Perkembangan Gerakan Koperasi Indonesia

Perkembangan gerakan koperasi di Indonesia mengalami perubahan dari waktu-waktu, berikut

disampaikan kronologi perkembangannya:

Tahun Peristiwa

1896 Patih Purwokerto (R.Aria Wirya Atmadja ) mendirikan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp Spaarbank), organisasi semacam koperasi simpan pinjam.

Tujuan: menolong para pegawai negeri agar terlepas dari cengkeraman

lintah darat. Organisasi ini menjadi filosofi berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sampai saat ini masih eksis.

1898 Ide R. Aria Wiraatmadja (1896) disebarluaskan oleh De Wolf Van

Westerrode kepada para petani. Ia memberikan kredit kepada petani dengan

model Raiffeisen dan Schultze-Delitzsch di Jerman. Nama Bank ini diganti menjadi Hulp Spaar en Landbouwcrediet Bank.

1898 Rencana De Wolf Van Westerrode mendapat persetujuan dari pemerintahan

Hindia Belanda. Sejalan dengan itu, didirikan 250 lumbung Desa yang modalnya diperoleh dari rakyat.

1899 Pendirian Lumbung-lumbung ini terjadi juga di Cirebon, didirikan oleh

seorang Residen. Modal permulaan diperoleh dari sokongan-sokongan

petani menurut luas tanah yang dimiliki. Hasil percobaan tersebut adalah;

Berdirinya badan-badan semacam purwokertosche Hulp Spaar en

landbouwcredietbank

Lumbung-lumbung berdiri diberbagai daerah dengan mencontoh Cirebon

(1913) juga beberapa Bank Desa

Berdirinya Rumah Gadai Negeri

Pemerintah bermaksud mempelajari seluk beluk hutang penduduk dan apa

yang dapat dikerjakan dalam mendidrikan bank-bank kredit pertanian

dengan tidak dapat sokongan pemerintah dan cara-cara mana yang dapat

diperbaiki dalam peminjaman oleh rumah gadai.

Hasil dari penelitian tersebut sebaiknya didasarkan atas koperasi, tetapi

berhubungan beberapa hal yang terpenting ialah Bahwa bangsa Indonesia

belum masak/siap untuk mendirikan koperasi, maka oleh pemerintah tidak

dibentuk badan-badan kredit yang berdasarkan koperasi, tetapi badan-badan

kredit yang bersifat Badan Pemerintah dengan tidak melepaskan cita-cita untuk badan dan kredit yang bersifat koperasi.

1904 Pegawai Departemen pertanian, perindustrian dan Perdagangan, Centrale

Kas (kelak menjadi bank rakyat) sedikit-sedikit memberi penyuluhan dan

penerangan tentang koperasi dan membantu orang yang mau mendirikan

koperasi.

Selain itu dibentuk pula Jawatan Kredit Rakyat yang bertugas menyalurkan kredit melalui Bank rakyat Indonesia dengan organisasinya yang luas.

Meskipun usaha penyuluhan telah dilakukan, namun masih jauh dari

memuaskan karena :

Tidak ada badan Pusat yang dapat menunjukkan cara-cara bekerja keperluan

koperasi.

Tidak ada kemauan pegawainya.

Tidak ada dasar hukum penyiaran koperasi

Tidak ada kerja yang berjalan tetap dikarenakan pindahnya pegawai.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penerangan tentang koperasi masih

berjalan secara sambil lalu.

1913 Berdiri Serekat Dagang Islam kemudian bernama Serikat Islam dan

menganjurkan koperasi pada khalayak ramai, akan tetapi hal ini berjalan

lama karena kepercayaan masyarakat pada koperasi semakin hari semakin berkurang.

1915 Lahirnya Undang-Undang Koperasi yang dinamai Verordening op de

Cooperative Verenigingen (Konongklijk Besluit 7 April Stbl No. 431),

yaitu Undang-Undang tentang perkumpulan Koperasi untuk segala bangsa.

1920 Diadakan Cooperative Commisie (Gouvernements Besluit 10 Juni 1920

Stbl No. 1) yang diketuai oleh Dr. J.H Boeke yang bertugas menyelidiki

apakah koperasi untuk Indonesia bermanfaat dan dengan cara apa supaya

semangat koperasi tertanam di Indonesia.

1924 Di Surabaya oleh Indonesische Studieclub (ISC) yang didirikan oleh DR.

Soetomo dianggap bahwa koperasi merupakan suatu alat yang tepat untuk memajukan ekonomi rakyat dan menyebarkannya di kalangan anggotanya.

