Sar 100 Prosedur Kompilasi Dan Review
Transcript of Sar 100 Prosedur Kompilasi Dan Review
PROSEDUR KOMPILASI DAN REVIEW
SAR 100 ( Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan)
Seksi ini mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan
keuangan entitas nonpublik dan memberikan panduan bagi akuntan mengenai
standar dan prosedur yang digunakan untuk perikatan tersebut. Akuntan harus
menerbitkan laporan setelah ia menyelesaikan suatu perikatan kompilasi atau
review suatu laporan keuangan entitas nonpublik sesuai dengan ketentuan dalam
Seksi ini.
Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan kompilasi. Hasil review yang
dilaksanakan melalui prosedur permintaan keterangan dan analisis harus menjadi
dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak
ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan; sedangkan
dalam suatu kompilasi, akuntan tidak memberikan keyakinan seperti itu. Tujuan
review juga sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang
dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk
menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.
Kewajiban Pelaporan Akuntan
Manajemen, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak lain yang
menggunakan laporan keuangan harus dengan mudah dapat mengetahui tingkat
tanggung jawab yang dipikul oleh seorang akuntan, jika ada, atas laporan
keuangan tersebut. Para pemakai laporan keuangan mengetahui bahwa suatu
laporan tertulis merupakan sarana bagi akuntan untuk menunjukkan tingkat
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, apabila akuntan melakukan kompilasi
laporan keuangan atau review atas laporan keuangan suatu entitas nonpublik, ia
harus menerbitkan laporan yang dibuat berdasarkan standar yang sesuai menurut
Seksi bila akuntan melaksanakan lebih dari satu macam jasa, misalnya kompilasi
dan audit, ia harus menerbitkan laporan berdasarkan tingkat jasa tertinggi yang
diberikannya.
Akuntan dilarang untuk mengizinkan penggunaan namanya dihubungkan
dengan dokumen atau komunikasi tertulis yang memuat laporan keuangan suatu
entitas nonpublik yang tidak diaudit, kecuali jika ia telah melakukan kompilasi
laporan keuangan atau review atas laporan keuangan tersebut atau laporan
keuangan tersebut disertai dengan suatu petunjuk, bahwa akuntan belum
melakukan kompilasi atau review, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap
laporan keuangan tersebut.
Pemahaman Terhadap Entitas
Akuntan harus mencapai suatu kesamaan pemahaman dengan entitas,
sebaiknya secara tertulis, mengenai jasa yang harus diberikan oleh akuntan.
Pemahaman tersebut harus mencakup keterangan mengenai sifat dan keterbatasan
jasa yang harus dilaksanakan dan penjelasan tentang laporan yang akan
diterbitkan oleh akuntan.
Kompilasi Laporan Keuangan
Akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik
akuntansi industri tempat operasi entitas, agar ia dapat melakukan kompilasi
laporan keuangan dalam bentuk yang tepat bagi entitas yang beroperasi dalam
industri tersebut. Standar ini tidak menghalangi akuntan untuk menerima suatu
perikatan kompilasi atas suatu entitas dari industri yang akuntan tersebut tidak
mempunyai pengalaman. Namun, standar ini membebankan tanggung jawab
kepada akuntan untuk memperoleh tingkat pengetahuan yang dibutuhkan.
Akuntan tidak diharuskan untuk meminta keterangan atau prosedur lainnya
untuk memverifikasi, menguatkan, atau me-review informasi yang disediakan
oleh klien. Tetapi, ia dapat mengajukan pertanyaan atau melaksanakan prosedur
lain. Dari hasil permintaan keterangan atau prosedur lain tersebut, pengetahuan
yang diperoleh dari perikatan sebelumnya, atau gambaran umum tentang laporan
keuangan, akuntan dapat menyimpulkan bahwa informasi yang disediakan oleh
klien tidak benar, tidak lengkap, atau bahkan informasi tersebut tidak memuaskan
untuk tujuan kompilasi laporan keuangan.
Sebelum menerbitkan laporannya, akuntan harus membaca laporan
keuangan yang telah dikompilasi dan mempertimbangkan apakah laporan
keuangan tersebut layak bila ditinjau dari segi bentuknya, dan bebas dari
kekeliruan material yang nyata.
Pelaporan Jika Akuntan Tidak Independen
Akuntan tidak dihalangi untuk menerbitkan laporan yang berkaitan
dengan kompilasi laporan keuangan untuk suatu entitas, yang ia tidak
independen. Jika akuntan publik tidak independen, maka ia harus secara
spesifik mengungkapkan ketidakindependenan tersebut. Namun, alasan tidak
adanya independensi tidak boleh dijelaskan. Jika akuntan tidak independen, ia
harus memasukkan pernyataan berikut dalam paragraf terakhir laporannya:
“Kami tidak independen dalam hubungan kami dengan PT KXT.”
