SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... · TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA...
Transcript of SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... · TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA...
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Sarjana
S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh:
PUTRI NOOR ILMI
E0015326
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
Putri Noor Ilmi, SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG- UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin
Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin
Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data
sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik
pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari
pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya
pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.
Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan;
Investasi.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
ABSTRACT
Putri Noor Ilmi, E0015326. SYNCHRONIZATION OF REGULATION OF
MINING BUSINESS LICENSES BASED ON NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING MINERAL AND COAL MINING AND LAW NUMBER 9 OF
2015 CONCERNING SECOND AMENDMENT OF LAW NUMBER 23 OF
2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT. Faculty of Law,
Universitas Sebelas Maret
This study objective to discuss the implications of the regulation of mining
business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the
regulation of Mining Business Permits. The authority to issue mining business
licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is
owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City
Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second
Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government the
authority to issue mining business licenses is owned by the Central Government
and the Provincial Government. This research is a descriptive normative /
doctrinal legal research. This research was carried out by the law approach. The
data used are secondary data, namely statutory provisions, minister of energy and
mineral resources regulations, and mining law literature with the technique of
collecting data on documents or library materials. So that the implications of
these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of ideal
mining business permit arrangements.
Keywords: Legal Synchronization; Implications; Mining Business Licenses;
Investment.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vii
MOTTO
“Jangan tanyakan apa yang Negara telah berikan kepadamu. Tanyakan lah apa
yang telah kau berikan untuk negaramu”
(J.F. Kennedy)
“Like wildflowers, you must allow yourself to grow in all the places people
thought you never would”
(E.V)
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Atas Berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:
1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Saliyah terima kasih
atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan.
2. Kakak-kakakku, Mulyo Agus Tiyanto dan Yuliawan Dwiyanto Saputro
serta kakak-kakak iparku Sumilah dan Farida Kurniawati yang selalu
memberikan masukan, bimbingan, dan dukungan.
3. Ponakan-ponakan Anisah Devitasari, Abrar Rachmat Diansyah, Alifia
Azzahra Saputro yang selalu memberikan semangat.
4. Keluarga besar Harjo Partomo di Genderan, Tambakrejo, Tempel, dan
Marto Pawiro di Kemusuh, Banyurejo, Tempel.
5. Teman-teman KSP “Principium” Fakultas Hukum UNS yang memotivasi
untuk semakin banyak belajar.
6. Sedulur-sedulur Laboratorium Seni Teater Delik Fakultas Hukum UNS
yang telah memberikan banyak pengalaman berharga.
7. Teman-teman TA Komersil, Rahma, Intan, Bunga, Erna, Ijul, Ihsan,
Syafril yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
8. Teman-teman berkas lomba Sewindu CLDS UII 2015, BLC UI 2016,
Diponegoro Law Fair 2016, 2017, dan 2018, BLS UPH 2017, UII Law
Fair 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Rekan-rekan Program Hibah Bina Desa 2018, Bapak Muhammad
Rustamaji, Ibu Rysca Indeswari, Indirwan, Restiyani, Syafril, Rangga,
Alfian, Rara, Bagas, Ijul, dan Naim yang telah mengajarkan banyak hal.
10. Teman-teman Aerophotograph Jogja, Elang, Wahyu, Syafiq, yang telah
memberikan semangat dan dukungan.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ix
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahmin.
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan
karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak
lupa penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad
SAW yang telah membawa umat Islam kepada jalan yang Allah ridhoi.
Penulisan hukum dengan judul “Sinkronisasi Pengaturan Izin Usaha
Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah” merupakan salah satu syarat untuk mencapai
gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan hukum (skripsi) ini membahas terkait implikasi dari ketidaksinkronan
pengaturan Izin Usaha Pertambangan dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin
Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa
ketidaksinkronan pengaturan Izin Usaha Pertambangan akan berimplikasi
terhdapa kegiatan investasi di sektor pertambangan. Hal tersebut dapat
diselesaikan melalui koordinasi antara Kementrian Energi dan Sumber Daya
Mineral dengan Kementrian Dalam Negeri melalui Peraturan Bersama.
Penulisan ini dapat selesai dengan tepat pada waktunya berkat bimbingan,
saran, dan bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas
Sebelas Maret.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
x
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing
penulisan hukum yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan
dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang
telah membimbing selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
membimbing dan membagi ilmu pengetahuan.
7. Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Saliyah selaku orang tua penulis yang telah
memberikan kasih sayang, nasehat, dan dukungan.
8. Bapak dan Ibu Kantor BPN Sleman yang telah membimbing dan memberikan
arahan selama magang.
9. Teman-teman Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum
UNS yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam bidang
penulisan hukum.
10. Sedulur Laboratorium Teater Delik Fakultas Hukum UNS yang telah
mengajarkan kerja keras dan rasa saling tolong menolong.
11. Rekan-rekan Program Hibah Bina Desa 2018, Bapak Muhammad Rustamaji,
Ibu Rysca Indeswari, Indirwan, Restiyani, Syafril, Rangga, Alfian, Rara,
Bagas, Ijul, dan Naim yang telah mengajarkan banyak hal.
12. Teman-teman TA Komersil Intan, Rahma, Bunga, Erna, Ijul, Ihsan, Syafril
yang telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka.
13. Teman-teman Aerophotograph Jogja Elang, Wahyu, dan Syafiq yang telah
mengajarkan kerja keras dan pantang menyerah.
14. Teman-teman lomba Perancangan Kontrak dan Perancangan Undang-Undang
yang telah penulis ikuti, terkhusus teman-teman lomba Diponegoro Law Fair
tahun 2018 yang telah memberikan ide, masukan, saran kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu
persatu.
Dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xi
skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan
manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.
Surakarta, 30 April 2019
Penulis
Putri Noor Ilmi
E0015326
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii
SURAT PERNYATAAN .................................................................................... iv
ABSTRAK .......................................................................................................... v
ABSTRACT ......................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ........................................................................................ vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii
BAB I PENDADULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................. 9
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 10
E. Metode Penelitian ..................................................................................... 11
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................................. 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ......................................................................................... 18
1. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan ......... 18
2. Tinjauan tentang Aspek Hukum Pertambangan Mineral dan
Batubara ............................................................................................. 21
3. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah ............................................. 30
4. Teori Kepastian Hukum ..................................................................... 31
5. Teori Hukum dan Pembangunan ........................................................ 33
B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 35
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xiii
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implikasi dari Ketidaksinkronan Pengaturan Izin Usaha Pertambangan
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ............................................................................... 37
B. Upaya Sinkronisasi Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ...................................................................................................... 75
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan .................................................................................................. 85
B. Saran ......................................................................................................... 86
DAFTAR PUSTAKA