SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
description
Transcript of SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERAKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Pasal 63 Point (O) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
UU 32 tahun 2009 tentang PPLH
LATAR BELAKANG
• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:• teguran tertulis;• paksaan pemerintah;• pembekuan izin lingkungan; atau• pencabutan izin lingkungan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
1
2
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
KONDISI SAAT INI
FAKTA
80 % PERIZINAN BERADA DI DAERAH !
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI
SIPIL pada INDUSTRI
SIPIL pada INDUSTRI
BLH Prov
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
PPE SUMATERA
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
KLH
PPE SUMATERA
PPE KALIMANTAN
PPE SUMA
PPE BALI NUSRA
PPE JAWA
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
PPE PAPUA
KLH
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN (SIPIL)
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN (SIPIL)
Konsentrasi Parameter Limbah Cair (mg/l);
Debit Air Limbah (m3/bln); Jumlah Bahan Baku yang
diolah (m3/bln).
PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN
INFORMASI DARI PELAPORAN
IZIN LINGKUNGAN
HALAMAN OUTPUT GRAFIK
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN (SIPIL)
HASIL ANALISIS
• Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu;
• Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola;• Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan
Pengelolaan LH;• Beban Pencemaran terhadap lingkungan;• Trend dan lokasi sumber pencemar;• Evaluasi pelaksanaan RKL-RPL;• dll.
Berdasarkan salah satu parameter : Daya Tampung Sungai 0,57 Ton/Jam atau
13.680 Kg/hari; Beban Pencemaran Sungai 0,84 Ton/Jam atau
20.160 Kg/hari;
Kelebihan Beban Pencemaran 0,27 Ton/Jam atau 6.840 Kg/Hari;
SIPIL TERHADAPANALISIS BEBAN PENCEMARAN
INDUSTRI
PEMANFAATAN SIPIL : Efektifitas Pemda dalam
Pemantauan Pasif dan Aktif thd Industri
Bahan pembinaan & pengawasan; Data pendukung kajian Daya Tampung
dan Daya Dukung; Bahan pengambilan kebijakan.
KESIMPULAN
TERIMA KASIHhttp://ppesumatera.menlh.go.id/sipil
Kalo tidak kita, siapa lagi….Kalo tidak sekarang, kapan lagi…..