Sistem Pemerintahan Pendidikan Kewarganegaraan XII SMA
-
Upload
fembi-rekrisna-grandea-putra -
Category
Education
-
view
14.701 -
download
7
description
Transcript of Sistem Pemerintahan Pendidikan Kewarganegaraan XII SMA
Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD)
Standar Kompetensi
:2.
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem
pemerinta-han di berbagai negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.
Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagai negara.
(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :
Menjelaskan pengertian pemerintahan. Menguraikan berbagai bentuk
pemerintahan. Mendeskripsikan berbagai sistem
pemerintahan. Menganalisis sistem pemerintahan di
beberapa negara.
Pengertian Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerinta-han di Beberapa Negara
Amerika Serikat
Inggris
Republik Rakyat Cina
1.Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
a.Pengertian Pemerintahan
1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)
3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.
Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,
merupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.
Lanjutan ………….
Pola penyelenggaraan pemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :
1.Proses koordinasi (coordinating),
2.Pengendalian (steering),
3.Pemengaruhan (influencing), dan
4.Penyeimbangan (balancing).
b.Bentuk Pemerintahan
Bentuk Pemerintahan Klasik
Ajaran Plato (429 - 347SM) Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, Tirani.
Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi.
Ajaran Polybios (204-122 SM)
Lanjutan ………….
MONARKI
TIRANI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
DEMOKRASI
OKHLOKRASI
SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS
Lanjutan ………….
BENTUK PEMERINTAH
ANREPUBLIKMONARKI
Absolut
Konstitusional
Parlementer
Absolut
Konstitusional
Parlementer
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-tanyaan sebagai berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
No Tokoh Uraian Singkat
1. Utrecht.......................................................................
2. Offe.......................................................................
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................
Lanjutan ………….
2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Timokrasi Oligarkhi
...........................................
.............................................................................................
a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................b. Kelompok sasaran : .................................................................
3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi monarkhi konstitusional ! ...........................................................................................................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik Parlementer di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Lanjutan ………….
c.Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen
sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri
terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus
memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari
parlemen.
Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
Lanjutan ………….
Sistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias
Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan
(Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and
Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah
pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial1.Penyelenggara negara berada di tangan
presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
2.Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3.Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4.Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
5.Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan.
6.Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan
presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1.Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2.Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).
3.Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.
Lanjutan ………….
Lanjutan ………….
Model Sistem Pemerintahan Lain :Sistem Pemerintahan Referendum
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir,
2. Referendum Fakultatif,
3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :a. Satu Kamar b. Dua Kamar
Federalisme Kebangsawanan
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua !
3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential !
4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-rintahan parlementer !
5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss !
6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !
d.Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES
BADANPERWAKILAN
SENAT
MAHKAMAH AGUNG
(YUDIKATIF)
PRESIDEN(EKSEKUTIF)
PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUMTETAP
R A K Y A T P E M I L I H
Keterangan : : Checking Power With Power
Sistem Pemerintahan Inggris
Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).
PERDANA MENTERIDEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan Umum
Artikulasi Kepentingan
P E M I L I H
Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina
KetuaKonferensi Negara
Tertinggi Dewan Pertahanan
Nasional
Dewan Negara : Perdana Menteri15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-
menteri, dan Kepala-Kepala Komisi49 Kementerian dan
Komisi
Komisi Tetap
Konggres Rakyat Nasional
Mahkamah Rakyat
Tertinggi
Kejaksaan Rakyat
Tertinggi
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung
Dewan-Dewan RakyatKonggres-konggres
RakyatPengadilan-PengadilanR
akyat Tertinggi
Kejaksaan Rakyat
Daerah-daerah Istimewa dan chou
otonom
Pengadilan-Pengadilan
Rakyat Menengah
Kejaksaan Rakyat
Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan
Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan
Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca
dan Menulis.Langkah-langkah :1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.5. Buatlah kesimpulan bersama.6. Penutup.
Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.
(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945.
Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.
Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain.
Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.
Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
Struktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1.Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
2.Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.
3.Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA
Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DPD DPR
MPR KEHAKIMAN
BPK
PRESIDEN
WAPRES MK MA KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara.
Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
Lanjutan ………….
3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
4
1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945 !
2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945 dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia !
3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tugasnya masing-masing !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !
5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia !
2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain
a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain
Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.
Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
Faktor Sejarah
No Negara Induk
Negara Dalam Hubungan Sejarah
Sistem Pemerintaha
n
1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain.
Parlementer
2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain.
Parlementer
3. Rusia/ Uni Soviet
Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain.
Presidensial
4. Amerika Serikat
Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain.
Presidensial
5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain.
Presidensial
Faktor Ideologi
Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara.
Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.
No
Negara Induk
Dalam Hubungan Ideologi
Sistem Pemerintahan
1. Amerika Serikat
(Liberal)
Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll.
Presidensial atau Parlementer
dengan lebih satu parti
2. Uni Soviet (Komunis)
Albania, Rumania, Cekoslo-vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll.
Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain
Negara-negara lain
Prancis Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung
oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7
tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa
darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif,
presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun
tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.
Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.
Lanjutan ………….
Negara-negara lain
India
1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government.
4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
5
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
Penjelasan : .......................................................................................................................
No Contoh Negara Uraian Singkat
1.
2.
2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Lanjutan ………….
a. Demokrasi konstitusional : ................................................................b. Presidensial kabinet : .........................................................................
3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
Parlemen Senat
...................................................
...................................................
....
.................................................
.................................................
....
Lanjutan ………….
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias politika Mostesqueu secara murni ! ...................................................................................................................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
..................................................
..................................................
......
..................................................
...
................................................
................................................
....
................................................
..
3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli
terhadap penyelenggaraan negara :1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyat2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintah3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang
bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak
4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional
5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of changes”.
SOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem pemerintahan” !
2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan !
3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan Brunai Darussalam !
4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam penerapan sistem pemerintahan parlementer !
5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !
Lanjutan ……………….
6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !
7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil .... !
8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !
9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara lain dan berikan contohnya !
10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut pengamatan anda !
TUGAS DAN DISKUSI
1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut ini !a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia
tahun 1950 – 1959.
b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama, orde baru dan era reformasi.
c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarki palementer.
d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.
2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
INQUIRIIsilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !
No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
1. Politik ........................................................................................
..........................................
..........................................
2. Ekonomi ......................................................................................
..........................................
..........................................
3. Sosial dan Budaya
...........................................
...............................................................................................................................
4. Hukum ......................................................................................
..........................................
..........................................
5. Pertahan dan
Kemanan
...........................................
...............................................................................................................................
1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?
2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?
3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara tersebut !
4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di Indonesia akan dijadikan model ?
5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia ?
Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat, tanggapan atau analisa anda !
6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara dengan baik ?
7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :a. Kerukunan hidup antar umat beragama !b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara !c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !
Lanjutan ……………….