SITA - herihartanto.files.wordpress.com · gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat...
Transcript of SITA - herihartanto.files.wordpress.com · gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat...
Pengertian Tindakan penjagaan paksa
berdasarkan perintah pengadilan/hakim untuk menempatkan harta kekayaan milikpenggugat dan/atau tergugat kedalam penjagaan untuk menjamin dipenuhinya tuntutan hak. (Yahya Harahap)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
JENIS SITA Sita Jaminan thdp barang milik
Debitur/Tergugat (Conservatoir Beslag)
Sita Jaminan thdp barang bergerak milik Penggugat : Revindicatoir Beslag Marital Beslag.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
TUJUAN SITA Agar gugatan penggugat tidak
illusoir/dapat dieksekusi Agar barang kekayaan milik Tergugat
tidak dialihkan barang kekayaan milik tergugat tidak
dijadikan jaminan hutang atau disewakan
Hukum Acara Perdata - FH UNS
CONSERVATOIR BESLAG (CB)/ SITA JAMINAN
Penyitaan terhadap benda tetap ataubenda bergerak milik Tergugat
CIRI : - benda tetap atau benda bergerakmilik Tergugat.
- benda tetap milik Penggugat.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Tujuan CB Untuk menjamin pembayaran Menyita harta Tergugat sebelum Putusan Harta Tergugat tidak dialihkan / dibebani
jaminan hutang
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Pembayaran ganti rugi tuntutan dapat berupa penggantian
biaya, bunga, keuntungan yang mungkindiperoleh (perkara wanprestasi – 1243 KUH Perdata)
Penggantian kerugian dalam bentukmateriil dan immaterial (perkaraPerbuatan Melanggar Hukum/PMH -Pasal 1365 KUH Perdata)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
REVINDICATOIR BESLAG Penyitaan terhadap benda bergerak
milik Penggugat yang ada pada pihak lain (Tergugat) dengan tujuan agar benda tersebut kembali kepada Penggugat– Pasal 226 HIR
Hukum Acara Perdata - FH UNS
CIRI :
Benda Bergerak Milik Penggugat Dikuasai oleh Tergugat tanpa
alasan hukum yang sah Penggugat dapat meyebutkan ciri
benda tersebut secara jelas.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
MARITAL BESLAG / SITA MARITAL /SITA HARTA BERSAMA
Harta bersama (Pasal 35 (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) : Harta yang diperoleh suami istri
selama masa perkawinan berlangsung Terhadap harta bersama suami istri
dapat bertindak atas persetujuanbersama
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Harta Pribadi/Bawaan(Pasal 35 (2) UU Perkawinan) :
Harta yang diperoleh suami atau istri pada saat sebelum menikah
Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, wasiat, warisan selama perkawinan berlangsung
Harta pribadi masing-masing suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hokum atasnya.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
MANFAAT MARITAL BESLAG tidak menghalangi Suami/Istri
memanfaatkan barang Pemanfaatan barang tidak boleh
mengurangi pemenuhan kesejahteraan keluarga spt: pendidikan anak, nafkah anak atau mengusir salah satu pihak dari kediaman semula
Pemanfaatan yg memberikan hasil berkewajiban membagi hasil tsb kepada pihak lain
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Alasan Mengajukan Sita
Tergugat tidak akan mau melaksanakan isi putusan secara suka rela
Dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan hartanya atau menjadikan jaminan utang selama proses pemeriksaan berlangsung
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Permasalahan : Bagaimana jika permohonan sita
tidak diajukan sewaktu pemeriksaan di tingkat PN, bolehkan mengajukan ditingkat banding atau kasasi?
Jika permohonan sita ditolak oleh Hakim PN, bolehkan hakim PT atau MA mengabulkan?