Kertas Kerja
Meskipun tidak mungkin untuk menentukan bentuk atau isi kertas kerja
yang perlu dibuat untuk review atas laporan keuangan karena adanya perbedaan
keadaan pada setiap perikatan, kertas kerja akuntan harus memuat hal-hal berikut
ini:
a. Masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan akuntan dan
prosedur analitik.
b. Masalah yang dianggap tidak biasa oleh akuntan selama melaksanakan
review, termasuk penyelesaiannya.
Akuntan mungkin saja ingin memperoleh surat representasi dari pemilik,
manajer, atau pimpinan perusahaan, dan jika perlu, direktur keuangan.
Pelaporan Akuntan Mengenai Hasil Review atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang di-review oleh akuntan harus disertai dengan
laporan akuntan yang menyatakan bahwa:
a. Review dilaksanakan sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review
yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
b. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen (atau pemilik) entitas tersebut.
c. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para pejabat
penting perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap
data keuangan.
d. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit
yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan, dan dengan demikian tidak dinyatakan pendapat
semacam itu dalam suatu review.
e. Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang
harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selain
dari perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan
akuntan.
Penemuan Kemudian Fakta Yang Telah Ada Pada Tanggal Laporan
Akuntan
Setelah tanggal laporan akuntan atas laporan keuangan yang dikompilasi
atau di- review, akuntan mungkin mengetahui bahwa terdapat fakta yang telah ada
pada tanggal laporannya, yang mengakibatkan akuntan berpendapat bahwa
informasi yang diberikan oleh entitas tersebut tidak benar, tidak lengkap, atau
tidak memuaskan seandainya ia telah mengetahui fakta tersebut sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, akuntan harus mempertimbangkan pedoman dalam SA
Seksi 561 [PSA No. 47] Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal
Laporan Audit, dalam menentukan langkah memadai, dengan mempertimbangkan
perbedaan tujuan perikatan kompilasi, review, dan audit.
Perubahan Dalam Perikatan Dari Audit Ke Review Atau Kompilasi (Atau
Dart Review Ke Kompilasi)
Akuntan yang mengadakan perikatan untuk mengaudit laporan keuangan
suatu entitas nonpublik sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia, mungkin sebelum penyelesaian auditnya diminta untuk
mengubah perikatannya ke perikatan review atau kompilasi laporan keuangan.
Permintaan untuk mengubah perikatan tersebut mungkin diakibatkan oleh
perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan entitas tersebut untuk suatu
audit, salah pengertian tentang sifat suatu audit atau alternatif review atau jasa
kompilasi yang semula tersedia, atau pembatasan terhadap lingkup audit yang
dilakukan oleh klien atau yang disebabkan oleh keadaan.
SAR 200 (Pelaporan Atas Laporan Keuangan Komparatif)
Seksi ini menetapkan standar untuk pelaporan atas laporan keuangan komparatif
entitas nonpublik bila laporan keuangan untuk satu atau lebih periode yang
disajikan telah dikompilasi atau di-review berdasarkan dengan SAR Seksi 100
[PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan.
Bila laporan keuangan komparatif disajikan, akuntan harus menerbitkan
laporan semestinya yang mencakup setiap periode yang disajikan sesuai dengan
ketentuan dalam Seksi ini.
Akuntan dapat memodifikasi laporannya berkaitan dengan satu atau lebih
laporan keuangan untuk satu atau lebih periode, sementara menerbitkan laporan
yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan lain yang disajikan.
Laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan dua periode atau lebih
yang disajikan dalam bentuk berkolom.
Akuntan penerus (continuing accountant). Akuntan yang telah mengadakan
perikatan untuk mengaudit, me-review, atau mengkompilasi dan melaporkan
laporan keuangan periode sekarang dan satu atau lebih periode berurutan segera
sebelum periode sekarang.
Laporan mutakhiran (updated report). Suatu laporan yang diterbitkan oleh
akuntan penerus yang mempertim&angkan informasi yang diketahuinya dari
perikatan sekarang dan menyatakan kembali simpulan sebelumnya, atau sesuai
dengan keadaan, menyatakan simpulan yang berbeda atas laporan keuangan
periode sebelumnya pada tanggal laporannya sekarang.
