
(Disposisition) dan 4)Struktur Birorasi (Beructaric structure). Berikut ini
indikator diatas.
1. Faktor Komunikasi (Comunication)
Komunikasi adalah penyampaian informasi/pengetahuan dan kordinasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mencakup
beberapa dimensi penting yaitu:
52
a. Penyaluran Komunikasi
Yaitu dimana suatu implementasi kebijakan yang baik adalah efek dari penyaluran
komunikasi yang terlaksana dengan baik pula. Petikan wawancara dengan KMG
bagian Humas Memaparkan bahwa:
“Penyaluran komunikasi antara dinas pendidikan dan sekolah sementara
lancar-lancar saja semua kegiatan yang diadakan dinas provinsi, biasanya
kami libatkan” (Hasil wawancara KMG,18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianilisis bahwa, Penyaluran komunikasi
sudah dianggap baik dapat mennghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
Penyaluran komunikasi dianggap baik oleh informan diatas dengan alasan bahwa
penyaluran komunikasi lancar-lancar saja dapat dilihat bahwa semua kegiatan
yang diadakan dinas provinsi selalu melibatkan sekolah bahkan dinas pendidikan
menyurati sekolah, berkunjung kesekolah untuk memantau dan memonitoring.
Hal yang sama juga dituturkan oleh ATL sekertaris komite mengatakan bahwa:
“penyaluran komunikasi dinas pendidikan dengan pihak sekolah sudah
sangat bagus serinnya ada pengawasan adanya interaksi, bahkan kami
ketua komite sering diundang dialog untuk evaluasi” (Hasil wawancara
ATL, 18 Maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Penyaluran
komunikasi dinas pendidikan dengan pihak sekolah diangap baik oleh informan
dengan alasan bahwa dimana dinas pendidikan penyaluran komunikasi sudah
sangat bagus ini dapat di lihat dengan adanya kordinasi antara pihak dinas
pendidikan kepada sekolah seringnnya dilakukan pengawasan bahkan adanya
interaksi dan ketua komite sering di undang untuk dilakukannya evaluasi.
53
b. Kejelasan Informasi
Yaitu komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan haruslan jelas
dan tidak membingunkan (tidak ambigu/Mendua). Dari hasil wawancara ATL
selaku sekertaris komite menyatakan bahwa :
“Kejelasan komunikasi sudah diterima dengan jelas, ini dapat dilihat
bahwa adanya pembagian tugas dengan menunjuk beberapa guru pimpinan
sebagai wakil kepala sekolah, kesiswaan, sapras, kurikulum dan bagian
keterampilan ada penunjuk tanggung jawab masing-masing’’(Hasil
wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis Mengenai kejelasan
komunikasi menurut beberapa informan sudah di terima dengan jelas. Dengan
alasan bahwa adanya pembagian bahwa adanya penunjuk tugas beberapa guru
pimpinan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab masing-masing
sehingga dapat dilaksanakan demgan lancar dengan pemahaman yang sama
diantara penanggung jawab yang sudah ditetapkan. Selain itu, guru bagian
kurikulum SPT menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
“Kejelasan komunikasi sudah diterima dengan jelas dengan adanya
sosialisasi berbentuk persuratan, pengarahan langsung dari dinas
pendidikan” (Hasil wawancara SPT, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bentuk sosialisasi
sering di lakukan berbentuk undangan, pelatihan-pelatihan yang sering diadakan
dan interaksi juga sering diadakan dari pihak luar terutama dengan perguruan
tinggi. Kejelasan komunikasi sangat jelas dengan adanya interaksi kordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait.
54
c. Konsistensi Perintah
Yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan haruslah konsisten/
tidak berubah-ubah dan jelas (untuk ditetepkan dan dijalankan). Dari hasil
wawancara Selaku guru bagian kurikulum SPT mengenai konsistensi perintah
bahwa:
“konsistensi perintah sudah sangat baik, ini dapat dilihat administrasi
kinerja sudah semakin baik, opersional sudah bagus dan mengikuti secara
kurikulum dan perlu diintensifkan”(Hasil wawancara SPT,17 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa konsisitensi perintah
sudah sangat baik, dimensi konsisitensi menghendaki agar informasi yang
disampaikan tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan kelompok
sasaran maupun pihak terkait. Konsisitensi perintah dapat dilihat administrasi
kinerja sudah semakin baik, operasional sudah bagus dan mengikuti secara
kurikulum dan konsistensi perintah yang ada perlu diintensifkan. Dari hasil
wawancara SFM selaku staf administrasi mengatakan bahwa konsisitensi
perintah:
“konsistensi perintah dilakukan dengan tegas dan memahami tugas dan
fungsinya masing-masing dan konsistensi perintah tidak boleh berubah-
ubah sesuai dengan penyampaian yang telah di tetapkan sebelumnya”
(Hasil wawancara SFM, 17 Maret 2015).
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah
konsistensi dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Dalam
pelaksananaan mengenai pengimplementasian pelayanan pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan fisik diterima oleh informan diatas diporoleh dengan
baik dan tegas. Alasannya bahwa perintah yang diberikan sudah dilakukan
dengan baik dapat dilihat dari kinerja administrasi sudah semakin baik. Alasannya
55
namun informan lain mengatakan konsistensi perintah seharusnya tidak berubah-
ubah sesuai dengan penyampaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Faktor Sumber Daya (Resources)
Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan
untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijkan pelayanan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelinan fisik.
Sumber daya ini mencakup beberapa indikator yang menjadi alat ukur tercapainya
keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator itu antara lain:
a. Staf
Dimana penambahan jumlah staf dan pelaksana kebijakan tidak
mencukupi namun diperlukan pula kecakapan staf dan keahlian dan
kemampuannya melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
Dari hasil wawancara WWS salah satu guru bagian keterampilan mengatakan
bahwa:
“Kemampuan dan keahlian staf mereka di sana sangat mendukung dalam
mengimplementasikan sudah sesuai yang diharapkan. Hanya perlu
peningkatan komunikasi yang lebih baik lagi” (Hasil wawancara WWS,
17 maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan Sumber daya utama
dalam implementasi kebijakan adalah staf, kemampuan dan keahlian staf yang
dimiliki sudah cukup baik Hanya perlu peningkatan komunikasi yang lebih baik
lagi.
Hal ini sependapat dengan Edward III dalam widodo (2011:98)
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil Implementasi
56
kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia
yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan
dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompotensi di bidangnya,
sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah
cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran, sumber daya manusia sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan implementsi, sebab tanpa sumber daya
manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan
berjalan lambat. Dari hasil wawancara ATL Selaku sekertaris komite sekolah
menuturkan bahwa:
“kemampuan dan keahlian staf cukup handal dan dipercaya seluruh
tenaga pendidik terhadap peserta didik” (Hasil Wawancara ATL,18
Maret 2015).
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksanan kebijakan yang kompoten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa kemampuan dan keahlian staf cukup handal dan dipercaya seluruh tenaga
pendidik terhadap peserta didik.
b. Informasi
Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan dan tentang data kepatuhan dari data pelaksana terhadap peraturan atau
regulasi pemerintah tentang kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara JML selaku
bagian sarana dan prasarana memaparkan bahwa:
“Hubungan informasi/Kerjasama antara guru saat ini sudah sesuai dengan
visi dan misi misalnya guru senior membimbing guru yunior”(Hasil
Wawancara JML, 16 Maret 2015).
57
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa hubungan
informasi menjadi faktor penting dalam informasi yang relevan dan cukup terkait
bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Ini dapat dilihat bahwa
kerjasama antara guru sudah sesuai ini dapat dilihat visi misi yang ada dan guru
senior membimbing yang yunior. Begitu pula hasil wawancara bagian Humas
KMG menuturkan bahwa:
“Hubungan informasi/ Kerjasama sudah berjalan dengan baik, karena
saling ketergantungan satu sama lain dan sumber informasi diporoleh dari
dinas pendidikan melalui kepala sekolah” (Hasil Wawancara KMG,18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara di atas dapat dianilisis bahwa Informasi/kerjasama
adalah salah satu sumber daya yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
kebijakan. Sumber-sumber informasi dibutuhkan untuk memporoleh data baik
mengenai bagaimana melaksanakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan
fisik maupun mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap kepatuhan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dari beberapa informan diatas
berpendapat bahwa hubungan Informasi sudah berjalan dengan baik. Alasannya
bahwa karena saling ketergantungan satu sama lain tersebut di poroleh dari dinas
pendidikan melalui kepala sekolah.
c. Anggaran
Anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan implementasi kebijakan
berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
58
mencapai tujuan dan sasaran. Sebagaimana penuturan selaku guru bagian sarana
dan prasarana JML menuturkan bahwa:
“Penyaluran anggaran sudah menjadi faktor pendukung dengan adanya
beasiswa bagi peserta didik. Hal ini terbukti dengan bertambahnya fasilitas
sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat menunjang proses belajar
mengajar” (Hasil wawancara JML,16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis dengan adanya anggaran
beasiswa yang di berikan akan menjadi faktor pendukung bagi peserta didik.
Penyaluran anggaran dapat dilihat dengan bertambahnya fasilitas sarana dan
prasarana yang ada dan anggaran tersebut menunjang proses belajar mengajar.
Hal ini sependapat yang di kemukan Edwar III dikemukakan bahwa
Anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan implementasi kebijakan
berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan KMG selaku
bagian Humas mengatakan bahwa:
“Penyaluran anggaran untuk sementara yang ada di dinas pendidikan
provinsi, yaitu berupa anggaran dana bantuan operasional sekolah,
Anggaran beasiswa dan pendidikan gratis” ( Hasil wawancara KMG, 18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa terdapatnya anggaran
yang telah diberikan kepada peserta didik berkelainan fisik yang ada di dinas
pendidikan provinsi yaitu anggaran dana bantuan operasional sekolah, anggaran
yang ada sangat mendukung bagi peserta didik berkelainan fisik dengan
59
dilaksanakannya pendidikan gratis. Begitu pula penuturan ATL Selaku sekertaris
komite mengatakan bahwa:
“Anggaran beasiswa sudah tersalurkan dengan baik sesuai dengan
juknis. Mengenai anggaran sudah terelesasi seperti penambahan sarana
dan prasarana” (Hasil Wawancara ATL, 18 Maret 2015).
Anggaran yang ada berupa beasiswa sudah tersalurkan dengan baik
sesuai dengan juknis. Ini dapat dilihat bahwa anggaran yang ada menjadi faktor
pendukung terutama di bagian sarana dan prasarana. Begitu Pula penuturan ARD
orang siswa mengatakan bahwa “kami selaku orang tua siswa sangat terbantu
dengan adanya anggaran dana bantuan operasional sekolah Kami terima” ( Hasil
Wawancara ARD, 17 Maret 2015).
Orang tua yang memiliki anak berkelainan fisik sangat terbantu dengan
adanya Bantuan operasional sekolah yang di berikan dari pihak sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyaluran anggran yang ada
sudah terelesai denga baik yang ada di SLBN Pembina Tingkat Provinsi SulSel
sudah tersalurkan dengan baik. Efektifas penyaluran anggaran sangat menunjang
tujuan pelaksanaan terhadap pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan fisik. Hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya sarana dan
prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Namun
menurut informan lain dengan adanya anggaran sangat terbantu dengan anggaran
dana Bantuan Operasional Sekolah.
d. Fasilitas
Fasilitas atau sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,
60
seperti gudang, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam
keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hal
tersebut Dari hasil wawancara JML selaku bagian sarana dan Prasarana:
“Sarana dan Prasarana sangat mendukung pelayanan dengan di
lakukannya penambahan kelas, dan di lakukannya pemberdayaan kepada
peserta didik” ( Hasil wawancara JML, 16 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa fasilitas yang ada
sangat mendukung terhadap pelayanan bagi peserta didik ini dapat dilihat dengan
dilakukannya penambahan kelas dan fasilitas sarana dan prasarana yang
mendukung ini dapat di lakukan dengan adanya program pemberdayaan kepada
peserta didik agar peserta didik menghasilkan keterampilan. Sama halnya
pernyataan HRW selaku guru Pendidikan kewarganegaraan mengatakan bahwa
“Fasilitas sarana dan Prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih perlu
penambahan dan perbaikan” (Hasil wawancara HRW, 17 Maret 2015).
Fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk proses belajar mengajar
terhadap peserta didik sudah cukup memadai, tetapi fasilitas sarana dan prasarana
yang masih perlu peningkatan dengan dilakukannya penambahan dan perbaikan
yang yang mendukung terhadap peserta didik. Begitu pula penuturan ARD orang
tua siswa ibu Ardiati Mengatakan bahwa:
“Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada disekolah ini sudah cukup
dilengkapi dengan perangkat Komputer alat-alat peraga lainnya yang
mendukung terhadap anak saya yang mengalami Autis”(Hasil wawancara
ARD,18 maret 2015).
Dari hasil wawancara dianalisis bahwa Fasilitas ini menjadi faktor
pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas
61
pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil. sarana dan
Prasarana sudah cukup memadai dengan dilakukannya penambahan kelas,
perangkat computer, alat-alat peraga lainnya. dan di lakukannya pemberdayaan
kepada peserta didik. Namun menurut informan lain mengatakan bahwa cukup
memadai tetapi masih perlu penambahan dan perbaikan.
3. Faktor Disposisi ( sikap pelayanan) (Disposisition)
Kecendrungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan
berperang penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan
misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan
implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan,
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membut mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung
jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sikap dari pelaksana
kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila
implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjelaskan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,
sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan
terlaksana dengan baik. Adapun hal penting yang menjadi indikator dalam faktor
disposisi pada pelaksana kebijakan yaitu:
62
a. Komitmen
Karakter penting adalah yang harus di miliki pelaksana kebijakan misalnya
kejujuran dan komitmen yang tinggi. Dari hasil wawancara HDM salah satu guru
pendidikan agama mengatakan bahwa:
“Komitmen kita dalam mendidik sangat besar dan tinggi dan kita sudah
merasa bangga dengan prestasi yang didapatkan”(Hasil wawancara
HDM, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa komitmen yang dimiliki
dalam mendididik sangat besar dan tinggi. komitmen yang tinggi dari pelaksana
kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,
wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di
tetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan.
Komitmen yang dapat dilihat dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan
tanggung jawab yaitu dengan seringgnya mendapatkan prestasi peserta didik
berkelainan fisik. Begitu pula dengan penuturanan wawancara dengan ATD
sekertaris komite mengatakan bahwa :
“Komitmen sudah bagus sudah terealisasi dari visi dan misi yang
dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang”(Hasil wawancara
ATD, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara dapat dianalis bahwa terdapatnya komitmen yang
terealisasi dengan baik berdasarkan visi dan misi yang ada yang akan
dilaksanakan jangka pendek dan jangka panjang. Dari hasil wawancara KMG
selaku bagian Humas mengatakan bahwa“Komitmen berjalan sesuai dengan
63
aturan dan arahan kepala sekolah yang sebelumnya ditetapkan bersama” (Hasil
wawancara KMG, 18 maret 2015).
Dalam menjalankan kebijakan karakter penting yang harus dimiliki oleh
pelaksana kebijakan misalnaya pelaksana kebijakan kejujuran dan komitmen yang
tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab
sesuai dengan pereturan yang telah ditetapakan. Dari Hasil wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa komitmen sudah berjalan dengan baik. Alasannya
terealisasinya visi dan misi dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka panjag.
Dan menurut informan lain mengatakan bahwa komitmen sangat tinggi ini dapat
dilihat dengan prestasi yang telah diraih.
b. Toleransi
Tolenransi adalah sikap yang menghargai dan memberikan perlakuan
yang sama. Menurut hasil wawancara di atas dengan salah satu bagian kesiswaan
KDJ mengatakan bahwa:
“Kami cukup toleransi dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan
kemampuan terhadap anak dan mengerti terhadap kondisi anak dengan
memahami krakteristik anak” (Hasil wawancara KDJ, 18 Maret 2015).
Menurut hasil wawancara didukung salah ANM satu guru bagian jenis
tunagrahita mengatakan bahwa “Sikap dan Toleransi yang kami berikan
disesuaikan dengan kondisi peserta didik” (Hasil wawancara ANM 18 Maret
2015).
