Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Secara teori, klasifikasi sistem politik di era modern dibagi dua yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian.

Menurut Samuel Huntington dalam buku Gelombang Demokrasi Ketiga (2001) , ia membuat perbedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Sistem politik nondemokrasi/otoriter mencakup : monarki, absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritian, dan fasis.

Pembagian sistem politik demokrasi dan otoriter ini didasarkan atas : kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya tanggung jawab pemerintah terhadap warganya

Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warganya luas, selain itu tidak terdapatnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga Negara amat terbatas, dan adanya pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Karena itu sistem politik demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Hakikat demokrasia. Pengertian etimologis demokrasib. Pengertian terminologis demokrasic. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahand. Demokrasi sebagai sistem politike. Demokrasi sebagai sikap hidup Demokratisasia. Nilai (kultur) demokrasib. Lembaga (struktur) demokrasic. Ciri demokratisasi Demokrasi di Indonesiaa. demokrasi desab. demokrasi pancasila

1. Pengertian etimologis demokrasi (secara bahasa) Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos (rakyat) dan cratos/cratein (kekuasaan) , jadi secara bahasa, demos-cratein/demos-cratos berarti kekuasaan rakyat.

Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM s/d abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalag demokrasi langsung (direct democracy) yang berarti bahwa hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara.

Karena perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka demokrasi langsung sangat sulit dilaksanakan, dengan alasan : tidak ada tempat yang tersedia untuk menampung seluruh warga sulit untuk melaksanakan musyawarah sulit mencapai hasil persetujuan mufakat masalah yang dihadapi Negara semakin kompleks

untuk itu menghindari kesulitan maka dibentuklah badan perwakilan rakyat, badan inilah yang menjalankan demokrasi, namun padad prinsipnya rakayat tetap menjadi penguasa tertinggi sehingga mulailah dikenal demokrasi tidak langsung

Jadi, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu :a. Demokrasi langsungb. Demokrasi tidak langsung / demokrasi perwakilan

Untuk Negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, yaitu : a. penduduk yang selalu bertambahb. masalah yang dihadapi semakin kompleksc. setiap warga Negara mempunyai kesibukan sendiri

2. Pengertian Terminologis DemokrasiBanyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik, berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi menurut sudut pandang mereka:a. Menurut Harris Socheb. Menurut Hennry B. Mayoc. Menurut International Commission for Juristd. Menurut C.F. Stronge. Menurut Samuel Huntingtonf. Menurut Abraham Lincoln

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan Negara itu dijalankan oleh rakyat.Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di Negara itu berada di tangan rakyat, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, itu disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf, 1997), yaitu :a. Kebebasan/persamaan (freedom/equality)b. Kedaulatan rakyat (peoples sovereignty)

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut, pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang, demokrasi berasumsi, bahwa semua orang sama derajat dan haknya sehingga harus diperlakukan sama pula.

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

3. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik.

Secara klasik, menurut Plato pembagian bentuk pemerintahan dibedakan menjadi:a. Monarkib. Tiranic. Aristokrasid. Oligarkie. Demokrasif. Mobokrasi/Okhlorasi

Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, oligarki, dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari pemerintahan.

Bentuk pemerintahan yang diterima saat ini adalah bentuk pemerintahan modern menurut Nicollo Machiavelli. Yaitu :a. Monarkib. Republik

Pembagian tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin Negara. Apabila penunjukan pemimpin Negara berdasarkan keturunan/pewarisan, bentuk pemerintahannya monarki. Adapun bila penunjukan pemimpin Negara berdasarkan pemilihan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Dari itulah semua Negara digolongkan.

4. Demokrasi sebagai sistem politik

Pada masa sekarang demokrasi dipahami pula sebagai sistem politik. Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua yaitu, sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi.

Sistem politik nondemokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran adalah sistem pemerintahan dalam suatu Negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian.

Sukarna dalam buku demokrasi Vs Kediktatoran (1981) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian/kediktatoran. Adapun prinsip dari sistem politik demokrasi, yaitu:a. Pembagian kekuasaanb. Pemerintahan konstitusionalc. Pemerintahan berdasarkan hukumd. Pemerintahan mayoritase. Pemerintahan dengan diskusif. Pemilihan umum yang bebasg. Partai politik lebih dari satuh. Manajemen yang terbukai. Pers yang bebasj. Pengakuan terhadap hak-hak minoritask. Perlindungan terhadap HAMl. Peradilan yang bebas dan tidak memihakm. Pengawasan terhadap administrasi Negaran. Mekanisme politik yang berubah o. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politikp. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit systemq. Penyelesaian secara damair. Jaminan terhadap kebebasan individus. Konstitusi/UUD yang demokratist. Prinsip persetujuan

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoranyang berlaku pada sistem politik otoriter dan totaliter, yaitu : a. Pemusatan kekuasaanb. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusic. Rule of Powerd. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarahe. Pemilihan umum yang tidak demokratisf. Terdapat satu partai poltikg. manajemen dan kepemimpinan yang tertutuph. Menekankan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga Negarai. Tidak adanya kebebasan berpendapatj. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusiak. Badan peradilan yang tidak bebasl. Tidak ada control atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasim. Mekanisme dalam kehidupan politik dan social bersifat saman. Penyelesaian perpecahan dengan cara kekerasano. Tidak ada jaminan terhadap hak dan kebebasan individu p. Prinsip dogmatism dan banyak berlaku doktrin

5. Demokrasi sebagai sikap hidup

Demokrasi juga dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for grante. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara Negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut, tentu saja merupakan perilaku yang demokratis.

B. Demokratisasi

Demokratisasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan, tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.Demokratisasi melalu beberapa tahapan, yaitua. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasib. pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasic. konsolidasi demokrasid. praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara

Menurut Samuel Huntington (2001), demokratisasi melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap.

1. Nilai (kultur) demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :a. menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarelab. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakatc. pergantian penguasa dengan teraturd. penggunaan paksaan sesedikit mungkine. pengakuan dan penghormatan terhdap nilai keanekaragamanf. menegakkan keadilang. memajukan ilmu pengetahuanh. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain :a. toleransib. kebebasan mengemukakan pendapatc. menghormati perbedaan pendapatd. memahami keanekaragaman dalam masyarakate. terbuka dan komunikasi f. menjunjung nilai dan martabat kemanusiaang. percaya dirih. tidak menggantungkan pada orang laini. saling menghargaij. mampu mengekang dirik. kebersamaanl. keseimbangan

Nurcholis Madjid dalam TIM ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 (tujuh) norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai berikut.a. kesadaran akan pluralismb. prinsip musyawarah adanya pertimbangan moralc. permufakatan yang jujur dan adild. pemenuhan segi-segi ekonomie. kerja sama antar wargaf. pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai nilai tersebut antara lain: kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/Kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan, dan kepercayaan (Asykuri Ibn Chamim, dkk,2003)

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.