Scanned by CamScanner - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Keppres Nomor 8 Tahun...

3
Scanned by CamScanner

Transcript of Scanned by CamScanner - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Keppres Nomor 8 Tahun...

Page 1: Scanned by CamScanner - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Keppres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetepan BPIH... · KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji,

Scanned by CamScanner

Page 2: Scanned by CamScanner - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Keppres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetepan BPIH... · KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji,

Scanned by CamScanner

Page 3: Scanned by CamScanner - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Keppres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetepan BPIH... · KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji,

Scanned by CamScanner


LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI ...

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI ...

Pengesahan BPIH 2020 - Harja Saputra...OPR untuk dibahas bersama c. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada jemaah haji dan penyerapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/ pergeseran

Pengesahan BPIH 2020 - Harja Saputra...OPR untuk dibahas bersama c. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada jemaah haji dan penyerapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/ pergeseran

bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Ketentuan Rekomendasi Izin Baru PP… · Moratorium Pemberian Ijin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Keputusan

bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Ketentuan Rekomendasi Izin Baru PP… · Moratorium Pemberian Ijin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Keputusan

 · 2015. 6. 25. · calon jamaah haji sudah mendapatkan daftar urut untuk mendapatkan kuota. Satu tahun sebelum keberangkatan pemerintah menentukan BPIH dan calon haji tersebut melunasi

 · 2015. 6. 25. · calon jamaah haji sudah mendapatkan daftar urut untuk mendapatkan kuota. Satu tahun sebelum keberangkatan pemerintah menentukan BPIH dan calon haji tersebut melunasi

PENETAPAN LOKASI Bagan Alir Penetepan Lokasidispkp.sumutprov.go.id/updated/wp-content/uploads/2016/...I. Bagan Alir Penetepan Lokasi Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

PENETAPAN LOKASI Bagan Alir Penetepan Lokasidispkp.sumutprov.go.id/updated/wp-content/uploads/2016/...I. Bagan Alir Penetepan Lokasi Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Acara : Membahas tentang Rincian dan Besaran Komponen BPIH Tahun 1441 H/ 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Acara : Membahas tentang Rincian dan Besaran Komponen BPIH Tahun 1441 H/ 2020

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA ...

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA ...

bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Surat Undangan Kegiatan_orientasi...Peserta membawa Surat Tugas selama 3 hari tertanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 Pakaian peserta

bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Surat Undangan Kegiatan_orientasi...Peserta membawa Surat Tugas selama 3 hari tertanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 Pakaian peserta

haji.kemenag.go.id 104.pdf · 2. PIHK asal membuat Surat Pernyataan bermaterai dan menyerahkan SPPH, bukti asli setoran awal dan/atau lunas BPIH Khusus, bukti asli transfer set-oran

haji.kemenag.go.id 104.pdf · 2. PIHK asal membuat Surat Pernyataan bermaterai dan menyerahkan SPPH, bukti asli setoran awal dan/atau lunas BPIH Khusus, bukti asli transfer set-oran

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah ......Madinah, biaya hidup (living cost), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri. . BPIH

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah ......Madinah, biaya hidup (living cost), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri. . BPIH

325 1 3(0(5,17$+ .27$ '(13$6$5 8 /$325$1 $.817$%,/,7$6 .,1 ... Kota Denpasar... · Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetepan Kinerja ... bantuan

325 1 3(0(5,17$+ .27$ '(13$6$5 8 /$325$1 $.817$%,/,7$6 .,1 ... Kota Denpasar... · Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetepan Kinerja ... bantuan

BPIH 2012A

BPIH 2012A

2992 - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Hasil-Seleksi...SURAT PENGANTAR Nomor: /Kw.10/V.2/Hj.02/04/2018 BANYAK 6 (enam) lembar KETERANGAN ... idang PHU MUSTAJAM

2992 - bidang.hajijabar.infobidang.hajijabar.info/filestorage/Hasil-Seleksi...SURAT PENGANTAR Nomor: /Kw.10/V.2/Hj.02/04/2018 BANYAK 6 (enam) lembar KETERANGAN ... idang PHU MUSTAJAM

haji.kemenag.go.id...disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh BPKH dengan memperhitungkan setoran awai BPIH.

haji.kemenag.go.id...disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh BPKH dengan memperhitungkan setoran awai BPIH.

Pembayaran BPIH Reguler 2015 SUKSES - kemenag.go.id · Keputusan Dirjen Nomor 277 tentang Pedoman Pelunasan Haji Reguler. Lihat di . Di sana ... Jumlah yang belum melakukan pelunasan

Pembayaran BPIH Reguler 2015 SUKSES - kemenag.go.id · Keputusan Dirjen Nomor 277 tentang Pedoman Pelunasan Haji Reguler. Lihat di . Di sana ... Jumlah yang belum melakukan pelunasan

haji.kemenag.go.id...1. Istithaah Kesehatan dilakukan setelah jemaah haji melakukan pembayaran pelunasan BPIH. 2. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH kuota haji tambahan diatur sebagai

haji.kemenag.go.id...1. Istithaah Kesehatan dilakukan setelah jemaah haji melakukan pembayaran pelunasan BPIH. 2. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH kuota haji tambahan diatur sebagai

Manajemen Pelayanan Prima Dalam Pendaftaran BPIH Khusus

Manajemen Pelayanan Prima Dalam Pendaftaran BPIH Khusus

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu34-2014bt.pdf · perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 7 (1) Setoran BPIH dan/atau

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu34-2014bt.pdf · perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 7 (1) Setoran BPIH dan/atau

RINCIAN PENETEPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI ...

RINCIAN PENETEPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI ...

UP DAN GU – PENETAPAN DAN PROSEDUR 2014 PERBUP … · 2016-07-15 · 7 ujdih perwakilan provinsi maluku tahun 2016 njop – penetepan 2014 perbup kabupaten kepulauan aru no. 9,

UP DAN GU – PENETAPAN DAN PROSEDUR 2014 PERBUP … · 2016-07-15 · 7 ujdih perwakilan provinsi maluku tahun 2016 njop – penetepan 2014 perbup kabupaten kepulauan aru no. 9,