PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sbagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum Program Hukum Administrasi NegaraDiajukan Oleh :

Didik Sutarto

04110095

Dosen Pembimbing :

Tri Susilowati , SH, M.HumFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS UNGARAN

2008

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Yang dinyatakan oleh :

DIDIK SUTARTO

04110095

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Tanggal

2008

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Hermin Subekti, SH Tri Susilowati, SH, M. Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, oleh karena itu berimanlah dengan kebajikan

( Q.S. Muhammad : 36 )

Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan perasaan dan fikiranmu, harga diri merupakan harta yang tak ternilai.

PERSEMBAHAN :

Almamater UNDARIS Ungaran

Bapak dan Ibu tersayang

Istri dan anak anak tercinta

Saudara dan teman temanku semua

KATA PENGANTARDengan mengucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak menemui hambatan dan rintangan yang berarti.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi atau melengkapi tugas atau salah satu syarat ujian sarjana lengkap Strata 1 program studi Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.Dan dengan bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis tak lupa menyampaikan teriam kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas UNDARIS Ungaran beserta stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran beserta stafnya, yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Tri Susilowati, SH, M.Hum. dan Ibu Hermin Subekti, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang beserta stafnya, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian hukum.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI yang telah banyak membantu demi terselesainya skripsi ini.

6. Istri, Anak anak dan semua saudara tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang, Januari 2008

Penulis

Didik Sutarto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PENGESAHAN

ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

iii

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

vi

ABSTRAK

ix

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan Masalah

6

C. Perumusan Masalah

6

D. Tujuan Penelitian

7

E. Kegunaan Penelitian

7

F. Sistematika Penulisan Skripsi

7BAB IITINJAUAN PUSTAKA

10

A. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil

10

1. Pengertian Disiplin Kerja

10

2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

13

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

16

4. Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil

18B. Sanksi sanksi Dalam Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri

Sipil

21

1. Tingkat dan Jenis Hukum Disiplin

212. Pejabat yang mempunyai Wewenang Menghukum

233. Berlakunya Putusan Hukuman Disiplin

23

C. Badan Pertimbangan Kepegawaian

25

1. Tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian

27

2. Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian

29BAB IIIMETODE PENELITIAN

30A. Tipe Penelitian

31B. Spesifikasi Penelitian

31C. Sumber Data

31D. Metode Pengumpulan Data

31E. Metode Analisis Data

32F. Metode Penyajian Data

32BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

33

A.Tinjauan terhadap Bagian Kepegawaian Kejaksaan Negeri

Semarang

33

1. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

33

2. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri

36

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Kaitannya Dengan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang

40C. Hambatan Hambatan yang Ada Dalam Melaksanakan

Kedisipilinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan

Negeri Semarang

44BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan

45B. Saran

46DAFTAR PUSTAKA

47ABSTRAK

Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.

Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat.

Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang.

Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di Instansi Kejaksaan Negeri Semarang maka :

Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatanhambatan yang timbul dalam meningkatkan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Semarang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat ( Waskat ).

Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawaian tercapai sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri serta kurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

PAGE x