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Waktu pengajuan permohonan sita Diajukan pada saat belum dijatuhkan
putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (pengadilan Negeri)
Diajukan selama Putusan belum dieksekusi (Pasal 227 (1) HIR
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Alasan dikabulkannya sita Kaitan antara objek sita dengan dalil
gugatan sangat erat, sehingga penyitaan dianggap benar-benar urgen, sebab kalau tidak diletakan sita atas harta Tergugat, kepentingan PEnggugat tidak terlindungi.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan …. Penggugat dapat menunjukan berupa
fakta atau indikasi adanya dugan atau persangkaan Tergugat berusaha menggelapkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Barang yang dapat disita Secara umum diatur dalam Pasal
1131 KUH Perdata seluruh harta milik Debitur baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya. (Jaminan kebendaan Umum)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pasal 1132 KUH Perdata Kreditur yang memiliki hak yang
didahulukan dalam pelunasan hutangnya jika memiliki jaminan kebendaan khusus untuk pelunasan hutangnya (Kreditur Preferan) Gadai, Hak tanggungan, Fiducia
Hukum Acara Perdata - FH UNS
TIDAK SEMUA BARANG DAPAT DISITA
Yang dapat disita Pasal 197 (1) HIR Tang tidak dapat disita Pasal 197 (8)
HIR
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pasal 197 (1) HIR Dalam sengketa hak milik terbatas pada
barang yang disengketakan Dalam sengketa hutang piutang dengan
jaminan barang tertentu barang jaminan tersebut, jika harta tsb tidak mencukupi nilainya dapat dimintakan jaminan lain dari harta milik Tergugat
Sita dilakukan dengan mendahulukan benda bergerak
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pasal 197 (8) HIR Hewan Perkakas yang sungguh-sungguh
digunakan sebagai alat pencari nafkah sehari-hari
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Penjelasan alat pencari nafkah ..
Digunakan langsung oleh seseorang dengan kekuatan tenaga fisik untuk mencari nafkah sehari-hari, seperti cangkul, parang termasuk pakaian yang digunakan sehari-hari
Alat yang digunakan oleh seorang ahli atau profesi seperti gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi pematung.
Jika hewan atau barang tersebut benar-benar digunakan sebagai alat pencari nafkah dilarang untuk disita. Tetapi jika barang atau berfungsi sebagai sarana jasa atau produksi, dapat disita.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Penjagaan Terhadap Objek Sita Benda yang telah disita, diletakan
dimana ? Atau simpan oleh siapa ?
Hukum Acara Perdata - FH UNS
SEMA No. 5 tahun 1975 Sita Terhadap benda bergerak Ditinggalkan untuk disimpan oleh
pihak tersita/tergugat ditempatbarang itu terletak, atau
Sebagian atau seluruh barang dibawaketempat penyimpanan yang patut
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan SEMA No. 5 tahun 1975..
Sita Terhadap benda tidak bergerak Penguasaan tetap pada Tersita Tidak boleh diserahkan kepada pihak
ketiga Mengajukan pendaftaran sita kepada
Kantor Pertanahan jika tanah telahbersertifikat, kepada Kepala Desa/Kelurahanjika masih Leter C
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Sita Terhadap rekening bank Rekening bank dilakukan pemblokiran
dengan Tetap disimpan pada rekeningtersita di bank yang bersangkutan
Penjagaannya tetap berada padatersita, oleh karena itu tidak bolehdipindahkan atas nama orang lain
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Penyitaan tidak boleh mengurangi
penguasaan dan kegiatan usaha Setiap penyitaan dibuat berita acara
sita dan didaftarkan : apabila objek sita adalah tanah bersertifikat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, apaila masih berupa Leter C kepada Kepala Desa, Fiducia di kantor Pendaftaran Fidusia
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Permasalahan.. Bagaimana jika objek sita dialihkan
oleh Tergugat ? Bagaimana jika objek sita dijadikan
jaminan hutang oleh Tergugat ? Bagaimana jika objek sita disewakan
oleh Tergugat ?
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pasal 199 (1) dan 200 HIR kekuatan mengikat sita jaminan
meliputi : Para pihak yang berperkara dan pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Sejak Pengumuman sita jaminan, hukum melarang : Mengalihkan objek sita kepada pihak
lain Membebaninya jaminan hutang Menyewakan kepada orang lain Jika dilakukan akibatnya BATAL
DEMI HUKUM
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pelanggaran terhadap Pasal 199 (1) HIR : Dapat dipidana berdasarkan Pasal
231 KUHP ancaman pidana penjara 4 tahun
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Permasalahan.. Bagaimana benda yang disita dalah
perkara Perdata, juga disita dalam perkara Pidana ?
Perkara pidana >< Perkara Perdata Kepentingan Publik >< Privat Mana yang didahulukan ?
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pasal 39 KUHAP Benda yang disita dalam perkara
Perdata dapat disita dalam perkara Pidana
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Benda yg disita dalam perkara PIDANA Benda yang sebagian atau seluruhnya
diduga diperoleh dari tindak pidana Benda yang digunakan untuk
menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana
Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Putusan Provisi :
Putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Mengapa diperlukan Provisi? Untuk melindungi kepentingan
Penggugat Menghindari kerugian lebih besar
pada Penggugat Diperlukan tindakan tertentu yang
sangan urgen untuk melindungi kepentingan penggugat.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
DASAR HUKUM PROVISI Provisi diatur dalam :
- 180 HIR- 191 Rbg- SEMA no. 3 tahun 2000
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Waktu pengajuan gugatan Provisi
Bersama dengan gugatan pokok perkara, atau
Diajukan secara terpisah
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Syarat formil gugatan provisi Harus memuat dasar alasan
permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya
Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Jika ada gugatan provisi maka : Mendahukukan pemeriksaan gugatan
provisi Sistem pemeriksaan provisi dengan
prosedur singkat
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Putusan Provisi Gugatan provisi tidak dapat diterima Jika gugatan provisi bukan tindakan
sementara, tetapi sudah masuk ke pokok perkara
Gugatan provisi ditolak Jika gugatan provisi tidak ada kaitan
dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara objektif apa yang dituntut tidak perlu dilakukan , maka gugatan ditolak.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Mengabulkan Gugatan provisi Jika gugatan provisi berkaitan erat
dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Definisi : Putusan serta merta adalah putusan
yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya secara serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap(Abdulkadir Muhammad )
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Ketentuan Umum putusan yg telah berkekuatan hukum
tetap yg dapat dieksekusi. Putusan pengadilan yang belum
berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya belum dapat dieksekusi (Pasal 195 dan 196 HIR)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
180 HIR, 191 RBg, 54 Rv Putusan pengadilan dapat dijatuhkan
dengan serta mertaPermasalahan :- Mengapa diperlukan Putusan serta
merta ?- Bagaimana jika Putusan PN telah
dieksekusi secara serta merta, tapi pada tingkat PT dan MA dibatalkan?
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Syarat UbVMenurut 180 HIR, 191 RBg, 54 Rv gugatan didasarkan atas suatu alas hak
yang berbentuk akta otentik; didasarkan atas akta dibawah tangan yang
diakui atau yang dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek;
didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Syarat UbV menurut SEMA 3 tahun 2000 gugatan berdasarkan pada bukti surat
otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikat baik;
Hukum Acara Perdata - FH UNS
LAnjutan SEMA 3 2000… gugatan mengenai pembagian harta
perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
Jaminan yang senilai dengan objek sengketa
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PN yg menjatuhkan Putusan serta merta wajib meminta persetujuan MA yg didelegasikan kepada PT;
2 minggu setelah putusan, PN wajib mengirim pemberitahuan kepada PT
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PENGGUGAT MENGAJUKAN EKSEKUSI UvB Menyampaikan salinan Putusan pada
PT (30 hari) Jika PEnggugat mengajukan
pemohonan eksekusi, dikirimkan pada PT beserta berkas lengkap disertai pendapat KPN
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pemulihan kembali Eksekusi Uvb (Rehabilitasi)
Pemulihan dari Pihak Ke tiga Melalui gugatanContoh :
A menggugat B
CPT,MA membatalkan UbV, maka B harus menggugat A
dan C
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pemulihan terhadap barang yang telah hancur
mengganti dengan barang sejenis jumlahnya sama sama kualitasnya sama nilai harganya sama ukurannya
Hukum Acara Perdata - FH UNS
ganti rugi dengan uang : Penggugat diperintahkan untuk
membayar ganti rugi pemulihan yang adil, dengan cara ganti rugi itu : ditaksir dengan harga pada saat pemulihan itu dilaksanakan
Hukum Acara Perdata - FH UNS
CARA MENYUSUN GUGATAN Pengertian
Gugatan adalah tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengekata dengan pihak lain (Sudikno Mertokusumo)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Bentuk Gugatan Tidak ada format baku Ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Secara umum berisi Kepala Surat; identitas para pihak; Posita; dan Petitum
Hukum Acara Perdata - FH UNS
ISI DAN SISTEMATIKA GUGATAN
Tempat dan tanggal pengajuan gugatan
Pengadilan Negeri yg berwenang Identitas Penggugat/para Penggugat
dan Kuasa hukum (jika ada diajukan oleh kuasa hukum)
Identitas Tergugat/para Tergugat
Hukum Acara Perdata - FH UNS
IDENTITAS PARA PIHAK Nama Orang : nama lengkap, termasuk gelar
atau alias jika ada Badan hukum : harus ditulis lengkap
berdasarkan anggaran dasar.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Alamat Orang : kediaman pokok, alamat
kediaman tambahan atau tempat tinggal riil.dilihat dari : KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK)
Badan Hukum : dilihat dari anggaran dasar, NPWP, izin usaha, papan nama
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Lanjutan.. Penyebutan Identitas lain, tidak
imperatif. Boleh Menambahkan identitas Tergugat
secara lengkap spt : umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, kebangsaan.
Tidak mencantumkan identitas diatas, tidak mengakibatkan gugatan obscuur libel atau error in persona
Yg utama nama dan alamat.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Posita/Fundamentum Petendi URAIAN TENTANG FAKTA/PERISTIWA YG
MENDASARI GUGATAN (RECHTFEITEN) Hubungan hukum penggugat -Tergugat Alasan tuntutan (ganti rugi,) Alasan Sita jaminan/ Revindicatoir/
marital Alasan Uit Verbaar Bij Vooraad (UbV) AlasanDwang Som
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Uraian tentang Hukum (Rechtsgronden) Dasar hukum yang mengatur tentang
masalah yg disengketakan (Cerai, wanprestasi, PMH, waris)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PETITUM/TUNTUTAN
Hal-hal yg dituntut PenggugatPRIMER Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya Sah dan berharga sita Menyatakan Tergugat wanprestasi/ PMH/ ahli waris
dari …/ perceraian Menghukum Tergugat membayar sejumlah
uang/melakukan sesuatu UbV Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraSUBSIDERMohon putusan seadil-adilnya
Hukum Acara Perdata - FH UNS
CARA MENGAJUKAN GUGATAN Surat Gugatan dan Surat Kuasa (jika
ada) digandakan minimal 5 / sesuai jumlah para pihak
Diajukan pada Kepaniteraan Perdata PN
Membayar biaya perkara Mendapat nomor perkara
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Jika gugatan secara lisan Penggugat
menyampaikan/menceritakan permasalahan dan apa yg dituntut
Panitera PN mencatat
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PENGAJUAN PEMERIKSAAN PERKARA SCR PRODEO Harus diperiksa terlebih dahulu
permohonan prodeonya Syarat : Pemohon harus dalam
keadaan keadaan miskin
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Panitera PN menyerahkan berkas gugatan kepada Ketua PN
Ketua PN menunjuk Majelis Hakim Majelis Hakim menetapkan hari
sidang Pantera memanggil para pihak yg
bersengketa.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PANGGILAN SIDANG
Definisi :menyampaikan secara resmi dan PATUT kepada para pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan hakim di persidangan. (Yahya Harahap)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
DASAR HUKUM
Pasal 121 (2), 122, 126 390 HIR Pasal 65 UU No. 2/1986 Jo. UU
No. 8/2004.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PANGGILAN YANG PATUT Dilakukan dengan RELAS Oleh Juru Sita/Juru sita Pengganti Diterima selambat-lambatnya 3 hari
kerja sebelum hari sidang Langsung kpd yg bersangkutan Panggilan kepada Tergugat disertai
Gugatan Jika Tergugat tdk hadir, harus
dipanggil lagi hingga 3kali panggilan.Hukum Acara Perdata - FH UNS
Kl alamat tdk jelas, dititipkan pd kepala desa/lurah
Kl tdk diketahui alamatnya, panggilan kpd Bupatiditempel pd papan pengumuman Desa,
bupati, dan pengadilan.Kl sudah meninggal, panggilan
diserahkan pd Ahli warisnya
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pendelegasian Pemanggilan Apabila para pihak bertempat tinggal
di luar wilayah PN yg mengadili, pemanggilan dilakukan dgn PN yg mewilayahi tempat tinggal pihak tsb.
PN yg mengadili meminta bantuan agar dilakukan pemanggilan kpd PN yg mewilayahi tmpat tinggal para pihak
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pihak Berperkara beralamat di Luar Negeri
Pemanggilan melalui Jalur diplomatik Penyampaian melalui departemen
Luar Negeri, Kedutaan, atau konsulat di tempat pihak bertempat tinggal.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Cara Pemanggilan Relas diserahkan langsung kepada
pihak yg berperkara Relas terdiri dr 2 rangkap, di ttd oleh
pihak berperkara, 1 untk pihak berperkara, 1 unkt majelis hakim
Juru sita melaporkan kpd majelis hakim ttg pemanggilan sidang yg telah dilakukan.
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Relas 1 Relas 2 Relas 3
Akibat HukumUpaya HukumP T P T P T
1 H H X X X X Contradictoir Banding
2 H X H X H X Verstek Verzet
3 X H X H X H Gugurgugatan baru
4 X X X X X X Dicoretgugatan baru
5 H X X H H X Contradictoir Banding
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.Wajib diselesaikan 25 hari kerja sejak sidang pertama
PERMA NO. 2 TAHUN 2015 ttg Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaHukum Acara Perdata - FH UNS
SYARAT GUGATAN SEDERHANA Perkara Perdata PMH atau wanprestasi Nilai tuntutan maks 200 juta Tidak masuk kompetensi pengadilan khusus Bukan sengketa hak atas tanah P & T masing2 1. kecuali memiliki kepentingan
sama T diketahui jelas tempat tinggalnya P & T berdomisili pada wilayah PN yg sama P & T wajib datang, mesikpun menggunakan
kuasa hukum Hukum Acara Perdata - FH UNS
PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA Pendaftaran : mengisi blangko
gugatan : Identitas P &T, uraian singkat
duduk perkara dan Tuntutan melampirkan bukti surat yng
sudah dilegislasi Membayar biaya perkara KPN menunjuk Hakim (tunggal) dan
PPHukum Acara Perdata - FH UNS
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Hakim menilai apakah perkara tsb
pembuktiannya sederhana Jika sifat perkara tidak sederhana,
Hakim mengeluarkan penetapan “bukan gugatan sederhana”
Tidak ada upaya hukum atas Penetapan tsb
Hukum Acara Perdata - FH UNS
Pemanggilan Para Pihak Jika P tidak hadir gugatan gugur Jika T tidak hadir 2x, Perkara
diperiksa dan diputus scr contradictoir Upaya hukum bagi T: KEBERATAN
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PERAN HAKIM Memberikan penjelasan mengenai
acara gugatan sederhana Mengupayakan damai, mengajurkan
P&T melakukan perdamaian diluar persidangan
Menuntun pembuktian Menjelaskan upaya hukum yg dpt
ditempuh
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PERDAMAIAN Hakim mengupayakan perdamaian, Tidak terikat PERMA MEDIASI Jika terjadi perdamaian dibuat Put.
akta perdamaian Putusan damai tsb tidak ada upaya
hukum
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PERSIDANGAN Pembacaan Gugatan dan Jawaban TIDAK DAPAT DIAJUKAN : Provisi,
Eksepsi, Rekonpensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan
Gugatan yg diakui/tidak dibantah : tidak perlu dibuktikan
Gugatan yg dibantah : wajib dibuktikan
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PUTUSAN Dibacakan dlm sidang terbuka untuk
umum Dapat diajukan upaya hukum
Keberatan Dlm hal para pihak tdk hadir, salinan
putusan disampaikan 2 hari setelah putusan
Hukum Acara Perdata - FH UNS
UPAYA HUKUM Maks. 7 hari Dapat diajukan KEBERATAN kepada
Ka.PN dilampiri memori keberatan 3 hari diberitahukan kpd Termohon Pihak lawan mengajukan Kontra
Memori Keberatan (3 hari sejak menerima memori keberatan)
Hukum Acara Perdata - FH UNS
PEMERIKSAAN KEBERATAN KPN menetapkan Majelis Hakim
setelah berkas Keberatan lengkap Materi Pemeriksaan Putusan dan berkas gugatan sederhana Memori Keberatan Kontra memori keberatan
TIDAK ada pemeriksaan tambahan
Hukum Acara Perdata - FH UNS