SISTEM TANAM PAKSAKelompok 1

Latar Belakang Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa

Aturan-Aturan Tanam Paksa

Dampak Tanam Paksa

Tokoh Penentang Tanam Paksa

PenghapusanTanam Paksa

Kesimpulan

Sejak awal abad ke-19,pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Maka pada tahun 1830, untuk menyelamatkan Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dengan tanam paksa.

Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi,tebu, dan tarum (nila).

Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka.

Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Setelah tiba di Indonesia Van den Bosch menyusun program yang termuat pada lembaran negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22 sebagai berikut:

1. Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi,teh,tebu,dan nila.Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima dari seluruh sawah desa.

2. Bagian tanah yang disediakan sebanyak seperlima luas sawah itu bebas dari pajak.

3. Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.

4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebasakan dari pembayaran pajak tanah.

5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat,maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Hal ini bertujuan untuk memacu para penanam supaya bertanam dan memajukan tanaman ekspor.

6. Tanaman yang rusak akibat bencana alam,dan bukan akibat kemalasan atau kelalaian rakyat,maka akan ditangggung oleh pihak pemerintah.

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai pribumi,dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas.

Aturan-Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.

2. Tanah yang disediakan bebas dari pajak.

3. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.

4. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.

5. Kegagalan panenan menjadi tanggung jawabpemerintah.

6. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.

7. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok. Oleh karena itu, Sistem Tanam Paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pedesaan di Pulau Jawa. Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan sistem Tanam Paksa diantaranya:

1. Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.

2. Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.

3. Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal.

4. Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.

5. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit busung lapar juga merajalela.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam PaksaMelihat aturan-aturannya, sistem tanam

paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procenten menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran,ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran,akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan dalam sistem tanam paksa.

Penyelewengan Tanam PaksaPenyelewengan-penyelewengan yang timbul dalam sistem tanam

paksa antara lain sebagai berikut :

1. Pemberlakuan cultuur procenten, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak.

2. Para pegawai pemerintah Belanda dapat mengambil lebih dari 1/5 bagian tanah rakyat dan dapat memilih jenis tanah yang subur untuk tanaman ekspor.

3. Kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan.

4. Pembebanan pajak tanah kepada para petani.

5. Waktu pengerjaan cultuur stelsel  ternyata lebih dari 3 bulan.

6. Tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi pertanian.

7. Pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen.

Dampak Tanam Paksa

Dampak Positif Bagi Belanda

1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.

2. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan.

3. Belanda mendapatan keuntungan yang besar, keuntungantanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.

4. Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi.

5. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

6. Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia.

7. Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis.

Dampak Negatif Bagi Indonesia

1. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.

2. Beban pajak yang berat.

3. Pertanian, khusunya padi banyak mengalami kegagalan panen.

4. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana.

5. Pemaksaan bekerja sewenang-wenang kepada penduduk pribumi.

6. Jumlah penduduk Indonesia menurun.

7. Segi positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.

8. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku dipasaran ekspor Eropa.

9. Memperkenalkan teknoligo multicrops dalam pertanian.

Bidang Sosial1. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur

agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak,melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.

2. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri.Penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

3. Tanam paksa secara tidak sengaja juga membantu kemajuan bagi bangsa Indonesia, dalam hal mempersiapkan modernisasi dan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan partikelir bagi bangsa Indonesia sendiri.

4. Peranan bahasa melayu dan bahasa daerah dikalangan penguasa

Bidang Ekonomi1. Dengan adanya tanam paksa tersebut

menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk,mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotongroyong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula.

2. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport,sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa.Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.

Bidang Pertanian1. Cultuurstelsel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi

pendatang di Indonesia secara luas.Kopi dan teh, yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas.Tebu,yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah sebelumnya, pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman "tradisional" penghasil rempah-rempah seperti lada, pala,dan cengkeh.

2. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian, dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

Tokoh Penentang Tanam Paksa

1. Eduard Douwes Dekker (1820–1887)Eduard Douwes Dekker sebelumnya

adalah seorang residen di Lebak, (Serang,Jawa Barat). Ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa dan berusaha membelanya. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar (lelang kopi perdagangan Belanda) dan terbit pada tahun 1860.

Dalam buku tersebut,ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Selain itu, ia juga mencela pemerintah Hindia-Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Eduard Douwes Dekker mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan. Akibatnya,banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan Sistem Tanam Paksa.

2. Baron van Hoevell (1812–1870)Selama tinggal di Indonesia,

Baron van Hoevell menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa. Baron van Hoevell bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda.

3.Fransen van der Putte (1822-1902)

Fransen van der putte yang menulis 'Suiker Contracten' sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa.

4. Golongan Pengusaha

Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha,dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan.

Penghapusan sistem tanam paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila,teh,kayu manis,tembakau,tanaman tebu,dan tanaman kopi.Hasil dari perdebatan di parlemen Belanda adalah dihapuskannya cultuur stelsel secara bertahap mulai tanaman yang paling tidak laku sampai dengan tanaman yang laku keras di pasaran Eropa.

Secara berangsur-angsur penghapusan cultuurstelsel adalah sebagai berikut. Pada tahun 1860, penghapusan tanam paksa lada.

Pada tahun 1865, penghapusan tanam paksa untuk the dan nila.

Pada tahun 1870, hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan.

Penghapusan Tanam Paksa

Kesimpulan

1. Dilaksanakan pada tahun 1830 oleh Van den Bosch. 2. Tujuan tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan keuangan khas Negara3. Programnya adalah : a. sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan. b. sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib. c. pajak tanah harus dibayar dengan hasil bumi atau tanaman. d. kerja wajib/rodi.7. Aturan tanam paksa : a. Tanah yang di tanami diperlukan 1/5 tanah pertanian desa. b. Waktu untuk tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu menanam padi.

c. Tanah yang digunakan bebas pajak. d. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di perkebunan / pabrik. e. Panen yang gagal tidak perlu diganti. f. Bila hasil tanaman melebihi nilai pajak yang harus dibayar ,sisanya akan dibeli

oleh pemerintah Belanda /dikembalikan. g. Pelaksanaan tanam paksa diawasi oleh kepala desa /bupati.

Dampak tanam paksa :

Bagi Belanda

1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan & dijual Belanda di pasaran Eropa.

2. Belanda mendapat keuntungan besar.

3. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian,tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan.

Bagi Indonesia

1. Kemiskinan & penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.

2. Beban pajak yang berat bagi pertanian.

3. Kelaparan dan kematian terjadi dimana – mana.

4. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.

Tokoh-tokoh penentang tanam paksa :

1. dr. w. Bosch

2. Fransen Van de Putte

3. Baron van Hoevel

4. dr. Douwes Dekker