SISTIMATIKA PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD · Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang...
Transcript of SISTIMATIKA PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD · Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang...
1
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIY TERHADAP RKPD TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta, di tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari sepuluh tahun tahap
pertama. Sedangkan tahun 2015 merupakan tahun pertama, dari sepuluh tahun tahap
ke dua atau tahap terakhir menuju tahun 2025. Dengan demikian maka tahun 2015
merupakan tahun transisi upaya pemerintah DIY mewujudkan visinya. Perjalan
pencapaian visi Pemerintah Daerah DIY di paruh perjalanan tahun ini, dapat dijadikan
sebagai acuan untuk melihat seberapa besar capaian yang telah diperoleh dan
seberapa besar penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Apabila ternyata
penyimpangan jauh lebih besar dari upaya pencapaian target, maka tahun 2015
harus dijadikan starting point untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi. Hal ini
agar supaya Visi DIY berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025, ditetapkan bahwa DIY akan proyeksikan sebagai Pusat
Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara,
dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, menjadi kenyataan.
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 3 Oktober 2012, merupakan momentum sejarah
yang akan semakin memperkuat dukungan akan terwujudnya visi DIY di masa depan.
Hal ini karena satu dari 5 pilar kewenangan keistimewaan yang ada dalam undang-
undang tersebut, merupakan bagian dari visi yang akan diwujudkan oleh seluruh
komponen masyarakat DIY. Dengan demikian sudah sangat kuat dan lengkap, baik
ketentuan yuridis, road map maupun plan mapnya. Upaya perwujudan visi tersebut,
tinggal bagaimama teknis pengawalan dan strategi pelaksanaan dilapangan yang
dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan stakeholders lainnya.
Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya
perwujudtan visi tersebut diatas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD
menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD
merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat DIY,
tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi DIY dalam bentuk
kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati melalui
2
Musrenbang di tingkat Pemerintah DIY, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi
dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar
untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD
pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut,
berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.
Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui
DPRD DIY yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, yang terangkum
ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan
demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, merupakan dokumen yang
sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan
pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi DIY. Disamping itu dokumen
ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokok-
pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal
dokumen RKPD. Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya
Peraturan Gubenur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata
cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubenur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014.
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) paling lambat minggu kedua pada bulan Februari pada
tahun berjalan. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY harus dapat disampaikan tepat waktu
agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA
dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya
hanya tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok-
pokok Pikiran DPRD DIY kepada gubernur akan mengganggu mekanisme, tidak
efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY
memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi
materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur
Dengan demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD
3
harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Gubernur DIY
dengan tepat waktu.
Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY, diawali
dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY yang dibuat dan disampaikan
oleh Alat Kelengkapan DPRD DIY, baik dari unsur Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan
Komisi D, maupun Badan Legislasi Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan
menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari
dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2014 berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013, hasil reses/ aspirasi masyarakat serta
laporan hasil kunjungan kerja dll.
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY
terhadap RKPD 2015, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen
teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya
menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY. Tahapan akhir proses penyelesaian
adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam
Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY. Akhirnya tersusunlah dokumen
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian
melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud
akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat DIY melalui DPRD DIY untuk bahan
penyusunan RKPD.
Memperhatikan dan mencermati upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dalam
usaha mewujudkan salah satu Visi Pemerintah DIY, yaitu DIY sebagai Daerah Tujuan
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara, sampai dengan sepuluh tahun pertama atau di
tahun 2014 nampak bahwa upaya itu masih jauh dari harapan. Karena berdasarkan
evaluasi yang dilakukan terhadap RPJMD 2009-2013, saat ini terjadi deviasi kurang
lebih 29 pct. Konsepsi penyelesaian target pencapaian visi DIY di sepuluh tahun
pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek
Visi DIY. Kemudian untuk sepuluh tahun berikutnya salah satunya adalah
penyiapan dan pembenahan Sumber Daya Manusia dan menejemen pengelolaan
kepariwisataan. Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata khusunya di jalur
pantai selatan Gunungkidul masih jauh dari kenyataan dan kebutuhan. Hendaknya
pembebasan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan selesai di tahun 2015. Pemerintah
DIY juga harus lebih visioner dalam menginovasi terwujudnya event-event berskala
internasional dalam bidang pariwisata. Disamping itu juga agar lebih berbenah dalam
bidang kenyamanan dan kebersihan diseluruh obyek wisata yang ada di DIY.
4
B. Landasan Hukum
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD Tahun 2015
berlandaskan antara lain:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang
Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
5
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib.
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya
DPRD DIY dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program
pembangunan DIY, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi DIY sebagai Pusat
Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah Wisata terkemuka di Asia Tenggara pada
tahun 2025, tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor lainnya.
Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :
1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran
2015.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-
SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2015
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan
dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2015.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan
RPJPD dan RPJMD
6
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan
pembangunan melalui fungsi representasi DPRD DIY.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta yang lebih baik.
D. Ruang Lingkup
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Tahun Anggaran 2015, cakupannya
meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah DIY, isu strategis dan dinamis yang
berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi
masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen
masyarakat, hasil-hasil studi banding DPRD DIY, tindak lanjut hasil temuan BPK,
masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dll.
7
BAB II
KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN
A. Kondisi Umum
1. Kondisi Geografi
Dilihat dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data adalah yang
terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan luas wilayah
3.185,8 km² sehingga hanya sebesar 0,17% dari luas seluruh Indonesia.
Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di atas jika dilihat per kabupaten/kota
maka Kabupaten Gunung kidul adalah yang terluas dengan luas wilayah 1.485,36
km² atau 46,63% dari luas wilayah DIY, diikuti dengan Kabupaten Kulon Progo
sebesar 586,27 km² atau 18,40% dari luas wilayah DIY, Sleman 574,82 km² atau
18,04% dari luas wilayah DIY, Kabupaten Bantul 506,85 km² atau 15,91% dari luas
wilayah DIY serta yang terkecil adalah Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5
km² atau 1,02% dari luas wilayah DIY.
Dengan luas wilayah yang sempit ini sebenarnya disatu sisi merupakan hal yang
baik dalam artian masalah yang dihadapi tidak sekompleks daerah lain dan juga
akan lebih mudah dalam melakukan penataan dan koordinasi pembangunan di
seluruh kab/kota yang ada sehingga pada akhirnya diharapkan tidak ada
kesenjangan yang sangat lebar antara kondisi masyarakat serta kemajuan daerah
di satu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di dalam
lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan perspektif pembangunan
kewilayahan maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah
seharusnya dalam mengalokasikan anggaran bagi Kabupaten/Kota juga
mempertimbangkan faktor luas wilayah masing-masing kabupaten/kota.
2. Kondisi Ekonomi Makro
Besaran PDRB DIY pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 63,69
triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 24,57 triliun (PDRB
riil). Selanjutnya jika dibandingkan dengan PDRB DIY pada tahun 2012 triliun atas
harga konstan Rp.23,31, maka pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) pada tahun 2013 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga konstan 2000 meningkat sebesar 5,4 persen terhadap
tahun 2012 yang berarti merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi selama
satu dekade terakhir. (BPS, Berita Resmi Statistik 5 februari 2014).
8
Semua sektor perekonomian tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi dicapai
sektor industri pengolahan sebesar 7,81 persen dimana sektor ini mencakup
indsutri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki,
dan kulit; dan industri furniture. Diurutan kedua sektor mempunyai pertumbuhan
tinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54 persen, kemudian
sektor pengangkutan dan komunikasi diurutan ketiga sebesar 6,3 persen.
Selanjutnya sektor yang sangat terkait dengan DIY sebagai daerah tujuan wisata
yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa juga mampu
tumbuh positif sebesar 6,2 persen dan 5,57. Sedangkan di posisi akhir adalah
sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,63% dan mengalami perlambatan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Untuk mengetahui sektor mana saja yang paling berperan dalam struktur ekonomi
DIY maka kita bisa mengetahuinya dari andil yang diberikan oleh sektor dimaksud
pada pertumbuhan ekonomi DIY secara keseluruhan. Sektor yang paling
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31 persen sedangkan sektor
industri pengolahan dan sektor jasa-jasa memberi andil masing-masing sebesar
0,98 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.
Selanjutnya PDRB DIY pada tahun 2013 juga dapat dilihat berdasarkan
penggunaannya yang merupakan penjumlahan dari komponen-komponen
permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,
pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor, impor dan lainnya. Dari
keseluruhan nilai PDRB DIY tahun 2013 sebesar Rp.63,69 triliun sebagian besar
digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp.33, 29 triliun
tentunya hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya menarik kegiatan investasi
yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (BPS,
Berita Resmi Statistik 5 februari 2014).
Jika kita mencermati data pada tahun-tahun sebelumnya misalnya tahun 2010 dan
2011, maka di Pulau Jawa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY di antara 5
provinsi lainnya baik atas dasar harga konstan maupun harga pasar berada di
posisi yang terendah dan secara nasional berada di peringkat ke dua puluh setelah
Provinsi Jambi dan di atas Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Nusa
Tenggara Barat. (BPS, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2012). Dan kondisi ini
tampaknya masih tidak berubah dengan adanya data kontribusi PDRB DIY
terhadap total PDRB 33 provinsi di triwulan IV tahun 2013 yang hanya sebesar 0,84
persen dan merupakan yang terendah di Pulau Jawa.
9
Pemerintah Daerah DIY tentunya harus mencari terobosan-terobosan dalam
meningkatkan perekonomian DIY termasuk diantaranya dengan usaha-usaha yang
agresif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di DIY. Beberapa
poin keunggulan DIY harus bisa ditonjolkan dengan maksimal misalnya predikat
sebagai kota pendidikan dan banyaknya perguruan tinggi yang dapat menjadi salah
satu daya tarik bagi investor di bidang tekhnologi komputer dan teknologi informasi
sehingga ditahun-tahun yang lalu sempat muncul mimpi bahwa di DIY akan
terdapat sebuah komplek industri teknologi tinggi seperti Sillicon Valley di Amerika
serikat. Nilai lebih lain yang dimiliki DIY adalah kondisi keamanan dan ketertiban
daerah yang stabil sehingga sangat mendukung iklim usaha ditambah lagi dengan
masih murahnya upah tenaga kerja di DIY.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Wikipedia adalah pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk
semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah
sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang
dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas
hidup.
