SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN … · SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN...
Transcript of SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN … · SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN...
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Oleh:
SANDHI AMUKTI BAHAR
E0012352
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
v
MOTTO
“Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani,
setya budaya pangekese dur angkara”
(Tembang Mocopat - Pucung)
“The more that you read, the more things you will know. The more that you
learn, the more places you'll go”
(Theodor Seuss Geisel)
“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I
learn”
(Benjamin Franklin)
vi
PERSEMBAHAN
Penulisan hukum (Skripsi) ini didedikasikan penulis kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan berkat, rahmat dan hidayahNya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum
(Skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan penulis dalam menjalani
kehidupan;
3. Kedua orang tua penulis, Ibu Ishartini dan Bapak Subagyo serta kakak penulis
Mas Bahar Kerti Harifi dan Mbak Dyah Prafitri Dewi yang selama ini telah
memberikan kasih sayang, doa beserta dukungan kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini;
4. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
vii
ABSTRAK
Sandhi Amukti Bahar. E0012352. 2016. SISTEM PEMIDANAAN
TERHADAP DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL. Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai sistem
pemidanaan dan delik penghinaan melalui media sosial di dalam sistem hukum
pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media
sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskripstif
dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan
dengan cara studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan
adalah pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan,yakni
kesatu, pengaturan delik penghinaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315,
Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321, sedangkan delik penghinaan
melalui media sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat
dalam Pasal 27 ayat (3). Sanksi yang dikenakan dalam delik penghinaan melalui
media sosial berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1).
Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan/atau denda. Kesimpulan kedua,
Penegakan hukum dalam delik penghinaan melaui media sosial dalam perkara
nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan
delik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu melakukan pendistribusian
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang menyinggung kota Yogyakarta.
Namun putusan hakim tersebut dirasa kurang tepat karena menjatuhkan sanksi
pidana penjara kepada Terdakwa. Padahal delik yang dilakukan Terdakwa
merupakan delik ringan serta faktor yang ada di dalam kasus tersebut lebih
banyak yang bersifat meringankan Terdakwa.
Kata Kunci : Delik,Penghinaan, Media Sosial, Sistem Pemidanaan, Sanksi
viii
ABSTRACT
Sandhi Amuktibahar. E0012352. 2016. THE PENAL SYSTEM OF
DEFAMATION OFFENCETHROUGHSOCIAL MEDIA. Faculty of Law.
UniversitasSebelasMaret Surakarta.
This study aims to determine the setting of the penal system on defamation
offence through social media in the Indonesia criminal justice system and law
enforcement in the case of insult on social media in Yogyakarta District Court.
This research is a normative law. This study is prescriptive using legal
material sources, both primary and secondary legal materials. The approaches
used are legislation approach and case approach. Collection of data uses
literature study and legal material analysis technique used is deductive mindset.
According to the result of the study and discussion, it can be concluded that,
first, defamation offence has been set in the Penal Code on Article 310, Article
311, Article 315, Article 317, Article 318, Article 320, and Article 321, while the
defamation through social media is specifically regulated in the Act number 11,
year 2008 on Electronic Transaction and Information contained in Article 27
paragraph (3). Sanction imposed on defamation offence through social media is
guided by the Act number 11, year 2008 on Electronic Transaction and
Information that is contained in Article 45 Paragraph (1). Sanctions are in the
form of imprisonment and/ or fines. The second conclusion is regarding the law
enforcement in the case of defamation offence, case number:
382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. The defendant in this case has made defamation
offence stipulated in Article 27 Paragraph (3) on distributing Electronic
Informations and/or Electronic Documents that contain an insult and/or
defamation offending the city of Yogyakata. However, Judge decision is deemed
inappropriate for imposing imprisonment on the defendant. For the offence
commited is considered as mild offence and considering many factors that are
present in this case ease the defendant.
