Dewi Mita Rozali - 1106018814

Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah singkat BPK RI

Pembentukan BPK RI diawali dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Pemerintah

No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan

pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan di Magelang. Pada saat itu hanya ada 9

pegawai yang dikepalai oleh R.Soerasno. Dalam menjalankan tugasnya untuk sementara

masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang digunakan Badan Pemeriksa

Keuangan Hindia Belanda dalam penyelesaian tugas ICW dan IAR. Pada tanggal 6

Nopember 1948 kedudukan BPK dipindahkan ke Yogyakarta seiring dengan pemindahan

ibukota negara ke Yogyakarta dengan diketuai oleh R. Soerasno yang semula menjadi ketua

BPK Yogyakarta. Sedangkan Dewan pengawas keuangan RIS berpusat di Bogor .

Setelah kemerdekaan RI , pada tanggal 1 Oktober 1950 Dewan Pengawas Keuangan

RIS yang berada di Bogor digabung dengan BPK berdasarkan UUDS 1950 dan

berkedudukan di Bogor.Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya Dekrit Presiden RI yang

menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945, sehingga Dewan Pengawas Keuangan

kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Pasal 23 (5) UUD th 1945.

Dalam ketetapan MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan untuk

menyempurnakan tugas BPK agar menjadi alat kontrol yang efektif maka untuk mencapai

tujuan itu pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan PERPU No 7 th 1963

yang kemudian diganti dengan UU No 6 th 1964 tentang BPK Gaya Baru . Untuk mengganti

PERPU tersebut maka dikeluarkan UU No 17 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa Presiden

sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi

atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara .Ketua dan Wakil Ketua BPK RI

berkedudukan masing-masing sebagai menteri koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh

MPRS Kedudukan BPK RI dikembalikan pada fungsi semula sebagai lembaga tinggi Negara

sesuai dengan ketetapan No X/MPRS/1966. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI

perlu diubah dan direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No 5 th 1973.

BPK dalam era reformasi ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR No.

VI/MPR/2002 antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan

sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu

ditekankan sebagai lembaga independen dan profesional dengan ditetapkannya amandemen

pasal dalam UUD 1945 menjadi satu bab tersendiri (Bab VII A) dengan 3 pasal dan 7 ayat.

Selain itu untuk menunjang tugasnya , BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-

Undang di bidang keuangan Negara antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan

Negara , UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No 15 tahun 2004

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara , UU no 15 tahun

2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Latar Belakang Reformasi Birokrasi

Pada Era reformasi berdampak meningkatnya perhatian lembaga perwakilan,

pemerintah, dan masyarakat umum terhadap BPK dengan lebih memperhatikan terhadap

hasil pemeriksaan BPK terutama opini atas laporan keuangan pemerintah sejak tahun 2005.

Tingginya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) indonesia dan meningkatnya tindak korupsi di

Dewi Mita Rozali - 1106018814

kalangan pejabat mendorong BPK untuk ikut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi,

kolusi dan nepotisme. Selain itu perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dalam

pengelolaan keuangan negara antara lain meningkatnya kesadaran dan ekspektasi masyarakat

untuk memiliki pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan

negara; perbaikan tata kelola keuangan negara dalam tiga undang-undang yaitu UU No 17 th

2003, UU No 1 Th 2004, dan UU No 15 th 2004 serta munculnya kewajiban Pemerintah

pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai akuntabilitas keuangan

negara/daerah; Kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan

pemerintah pusat yang sebelumnya terpusat di ibukota negara menjadi tersebar di masing-

masing provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk menjawab tantangan dan perubahan eksternal diatas maka BPK merekonstruksi

program dan kegiatan BPK sebagai bentuk reformasi birokrasi perbaikan internal. Program

Reformasi Birokrasi ditandai dengan diberlakukannya Rencana Strategis BPK 2006-2010 dan

Rencana Implementasi Rencana Strategis (RIR). Tujuan utama Reformasi Birokrasi BPK RI

adalah untuk membangun , menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menjalankan

peranan dan fungsinya.

Pemerintah telah membuat pedoman umum Reformasi Birokrasi dengan keluarnya

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025 dengan diawali penerapan di institusi percontohan seperti BPK, Kementrian keuangan,

dan Mahkamah agung. Berikut adalah Program Reformasi BPK yang dilakukan sejak tahun

2006

Ruang Lingkup Reformasi BPK

Reformasi yang dilakukan oleh BPK RI meliputi empat bidang yaitu reformasi

kelembagaan atau organisasi, Proses bisnis, Sumber daya manusia dan kelembagaan. Uraian

dari masing-masing bidang antara lain sebagai berikut :

1. Reformasi Kelembagaan : Program ini terdiri dari 2 bentuk kegiatan yaitu restrukturisasi

tugas dan fungsi unit kerja serta kegiatan penguatan unit kerja.

Dewi Mita Rozali - 1106018814

a. Restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja : Menurut pasal 3 ayat 2 UU BPK yang isinya

BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi , saat sebelum tahun 2004 kelembagaan BPK

hanya meliputi kantor pusat dan 6 kantor perwakilann namun pada tahun 2009 menjadi 33

kantor perwakilan di seluruh provinsi .

b. Kegiatan penguatan unit kerja menangani fungsi organisasi , tata laksana, pelayanan

publik, kepegawaian, dan diklat. Hasil yang dicapai antara lain :

- Reposisi fungsi biro organisasi dan tata laksana (Organta) dialihkan sebagian ke biro SDM

dan sebagian ke Litbang

- Reposisi bagian hubungan antar lembaga (HAL) dan humas dibawah biro hukum &

Perundang-undangan menjadi biro humas dan luar negeri

- Reposisi pusat pendidikan dan pelatihan pegawai (Pusdiklat) sebelumnya berada di bawah

sekretariat jenderal dipindah menjadi dibawah Ditama Revbang.

2. Reformasi di bidang proses bisnis : Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu penyusunan

prosedur operasional standar penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pengembangan e-

government. Hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

a. Prosedur operasional standar : Untuk memudahkan dan menyeragamkan penyusunan POS

unit kerja, BPK telah menyusun pedoman penyusunan POS di lingkungan BPK selain itu

supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan pos yang lain baik dalam unit kerja pengguna

maupun unit kerja yang lain yang terkait.

b. Pembangunan E-Government : Didasarkan pada rencana strategis teknologi informasi

2006-2010 yang memuat grand design sistem internal E-BPK , dan sistem Eksternal E-audit.

E-BPK merupakan vitalisasi sistem informasi internal BPK . sedangkan E-Audit adalah

sistem informasi dalam mendukung pemeriksaan BPK atau sistem eksternal BPK.

3. Reformasi di bidang Sumber Daya Manusia :

a. Penataan sistem perekrutan pegawai

Dewi Mita Rozali - 1106018814

b. Analisis Jabatan : menghasilkan uraian jabatan untuk seluruh posisi/struktur dalam

organisasi secara rutin dan bertahap.

c. Evaluasi Jabatan : Menghasilkan peringkat jabatan pada tahun 2007 namun pada periode

tahun 2008 menghasilakn perubahan dan penghapusan pemeringkatan jabatan tertentu .

d. Standar Kompetensi Jabatan

e. Penilaian Individu berdasarkan kompetensi

4. Reformasi Sarana dan Prasaran