Sistem HukumSistem Hukum1. Pengertian Pengertian SSistemistem

SistemSistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecilseterusnya sampai pada bagian yang terkecilunsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:

○ Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian.○ Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung.○ Kesatuan yang terintegrasi.Kesatuan yang terintegrasi.○ Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu.○ Interaksi antar sistem membentuk sistem lain Interaksi antar sistem membentuk sistem lain

yang lebih besar.yang lebih besar.

2.2. Pengertian HukumPengertian Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Prof. Van Prof. Van ApeldoornApeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli:hukum menurut para ahli:

Prof. Mr. E.M. MeyersProf. Mr. E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.

Drs. E. Utrecht, S.H.Drs. E. Utrecht, S.H.

hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

S.M. Amin, S.H.S.M. Amin, S.H.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.dan pergaulan manusia.

J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H.Sastropranoto S.H.

Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa, Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang hukum, maka Dari beberapa pengertian tentang hukum, maka dapat disimpulkan hukum mengandung 4 dapat disimpulkan hukum mengandung 4 unsur :unsur :– Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia

dalam masyarakatdalam masyarakat– Bersifat memaksaBersifat memaksa– Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukumSanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum– Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenangDibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang

Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:– Adanya perintah dan/atau laranganAdanya perintah dan/atau larangan– Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap

orangorang

3.3. Pengertian Sistem HukumPengertian Sistem Hukum

Dari pengertian sistem dan hukum maka Dari pengertian sistem dan hukum maka dapat diartikan bahwadapat diartikan bahwa : :

Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang yang berlaku pada suatu negara tertentu yang di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.

Asas dan Tujuan HukumAsas dan Tujuan Hukum1.1. Asas HukumAsas Hukum

Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :Asas hukum terdiri dari dua, yaitu : Asas Hukum UmumAsas Hukum Umum

adalah asas yang berhubungan dengan adalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukumkeseluruhan bidang hukum

ScholtenScholten mengemukakan mengemukakan adanya lima asas hukum adanya lima asas hukum umum yang berlakuumum yang berlaku universal pada sistem hukum. universal pada sistem hukum. Asas tersebutAsas tersebut adalah Asas Kepribadian, asas adalah Asas Kepribadian, asas perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.asas pemisahan antara baik dan buruk.

Asas Hukum KhususAsas Hukum Khususadalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentutertentu

2.2. Tujuan HukumTujuan HukumTujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan masyarakat.keadilan masyarakat.

Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah : Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada

rakyatnyarakyatnya Untuk mencapai keadilan dan ketertibanUntuk mencapai keadilan dan ketertiban Mengatur pergaulan hidup manusia secara damaiMengatur pergaulan hidup manusia secara damai Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam

pergaulan masyarakatpergaulan masyarakat

Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :• Hukum Sebagai pelindungHukum Sebagai pelindung• Hukum sebagai keadilanHukum sebagai keadilan• Hukum sebagai pembangunanHukum sebagai pembangunan

Sumber HukumSumber Hukum

Sumber hukumSumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber Hukum dibedakan menjadi :Sumber Hukum dibedakan menjadi :Sumber Hukum Material (welborn)Sumber Hukum Material (welborn)

adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu materi (jiwa) hukummateri (jiwa) hukum

Sumber Hukum Formal (kenborn)Sumber Hukum Formal (kenborn)

adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendirimenentukan berlakunya hukum itu sendiri

Macam-macam Macam-macam SSumber umber HHukum ukum FFormal :ormal : Undang-undangUndang-undang

undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :

1.1. Undang-undang dalam arti materialUndang-undang dalam arti material

2.2. Undang-undang dalam arti formalUndang-undang dalam arti formal Kebiasaan (hukum tidak tertuli)Kebiasaan (hukum tidak tertuli) YuriprudensiYuriprudensi TraktatTraktat

Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :

1.1. Traktat bilateralTraktat bilateral : Perjanjian yang dibuat oleh 2 : Perjanjian yang dibuat oleh 2 negara negara

2.2. Traktat multilateralTraktat multilateral : Perjanjian yang dibuat oleh lebih : Perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara dari 2 negara

DoktrinDoktrin

Penggolongan HukumPenggolongan Hukum• Berdasarkan wujudnyaBerdasarkan wujudnya

1.1. Hukum tertulisHukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui , yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.peraturan negara.

2.2. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup , yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).(hukum adat).

• Berdasarkan ruang atau wilayah Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunyaberlakunya

1.1. Hukum lokalHukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di , yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu.daerah tertentu.

2.2. Hukum nasionalHukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara , yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu.tertentu.

3.3. Hukum internasionalHukum internasional, yaituhukum yang mengatur , yaituhukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.hubungan antara dua negara atau lebih.

Berdasarkan waktunyaBerdasarkan waktunya1.1. Hukum yang berlaku saat iniHukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). (ius constitutum).

2.2. Hukum yang berlakuHukum yang berlaku pada waktupada waktu yang akan datangyang akan datang (ius constituendum).(ius constituendum).

3.3. Hukum antar waktuHukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur , yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

Berdasarkan pribadi yang diaturnyaBerdasarkan pribadi yang diaturnya1.1. Hukum satu golonganHukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur , yaitu hukum yang mengatur

dan berlaku bagi golongan tertentu saja.dan berlaku bagi golongan tertentu saja.

2.2. Hukum semua golonganHukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur , yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.dan berlaku bagi semua golongan.

3.3. Hukum antar golonganHukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur , yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.pada hukum yang berbeda.