64
Menurut hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sikap dan
toleransi yang diberikan terhadap peserta didik berkelainan fisik dalam
memberikan pelayanan sudah sesuai yang diharapkan ini dapat dilakukan
disesuaikankannya dengan kemampuan anak dan mengerti terhadap karakteristik
peserta didik.
c. Pemberian insentif
Yaitu biaya tertentu yang diporoleh setelah melaksanakan suatu tugas
tertentu sesuai dengan arahan kebijakan yang dilaksanakan. Dari hasil wawancara
tanggapan bagian humas KMG mengatakan bahwa:
“Pemberian insentif tidak mempengaruhi kinerja karna kami ini rata-rata
PNS jadi mau tidak mau harus melaksanakan tugas masing-masing”
(Hasil wawancara KMG,18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas bahwa dapat dianalisis dalam pemberian
insentif tidak terlalu mempengaruhi kinerja mereka. Hal ini didasarkan pada
kinerja staf yang konsisiten dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang telah dibebangkan kepadanya. Menurut hasil wawancara salah satu
guru bagian sarana dan prasarana mengatakan bahwa “Insentif sangat
mempengruhi kinerja mereka dengan adanya sertifikasi (Hasil wawancara JML,
17 Maret 2015). Begitu pula dengan hasil wawancara yang didukung dengan
sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Insentif sangat mempengaruhi dan memotifasi guru, dan harus bisa
berkesinambungan mulai dari, guru, tata usaha, yang menganggap
dalam hal positif. Saran saya diberikan sertifikasi untuk mendapatkan
taget dan adanya kompensasi” ( Hasil wawancara ATL,18 maret 2015).
65
Insentif adalah salah satu pendorong yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Suatu kebijakan harus di dukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompoten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan.
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya
faktor insentif yang ada mempengaruhi kinerja staf yaitu berupa sertifikasi yang
sangat mempengaruhi dan memotivasi guru, tata usaha, yang mengangggap
insentif dalam hal positif dan saran menurut informan diberikan sertifikasi.
Dengan adanya sertifikasi yang di berikan disarankan kepada kinerja staf
yanga menjadi acuan untuk mendapatkan pencapaian target dengan adanya
kompensasi agar terlaksana dengan baik.
4. Faktor Struktur Birokrasi (Beructaric structure)
Hal ini yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu struktur
birokrasi di mana terdapat 2 (Dua) indikator keberhasilan implementasi
kebijakan yaitu:
a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ( SOPs)
SOPs adalah salah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai
atau pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari
sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara KMG salah satu
bagian humas menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sudah bagus ditandai
dengan struktur organisasi yang cukup jelas, laporan pertanggung
jawaban harus ada. Yang membagakan anak berkebutuhan khusus sudah
bisa memproduksi dan mendapatkan prestasi” (Hasil wawancara KMG,
18 Maret 2015).
66
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa terdapatnya
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku maka akan menujukkan tercapainya tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan pelaksanaan standar operasional yang baik dan dapat dilihat dengan
struktur organisasi yang jelas dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang
ada.
Dengan adanya pelaksanaan standar operasional yang baik dapat dilihat
menunjukkan tercapainya tujuan yaitu anak yang memiliki tingkat kesulitan
belajar dapat memproduksi dan mendapatkan prestasi. Begitu pula hasil
Wawancara dengan JML salah bagian sarana dan prasarana mengatakan bahwa:
“Mengacu pada Permen Diknas No 33 tahun 2008 khususnya sarana
dan prasarana dan standar nasional pendidikan. Standar operasional
prosedur sudah sesuai dengan jenis kebutuhan masing-masing” (Hasil
wawancara JML, 16 maret 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dianalisis bahwa dalam Standar
Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan
menujukkan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Standar prosedur
yang ada mengacu pada permen diknas No.33 tahun 2008 yang terdapat di
dalamnya khususnya standar sarana dan prasarana dan standar nasional
pendidikan yang sudah sesuai dengan kebutuhan jenis masing terhadap
berkelainan fisik.
