K E P U T U S AN DIREKTUR RSUD SOLOK Nomor : UM.50/19/12/P-I-10

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RSUD SOLOK

DIREKTUR RSUD SOLOK

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Solok sebagai Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

b. bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa dilingkungan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Jenjang Penilaian Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta untuk mengantisipasi kondisi bisnis dimasa mendatang dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkugan Badan Layanan Umum daerah RSUD Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

14. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tgahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Memutuskan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA DILINGKUNGAN BLUD RSUD SOLOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyedian Brang dan/ atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan Keuangan yang iberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengdaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh RSUD Solok yang memproses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

5. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola, Pengadaan Langsung, atau Pelelangan/Seleksi.

6. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD Solok sebagai penanggung jawab anggaran.

7. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Swakelola atau Pelelangan/Seleksi.

8. Pelelangan/Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

9. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Solok yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

10. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.13. Direktur adalah Direktur RSUD Solok.14. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan

Barang dan/atau Jasa.15. Pengguna Anggaran yang selanjunta disebut PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran RSUD Solok 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjunya disebut KPA adalah pejabat yang

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yangselanjunya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

18. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

25. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

27. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

28. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

29. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

30. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

31. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa

32. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

33. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja RSUD SOLOK yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

34. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

35. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

36. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

37. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya pedoman pengadaan barang/jasa ini adalah untuk mengatur dan menjadi acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

lingkungan PPK-BLUD RSUD Solok yang seluruhnya dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Solok

2. Tujuan pedoman tata cara pengadaan barang/jasa ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum pengadaan dan Good Corporate Governance yaitu tata cara pengadaan dilaksanakan secara efisien dan menyederhanakan/ mempercepat proses pengambilan keputusan, efektif dan mendukung penciptaan nilai tambah bagi RSUD Solok, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.

Pasal 3

Prinsip Umum

1. Penyelenggara/Panitia Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c) Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat;

e) Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat;

f) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

g) Good Corporate Governance.

Pasal 4

Etika

Para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

2. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. Menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang/jasa.

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya Keputusan Direktur ini adalah untuk pengadaan barang/jasa yang keseluruhan pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD Solok.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keputusan Direktur ini meliputi:

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

BAB II

PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA

BAGIAN I

TUGAS POKOK DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan :a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa;b. Dengan cara swakelola.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib membuat dan menandatangani pakta integritas.

3. Semua biaya yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa, dibebankan pada anggaran dalam kode rekening yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tersebut.

Pasal 8

Pengadaan Barang / Jasa Jangka Panjang

1. Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pengadaan barang/jasa 1 (satu) kali

untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan, dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Direksi.

2. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dan terus menerus dibutuhkan dalam jangka panjang, dapat dilakukan pengadaan barang/jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan :

a. Kontrak dengan Penyedia barang/jasa dibuat dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu tiap perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Bila perpanjangan kontrak kerja dimaksud huruf a ayat ini telah berakhir, harus dilakukan pemilihan Penyedia barang/jasa seperti biasa dan bukan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa tersebut.

c. Perpanjangan kontrak kerja dimaksud huruf a ayat ini harus disertai evaluasi tim, yang secara khusus dibentuk oleh direktur..

3. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, penetapan harga dapat diberlakukan secara tetap pada awal kontrak atau harganya dapat ditinjau setiap tahun. Untuk kontrak yang penetapan harganya dapat ditinjau setiap tahun, harus disertai dengan penetapan harga baru berdasarkan formulasi penetapan harga di awal kontrak dan penetapan keputusan harga / atau kelanjutan kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

4. Bidang-bidang pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin yang dapat dilakukan pengadaan barang/jasanya menurut ayat 2 Pasal ini.

Pasal 9

Pemecahan dan Penggabungan Paket Kegiatan

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kesatuan paket kegiatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemecahan atau penggabungan.

2. Pelaksanaan pemecahan atau penggabungan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan dalam rangka efesiensi maupun optimalisasi sumber daya perusahaan dalam pengadaan barang/jasa serta untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan dalam pengadaan barang/jasa.