Pengukuran Indek Pembangunan Manusia di dalam suatu Negara juga berguna
sebagai bahan perbandingan kualitas pembangunan dan kehidupan antara satu
provinsi dengan provinsi lainnya.
Sejak 1 (satu) dekade terakhir angka IPM DIY terus menujukkan peningkatan.
Dimana pada tahun 2002 angka IPM DIY tercatat sebesar 70,8 sedangkan pada
tahun 2012 angka IPM DIY adalah 76,75. Secara nasional IPM DIY yang mencapai
76,75 menduduki peringkat yang sama dibandingkan tahun 2011 yaitu keempat
setelah provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Riau tidak berubah sejak tahun
2008. Keunggulan DIY terletak pada lamanya rata-rata usia harapan hidup
penduduk yang merepresentasikan indikator kesehatan. Rata-rata usia harapan
hidup DIY menjadi yang tertinggi secara nasional angka harapan hidup 73,48.
selain angka melek huruf DIY juga termasuk baik dan rata-rata lama sekolah DIY
termasuk yang tertinggi di Indonesia yaitu pada peringkat ketiga setelah DKI
Jakarta dan Kepulauan Riau.
Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu
dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait dengan angka melek
huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat
10
membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan
hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan
ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang
dimiliki serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh
penduduk DIY.
4. Angka Kemiskinan
Dari data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa
garis kemiskinan di DIY pada September 2013 adalah sebesar Rp.303.843,- per
kapita per bulan. Jumlah penduduk DIY yang konsumsinya berada di bawah garis
kemiskinan pada September 2013 adalah 535,18 ribu orang yang jika dibandingkan
dengan angka pada September 2012 sebesar 562,11 ribu orang maka terjadi
penurunan jumlah penduduk miskin sejumlah 26,93 ribu orang. Jumlah penduduk
miskin dimaksud jika dibandingkan dengan seluruh penduduk DIY maka didapat
persentasi jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 15,03 persen yang berarti terjadi
penurunah sebesar 0,85 poin dibandingkan persentase pada September 2012 yang
15,88%.
Secara umum jumlah penduduk miskin DIY juga cenderung menurun dari tahun ke
tahun, misalnya pada Maret 2009 tercatat jumlah penduduk miskin DIY 585,78 ribu
orang sedangkan pada September 2013 sebesar 535,18 ribu orang. Selanjutnya
dari jumlah penduduk miskin September 2013 tersebut sebagian besar tersebar di
perkotaan sejumlah 60.83 persen atau sejumlah 325,53 ribu orang yang meningkat
sejumlah 19,02 ribu orang dibandingkan September 2012. Sedangkan jumlah
penduduk miskin yang tersebar di perdesaan sebesar 39,17 persen atau sejumlah
209,66 ribu orang yang berarti terjadi penurunan sejumlah 46 ribu dibandingkan
kondisi September 2012.
Kemudian dilihat dari persebarannya di kabupaten/kota maka pada tahun 2012
urutan persentase penduduk miskin tertinggi adalah di Kabupaten Kulon Progo
sebesar 23,32% kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunung Kidul sebesar 22,72%,
Kabupaten Bantul 16,97%, Kabupaten Sleman 10,44%, serta yang terakhir adalah
Kota Yogyakarta 9,38%. (DIY dalam Angka 2013).
Melihat pada data-data kemiskinan di atas tentunya sudah sangat diperlukan
terobosan-terobosan baru dalam menangani dan mengurangi angka kemiskinan
mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi
di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Oleh karenanya bekal
data kantong-kantong kemiskinan secara tepat serta data rumah tangga miskin
11
sangat diperlukan, kemudian jika sudah dimiliki perlu adanya kebijakan dan
program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah
tangga miskin.
5. Pariwisata
Salah satu indikator penting di sektor pariwisata adalah tingkat hunian kamar dan
rata-rata lama menginap wisatawan. Jumlah wisatawan yang menggunakan
fasilitas hotel tercatat wisatawan asing sejumlah 148.496 orang dan wisatawan
domestik sejumlah 3.397.835 orang pada tahun 2012 hal ini berarti disisi wisatawan
asing terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 2011 sejumlah
148.756 orang sedangkan wisatawan domestik terjadi kenaikan yang cukup besar
dibandingkan tahun 2011 yang sejumlah 3.057.578 orang.
Jika dilihat dari negara asalnya maka 10 (sepuluh) besar wisatawan mancanegara
yang datang ke DIY berasal dari Belanda, diikuti Malaysia, Perancis, Jepang,
Jerman, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Thailan dan China.
Berdasarkan data yang ada dari Badan Pusat Statistik tercatat tingkat hunian kamar
hotel pada tahun 2012 adalah 40,72% dan pada tahun 2011 adalah 37,82%.
Sedangkan lama menginap wisatawan asing pada tahun 2012 rata-rata 2,23 hari
dan pada tahun 2011 rata-rata 2,24 hari. Kemudian lama menginap wisatawan
domestik pada tahun 2012 rata-rata 1,58 hari dan pada tahun 2011 rata-rata 1,61
hari. (DIY dalam angka 2013).
Pariwisata merupakan sektor andalan DIY hal ini juga tercermin pada Visi DIY 2025
yang ingin diwujudkan yaitu menjadi Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara. Untuk mewujudkannya maka Pemerintah
Daerah dan Swasta harus mengarustutamakan pariwisata di seluruh program dan
kegiatan yang dilaksanakan.
Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan
program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar
dapat mengejar Provinsi Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia.
Kebijakan dan program serta kegiatan tentunya terkait dengan pengembangan
destinasi wisata serta paket wisata untuk menghindari stagnasi dan kejenuhan para
wisatawan yang datang ke DIY. Selain itu tentunya patut dipikirkan bagaimana
meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan
fasilitas-fasilitas yang memadai seperti akses jalan yang memadai dan mudah
dijangkau serta penyediaan lahan parkir yang cukup di kawasan wisata.
12
6. Pendidikan
Sebagai daerah yang lekat dengan julukan kota pendidikan, maka sektor
pendidikan secara langsung maupun tidak langsung sangat terasa pengaruhnya
bagi DIY baik dibidang ekonomi maupun sosial. Dengan banyaknya jumlah siswa
dari luar DIY yang bersekolah di DIY maupun mahasiswa dari luar DIY yang
melanjutkan kuliah di DIY maka sedikit banyak perekonomian DIY juga didorong
oleh usaha dan jasa yang terkait dengan keberadaan para siswa dan mahasiswa.
Kita bisa melihat betapa banyaknya usaha warung makan, kos-kosan, laundry,
fotocopy dan usaha lainnya yang tumbuh didorong oleh keberadaan para siswa dan
mahasiswa yang ada di DIY dan tentu saja sektor usaha seperti ini adalah sektor
yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil dan menengah dan
merupakan sektor yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja.
Melihat begitu pentingnya sektor pendidikan bagi citra DIY dan juga bagi
perekonomian DIY sudah merupakan suatu keniscayaan jika Pemerintah Daerah
DIY meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar DIY yang tercermin
dalam Visi DIY 2025 yaitu menjadi Pusat Pendidikan, Pusat Budaya dan Daerah
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara. Untuk mencapai visi dimaksud tentunya perlu
dukungan kebijakan yang dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas
pendidikan di DIY dan juga perlu dukungan infrastruktur yang terkait dengan
pendidikan agar para siswa dan mahasiswa tetap merasa nyaman untuk belajar
dan tinggal di DIY, disamping itu Pemerintah Daerah perlu memberikan
pengkondisian dan fasilitasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan
di tingkat Perguruan Tinggi sehingga kualitas pendidikan Perguruan Tinggi di DIY
akan lebih baik dan maju seiring dengan pertumbuhan pendidikan yang lain.
Selanjutnya gambaran kondisi pendidikan di DIY baik dari jenjang TK sampai
dengan Perguruan Tinggi tercermin dalam data Badan Pusat statistik melalui DIY
dalam angka tahun 2013. Pada tahun 2012/2013 untuk jenjang TK hingga Sekolah
Menengah Atas tercatat 5.071 unit sekolah atau meningkat 0,02 persen
dibandingkan dengan tahun 2011/2012 yang tercatat 5.070 sekolah.
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2012 memiliki 1.853 sekolah dengan
jumlah murid sebanyak 292.781 anak dan diasuh oleh 21.491 guru. Untuk jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP tercatat sebanyak 428 sekolah dengan
123.933 anak didik yang diasuh oleh 10.512 orang guru.
Pada Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 5.344 orang guru yang
mengajar 49.514 siswa yang tersebar pada 166 sekolah. Adapun untuk tingkat
13
Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 208 unit sekolah dengan 78.712 siswa yang
diajar oleh 8.172 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 1.160 anak atau
mengalami peningkatan 0,96 persen dibandingkan tahun 2011, yang berjumlah
mencapai 1.149 anak.
Pada jenjang perguruan tinggi negeri, D.I. Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi,
dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 6.980 orang (tidak termasuk
UGM) dengan jumlah dosen tetap sebanyak 2.274 orang. Adapun perguruan tinggi
swasta (PTS) tercatat sebanyak 112 institusi ,dengan rincian sebanyak 18
universitas, 42 sekolah tinggi/institut, serta 7 politeknik dan 45 akademi.
Didalamnya tergabung mahasiswa sebanyak 57.402 orang yang diasuh oleh 5.436
orang dosen.
Untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan ada beberapa indikator yang perlu
diperhatikan diantaranya adalah rasio murid-guru, angka partisipasi sekolah, angka
putus sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.
Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik pada tahun 2012/2013 seorang guru
SD rata-rata memiliki beban untuk mengajar sebanyak 14 murid. Sementara pada
tingkat SLTP, SLTA, dan SMK masing-masing memiliki beban mengajar sebanyak
12,9 dan 10 murid. Perkembangan rasio murid-guru selama delapan tahun terakhir
menunjukkan perbaikan dengan semakin menurunya rasio murid guru yang
mencerminkan semakin tercukupinya ketersediaan tenaga pendidik di sekolah-
sekolah yang ada di DIY.
Di sisi lain pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), dari data yang ada
dapat diketahui bahwa APS DIY menujukkan kecenderungan yang semakin
menurun dimana APS penduduk DIY dengan usia 7-12 tahun selama 10 (sepuluh)
tahun terakhir nilainya mendekati 100% dan pada tahun 2012 APS DIY adalah
99,77 persen. Dari angka tersebut dapat diterjemahkan bahwa masih ada 0,23
persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum/tidak mendapat kesempatan
mengenyam bangku sekolah. Ditingkat usia 13-15 tahun (usia SLTP) APS DIY
tahun 2012 adalah 98,32 persen yang berarti 1,68 % penduduk usia SLTP
belum/tidak dapat mengenyam pendidikan. Dari kedua data tersebut dapat
disimpulkan bahwa ternyata program wajib belajar 9 tahun yang secara nasional
dicanangkan di DIY pencapaiannya sudah baik walaupun tetap masih belum dapat
mencapai 100%.
Lebih jauh lagi APS DIY pada tingkat usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun pada tahun
2012 80,22 persen dan 44,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak
14
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah DIY dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penerapan program pendidikan
universal atau pendidikan 12 tahun yang sudah di coba digagas penerapannya
dalam beberapa tahun terakhir.
Selanjutnya indikator Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah penduduk usia
sekolah yang sudah tidak bersekolah atau tidak menamatkan pendidikan pada
jenjang tertentu (drop out). Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid putus
sekolah di DIY mencapai 1.160 siswa terdiri dari 1.053 siswa berasal dari sekolah
yang berada pada naungan Diknas, dan 107 siswa berasal dari sekolah yang
berada di bawah naungan non-Diknas. Apabila ditelaah lebih lanjut dapat diketahui
bahwa angka putus sekolah tersebut pada tingkat SLTA adalah sebesar 61,64
persen kemudian pada tingkat SLTP dan SD masing-masing sebesar 19,91 persen
dan 18,45 persen. Masih besarnya angka putus sekolah pada tingkat SD dan SLTP
tentunya harus menjadikan Pemerintah Daerah DIY meningkatkan program-
program pendidikan yang ada yang dapat mencegah terjadinya putus sekolah
apalagi pada tingkat SD dan SLTP yang berarti kegagalan penerapan wajib belajar
9 tahun dan tentunya juga menunjukkah ketidak-siapan DIY untuk menuju program
pendidikan universal 12 tahun.
Selanjutnya Angka Melek Huruf DIY pada tahun 2012 adalah 92,0 persen yang
menunjukkan bahwa 92 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY memiliki
kemampuan membaca dan menulis. Sementara Rata-rata Lama Sekolah DIY pada
tahun 2012 adalah 9,2 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk DIY berusia 15
tahun ke atas telah menamatkan pendidikan pada tingkat SLTP.
7. Urusan Wajib maupun Pilihan lainnya.
Pada dasarnya baik urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan
Daerah harus dikerjakan sesuai dengan RPJMD. Misalnya dalam bidang Pertanian
bagaimana dimunculkan item tentang kemudahan petani untuk memperoleh bibit,
pupuk yang mendukung ketahanan pangan serta memberikan advokasi pada saat
panen dan pasca panen. Demikian juga untuk infrastruktur pertanian perlu
penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan
penambahan saluran irigasi. Pemerintah memberikan perlidungan dan jaminan atas
lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman.
Dalam Bidang Pemuda bagaimana Pemerintah memprioritaskan program
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda. Hal ini
mengingat kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap mengalami kenaikan
15
kasus. Pemerintah daerah memfasilitasi pembuatan rencana strategis penanggulan
penyalahgunaan narkoba yang terstruktur dan terukur agar dapat di evaluasi dalam
setiap tahap pencapaiannya.
Untuk mendukung Pelaksanaan prioritas maupun tidak prioritas urusan pada
pelaksanaannya maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga antara
urususan prioritas dan tidak prioritas dapat berjalan bersinergi saling mendukung
dan melengkapi. Salah satu kunci pelaksanaan adalah SDM handal sebagai
pengelola.
B. Permasalahan
1. Tingkat pencapaian Visi 2025 berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2011 terjadi
deviasi sebesar 28,18% dan Visi dan misi DIY tersebut kurang disosialisasikan
dimasyarakat.
2. Angka melek huruf DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun
2009 angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% naik menjadi 90,84% pada
tahun 2010 kemudian naik mencapai 91,49%pada tahun 2011. Tahun 2011 masih
terdapat 10 persen penduduk DIY yang ditengarai buta huruf. Berdasarkan data
BPS, sebagian besar penduduk DIY yang buta huruf adalah penduduk usia 50
tahun keatas.
3. Pendidikan
a. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Berbasis Budaya tentunya harus segera ditindaklanjuti dengan
program dan kegiatan penerapan serta mekanisme penganggaran oleh
berbagai pihak. Sampai dimanakah penerapan Peraturan Daerah tersebut?
Dan bagaimana kelanjutannya?
b. Perlu upaya dan dukungan dari berbagai sumber dalam rangka
mengembalikan citra Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota
budaya.
c. Perlu dikembangkan program dan model-model kegiatan percepatan
peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai
seminar, lokakarya, serta memperhatikan tata kelola GTT dan PTT.
d. Belum meratanya akses untuk memperoleh pendidikan yang
mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta
kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan
16
kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi
pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan
sumberdaya wilayah, maupun system pendidikan untuk melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
e. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun terutama bagi
penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai dengan
harapan;
f. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan
perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum
memadai.
4. Pariwisata
a. Kurangnya kreativitas serta dukungan anggaran dari berbagai sumber untuk
menyusun even-even yang memiliki nilai jual pariwisata sebagai usaha untuk
meningkatkan lama tinggal wisatawan.
b. Terbatasnya investor dibidang Pariwisata menyebabkan kurang
berkembangnya produk pariwisata.
c. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya
dengan model komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kesehatan.
a. Belum sinkronnya data yang dimiliki antara JKN, JKD dan jamkesos.
b. Belum ada kebijakan yang mempunyai daya dukung yang terintegrasi antar
SKPD yang mendukung pengurangan penyakit endemik seperti malaria, dll.
17
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015
A. KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Kemampuan
Keuangan Daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta
pemberdayaan masyarakat.
Penyusunan perkiraan Keuangan Daerah yang diperlukan untuk Tahun 2015 dengan
mendasarkan pada :
- RPJMD Tahun 2012 – 2017 yang memuat tentang rata-rata pertumbuhan selama
lima tahun terakhir, dan
- Rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dalam
APBD DIY Tahun 2014.
1. PENDAPATAN DAERAH
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD Tahun 2012 - 2017 adalah 14,57 %
dengan APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 3.100.197.642.855,00 sehingga
jumlahnya menjadi Rp 3.551.896.439.418,90
- Dana Keistimewaan Rp. 532.000.000.000,00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 4.083.896.439.418,90
Sumber Pendapatan Daerah berasal dari :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Dana Perimbangan,
- Lain Lain pendapatan Yang Sah.
Sedangkan perincian pada setiap sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut :
18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 17,92 %
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 1.233.738.561.833,00.
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 1.454.824.512.113,40.
Sedangkan rincian jenis penerimaan PAD adalah sebagai berikut :
a. 1. Pajak Daerah
Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 15,39 %.
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 1.098.908.544.000,00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 1.402.860.586.754,60.
- Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 96,42 %
a.2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 21,83 %.
- Tahun 2014 direncanakan Rp 36.670.321.618.000.00
- Tahun 2015 diperkirakan Rp 44.675.452.827.209,00
a.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari pe
nerimaan laba atas PD Tarumartani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra
19
Internasional, PT Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit
Pedesaan (BUKP).
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 26,41 %
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 45.505.543.305,00,
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 57.523.557.291,85
a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari penerimaan PAD yang tidak
termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 73,47 %.
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 52.654.152,910,000,00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 91.339.159.052.977,00
Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan
setiap jenis obyek serta ekstensifikasi pemungutan terhadap obyek pajak
dan retribusi baru berdasarkan ketentuan yang ada.
b. DANA PERIMBANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana
Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 11.16 %
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 1.038.621.026.022,00
- Tahun 2015 diperkirakan Rp 1.154.531.132.526,00
b. 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2017 adalah 21,02 %
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 101.565.866.022,00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 121.899.352.399,60
b. 2 Dana Alokasi Umum (DAU)
Merupakan dana transfer dari Pusat yang dialokasikan untuk memenuhi
kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas.
20
- Rata rata pertumbuhan dalam RPJMD 2012 – 2014 adalah 9, 44 %
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 899.923.550.000.00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 984.876.333.120,00
b.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana ini bersifat khusus tergantung dari Pusat. Tahun 2014 direncanakan
mendapatkan Rp 37.131.610.000,00, sehingga untuk Tahun 2015 paling
tidak sama. Agar ada peningkatan jumlahnya beberapa SKPD perlu
didorong untuk membuat permintaan DAK ke Pusat dengan membuat
beberapa program yang sudah dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan.
b.4. Dana Keistimewaan
Dana Keistimewaaan Rp.532.000.000.000,00
b.5. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/lembaga Organisasi Swasta
Dalam Negeri, dan Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.
- Angka terakhir realisasi 58. 82 %.
- APBD Tahun 2014 direncanakan Rp 827.838.055.000,00
- RKPD Tahun 2015 diperkirakan Rp 1.314,772.398.951,00
Kemungkinan peningkatan untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan RKPD
Tahun 2015 dibidang Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
- Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 96,42 %. Diperlukan
upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan jenis pendapatan asli
daerah diluar Pajak Daerah.
- Adanya perubahan paradigma slogan pembangunan dari among tani ke dagang
layar. Hal ini berarti fungsi laut harus dioptimalkan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator penetapan DAU adalah luas
wilayah keseluruhan, dimana keluasan laut yang masuk wilayah DIY belum
diperhitungkan dalam penentuan DAU oleh Pusat. Diperlukan pengajuan ke Pusat
bahwa luas laut wilayah DIY dimasukkan dalam perhitungan DAU, disamping
jumlah penduduk serta kapasitas keuangan DIY.
21
- Plafon Dana Keistimewaan (Danais) dari Pusat masih perlu dioptimalkan dengan
perumusan program dan penjabaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kelima kewenangan keistimewaan DIY. Selama ini penyerapan dana
baru berkisar 30 %.
2. BELANJA DAERAH
Dari keseluruhan Pendapatan Daerah digunakan semaksimal mungkin untuk
mencukupi Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung.
- Belanja Tidak langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga.
- Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
serta Belanja Modal.
Dari RPJMD Tahun 2012 – 2017 data yang didapatkan proporsi realisasi belanja
terhadap APBD DIY dapat diketahui dari tabel dibawah ini.
No Uraian 2009
%
2010
%
2011
%
1 Belanja Tidak Langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja bantuan social
- Belanja bagi hasil
- Belanja bantuan keuangan
- Belanja Tidak terduga
47,14
20,96
-
-
I,05
6,51
13,42
5,17
-
53,14
22,62
-
-
6,06
5,97
14,47
3,84
0,18
56,26
24,20
-
-
1,03
6,72
15,69
8,54
-
2 Belanja Langsung
- Belanja pegawai
42,65 38,15 35,16
22
- Belanja barang dan Jasa
- Belanja modal
5,86
23,73
13,05
5,85
23,99
8,32
4,90
21,90
8,36
Sumber : RPJMD DIY 2012 – 2017
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :
- Realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD meningkat secara terus menerus,
Akan tetapi kalau dilihat lebih mendetail pada rincian obyeknya terjadi fluktuasi,
terutama pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan.
Kalau Belanja Tidak Langsung yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 di harapkan ada
peningkatkan khususnya untuk obyek Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Keuangan.
- Realisasi Belanja Langsung terhadap APBD ada penurunan secara berkelanjutan
pada setiap jenis obyek belanja. Kecenderungan penurunan ini untuk RKPD Tahun
2015 agar menjadi perhatian yang serius mengingat belanja langsung merupakan
kelompok belanja yang langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
- Perhitungan acres gaji pegawai agar dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan
yang ada.
B. URUSAN KEWENANGAN
Prioritas Program Pembangunan Tahun 2015 dalam pokok-pokok pikiran DPRD Visi
DIY 2025 Sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan daerah Tujuan Wisata Terkemuka
di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera.
Tema Pembangunan 2015 :
Dari visi dan tema jelas bahwa prioritas pembangunan DIY adalah meliputi tiga bidang
yakni Pendidikan, Budaya dan Pariwisata. Namun juga di tekankan “dalam
Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Dengan telah di
sahkannya UU No 13 Tahun 2012 ( UUK ) yang memberi keistimewaan DIY dalam 5
urusan, meliputi ;1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan,tugas dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur. 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. 3)
Kebudayaan. 4) Pertanahan. 5) Tata Ruang. Oleh sebab itu mulai tahun 2015 penting
23
untuk menyusun prioritas program yang merupakan implementasi dari beberapa
urusan keistimewaan tersebut.
1. URUSAN PENDIDIKAN
Pendidikan sebagai salah satu basic need masyarakat dan akselerator kemajuan
daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan
semestinya mampu meningkatkan kepercayaan dirinya agar dapat menjadi
barometer bagi pendidikan nasional. Upaya-upaya yang inovatif dan efektif mutlak
diupayakan agar dapat terus mengasah kemampuan dan kapasitas daya saing DIY
dalam menghadapi tantangan global.
Dalam hal tantangan global, menurut World Economic Forum (WEF) peringkat daya
saing Indonesia yang diumumkan pada akhir tahun 2013 lalu menggambarkan
perkembangan yang mengejutkan yaitu naik 12 tingkat ke posisi 38 besar dari
posisi 50 pada tahun 2012. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan peringkat pada
pilar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu, menjadi harapan bagi kita bersama dimana DIY pada tahun 2015
untuk mampu memposisikan diri menjadi akselerator kemajuan kualitas sumber
daya manusia.
Dalam perkembangannya, dengan ditetapkannya perda inisiatif DPRD DIY tentang
pedoman pendanaan pendidikan pada tahun 2013 diharapkan mampu untuk
mengatasi problematika mendasar bagi akses pendidikan masyarakat DIY.
Terbukanya akses pendidikan dengan luas bagi masyarakat DIY dengan konsepsi
education for all dan wajib belajar 12 tahun dapat membuka jalan bagi para siswa di
DIY untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis
biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik positif dengan meningkatkanya
semangat belajar dan berkompetisi.
Dengan demikian permasalahan pendidikan di DIY pada 2015 tidak lagi masalah
teknis pada operasional pendidikan, namun fokus pada pengembangan inovasi
pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik dan peningkatan infrastruktur
pendidikan. Hal ini dapat terlaksana manakala terjadi kesinambungan proses
pendidikan antara pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena
itu, semestinya perguruan tinggi connected dan integrated dengan proses
pendidikan dibawahnya dan mampu berperan menjadi orangtua asuh bagi sekolah-
sekolah dasar maupun menengah sehingga ada alih teknologi dan update ilmu
pengetahuan. Perguruan tinggi yang cukup banyak DI DIY juga mampu mendukung
24
peningkatan kualitas pendidikan di DIY pada 2015 dengan men-supplay
peningkatan kapasitas pendidik serta membantu jejaring kerjasama sekolah lokal
dengan institusi pendidikan di luar negeri sehingga mampu bersaing secara global.
Dalam hal urusan pemuda dan olahraga juga perlu diupayakan peningkatan
kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan dan semangat
berkompetisi. Arah pengembangan pemuda dan olahraga pada 2015 adalah
dengan mengembangkan character building dan multicultural building. Dalam hal ini
pengembangan sikap pribadi tercermin dalam upaya character building dan
pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya multicultural building. Dalam
peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian
penghargaan terhadap prestasi olahraga agar dapat menjadi arah utama setiap
kebijakan pada tahun 2015. Dengan demikian, DIY mampu melahirkan pionir
nasional di setiap even nasional maupun internasional.
Berikut beberapa rencana dan prioritas program pendidikan yaitu :
a. Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di sekolah
c. Pemantaban dan peningkatan prestasi anak didik baik khususnya prestasi
Ujian Nasional (UN) sebagai tolok ukur prestasi belajar.
d. Program pengembangan akreditasi sekolah.
e. Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang
(RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik.
f. Meningkatkan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan sertifikasi bagi
guru.
g. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya, Perilaku Mulia/Budi
Pekerti dalam mengimplementasikan keistimewaan DIY.
h. Mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
i. Mengoptimalkan tehnologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan.
j. Meningkatkan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa,
partisipasi biaya sekolah dsb.
k. Meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan ( life skill).
25
l. Peningkatan pendidikan anak usia dini ( PAUD ).
m. Mendorong akreditasi perguruan tinggi dan promosi perguruan tinggi.
n. Program kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar
dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas
pendidik.
o. Mengoptimalkan dan mengembangkan pariwisata pendidikan
p. Mengembangkan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana peningkatan
mutu pendidikan.
q. Implementasi Perda Pedoman Pendanaan Pendidikan untuk menjamin warga
DIY dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
r. Penguatan kurikulum sekolah yang terkini, berbudaya, agamis, anti narkoba
dalam rangka membentuk manusia/SDM yang berkarakter unggul
s. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan
internasional melalui Program penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
t. Program peningkatan kualitas pendidikan teknik dan atau kejuruan dengan
cara revitalisasi sarana prasarana agar sesuai dengan kemajuan dunia
teknologi, dikembangkan pendidikan sistem ganda atau magang dan
pengembangan inovasi teknologi dengan bermitra kepada industri maju.
u. Program peningkatan ruang public dan taman kota bagi aktualisasi pemuda
baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya.
v. Penghargaan yang sepadan terhadap pemuda, pelajar, mahasiswa berprestasi,
atlet maupun mantan atlet.
w. Penyelenggaraan even-even olahraga baik prestasi maupun non prestasi
dalam skala nasional maupun internasional.
x. Pengembangan Program beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa kurang
mampu.
y. Program penguatan Pendidikan di bidang pertanian melalui fasilitasi pada
sekolah-sekolah berbasis Pertanian.
26
2. URUSAN BUDAYA
Daerah Istimewa Yogyakarta melalui budaya adiluhung yang dimilikinya diharapkan
mampu membentuk masyarakat yang berbudaya atau cultural society. Dengan
adanya UU No 13 Tahun 2012 tentang UUK merupakan momentum yang tepat
bagi pengembangan dan peningkatan konteks kebudayaan di DIY. Bidang
Kebudayaan dalam konteks kewenangan dan urusan keistimewaan memberi
legitimasi yang kuat agar kebudayaan menjadi roh dan ciri khas yang menandai
DIY di sebut daerah istimewa.
Terlebih dengan adanya dana alokasi istimewa yang diharapkan diperoleh secara
maksimal pada tahun 2015 maka pembangunan kebudayaan di DIY dipastikan
akan bertambah maju pesat. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi DIY.
Apakah DIY mampu memanfaatkan peluang ini sebagai salah satu instrument
untuk mengintegrasikan kebudayaan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat
DIY ?. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan beragam upaya dalam rangka
mewujudkan tujuan baik tersebut dalam rangka mewujudkan visi sebagai “ pusat
pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka”.
Beberapa prioritas program budaya, yaitu :
a. Memperkokoh DIY sebagai daerah yang menjunjung tinggi kemajemukan
(pluralisme dan multikulturalisme)
b. Menguatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mulai luntur dengan
berbagai sarana dan prasarana budaya
c. Mengembangkan pemanfaatan BCB dan KCB agar memiliki nilai tambah
ekonomi, antara lain dengan menjadikan BCB dan KCB sebagai obyek baru
wisata budaya dan sejarah.
d. Pemetaan potensi seni budaya dan organisasi seni budaya.
e. Penguatan organisasi seni budaya yang terukur dan terstruktur melalui
Kampung Budaya/Desa Budaya sebagai ciri khas Jogja Istimewa yang memiliki
value dan merupakan diferensiasi budaya nan adiluhung dan memanfaatkan
Inovasi Teknologi
f. Program fasilitasi kreatifitas kegiatan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya,
adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan
tumbuh dalam kehidupan masyarakat, melalui pembentukan pusat-pusat
kebudayaan berbasis kampung/desa
g. Program restrukturisasi dan dokumentasi Budaya Kraton dan Puro Pakualaman
h. Program pemberantasan dan pengendalian dekadensi moral yang berupa
perzinaan, perjudian dan pergaulan bebas
i. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat jawa agar lebih mantap dalam
berbudaya
27
j. Program peningkatan kepribadian bagi anggota legislatif dan eksekutif
k. Implementasi PERDA tentang Keistimewaan DIY di bidang kebudayaan
sehingga menjadikan DIY sebagai pusat budaya dan heritage yang terkemuka
serta mampu mensejahterakan masyarakat DIY.
3. URUSAN PARIWISATA
Visi Pariwisata DIY yang ingin menjadikan DIY sebagai tujuan wisata terkemuka
di Asia Tenggara tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan
usaha-usaha yang normatif saja. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan potensi
khasnya, baik kondisi alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan
sejarah, seni dan budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional
yang membedakan dengan daerah lainnya.
Namun dengan segala potensi yang dimiliki DIY, apabila tidak dikelola dengan baik
maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain seperti
bandung dan bali. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin
kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang
ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya
saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional ( Asia Tenggara ).
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah ( RIPPARDA ) sebagai
panduan atau arahan bagi stakeholders yang terkait baik di pusat maupun daerah,
baik pemerintah atau sektor publik, swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan
dan pengembangan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Beberapa prioritas program pembangunan pariwisata tahun 2015 adalah sbb :
a. Program implentasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
(RIPPARDA )
b. Program penguatan branding pariwisata DIY dan pengembangan arsitektur
berciri khas Jogja Istimewa.
c. Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa
wisata/kampung wisata yang terukur dan terstruktur sebagai ciri khas Joga
Istimewa yang memiliki value dan merupakan diferensiasi Pariwisata berbasis
budaya
d. Program penguatan daya dukung pariwisata untuk membuat terobosan-
terobosan sehingga waktu tinggal di Yogyakarta bagi para wisatawan akan
lebih lama, saat ini long of stay baru 1,8 hari dari rencana 3 hari yang
direncanakan,
e. Program optimalisasi potensi – potensi wisata yang ada, sehingga jumlah
wisatawan baik wisnu maupun wisman bisa meningkat dengan signifikan,
28
khususnya bagi wisman yang mengalami trend pasang surut dalam tingkat
kunjungan ke DIY,
f. Koordinasi yang jelas dan terpadu tentang penggunaan dana keistimewaan
(danais) dengan instansi terkait, sehingga tidak akan terjadi benturan
kewenangan dengan instansi yang lainnya, seperti halnya dengan dinas
kebudayaan,
g. Program pembukaan, penciptaan atau pengembangan infrastruktur pariwisata
dan penguatan insan pariwisata serta stake holder terkait pariwisata
h. Program peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif
dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di DIY maupun
promosi kepada siswa diluar DIY
i. Program Pengembangan wisata edukasi dan agro tourism sebagai asset dan
potensi DIY yang potensial,
j. Program peningkatan promosi melalui media di dalam dan luar negeri
k. Program Menjadikan trotoar jalan utama sebagai etalase seni budaya yang
memberi value pariwisata
4. URUSAN KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK
Kondisi kesehatan, perempuan dan anak diharapkan menjadi satu hal penting
dalam menghitung tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah DIY. Hal ini
penting, dikarenakan kesehatan, perempuan dan anak merupakan domain publik
yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan akan
memperlancar proses pembangunan di DIY ini. Perempuan dan anak juga menjadi
asset berharga didalam mengisi pembangunan DIY dimasa depan.
Seiring perkembangan dengan berlakunya program BPJS kesehatan secara
nasional turut menjadikan masyarakat DIY sasaran bagi program tersebut.
Pemerintah daerah DIY sebagai salah satu penanggung jawab dalam skala lokal
tidak dapat berpangku tangan saja namun mampu duduk bersama masyarakat
untuk mengetahui apakah ada problem di lapangan terkait program nasional
tersebut. Hal ini penting, agar jangan sampai masyarakat DIY ada yang dirugikan
atau tidak terperhatikan dengan adanya program nasional ini. Pada tahun 2015
diharapkan pemerintah daerah DIY mampu terus mengontrol, mengawasi dan
memadukan program jaminan kesehatan nasional ini dengan jaminan kesehatan
daerah dan jamkesos terutama kepada warga miskin yang belum sama sekali
mendapatkan jaminan kesehatan dan menjamin total coverage kepada seluruh
masyarakat DIY.
Dalam hal sektor kebijakan perempuan dan anak diharapkan mampu mengatasi
segala permasalahan perempuan dan anak yang telah berkembang hingga saat ini.
29
Upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2015 adalah upaya mendorong
perempuan dan anak menjadi isu strategis didalam pengembangan setiap
kebijakan. Sehingga setiap produk kebijakan yang ditetapkan selalu ramah
terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, pola pemberdayaan kepada
perempuan dan peningkatan gizi pada anak menjadi prioritas arah kebijakan yang
ditetapkan.
Berikur beberapa prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan, perempuan dan anak
adalah sbb :
a. Mengembangkan Sistem jaminan Kesehatan. Yaitu dengan memadukan
Jaminan Kesehatan Nasional dengan Jaminan Kesehatan Daerah
(Kabupaten/Kota) dan Jamkesos (Provinsi) dengan dukungan data yang valid
by name by addres dan dana yang cukup. Seluruh penduduk DIY sudah
menjadi peserta JKN pada 1 Januari 2016.
b. Pembaruan data base peserta JKN, JKD dan Jamkesos secara berkala dan
terukur.
c. Program pengembangan managemen kesehatan. Yang meliputi melakukan
koordinasi dan sinkronisasi terhadap model-model jaminan pembiayaan
kesehatan se DIY sehingga menuju total coverage
d. Program Mengurangi risiko penyakit degeneratif dan Mengurangi sebaran
penyakit menular melalui gerakan masyarakat sadar tentang pola hidup bersih
dan sehat
e. Penguatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ( endemik
DBD serta HIV AIDS ) berbasis masyarakat
f. Meningkatkan Usia Harapan melalui layanan posyandu lansia baik kualitas
maupun kuantitasnya. Berdasar prediksi BPS bahwa DIY 10 tahun kedepan
akan menjadi kota dengan jumlah lansia terbanyak (10 % dari total populasi);
antara lain dengan cara mendorong agar Posyandu Lansia lebih aktif.
g. Standarisasi layanan kesehatan baik primer maupun sekunder antara lain
melalui penambahan bangsal perawatan kelas III dan meningkatkan jumlah
Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
h. Program Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh DIY melalui
penyediaan dokter, spesialis, psikolog, dan tenaga medis di seluruh rumah
sakit dan puskesmas di DIY.
i. Program hibah kepada Kabupaten / Kota untuk kader kesehatan Desa dan
guru – guru PAUD
j. Menjadikan DIY sebagai Daerah istimewa yang ramah anak melalui “Kampung
Ramah Anak”.
k. Mengkampanyekan sayang anak, memberikan ruang pada anak untuk
berkembang dengan batasan nilai-nilai luhur bangsa tanpa harus kehilangan
jati diri
30
l. Pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan
m. Meningkatkan pemberdayan perempuan yang memperkokoh kehidupan
keluarga termasuk memperkokoh ekonomi keluarga.
n. Revitalisasi Pelaksanaan program KB di DIY berbasis masyarakat.
o. Penguatan SDM tenaga lapangan KB
p. Program kesehatan reproduksi remaja
q. Program peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga
r. Program perbaikan gizi masyarakat
5. URUSAN INFRASTRUKTUR ( Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan
Sumber Daya Air ), PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD
adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan
yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi
kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus
maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar,
akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk
menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi
DIY untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun
mancanegara bisa terwujud.
Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah
jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang
memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping
semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi
warga desa. Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah
domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak
kalah urgensinya dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan
baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit
pelayanan terpadu, evaluasi terhadap keadaan IPAL yang ada di sewon Bantul
mutlak diperlukan apakah kapasitasnya memadai apakah sudah over load serta
bagaimana instalasi untuk pengelolaan limbah B3-nya dan seterusnya.
Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya
merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi
kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu
subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga
miskin harus dilakukan.
31
Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari
maupun air untuk keperluan usaha pertanian ( irigasi ) haruslah direncanakan
secara komprehenship, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering
terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program
pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan
sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk
menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun
crosdam dan sebagainya.
