Sasaran Kinerja Pegawai SKP
-
Upload
juan-salazar -
Category
Documents
-
view
65 -
download
16
description
Transcript of Sasaran Kinerja Pegawai SKP
Dasar Hukum
UU No. 43 Tahun 1999 jo. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Peraturan Kepala BKN No.1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
Tatacara Penyusunan SKP
Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP, memperhatikan hal sebagai berikut :
Jelas
Dapat diukur
Relevan
Dapat dicapai
Memiliki target waktu
SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam SOTK
PNS yang tidak menyusun SKP dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai
Unsur – unsur SKP
Kegiatan tugas jabatan : mengacu pada penetapan kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai terendah secara hirarki.
Angka kredit
Target. Dalam menetapkan target meliputi aspek berikut :
Kuantitas (target output)
Kualitas (target kualitas)
Waktu (target waktu)
Biaya(target biaya)
Ketentuan lain – lain
Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/pindah. Perpindahan pegawai dapat terjadi baik horizontal, vertical (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan structural, fungsional, dari fungsional ke strukturan/sebaliknya). Selama di jabatan lama dan jabatan baru dibuat SKP nya, kemudian untuk menentukan hasil nya, dijumlahkan kemudian dibagi 2
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit, harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan
Penyusunan tugas bagi PNS yang ditunjuk sebagai PLT, maka tugas – tugas PLT dihitung sebagai tugas tambahan
SKP bagi PNS yang kegiatan nya dilakukan dengan tim kerja, maka penyusunan nya berlaku sebagai berikut :
Jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatan nya, maka dimasukkan kedalam SKP yang bersangkutan
Jika kegiatan nya bukan merupakan tugas jabatan nya, maka kinerja tersebut di masukkan kedalam tugas tambahan
Penyusunan SKP bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan, maka penyusunan/penilaian nya dilakukan di tempat yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.
Penilaian SKP apabila terjadi hal – hal yang diluar kemampuan PNS (force majeur/bencana alam, maka penilaian nya disesuaikan dengan kegiatan – kegiatan diluar SKP yang telah ditetapkan
Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundangan, maka penyusunan SKP yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural
Tugas tambahan
PNS yang diberikan tugas tambahan atau tugas lain oleh atasan langsungnya dapat dibuktikan dengan surat keterangan makan akan diberikan nilai tugas tambahan :
Penilaian kreativitas Apabila PNS pada tahun yang berjalan menemukan sesuatu yang baru,
dan berkaitan dengan tugas pokok serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari :
Unit kerja setingkat eselon II
Pejabat Pembina kepegawaian
Presiden
Rekomendasi
Pejabat penilaian memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagai berikut :
Untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis
Untuk menambah wawasan kemampuan dalam pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai
Untuk kebutuhan pengembangan, perlu pendidikan dan peningkatan karir (promosi)
Penilaian untuk PNS yang diberhentikan dari jabatan organiknya PNS yang diberhentikan dari jabatan organiknya, hanya dinilai dari
unsur perilaku kerja nya :
PNS menjadi pejabat Negara
PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan – badan swasta yang ditentukan pemerintah baik didalam maupun diluar negeri.\
Buku Catatan Perilaku Kerja PNS
Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kinerja PNS yang dinilai. Pejabat penilaian dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS
Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru
Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi lang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.