3. Pelaksanaan pemecahan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pejabat yang Berwenang

1. Pejabat yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenang adalah PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan kewenangannya dan batas kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan direktur.

2. Pejabat yang berwenang dilarang :

a. Memecah paket pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dan atau batas kewenangan kecuali sebagaimana disebut pada Pasal 11 Keputusan ini;

b. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif.

Pasal 11

Penyedia Barang/jasa

1. Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD Solok adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa dan menandatangani Pakta Integritas.

b. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, SIUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya.

c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan.

e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan.

f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

g. Tidak masuk dalam daftar hitam.

h. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

2. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;

b. b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan

atau diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;

c. Mempunyai pengalaman di bidangnya.

3. Dilarang ikut sebagai Penyedia barang/jasa di lingkungan RSUD Solok atau sebagai penjamin dalam penawaran :

a. Direksi beserta keluarga dalam hubungan keluarga sedarah dan semenda;b. Pegawai RSUD Solok;c. Keluarga sedarah dan semenda dari anggota Penyelenggara/Panitia

Pengadaan dan PPK;d. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya akan menimbulkan

pertentangan kepentingan (conflict of interest).

4. Larangan bagi penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan pada RSUD Solok:

a. Pribadi/perseorangan atau direksi suatu perusahaan penyedia barang/jasa menggunakan surat kuasa pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa yang tidak berwenang;

b. Apabila salah satu penyedia barang/jasa telah ikut pelelangan atas suatu pekerjaan maka perusahaan lain dalam satu group tidak dibenarkan mengajukan penawaran atas pekerjaan yang dimaksud;

c. Direksi suatu perusahaan barang/jasa yang telah ikut mengajukan penawaran tidak dibenarkan memasukkan surat penawaran atas nama perusahaan lain baik perusahaan dibawah kendalinya maupun yang kepengurusan/kepemilikan adalah orang lain.

5. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Penyelenggara/Panitia Pengadaan.

BAGIAN II PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 12

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen pengadaan barang/jasa terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Gambar-gambar (apabila ada), Perhitungan volume (apabila ada), HPS (Harga Perhitungan Sendiri) dengan uraian sebagai berikut :

1. Dokumen persyaratan administrasi disusun oleh Penyelenggara/Panitia Pengadaan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan berdasarkan antara lain : metode pengadaan dan atau metode evaluasi yang akan dipilih atau jenis barang dan atau jasa yang akan dibeli ataupun persyaratan lain yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengadaan.

2. Dokumen Teknis :a. Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-gambar,

termasuk rencana jadwal penyerahan barang/pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);

b. Syarat-syarat teknis dan atau detail desain serta gambar-gambar detail, termasuk rencana jadwal pekerjaan (untuk pekerjaan jasa pemborongan);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar-gambar untuk pekerjaan jasa konsultansi;

d. Perkiraan waktu penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

e. Perhitungan volume pekerjaan;

f. Dokumen teknis lainnya yang dianggap perlu.

3. Dokumen Harga :

a. Daftar kuantitas harga;

b. Analisis harga satuan, upah, harga bahan, dan harga jadi;

c. Dokumen-dokumen pendukung harga.

4. Apabila diperlukan dokumen pengadaan barang/jasa yang telah disiapkan oleh Penyelenggara/Panitia Pengadaan, dapat dilakukan pembahasan dengan pihak lain seperti Bidang Hukum dan atau Keuangan dan atau Konsultan dan atau Counterpart sebelum diteruskan kepada calon penyedia barang/jasa.

Pasal 13

Syarat-Syarat Teknis/Spesifikasi Teknis

1. Spesifikasi teknis dibuat dan dilengkapi untuk memperoleh barang/jasa sesuai yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah :

a. Pengadaan Barang, antara lain :

Jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan.

b. Jasa Pemborongan, antara lain :

Persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, waktu pelaksanaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.

c. Jasa Konsultansi, antara lain :

Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.