• Berdasarkan isinyaBerdasarkan isinya1.1. Hukum publikHukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan , yaitu hukum yang mengatur hubungan

antara warga negara dan negara yang menyangkut antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum.kepentingan umum.

Dalam arti formal, hukum publik mencakup :Dalam arti formal, hukum publik mencakup :

Hukum tata negara, hukum administrasi negara,Hukum tata negara, hukum administrasi negara,

hukuim pidana, dan hukum acara.hukuim pidana, dan hukum acara.

2.2. Hukum privat (hukum perdata)Hukum privat (hukum perdata), yaitu hukum yang , yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan.mengatur kepentingan orang-perorangan.

Dalam arti luas, hukum privat mencakup :Dalam arti luas, hukum privat mencakup :

Hukum dagang dan hukum adat.Hukum dagang dan hukum adat.

Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :• Hukum peroranganHukum perorangan• Hukum keluargaHukum keluarga• Hukum kekayaanHukum kekayaan• Hukum warisHukum waris

• Berdasarkan tugas dan fungsinyaBerdasarkan tugas dan fungsinya1.1. Hukum material,Hukum material,

yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.

2.2. Hukum formal (acara),Hukum formal (acara),

yaitu hukum yang berisi tentang tata carayaitu hukum yang berisi tentang tata cara

melaksanakan dan mempertahankan hukum material.melaksanakan dan mempertahankan hukum material.

• Berdasarkan sifatnyaBerdasarkan sifatnya1.1. Hukum yang memaksa,Hukum yang memaksa,

Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapunYaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun

harus di taati.harus di taati.

2.2. Hukum yang mengatur,Hukum yang mengatur,

Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihakYaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak

tertentu telah membuat sendiritertentu telah membuat sendiri

• Secara umum hukum dapat di bagi dalam Secara umum hukum dapat di bagi dalam berbagai bidangberbagai bidang

1.1. Hukum perdataHukum perdata

2.2. Hukum publikHukum publik

3.3. Hukum pidanaHukum pidana

4.4. Hukum acaraHukum acara

1.1. Hukum PerdataHukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli rumah/kendaraanrumah/kendaraan

2. Hukum Publik2. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan subjek hukum dengan antara hubungan subjek hukum dengan pemerintah atau hukum publik adalah hukum pemerintah atau hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat.yang mengatur kepentingan masyarakat.

3. Hukum Pidana3. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi yang berakibat diterapkannya hukuman bagi yang melakukannya sesuai yang diterapkan undang-melakukannya sesuai yang diterapkan undang-undang pidana. undang pidana.

• 4. Hukum acaraHukum acara

Hukum acara merupakan ketentuan yaang Hukum acara merupakan ketentuan yaang mengatur bagaimana cara agar hukum mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan itu terwujud atau dapat diterapkan kepada subyek kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Untuk menegakkan yang memenuhi perbuatannya. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana,pidana, untukuntuk hukum perdata maka ada hukum acara hukum perdata maka ada hukum acara perdataperdata..

5.5.Hukum InternasionalHukum Internasional

Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan yang lain secara antar negara satu dengan yang lain secara internasional yang mengandung duainternasional yang mengandung dua

pengertian dalam arti sempit dan luas.

a. Dalam arti sempit meliputi: hukum publik internasional saja.

b. Dalam arti luas meliputi: hukum publik internasional dan hukum

perdata internasional.

Sanksi Hukum

Pada setiap negara yang menerapkan

Supremasi hukum harus memberi sanksi pada pelanggar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berikut ini adalah macam-macam sanksi pidana sesuai pasal 10 KUHP:

a. Hukuman pokok yang terdiri dari :

1. Hukuman mati

2. Hukuman penjara yang terdiri dari:

• Hukuman seumur hidupHukuman seumur hidup• Hukuman sementara waktu (setingginya 20 Hukuman sementara waktu (setingginya 20

tahun dan sekurangnya 1 tahun)tahun dan sekurangnya 1 tahun)

3. hukuman kurungan ( setingginya 1 3. hukuman kurungan ( setingginya 1 tahun tahun dan sekurangnya 1 hari )dan sekurangnya 1 hari )

b. Hukuman tambahanb. Hukuman tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Perampasan ( penyitaan ) Barang-2. Perampasan ( penyitaan ) Barang- barang barang tertentu.tertentu.

3. Menunggu keputusan hakim.3. Menunggu keputusan hakim.

6. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum . Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum PerdataPerdata

a. Hukum Pidanaa. Hukum Pidana

Pelanggaran terhadap norma hukum pada Pelanggaran terhadap norma hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi.setelah menerima berkas polisi.

b. Hukum Perdatab. Hukum Perdata

Pelanggaran terhadap norma hukum perdata Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.

7.Peradilan Nasional7.Peradilan Nasional

Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004 Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan guna menegakkan menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun Berdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan 2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya oleh MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai berikut:sebagai berikut:

Peradilan UmumPeradilan Umum Peradilan AgamaPeradilan Agama Peradilan MiliterPeradilan Militer Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara Oleh MKOleh MK

• Macam-macam Peradilan NasionalMacam-macam Peradilan Nasional

1.1. Pengadilan NegeriPengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah sebuah Pengadilan Negeri adalah sebuah pengadilan umum yang sehari-hari pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengadilan Umum adalah salah penduduk. Pengadilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakya pencari keadilan pada umumnya.rakya pencari keadilan pada umumnya.

2. Pengadilan AgamaPengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam seperti nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dan lain-lain.