Usaha ini ternyata berhasil terbukti dengan didirikannya usaha persatuan

Koperasi Indonesia, suatu organisasi Pusat untuk pembelian barang-barang.

1927 Melalui Cooperative Commisie lahirlah Undang-undang yang menunjukkan

kemauan yang lebih tegas untuk membangun perekonomian rakyat (Regeling Inlandse Cooperative Verenigingen Stbl No. 91)

1928 I.S.C berhasil dalam usahanya merubah 9 bank desa dalam daerah kotapraja

Surabaya dijadikan badan-badan Koperasi dan dimulainya pengenalan aza-

azas Koperasi kepada yang bersangkutan.

1928 Usaha I.S.C ini diteruskan oleh Partai Indonesia Raya/Parindra yang

hasilnya mendirikan Rukun Tani di Jawa Timur dan mendirikan

perkumpulan pelayaran dari bangsa Indonesia yang dinamakan Rukun Pelayaran Indonesia disingkat Rupelin.

1929 Atas anjuran partai Nasional Indonesia di Jakarta diadakan kongres

Koperasi, yang akibatnya di mana-mana diadakan perkumpulan koperasi.

1930 Jawatan Koperasi didirikan untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang

diatur menurut Stbl 1927 No. 91 yang diketuai Prof. Dr. J.H Boeke.

Sejak tahun ini sikap pemerintah mulai aktif dan mengakui kewajibannya

untuk memutarkan roda pergerakan koperasi.

1939 Diumumkan Undang-undang untuk perkumpulan Bumi Putera dan Undang-

Undang untuk perkumpulan Dagang Indonesia memakai andil dan berlaku sementara di pulau Jawa.

1942 Koperasi mengalami perkembangan yang sangat buruk.

Kantor Pusat Jawatan Koperasi dan Perdagangan oleh pemerintah Jepang

diberi nama Syomin Kumiai Tyuo Zimusyo sedangkan kantor daerah

menjadi Syomin Kumiai Sodandyo. Sesudah itu dibentuk Djawa Jumin

Keizai Sintaisei Konsetsu Jumbi Inkai (Panitia Sususnan Perekonomian

baru di Jawa).

Hasil dari Kumiai atau badan di atas ternyata banyak dibenci rakyat karena corak dan pekerjaannya menyimpang dari koperasi yang sebenarnya.

1945 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka

1945 18 Agustus 1945 Bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya ke

luar dari lumpur, tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi (Hatta)

Di pasal 33 dicantumkan ketentuan mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

1946 Desember 1946 Ir. Teko Sumodiharjo diangkat sebagai Dirjen

Perekonomian Rakyat yang menangani koperasi.

Kepala Jawatan dipegang oleh R.S Soeriaatmadja.

Konferensi di Ciparay untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan yang

diantara tugasnya secepat-cepatnya menyelenggarakan kongres koperasi

seluruh Indonesia .

1947 Di Tasikmalaya, di gedung pabrik tenun Perintis milik Pusat Koperasi

Tasikmalaya, diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Pertama yang keputusannya adalah :

1. Dibentuknya SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia)

berkedudukan di Tasikmalaya.

2. Azas Gotong Royong

3. Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI

4. Menetapkan Pengurus serta Presidium yang diketuai oleh Niti

Sumantri.

5. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33, dengan

koperasi rakyat, koperasi ekonomi, sebagai alat pelaksanaan.

6. Mendirikan Bank Koperasi Sentral

7. Ditempatkan konsep koperasi rakyat desa yang meliputi tiga usaha;

kredit, konsumsi dan produksi, dengan pernyataan bahwa koperasi

rakyat desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI.

8. Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan

masyarakat.

9. Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi.

10. Memutuskan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia yang tiap

tiap tahun diperingati.

Paginya dilakukan peletakan Tugu Koperasi yang diresmikan pada tanggal

12 Juli 1950.

Jumlah koperasi saat itu terdapat 2 160 unit.

Kegiatan koperasi ini terhenti karena Agresi Militer Belanda ke II,

menyusul Peristiwa Madiun 1948.

1947 Dibentuk GKPI (Gabungan Koperasi Perikanan), kemudian menjadi IKPI.

1948 Di Yogya dibentuk GKBI

1949 Terbentuknya RIS (UUDS)

Koperasi di UUDS tidak berubah sesuai pasal 38 UUDS, koperasi

mempunyai dasar hukum yang kuat.

