SIKLUS AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

A. SIKLUS AKUNTANSISiklus Akuntansi Pemerintah secara garis besar terdiri dari 3 tahapan besar yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan Anggaran.1. Perencanaan AnggaranTahap perencanaan diawali dengan satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga menjabarkan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data RKA-K/L yang sudah disetujui oleh Unit Eselon 1 Kementerian/Lembaga tersebut menjadi input pada Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation)melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menelaah data RKA-K/L. Data RKA-K/L yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan RKA-K/L dan Lampiran Nota Keuangan. Lampiran Nota Keuangan dan Himpunan RKAKL disampaikan ke DPR bersama Rancangan APBN dan RUU APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi UU APBN.Setelah UU APBN ditetapkan, Pemerintah menetapkan Pagu Alokasi Anggaran dan berdasarkan pagu tersebut tata RKAKL disesuaikan oleh Kementerian/Lembaga dan diserahkan ke DJA melalui aplikasi SAKTI. Pemerintah kemudian menyusun Kepres Rincian APBN. Atas dasar Keppres tersebut dibuatlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui aplikasi SPAN. Data DIPA tersebut diakses oleh Kementerian/Lembaga dan merupakan input bagi aplikasi SAKTI untuk proses Pelaksanaan Anggaran.2. Pelaksanaan Anggaran (Untuk SPP bersifat LS)Dengan adanya DIPA, menjadi dasar bagi satker untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Satker, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengirimkan Resume Kontrak ke KPPN. Setelah melalui proses validasi dan verifikasi, KPPN akan menerbitkan Nomor Register Supplier (NRS) dan Nomor Register Kontrak (NRK). Nomor Register Kontrak yang diperoleh dari KPPN akan diinput oleh satker ke dalam Aplikasi SAKTI.Setelah mendapat tagihan dari pihak ketiga, satker (dalam hal ini PPK) akan membuat Resume Tagihan untuk disampaikan ke KPPN. Resume Tagihan berfungsi sebagai perencanaan kas jangka pendek dan titik pengakuan beban dalam konteks akuntansi akrual.KPPN melakukan validasi,review, dan persetujuan terhadap Resume Tagihan untuk penerbitan Nomor Tagihan yang akan digunakan satker sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP yang diajukan oleh PPK kepada Petugas Penandatanganan SPM diproses menjadi SPM dan disampaikan kepada KPPN. KPPN melaksanakan review dan verifikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT).Pada saat jatuh tempo tagihan, KPPN akan menerbitkan SP2D. SP2D tersebut disampaikan secaraonlinemelalui intermediari server kepada bank yang ditunjuk. Berdasarkan SP2D tersebut, bank akan melakukan transfer dana kepada pihak ketiga.3. Pertanggungjawaban AnggaranProses pertanggungjawaban ditandai dengan siklus pembuatan laporan keuangan pemerintah yang tidak jauh beda dengan siklus akuntasi perusahaan bisnis yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penginterpretasian berupa laporan . Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Transaksi atau peristiwa keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN pada dasarnya terdiri dari transaksi penerimaan kas negara, pengeluaran kas negara, dan transaksi keuangan selain penerimaan dan pengeluaran kas Negara dalam periode tahun anggaran tertentu. Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen sumber transaksi dicatat pada buku jurnal, digolongkan ke dalam buku besar dan buku pembantu sebagai pelengkap buku besar dan alat uji silang terhadap rekening tertentu dalam Buku Besar, hingga dibuatkan Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini kemudian dilaporkan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