Key Word : Offence, Defamation, Social Media, Penal System, Sanction
ix
KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWTyang telah
melimpahkan berkat, rahmat serta karunia-Nya sehinggapenulis dimampukan
untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “SISTEM
PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA
SOSIAL”.Penulisan Hukum (Skripsi) ini disusun dan diajukan untuk melengkapi
persyaratan guna meraih derajat sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan hukum (Skripsi) ini membahas mengenai sistem pemidanaan
dan pengaturan delik penghinaan melalui media sosial sesuai dengan hukum
positif yang berlaku di Indonesia, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan
hukum positif tersebut. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum
(Skripsi) ini masihlah terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan
segala kebesaran hati akan menerima segala masukan yang dapat membuat
penulisan ini menjadi lebih baik lagi.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat
terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan
selesainya penulisan hukum (Skripsi) ini, maka penulis dengan segala kerendahan
dan ketulusan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain
sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan dosen pembimbing penulis yang
telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum
(Skripsi) ini;
2. Bapak Riska Andi Fitriono, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Penulisan
Hukum (Skripsi), yang telah memberikan bimbingan, pengarahan,
motivasi, dan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan
Hukum (Skripsi) ini;
x
3. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah
memberikan saran dan nasehat kepada penulis;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan fasilitas bagi penulis
selama penulis melaksanakan studi di Universitas Sebelas Maret
Surakarta, yang mana ilmu tersebut dapat Penulis gunakan sebagai acuan
dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
6. Keluarga penulis, IbuIshartini danBapakSubagyo, serta kakak
penulisBahar Kerti Harifi dan Dyah Prafitri Dewiyang selama ini telah
memberikan kasih sayang, doa, memotivasi, serta dukungan moril maupun
materiil kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi)
ini;
7. Teman-teman Gerimis, Evan, Rio, Raden, Ferry, Indra, Reza, Bakhir,
Satrio, Berthon, Roni, Otniel, Arinto, Adit, Pramudito dan Dito yang
selalu bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun kuliah di UNS dan mau
menjadi sahabat penulis serta mendukung dan menyemangati penulis
untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
8. Teman-teman KKN Fatukoto, Mas In, Anes, Fani, Ken, Paskah, Ampri,
Naila, Putri, Rico, Mala, Gedis, Mbak Flo, Bang Son, Fransi, Rian, Tito,
Muti, Hani, Rowena, Hera, Iva, Zulfi, Denty, Akbar, Laode, Marien,
Fathin, dan Vina yang selalu membantu dan menyemangati penulis
sehingga penulisan hukum (Skripsi) ini bisa selesai;
9. Sahabat seperjuangan,Rifky, Narulita, dan Tania yang selalu memberikan
dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis baik dalam waktu susah
maupun senang dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini,
terimakasih atas doa, waktu dan kebersamaannya;
10. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
angkatan 2012, terimakasih atas persahabatan yang selama ini telah
terjalin dan dukungan motivasi dari teman-teman.
xi
Demikianpenulis ucapkan terimakasih, semoga Penulisan Hukum (Skripsi)
ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada
khususnya serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-
pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis berikutnya.
Surakarta,06 Oktober2016
Penulis
Sandhi Amukti Bahar
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................. iv
HALAMAN MOTTO ............................................................................. v
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................... vi
ABSTRAK ............................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ............................................................................. ix
DAFTAR ISI ........................................................................................... xii
DAFTAR BAGAN .................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL .................................................................................. xv
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah........................................................ 1
B. Perumusan Masalah .............................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ................................................................. 6
E. Metode Penelitian .................................................................. 7
F. Sistematika Penulisan Hukum............................................... 11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 14
A. Kerangka Teori ..................................................................... 14
1. Sistem Pemidanaan dalam Peraturan Hukum Pidana ...... 14
2. Perkembangan Media Sosial dalam Era Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik ......................................................... 17
3. Tindak Pidana yang Timbul Akibat Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.................................. 22
xiii
4. Delik PenghinaanSebagai Penyimpangan Penggunaan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.................................. 26
B. Kerangka Berfikir .................................................................. 35
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................... 37
A. Pengaturan Delik Penghinaan Melalui Media Sosial Berdasarkan
Sistem Hukum Pidana Indonesia........................................... 37
1. Pengaturan Delik Penghinaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ................................... 37
2. Peraturan Delik Penghinaan Melalui Media Sosial Berdasakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ......................................................... 46
3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penghinaan Melalui
Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE)
........................................................... .............................. 53
4. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Delik Penghinaan Melalui
Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ......... 57
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk........ 63
1. Kasus Posisi .............................................................. 63
2. Identitas Terdakwa.................................................... 65
3. Dakwaan Penuntut Umum......................................... 65
4. Putusan Sela.............................................................. 66
5. Analisis dan Pertimbangan PutusanPengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk ..... 66
BAB IV: PENUTUP ............................................................................ 81
1. Simpulan .................................................................. 81
2. Saran ......................................................................... 82
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 83
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran .................................................. 35
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.0 Perbandingan Sanksi dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik................................................................................ 61
Tabel 2.0 Perbandingan Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Putusan dan
Analisis................................................................................... 76