SERTIFIKASI CERTIFICATE IN THE TEACHING AUDITING (CTA)

SERTIFIKASICERTIFICATE IN THE TEACHING AUDITING

(CTA)

Materi :

AKUNTANSI SYARIAH DAN SAK ETAP

Oleh:

Sandra Aulia Z, SE, Ak., M.S.Ak., CA, CPA, CICS, CRMP

Selasa, 10 Maret 2021

SAK ETAP DAN SYARIAH

SAK ETAP1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas meliputi:

a. Neraca

b. Laporan laba rugi

c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan arus kas

e. Catatan atas laporan keuangan

Neraca diklasifikasikan menurut aset lancar dan tidak lancar, serta kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang atau disajikan berdasarkan urutan

likuiditasnya.

Laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dapat digantikan dengan

laporan laba rugi dan saldo laba, apabila suatu entitas memiliki transaksi yang

terkait dengan perubahan ekuitas yang berasal dari; laba atau rugi, pembayaran

dividen, koreksi kesalahan periode lalu, atau perubahan kebijakan akuntansi.

2. Laporan Arus Kas

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi disajikan menggunakan metode tidak

langsung. Laporan arus kas diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, Investasi

dan Pendanaan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk

memenuhi komitmen kas jangka pendek. Bukan untuk tujuan investasi atau

lainnya. Oleh karena itu investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas

hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak

tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan

sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka

cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

3. Persediaan

SAK ETAP tidak memperkenankan menggunakan metode last in

first out (LIFO). Entitas diperkenankan untuk menggunakan

metode first in first out (FIFO) atau weighted average (rata-rata

tertimbang) atau identifikasi khusus.

Penurunan Nilai

Entitas disyaratkan untuk menguji pada setiap tanggal pelaporan

apakah persediaan menurun nilainya (misalnya karena kerusakan,

keusangan atau penurunan harga jual). Jika persediaan menurun

nilainya, maka persediaan harus diukur pada harga jual dikurangi

biaya untuk menyelesaikan dan menjual, serta mengakui kerugian

penurunan nilai.

4. Aset Tetap

• Pada saat pengakuan awal, aset tetap hanya diakui sebesar

biaya perolehan.

• Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan

dikurangi akumulasi penyustuan dan penurunan nilai.

Metode revaluasi tidak diperkenankan, kecuali revaluasi

yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Hal ini

berbeda dengan SAK IFRS yang mengijinkan aset tetap,

setelah pengakuan awal, dinilai pada nilai revaluasian.

5. Ekuitas

Bentuk hukum entitas dan ekuitas terkait dengan bab ini adalah sebagai

berikut:

a) Entitas Perorangan

Entitas Perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak

terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada

utang piutang usaha perorangan

b) Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak

terdiri atas saham

c) Firma

Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota Firma

bertanggung jawab renteng atas kewajiban Firma sebagai suatu

persekutuan perorangan

d) Commandtaire Vennootschap (CV)

Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara Modal Pesero Aktif dan

Modal Pesero Komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif

sebagai pengurus CV Pesero Komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai

pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi

bagiannya.

e) Perseroan Terbatas (PT)

Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas

pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

f) Koperasi

Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok

anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil

kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau

kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-

pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

6. Imbalan Kerja

• SAK ETAP mensyaratkan entitas untuk mencatat imbalan kerja bagi

pekerja berdasarkan Bab 23 Imbalan Kerja. Entitas harus mengakui

biaya imbalan kerja seluruhnya yang menjadi hak pekerja akibat dari

jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan sebagai;

a) Kewajiban setelah dikurangi jumlah dibayarkan, dan

b) Mengakui beban kecuali SAK ETAP mensyaratkan biaya imbalan

kerja diakui sebagai bagian biaya perolehan aset seperti persediaan

atau aset tetap.

• Dalam program imbalan pasca kerja, entitas harus mengelompokkan

imbalan sebagai imbalan pasti atau imbalan iuran pasti. Dalam

program imbalan pasti, apabila mampu, entitas menerapkan metode

projected unit credit untuk mengukur kewajiban pasti untuk pekerja

kini dengan mengabaikan estimasi kenaikan gaji, jasa, serta mortalitas

masa depan.

6. Imbalan Kerja

• SAK ETAP tidak mensyaratkan penggunaan aktuaris

independen dalam mengukur kewajiban imbalan pasti. SAK

ETAP mensyaratkan entitas untuk mengakui seluruh keuntungan

dan kerugian aktuaria pada periode terjadinya. Entitas dapat

memilih pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut

sebagai pengakuan dalam laporan laba rugi atau dalam ekuitas

yang diterapkan secara konsisten.

7. Pajak Penghasilan

• SAK ETAP tidak mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak

tangguhan. Entitas mengakui kewajiban pajak penghasilan

untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum

bayar. Jika jumlah yang sudah dibayar untuk periode berjalan

dan periode sebelumnya melebihi jumlah terutang untuk

periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihannya tersebut

sebagai aset.

8. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pengertian

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik

menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir

periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.

Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu:

a) Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada

akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang

memerlukan penyesuaian).

b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir

periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak

memerlukan penyesuaian).

Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang Memerlukan Penyesuaian

Contoh-contoh berikut ini adalah peristiwa setelah akhir periode pelaporan

keuangan yang mengharuskan entitas untuk menyesuaikan jumlah yang diakui

dalam laporan keuangan, atau mengakui pos-pos yang yang sebelumnya tidak

diakui:

a) Penyelesaian kasus pengadilan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan yang

memutuskan entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

b) Penerimaan informasi setelah akhir periode pelaporan yang mengindikasikan

suatu aset telah mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan, atau

jumlah kerugian penurunan nilai sebelumnya yang diakui perlu disesuaikan.

Misalnya:

➢ Kebangkrutan suatu pelanggan yang terjadi setelah akhir periode pelaporaan

umumnya menegaskan kerugian yang ada pada tanggal periode pelaporan

dan entitas perlu menyesuaikan jumlah tercatat piutang dagang;

➢ Penjualan persediaan setelah akhir periode pelaporan yang dapat

memberikan bukti tentang harga jual persediaan pada akhir periode

pelaporan.

➢ Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan kesalahan laporan

keuangan.

Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang tidak

Memerlukan Penyesuaian

Contoh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak

memerlukan penyesuaian adalah penurunan harga pasar investasi

antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan.

Penurunan harga pasar secara normal tidak berhubungan dengan

kondisi investasi pada akhir periode pelaporan, tetapi

menggambarkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu,

entitas tidak boleh melakukan penyesuaian atas jumlah yang diakui

dalam laporan keuangan untuk investasi tersebut. Demikian halnya

entitas juga tidak diperkenankan memutakhirkan pengungkapan

jumlah investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun

entitas mungkin perlu membuat pengungkapan tambahan.

Dividen

Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang

saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak

boleh mengakui dividen tersebut sebagai kewajiban pada

akhir periode pelaporan.

9. Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

SAK ETAP mensyaratkan entitas mengungkapkan transaksi dengan pihak

hubungan istimewa, yaitu jumlah transaksi, jumlah saldo, penyisihan kerugian

piutang tidak tertagih, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan

dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo. Selain itu, entitas juga diharuskan

mengungkapkan semua jumlah kompensasi manajemen kunci secara total, yang

meliputi semua imbalan kerja. Hubungan entitas induk dan anak juga harus

diungkapkan terlepas ada transaksi atau tidak.

Contoh-contoh transaksi berikut ini harus diungkapkan jika dilakukan dengan

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

a) pembelian atau penjualan barang;

b) pembelian atau penjualan properti dan aset lainnya;

c) pemberian atau penerimaan jasa;

d) sewa;

Pembiayaan

Syariah

Jasa

Investasi

Jual Beli

PSAK SYARIAH

Aktifitas Pembiayaan Syariah (Penyaluran Dana)

1. Pembiayaan Jual Beli

- Murabahah (PSAK 102)

- Salam (jual bel pesanan / tangguh produk pertanian) (PSAK 103)

- Istishna’ (Jasa Konstruksi-PSAK 104)

2. Pembiayaan Investasi (Bagi Hasil)

- Mudharabah (PSAK 105)

- Musyarakah (PSAK 106)

3. Pembiayaan jasa

- Ijarah (PSAK 107)

- Hawalah (Pengalihan piutang - anjak piutang)

- Wakalah (Pemberian Kuasa – LC, Kliring)

- Kafalah (Jaminan Bank Garansi)

- Ju’alah (Komitmen imbalan atas hasil)

- Qardh (Pinjam meminjam dana tanpa imbalan - dana talangan)

- Rahn (Gadai)

- Sharp (pertukaran mata uang)

PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK 109 Akuntansi zakat & Infaq/Sedekah

PSAK 110 Akuntansi Sukuk

PSAK 111 Akuntansi Wa’d

PSAK 112 Akuntansi Wakaf

PSAK SYARIAH

Murabahah (PSAK 102)

Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan)

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai

laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Salam (PSAK 103)

Jual beli suatu barang pesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan

pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh

Istishna’ (PSAK 104)

Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan

kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan

kesepakatan oleh para pihak.

Pembiayaan Jual Beli

Mudharabah (PSAK 105)

Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal)

menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha diantara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak

Musyarakah (PSAK 106)

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Mudharabah Musyarakah

Bentuk mudharabah dimana pengelola (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama

dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak

Musyarakah Mutanaqishoh

Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang)atau modal salah satu pihak (syarik)

berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishsah) secara bertahap oleh pihak

lainnya.

Pembiayaan Investasi

Ijarah (PSAK107)

Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu

dengan pembayaran sewa (Ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri

Ijarah Muntahiyah Bittamlik(IMBT)

Ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa ijarah

selesai

Hawalah

Pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib

menanggung pembayarannya

Wakalah

Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil)

dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung

risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi

Pembiayaan Jasa

Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul’anhu, ashii)

Ju’alah

Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/I’wadh/jul)

tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan

Qardh

Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu

A. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN

DAN PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Asas Transaksi Syariah

1. Persaudaraan (ukhuwah) → interaksi sosial

2. Keadilan (‘adalah) → menempatkan segala sesuatu pada tempatnya

3. Kemaslahatan (maslahah) → kebaikan dunia akhirat

4. Keseimbangan (tawazun)→ imbang material dan spiritual

5. Universalisme (syumuliyah) → semua pihak bisa terlibat

Prinsip Transaksi Syariah

Merupakan manifestasi dari Asas keadilan:

1. riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis

2. kezhaliman, baik terhadap kepada diri sendiri, orang lainatau lingkungan

3. judi atau bersikap spekulatif (maysir) dan tidakberhubungan dengan produktivitas

4. unsur ketidakjelasan (gharar), manipulasi dan eksploitasiinformasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad

5. haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al Quran danAssunnah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitasoperasional terkait

Transaksi yang Dilarang

o Semua aktifitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah

o Riba o Penipuano Perjudian o Ghararo Penimbunan Barang/Ihtikaro Monopolio Rekayasa Permintaan (Bai’ An najsy) o Suap (Risywah)o Ta’alluqo Bai’ al inah o Talaqqi al-Rukban

Karakteristik Transaksi Syariah• Hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling

ridha;

• Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halaldan baik (thayyib);

• Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukurnilai, bukan sebagai komoditas;

• Tidak mengandung unsur riba; kezhaliman; maysir; gharar

• Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value ofmoney);

• Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar

• Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy),maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);dan

• Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap(risywah).

Tujuan Laporan Keuangan

Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip

syariah dan menyediakan informasi terkait

posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi

keuangan yang bermanfaat bagi pengguna

laporan keuangan dalam pengambilan

keputusan ekonomis.

Pengguna Laporan Keuangan Syariah

• Investor

• Pemberi dana Qardh

• Pemilik dana syirkah temporer

• Pemilik dana titipan

• Pembayar dan penerima ZIS

• Pengawas syariah

• Karyawan

• Mitra usaha

• Pelanggan

• Pemerintah

• Masyarakat

Asumsi Dasar

• Kelangsungan Usaha (Going Concern)

Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:

– Ada pembatasan kelangsungan usaha

– Ingin melikuidasi perusahaan; atau

– Mengurangi secara material skala usahanya

• Dasar Akrual (Accrual Basis)

– Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian

– Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil

usaha menggunakan dasar kas

Karakteristik Kualitatif LKS

• Dapat dipahami

• Relevan

• Materialitas

• Keandalan

• Penyajian jujur

• Substansi mengungguli bentuk

• Netral

• Pertimbangan sehat

• Kelengkapan

• Dapat diperbandingkan

Kendala Informasi Relevan & Andal

• Tepat waktu

• Keseimbangan biaya dan manfaat

• Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif

• Penyajian wajar

Unsur Laporan Keuangan Syariah

(PSAK 101)• Komponen Kegiatan Komersial

– Laporan posisi keuangan (A=K+DST+E)

– Laporan Laba/Rugi dan penghasilan komprehensif lain

– Laporan Arus Kas

– Laporan Perubahan Ekuitas

• Komponen Kegiatan Sosial

– Lap. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

– Lap. Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

• Komponen Laporan Keuangan Lainya

Laporan lain terkait tanggung jawab khusus entitas syariah

- Catatan atas laporan keuangan

PENGAKUAN

Pos pos dalam laporan keuangan harus diakui

jika:

• Adanya kemungkinan manfaat ekonomis yang

mengalir dari atau ke entitas syariah

(Probabilitas manfaat ekonomi masa depan)

• Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur secara andal. (Keandalan

pengukuran)

Pengukuran

Pengukuran berdasarkan KDPPLKS antara lain:

1. Biaya Historis → Dicatat sejumlah penerimaan/ pengeluaran

wajar atau yang dibayarkan untuk mendapatkan/melunasi

aset/kewajiban

2. Biaya Kini → Dinilai sejumlah kas/setara kas yang dibayarkan

jika aset/kewajiban didapat/diselesaikan saat ini.

