Sejarah Arsitektur Kota - spada.uns.ac.id
Transcript of Sejarah Arsitektur Kota - spada.uns.ac.id
Sejarah & PengertianDesa- Kota
Ana Hardiana
Maya Andria Nirawati
&
Tim Pengampu
Arsitektur Permukiman Desa dan Kota
Pengertian Desa
• Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sansekerta yang berarti
tanah tumpah darah.
• Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa
permukiman di area pedesaan atau rural area.
• Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah
administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin
oleh seorang Kepala Desa.
• Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil
yang biasa disebut Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), atau
Banjar (Bali) dan Jorong (Sumbar).
• Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung,
Petinggi (Kaltim), Klebun (Madura), Pambakal (Kalsel), Kuwu
(Cirebon), Hukum Tuan (Sulut).
Kriteria Definisi
• Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya
otonomi daerah seperti di Sumbar dengan sebutan Nagari,
Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan kampung di
Papua, Kutai Barat.
• Semua institusi lain di desa juga bisa mengalami perbedaan
istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa
tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu
pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal
usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum
desa tetap sama yakni didasarkan pada adat, kebiasaan dan
hukum adat.
Pembentukan Desa di Zaman Belanda
• Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur
pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan
terbentuk oleh Belanda.
• Sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya
kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk
sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang
sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga
sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam
prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M serta
ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381
M.
• Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia
dimana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat.
• Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang –
undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen),
maka desa juga diberi kedudukan hukum.
• Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang –
undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen),
maka desa juga diberi kedudukan hukum.
• Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundangan
tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan Indlandsche
Gemeente Ordonnantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan
Madura. Pada tahun 1924 Regeling Reglemen diubah dengan
Indische Staatsregeling tetapi dalam prinsipnya tidak ada
perubahan berarti, maka IGO masih berlaku.
• Untuk daerah di luar Jawa pada masa penjajahan Belanda di
Indonesia, Belanda mengeluarkan peraturan Indlandsche
Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) tahun 1938
no.490.
• Menurut IGO ada tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya
desa yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Kepala
desa adalah penguasa tunggal pemerintahan desa,
menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan urusan yang
berhubungan dengan pemerintah dan harus memperhatikan
pendapat desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa
dibantu oleh Pamong Desa yang berbeda sebutannya antara satu
daerah dengan daerah yang lain. Kepala desa perlu tunduk pada
rapat desa untuk hal-hal yang penting.
Pembentukan Desa di Zaman Jepang
• Masa penjajahan Jepang yang singkat tidak membawa banyak
perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia
termasuk untuk struktur dalam sejarah terbentuknya desa
• Pemerintahan Jepang secara umum menghapuskan demokrasi
dalam pemerintahan daerah. Pada prinsipnya IGO serta
peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan,
sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai peraturan yang
ada sebelumnya.
Struktur Desa di Indonesia
• Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005
mengenai Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, didasarkan
pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan RI.
• Menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa
desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan RI.
• Desa bukan berada di bawah kecamatan karena kecamatan adalah bagian dari
kabupaten/kota, dan desa bukanlah bagian dari perangkat daerah. Desa
berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya
lebih luas, tetapi dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi
kelurahan.
• Kewenangan yang dimiliki desa adalah:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang
didasarkan pada hak asal usul desa
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota
yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan
yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat.
c. Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah, propinsi dan pemerintah
kabupaten atau kota.
d. Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.
Susunan Pemerintahan Desa
• Fungsi dalam sejarah terbentuknya desa adalah sebagai
hinterland (pemasok kebutuhan kota), sebagai sumber
tenaga kerja kasar, mitra bagi pembangunan kota dan
sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah
NKRI. Desa memiliki struktur pemerintahan sendiri
yang terdiri dari Pemerintah Desa, meliputi Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala Desa
• Pimpinan yang menyelenggarakan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
• Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan bisa diperpanjang
untuk satu kali masa jabatan lagi.
• Kepala desa juga berwenang untuk menetapkan Peraturan Desa
yang sudah disepakati bersama BPD.
• Pemilihan Kepala Desa dilakukan langsung bersama penduduk
desa setempat.