B. SISTEM AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (SAPP)SAPP diselenggarakan agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan. Ruang lingkup SAP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), tidak termasuk Pemerintah Daerah (yang sumber dananya dari (APBD) dan BUMN/BUMD.Tujuan SAPP :a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya.b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat.c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan.d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.Ciri-ciri Pokok SAPP yaitu basis akuntansi berbasis akrual, sistem pembukuan berpasangan berdasarkan bersamaan dasar akuntansi (aset = kewajiban + ekuitas), desentralisasi pelaksanaan akuntansi dengan pelaporan berjenjang, menggunakan bagan akun standar, dan mengacu pada SAP.SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). 1. Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Bendahara Umum NegaraSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). BUN mengelola dua macam sistem akuntansi, yaitu BUN sebagai pengelola kas dengan melaksanakan SIstem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) dan BUN sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN/pengelola transaksi BUN lainnya dengan melaksanakan Ssitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selain SiAP.SiAP dilaksanakan oleh DJPB dengan memproses dokumen sumber seperti DIPA, bukti-bukti pengeluaran Negara seperti SPP, SPM, dan yang lainnya, bukti-bukti penerimaan Negara seperti SSP, SSBP, SSBC, dan yang lainnya, serta memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang nantinya akan dibuat Laporan Keuangan..Proses SiAP dimulai dari KPPN selaku UAKBUN-Daerah dengan memproses dokumen sumber atas transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah yang akan dilaporkan ke Kanwil Ditjen PBN setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan seluruh satker di wilayah kerja KPPN. Laporan keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerja masing-masing Kanwil Ditjen PBN (UAKKBUN-Kanwil) akan dikonsolidasi dan diproses untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil yang akan diserahkan kepada Dit. PKN selaku UAPBUN-AP. Sebelum dilaporkan, dilakukan proes rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. Dit. PKN-DJPBN selaku UAKBUN-Pusat memproses transaksi penerimana dan pengeluaran BUN melalui Kantor Pusat unutk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat ke UAPBUN-AP. Laporan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat akan digabungkan oleh Dit. PKN DJPB selaku UAPBUN-AP untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP untuk disampaikan kepada DJPBN c.q. Dit APK selaku UABUN.Laporan Keuangan yang disampaikan pada SiAP berupa Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Daerah (KUN) yang disampaikan dengan periode bulanan, semesteran, dan tahunan, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan periode semesteran dan tahunan saja.Untuk pelaksanaan SABUN selain SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut hal-hal yang diproses pada masing-masing unit.

No.Jenis SistemUAPBUNApa yang diproses

1SAUPDJPUMemproses data transaksi hutang, hibah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

2SIKUBAHDJPUMenangani transaksi pengelolaan hibah

3SAIPDJKNTransaksi investasi pemerintah jangka panjang (permanen dan non permanen)

4SAPPPDJPBTransaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman

5SATDDJPKTransaksi transfer ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian

6SABSDJATransaksi keuangan BUN terkait pengelolaan belanja subsidi

7SABLDJATransaksi belanja lain-lain

8SATKBKF, DJA, DJKN, DJPBMenangani transaksi khusus, seperti pengeluaran yang berhubungan dengan Keperluan Hub. Internasional (BKP), dll.

9SAPBLDJPBMengelola laporan unit badan lainnya

Tiap sistem yang ada pada tabel diatas (tabel kolom 2) dilaksanakan oleh instansi yang dipercaya sebagai UAPBUN masing-masing sistem (tabel kolom 3) untuk memproses dokumen-dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan yang meliputi Laporan Relaisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengiriman Laporan Keuangan ini dilaksanakan dengan periode semesteran dan tahunan ke Dit. APK-DJPBN selaku UABUN dan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangai oleh masing-masing penanggung jawab laporan keuangan. Rekonsiliasi data dilakukan pihak pelaksana dengan UAPBUN AP setiap semester.Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) disusun oleh DIrektorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Ankuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN berdasarkan kosolidasian Laporan Keuangan BUN selaku Pengelola Kas (Lap. Keu. SiAP) dan Laporan Keuangan BUN sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya (Lap. Keu. SAUP, SIKUBAH, dkk). Laporan Keuangan BUN yang dihasilkan terdiri dari LAK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan kemudian akan diserahkan kepada Menteri Keuangan.

2. Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan InstansiSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. SAI terdiri dari Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan PeLaporan BMN. Kedua unit akuntansi tersebut secara rinci sebagai berikut:Tingkat OrganisasiUnit Akuntansi dan Pelaporan KeuanganUnit Akuntansi dan PeLaporan BMN

Tingkat Satuan KerjaUnit Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) termasuk SKPD yang mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPA Dekonsentrasi) dan SKPD yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan (UAKPA Tugas Pembantuan). Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) termasuk SKPD yang mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPB Dekonsentrasi) dan SKPD yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan (UAKPB Tugas Pembantuan).