3. Pada prinsipnya penyebutan merek tidak dapat dilakukan, kecuali :

a. Apabila pengadaan barang yang spesifikasi peralatan/barang tersebut harus sama dengan yang sudah ada dan atau guna pencapaian efisiensi, kemudahan/ ketersediaan spare parts; atau

b. Apabila barang tertentu yang jenis dan kualitasnya relatif sama tetapi memiliki perbedaan harga yang bervariasi atau barang dengan merek khusus, yang sesuai dengan yang dibutuhkan; atau

c. Ada rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang independen atau pemerintah atau Direksi dengan pertimbangan tertentu yang menguntungkan perusahaan/Rumah Sakit.

4. Spesifikasi barang-barang dan perbedaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dituangkan dalam analisa anggaran biaya secara rinci

dalam HPS oleh PPK sebagai bahan acuan oleh Penyelenggara/Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran.

5. Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas perencana, penggambar, dan penanggungjawabnya baik perencanaan tersebut dilakukan oleh PPK maupun konsultan perencana.

6. Dalam hal pelaksanaan teknis pekerjaan pemborongan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tertentu terkait dengan jaminan purna jual material dan sistem pelaksanaannya yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas hasil pekerjaan dimaksud, maka ketetapan untuk kerjasama dengan penyedia barang/jasa tertentu tersebut dapat ditegaskan dalam RKS.

7. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dihindari untuk mengubah spesifikasi dan atau gambar rencana, maka perubahan spesifikasi tersebut dapat dilaksanakan atas persetujuan PPK dan atau konsultan perencana.

Pasal 14

Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja dibuat dan ditandatangani oleh P P K , yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan;

2. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi - studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan;

3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person- months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan;

4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);

5. Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;

Pasal 15

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

1. HPS/OE dibuat/disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PPK.

2. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah.

3. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (person-month), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran/output yang dihasilkan serta tidak melampaui HPS yang dipertanggungjawabkan secara keahlian (profesional).

4. Rincian HPS/OE tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia, akan tetapi Nilai total HPS dapat dibuka pada saat pelaksanaan aanwijzing dan disampaikan kepada seluruh peserta lelang, kecuali dalam pelelangan dengan PHP, yang disampaikan hanya kisaran nilai total HPS.

5. Besaran kisaran nilai total HPS pada PHP sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini ditetapkan rentang kisarannya sebesar ± 10% HPS dan tidak melebihi perkiraan nilai pekerjaan yang diumumkan.

BAGIAN III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 16

Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa

Yang dapat diklasifikasikan menjadi Penyedia barang/jasa di lingkungan RSUD Solokadalah :

1. Klasifikasi Penyedia barang/jasa Umum

Penyedia barang/jasa yang memiliki Surat Izin Usaha sesuai bidangnya.

2. Klasifikasi Penyedia barang/jasa Khusus :

a. Pabrikan, Agen Tunggal, Distributor, Pemilik Merk, Grosir.

b. Instansi/Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Yayasan Penelitian/Ilmiah, Lembaga/Yayasan Pendidikan dan Pelatihan, Advokat/ Konsultan Hukum, Jasa Pemeriksaan Keuangan, Notaris/PPAT dan Perseorangan.

Pasal 17

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

1. Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa baik dengan cara prakualifikasi maupun pascakualifikasi adalah sama, yaitu :

a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, SIUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;

b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut (pailit), kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

f. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak yang dibuktikan dengan foto copy perjanjian kerja (kontrak) yang autentik kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;

2. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

3. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

4. Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dapat dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

BAGIAN IV

SISTEM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 18

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksankan berdasarkan Jenjang nilai sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur tersendiri dalan Keputusan ini.

2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi.

3. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP yang ditunjuk tanpa membedakan golongan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak.

4. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan/Seleksi kepada penyedia barang/jasa oleh Pokja ULP yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

BAGIAN V

KONTRAK

Pasal 19

Perubahan, Penghentian dan Pemutusan Kontrak

1. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pelabuhan I dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya keadaan kahar yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

4. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Pelabuhan I;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;

c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Pelabuhan I;

d. Dimasukkan dalam daftar hitam dan daftar waspada sesuai ketentuan yang berlaku

5. Pelabuhan I dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

6. Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 20

Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pelabuhan I untuk penyerahan pekerjaan.