Perangkat Desa
• Tugasnya adalah untuk membantu Kepala Desa dalam
melakukan tugas dan wewenangnya.
• Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa yang diisi oleh
pegawai negeri sipil dan diangkat oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota atas nama Bupati atau Walikota, tiga Kepala
Urusan, tiga Kepala Seksi dan Kepala
Kewilayahan/Dusun/Dukuh atau sebutan lain sesuai daerahnya
masing – masing.
• Perangkat desa lain diangkat oleh Kepala Desa dan berasal dari
penduduk desa yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Desa, dan mereka juga memiliki tugas untuk mengayomi
kepentingan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa
• BPD adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa tersebut per
wilayah, yaitu Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainya.
• Masa jabatan untuk anggota BPD adalah selama 6 tahun dan
bisa kembali diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
• Pemimpin serta anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap
jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
• Fungsi BPD adalah untuk merumuskan peraturan bersama
Kepala Desa, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari
masyarakat desa.
Ciri – ciri masyarakat dalam sejarah terbentuknya desa
• Kehidupan keagamaan di desa lebih kuat daripada di kota
karena kontrol sosial yang lebih ketat
• Penduduk cenderung untuk saling tolong menolong karena rasa
kebersamaan yang tinggi, dan tingkat ketergantungan cukup
tinggi juga karena hal tersebut.
• Pembagian kerja yang cenderung baur dan tidak ada batasan
yang jelas, pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga
terdahulu, kurangnya kreativitas dan inovasi karena keterbatasan
teknologi, interaksi untuk kepentingan bersama, pembagian
waktu lebih teliti dan perubahan sosial yang terjadi perlahan.
Beberapa Pengertian Desa Menurut Para Ahli
1. Bintarto
Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi,
sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di
suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara
timbal balik dengan daerah lain.
2. Sutardjo Kartohadikusumo
Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal
suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan
pemerintahan sendiri.
3. William Ogburn dan M.F. Nimkoff
Desa merupakan keseluruhan organisasi kehidupan sosial di
dalam daerah terbatas.
4. S.D. Misra
Desa merupakan kumpulan tempat tinggal dan kumpulan
daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya
antara 50 sampai 1.000 are.
5. Paul H. Landis
Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari
2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang
saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang
kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, topografi,
serta sumber daya alam.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bab I, pasal 1
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di daerah kabupaten.
7. Daldjoeni
Desa merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar
kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris.
Beberapa Ciri Kehidupan di Desa
• Mempunyai wilayah sendiri
• Mempunyai sistem masyarakat sendiri
• Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam
• Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa
• Masyarakat desa merupakan paguyuban (gemeinschaft) yaitu gaya hidup
berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat
• Struktur ekonominya bersifat agraris
• Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar
• Proses sosial berjalan lambat
• Kehidupan bersifat tradisional
• Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya
• Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama
secara kuat
Pengertian Kota
Kriteria Definisi
• Basis kriteria:
– population size; population density; characteristic of space; economic &
social organization; economic function; labour supply & demand;
administration
• Kriteria umum kawasan perkotaan:
– fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau > 75%
penghidupan penduduknya di sektor perkotaan;
– jumlah penduduk > 10.000 jiwa;
– kepadatan penduduk > 50 jiwa per hektar;
– fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa
daalm bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.
Beberapa Pengertian Kota Menurut Para Ahli
1. Bintarto
Kota adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan
kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi
yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas
penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan
suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama,
adat, dan kebudayaan.
2. Max Weber
Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar
kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai
benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat
kosmopolitan.
3. Louis Wirth
Kota adalah permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni
oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.
4. Grunfeld
Kota adalah suatu permukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih
tinggi daripada kepadatan penduduk nasional, struktur mata pencaharian
nonagraris, dan sistem penggunaan tanah yang beraneka ragam, serta
ditutupi oleh gedung-gedung tinggi yang lokasinya berdekatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, pasal 1
Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai
batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta
permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan
perkotaan.
6. Burkhad Hofmeister
Kota adalah suatu pemusatan keruangan tempat tinggal dan tempat kerja
sama manusia yang sebagian besar sumber kehidupannya ada pada sektor
sekunder (industri dan perdagangan) dan sektor tersier (jasa dan pelayanan
masyarakat), dengan pembagian kerja yang khusus, pertumbuhan
penduduknya sebagian besar disebabkan oleh tambahan kaum pendatang,
serta mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang jauh
letaknya.
Ciri-ciri masyarakat perkotaan
• Hubungan sosial bersifat gesselschaft (patembayan),
hubungan jangka pendek
• Kehidupaan bersifat individualistik
• Masyarakat beraneka ragam
• Pandangan hidup masyarakatnya lebih rasional
• Norma-norma keagamaan tidak begitu ketat
• Adanya segregasi keruangan
• Adanya lapangan pekerjaan yang bermacam-macam
Elemen Konsep Kota
• Ciri ekologis
– Konsentrasi populasi, area hunian padat tertentu dengan populasi tertentu
(plus kepadatan tertentu), tanpa melihat faktor kegiatan &/ batas
administrasi
– 250 (Denmark), 2.500 (USA), 5.000 (India, Japan)
– Kota besar jenuh bisa mengalami dekonsentrasi
• Ciri ekonomi
– Dominasi penyelenggaraan penghidupan/fungsi ekonomi produksi non-
agrikultur (yang beragam & kompleks)
– Aglomerasi ekonomi – konsentrasi sejumlah fungsi ekonomi
– Kota besar & metropolitas bisa mengalami destrukturisasi
• Ciri sosial
– Urbanism, cara hidup, cara pandang, interrelasi, perilaku, nilai, norma,
hukum yg berlaku
– “desa mawa cara, negara mawa tata” (Jw)
Fungsi Kotadicirikan oleh penghidupan, aktivitas, penduduk
• Kota pasar, kota dagang
• Kota transit
• Kota industri
• Kota tambang
• Kota tani, agropolitan
• Kota administrasi
• Kota pertahanan
• Kota pendidikan (universitas)
• Kota peristirahatan, kota wisata
• Kota campuran
Jenis Kota
• Administrasi:
– Capital city
– Kota provinsi
– Kota kabupaten
– Kota kecamatan
• Besaran:
– Kota kecil
– Kota sedang
– Kota besar
– Metropolitan
– Ecumenopolis
• Kawasan Perkotaan dibedakan atas:
– Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota
→ otonom
– Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten
– Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil
pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi
Kawasan Perkotaan
– Kawasan Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau
lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial,
ekonomi dan fisik perkotaan
Ukuran Kota berdasar jumlah penduduk
• Kawasan Perkotaan Kecil, jumlah penduduk yang dilayani
sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;
• Kawasan Perkotaan Sedang, jumlah penduduk yang dilayani
sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;
• Kawasan Perkotaan Besar, jumlah penduduk yang dilayani
lebih besar dari 500.000 jiwa;
• Kawasan Perkotaan Metropolitan, jumlah penduduk yang
dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.
• Kawasan metropolitan: kawasan perkotaan yg terdiri atas
sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan
perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling
memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem
jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi, dgn jumlah
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000
(satu juta) jiwa
• Kawasan megalopolis: kawasan yg terbentuk dari 2 (dua) atau
lebih kawasan metropolitan yg memiliki hubungan fungsional
dan membentuk sebuah sistem
Megalopolis
• Eropa Barat:
Blue banana
linear
megalopolis
Birmingham to
Milan
• Amerika: Boston
to Washington
Megastruktur
Plug-in city
Pustaka
• Catanese, JS. 19__. Pengantar Perencanaan Kota (trjmh.)
• Frey, WH & Z Zimmer. 2001. “Defining the City” dalam
Handbook of Urban Studies
• Jayadinata, JT. 1986. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan
Pedesaan, Perkotaan, & Wilayah
• Pamardi U, Rizon, Materi Kuliah Prodi PWK FT UNS
• Retno, Devita, Pusat Studi Sejarah Indonesia
• Yunus, HS. 2005. Manajemen Kota
• Hall, P. 2002. Urban and Regional Planning
• dan lain-lain