1950 Tahun 1949-1950 menjadi negara kesatuan yang dampaknya adalah pusat

koperasi di Yogya digabung dengan jawatan koperasi di Jakarta. Akhirnya Perkumpulan Koperasi bangkit kembali.

1951 Koperasi di Jawa Barat, Sumatera Utara membentuk Badan Koordinasi,

yang masing-masing berkedudukan di Bandung dan Medan.

1951 12 Juli 1951, Hatta selalu berpidato di radio berisikan hakikat koperasi,

alasan-alasan koperasi dan kisah sukses di luar negeri.

Secara teratur pidato ini dilakukan hingga tahun 1959 (1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden)

Peraturan-peraturan Koperasi.

1. Peraturan Koperasi No. 179/1949 sama dengan peraturan No. 91/1927

dibuat saat Belanda berkuasa.

2. Peraturan ini mendorong adanya UU Perkoperasian tersendiri

1951 Digagas rancangan UU Perkoperasian oleh Gerakan Koperasi

1953 SOKRI tidak berfungsi.

Kongres II di Bandung bulan Juli 1953 yang dipimpin oleh Niti Soemantri yang keputusannya antara lain:

A. Ke dalam

1. Menyetujui pokok-pokok prasaran dari Prof. Sumitro, Iskandar

Tedjakusuma, R.Moh.Ambiya Hadiwinoto, Roesli Rahim dan R.S.

Soeria Atmadja.

2. Mendirikan sebuah badan pemusatan pimpinan koperasi untuk seluruh

Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia.

3. Mewajibkan Dewan Koperasi Indonesia membentuk sebuah

lembaga perkoperasian untuk mendidik para anggota, pimpinan,

pegawai koperasi serta mendirikan sekolah menengah koperasi di tiap-

tiap propinsi.

4. Mengeluarkan harian, majalah, brosur, buku pelajaran koperasi.

5. Membentuk sebuah panitia yang akan memberikan saran-sasarn

kepada pemerintah mengenai Undang-Undang Koperasi.

6. Mengusahakan kemudahan pemberian pemberian badan hukum.

7. Mengangkat Bung Hatta (Drs. H. Moh. Hatta) sebagai Bapak

Koperasi Indonesia.

8. Memilih Dewan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia.

B. Keluar

Mendesak pemerintah Republik Indonesia supaya:

1. Melaksanakan perubahan dasar ekonomi dengan menggunakan

koperasi sebagai sistem dan alat utama untuk mencapai kemakmuran

rakyat bersama, sesuai dengan maksud pasal 38 UUD Sementara RI.

2. Koperasi dijadikan mata pelajaran pada sekolah lanjutan, dan

menanamkan benih perkoperasian pada sekolah rakyat.

3. Segera mengadakan undang-undang koperasi yang berdasarkan pada

pasal 38UUDS RI.

4. Menambah anggaran dan belanja negara bagi kemakmuran rakyat

terutama di luar pulau Jawa / Madura.

5. Menyempurnakan susunan jawatan koperasi.

6. Merencanakan pembangunan rumah rakyat diundangkan serta

menunjuk gerakan koperasi sebagai penyelenggara pembangunan

rumah-rumah rakyat.

7. Penyelenggaraan pembelian padi hanya diselenggarakan kepada

organisasi koperasi

1957 Terbentuk Induk Koperasi-Koperasi Indonesia.

Atas desakan hasil Kongres II maka pada bulan Mei 1958 diadakan rapat-

rapat tokoh-tokoh koperasi di Lembang yang dihadiri oleh Hatta hasilnya

disampaikan ke Parlemen, kemudian lahirlah serta disahkannya undang-

undang No. 79/58 tentang perkumpulan Koperasi.

Undang-undang ini juga memuat prinsip-prinsip koperasi seperti yang

dirumuskan oleh Rochdale.

Tidak lama setelah disahkan perkembangan iklim politik semakin panas

(Majelis gagal menyusun Undang-undang yang baru) daerah daerah

bergejolak, dan koperasinya ikut terpuruk.

1958 Pada tanggal 27 Oktober 1958 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Koperasi nomor 79 yang sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Dasar

tahun 1950.

Undang-undang tahun 1958 turun karena :

1. UU No. 179 Tahun 1949 tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan

gotong royong.

2. UU No. 179 Tahun 1949 hanya mengatur cara pendirian pengesahan

dan cara kerja koperasi.

3. Pemerintah hanya bersifat pasif, menjadi pendaftar dan penasihat saja.

1959 Bulan April 1959 menyarankan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,

tapi tidak berhasil.

1959 Bulan Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, agar kembali ke

Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan pengembangan koperasi berubah, maka lahirlah: PP No. 60/1959

tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, serta INPRES No. 2/1960

tentang Badan Penggerak Koperasi (Bapekop) yang berpegang teguh pada

Undang-Undang No. 79/1958 dan Peraturan Pemerintah No. 60/1959.

1960 Bulan April 1960 di Cibogo (Bogor) digagas berdirinya Bank Koperasi

Indonesia oleh 8 bank Koperasi dan 4 Koperasi tingkat Nasional.

1960 Dibentuk Bapengkop (Badan Penggerak Koperasi) dengan Inpres No. 2

tahun 1960 yang bertugas mengadakan koordinasi dalam segala kegiatan

Instansi-instansi Pemerintah untuk penumbuhan Gerakan Koperasi dari pusat sampai daerah.

1961 Pada bulan April 1961, diselenggarakan Munaskop pertama di Surabaya.

Sedangkan keputusannya:

1. Membentuk KOKSI (Kesatuan Koperasi Seluruh Indonesia)

2. Pembubaran organisasi yang serupa dengan KOKSI

3. Maka DKI tak berlaku lagi sebagai gantinya.

4. KOKSI dipimpin oleh Presiden.

Dampak Peraturan Presiden No. 40/1961 tentang Penyaluran Barang-barang

dan Bahan Pokok Keperluan Rakyat.

1. Koperasi tumbuh secara massal dan seragam.

2. Pemerintah mendirikan AKOP dan SKOPMA (11 AKOP dan 21

SKOPMA)

3. Indonesia keluar dari PBB

4. KOKSI keluar dari ICA

1964 Keputusan Menteri Transkopemada No. 19/1964 membentuk Panitia

Penyelesaian Rancangan UU Koperasi, akan tetapi berjalan tidak lancar.

Kemudian, dibentuk Panitia bersama Departemen Transkop dan Komisi E

DPRGR untuk menyelesaikan ini.

Kemudian disahkannya UU ini pada tanggal 2 Agustus 1965 sebagai UU

No. 14/1965 tentang Perkoperasian. Yang isinya sebagai organisasi

ekonomi yang berfungsi sebagai alat Revolusi pengurus mencerminkan

kekuatan Progresif Revolusioner berporoskan Nasakom dan berjiwa Maripol.

1965 Berlangsung Munaskop ke II di Jakarta dipimpin oleh : Menteri Transkop,

Mendagri, Menteri/Sekjen tingkat Nasional yang menetapkan : Bung Karno

sebagai bapak Koperasi, pimpinan tertinggi Gerakan Koperasi dan Revolusi

tentang keputusan itu maka koperasi dibentuk secara massal akan tetapi

kebijaksanaan pembinaan koperasi berdasarkan Munaskop-Usdek ini berakhir ketika pecah peristiwa G 30 S/PKI.

1965 Keluarnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian. Dalam UU ini terdapat unsur-unsur politik sehingga hilang kemurnian tujuan koperasi.

1965 G 30 S/PKI berakhir, berakhir pula Orde Lama dan awal kehidupan Orde

Baru

1966 Bulan Juli 1966 melalui kabinet Ampera menetapkan program diantaranya

Rehabilitasi Prasarana Ekonomi.

1966 Bidang Perkoperasian dipindah ke kementerian dalam Negeri dengan

Struktur disebut Dirjenkop oleh Ibnoe Soejono.

Tugasnya utamanya ialah :

1. Merubah UU No. 14/1965

2. Mengganti pemerintah yang ada di koperasi

3. Menyusun langkah-langkah di Era Orde Baru.

1966 Bulan Juli 1966 berlangsung Musyawarah Nasional I Gerkopin.

Hasilnya :

Mendesak pemerintah mengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1965. UU yang sejiwa dengan prinsip-prinsip koperasi.

Resolusi yang lain ;

1. Membatalkan hasil munaskop I dan ke II di Surabaya dan Jakarta

2. Gerkopin aktif kembali di ICA

1966 SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 70/SK/III/66 tentang

pembentukan Panitia Peninjau kembali UU No. 14/1965. Panitia ini diketuai

Ir. Ibnoe Soejono bertugas mulai 11 Juli 1966.