2. Pelabuhan I melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

3. Pelabuhan I menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

4. Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

5. Masa pemeliharaan minimal 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan konstruksi yang permanen dan 1 (satu) bulan untuk pekerjaan konstruksi semi permanen dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

6. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa selain sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini, ditentukan oleh PJP.

7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Pelabuhan I mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.

Pasal 21

Pekerjaan Tambah/Kurang

1. Apabila berdasarkan kajian tertulis yang dilakukan memang benar didapati bertambah/berkurangnya volume dan jenis pekerjan tertentu, maka Penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan pekerjaan tambah/kurang, setelah menerima surat persetujuan pekerjaan tambah/kurang dari Pejabat yang berwenang.

2. Pekerjaan tambah/kurang ditetapkan untuk kriteria :

a. Pekerjaan yang diakibatkan bertambah atau berkurangnya volume di luar rencana teknik yang tidak dapat dielakkan.

b. Tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

3. Surat persetujuan pekerjaan tambah/kurang tersebut minimal memuat :a. Uraian pekerjaan tambah/kurang.b. Perkiraan biaya pekerjaan tambah/kurang.

4. Adanya pekerjaan tambah/kurang harus dibuatkan amandemen/addendum kontrak.

5. Pejabat yang menandatangani amandemen/addendum kontrak adalah pejabat yang menandatangani kontrak induk.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA

Pasal 22

Kriteria Swakelola

1. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan dilaksanakan sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

2. Swakelola dapat dilakukan untuk kepentingan dalam lingkungan RSUD Solok.

3. Apabila dalam pelaksanaan swakelola harus melakukan pengadaan barang/jasa, maka pengadaan barang/jasa tersebut harus menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

4. Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan

2) mempergunakan pegawai sendiri, atau dapat menggunakan tenaga ahli.

3) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Instansi;

Pasal 23

Pengadaan Swakelola

PENGADAAN SWAKELOLA OLEH PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN

1. PERENCANAAN

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

a. PA menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola;

b. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:

1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, danTim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;

2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:

a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalammenyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau

spesifikasi teknis;

b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan

pelaksanaan pekerjaan; dan

c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

c. Penyusunan KAK memuat:

1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;

2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;

3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;

4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;

5) produk yang dihasilkan;

(6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

d. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

e. Rincian Biaya Pekerjaan

Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), meliputi:

1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

2) pengadaan bahan;

3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan

f. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

g. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadangdan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan

Kontrak/sewa tersendiri dengan Penyedia. Sebelum dilakukan Kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan

memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran.

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

2. PELAKSANAAN

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu:

1. mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

2. menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, JasaLainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli

perseorangan.3. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga

Ahli Perseorangan.3. PEMBAYARAN

??????4. PELAPORAN

Pelaporan Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan.

5. PENGAWASANPengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi:1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk

mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan

sisa bahan;b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk

menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; danc) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi

dan efektifitas penggunaan keuangan; dan

4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

6. EVALUASI

1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

a) pengadaan dan penggunaan bahan;

b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;

c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;

d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;

e) pelaksanaan fisik; dan/atau

f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh setiap atasan secara struktural dan fungsional atas aspek teknis maupun administrasi sesuai sasaran kerja, kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaiannya baik secara fisik maupun kewajaran harga.

2. Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :

a. Dikenakan sanksi administrasi;

b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;

c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

3. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi Penyelenggara/Panitia Pengadaan/Pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;

c. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

d. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh Penyelenggara/Panitia Pengadaan;

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab atau kriteria teknis lainnya yang tidak dapat dipenuhi.

4. Penyelenggara/Panitia Pengadaan atau PPK membuat evaluasi hal-hal yang terkait.

5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan sanksi kepada penyedia barang/jasa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perjanjian kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Direktur ini, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kontrak

Pasal 26

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika dikemudian hari diperlukan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : Januari 2016

Direktur RSUD Solok

ERNOVIANA

T e mbu s a n :

1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Prop. Sumbar.

2. Arsip.