3. Biaya Realisasi → Dinyatakan dalam jumlah kas/setara kas

sebesar pelepasan normal

Saat ini yang lazim digunakan adalah biaya historis

B. AKUNTANSI MURABAHAH

(PSAK 102)

Ruang Lingkup

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Koperasi

Syariah yang melakukan transaksi murabahah baik

sebagai penjual maupun pembeli

Pihak – pihak yang bertransaksi dengan LKS atau

Koperasi.

Murabahah adalah ”menjual suatu

barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli (harga

perolehan) dan pembeli membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai

laba(keuntungan)

Diperkenankan menawarkan dengan harga

berbeda, namun pada akad yang

disepakati hanya terdapat satu harga.

Tidak ada ketentuan syar’i yang membatasi

besaran keuntungan. Harga terbentuk

karena kesepakatan.

Harga Dalam Murabahah(Fatwa DSN MUI No 16/2000 dan PSAK 102 par 9)

UNSUR MURABAHAH

Harga Perolehan Rp. xxx (persediaan)

Keuntungan Rp. xxx (margin murabahah tangguhan )

Harga Jual Rp. xxx (piutang murabahah)

Tangguh

Utang Pembeli

DISKON PEMBELIAN ASET MURABAHAH

PSAK 102 PAR. 20

Sebelum Akad

(a) Pengurang biaya perolehan

Setelah Akad

Diperjanjikan

Tidak diperjanjikan

(d) Pendapatan ops lainnya

Hak pembeli

(b) Kewajiban LKS kepada Pembeli

Hak penjual

(c) + keuntungan Murabahah

PENCATATAN DISKON MURABAHAH

A. Akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah,

jika terjadi sebelum akad murabahah,

Dr. Aset Murabahah (net) / Persediaan xxx

Cr. Kas xxx

B. Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad

murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak

pembeli;

Dr. Kas xxx

Cr. Utang Murabahah xxx

C. Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika

terjadi setelah akad murabahah dan seusai akad

menjadi hak penjual.

Dr. Kas xxx

Cr. Keuntungan Murabahah xxx

D. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak

diperjanjikan dalam akad

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Operasional lain xxx

CONTOH SOAL → DiskonPada tanggal 10 Januari 2020 Tn. ABC membeli Mobil :

– Harga Mobil Rp. 100.000.000,-

– Diskon 10%

Pada tanggal 27 Januari 2020 mobil tersebut terjual secara kredit Rp120.000.000. Bagaimanakah

jurnalnya?

PERHITUNGAN HARGA PEROLEHAN – PERSEDIAAN

Harga Mobil Rp. 100.000.000,-

Diskon Rp. 10.000.000,-

Harga Perolehan Rp. 90.000.000,-

Tanggal 10 Januari 2020

DR. PERSEDIAAN – MOBIL RP 90.000.000

Cr. KAS Rp 90.0000.000

Tanggal 27 Januari 2020

Dr. PIUTANG MURABAHAH Rp 120.000.000

Cr. PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH Rp 30.000.000

Cr. PERSEDIAAN Rp 90.000.000

MURABAHAH BERMASALAH(Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

• Nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeur tidak

boleh dikenakan sanksi

• Nasabah mampu => tidak mempunyai kemauan dan tikad

baik => boleh dikenakan sanksi

• Tujuan sanksi => agar nasabah lebih disiplin dalam

melaksanakan kewajibannya

• Sanksi => besarnya ditentukan atas dasar

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

• Dana berasal dari denda diperuntukkan sbg dana sosial

PENYAJIAN : PSAK 102 Par. 37-39

• Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang

dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah

dikurangi penyisihan kerugian piutang.

• Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai

pengurang (contra account) piutang murabahah.

• Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai

pengurang (contra account) utang murabahah.

Salam adalah jual beli barang, cara pesanan dengan

pegiriman kemudian, dan pembayaran harga lebih dahulu

dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN 05/2000).

C. Akuntansi Salam (PSAK 103)

SALAM

• Akad jual beli barang pesanan

• Pengiriman di kemudian hari oleh penjual

• Pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati

(1)

49

(2)

(3)(4)

Rp.6 M Rp.5 M

KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik

berupa uang, barang atau manfaat.

2. Harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

(kontan)

3. Tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

50

KETENTUAN BARANG

1. Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh

tempo

2. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum

menerimanya

3. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan

barang sejenis sesuai kesepakatan.

4. Pengadaan barang diserahkan sepenuhnya pada

penjual, sehingga tidak diharuskan penjual

merupakan pemilik obyek salam51

Akun Yang DigunakanA. Neraca

1) Piutang Salam

2) Persediaan (Aset Salam)

3) Piutang Pada Petani

B. Laporan Laba/Rugi

1) Keuntungan penyerahan aset salam

2) Kerugian penyerahan aset salam

Akuntansi Pembeli

Piutang Salam (PSAK 103, Paragraf 11)

• Diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau

dialihkan kepada penjual.

• Piutang berupa barang → bukan uang

Modal Usaha Salam

(PSAK 103, Paragraf 12)

1) Kas → sebesar jumlah yang dibayarkan

2) Non Kas → nilai wajar

Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat modal

usaha salam diakui sebagai keuntungan /

kerugian penyerahan aset salam

Barang Pesanan (PSAK 103, Paragraf 13)

Sesuai Akad

Dinilai sesuai nilai yang

disepakati

Berbeda Kualitas

Nilai Wajar = Nilai Akad

Nilai Wajar > Nilai Akad

Sesuai nilai akad

Nilai Wajar < Nilai Akad

Sesuai nilai wajar. Selisih

diakui sebagai kerugian

SAAT JATUH TEMPO : OBYEK SALAMFatwa DSN MUI No 5/2000

56

1. Kualitas barang sesuai pesanan → pembeli harus menerimanya,

dan tidak berhak untuk membatalkan akad.

2. Kualitas barang lebih rendah → pembeli berhak untuk

membatalkan pesanannya dan mengambil kembali uang

pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual

3. Kualitas barang lebih baik → Tidak boleh ada tambahan biaya,

pembeli berhak menerima maupun menolak.

SAAT JATUH TEMPO

57

1. Waktu penyerahan barang pada saat jatuh tempo→ pembeli harus

menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad.

2. Waktu penyerahan barang setelah jatuh tempo → pembeli berhak:

a. Untuk membatalkan pesanannya dan mengambil kembali

uang pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual, atau

b. Membuat Perjanjian Baru

3. Waktu penyerahan barang sebelum jatuh tempo → Tidak boleh ada

tambahan biaya, pembeli harus menerimanya; kecuali untuk barang

yang terpengaruh waktu.

Jatuh Tempo PengirimanPSAK 103 Paragraf 13.c

Pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang:

1) Diperpanjang → piutang sebesar yang tercatat

2) Dibatalkan → berubah jadi piutang sebesar bagian yang belum

diserahkan

3) Dibatalkan dan penjual memiliki jaminan

Hasil penjualan < piutang salam,

Selisih diakui sebagai piutang jatuh tempo

Hasil penjualan > piutang salam,

Selisih hak penjual

Db. Piutang Penjual xxx

Cr. Piutang Salam xxx

Denda (PSAK 103, Paragraf 14)

Denda yang diterima oleh pembeli diakui

sebagai bagian dana kebajikan

Db. Kas

Cr. Dana Kebajikan – (Denda)

Barang Pesanan (PSAK 103, Paragraf 16)

Barang pesanan diterima diakui sebagai

persediaan

Akhir periode, persediaan salam diukur:

• Nilai terendah → Biaya perolehan atau NRV

• NRV < Biaya perolehan → Selisih diakui

sebagai kerugian

Akun Pada Akuntansi Penjual

A. Akun Laporan Posisi Keuangan (neraca)

1. Utang Salam (kewajiban salam)

2. Persediaan (Aset Salam)

3. Utang kepada LKS

B. Akun-akun Laporan Laba Rugi

1. Keuntungan Penyerahan Aset

2. Kerugian Penyerahan Aset

3. Kerugian salam

4. Keuntungan salam

Akuntansi Penjual

Kewajiban Salam (PSAK 103, Paragraf 17,19)

• Diakui pada saat penjual menerima modal usaha

salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

• Dihentikan pengakuannya (derecognation) pada

saat penyerahan barang kepada pembeli.

• Salam parallel

Keuntungan atau kerugian diakui saat penyerahan

barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Penyajian (PSAK 103, Paragraf 20-22)

• Pembeli menyajikan modal usaha salam yang

diberikan sebagai piutang salam.

• Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena

tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam

transaksi salam disajikan secara terpisah dari

piutang salam.

• Penjual menyajikan modal usaha salam yang

diterima sebagai kewajiban salam.

D. AKUNTANSI MUDHARABAH

PSAK 105

Mudharabah adalah akad kerjasama usahaantara dua pihak dimana pihak pertama(pemilik dana) menyediakan seluruh dana,sedangkan pihak kedua (pengelola dana)bertindak selaku pengelola, dan keuntunganusaha dibagi di antara mereka sesuaikesepakatan sedangkan kerugian finansialhanya ditanggung oleh pemilik dana.

(PSAK 105, paragraf 4)

65

66

Mudharabah

Mutlaqah

Pemilik modal (Shohib Al Mal) menyerahkanmodal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha(diberi kebebasan), tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi

Mudharabah

Muqayaddah

Pemilik modal (investor) menyerahkan modalkepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan

bertransaksi dengan Mudharib

Mudharabah

Musytarakah

Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

RUANG LINGKUP PSAK 105

• Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang

melakukan transaksi mudharabah baik sebagai

pemilik dana (shahibul maal) maupun

pengelola dana (mudharib).

• Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan

perlakuan akuntansi atas obligasi syariah

(sukuk) yang menggunakan akad mudharabah

MODAL MUDHARABAH

Diakui sebagai “investasi mudharabah”

pada saat pembayaran kas atau penyerahan

aset nonkas kepada pengelola dana.


AKUNTANSI PEMILIK DANA

PENGUKURAN INVESTASI MUDHARABAH


• Kas → sebesar jumlah yang dibayarkan;

• Aset nonkas → sebesar nilai wajar saat penyerahan:

a. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya

→ selisihnya diakui sebagai keuntungan

tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka

waktu akad mudharabah.

b. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya

→ selisihnya diakui sebagai kerugian

Investasi mudharabah mulai berjalan

sejak diterima oleh pengelola dana.


PENURUNAN NILAI INVESTASI

MUDHARABAH

Sebelum dimulai

• Diakui: Kerugian

• Mengurangi saldo Investasi

Setelah dimulai

• Sebagai akibat proses normal (bukan Kelalaian →diperhitungkan dalam bagihasil → kerugian

PSAK 105 par 14 PSAK 105 par 15

PENYUSUTAN INVESTASI MUDHARABAH

(ASET NONKAS)

Merupakan kerugian tidak langsung yang

mengurangi jumlah investasi, namun

diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.


Kelalaian Pengelolaan Dana

Ditunjukkan oleh beberapa kondisi:

1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad

tidak dipenuhi;

2. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan

(force majeur) yang lazim dan/atau yang telah

ditentukan dalam akad; atau

3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.


PENGHASILAN DALAM MUDHARABAH

• Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi

hasil usaha. (PSAK 105, paragraf 22)

• Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana

dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi

investasi mudharabah. (PSAK 105, paragraf 23)

• Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui

sebagai piutang. (PSAK 105, paragraf 24)

PRINSIP BAGI HASIL USAHAPembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip

bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan

total pendapatan usaha (omset), sedangkan jika berdasarkan prinsip

bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba

bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana

mudharabah.

Contoh:

75

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil

Penjualan Rp 100.000.000

Beban pokok penjualan Rp 70.000.000

Laba bruto Rp 30.000.000 Gross Profit Margin

Beban Rp 20.000.000

Laba rugi neto Rp 10.000.000 Profit Sharing

MUDHARABAH MUSYTARAKAH (PSAK 105 Paragraf 31-35)

• Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalammudharabah musytarakah, maka penyaluran danamilik pengelola dana diakui sebagai “investasimudharabah”. (PSAK 105, paragraf 31)

• Akad mudharabah musytarakah merupakanperpaduan antara akad mudharabah dan akadmusyarakah. (PSAK 105, paragraf 32)

KERUGIAN PADA MUDHARABAH

MUSYTARAKAH

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian

dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik

(PSAK105, paragraf 35)

77

DANA MUDHARABAH

• Diakui sebagai “dana syirkah temporer”

sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas

yang diterima.

• Pada akhir periode akuntansi → diukur sebesar

nilai tercatatnya.


AKUNTANSI PENGELOLA DANA

PENDAPATAN MUDHARIB• Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran

dana syirkah temporer secara “bruto sebelum

dikurangi dengan bagian hak pemilik dana” (PSAK

105, paragraf 27)

• Bagi hasil mudharabah dapat menggunakan:

– Bagi Laba → Profit Sharing (laba neto)

– Bagi Hasil → (laba bruto)

• “Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer”

yang sudah diumumkan tapi belum dibagikan →

kewajiban (PSAK 105, paragraf 29)

PENYAJIAN (PSAK 105, Paragraf 36- 37)

• Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan

keuangan sebesar nilai tercatat.

• Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan

keuangan

– Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya

untuk setiap jenis mudharabah;

– Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah

jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan

sebagai kewajiban; dan

– Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum

jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

PENGUNGKAPAN (PSAK 105, Paragraf 38- 39)

• Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi

tidak terbatas, pada:

– rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;

– enyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan

– pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

• Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi

tidak terbatas, pada:

– rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

– penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah;

– pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah

E. Akuntansi Musyarakah

(PSAK 106)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan

kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan

porsi kontribusi dana.

(PSAK 106, paragraf 4) & DSN MUI No 8/2000

• Mitra aktif → mitra yang mengelola

usaha musyarakah, baik mengelola

sendiri atau menunjuk pihak lain atas

nama mitra tersebut.

• Mitra pasif → mitra yang tidak ikut

mengelola usaha musyarakah.

SIFAT MUSYARAKAH

85

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan

ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai

akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)

adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana

entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra

sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada

akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh

usaha tersebut.

MUSYARAKAH MUTANAQISAHFATWA DSN NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau

modal salah satu pihak (syarik) berkurang

disebabkan pembelian secara bertahap oleh

pihak lainnya;

86

Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-

kan kepada syarik atau pihak lain. →

Memperkuat Fatwa DSN MUI No 31/2002

Tentang Pegalihan Utang

Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad

atau sesuai proporsi kepemilikan, sedangkan

kerugian harus berdasarkan proporsi

kepemilikan (modal) (PSAK 106, paragraf 09)

87

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

Mitra aktif atau pihak yangmengelola usaha

musyarakah harus membuat catatan

akuntansi yang terpisah untuk usaha

musyarakah tersebut.


88

Karakteristik Musyarakah

(PSAK 106, Paragraf 5-12)• Investasi musyarakah dapat berupa (Paragraf 06)

– Kas atau setara kas

– Aset non kas

• Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang

diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi

yang disalurkan (Paragraf 11)

• Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi

usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang

dikelola dalam pembukuan tersendiri (Paragraf 12)

SKEMA MUSYARAKAH

Usaha

% NISBAH

x UNTUNG

% PORSI MODAL

x KERUGIAN

MITRA PASIF (tidak

ikut mengelola)MITRA AKTIF

(Pengelola)

% PORSI MODAL

x KERUGIAN

% NISBAH

x UNTUNG

KewajibanMelakukan

Pembukuan

AKUNTANSI UNTUK MITRA AKTIF

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asetnonkas untuk usaha musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah :

a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan

b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jikaterdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas,maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asetmusyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakahtersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah

Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar

disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan :

a) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah

dengan

b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat

penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah )

diakui sebagai investasi musyarakah dan sisi lain sebagai dana syirkah

temporer sebesar :

a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan

b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan

disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis

Selama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah denganpengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar :

a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakahpada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)atau

b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saatpenyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangipenyusutan dan kerugian (jika ada)

Akhir ahad

Pada saat diakhiri, investasi musyarakah yang belumdikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

AKUNTANSI UNTUK MITRA PASIF

Pada saat akad

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset

nonkas kepada mitra aktif .

Pengukuran investasi musyarakah :

a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan

b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat

selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih

tersebut diakui sebagai :

• Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau

• Kerugian pada saat terjadinya

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang

diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang

diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)

Selama akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah

dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir

akad dinilai sebesar :

a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha

musyarakah pada awal akad dikurangi dengan

kerugian (jika ada) atau

b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat

penyerahan untuk usaha musyarakah setelah

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)

Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah

yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui

sebagai piutang

Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui

sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan.

Sedangkan kerugian investasi musyarakah

diakui sesuai dengan porsi dana .

Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait

dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan

yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi

musyarakah

b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan

sebagai unsur dana syirkah temporer untuk

c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai

unsur ekuitas

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang

terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan

keuangan

a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra

aktif disajikan sebagai investasi musyarakah

b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset

nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan

sebagai pos lawan (contra account) dari investasi

musyarakah

F. Akuntansi Ijarah

(PSAK 107)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)atas suatu aset, dalam waktu tertentu denganpembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti denganpemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.

(DSN MUI 09/2000 & PSAK 107 paragraf 4)

100

OBYEK IJARAH

Obyek ijarah adalah manfaat dari Penggunaan asetberwujud atau tidak berwujud.

Maka: Tanggung jawab pemeliharaan berada padapemilik obyek ijarah (pemberi sewa)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah ijarahdengan janji (Wa’d) perpindahan kepemilikan

Ijarah Aset : Aset BerwujudIjarah Muntahiyah Bit Tamlik (Fatwa DSN MUI No 27/2002)

Perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi

pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada

penyewa, setelah selesai masa sewa

Pemindahan : (1) Hibah (2) Jual-Beli

Opsi (wa’d) : Disepakati diawal dan tidak mengikat

IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIKPSAK 107 Paragraf 06

Dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan dengan membuat akad terpisahsecara:

• Hibah

• Penjualan sebelum masa akad berakhir

• Penjualan setelah masa akad berakhir

• Penjualan bertahap

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

3. Akad

PEMINDAHAN

KEPEMILIKAN

1. Hibah

2. Penjualan

1. IJARAH

2. UJRAH

Biaya Perolehan

• Obyek ijarah diakui:

–Pada saat diperoleh

–Sebesar biaya perolehan

• Biaya perolehan aset tetap mengacu ke

PSAK 16 dan aset tidak berwujud mengacu

ke PSAK 19 (PSAK 107 Paragraf 10)

AKUNTANSI PEMILIK OBYEK IJARAH

(MU’JIR)

Penyusutan (PSAK 107 Paragraf 12)

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih

harus mencerminkan pola konsumsi yang

diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan

dari obyek ijarah.

Contoh:

Kendaraan dapat dipakai selama 8 tahun,

diijarahkan dengan akad IMBT selama 4 tahun,

maka umur ekonomis kendaraan tersebut adalah 4

tahun.

Metode Penyusutan

Metode dapat berupa:

– Metode garis lurus

– Metode saldo menurun

– Metode jumlah unit (PSAK 16 paragraf 65)

Biaya Perbaikan

• Merupakan tanggung jawab pemilik.

• Perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik

secara langsung atau dilakukan oleh

penyewa atas persetujuan pemilik.

(PSAK 107 paragraf 18)

Biaya Perbaikan PSAK 107 Paragraf 16-17

1. Tidak rutin → diakui pada saat terjadinya;

2. Jika dilakukan penyewa dengan persetujuan

pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada

pemilik dan diakui sebagai beban pada saat

terjadinya; dan

3. IMBT melalui penjualan secara bertahap biaya

perbaikan dimaksud (1) dan (2) ditanggung

pemilik maupun penyewa sebanding dengan

bagian kepemilikan masing-masing atas obyek

ijarah.

Pendapatan Sewa

• Diakui pada saat manfaat atas aset telah

diserahkan kepada penyewa.


• Piutang pendapatan sewa → diukur sebesar

nilai yang dapat direalisasikan pada akhir

periode pelaporan.


