Sistem NasionalPenanggulangan Bencana

Menuju upaya penanggulanganbencana yang tepat di Indonesia berdasarkan UU 24 Tahun 2007

Sistem Penanggulangan Bencana

� adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata-kerja danmekanisme serta pendanaan dalampenanggulangan bencana, yang ditetapkan dalam pedoman atauperaturan dan perundangan.

Sistem Penanggulangan Bencana

Terdiri atas komponen:� Hukum, Peraturan dan Perundangan� Kelembagaan� Perencanaan� Penyelenggaraan PB� Pengelolaan Sumberdaya� Pendanaan

Sistem Peraturan dan Perundangan� Nasional:

� Undang-undang No. 24/2007 � Peraturan Pemerintah

� Peran Lembaga Usaha dan Internasional� Rehabilitasi� Rekonstruksi� Kemudahan akses� Pendanaan� Bantuan

� Peraturan Presiden� Penentuan Status dan Tingkatan Bencana� Pembentukan BNPB� Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (NDM Plan)� Prosedur Tetap Kedaruratan (National Response Plan)

� Daerah� Peraturan Daerah

� Penanggulangan Bencana di Daerah� Pembentukan BPBD

� Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota� Rencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan)� Prosedur Tetap Kedaruratan Daerah (Disaster Response Plan)

Kelembagaan

� Pembentukan BNPB dan BPBD� Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan

tanggung-jawab: � unsur Pengarah� unsur Pelaksana

� Hubungan dan tata-kerja BNPB dan BPBD:� horisontal dgn lembaga lain� vertikal� koordinasi� komando

Kelembagaan

KepalaBNPB

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

Pejabat Pemerintah

Masyarakat Profesional

Merupakan KewenanganPemerintah, terdiri atas:

Tenaga Profesional dan Ahli

Unsur Pengarah

Unsur Pengarah

Pejabat Pemerintah Masyarakat Profesional

Akademisi

Masyarakat Sipil

Lembaga Usaha

Media Masa

Perencanaan/Keuangan

Kerjasama/Luar Negeri

Dalam Negeri

Unsur Teknis

Unsur Teknis

Unsur PelaksanaKepala BNPB

DeputiI

DeputiII

DeputiIII

DeputiIV

DeputiV

DeputiVI

Sekretaris Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Penyelenggaraan PB� Tahapan:

� Pra bencana� Tanggap darurat� Pasca bencana

� Kegiatan:� Perencanaan� Pencegahan� Mitigasi� Kesiapsiagaan� Tanggap Darurat� Rehabilitasi� Rekonstruksi

� Penyelenggara:� Pemerintah� Lembaga Usaha� Lembaga

Internasional� Lembaga Masyarakat

Sipil� Akademisi� Media Massa

Penyelenggaraan PB

Penyelenggaraan

Prabencana

Saat TanggapDarurat

Pascabencana

Situasi TidakAdaBencana

Situasi TerdapatPotensi Bencana

�Perencanaan�Pencegahan�Pengurangan Risiko�Pendidikan�Pelatihan�Penelitian�Penaatan Tata Ruang

�Mitigasi�Peringatan Dini�Kesiapsiagaan

�Kajian Cepat�Status Keadaan Darurat�Penyelamatan & Evakuasi�Pemenuhan Kebutuhan Dasar�Perlindungan�Pemulihan

Rehabilitasi

Rekonstruksi

�Prasarana dan Sarana�Sosial�Ekonomi�Kesehatan�Kamtib�Lingkungan

Perencanaan PB

� Pemaduan PB dalam PerencanaanPembangunan (Nasional / Daerah)� PB dalam RPJP (D), RPJM (D) dan RKP (D)� Penyusunan RAN-PRB dan RAD-PRB

� Perencanaan PB� Pembuatan Rencana PB (DM Plan)� Rencana Kesiapan (Preparedness Plan)� Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)� Rencana Operasi (Operation Plan)� Rencana Pemulihan (Recovery Plan)

Pendidikan dan Pelatihan

� Memasukkan pendidikan kebencanaandalam kurikulum sekolah.

� Membuka program pendidikan“disaster management” di perguruan tinggi.

� Menyusun standar modul pelatihanmanajemen bencana.

� Melakukan pelatihan manajer dan teknispenanggulangan bencana.

� Mencetak tenaga profesional dan ahli PB

Matriks Penyelenggaraan

dst nya

XXXXXXPerlindungan

XXXPenyelamatan

XXXXXXPelatihan

XXPeringatan Dini

XXXPencegahan

XPerencanaan PB

dstLSM TNI PMISARPUSosBMGBNPBKegiatan

Pendanaan

� Dana DIPA (APBN/APBD)� Untuk mendukung kegiatan rutin dan

operasional lembaga

� Dana Siap Pakai (on call)� Untuk bantuan kemanusiaan (relief)

pada saat terjadi bencana

� Dana yang bersumber darimasyarakat

Pengelolaan Bantuan� Pengelolaan Bantuan meliputi:

� Perencanaan� Penggunaan� Pemeliharaan� Pemantauan� Pengevaluasian

� Jenis bantuan berupa:� Barang� Jasa Uang

� Sumber bantuan:� Nasional� Internasional

� Tata-cara yang harus diatur:� Pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan� Pemberian dan besarnya bantuan

Tugas yg harus dilakukan:

� Mengidentifikasi semua unsur PB, menentukan dan merumuskan kaitanmasing-masing unsur dalam satukomponen.

� Mengaitkan masing-masingkomponen dalam satu sistem yg utuh

� Menuangkan keseluruhan sistem PB dalam bentuk legislasi (PP atauPerpres)

Sistem PB

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA(UU No. 24/2007)

Penutup

� Peran Perguruan Tinggi dalam PB:� Mencetak tenaga profesional / ahli dalam

Penanggulangan Bencana� Menyusun kurikulum pendidikan dan

pelatihan� Melakukan Pelatihan

� Terlibat aktif sebagai unsur Pengarahdalam Badan PB (nasional/daerah)

� Terlibat aktif dalam penelitian danpengkajian tentang kebencanaan.

Sekian dan Terima kasih

striutomo@bakornaspb. go.id