ThemeGallery PowerTemplate

BUKU IISISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL1Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Wilayah III11RUANG LINGKUPDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH2KEBIJAKAN AKUNTANSI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

AKUNTANSI PADA SKPD, PPKD DAN KONSOLIDASIBUKU II2KEBIJAKAN AKUNTANSIKebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar, yang dipilih oleh suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH3TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSISebagai acuan penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang terjadi terkait dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada;(digunakan PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi utk menyusun LKPD)Sebagai acuan pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah; danDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH4KEBIJAKAN AKUNTANSIKebijakan Akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode (SAP PP 71/2010 No. 10 Paragraf 24)

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat 31 Mei 2014

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH5SISTEMATIKA PENYAJIAN DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI6DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAHA. Kebijakan Akuntansi Pelaporan KeuanganB. Kebijakan Akuntansi Akun 1. Kebijakan Akuntansi Aset 2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas 4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 5. Kebijakan Akuntansi Belanja 6. Kebijakan Akuntansi Transfer 7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 9. Kebijakan Akuntansi Beban 10. Kebijakan Akuntansi Lainnya

6PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHSistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH7DOKUMEN SUMBERDokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data). Contoh : Dokumen Sumber Pendapatan-LO, contohnya adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Pendapatan Asli Daerah dan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH8PENCATATAN TRANSAKSIProses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan dokumen sumbernya. Buku Jurnal yang diselenggarakan antara lain Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal Penyesuaian, Buku Jurnal Penutup DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH9PENCATATAN TRANSAKSIPencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO sebelum kas diterima.2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO pada saat bersamaan dengan penerimaan kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO setelah penerimaan kas

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH10PENCATATAN TRANSAKSIPencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum pengeluaran kas.2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban pada saat bersamaan dengan pengeluaran kas 3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan Beban setelah pengeluaran kas

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH11PROSES KEUANGAN POKOKDOKUMENCATATANLAPORANDEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH12JENIS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHSP2DSKP DAERAHSTSTAGIHANBukti Penerimaan KasBukti Pengeluaran KasBukti Memorial / Pengakuan AkrualJurnal Penerimaan Kas (LRA&Akrual)Jurnal Pengeluaran Kas (LRA&Akrual)Jurnal Memorial (Akrual)Buku PembantuBuku JurnalBuku BesarLaporan KeuanganLRALPSALLOLPENERACALAKCALKKebijakan AkuntansiKumpulan Akun(Ringkasan dan Rincian)Kertas KerjaAKUNTANSI SKPDAkuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD sebagai entitas Akuntansi.

Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH13CONTOH TRANSAKSI Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Pajak-LOPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan Pajak-LO antara lain:Bendahara PenerimaanPPK SKPDKepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan DaerahWajib PajakBukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan Pajak-LO antara lain: surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), Bukti memorial; bukti transaksi penerimaan kas.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH14LAPORAN KEUANGAN SKPD1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO);4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH15AKUNTANSI PPKDAkuntansi yang diselenggarakan oleh PPKDSistem akuntansi pada PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH16CONTOH TRANSAKSI Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LOPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan DAK-LO antara lain Kementerian Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas Daerah Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan DAK-LO antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun); Nota kredit dari Bank

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH17Harus dihubungkan menurut permendagri 64 tahun 2013, Modul dagri dan Manual BPKP17LAPORAN KEUANGAN PPKD1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO);4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH18AKUNTANSI KONSOLIDASIMenggambarkan proses penggabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dan laporan keuangan entitas akuntansi PPKD. Laporan keuangan yang digabung meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH19SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHLKPDEP PEMDAAKUNTANSI KONSOLIDASIPENGGABUNGAN PD PPKDKEPALA DAERAHBLUD sbg EPLAP KEU SKPD EA SKPD

LAP KEU BLUD EA BLUD

LAP KEU SKPD EA SKPD

LAP KEU PPKD EA PPKD

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH20PROSEDUR PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PPKDPenyusunan: Neraca Awal PemdaNeraca Akhir PemdaLaporan Realisasi Anggaran PemdaLaporan Operasional PemdaLaporan Perubahan Ekuitas PemdaLaporan Arus Kas PemdaLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH21LAPORAN AKUNTANSI KONSOLIDASILaporan Realisasi Anggaran;Laporan Perubahan SAL;Laporan Operasional;Neraca;Laporan Perubahan Ekuitas;Laporan Arus Kas; danCatatan atas Laporan Keuangan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH22Terima Kasih

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH23