Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-
Upload
dadang-solihin -
Category
Education
-
view
747 -
download
11
description
Transcript of Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi
• Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah
• RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Kerangka Pembangunan Berkelanjutan• Tantangan RT RPJMN 2015-2019• Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019• Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif)
4dadang-solihin.blogspot.com
5dadang-solihin.blogspot.com
6dadang-solihin.blogspot.com
IMPACT
Indikator Kinerja dan Log-Frame
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
7dadang-solihin.blogspot.com
Alur Pikir Logic Model Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan menggunakan input
menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakanACTIVITIES
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam
bekerjaINPUTS
Metode Pelaksanaan
Met
ode
Pen
yusu
nan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
8dadang-solihin.blogspot.com
Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/ Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi
9dadang-solihin.blogspot.com
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program
Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
10dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
11dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
12dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
dadang-solihin.blogspot.com 13
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
ExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
MilitaryPolice
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
14dadang-solihin.blogspot.com
Troika
15dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
16dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
17dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
18dadang-solihin.blogspot.com
19 dadang-solihin.blogspot.com
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 20
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
Renstra KL Renja ‐KL
RAPBN
RKA‐KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah Pusat
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja ‐SKPD
RAPBD
RKA ‐SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 21
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
Kerangka Penyusunan RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 22
Rancangan TeknokratisRPJMN
2015‐2019
RancanganRPJMN
2015‐2019
Rancangan AkhirRPJMN
2015‐2019
Visi – Misi Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Arahan RPJPN 2005‐2025
Isu Strategis Jangka Menengah 2015‐2019 (background studies)
Evaluasi RPJMN 2010‐2014
Aspirasi Masyarakat
RPJMN :Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih ke dalam
berbagai program dan kegiatan pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 23
RPJMN 2015‐2019 :1. Prioritas Nasional2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional3. Dukungan Mekanisme Implementasi :
‐ Kerangka Regulasi‐ Kerangka Kelembagaan‐ Kerangka Pendanaan
4. Pembangunan Bidang‐bidang5. Pembangunan Wilayah
Visi – Misi Presiden terpilih
Arahan RPJPN 2005‐2025
Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 24
Bac
kgro
und
Stud
ies
Bac
kgro
und
Stud
ies
SD
AS
DM
IPTE
K*Sumber UU 17/2007 tentang
RPJPN Tahun 2005-2025
Evaluasi RPJMN 2
MASUKAN STAKEHOLDERS
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi3. Iptek4. Sarana dan
Prasarana5. Politik6. Hankam7. Hukum dan
Aparatur8. Wilayah dan
Tata Ruang9. SDA dan LH
9 Bidang:
PEMBANGUNANBERDAYA SAING,
INKLUSIF,BERKELANJUTAN &
BERKEADILAN
Pengarusutamaan
Tantangan &Kendala
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
dadang-solihin.blogspot.com 25
Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
dadang-solihin.blogspot.com 26
Aspek Ekonomi1. Struktur Ekonomi2. Pola Konsumsi dan
Produksi 3. Ketahanan Pangan4. Ketahanan Energi5. Infrastruktur/
Konektivitas
Aspek Sosial1. Pemerataan2. Kesehatan3. Pendidikan4. Keamanan 5. Perumahan6. Kependudukan
Aspek Lingkungan1. Atmosfir2. Tanah3. Pesisir dan Laut4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-2015 Development Agenda
Tata Kelola dan Pemberantasan
KorupsiLingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan
Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial
Ekonomi Hijau
Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
KerangkaPendanaan :
APBN dan Non
KerangkaRegulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB-Tertib hukum -Anti korupsi-Demokrasi-Stabilitas DN
- TranfromasiStruktur
- Resiliensi- Infrastruktur- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM- Kemiskinan - Pemerataan- Employment- BPJS
- PengelolaanSDA dan biodiv
- Kelautan- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan- SPM terpenuhi- Urbanisasi- Pelaksanaan
Desentralisasi
KerangkaKelembagaan
• MembutuhkanComprehensif reform
• Not BAU (out the box)• Prinsip berkelanjutan• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahunke depan.
27
28dadang-solihin.blogspot.com
Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030
1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan 2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA
yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia4. Ketahanan pangan, energi, dan air 5. Penyediaan infrastruktur yang memadai
dadang-solihin.blogspot.com 29
Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019
1. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan
2. Pemberantasan korupsi 3. Percepatan konsolidasi
demokrasi4. Potensi bencana alam besar
dan resiko perubahan iklim
dadang-solihin.blogspot.com 31
Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN
Sosial Budaya Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok
status ekonomi, dan antargender). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan
pengendalian penyakit Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
Ekonomi: Pemanfaatan Bonus Demografi Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi
dadang-solihin.blogspot.com 32
Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN
Polhukhankam: Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang
berkualitas. Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Wilayah dan Tata Ruang: Pengurangan kesenjangan antar wilayah Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah Peningkatan efektivitas penataan ruang
dadang-solihin.blogspot.com 33
Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN
Sarana Prasarana:
Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar
Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
SDA dan LH:
Pemantapan ketahanan pangan
Penguatan ketahanan energi dan air
Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan
Pengembangan ekonomi hijau (green economy)
Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)
dadang-solihin.blogspot.com 34
35dadang-solihin.blogspot.com
Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota.
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun.7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat.9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
dadang-solihin.blogspot.com 36
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (greensecara bertahap) dan penguasaan iptek.
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur
dan jasa (parawisata dan lainnya).4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja
yang berkualitas.5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi.4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan
nasional.5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia
dalam forum internasional.
dadang-solihin.blogspot.com 38
Mengembangkan dan MemeratakanPembangunan Daerah
1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.
5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.
6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Pertumbuhan dan Pemerataan
1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional
4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam
pembangunan infrastruktur6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur
dadang-solihin.blogspot.com 40
Meningkatkan Pengelolaan dan NilaiTambah SDA yang Berkelanjutan
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitasdan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya.
4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi.5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi.6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor
dan antarwilayah.7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Mitigasi Bencana Alam danPerubahan Iklim
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana
2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
dadang-solihin.blogspot.com 42
43dadang-solihin.blogspot.com
1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 20301. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung
oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 70003. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-
20194. Meningkatnya kualitas SDM:
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi):• APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)• APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)• APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)• APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)• APK PT/PTA : 33 % (2019)
b. Membaiknya kualitas pendidikanc. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu
(2019)dadang-solihin.blogspot.com 44
RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4PertumbuhanPDB
6 - 8 % per tahun
PDB per kapita 2013 Sktr USD 4.000
2019:Sktr USD 7.000
2025:> USD 12.000
Kemiskinan 2013 :11,47%
6 - 8 % per tahun
Pengangguran 2013:6,25%
Roadmap MITRoadmap MIT
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income TrapUSD
12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
dadang-solihin.blogspot.com 45
2. Terjaganya Swasembada Pangan• Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)
3. Ketahanan Energi• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014) 6-7 % (2019)• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan Kualitas Layanan• Rasio Elektrifikasi 100 %• Jangkauan air bersih 85%• Kelayakan jalan raya 100 %
5. Menurunnya Emisi GRK• Mendekati 26 % (2019)
dadang-solihin.blogspot.com 46
6. Menurunnya Kesenjangan• Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:
– Luar Jawa: dari 41 % (2014) menjadi 45-47 % (2019)– Jawa: dari 59 % (2014) menjadi 53-55 % (2019)
• Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: – Dari 114 Kab (2014) 39 Kab (2019)
7. Menurunnya Praktek Korupsi• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014) 6-7 % (2019)• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 47
48dadang-solihin.blogspot.com