Shipwreck Removal

20
0

description

Pembahasan evakuasi kapal yang tenggelam.

Transcript of Shipwreck Removal

Page 1: Shipwreck Removal

0

Page 2: Shipwreck Removal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul

“Shipwreck Removal” tepat pada waktunya.

Makalah ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT.

2. Ir. Hesty Anita Kurniawati, M.Sc., selaku dosen mata kuliah Peraturan Statutori.

3. Orang tua, yang telah memberikan doa dan motivasi kepada kami.

4. Teman-teman Mahasiswa Transportasi Laut yang telah membantu dalam

pembuatan makalah ini.

5. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan sangat

jauh dari sempurna. Karena tidak ada manusia yang diciptakan sempurna sehingga penulis

hanya dapat memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Oleh sebab itu penulis

mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca yang

sekiranya dapat menyempurnakan makalah ini dan sebagai pedoman penulis dalam

melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi kita

semua. Amin.

Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang

sebesar-besarnya.

Surabaya, 15 Desember

2013

Tim Penyusun

1

Page 3: Shipwreck Removal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.........................................................................................................................1

Daftar Isi...................................................................................................................................2

BAB I - Pendahuluan...........................................................................................................3

BAB II - Shipwreck Removal................................................................................................4

2.1 Latar Belakang...............................................................................................................4

2.2 Definisi..........................................................................................................................5

2.3 Prosedur Penanganan Shipwreck ..................................................................................6

2.4 Tanggung Jawab dari Kejadian Shipwreck....................................................................8

2.5 Kasus Shipwreck Removal….........................................................................................9

BAB III - Penutup................................................................................................................13

Daftar Pustaka......................................................................................................................14

2

Page 4: Shipwreck Removal

BAB I

PENDAHULUAN

Negara kepulauan harus berkonsentrasi dalam proteksi lingkungan laut and

menganggap kecelakaan tidak berbahaya bagi navigasi, mereka menganggap masalah sepele.

pemindahan/pembersihan kecelakaan sangat mahal. IMO memperkirakan sekitar 1300

kecelakaan kapal (karam) yang terjadi, beberapa menimbulkan masalah. Berdasarkan

meningkatnya kecelakaan di lautan dan juga laporan meningkatnya kapal yang ditinggalkan

setelah kecelakaan, akan menimbulkan masalah yang mebahayakan bagi keselamatan jalur

pelayaran.

Berdasarkan pertimbangan masalah ini, IMO memulai membuat regulasi untuk

berkosentrasi tentang pembersihan/pemindahan kecelakaan. Pada bulan Mei Tahun 2007,

Nairobi Convention mulai diadopsi oleh Diplomatic Conference yang diadakan pada Mei

2007 yang bermarkas di United Nation Office at Nairobi (UNON), Kenya.

Dalam paper ini kami akan membahas tentang Shipwreck Removal sebagaimana yang

telah diatur dalam Nairobi Convention. Adapun hal-hal yang akan kami bahas adalah latar

belakang Shipwreck Removal dan Nairobi Convention, Definisi Shipwreck Removal,

Prosedur Penanganan Shipwreck, Tanggung Jawab dari Kejadian Shipwreck, dan diakhir

penjelasan akan kami sampikan juga contoh Kasus Shipwreck Removal.

3

Page 5: Shipwreck Removal

BAB II

SHIPWRECK REMOVAL

2.1 Latar Belakang

Berdasarkan meningkatnya kecelakaan di lautan dan juga laporan meningkatnya kapal

yang ditinggalkan setelah kecelakaan, akan menimbulkan masalah yang mebahayakan bagi

keselamatan jalur pelayaran. Negara kepulauan biasanya berkonsentrasi dalam proteksi

lingkungan laut and mengagnggap kecelakaan tidak berbahaya bagi navigasi, mereka

menganggap masalah sepele. pemindahan/pembersihan kecelakaan sangat mahal. IMO

memperkirakan sekitar 1300 kecelakaan kapal (karam) yang terjadi, beberapa menimbulkan

masalah. Terdapat 3 masalah utama dalam kecelakaan kapal :

1. Bergantung pada lokasi, kapal karam akan berbahaya bagi navigasi, berpotensial

mengancam kapal lain lain beserta krunya.

2. Bergantung pada cargo alami, kecelakaan kapal karam juga berpotensial

menyebabkan bahaya yang besar bagi kelautan dan lingkungan laut.

3. Potensial kenaikan harga yang tinggi di pembersihan kapal yang berpotensi

berbahaya.

Nairobi Convention

Nairobi Convention bertujuan untuk memastikan ketepatan dan efektifitas dari

pembersihan kapal karam yang mana dapat menyebabkan bahaya bagi keselamatan dan

properti laut, yang berhubungan dengan lingkungan laut. Nairobi Convention diperuntukkan

untuk semua kapal yang berlayar dan semua tipe kapal, termasuk kapal hydrofoil, floating

craft, and floating platform kecuali ketika platform yang sedang melakukan eksplorasi,

eksploitasi, dan produksi sumberdaya minyak. Konvensi ini tidak berlaku bagi:

1. Kapal perang

2. Kapal milik negara (bukan kapal komersial)

3. Nairobi Convention diaplikasikan untuk kecelakkan pada Convention Area, yang

mana Convention Area ini berarti zona ekonomi eksklusif (ZEE), ini sesuai dengan

hukum internasional.

4

Page 6: Shipwreck Removal

Konvensi ini dibuat pada 18 Mei 2007 dan sampai sekarang belum diberlakukan.

Nairobi Convention membutuhkan pendaftaran oleh pemilik kapal pada kapal lebih besar

sama dengan dari 300 GT untuk mempunyai sebuah sertifikat insuransi atau keamanan

finansial yang lain yang memperdulikan tanggungjawab untuk pemberihan kecelakaan.

Nairobi Convention menetapkan untuk menyuarakan dasar hukum yang legal dalam

membersihkan/memindahkan kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan bahaya pada

keselamatan di lautan dan juga tetang keselamatan lingkungan. Itu akan membuat para

pemilik kapal bertanggungjawab secar finansial dan membutuhkan asuransi untuk mengcover

biaya pembersihan kecelakaan kapal.

2.2 Definisi Shipwreck Removal

Ship "Kapal" berarti suatu kapal yang dapat berlayar dari jenis apapun dan termasuk

kapal hidrofoil, kapal selam, kecuali seperti platform yang pada lokasi yang bergerak di

bidang eksplorasi, eksploitasi atau produksi dasar laut sumber daya mineral.

"Wreck", berikut ini di atas korban maritim, artinya:

(a) Kapal tenggelam atau terdampar, atau

(b) Setiap bagian dari kapal yang tenggelam atau terdampar, termasuk benda yang sedang

atau telah di kapal tersebut, atau

(c) Benda yang hilang di laut dari sebuah kapal dan yang terdampar, cekung atau terpaut

pada

laut, atau

(d) Sebuah kapal yang adalah tentang, atau wajar dapat diharapkan,

Jadi Shipwreck Removal, adalah langkah-langkah efektif untuk membantu, peringanan,

pembersihan kapal atau properti yang berbahaya dalam kapal pada saat terdampar atau

tenggelam.

5

Page 7: Shipwreck Removal

2.3 Prosedur Penanganan Shipwreck

1. PelaporanKecelakaan (Reporting Wrecks)

“State Party” harus mensyaratkan master dan operator kapal yang mengibarkan

benderanya untuk melaporkan kepada Negara yang terkena dampak (Affected State)

dengan segera ketika kapal yang telah mengalami kecelakaan(wreck). Laporan tersebut

harus memberikan informasi tentang hal-hal dibawah ini yang akan dipakai sebagai

penentuan bahaya/dampak yang ditimbulkan.

Laporan tersebut berisi

a. lokasi tepat terjadinya kecelakaan

b. jenis, ukuran dan konstruksi kecelakaan

c. sifat kerusakan dan kondisi kecelakaan

d. sifat dan kuantitas kargo, khususnya zat berbahaya dan beracun

e. jumlah dan jenis minyak, termasuk minyak bunker dan minyak pelumas

2. Penentuan Bahaya (determination of hazard)

Ketika menentukan apakah kecelakaan menimbulkan bahaya, kriteria berikut harus

diperhitungkan oleh NegaraTerkena dampak (affected state):

a. jenis, ukuran dan konstruksi kecelakaan

b. kedalaman air di daerah kecelakaan

c. Kisaran pasang surut dan arus di daerah kecelakaan

d. wilayah laut atau area yang jelas dari zona ekonomi eksklusif sesuai UNCLOS

e. kedekatan rute pengiriman atau jalur lalu lintas yang ditetapkan

f. kepadatan lalu lintas dan frekuensi

g. jenis lalu lintas

h. sifat dan jumlah kargo bangkai kapal, jumlah dan jenis minyak (seperti

minyak bunker dan pelumas)

i. kerentanan fasilitas pelabuhan

j. kondisi meteorologi dan hidrografi yang berlaku

6

Page 8: Shipwreck Removal

k. daerah topografi kapal selam

l. ketinggian bangkai kapaldi atas atau di bawah permukaan air sesuai kondisi

astronomi air terendah

m. profil akustik dan magnetik dari kecelakaan

n. kedekatan dengan instalasi lepas pantai, pipa, kabel telekomunikasi dan

struktur serupa

o. keadaan lain yang mungkin.

3. Penentuan Letak kecelakaan (LocatingWrecks)

Setelah menyadari kecelakaan, Negara Terkena Dampak akan menggunakan segala

cara praktis, untuk memperingatkan pelaut dan Negara yang bersangkutan sifat dan lokasi

kecelakaan sebagai hal yang mendesak. Jika Negara Terkena Dampak (Affected State)

memiliki alasan bahwa kecelakaan menimbulkan bahaya, maka harus menjamin bahwa

semua langkah praktis yang diambil untuk menetapkan lokasi yang tepat dari kecelakaan.

4. Penandaan Kecelakaan (Marking of Wrecks)

Jika Affected State menentukan bahwa kecelakaan merupakan bahaya, Negara itu

harus menjamin langkah yang diambil aman dan memberkan penandaan.Dan dalam

penandaannya dapat memanfaatkan system buoyage.

5. langkah-langkah untuk memfasilitasi wrecks removal

1. Jika Affected State menyatakan bahwa kecalakaan berbahasa, maka negara

tersebut hasus segera :

a. mengonfirmasikan Negara registry kapal dan pemilik kapal

b. berkonsultasi dengan Negara registry kapal dan Negara – Negara lain yang

terkena dampak

2. Pemilik terdaftar harus melakukan wreck removal dengan bekerjasama dengan

perusahaan penanganan wreck removal. Dalam hal ini affected state sebatas

7

Page 9: Shipwreck Removal

memantau dan membantu sebatas yang dibutuhkan agar proses removal sesuai

dengan pertimbangan keselamatan dan aman bagi lingkungan.

3. Affected State harus menetapkan batas waktu yang wajar kepada pemilik kapal

untuk melakukan removal. Jika proses removal tidak dapat ditangani pemilik

redaftar dalam batas waktu yang sudah diberikan atau pemilik kapal tidak dapat di

hubungi maka Affected state dapat melakukan Removal dengan cara yang praktis

dan sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan linngkungan

Diagram Prosedur Penanganan Shipwreck

2.4 Tanggung jawab dari kejadian Shipwreck

Sesuai dengan article 11, pemilik kapal bertanggung jawab atas biaya lokasi, penandaan

dan menghapus bangkai kapal yang sudah diatur dalam artikel 7, 8, dan 9 , masing-masing,

kecuali pemilik terdaftar membuktikan bahwa korban maritim yang disebabkan:

(a) dihasilkan dari tindakan perang, permusuhan, perang sipil, pemberontakan, atau alami

fenomena karakter yang luar biasa, tak terelakkan dan tak tertahankan ;

(b) yang sepenuhnya disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan

maksud untuk menyebabkan kerusakan oleh pihak ketiga, atau

(c) yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau tindakan salah lainnya dari

Pemerintah atau otoritas lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lampu atau alat

bantu navigasi lainnya dalam melaksanakan fungsi tersebut.

8

By Owner to Affected State

Reporting and Locating a wreck

By the Affected State

Determination of hazard

By the Affected State

Marking of a wreck

By Owner to Affected State

Reporting and Locating a wreck

Page 10: Shipwreck Removal

Asuransi wajib / jaminan keuangan lainnya

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended

Menurut Article 12 dari Nairobi International Convention On the Removal Wrecks,

2007 Pemilik terdaftar dari sebuah kapal lebih besar sama dengan dari 300 GT dan

mengibarkan bendera suatu Negara Pihak wajib menjaga asuransi atau jaminan keuangan

lainnya, seperti jaminan dari bank atau lembaga sejenis, untuk menutupi kewajiban

berdasarkan Konvensi ini dalam jumlah yang sama dengan batas-batas kewajiban di bawah

rezim pembatasan nasional atau internasional yang berlaku, tetapi dalam semua kasus tidak

melebihi jumlah yang dihitung sesuai dengan Pasal

Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respectof Liability for the Removal

of Wrecks

Sebuah sertifikat membuktikan bahwa asuransi atau jaminan keuangan lainnya adalah

berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini harus dikeluarkan untuk setiap kapal

lebih besar sama dengan dari 300 GT oleh otoritas yang tepat. Negara registry kapal setelah

menentukan bahwa persyaratan ayat 1 telah dipenuhi. Sehubungan dengan kapal yang

terdaftar di Negara Pihak, sertifikat tersebut akan diterbitkan atau disahkan oleh otoritas yang

tepat Negara registry kapal, sehubungan dengan kapal tidak terdaftar di suatu negara pihak itu

dapat diterbitkan atau disertifikasi oleh otoritas yang tepat dari setiap Negara Pihak. Sertifikat

asuransi wajib ini harus dalam bentuk model yang ditetapkan dalam lampiran Konvensi ini,

dan memuat keterangan sebagai berikut:

(a) Nama kapal , nomor khusus atau huruf dan registrasi pelabuhan;

(b) Gross Tonnage dari kapal;

(c) Nama dan tempat utama bisnis dari pemilik yang terdaftar;

(d) Nomor identifikasi kapal IMO;

(e) Jenis dan durasi keamanan;

(f) Nama dan tempat usaha utama dari perusahaan asuransi atau orang yang memberikan

keamanan lainnya dan, jika sesuai, tempat usaha di mana asuransi atau keamanan didirikan.

9

Page 11: Shipwreck Removal

(g) Masa berlaku sertifikat, dengan jumlah tidak lebih lama dari periode validitas asuransi

atau keamanan lainnya.

2.5 Contoh Kasus Removal Shipwreck

Peristiwa Kapal Costa Concordia

Kapal Costa Concordia karam akibat menabrak karang di dekat Pulau Giglio, Italia, Jumat 13 Januari 2012. Akibatnya, lambung kapal robek sepanjang 50 meter. Kapal pesiar itu mengangkut 4.000-an penumpang dan awak kapal. Mereka terdiri dari seribu penumpang asal Italia, 500 warga Jerman, 160 asal Perancis, 126 warga Amerika, dan sekitar seribu awak kapal.

Carnival Corporation, induk perusahaan pemilik operator kapal pesiar Costa Concordia, bersama dengan pemegang asuransi menghitung kerugian yang dialami akibat musibah karamnya kapal. Penghitungan akan dilakukan di London Stock Exchange sejak Senin 16 januari 2012.

Nilai asuransi Costa Concordia adalah £ 335 juta atau sekitar Rp 4,1 trilyun. Asuransi diberikan oleh sejumlah perusahaan, salah satunya adalah XL Group yang merupakan anak perusahaan Lloyd. Perusahaan asuransi Inggris, RSA dan perusahaan asuransi Italia, Generali, juga ambil bagian.

Pada April, 21, 2012, Costa Crociere dan Kantor Costa Concordia Darurat Komisaris mengumumkan bahwa tender untuk memindahkan kapal dari Pulau Giglio telah diberikan kepada Titan Salvage yaitu kemitraan dengan perusahaan Italia Micoperi. Pekerjaan dimulai pada awal Mei setelah persetujuan akhir dari pihak berwenang Italia. Titan Salvage adalah perushaan penyelamatan dan penghapusan atau pemindahan kecelakaan spesialis kelautan milik Amerika, perushaan ini bagian dari Crowley

10

Page 12: Shipwreck Removal

Group, dan merupakan pelopor dunia dalam bidangnya. Rencana pemindahan kapal dibagi dalam enam tahap yaitu :

1. StabilisationTahap pertama melibatkan anchoring dan stabilisasi kecelakaan untuk mencegah tergelincir atau tenggelamnya kapal di dasar laut yang curam. Hal ini akan memungkinkan untuk bekerja dengan aman bahkan dalam cuaca buruk sekalipun. Stabilisasi dilakukan menggunakan sistem penahan terdiri dari empat blok jangkar kapal selam tetap ke dasar laut antara pusat kecelakaan dan pantai.

2. Installaiton of Subamrine support and port side caissonsPemasangan platform – platform dibawah laut yang diperlukan untuk proses evakuasi kapal. Termasuk pemasangan lambung buatan di bagain bawah kapal.

3. The Parbuckling

Rotasi akan memakan waktu sekitar beberapa hari, karena gerakan harus sangat halus dan terus-menerus dipantau. Parbuckling akan dilakukan dengan menggunakan jack untai yang akan diketatkan dengan beberapa kabel yang terpasang ke bagian atas dan platform, yang akan ditarik menuju ke laut, sedangkan kabel yang terpasang pada menara kanan akan digunakan untuk menyeimbangkan. Ini adalah fase yang sangat halus, di mana harus diimbangi dengan hati-hati untuk memutar kapal tanpa deformasi lambung.

11

Page 13: Shipwreck Removal

4. Starboard Sponsons

Selanjutnya sebnayak 15 spon untuk membuat kapal mengambang lainnya akan melekat pada sisi kanan dari kecelakaan. Caissons ini akan digunakan selama tahap re-floating.

5. Refloating

Pada tahap ini lambung yang telah berada di bawah dengan kedalaman sekitar 30 m. Sebuah sistem pneumatik akan digunakan untuk mengosongkan air secara bertahap dari caissons di

12

Page 14: Shipwreck Removal

kedua sisi kecelakaan, memberikan dorongan yang cukup untuk mendorong ke atas. Setelah menyelesaikan proses pengosongan, bagian dari 18 m akan tetap terendam.

BAB III

PENUTUPDi akhir makalah ini, penulis mengharap kritik dan saran apabila ada kesalahan dalam

penyusunan makalah ini, selain itu juga sebagai bahan perbaikan untuk penyusunan makalah atau tugas berikutnya.

13

Page 15: Shipwreck Removal

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawati, Hesti Anita (2013). Statutory Regulation, ITS Surabaya

WWW. IMO.ORG

WWW.WIKIPEDIA.COM

14