Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2013 Rote Ndao · 2014. 6. 27. · Persediaan, permasalahan...
Transcript of Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2013 Rote Ndao · 2014. 6. 27. · Persediaan, permasalahan...
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT
Kabupaten Rote Ndao Masih Disclaimer
Kupang, Jumat (27 Juni 2014) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait
lainnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Bernardus Dwita Pradana, menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 pada
Kabupaten Rote Ndao di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA
2013 pada Pemerintah Kabupaten Rote Nda’o diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Rote Nda’o,
Cornelis Feoh dan Wakil Bupati, Jonas C. Lun.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditujukan untuk memberikan opini
atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan
Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 pada
Kabupaten Rote Ndao adalah Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Pada TA
2012, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga memperoleh Opini Tidak Memberikan Pendapat
(Disclaimer of Opinion) dengan 7 (tujuh) hal yang menjadi pertimbangan yakni permasalahan terkait
Persediaan, permasalahan terkait Investasi Non Permanen Dana Bergulir, Laporan Keuangan
Perusahaan Daerah Ita Esa yang belum diaudit oleh Auditor Independen, permasalahan terkait Aset
Tetap, terdapat penggunaan langsung pendapatan dari Program Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas
Kesehatan, terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD, terdapat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa perjanjian kerja sama dengan PT TAM berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah serta permasalahan pemutusan kontrak pada Badan Lingkungan
Hidup tanpa disertai pengembalian uang muka dan pencairan jaminan pelaksanaan. Jika dibandingkan
dengan TA 2013, terdapat 8 (delapan) hal yang mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan, sehingga ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan
menyatakan opini atas Laporan Keuangan TA 2013 sebagai berikut:
1. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp649.749.372,00. Nilai tersebut belum
termasuk saldo di Dinas PPKAD sebesar Rp628.927.064,88 berupa Belanja Bantuan Sosial
dan Belanja Pegawai yang belum dibayarkan kepada penerima dan Bendahara
Pengeluaran tidak dapat menunjukkan fisik sisa uang tersebut diantaranya sebesar
Rp379.824.564,88;
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT
2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rpl99.306.355,00, dalam nilai tersebut
saldo sebesar Rp39.001.000,00 berupa pungutan Pajak Daerah di Bendahara Pengeluaran
Sekretariat DPRD belum disetorkan ke Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat
menunjukkan fisik sisa uang tersebut;
3. Persediaan disajikan sebesar Rpl 2.826.757 .691,28, dalam nilai tersebut saldo sebesar
Rpl.170.338.491,21 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, belum dicatat secara
memadai serta belum seluruh saldo persediaan disajikan berdasarkan penyesuaian catatan
dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun;
4. Investasi Non Permanen disajikan sebesar Rpl4.727.640.761,00. Investasi Non Permanen
Dana Bergulir belum diinvetarisasi secara memadai dan belum didukung dengan dokumen
perjanjian dan atas dana bergulir yang dihapuskan belum didukung dengan bukti dasar yang
valid sebagai dasar penghapusan;
5. Investasi Permanen disajikan sebesar Rp29.604.487.964,00, PD Ita Esa belum menyerahkan
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen;
6. Aset tetap disajikan sebesar Rpl.060.438.432.867,65, dalam nilai tersebut, terdapat empat
kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua yang tidak dalam penguasaan
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Empat Puluh bidang tanah seluas 21.047 m2 telah
berganti kepemilikannya dan 9 diantaranya tidak berada dalam penguasaan Pemerintah
Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, nilai Aset Tetap tersebut belum didukung dengan proses
inventarisasi yang memadai secara menyeluruh dan penghapusan Aset Tetap Gedung yang
telah dibongkar, 202 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.151.012.215,00 tidak
diketahui keberadaannya dan terdapat aset tetap sebanyak 22 unit yang masih bemilai
Rp0,00 atau Rp l,00
7. Belanja Barang sebesar Rp93.019.189.961,00 . Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada
duapuluh empat SKPD lebih dibayarkan sebesar Rp673.558.750 ,00 dan realisasi Belanja
Barang dan Jasa sebesar Rpl.905.243.487,00 tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban riil dan lengkap;
8. Kewajiban disajikan sebesar Rp894.48l.494,00. Dalam nilai tersebut belum termasuk Utang
Belanja kepada pihak ketiga sebesar Rp45.355 .000,00. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Rote Ndao belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI menelusuri saldo awal atas
Kewaji ban minimal sebesar Rp3.716.226.649,00 berupa pungutan pajak yang ditampung
sebelum disetorkan ke Kas Negara dalam rekening titipan pajak. Atas pengelolaan rekening
tersebut terdapat selisih penyetoran pajak sebesar Rp355.819.622,00 dan jasa giro dari
rekening penampungan pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp77.3l6.015,00.
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT
Rencana Aksi Perbaikan Sistemik
Rencana aksi perbaikan sistemik yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah:
- Menindaklanjuti rekomendasi dan memperbaiki akun-akun yang menjadi pertimbangan opini
disclaimer serta menjadi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara (Buku III).
- Memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka menuju basis akuntansi full
accrual pada tahun 2015 sesuai dengan PP. Nomor 71 tahun 2010 termasuk melengkapi
peraturan/ketentuan (termasuk Juklak/Juknis) sesuai Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis komputer dan terintegrasi, untuk
penyusunan dan pelaporan LKPD secara tepat waktu, dengan memperhatikan transisi menuju basis
akuntansi full accrual. Hal ini sekaligus mendukung penerapan e-audit.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah seperti Pejabat Pengelola
Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Barang pada SKPD.
Termasuk penerapan pasal 56 ayat 4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang
menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mendorong dan membangun penerapan SPIP (PP No. 60 Tahun 2008) dan Fraud Control System
(Sistem Kendali Kecurangan).
- Sinergitas dengan DPRD, APH, APIP dan BPKP dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT
Ketentuan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal
7 ayat (5), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Jawaban atau penjelasan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima, sebagaimana dimuat dalam
pasal 20 ayat (3) UU tersebut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2013 pada Kabupaten Rote
Ndao pada hari ini merupakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan yang ke-6. Sebelumnya BPK
telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013
pada Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Sikka, Sumba Barat dan Manggarai Barat.
HUMAS BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTT
Informasi lebih lanjut: Humas Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : [email protected]