Ketersediaan listrik bagi daerah-daerah yang belum ada jaringan primair menjadi
hal yang urgen pula untuk diprioritaskan, untuk itu pada tahun 2015 diharapkan
semua daerah sudah tersedia jaringan primairnya sehingga seluruh warga dapat
menikmati listrik
Prioritas program Infrastruktur ( Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, Dan
Sumber Daya Air ), Perhubungan Dan Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah :
a. Program Peningkatan jalan dan Jembatan.
b. Program Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan.
c. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase dan gorong-
gorong.
d. Program bantuan pengadaan tanah untuk JJLS.
e. Program peningkatan jalan dan jembatan pedesaan/daerah terpencil.
f. Program peningkatan, pengelolaan bangunan gedung,
g. Program peningkatan layanan jasa pengujian bangunan kontruksi.
h. Program pengaturan jasa kontruksi.
i. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontruksi Gedung.
j. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.
k. Program pengembangan perumahan.
l. Program lingkungan sehat perumahan.
m. Program relokasi perumahan pada daerah bencana.
n. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga,
embung serta sumber daya air lainya.
o. Program pengendalian banjir.
p. Program penyediaan dan pengelolaaan air baku.
q. Program penataan, pengendalian penggunaan air tanah.
r. Program pengembangan pengelolaan air limbah .
s. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
32
t. Program Penguatan tata ruang berbasis keistimewaan dan implementasi
Penegakan Perda Tata Ruang Wilayah
u. Program pengembangan energi yang terbarukan seperti ; tenaga listrik
mikrohidro dan tenaga angin (wind turbine).
v. Program pengembangan jaringan listrik daerah terpencil.
w. Program pembinaan, pengawasan pertambangan galian c.
x. Program konservasi dan pengelolaan air tanah.
y. Program pembinaan pengawasan dan pengembangan bahan bakar.
z. Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.
aa. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas
perhubungan.
bb. Program peningkatan pelayanan angkutan .
cc. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
dd. Program management rekayasa lalu lintas.
ee. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
ff. Program pembangunan lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan
serta trafick light pada daerah-daerah persimpangan yang padat .
gg. Program pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota
antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi terkait dengan keselamatan
penumpang.
hh. Program pengembangan sistem transportasi massal serta penataan
transportasi perkotaan.
ii. Program Optimalisasi pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien
dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk (moda transportasi
massrapid transportation) dan barang antara pusat kota dengan kawasan
perdesaan dan perbatasan.
jj. Program penataan, pembinaan maupun pengendalian angkutan non
kendaraan bermotor
kk. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
ll. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
mm. Program peningkatan kwalitas dan akses informasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
nn. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.
oo. Program kaderisasi lingkungan hidup dan Penguatan Kampung Hijau
pp. Konservasi flora dan fauna
qq. Program pengendalian dan pelestarian sumber air ( pembangunan SPAH)
Kurang lebih 20 tahun lagi Yogyakarta akan mengalami krisis Air untuk itu
agar segera dicarikan solusinya
33
rr. Program pengelolaan Bank Sampah yang mendorong masyarakat untuk
peduli terhadap pengelolaan sampah dan limbah secara mandiri
ss. Pengelolaan Persampahan, lokasi TPA yang ada saat ini sudah lebih dari
cukup hanya kedepan segera dicarikan solusi dalam rangka pengolahan
sampah untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif
tt. Program Peningkatan kwalitas dan keawetan jalan dan irigasi. Dilengkapi
dengan asesori teknis agar menjadi berfungsi optimal dan awet. Misalnya
jalan provinsi di pegunungan Menoreh Kulon Progo
uu. Program Optimalisasi pelayanan transportasi darat yang menghubungkan
pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran dan pendidikan
vv. Program Penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan
keterkaitan dan keterpaduan antar moda (darat, laut dan udara) dan antar
wilayah
ww. Program Pembangunan bandar udara bertaraf internasional dan Tanjung
Adikarta
xx. Program penanganan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DIY yang
sudah tidak terkendali, bahwa pertumbuhan kendaraan di Kota Jogja 110 unit
kendaraan baru per hari, Sleman 150 unit/hari, Bantul 110 unit/hari, KP dan
GK masing-masing 50 unit/hari. Total kendaraan per akhir desember 2013
sebanyak 2.200.000 unit. Disisi lain infrastruktur jalan tidak ada pertambahan.
yy. Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat perkotaan
dan pedesaan
zz. Revitalisasi sungai dan konservasi air sungai untuk pemenuhan kebutuhan
air bersih
aaa. Fasilitasi dan pembudayaan pengelolaan air limbah pada tingkatan individu,
keluarga, maupun komunal
bbb. Pengembangan jaringan irigasi di Provinsi DIY dalam rangka peningkatan
hasil pertanian
ccc. Pemanfaatan dan pengelolaan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air baku
dan Penanggulangan banjir
ddd. Peningkatan program MP3I terkait dengan pengembangan di kawasan Kulon
Progo.
6. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya dengan
paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’ menjadikan kesempatan untuk
mengeksplorasi hasil perikanan semakin besar. Momentum ini diperkuat dengan
ditempatkannya wilayah Kulon Progo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Indonesia). Pembangunan di wilayah Kabupaten
Kulon Progo meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta
34
Sasaran yang hendak dicapai adalah dengan menjadikan perikanan sebagai salah
satu tumpuan baru perekonomian masyarakat DIY. Pantai yang terbentang di
daerah kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul
merupakan kekayaan alam yang harus dikembangkan dengan luas mengingat
pengembangannya yang selama ini belum optimal. Dengan potensi sumber daya
perikanan laut yang besar tersebut diperlukan sebuah peta jalan atau road map
yang jelas dan terukur agar tujuan akhir yang diinginkan dapat tercapai.
Namun dengan besarnya potensi sumber daya perikanan laut tersebut ternyata
saat ini kita masih melihat rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan
nelayan. Setelah didalami fakta yang ada di lapangan, ternyata kendalanya masih
sama dari tahun ke tahun yaitu minimnya infrastruktur perikanan yang
mengakibatkan minimnya produktivitas penangkapan ikan, minimnya inovasi hasil
perikanan, dan tumpang tindihnya pemanfaatan wilayah pesisir, antara
pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan
pantai. Seperti kita ketahui, produksi perikanan sektor kelautan dari nelayan DIY
baru sekitar 10 persen dari total produksi perikanan DIY. Berdasar data tahun 2012
yang lalu baru sekitar 5.640 ton dari total produksi perikanan yang mencapai
56.700 ton per tahunnya.
Perikanan yang kelak diimpikan dapat menjadi akselerator kemajuan perekonomian
DIY sebenarnya memiliki captive market atau pasar yang jelas. Melihat
pertambahan jumlah penduduk DIY dari tahun ke tahun yang semakin besar
mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa dan meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap hasil pangan yang sehat dan kaya protein mengakibatkan tingginya
kebutuhan konsumsi ikan di DIY. Melihat situasi tersebut, maka dari itu pemerintah
daerah bertanggung jawab untuk melakukan langkah akseleratif untuk
mengembangkan perikanan ini termasuk diantaranya perikanan laut dan darat agar
betul-betul bisa memenuhi kebutuhan gizi dan konsumsi lokal masyarakat DIY
terlebih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat luar sekitar DIY.
Prioritas program pembangunan Perikanan dan Kelautan adalah:
a. Program percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Tanjung
Adikarto diawali dengan pendampingan dan pengawalan terhadap rencana
soft opening Pelabuhan Tanjung Adikarto pada akhir Tahun 2014,
b. Program peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola pelabuhan
Tanjung Adikarto sehingga telah siap apabila dioperasikan dalam tahun 2015.
35
c. Program fasilitasi teknologi terutama pembuatan pakan murah, sehingga
petani dan peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi,
karena selama ini biaya terbesar (75%) terserap di pakan ikan.
d. Program peningkatan permodalan, manajemen, pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan baik bagi masyarakat pesisir, nelayan maupun peternak
perikanan darat,
e. Program optimalisasi dan pengawasan penggunaan kapal bantuan
kementrian baik di tahun 2012, 2013 sebanyak 7 buah yang bertonase di atas
30gt dan diharapkan dikelola oleh warga DIY bukan oleh warga diluar DIY,
f. Program fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran dan
perubahan mindset bagi nelayan.
g. Program optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan Optimalisasi
lahan perikanan tangkap di air tawar, yaitu di sungai, sawah, embung, danau
dan waduk. Khusus Waduk Sermo agar ada kajian ilmiah dengan Gajah
Mada untuk membersihkan ikan jenis Reed Dephil ( ikan pemakan ikan lain /
predator ) agar ikan – ikan lain tetap hidup
7. URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup
masyarakat Indonesia pada umumnya dan DIY pada khususnya. Sektor pertanian
sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk
mendapatkan perhatian dan prioritas.
Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak
mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya
kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis,
dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya ijo royo-royo menjadi kawasan
permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan
produktif. Data menunjukkan lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
rata-rata menyusut 150-170 hektare per tahun dari sekitar 60 ribuan hektare.
Perkembangan permukiman menjadi salah satu faktor utama berkurangnya lahan
persawahan.
Perda yang telah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentunya diharapkan mampu
menahan laju penyusutan lahan pertanian tersebut. Namun hal ini ternyata tidak
semudah yang dibayangkan karena banyak pengembang yang mengabaikan
peraturan daerah ini. Bayangan masalah ini sebenarnya apabila dicermati lebih
dekat ternyata belumlah mencakup seluruh aspek-aspek pertanian. Kita ketahui di
dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang perlu di perhatikan. Oleh
36
karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah selain menunjukkan rasa
perhatian kepada lahan pertanian, tetapi juga kepada pelaku tani itu sendiri dengan
memberikan segala hal yang dibutuhkan agar para petani ini semakin produktif di
dalam menggarap lahannya.
Dalam menyikapi kebutuhan pangan DIY yang semakin besar pada tahun-tahun
mendatang ditandai dengan laju pertambahan penduduk dan industri perhotelan
yang pesat dalam 2 tahun terakhir menjadikan komoditas-komoditas primer dan
unggulan di DIY untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan
mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan DIY memiliki ketahanan
pangan yang baik.
Dalam sektor peternakan, upaya yang perlu kita dorong adalah menumbuhkan
sentra-sentra baru penyedia daging. Seperti kita ketahui sentra sapi di Yogyakarta
sampai saat ini yang terlihat eksistensinya baru di Gunungkidul, sedangkan kita
ketahui bahwa potensi alam yang mendukung vegetasi atau pakan ternak ada
diseluruh DIY. Oleh karena itu, pengembangan sentra-sentra sapi dan hewan
ternak lain hendaknya dilakukan dengan merata. Hal ini penting dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan daging di DIY ini.
Prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:
a. Program Swasembada pangan baik susu telor kedelai daging, perlu
mendapat perhatian yang lebih serius di tahun – tahun mendatang,
mengingat swasembada pangan di DIY mesih cukup rendah jika
dibandingkan rata-rata kebutuhan penduduk DIY.
b. Program renaisance Pangan melalui perubahan pandangan tentang bahan
pangan dan Implementasi PERDA Penjaminan Mutu dan Pangan Segar
c. Program peningkatan SDM Petani menjadi petani profesional.
d. Program Advokasi lahan pertanian berupa Implementasi dan pengawalan
Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perda
ini bisa berjalan dengan baik, perda ini mengamanatkan adanya lahan
pertanian pangan di Kab. Sleman seluas 130.000 ha, Kab. Bantul seluas
12.000 ha, sedangkan Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo masing-
masing seluas 5.000 ha.
e. Revitalisasi Pertanian dan menjadikan Pertanian sebagai Lokomotif
Pembangunan menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani.
37
f. Program fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam
mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani.
g. Peningkatan populasi ternak, baik ternak sapi, kambing, ayam itik dan lain-
lainnya sehingga jogja bisa menjadi sumber untuk mensuplai ternak ke
daerah lainnya.
h. Program perlindungan terhadap kesehatan dan ekonomi petani sebagai
penghargaan profesi yang telah menjadi pahlawan pangan di DIY
i. Program peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi di daerah Kab.
Gunung Kidul, Kab. Bantul, dan Kab. Kulonprogo.
j. Optimalisasi lahan pesisir pantai untuk peningkatan produksi pertanian.
k. Pengembangan sentra-sentra baru penghasil ternak di seluruh DIY sehingga
setiap kabupaten memiliki sentra-sentra penghasil ternak sendiri.
l. Program penurunan jumlah desa rawan pangan
m. Program pembinaan kelompok tani dan wanita tani di wilayah perkotaan dan
pedesaan
n. Program fasilitasi permodalan untuk UKM pasca panen.
o. Program peningkatan jumlah produksi pangan agar bisa seimbang dengan
kebutuhan pangan DIY dan konsep kebutuhan pangan mandiri DIY.
p. Penambahan lumbung-lumbung pangan di setiap desa perlu sehingga rawan
pangan di DIY menjadi lebih kecil, teknis dan aturannya menggunakan
pergub yang ada.
q. Program peningkatan sistem irigasi dan regulasi tata guna air
r. Program peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan intensifikasi dan
upaya kreatifitas teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
s. Pengembangan agrobisnis dan penguatan jejaring untuk meningkatkan
kesejahteraan petani
t. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
u. Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk olahan makanan.
v. Perlunya terus dikembangkan percepatan Jogja seed center atau pusat benih
Jogja
w. Perlunya dikembangkan holtikultura baik dari jenis flori maupun flora, karena
usaha ini memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi
8. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Agustus 2013 melansir jumlah Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) DIY mencapai 3,34% atau mengalami penurunan
0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%. TPT tertinggi pada Agustus
2013 di Yogyakarta disusul Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan terendah di
38
Gunungkidul. Perkembangan ini mungkin menunjukkan tren yang positif, namun
perlu diwaspadai pada tahun 2015 karena sejumlah persoalan mungkin bisa terjadi
sehingga menimbulkan stagnasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah DIY perlu
membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam menekan angka
pengangguran ini.
Dalam data BPS DIY melaporkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran paling
banyak menyerap tenaga kerja di wilayah DIY. Sektor tersebut menyerap tenaga
kerja hingga 26,22% dari penduduk yang bekerja di DIY. Namun dalam hal ini,
jangan sampai pemerintah DIY hanya mengandalkan sektor tersebut. Diperlukan
sector industry yang lebih besar dari dalam negeri maupun luar negeri untuk
masyarakat DIY agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
Beberapa prioritas program pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:
a. Program peningkatan investasi yang mendorong investor di DIY mendirikan
perusahaan guna memperluas kesempatan kerja
b. Penguatan Balai Latihan kerja sebagai pusat pelahihan yang lengkap,
modern dan Inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja trampil plus.
c. Program Life skill dengan memperbanyak kursus-kursus baik jenis kursus
maupun frekwensi dan daya jangkau sampai ke pelosok pedesaan guna
menciptakan wirausaha muda di pedesaan dan terciptanya lapangan kerja
baru berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja trampil 3 (tiga) tahun ke
depan.
d. Penguatan Program padat karya berkelanjutan, disamping untuk
menggiatkan budaya gotong royong sekaligus juga bernilai ekonomis.
e. Penataan, Pembinaan dan Identifikasi Tenaga Kerja Indonesia dari DIY yang
lewat Daerah lain. Ekonomi ketika mereka kerja dan pasca kerja agar ada
pendampingan
f. Regulasi yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah sehingga tidak
hanya menjadi penonton di kampung sendiri
g. Pemberian kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menghindarkan
TKW sektor rumah tangga di luar daerah maupun luar negeri
h. Menjamin pengiriman transmigrasi dengan bekal yang cukup dan dapat
berkembang di daerah yang baru dengan tanpa gangguan yang berarti
i. Penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/pendampingan serta
39
perlindungan
j. Program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) dan
pembinaan pasca menjadi TKI
9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kesatuan bangsa dan politik sebenarnya mampu menjadi sektor yang ampuh
dalam membina karakter kebangsaan masyarakat DIY. Hal ini penting, karena
peningkatan dekadensi moral dan kebangsaan baru-baru ini telah mengikis spirit
persatuan dan kesatuan masyarakat DIY. Pengembangan wawasan kebangsaan
di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi modal yang berharga dalam
menyukseskan program-program pemerintah daerah.
Beberapa prioritas program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
a. Program pendidikan politik masyarakat.
b. Program pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar DIY.
c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
d. Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat
e. Penataan dan pengaturan komunitas kos – kosan / pemondokan pelajar dan
mahasiswa secara terintegrasi dengan Kabupaten/Kota agar terhindar dari
budaya negatif dan bentrokan.
f. Program peningkatan kapasitas personil Sat Pol PP, peningkatan
Eselonisasi, dan Peningkatan fungsi Pol PP dan Linmas dalam menegakkan
peraturan – peraturan di daerah dan melindungi masyarakat,
g. Fasilitasi kualitas penyelenggaraan keamanan kepada TNI dan Polri,
termasuk fasilitasi keberadaan kegiatan TNI misalnya ijin sarana daerah
untuk kebutuhan latihan kesemaptaan TNI dan Polri
10. URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Dalam perkembangannya dengan adanya peraturan daerah tentang taman
hutan raya yang telah ditetapkan pemerintah daerah DIY dengan DPRD DIY
pada tahun 2013, hendaknya menjadi momentum bersama untuk menjaga
komitmen pelestarian hutan di DIY. Saat ini, fungsi hutan di DIY selain memiliki
fungsi ekologi juga memiliki fungsi yang lebih luas yaitu untuk penelitian dan
pengkajian oleh beberapa masyarakat akademik.
40
Namun dua fungsi tersebut dirasa belum cukup, sudah saatnya pada tahun
2015 turut dikembangkan agar fungsi hutan menjadi lebih ditingkatkan selain
sebagai paru-paru DIY, juga dapat dilakukan manajemen pengelolaan yang baik
sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan tanpa menghilangkan fungsi
ekologi dan konservasi.
Berapa program dan prioritas kehutanan dan perkebunan pada tahun 2015 :
a. Program penciptaan 50 ha hutan kota sebagai realisasi aturan kementrian
kehutanan, sehingga kualitas udara di DIY akan menjadi lebih baik lagi.
b. Program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup perlu terus
dikembangkan sehingga konsep Lestari desaku Lestari hutan ku bisa berjalan
dengan baik.
c. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di hutan-hutan milik
pemerintah khususnya model tumpang sari perlu dikembangkan sehingga
peningkatan kesejahteraan petani penggarap bisa terjaga dengan baik.
d. Program peningkatan kapasitas manajemen hutan lindung, hutan taman raya
(tahura), hutan produksi yang ada di Provinsi DIY, sehingga semua hutan DIY
akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan baik dan sesuai
aturan yang berlaku.
e. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya,
pariwisata, dan pendidikan
f. Pengembangan agrobisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja,
menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk DIY
g. Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal
11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah
sebagai denyut nadi perekonomian di DIY selayaknya mendapatkan perhatian
yang kuat dan luas.
Menurut catatan kami diantara 6.000 koperasi ternyata banyak yang kurang
sehat dan sebagian kecil lainnya malah mati. Oleh karena itu, diperlukan
pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali
tumbuh subur di DIY ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu
pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan
41
sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai
kemampuannya.
Keunikan perekonomian DIY yang membedakan dengan daerah yang lainnya
adalah dominasi usaha kecil dan menengah dalam sektor kehidupan
masyarakat. Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian DIY memiliki
ketahanan ekonomi yang cukup baik di mata nasional. Oleh karena itu,
pembinaan usaha kecil dan menengah di DIY mutlak diperlukan sehingga usaha
kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.
Adapun beberapa prioritas program urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah
yaitu:
a. Sosialisasi Undang-undang Koperasi yang baru dan peningkatan kapasitas
manajemen perkoperasian sehingga kehidupan perkoperasian di DIY bisa
lebih baik lagi,
b. Pendirian PPKD perlu mendapat perhatian tersendiri sehingga lembaga ini
bisa terwujud dengan baik sesuai harapan UMKM di DIY, mengingat lembaga
ini yang akan ikut membantu permodalan bagi UMKM di Yogyakarta
c. Pendampingan terhadap 81.000 UMKM dan mendampingi 35.000 IKM , 600
kelompok batik, hal ini juga perlu penanganan yang terpola sehingga
pengentasan ketergantungan dari pola asuh dapat berjalan dengan baik.
d. Peningkatan peran kampus-kampus yang ada di DIY sehingga pola
pendampingan bisa dimintakan bantuan pihak kampus, sekalipun dana
pendampingan dari APBD/APBN.
e. Fasilitasi tempat pameran UMKM dengan konsep bagi hasil atau harga
terjangkau
f. Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan dan terintegrasi
antar stake holder
g. Program penguatan sumber daya (modal, SDM, Manajemen, Jejaring)
koperasi dan UMKM.
h. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai
ciri khas pengembangan wilayah, misal kampung pengrajin perak, dll
11. URUSAN SOSIAL
Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang
berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan
42
pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun
pada tahun 2015. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan
persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih
jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
Munculnya perda gelandangan dan pengemis pada tahun 2013 juga merupakan
salah satu upaya permanen di dalam mengatasi persoalan sosial di tengah-
tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang solutif dan persuasif diharapkan
mampu mengangkat harkat dan martabat para gelandangan dan pengemis
tersebut.