Hasil rumusannya disahkan sebagai UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia

1967 Dengan disahkannya UU No. 12/1967, maka hal itu diupayakan kembali

pada prinsip-prinsip koperasi yang berlaku Universal yang diakui ICA.

1967 Soeharto dilantik jadi Presiden RI

1967 Pemerintah mendirikan PUSDIKOP di Jakarta disusul berdirinya

BALATKOP di tiap-tiap Propinsi.

1967 Lahirnya BUUD/KUD (percobaan)

1968 Bulan Juni 1968 Soeharto melantik kabinet Pembangunan.

1968 Munas ke II Gerkopin

Hasilnya ; Keputusan Mentranskop No. 64/Kpts/Mentranskop/69 tentang

Perorganisasian dan Tata Cara Pemberian Pengesahan Badan Hukum

terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia.

1970 Gerkopin melaksanakan rapat, mengganti nama menjadi DKI (Dewan

Koperasi Indonesia). Pada rapat ini mengesahkan pengurus paripurna DKI yang diketuai oleh Komodor Laut R. Sardjono

1971 Berdirinya Bank Bukopin yang didirikan oleh 8 induk-induk koperasi.

1971 Pemerintah mendirikan LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi)

kemudian menjadi Perum PKK.

1973 BUUD/KUD dikembangkan di daerah lain melalui Inpres No. 04 Tahun

1973 tentang KUD.

1973-1974 Repelita I Tarap Hidup Rakyat

Menteri Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan koperasi dengan mengembalikan pada prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya.

1978 Inpres No. 2 Tahun 1978 mengganti Inpres No. 4 Tahun 1973

1978 Dirjen Koperasi diganti ke Dirjen Perdagangan pada Menteri Muda

Koperasi dan Kepala Bulog. Dipilih Letjen. Bustanil Arifin sebagai

Menmud.

1984 Inpres No. 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD

(BPP-KUD)

1988 Instruksi Menkop No. 09/Inst/M/VI/88 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan KUD Mandiri.

Pada tahun ini pula berdiri INKOPAU, INKOVERI, INKOPABRI, GKSI, KOPINDO, KJAN, PUSKOPELRA dan INKOPKAR.

1988-1993 Bustanil Arifin tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi.

1992 Keluar Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 mengganti UU no. 12/1967

1993

(1993-1998)

Menkop menjadi Departemen Koperasi dan pengusaha Kecil.

1988 Munaskop ke XII di Jakarta tanggal 18-20 Juli

1993 Munaskop ke XIII di Jakarta tanggal 10 Juli

1993 Terpilih Sri Edi Swasono sebagai ketua DEKOPIN.

Pada periode ini terjadi konflik berkepanjangan berkaitan penyesuaian Anggaran Dasar Dekopin dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

Dengan Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar

Dekopin, maka konflik berakhir.

Konsekuensi dari berlakunya Keppres No 21 tersebut tersebut pada tanggal

15 Juni 1997 telah diselenggarakan RA Dekopin dan memilih Sri Mulyono Herlambang sebagai Ketua Dekopin Periode 1997-2003

1995 Berdiri Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP), dibawah

naungan DEKOPIN, bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan

perkoperasian, diresmikan oleh Kabalitbang Depkop dan PPK (Prof.

Suharto Prawironegoro)

1997 Presiden Suharto diberi gelar Bapak Pembangunan Koperasi oleh Gerakan

Koperasi.

1997 Reformasi bergulir, Soeharto lengser diganti oleh Habibie, sedangkan

Menteri Koperasi dijabat oleh Adi Sasono.

Dikeluarkan Kepres No. 24 /1999, isinya; membatalkan Kepres 21/1997

(Mengembalikan fungsi Dekopin seperti pada tahun 1993 / zaman Sri Edi

Swasono)

1999 Secara demokrasi, Drs. H.M. Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Dekopin

untuk periode 1999 2004.

Berdiri LSP2I, diketuai Ir. Ibnu Sujono.

1993-2000 Terjadi upaya untuk merevisi UU no. 25 / 1992, dan terdapat dua draf

usulan, versi DEKOPIN mewakili gerakan dan Versi LSP2I mewakili

Pemerintah. Diskusi dan dialog dilakukan untuk mencapai kompromi dan

kesepakatan. Kedua belah pihak mempercayakan DR. Muslimin Nasution sebagai penyelaras kedua draf untuk diajukan ke DPR.