Pada tanggal 10 Maret 2018, LKS MSA melakukan transaksi

ijarah sebuah mobil dengan harga Rp 140.000.000, nilai sisa

Rp 20.000.000. Keuntungan yang diharapkan (Return) 20%

pertahun. Penyusutan mobil 5 tahun. Jika digunakan IMBT masa

sewa 2 tahun, ditanya:

a. Buatlah jurnal jika digunakan akad ijarah

b. Jurnal jika menggunakan akad IMBT

Contoh Perhitungan Ijarah

Perhitungan Penyusutan IjarahPerhitungan Penyusutan obyek ijarah sebagai berikut:

Harga Perolehan Obyek Ijarah : Rp140.000.000

Umur Ekonomis (Masa Penyusutan) : 5 tahun (Sesuai kebijakan)

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Rumus:

Harga Perolehan – nilai residu

Masa Penyusutan (Umur Ekonomis)

Penyusutan = 140.000.000-20.000.000 = 24.000.000/thun atau 2.000.000/ bulan

5

Jurnal

Db. Penyusutan Mobil Rp24.000.000

Cr. Akumulasi Penyusutan Mobil Rp24.000.000

Perhitungan Penyusutan IMBT

Perhitungan Penyusutan yang dilakukan oleh obyek ijarah sebagai berikut:

Harga Perolehan Obyek Ijarah : Rp140.000.000

Umur Ekonomis (Masa Penyusutan) : 2 tahun (Sesuai masa sewa)

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Rumus:

Harga Perolehan – nilai residu

Masa Penyusutan (Umur Ekonomis)

Penyusutan = 140.000.000-20.000.000 = 60.000.000/thun atau 5.000.000/ bulan

2

Perhitungan Harga Sewa

IJARAH

IMBT

Keuntungan yang diharapkan :20%

Biaya penyusutan :Rp24.000.000/thn

Perhitungan harga sewa ijarah sebagai berikut:

Harga Perolehan Obyek Ijarah pertahun 24.000.000

keuntungan : 20% x Rp24.000.000 4.800.000

Harga Sewa Pertahun 28.800.000

atau sebesar Rp2.400.000 per bulan

Keuntungan yang diharapkan :20%

Biaya penyusutan :Rp60.000.000/thn

Perhitungan harga sewa IMBT adalah sebagai berikut:

Harga Perolehan Obyek Ijarah pertahun 60.000.000

keuntungan : 20% x Rp60.000.000 12.000.000

Harga Sewa Pertahun 72.000.000

atau sebesar Rp6.000.000 per bulan

Penyajian Dalam Laporan L/R

IJARAH

Pendapatan sewa 2.400.000

Pengeluaran biaya LKS

Biaya Penyusutan 2.000.000

Biaya pemeliharaan 0

Biaya Lain 0

Total Biaya 2.000.000

Pendapatan neto sewa (Ijarah) 400.000

IMBT

Pendapatan sewa IMBT 6.000.000

Pengeluaran biaya LKS

Biaya Penyusutan 5.000.000

Biaya pemeliharaan 0

Biaya Lain 0

Total Biaya 5.000.000

Pendapatan neto sewa (IMBT) 1.000.000

Beban Ijarah

• Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asettelah diterima. (paragraf 20)

• Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atasmanfaat yang telah diterima. (paragraf 21)

• Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akadmenjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saatterjadinya. (paragraf 22)

• Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyahbittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akanmeningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. (paragraf 23)

AKUNTANSI PENYEWA (MUSTA’JIR)

Perpindahan KepemilikanParagraf 24

• Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar

nilai wajar objek ijarah yang diterima;

• Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa

mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang

disepakati;

• Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa

mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati atau nilai

wajar;

• Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset

sebesar nilai wajar.

Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto

setelah dikurangi beban-beban yang

terkait, misalnya beban penyusutan, beban

pemeliharaan dan perbaikan, dan

sebagainya (paragraf 31)

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

• Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pengalihan kepemilikan);

• Pembatasan-pembatasan, misal ijarah lanjut;

• Agunan yang digunakan (jika ada);

(b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;

(c) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Pengungkapan(paragraf 32-33)

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

• Total pembayaran;

• Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan);

• Pembatasan-pembatasan,misal ijarah lanjut;

• Agunan yang digunakan (jika ada); dan

(b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)

Pengungkapan(paragraf 32-33)

G. Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah (PSAK 109)

Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan

menyalurkan zakat dan infak/sedekah (paragraf 02).

Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima

dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan

utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian

Laporan Keuangan Syariah (paragraf 04).

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan

atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan

menyalurkan zakat, infak/sedekah (paragraf 05).

Sumber Dana(paragraf 05)

• Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah

serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana

amil digunakan untuk pengelolaan amil.

• Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan

infak/sedekah.

• Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya,

baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq

terdiri dari:

1. Fakir; 5. Muallaf;

2. Miskin; 6. Fisabilillah;

3. Riqab; 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil);

4. Orang yang terlilit utang (ghorim); 8. Amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan

ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

(mustahiq).

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ZAKAT

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat

melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana

zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui

sebagai penambah dana amil.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penerimaan Zakat (Paragraf 10 s/d 15)

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat

sebesar:

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas (paragraf 16).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah ana amil

(paragraf 20).

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan),

misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum diakui sebagai:

a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola

kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil

b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam

pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara

bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola

pemanfaatannya (paragraf 23).

Penyaluran Zakat

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN INFAK/SEDEKAH

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak

terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas (paragraf 24)

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai

sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar

infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana

infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah

ditentukan oleh pemberi (paragraf 27).

Penerimaan Infak/Sedekah

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh

kelalaian amil;

b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian

amil (paragraf 30).

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka

waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana

pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah (paragraf

32).

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana

infak/sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

(paragraf 33)

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai

penambah dana amil (paragraf 34).

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana

bergulir dicatat sebagai piutang Infak/sedekah bergulir dan tidak

mengurangi dana infak/ sedekah (paragraf 37).

Penyaluran Infak/Sedekah

PENYAJIAN

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan

dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi

keuangan).

(Paragraf 38)

H. Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

Ruang Lingkup

• Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan

transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai

penerbit sukuk maupun investor sukuk

Definisi

Beban ijarah adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit

sukuk kepada pemilik sukuk ijarah

Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan

secara langsung dengan penerbitan atau perolehan sukuk.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak

tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas :

a) Aset berwujud tertentu

b) Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada

maupun yang akan ada

c) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada

d) Aset proyek tertentu atau

e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad

mudharabah

AKUNTANSI PENERBIT

Pengakuan dan pengukuran

Sukuk ijarah

• Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan

ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai

nominal, disesuaikan dengan premium dan diskonto, dan biaya transaksi

terkait dengan penerbitannya

• Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan

• Setelah pengakuan awal , jika jumlah tercatat berbeda dengan nominal

maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka

waktu sukuk ijarah

• Beban ijarah diakui saat terutang

• Amortisasi tidak dakui sebagai beban ijarah tetapi diakui sebagai beban

penerbitan sukuk ijarah

Sukuk Mudharabah• Sukuk Mudaharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait

dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah . Sukuk mudharabah

diakui sebesar niali nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari

sukuk mudharabah

• Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudahrabah

diterbitkan

• Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk

mudharabah

• Amortisasi daikui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah

• Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai

pengurang pendapatan, bukan sebagai beban

Penyajian

• Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas

• Sukuk iajrah disajikan secara neto setelah premium

atau diskonto dan biaya transaksi yang belum

diamortisasi

• Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah

temporer

• Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah

disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan bukan

sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah

AKUNTANSI INVESTOR

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan awal

• Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukukmudharabah sebesar biaya perolehan

• Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yangdiukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melaluipenghasilan komperehensif lain termasuk biaya transaksi.Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudahrabahyang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasukbiaya transaksi

• Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukukmudaharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaiantransaksi dalam pasar yang lazim

Penyajian

• Pendapatan investasi dan beban amortisasi

disajikan secara neto dalam laba rugi

I. PSAK 111 AKUNTANSI WA’D

• Wa’d adalah janji dari suatu pihak kepada pihak lainuntuk melaksanakan sesuatu

• Hal utama yang membedakan antara wa’d dan akadadalah hak dan kewajiban hukum akad. Wa’d belummenimbulkan hak dan kewajiban hukum akad.Sementara akad telah menimbulkan hak dankewajiban hukum akad. Penuaian suatu wa’d akandituangkan melalui suatu akad.

• Janji (wa’d) dalam transaksi syariah bersifatmengikat (mulzim)

PENGAKUAN

• Pada saat entitas memberikan wa’d kepada entitas lain atau

menerima wa’d dan entitas lain, maka entitas tidak mengakui

aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa’d

• Ketika entitas memberikan wa’d kepada entitas lain, maka hal

tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan

keuangan. Hal yang sama berlaku ketika entitas menerima

wa’d dari entitas lain. Wa’d hanya memunculkan potensi aset

atau potensi liabilitas di masa mendatang tetapi bukan aset

atau liabilitas saat ini.

• Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat

akad dilakukan atau dasar wa’d sebelumnya sesuai dengan

pengaturan dalam PSAK lain yang relevan

PENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkanpengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian ataupenerimaan wa’d serta dampaknya terhadap posisi dan kinerjakeuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

a) Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa’d, termasukjenis nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.

b) Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dariwa’d.

c) Dampak potensial wa’d terhadap aset, liabilitas, penghasilan,dan beban pada akhir periode.

d) Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas,penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasarwa’d.

KETENTUAN TRANSISI

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan

ketentuan pada saat penerapan awal pernyataan ini :

a) Aset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan

pengaturan dalam pernyataan ini. Jika aset atau

liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas

berdasarkan pernyataan ini, maka aset atau liabilitas

tersebut dihentikan pengakuannya.

b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya

atas wa’d yang ada dibandingkan pengaturan dalam

pernyataan ini diakui saldo laba.

WA’D & AKAD

Wa’d

Janji/salingberjanji akan

/untuk

Halal/Tidakmelanggar

syariah

Mengikat secarasyariah

Akad

Perjanjianterhadap/melaku

kan sesuatu

Halal/tidakmelanggar

syariah

Mengikat secarasyariah dan

hukum positif

Transaksi repo surat berharga syariah (untuk selanjutnya disebut

dengan ‘transaksi repo syariah’) adalah transaksi penjualan surat

berharga syariah (SBS) oleh pihak pertama kepada pihak kedua

dengan janji (Wa’d) dari pihak pertama untuk membeli SBS dari

pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali

SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang.

Secara umum transaksi repo syariah dilakukan sebagai berikut:

(a) Pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua

(b) Pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari

pihak kedua dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali

SBS kepada pihak pertama dimasa mendatang.

Repo Surat Berharga Syariah

(Penjualan dan Pembelian Kembali)

Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama

dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya

(al-bai’ al-haqiqi)

Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama

atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah:

(a) Harga yang sudah disepakati pada saat janji

(b) Harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua

Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan

akad jual beli yang sesungguhnya yang antara lain ditandai

dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan.

Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi

perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas:

(a) Hak dan kewajiban hukum dari SBS

(b) Semua manfaat dan risiko secara substansial (substantially

all risk and reward) dari SBS; dan

(c) Pengendalian (control) atas SBS

J. PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN 112

AKUNTANSI WAKAF

Ruang LingkupPernyataan ini diterapkan pada transaksi wakaf yang

dilakukan oleh :

a) Nazhir organisasi dan badan hukum

b) Wakaf organisasi dan badan hukum

Nazhir perseorangan dapat menerapkan pernyatan ini

Aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu. Aset wakaf yang dimanfaatkan

untuk jangka waktu tertentu (wakaf temperor) yang

diatur dalam pernyataan ini adalah wakaf uang.

DefinisiMauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat

dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif

yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Ikrar wakaf adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat

dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif

yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakif untuk dikelola

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Unsur Wakaf

• Unsur wakaf meliputi wakif, nazhir, aset wakaf, ikrar wakaf,

peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf.

• Aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang dituangkan

dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan.

• Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

• Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan,

dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan

hak lainnya, kecuali diatur lain oleh peraturan peruandang-

undangan.

Wakaf diperuntukan untuk :

a) Sarana dan kegiatan ibadah

b) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan

c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim

piatu, bea siswa

d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan

e) Kemajuan kesejahteraan umum lain.

Entitas Pelaporan

• Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari

nazhir.

• Jika entitas wakaf (investor) memiliki pengendalian atas entitas lain (investee),

maka seluruh investasi tersebut diukur pada biaya perolehan, nilai wajar, atau

metode ekuitas. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh entitas

wakaf tersebut tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf.

• Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi :

a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode

b) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode

c) Laporan aktivitas selama periode

d) Laporan arus kas selama periode

e) Catatan atas laporan keuangan

Pengakuan

• Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal)

pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset

tersebut.

• Syarat pengakuan aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah terjadinya

pengalihan kendali atas aset dari wakaf kepada entitas wakaf dengan

terpenuhinya kedua kondisi berikut :

a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan

b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf

• Kondisi tersebut dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf yaitu terjadi

pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan

kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas wakaf. Kendali atas aset wakaf

secara hukum misalnya ketika wakif menstransfer dana langsung ke rekening

entitas wakaf melalui lembaga keuangan.

• Dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan

memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara

hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya, wakif telah mewakafkan tanah dan

telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi

belum dibuat akta ikrar. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset dalam

laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf

dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.

• Entitas wakaf perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf awal yang akan

diakui dalam laporan keuangan berdasarkan pada manfaatnya. Beberapa

manfaat dari aset melekat pada aset tersebut, seperti tanah dan bangunan,

sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset yang

lainmemerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf

awal. Misalnya wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola

oleh wakif untuk periode waktu tertentu. da;lam kasus ini , jenis aset wakaf

awal yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu

tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.

• Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas

wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa

mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.

• Janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset

wakaf walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya,

seseorang janji akan mewakafkan sebagaian manfaat polis

asuransi di masa mendatang. Entitas wakaf tidak mengakui

aset wakaf awal pada saat menerima janji tersebut, karena

aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak

yang berjanji. Entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf

pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara

kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian

manfaat polis asuransi.

Aset Wakaf Temporer• Entitas wakaf mengakui penerimaan waakf dengan jangka waktu tertentu

(wakaf temporer) sebagai liabilitas.

• Aset wakaf temporer adalah aset waakf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh

wakif kepala entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka

waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer

selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untukmauquf alaih. Setelah

jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepala wakif.

• Entitas wakif mengakui penerimaan waakf temporer sebagai liabilitas, bukan

penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang

diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf adalah

manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.

Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp 1.000.000 selama satu tahun

ke entitas wakif. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah RP

10.000. entitas wakaf mengakui Rp 1.000.000 sebagai liabilitas dan Rp 10.000

sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

Hasil Pengelolaan Dan Pengembangan

• Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat

ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang

ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen

dan bentuk penghasilan lainnua.

• Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban yang

terkait.

• Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih

pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, entitas wakaf

menerima wakaf 1.000 lembar saham. Sebagian deviden dari saham tersebut

kemudian digunakan untuk memperoleh tambahan 100 lembar saham. Ketika

dilakukan pelepasan atas tambahan 100 lembar saham tersebut diperoleh

keuntungan sebesar Rp 20.000.000, maka Rp 20.000.000 tersebut merupakan

bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

PENGUKURAN • Pada saat pengakuan awal. Aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai

berikut :

a) Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal

b) Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar

• Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan

awal. Namun dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat

diukur secara andal, maka aset wakaf awal tersebut tidak diakui dalam

laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf

awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui

dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak

disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

• Aset logam mulia diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui

sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyajian

• Entitas wakaf menyajikan aset

wakad temporer yang diterima

sebagai liabilitas.

Kebijakan Akuntansi Lain

Kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang diatur dalam

pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya :

a) Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset

Tetap

b) Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK

13: Properti Investasi

c) Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK

19: Aset Tak Berwujud

d) Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110:

Akuntansi Sukuk

Akuntansi Wakif• Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban

sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.

• Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset

yang dibatasi penggunaannya.

• Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf tetapi tidak terbatas pada:

a) Wakaf Permanen:

▪ Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan

▪ Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan

b) Wakaf temporer:

▪ Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan,

peruntukan, dan jangka waktunya

▪ Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer

c) Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, jika ada, yang meliputi:

▪ Sifat hubungan

▪ Jumlah dan jenis aset wakaf temporer

▪ Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode

berjalan

Nazhir dan Wakif Perseorangan, Organisasi,

dan Badan Hukum

Nazhir dan wakif dapat berupa perseorangan,

organisasi dan badan hukum. UU Wakaf

mengatur nazhir organisasi dan badan hukum

merupakan organisasi dan badan hukum yang

bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam.

K. AKUNTANSI

KOPERASI SYARIAH

DASAR PENYUSUNAN

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) Syariah

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas TanpaAkuntabilitas Publik (SAK ETAP)

3. Standar Akuntansi Keuangan lainnya yangberlaku dan sesuai perkoperasian

4. Peraturan perundang-undangan yang relevandengan Usaha Simpan Pinjam danPembiayaan Syariah oleh Koperasi

Pengertian umum1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, selanjutanya disingkat

menjadi KSPPS adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya

hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat,

infaq/sedekah, dan wakaf

3. USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah,

termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagian bagian dari

kegiatan koperasi yang bersangkutan

AKAD AKAD KSPPSWadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan dana di mana pihak

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat

memanfaaatkan dana titipan dan harus bertanggung jawab terhadap

dana tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam

penggunaan dana tersebut menjadi hak penerima titipan.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana

(shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana dengan

pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi

keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan

dimuka dari modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau

kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti

penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah akad kerjasama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,

sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Murabahah adalah akad pembiayaan untuk tujuan pembelian

barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah

keuntungan yang disepakati dan penjualan harus

mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli.

Salam adalah akad pembiayaan dengan tujuan pembelian barang pesanan

dengan pengiriman di kemudian hari oleh pemilik barang dan

pelunasannya dilakukan pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-

syarat tertentu.

Salam Paralel adalah dua transaksi salam yang dilakukan oleh para pihak

secara simultan.

Istishna adalah akad pembiayaan dengan tujuan pembelian pesanan

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesanan dan pemilik barang

Istishna Paralel adalah dua transasksi istishna yang dilakukan oleh para

pihak secara simultan.

Ijarah adalah akad pembiayaan dengan tujuan sewa (ijarah) atas manfaat dari

sebuah aset, sedangkan sewa-beli (ijarah wa iqtina) atau disebut juga ijarah

muntahiya bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan

Ar Rahn adalah akad peminjaman dana dengan menjadikan sesuatu harta

sebagai jaminan, jika tidak mampu melunasi dapat dijadikan pembayar dan

dikenakan biaya pemeliharaan atas harta jaminan tersebut.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil)

kepada penerima jaminan (makfuul) dan penjamin bertanggung jawab atas

pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

Pinjaman (Qardh) adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana

peminjam mempunyai kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktu yang telah disepakati

Komponen Laporan KeuanganKONVESIONAL KSPPS

1. Laporan Posisi Keuangan 1. Neraca/Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Laba Rugi 2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

3. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas 4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Laporan sumber dan penggunaan dana

zakat

7. Laporan sumber dan penggunaan dana

kebajikan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perusahaan pembiayaan dan UUS wajib memiliki DPS

minimal 1 orang atau lebih yang diangkat dalam RUPS

dan dituangkan dalam akta notaris atas rekomendasi

DSN MUI, Tugas dan wewenang DPS: memberikan

nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek

syariah kegiatan operasional perusahaan dan sebagai

wakil perusahaan pada DSN MUI.

• Budi (Pembeli) dan Andi (Penjual) bersepakatuntuk melakukan akad murabahah untukmembeli Motor Honda pada 10 Maret 2021. Harga beli motor Rp15juta. Keuntungan yang sepakati Rp1.000.000. Peluasan dilakukan saatmotor diserahterimakan. Jurnal yang dibuatuntuk mencatat transaksi penjualan dari sisipenjual ketika akad dilakukan (tanggal 10 Maret) adalah…

SERTIFIKASI CERTIFICATE IN THE TEACHING AUDITING (CTA)

Documents

Transcript of SERTIFIKASI CERTIFICATE IN THE TEACHING AUDITING (CTA)