Scanned Image -...

9

Transcript of Scanned Image -...

Page 1: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 2: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 3: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 4: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 5: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 6: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 7: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 8: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Page 9: Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15365_skgub51-2020.pdfAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

Yulianti - repository.unikama.ac.idrepository.unikama.ac.id/852/1/prosiding 2014.pdfatas peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan hasil ... pemesanan menu makanan

Yulianti - repository.unikama.ac.idrepository.unikama.ac.id/852/1/prosiding 2014.pdfatas peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan hasil ... pemesanan menu makanan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

undang-undang Tort dan undang-undang Pentadbiran

undang-undang Tort dan undang-undang Pentadbiran

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15598_skgub189-2020.pdf · 2. 3. 4. 5. 6. Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15598_skgub189-2020.pdf · 2. 3. 4. 5. 6. Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/20180327112013_skgub99_2018.pdf · Menyetujui penjualan dan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional dari Daftar

birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/20180327112013_skgub99_2018.pdf · Menyetujui penjualan dan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional dari Daftar

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15059_skgub238-2019.pdf · Konsideran menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15059_skgub238-2019.pdf · Konsideran menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15277_skgub20-2020.pdf · Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri I, Gedung Rumah Sakit Panti Raph, Gedung KONI,

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15277_skgub20-2020.pdf · Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri I, Gedung Rumah Sakit Panti Raph, Gedung KONI,

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15866_skgub313-2020.pdf · Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat

Scanned Image - birohukum.jogjaprov.go.idbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15866_skgub313-2020.pdf · Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat

menyempurnakan isi maupun tampilan LKj. BAB I PENDAHULUANbsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_pusido_2017_25_jan_v2.pdfatas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja

menyempurnakan isi maupun tampilan LKj. BAB I PENDAHULUANbsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_pusido_2017_25_jan_v2.pdfatas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket