DISAMPAIKAN PADA SEMINAR, “MENATA SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 32 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, GEDUNG NUSANTARA IV KOMPLEK PARLEMEN SENAYAN JAKARTA, 26 NOPEMBER 2015.

SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Dosen PNS Kopertis Wilayah IV dpk di Unpas (golongan IVE). Guru besar sejak 2001. Asdir Bidang Akademik Pasca Sarjana Unpas. Anggota Dewan Pakar Forum Ekonomi Jabar, Reviewer Penelitian Dikti Kemendikbud, Waketum Wantim Kadin Jabar.

Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI Bid. Pembangunan dan Otda (2010-2014). Rektor IKOPIN (2007-2011). Pembantu Rektor II Unpas (2004-2008); Pembantu Rektor I Unpas (2003-2004); Ketua Lembaga Penelitian Unpas (1994-2004); Sekretaris Lembaga Penelitian Unpas (1991-1994); dan Sekretaris Prodi Ekonomi Koperasi Unpas (1985-1991). Selain itu pernah tercatat sebagai Profesor Assistent di Waseda University Tokyo Jepang (2008-2010). Wakil Ketua Forum PT bidang Perumahan Kantor Menpera RI (2008-2010). Staf Ahli Ketua DPD RI (2007-2010). Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten (2007-2010), Ketua Dekopinwil Jabar (2012-2015), Anggota Komite Perencana Jabar (2009-2012). Ketua Litbang PB Paguyuban Pasundan. Beberapa kali menjadi anggota delegasi Indonesia di beberapa negara.

Tahun 1991 menerima penghargaan Dosen Teladan I Kopertis Wilayah IV dan Finalis Dosen Teladan Nasional. Tahun 2000 Satyalencana 10 Tahun. Tahun 2011 menerima Bakti Koperasi dari Presiden RI sebagai Rektor IKOPIN. Tahun 2012 mendapat Satya Lencana Pembangunan bidang Perkoperasian dari Presiden RI. Tahun 2013 Satyalencana 20 Tahun dari Presiden RI.

PENDAHULUAN

•  Sistem perekonomian nasional pada dasarnya adalah cara pandang dan keyakinan suatu bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. •  Pemerintah hadir dalam setiap permasalahan dan

kesejahteraan bangsa, namun tidak menjadi pihak yang paling menguasasi dan mendominasi. •  Perekonomian yang berazaskan kekeluargaan dan

gotong royong, serta dilaksanakan atas dasar usaha bersama. •  Bergesernya mindset bangsa secara massif. •  Momentum untuk kembali meneguhkan sistem

perekonomian nasional,

LANDASAN FILOSOFIS

(a) ekonomi “disusun…” bukan “tersusun…” tidak menyerahkan seluruhnya pada mekanime pasar,

(b) dilaksanakan sebagai usaha bersama; (c) negara yang menguasai hajat hidup orang

banyak, namun tidak menampikan peran masyarakat (swasta),

(d) kegiatan produksi dilaksanakan atas dasar pemilikan dan penilikan anggota masyarakat,

(e) modal ekonomi tidak terbatas pada modal kapital, namun juga modal intektual, modal lingkungan, modal budaya, dan modal sosial.

KEBERSAMAAN

(a) pengakuan kedaulatan rakyat dalam berekonomi,

(b) kesetaraan sebagai bagian dari perikemanusian dan perikeadilan, dan

(c) kemandirian sebagai jati diri bangsa

POSISI KOPERASI

•  Koperasi adalah merupakan penjelmaan dari sistem perekonomian yang memiliki karakter gotong royong dan kekeluargaan,

•  saat ini terjadi stigmatisasi koperasi yang berakibat tereduksinya secara substansial dalam dialektika wacana publik;

•  Tekanan yang dihadapi oleh koperasi telah menggoyahkan keseimbangan penggiat koperasi di lapangan.

•  Pada praktiknya saat ini banyak koperasi tidak lagi memiliki ruh yang diasumsikan oleh para pendiri bangsa, namun hal itu seyogyanya tidak menjadi alasan untuk melunturnya semangat kebersamaan dalam berekonomi melalui gerakan koperasi.

•  Persoalan pokoknya adalah mengembalikan ruh koperasi pada insan koperasi secara sistimatis, dan hal itu diawali dengan mendudukan koperasi di tempat yang pantas dalam sistem perekonomian kita.

LANDASAN YURIDIS

•  Secara tekstual komitmen landasan yuridis dalam sistem perekonomian kita, adalah UUD 1945, dan itu tidak bergeming.

•  Namun dalam kurun waktu 70 tahun terakhir ini, telah terjadi pergeseran dan penyesuaian makna yang berimplikasi pada implementasi kebijakan pembangunan yang diambil agak berbeda dari waktu ke waktu.

•  Pergeseran makna mulai terasa sejak masa demokrasi terpimpin diberlakukan. Diawali tahun 1955, telah terjadi pertarungan ide antara antara Widjojo Nitisastro dengan  Mr. Wilopo, yang melihat asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional dalam perspektif yang berbeda.

AMANDEMEN

•  Suatu kekeliruan yang akan dapat melumpuhkan dan mendegradasi faham “gotong royong dan kekeluargaan”, setidak-tidaknya ada upaya menyusupkan faham individualisme dan liberalisme ekonomi ke dalam Pasal 33 UUD 1945.

•  Peran negara terkoreksi secara signifikan dan sektor privat melaju dengan kencangnya, dan menemukan titik yang membahayakan saat “kebebasan kapital” beririsan dengan budaya korupsi sebagai patologis birokrasi.

•  Amandemen tersebut cenderung mendorong ekonomi politik kita mengambil posisi keberfihakan semu terhadap ekonomi akar rumput, yang lahir dari sistem nilai budaya bangsa yakni gotong royong dan kekeluargaan.

•  Sekaligus mendegradasi usaha rakyat yang tersebar dan terbentuk secara alamiah melewati sejarah yang panjang.

•  Asumsi ekonomi hasil amandemen adalah, usaha besarlah yang akan mempercepat kesejahteraan umum, dan usaha kecil yang “tidak efisien” harus didorong berdasarkan hukum alam “membesar atau mati”.

AMANDEMEN BAGI KOPERASI

•  Puncak dari kegagalan faham secara kolektif dalam memahami sistem perekonomian nasional versi amandemen, adalah dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh MK. •  Pembatalan ini mengindikasikan telah terjadi distorsi

saat menurunkan amanat UUD hasil amandemen dalam pengembangan perkoperasian nasional, hal ini dimungkinkan karena adanya bagian konstitusi yang cenderung mengundang gejala multi tafsir.

AYAT 4

•  Demokrasi ekonomi yang dipahami sebagai equal treatment sangat tidak realistik, di tengah disparitas kesejahteraan dan penguasaan faktor produksi yang timpang; hal ini akan menyebabkan semakin lebarnya jurang kehidupan dan indikasi kearah itu saat ini sudah terlihat.

•  Frase “efisiensi berkeadilan”, menampikan realitas budaya yang ditandai dengan kearifan dan keluhungan budi ketimbang parameter kuantitatif.

•  Terminologi “efisiensi” tidaklah terlalu tepat dalam menggerakan partisipasi publik secara merata di seluruh tanah air; memasukan kata “keadilan” pun tidak serta merta menghilangkan ketidakadilan struktural yang dibangun oleh terminologi itu.

AYAT 5

Berpotensi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, banyak fihak menyebut sebagai “pasal karet”, yang antara lain memungkinkan terjadinya praktik ekploitasi sumberdaya alam tidak terkendali bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

KONDISI SAAT INI

•  Kekeluargaan: Atmosfir globalisasi dengan kekuatan kapitalisasi ternyata telah membuat jurang kesejahteraan yang amat lebar, serta melemahkan kebersamaan dan azas kekeluargaan dalam artian konstruktif. •  Gotong Royong: Hubungan antara pertumbuhan

dengan kemiskinan dan ketimpangan tampak ironis. •  Kemandirian: Defisit neraca perdagangan serta

pelemahan nilai tukar mengisyaratkan bahwa ekonomi kita sudah tidak mandiri lagi.

PENUTUP

•  Kembalinya marwah kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian dalam berekonomi seyogyanya menjadi pokok soal revitalisasi koperasi.. •  Penempatan indikator kuantitatif sebagai alat ukur

keberhasilan kinerja koperasi merupakan pembiasan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian. •  Pemilihan diksi revitalisasi yang tidak tepat telah

mewarnai kinerja penyelenggara negara sebagai regulator tanpa menyentuh kebutuhan gerakan koperasi secara sub stansial.