Tingkat Wilayah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-W Tugas Pembantuan.Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan UAPPB-W Tugas Pembantuan

Tingkat Eselon IUnit Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)

Tingkat Kementerian Negara/ LembagaUnit Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB)

Unit-unit akuntansi dan pelaporan tingkat instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN sesuai dengan tingkat organisasinya. Proses akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan yang terdiri dari:Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (periode semester I dan tahunan)) dan Laporan BMN.Untuk meyakinkan kehandalan data atas Laporan Keuangan sebelum disususun menjadi Laporan Keuangan dan disampaikan ke stakeholder, dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. Rekonsiliasi terdiri dari dua yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.Mekanisme pelaporan SAI adalah sebagai berikut:1. Data BMN pada UAKPB digunakan oleh UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca.2. Untuk menjamin keandalan data, UAKPA dan UAKPB melakukan pencocokan data/rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dan Laporan BMN.3. Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan transaksi lainnya UAKPA menyusun Laporan Keuangan. Data Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk satuan kerja BLU rekonsiliasi data Laporan Keuangan dilakukan setiap triwulan. 4. UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK setiap semesteran dan tahunan ke KPKNL. UAKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan KPKNL setiap semester.5. KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan Keuangan pada KPPN setiap semester.6. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 7. KPKNL menyampaikan Laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan Laporan BMN tingkat kanwil DJKN.8. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. 9. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan.10. UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.11. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.12. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap semester.13. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan menyampaikan data Laporan Keuangan setiap triwulan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK. 14. UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN disertai ADK setiap semester dan tahunan. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester. 15. Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan Keuangan pada Kanwil DJPBN setiap semester.16. UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk UAPPA-W Dekonsentrasi Laporan Keuangan juga disampaikan kepada koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi yang nantinya disampaikan kepada gubernur, sedangkan UAPPA-W Tugas Pembantuan Laporan Keuangan juga disampaikan kepada koordinator UAPPA-W Tugas Pembantuan yang nantinya disampaikan kepada kepala daerah.17. UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN beserta CaLBMN dan ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester dan tahunan. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi Laporan BMN juga disampaikan kepada koordinator UAPPB-W Dekonsentrasi yang nantinya disampaikan kepada gubernur, sedangkan UAPPB-W Tugas Pembantuan Laporan BMN juga disampaikan kepada koordinator UAPPB-W Tugas Pembantuan yang nantinya disampaikan kepada kepala daerah.18. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan, semester I, dan tahunan ke Kantor Pusat DJPBN cq. Dit APK. Untuk Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK.19. Kanwil DJKN menyampikan Laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan Laporan BMN tingkat pemerintah pusat.20. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan data BMN pada UAPPB-E1 setiap semester.21. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat DJPBN cq Dit APK setiap semester.22. UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPA sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat kementerian negara atau lembaga setiap bulan, semester I, dan tahunan. 23. UAPPB-E1 menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester.24. Apabila diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/kemutakhiran data BMN dengan Kantor Pusat DJKN setiap semester.25. UAPB melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan data BMN UAPA.26. UAPA melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan DJPBN cq Dit APK setiap semester. UAPA menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan cq DJPBN cq Dit. APK setiap triwulan, semester, dan tahunan.27. UAPB menyampaikan Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan cq DJKN28. DJKN menyampaikan Laporan BMN Pemerintah Pusat ke DJPBN cq Dit. APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi Neraca Pemerintah Pusat.Catatan: Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK. Dalam hal antar tingkat unit akuntansi telah menyelenggarakan single database, penyampaian Laporan Keuangan tidak perlu disertai ADK.

3. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSATLaporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan konsolidasian untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain dua laporan tersebut, Laporan Barang Milik Negara (LBMN) juga dijadikan bahan penyusunan LKPP dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial. Laporan tersebut (selain LBMN) direviu dalam rangka meyakinkan keandalan informasi. Reviu atas Laporan Keuangan BUN dan K/L direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan atas LKPP direviu oleh BPKP. Selain dilakukan reviu, laporan keuangan yang telah disusun harus dibuatkan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa pengendalian intern telah diselenggarakan secara memadai dan laporan telah disusun sesuai SAP. Laporan yang telah direviu dan dibuatkan penyataan tanggung jawab kemudian diberikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN namun sebelum itu harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK.

5