Brunei Darussalam

1. Penguasaan Aset NegaraBrunei adalah Negara kecil di Asia Tenggara yang memiliki bentuk pemerintahan

monarki absolut Islam. Pemerintahan di Brunei dipimpin dan diatur oleh seorang Raja/Sultan. Sebagai Negara Islam, Brunei menganut sistem ekonomi liberal dimana perekonomian diatur oleh pemerintahan dan aset/kekayaan negaranya dikuasai oleh gabungan antara pihak kerajaan (dalam negeri) dan asing/swasta. Sumber daya Negara Brunei sebagian besar berasal dari penjualan/ekspor minyak dan gas alam selama kurang lebih dalam 80 tahun terakhir ini, lebih dari 50% Produk domestic bruto berasal dari minyak bumi dan gas alam. Peran pemerintah dalam memaksimalkan aset/sumber daya minyak dan gas alam yang ada membuat Brunei menjadi Negara penghasil minyak keempat terbesar di Asia Tenggara dan Negara dengan ekspor gas alam kesembilan terbesar di dunia, dengan sumur-sumur minyak itu Brunei mampu memproduksi 190 ribu minyak per hari. Namun pemerintah menyadari bahwa Brunei tidak dapat terus menggantukan pemasukan Negara hanya dengan sumber daya minyak saja, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk masa depan, seperti meningkatkan kualitas SDM, mengurangi pengangguran, memperkuat sector perbankan, dan memperkuat basis ekonomi Negara mereka diluar minyak dan gas seperti meningkatkan produksi di sector pertanian. sultan hasanal bolkiah memperlakukan pertanian persawahan baru-baru ini untuk menghidupkan dan mengembangkan masyarakat yang masih dalam kategori cukup. Potensi dari hasil sumber daya alam dan pertanian tersebut jika dikelola dengan baik maka akan meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Brunei memiliki kuasa yang lebih besar atas aset Negara daripada pihak swasta, yang terbukti efektif dan menjadikan Brunei sebagai salah satu Negara maju di Asia Tenggara.

2. Peran Swasta dalam aktivitas ekonomi NegaraBrunei yang mempunyai wilayah Negara yang tidak begitu besar dan penduduk yang

tidak begitu banyak (hanya sekitar 400 ribu jiwa) membuat pemerintahnya mengambil kebijakan yang memberikan peluang bagi swasta untuk ikut andil berpartisipasi umumnya dalam kegiatan perekonomian Negara. Dengan kekayaan minyak dan gas alam yang melimpah, tentunya akan mengundang banyak investor asing untuk berinvestasi di Brunei. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa yang memutar roda perekonomian Brunei, bukanlah penduduk asli yang bersuku bangsa Melayu. Orang Cina menguasai perdagangan dan orang Inggris menguasai sektor industri, ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan bagi pihak swasa dalam aktivitas perekonomian negara.

3. Penerapan sistem politikBrunei Darussalam merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan

merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk Monarki. Bentuk Pemerintahan Brunei adalah Monarki absolute yang berpegang teguh pada ideologi Islam. Kepala Negara Brunei di pegang oleh seorang Raja. Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke – 15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania raya dari Singapura.

Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), china dan Taiwan . Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah d Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.

4. Tingkat GDP Negara Brunei DarussalamBrunei adalah salah satu Negara maju di Asia Tenggara dengan GDP (dalam USD) mencapai $17.092 milliar dan dengan GDP per kapita (dalam USD) mencapai $ 39.355. tingkat GDP yang dihasilkan di Brunei berasal dari pertanian (0.7%), industry (sebagian besar minyak dan gas alam) (73.3%), layanan jasa (26%) dan Sekitar 3.7% tingkat pengangguran di Brunei (data tahun 2010). Besarnya tingkat GDP Brunei hingga sekarang ini masih sangat bergantung pada produksi dan ekspor minyak dan gas alam.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brunei http://www.bedb.com.bn/why_ecoverview.html