Beberapa prioritas program urusan sosial sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui
Pelatihan sumber daya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial.
b. Evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga
miskin produktif pada Tahun 2013 dan 2014 kepada 46.000 keluarga masing-
masing mendapat bantuan dana produktif sebesar Rp 1.000.000, dengan
total anggaran Rp 46.000.000.000,-
c. Melakukan riset pelaksanaan program pengurangan angka kemiskinan agar
ditemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam pengurangan angka
kemiskinan berbasis masyarakat, misal KUBE
d. Program Mobilisasi Potensi sumber dalam pemutakhiran data penduduk
miskin dan pemetaan penyandang masalah sosial (PMKS)
e. Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS )
f. Menggiatkan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya bangsa (gotong
royong, kesetiakawanan sosial) sebagai perekat sosial melalui berbagai
media budaya.
g. Implementasi Perda Gelandangan dan pengemis dan mewujudkan DIY
sebagai contoh penanganan Gelandangan dan Pengemis yang terintegrasi.
h. Implementasi Perda Disabilitas dan mewujudkan DIY sebagai kawasan
ramah disabilitas
43
12. URUSAN PERDAGANGAN
Pemerintah daerah dalam sektor perdagangan pada tahun 2015 diharapkan
mampu meningkatkan iklim usaha dan mampu meng-agregasi sejumlah
kepentingan kalangan dunia usaha dalam kerangka pembangunan daerah.
Pemerintah daerah dengan perannya yang strategis diharapkan mampu menjadi
akselerator pertumbuhan usaha perdagangan dan industri.
Hal ini penting karena dengan akselerasi dan terobosan yang dilakukan
dapat meningkatkan perkembangan perekonomian DIY dan pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.
Adapun beberapa prioritas program dalam urusan perdagangan yaitu:
a. Pengendalian angka inflasi sehingga inflasi di DIY sehingga merangsang
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan
b. Program kerjasama perdagangan dan industri dengan sektor perdagangan
dan industri di dalam dan luar negeri
c. Program kemitraan perdagangan dan industri dalam jangka panjang dengan
sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri
d. Membangun iklim dunia usaha yang baik dan sehat dalam mengakselerasi
kesejahteraan masyarakat DIY.
e. Revitalisasi BUMD (PT AMI, PT Tarumartani, PT Bank BPD, BUKP) perlu
dilaksanakan dengan baik sehingga, kedepannya semua BUMD ini bisa
berjalan dengan sehat dan tidak membebani anggaran APBD.
13. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus
nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatkan kemakmuran
daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut
dengan konsep Good Governance
Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu
ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka
merealisasikan konsep good governance tersebut. Pada tahun 2014, telah
dirumuskan adanya perda tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah kepada stake
44
holders terkait dan masyarakat. Dengan adanya perda pelayanan publik ini juga
diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sektor
pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang memadai maka kepercayaan
publik terhadap program-program pembangunan juga semakin membaik. Hal ini
diyakini akan mampu menjadi modal pembangunan karena bersatunya
pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan.
Beberapa Prioritas program bidang ini adalah :
a. Evaluasi secara menyeluruh capaian kinerja RPJPD dan RPJMD
b. Perencanaan strategis atas hasil Evaluasi secara menyeluruh capaian kinerja
RPJPD dan RPJMD
c. Sosialisasi Perencanaan strategis dan hasil Evaluasi secara menyeluruh
capaian kinerja RPJPD dan RPJMD
d. Mobilisasi sumber daya menuju satu visi dan satu aksi dalam pencapaian
target kinerja RPJPD dan RPJMD
e. Penataan SDM guna mendukung pencapaian RPJMD dan RPJP DIY
f. Pembudayaan SATRIYA guna mendukung optimalisasi kinerja dan Good
Govern Governance
g. Penataan kelembagaan guna menyesuaikan Undang-undang No. 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan peninjauan
kembali serta revisi perda tentang SOTK
h. Mengadvokasi dan mensinergikan implementasi Undang-undang No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UU
Desa guna tercapai efisiensi dan efektifitas.
i. Peningkatan tatakelola dan pelayanan publik menuju Good Governance
j. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optima-
lisasi asset daerah
k. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya
l. Meningkatkan tata kelola BUMD menjadi Good Corporate Governance
m. Evaluasi dan perencanaan strategis peningkatan kapasitas SDM guna
mendukung pencapaian RPJMD dan RPJP DIY.
n. Mengintegrasikan sistem evaluasi kinerja aparatur dengan upaya pencapaian
RPJMD dan RPJP DIY
45
o. Penguatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung optimalisasi
kinerja
p. Pendataan Tanah SG – PAG sesuai amanat Undang-undang No. 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
q. Melakukan pengawasan dan advokasi dalam perijinan alih lahan pertanian ke
Perumahan dalam kerangka menjaga Kemandirian Pangan
r. Melakukan Pengawasan dan advokasi kepastian pelayanan pensertifikatan
tanah menuju BPN yang Good Govern.
s. Data base dan sistim informasi pertanahan
t. Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu
kesatuan Pedoman Administrasi kependudukan
u. Membentuk masyarakat tanggap bencana melalui Mitigasi Bencana Berbasis
Masyarakat
v. Penguatan sarana dan prasarana pendukung guna menghadapi berbagai
kemungkinan ancaman bencana
w. Meningkatkan kapasitas SDM di seketariat DPRD sebagai pilar penyangga
peran dan fungsi DPRD
x. Penguatan lembaga sandi negara
14. URUSAN AGAMA
Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan
masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang
terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah
persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama
sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif
dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan
lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di
seluruh penjuru DIY.
Dalam kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengedepankan sikap tepa
seliro dan budaya adiluhung menekankan adanya sikap gotong royong dan
saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam
keyakinan agama yang berbeda.
46
Adapun beberapa prioritas program urusan agama pada tahun 2015 yaitu :
a. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
d. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
e. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
f. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
g. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan
toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri istimewa DIY
15. URUSAN PENANAMAN MODAL
Momentum adanya beberapa investor asing yang baru-baru ini melirik Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu
dijadikan catatan bahwa DIY memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi
datangnya penanaman modal. Pemerintah DIY harus sadar bahwa kesempatan
tidak datang dua kali sehingga perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk
mempersiapkan hal ini.
Tahun 2015 harus mampu dijadikan momentum untuk mengakselerasi
perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di
DIY. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar
lagi sumber daya kapital sehingga dapat menyerap tenaga kerja di DIY lebih
besar. Imbas dari adanya pembangunan pelabuhan Adikarto dan pembangunan
Bandara Internasional di Kulonprogo harus dimanfaatkan untuk menjadi magnet
bagi industri besar untuk masuk ke DIY.
Berikut prioritas program dalam urusan penanaman modal :
a. Program peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan
guna mengurangi angka pengangguran/kemiskinan, yang saat ini masih
berkisar 18 %.
b. Program kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan 1
atap sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam
hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku
c. Konsep pembuatan bank tanah, perlu di kedepankan sehingga jika ada calon
investor masuk ke DIY tidak dipusingkan pencarian lokasi dan harga yang
tidak terkendali.
47
d. Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui investasi
e. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring antar stake holders, antar
daerah dan luar negeri
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam
pendirian pusat teknologi dan industri (techno-industrial Park) sebagai
katalisator industri berbasis sains (Science-Based Industries) di Yogyakarta,
dengan prioritas tahapan pada: Perwujudan berdirinya pusat Teknologi dan
Industri (Techno-Industrial Park)
g. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja
antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi
kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi.
h. Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah
i. Program Paket Investasi yang menarik bagi investor yang terintegrasi antar
stake holder yang menguatkan ekonomi kreatif
16. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Perpustakaan dan arsip merupakan dua hal penting didalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan membudayakan tertib administrasi. Hal ini
sangat penting karena utamanya perpustakaan merupakan jendela ilmu
pengetahuan sehingga harus terus eksis dimasa depan.
Pengembangan perpustakaan merupakan komitmen pemerintah daerah yang
tidak boleh dilupakan. Ciri khas DIY sebagai kota pendidikan semestinya dapat
eksis dengan adanya perpustakaan yang mampu menjadi kebangggan
masyarakat DIY. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat para generasi muda
berkumpul untuk melakukan kegiatan yang positif diantaranya membudayakan
kegemaran membaca dan menulis.
Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah daerah DIY harus segera
mengupayakan hal tersebut mengingat program ini sudah tertunda dengan
berbagai persoalan.
Berikut prioritas program urusan perpustakaan dan arsip, yaitu :
a. Mengembangkan perpustakaan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan
b. Perbaikan sistem administrasi kearsipan.
c. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
48
d. Peningkatan kualiatas dan aksebilitas perpustakaan berbasis komunitas/
masyarakat.
e. Optimalisasi arsip, naskah-naskah sebagai salah satu sumber pencerahan
bagi masyarakat.
f. Membangun budaya membaca sebagai salah satu ciri khas keistimewaan
DIY.
49
BAB IV
PENUTUP
Demikian pokok-pokok pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih
meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun
2015. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD tahun 2015 kami berharap
agar Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY dengan beberapa prioritas diatas mampu di jabarkan
oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan DIY,
termasuk di dalamnya adalah Program Legislasi Daerah yang akan ditetapkan untuk
Tahun 2015 sebagai kebijakan publik.
Terhadap urusan pemerintahan yang lain yang menjadi kewenangan propinsi yang tidak
menjadi prioritas dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY ini tetap di lakukan dengan
memperhatikan aspek prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Yogyakarta,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,
ttd
H.YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE