SENGKETA TANAH PERKEBUNANstaff.uny.ac.id/.../bahan-ajar-sengketa-tanah-perkebunan.pdf · Karena...
Transcript of SENGKETA TANAH PERKEBUNANstaff.uny.ac.id/.../bahan-ajar-sengketa-tanah-perkebunan.pdf · Karena...
SENGKETA TANAH PERKEBUNAN
Masa:
• Hindia Belanda
• Jepang
• Indonesia merdeka Sumber dari buku karangan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.(2013).Politik Hukum Agraria, Bab IV. Jakarta: Konstitusi Press.
email : [email protected]
Masa Hindia Belanda
• Terkadang perkebunan berada dalam kawasan tanah yang dikuasai rakyat dgn hak adat.
• Domein Verklaring telah melegitimasi pemerintah Hindia Belanda utk memiliki tanah yg berada dalam kawasan hak ulayat.
• Pribumi kerap dituduh telah melanggar hak erfpacht.
email : [email protected]
Masa Pendudukan Jepang
• Perkebunan menjadi sasaran Jepang untuk memperkuat pembekalan perang dan membolehkan rakyat mengerjakannya
• Izin dari pemerintah Jepang tsb dianggap legal oleh rakyat
• Hingga sekarang masih banyak tanah yg diklaim sebagai tanah perkebunan yang belum terselesaikan.
email : [email protected]
Masa Setelah Proklamasi RI
• Persoalan Erfpacht menjadi persoalan hukum, politik dan persoalan perebutan lahan pertanian antara pemerintah denan rakyat.
• Pada akhir pemerintah Soeharto masih banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan.
• Pada masa reformasi banyak tanah perkebunan diduduki rakyat dgn alasan: tanah nenek moyang, batas perkebunan tidak benar, dulu pengambilannya secara paksa, perkebunan tidak memberi kontribusi.
• Pendudukan masa terorganisir shg sulit dicegah, tindakan represif sering dianggap melanggar HAM
email : [email protected]
Sebab–sebab Sengketa
1. Kebijakan masa lalu
2. Kesenjangan sosial
3. Lemahnya penegakan hukum
4. Tanah terlantar
5. Reclaiming sebagai tanah adat
email : [email protected]
Kebijakan masa lalu
• Kebijakan yang melanggar hukum adat, misalnya hak ulayat, sehingga timbul sengketa batas wilayah antara wilayah hukum adat dengan wilayah konsensi perkebunan.
• Kelonggaran izin yang diberikan pemerintah pendudukan jepang yang membolehkan rakyat menggarap tanah perkebunan.
• Masa kemerdekaan rakyat bekerja dgn gerilya untuk pembekalan dengan menggarap perkebunan, akibatnya setelah merdeka terjadi perebutan antara rakyat dengan pemerintah.
email : [email protected]
Kesenjangan sosial
• Perusahan perkebuanan lama semata-mata mencari keuntungan kurang memperhatikan masyarakat sekitarnya.
• Kebun menjadi tempat eksklusif kemewahan dgn sekitarnya ( kesenjangan sosial terjadi).
• Areal kebun yang sengaja tidak ditanami utk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air dikelola rakyat dgn alasan tanah diterlantarkan.
• Kebutuhan tanah semakin bertambah
email : [email protected]
Lemahnya penegakan hukum
• Selama masa penjajahan dan masa Orde Baru pendudukan tanah oleh rakyat secara besar-besaran sangat sedikit. Karena pengamanan oleh tentara dan polisi cukup menjamin keamanan kebun.
• Setelah reformasi wibawa aparat keamanan merosot sehingga memunculkan keberanian rakyat utk mengambilalih tanah-tanah perkebunan.
email : [email protected]
Karena tanah terlantar
• Adanya tanah perkebunan HGU yang terlantar seakan tanah tidak bertuan.
• Sering rakyat mengambil sisa-sisa hasil perkebunan yang sudah berakhir HGU-nya sehingga berurusan dgn aparat karena dianggap mencuri.
email : [email protected]
“Reclaiming” sebagi tanah adat
• Pembukaan areal baru HGU sering menimbulkan masalah reclaiming yaitu tuntutan kembalinya hak adat kepada pemegang HGU.
• Ketidakpedulian terhadap sumber kehidupan masyarakat adat akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
email : [email protected]
Upaya penyelesaian
1. Musyawarah
2. Jika tidak dapat dgn cara musyawarah melalui pengadilan
3. Tanah yg diduduki rakyat dan sudah tertata sebagai desa pemerintah dapat memberikan status hak atas tanah ( misalnya : Hak milik, HGB) pada rakyat.
email : [email protected]
Penyelesaian secara preventif
1. HGU harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya dan Investor harus bina lngkungan misalnya: mengakomodasi tenaga kerja setempat, memberi kesejahteraan rakyat.
2. HGU yg bermasalah hendaknya diselesaikan lewat jalur hukum.
3. HGU yang terlantar harus ada peringatan
email : [email protected]