b. Fragmentasi ( penyebaran tanggung jawab aktivitas pegawai)
Pelaksanaan fragmentasi ( penyebaran tangung jawab aktivitas pegawai)
kepada beberapa unit kerja/orang lain, pelaksanaan diutarakan oleh salah satu
ANM guru bagian jenis tunagrahita memaparkan bahwa:
67
“Di SLBN Ini Adanya Penyebaran Tanggung Jawab Masing-Masing
sesuai bagian jurusan kecacatan peserta didik yang telah ditetapkan
sebelumnya dan dilaksanakan dngan baik” (Hasil wawancara ANM, 18
Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis dalam penyebaran tanggung
jawab yang ada telah terdapatnya tangung jawab yang telah ditentukan
sebelumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan
tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara KMG salah
satu bagian Humas mengatakan bahwa:
“Adanya Tanggung jawab masing-masing Guru dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan SK yang telah
ditetapkan sebelumnya” ( Hasil wawancara KMG, 18 Maret 2015).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Terdapat penyebaran
tanggung jawab masing-masing dan memiliki yang telah di tetapkan sesuai
dengan SK yang ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing. Hasil wawancara
ATD salah satu ketua sekertaris komite mengatakan bahwa:
“Adanya tanggung jawab masing-masing Cuma satu saran untuk
meningkatkan profesionanlisme terhadap peserta didik diadakannya
pelatihan, seminar dan studi banding dan mendatangkan ahli untuk
meningkatkan pelayanan” (Hasil wawancara ATD, 18 Maret 2015).
Pelaksanaan penyebaran aktivitas menurut informan diatas dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan jenis atas kegiatan dan aktivitas pegawai sesuai dengan deskripsi
kerja masing-masing.
Demi terwujudnya tangung jawab yang baik menyarankan untuk
meningkatkan profesionalisme terhadap peserta didik perlunya diadakan
68
diadakannya pelatihan, seminar, studi banding, mendatangkan ahli guna
meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik.
69
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi
Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Bagi Peserta
Didik Berkelainan Fisik Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulsel, maka kesimpulan pada
penelitian ini adalah:
1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Khusus Pada Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas Bagi Peserta Didik Berkelainan Fisik Di SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sulsel,
sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat pada 4 (empat) indikator yaitu:
a. Pelayanan dalam bentuk Tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait sudah
dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat bahwa tenaga pendidik sudah sesuai disiplin
ilmu dengan tugasnya masing-masing dan kelancaran peserta didik untuk mendapatkan
pendidikannya.
b. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan pelayanan paling penting dalam
pelayanan pendidikan yang memadai, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki
terpenuhi tetapi masih perlu perbaikan beberapa kelas.
c. Kemudahan akses adalah tempat dan lokasi pelayanan yang memadai dan mudah di
jangkau oleh masyarakat, kemudahan akses pada lokasi SLBN Pembina Tingkat
Provinsi SulSel, pelayanan cendrung tidak menganggu. Lokasi pelayanan cendrung
tidak mengannggu, lokasi pelayanan sudah cukup memadai dan akses keamanan sudah
berjalan dengan baik karena terdapatnya 2 (Dua) orang security dan tertib administrasi.
69
70
d. Kedisiplinan dalam memberikan pelayanan terutama konsistensi waktu kerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku serta pemberian pelayanan harus bersikap disiplin,
sopan, santun, dan ramah. Dalam menjalankan kedisiplinan tersebut sudah rata-rata
menerapkan kedisiplinan, kesopanan dan keramahtamahan ini dapat dilihat dengan
menerapkan peraturan yang ada dan pemberian pelayanan kesopanan dan
keramahtamahan sudah cukup baik.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan pendidikan
khusus pada sekolah lanjutan tingkat atas bagi peserta didik berkelainan fisik dapat
dilihat pada 4 (empat) indikator yaitu:
a. Faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik. Pihak sekolah menjalin komunikasi yang
baik dengan adanya koordinasi antara dinas pendidikan kepada sekolah ini dapat dilihat
seringnya dilakukan pengawasan bahkan bahkan adanya interaksi dan ketua komite
sering diundang untuk dilakukan evaluasi.
b. Sumber daya menunjang keberhasilan implementasi pelayanan pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan fisik. Dalam menjalankan kebijakan tersebut profesionalisme
dan kualitas staf sudah dijalankan dengan baik, kemampuan dan keahlian staf cukup
handal dan dipercaya seluruh tenaga pendidik terhadap peserta didik dan fasilitas sarana
dan prasarana yang menunjang dengan adanya anggaran dana bantuan operasional
sekolah.
c. Faktor Disposisi (Sikap pelayanan) dan pemberian insentif sudah menerapkan komitmen
yang tinggi dan sudah terealisasi dari visi dan misi yang dilaksanakan.
d. Pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan fisik sudah dilaksanakan
didasarkan pada struktur organisasi yang jelas dan laporan pertanggung jawaban yang
71
ada yaitu dilaksanakan sesuai SOPs yang diterima dan fragmentasi (Penyebaran tanggung
Jawab aktivitas pegawai).
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, dikemukakan saran-saran
sebagai berikut:
1. Hendaknya pelayanan terhadap peserta didik berkelainan fisik lebih ditingkatkan lagi dari
berbagai pihak-pihak yang terkait.
2. Hendaknya pelaksana kebijakan selalu memperhatikan fasilitas pendukung terhadap
peserta didik berkelainan fisik.
3. Hendaknya penyaluran anggaran dilakukan secara transparan dan perlu dilaporkan juga
kepada orang tua siswa sebagai bentuk tranparansi dan akuntabilitas kepada publik.
4. Proses kerjasama yang dilaksanakan perlu didukung dengan monitoring dan supervisi
yang memadai, mencakup seluruh ketentuan dalam panduan mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
5. Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik terhadap peserta pendidik
seringnya diadakan pelatihan, seminar atau studi banding dan mendatangkan ahli untuk
meningkatkan pelayanan.
72
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alpabeta.
2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Abidin, Said Zainal. 2012. Analisis Kebijakan. Salemba Humanika: Jakarta.
2004. Kebijakan Publik: Yayasan Pacur Sawah.
Winarsih dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Coleban Timur UH III/ 548. Yogyakarta
55167.
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu
Sosial Lainnya. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
Laksana. 2008. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mustari, Nuryanti. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Dan Empiris.
Makassar: Membumi Publishing.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja
Rosadayakarya.
Mangunsong, F, dkk. 1998. Psikologi Dan Pendidikan Anak Luar Biasa. LPSP3UI.
Nurudin. 2007. Efektifitas Pendidikan Gratis Di Kabupaten Banyuwangi, Unpubulished Thesis.
Jakarta : PPS Pisip UI.
Nawawi, Ismail. 2009. Publik Analisis Dan Strategis Advokasi Teori Dan Praktik,
Surabaya: Putra Media Nusantara.
Purwanto, Agus Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di
Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta: Bandung.
Sugiono, 2009. Metode Penelitian Adminstrasi. CV. Alfabeta: Bandung.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
Tjiptono. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia publishing.
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Study Kasus ,Yogyakarta:CAPS. 77
72
73
2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Study kasus ,Yogyakarta:CAPS.
Wahab , Abdul, Solichin, 2002. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
1997. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturang Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik
Berkelainan.
Sumber internet :
Efendi Mohammad, 2006. http://eprints.undip.ac.id/998/2/SRI_NOVA.pdf . di akses 20
desember 2014), Pukul: 19.20.
Natawidjaya Rochman, 2010. http://eprints.undip.ac.id/998/2/SRI_NOVA.pdf . di akses 20
desember 2014), Pukul: 15.20.
Jayanti wiwi, 2013. http://wiwijayanti.blogspot.com./2013/09/bentuk-dan-jenis-pelayanan-
kesehatan.html). di akses 12 maret 2015, Pukul: 20.15.
RIWAYAT HIDUP
SUSILAWATI lahir pada tanggal 07 Mei 1993 di Tagari kec
Tondong Tallasa kab. Pangkep Penulis adalah anak 1 Pertama
Dari 2 (Dua) bersaudara yang lahir dari pasangan ayahanda
Safaruddin dan Ibunda Husmawati. Penulis tamat sekolah di
Sekolah dasar (SD) 2005 yaitu di Sekolah Dasar Negeri 7
Lanne untuk sekolah menengah pendidikan pertama penulis lanutkan di SMP
PGRI 1 Tamalate Makassar Tahun dan Tamat 2008. Kemudian penulis
melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA YPLP PGRI 2 TAMALATE dan
tamat tahun 2011 Kemudian penulis melanjutkan di Universitas Muhammadiyah
Makassardan di terima pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Administrasi Negara Tahun 2011. Kemudian Kamis Tanggal 5 Mei 2015 pada
pukul 09.30 melaksanakan ujian skripsi merupakan persyaratan memporoleh gelar
sarjana Ilmu Administrasi Negara. Momen menandakan bahwa berakhirnya studi
penulis jenjang stara satu (1) Universitas Muhammadiyah Makassar.