Siklus Pengelolaan Apbd
-
Upload
gladysnieke -
Category
Documents
-
view
41 -
download
1
description
Transcript of Siklus Pengelolaan Apbd
SIKLUS PENGELOLAANSIKLUS PENGELOLAANAPBDAPBD
Disusun Oleh:Disusun Oleh:
1. Ersan Febrian
2. Gladys Nieke
3 I d Gh
1. Ersan Febrian
2. Gladys Nieke
3 I d Gh3. Indra Ghana
4. Mahesa Perdana
5. Stephanie Isvirastri
3. Indra Ghana
4. Mahesa Perdana
5. Stephanie Isvirastri
GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM
Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) merupakan rencanak t h
Belanja Daerah (APBD) merupakan rencanak t hkeuangan tahunanpemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan
keuangan tahunanpemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dandisetujui oleh DPRD danditetapkan dengan PeraturanDaerah.
disetujui oleh DPRD danditetapkan dengan PeraturanDaerah.
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
APBDAPBD
Pendapatan Belanja PembiayaanPendapatanDaerah
BelanjaDaerah
PembiayaanDaerah
OVERVIEWOVERVIEW
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uangmelalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitasdana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uangmelalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitasdana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaranp ggdan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
Dalam struktur APBD, pendapatan daerah dirinci menuruturusan pemerintah daerah organisasi kelompok jenis obyek
p ggdan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
Dalam struktur APBD, pendapatan daerah dirinci menuruturusan pemerintah daerah organisasi kelompok jenis obyekurusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis obyekdan rincian obyek pendapatan.
Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:
urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis obyekdan rincian obyek pendapatan.
Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3 L i l i P d t D h S h
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3 L i l i P d t D h S h3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
OVERVIEWOVERVIEW
L i L i Pendapatan AsliDaerah
Dana Perimbangan
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah
•Pajak Daerah•Retribusi Daerah•Hasil Pengelolaan
•Dana Bagi Hasil•Dana Alokasi
Umum
•Hibah•Dana Darurat•Dana Bagi HasilHasil Pengelolaan
KekayaanDaerah yang Dipisahkan
Umum•Dana Alokasi
Khusus
Dana Bagi HasilPajak
•Dana Penyesuaian danp
•Lain-Lain PAD yang Sah
Penyesuaian danDana OtonomiKhusus
•BantuanBantuanKeuangan
PENGELOLAAN PENDAPATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHDAERAH
Setiap SKPD yang memiliki tugas memungut dan/ataui ji
Setiap SKPD yang memiliki tugas memungut dan/ataui jimenerima pendapatan daerah wajib melaksanakan tugas
tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pelaksanaan pendapatan daerah dilakukan oleh:
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan tugastersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pelaksanaan pendapatan daerah dilakukan oleh:
Bendahara BendaharaPenerimaanPenerimaan PenerimaanPembantu
Bank KasD h
Bank L iDaerah Lainnya
OverviewOverview
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana Belanja
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana Belanja umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh daerah
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh daerah oleh daerah.
Belanja Daerah dibedakan menjadi Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung
oleh daerah.
Belanja Daerah dibedakan menjadi Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung
Jenis Belanja DaerahJenis Belanja Daerah
Belanja Tidak BelanjaBelanja TidakLangsung
BelanjaLangsung
Belanja Pegawai
Bunga Belanja Pegawai
Subsidi
Hibah
BansosBelanja Barang dan Jasa
Bansos
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan Belanja ModalBelanja tidak terduga
j
Pelaksanaan dan PenatausahaanBelanja Tidak LangsungPelaksanaan dan PenatausahaanBelanja Tidak LangsungBelanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung
PROSES PENCAIRAN DAN PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UP/GU/TUPEMBAYARAN UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASA
S
PPK SKPD
KUASABUD
SPM – UP/GU/TU
PPK - SKPDSP2D
SPP – UP/GU/TU
BENDAHARAPENGELUARAN BANK
UANGUANG
PROSES PENCAIRAN DAN PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LSPEMBAYARAN LS
PEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASA KUASAKUASA
BUDSPM
PPK - SKPD
BANK
SP2D
BENDAHARAPENGELUARAN
(SPP-LS)
BANK
UANG
PPTK PIHAK
UANG
PPTK(menyiapkan dokumen) III
Tagihan dan Laporan Kegiatan
Belanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaBelanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaNon Pihak KetigaNon Pihak Ketiga
Belanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaBelanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaNon Pihak KetigaNon Pihak Ketiga
Belanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaBelanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaNon Pihak KetigaNon Pihak Ketiga
Belanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaBelanja Langsung – Belanja Barang & JasaNon Pihak KetigaNon Pihak KetigaNon Pihak Ketiga
Belanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanBelanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan
Belanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanBelanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan
Belanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanBelanja Langsung – Belanja Dana Bunga, Subsidi Hibah Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan PembiayaanSubsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan
OverviewOverview
SetiapSetiap penerimaanpenerimaan yang yang perluperlu dibayardibayarkembalikembali dandan//atauatau pengeluaranpengeluaran yang yang akanakandit idit i k b lik b li b ikb ik dd t ht h
SetiapSetiap penerimaanpenerimaan yang yang perluperlu dibayardibayarkembalikembali dandan//atauatau pengeluaranpengeluaran yang yang akanakandit idit i k b lik b li b ikb ik dd t ht hditerimaditerima kembalikembali, , baikbaik padapada tahuntahun anggarananggaranbersangkutanbersangkutan maupunmaupun tahuntahun--tahuntahun anggarananggaranberikutnyaberikutnya yang yang dalamdalam penganggaranpenganggaran
diterimaditerima kembalikembali, , baikbaik padapada tahuntahun anggarananggaranbersangkutanbersangkutan maupunmaupun tahuntahun--tahuntahun anggarananggaranberikutnyaberikutnya yang yang dalamdalam penganggaranpenganggaranberikutnyaberikutnya, yang , yang dalamdalam penganggaranpenganggaranpemerintahpemerintah terutamaterutama dimaksudkandimaksudkan untukuntukmenutupmenutup defisitdefisit atauatau memanfaatkanmemanfaatkan surplus surplus
berikutnyaberikutnya, yang , yang dalamdalam penganggaranpenganggaranpemerintahpemerintah terutamaterutama dimaksudkandimaksudkan untukuntukmenutupmenutup defisitdefisit atauatau memanfaatkanmemanfaatkan surplus surplus pp ppanggarananggaran
pp ppanggarananggaran
AKUNTANSI PENERIMAAN AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan diakui pada saatditerima pada Rekening Kas Umum Negara
Penerimaan pembiayaan diakui pada saatditerima pada Rekening Kas Umum Negara
Akuntansi penerimaan pembiayaandilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
Akuntansi penerimaan pembiayaandilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitudengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelahdikompensasikan dengan pengel aran)
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelahdikompensasikan dengan pengel aran)dikompensasikan dengan pengeluaran)dikompensasikan dengan pengeluaran)
Alternatif Alternatif
#2 Alternatif Alternatif
#1. Penggunaan
SiLPA
#2. Penjualan kekayaan
daerah
#3. Penerimaan
pinjaman atau piutang daerahSiLPA daerah piutang daerah