Laporan yang diterbitkan kembali. Suatu laporan yang diterbitkan setelah
tanggal asli yang berkaitan dengan tanggal sama dengan laporan asli. Laporan
yang diterbitkan kembali mungkin memerlukan revisi karena pengaruh peristiwa
khusus. Dalam keadaan ini, laporan harus diberi tanggal ganda, yaitu tanggal asli
dan tanggal terpisah untuk dampak dari peristiwa tersebut.
Laporan Bentuk Baku Akuntan Penerus
Akuntan penerus yang melaksanakan jasa yang sama tingkatnya atau lebih
tinggi berkaitan dengan laporan keuangan periode sekarang harus memutakhirkan
laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan bersama
dengan laporan keuangan periode sekarang. Akuntan penerus yang melaksanakan
jasa pada tingkat yang lebih rendah berkaitan dengan laporan keuangan periode
sekarang harus mencantumkan suatu penjelasan tanggung jawab yang dipikulnya
untuk laporan keuangan periode sebelumnya dalam suatu paragraf terpisah dalam
laporannya atau menerbitkan kembali laporannya atas laporan keuangan periode
sebelumnya.
Akuntan penerus yang melaksanakan kompilasi atas laporan keuangan
periode sekarang dan yang sebelumnya telah me-review laporan keuangan satu
periode atau lebih harus melaporkan berikut ini:
a. Menerbitkan laporan kompilasi atas laporan keuangan periode
sekarang yang mencakup penjelasan tentang tanggung jawab yang
dipikulnya atas laporan keuangan periode sebelumnya. Penjelasan
tersebut harus mencakup tanggal asli laporan akuntan dan harus juga
menyatakan bahwa is tidak melakukan prosedur dalam hubungannya
dengan perikatan review setelah tanggal tersebut.
b. Mengkombinasikan laporan kompilasi atas laporan keuangan periode
sekarang dengan laporan review atas laporan keuangan periode
sebelumnya yang diterbitkan kembali atau menyajikannya secara
terpisah. Laporan kombinasi tersebut harus menyatakan bahwa
akuntan tidak melaksanakan prosedur dalam hubungannya dengan
perikatan review setelah tanggal laporan review-nya.
Pengacuan Yang Diubah Oleh Akuntan Penerus Ke Penyimpangan Dart
Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia
Dalam perikatannya sekarang, akuntan harus waspada terhadap adanya
keadaan atau peristiwa yang dapat berdampak terhadap laporan keuangan periode
sebelumnya yang disajikan, termasuk kecukupan pengungkapan informatif.
Akuntan harus mempertimbangkan dampak keadaan atau peristiwa yang
diketahuinya terhadap laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya.
Bila laporan akuntan atas laporan keuangan periode sebelumnya berisi suatu
pengacuan yang diubah ke penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia, laporannya harus mencantumkan paragraf penjelasan terpisah
yang menunjukkan:
a. Tanggal laporan akuntan sebelumnya.
b. Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pengacuan harus diubah.
c. Jika berlaku, bahwa laporan keuangan periode sebelumnya telah
diubah.
Laporan Kompilasi Atau Review Akuntan Pendahulu Tidak Disajikan
Bila laporan keuangan periode sebelumnya telah dikompilasi atau di-review
oleh akuntan pendahulu yang laporannya tidak disajikan dan akuntan pengganti
tidak melakukan kompilasi atau review atas laporan keuangan tersebut, akuntan
pengganti harus membuat acuan dalam paragraf tambahan pada laporannya atas
laporan keuangan periode sekarang ke laporan akuntan pendahulu atas laporan
keuangan periode sebelumnya. Pengacuan tersebut harus memuat hal-hal berikut
ini:
a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan periode sebelumnya telah
dikompilasi atau di review oleh akuntan lain.
b. Tanggal laporan akuntan lain tersebut.
c. Suatu penjelasan tentang bentuk baku pernyataan tidak memberikan
atau memberikan secara terbatas keyakinan, sesuai dengan yang
semestinya dilakukan, yang dicantumkan dalam laporan tersebut.
d. Suatu penjelasan atau kutipan adanya modifikasi dari laporan baku dan
adanya paragraf yang menekankan suatu masalah yang berkaitan dengan
laporan keuangan.
Sebelum menerbitkan kembali laporan kompilasi atau review atas laporan
keuangan periode sebelumnya, akuntan pendahulu harus mempertimbangkan
apakah laporannya masih memadai. Dalam memutuskan hal itu, akuntan
pendahulu harus mempertimbangkan bentuk dan cara penyajian sekarang laporan
keuangan periode sebelumnya, peristiwa kemudian yang sebelumnya tidak
diketahui, dan perubahan dalam laporan keuangan yang memerlukan penambahan
atau penghilangan modifikasi terhadap laporan baku.
Akuntan pendahulu harus melaksanakan prosedur berikut ini sebelum
melakukan penerbitan kembali laporan kompilasi atau review atas laporan
keuangan periode sebelumnya:
a. Membaca laporan keuangan periode sekarang dan laporan akuntan
pengganti.
b. Membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan
laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan dengan laporan
keuangan periode sekarang.
c. Memperoleh surat dari akuntan pengganti yang menunjukkan apakah ia
mengetahui masalah yang menurut pendapatnya dapat berdampak
material terhadap laporan keuangan, termasuk pengungkapannya,
yang dilaporkan oleh akuntan pendahulu. Akuntan pendahulu harus
tidak mengacu ke surat tersebut atau ke laporan akuntan pengganti
dalam laporan yang diterbitkan kembali tersebut.
Bila akuntan pendahulu mengetahui informasi, termasuk informasi tentang
peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan periode sebelumnya,
yang diyakininya dapat berdampak terhadap laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporannya atas laporan keuangan tersebut, ia harus meminta
keterangan atau melakukan prosedur analitik yang sama dengan langkah yang
dilakukan jika ia mengetahui informasi tersebut pada tanggal laporannya atas
laporan keuangan periode sebelumnya dan melakukan prosedur lain yang
dipandang perlu dalam keadaan tersebut. Sebagai contoh, akuntan pendahulu
dapat melakukan pembahasan informasi ini dengan akuntan pengganti atau
melakukan review atas kertas kerja akuntan pengganti yang berkaitan dengan
masalah-masalah yang berdampak terhadap laporan keuangan periode
sebelumnya. Jika berdasarkan informasi yang diperoleh, akuntan pendahulu
memutuskan bahwa laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya harus
direvisi.
Jika laporari keuangan periode sebelumnya telah diubah, akuntan pendahulu
atau akuntan pengganti harus melaporkan laporan keuangan tersebut sebagai
laporan yang dinyatakan kembali. Jika akuntan sebelumnya menerima tanggung
jawab pelaporan, ia harus mengikuti panduan dalam paragraf 20 s.d. 24. Jika
akuntan pengganti melaporkan laporan keuangan tersebut, ia harus mematuhi
standar kompilasi atau review PSAR No. 01 (SAR Seksi 100) (atau melaksanakan
audit) yang berkaitan dengan laporan keuangan periode sebelumnya yang
dinyatakan kembali tersebut dan melaporkan laporan keuangan tersebut
sebagaimana mestinya.
Pelaporan atas laporan keuangan yang sebelumnya Tidak menghilangkan
seluruh pengungkapan
Akuntan yang mengkompilasi, me-review, atau mengaudit laporan keuangan
yang tidak menghilangkan semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dapat kemudian diminta untuk
melakukan kompilasi laporan keuangan untuk periode yang sama dengan
menghilangkan semua pengungkapan pada waktu disajikan dalam laporan keuangan
komparatif.
Transisi
Akuntan penerus yang sebelumnya menerbitkan pernyataan tidak memberi
pendapat sesuai dengan SA Seksi 504 [PSA No. 26] Pengaitan Nama Auditor
dengan Laporan Keuangan, atas laporan keuangan periode sebelumnya suatu
entitas nonpublik yang disajikan dengan laporan keuangan untuk periode yang
berakhir pada atau setelah 1 Oktober 1999, harus menerbitkan kembali laporan
sebelumnya atas laporan keuangan periode sebelumnya semacam itu,
mencantumkan dalam laporannya atas laporan keuangan periode sekarang suatu
penjelasan tentang tanggung jawab yang dipikulnya atas laporan keuangan
periode sebelumnya, atau mematuhi standar kompilasi atau review dalam SAR
Seksi 100 [PSAR No. 01 Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan (atau
melaksanakan audit) yang berkaitan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya tersebut dan melaporkannya dengan semestinya.
SAR 300 ( Lap. Kompilasi atas Lap. Keuangan yang Dimasukkan dalam Formulir Tertentu)
Seksi ini juga memberikan panduan tambahan yang berlaku untuk laporan atas
laporan keuangan yang dimasukkan ke dalam formulir tertentu. Untuk tujuan
Seksi ini, suatu formulir tertentu adalah formulir baku yang telah dicetak
sebelumnya (preprinted form) yang didesain atau diberlakukan oleh badan yang
kepadanya formulir tersebut harus diserahkan. Sebagai contoh adalah formulir
yang digunakan oleh asosiasi industri perdagangan, lembaga kredit, bank, dan
badan pemerintah, badan pengatur selain yang berkaitan dengan penjualan atau
perdagangan sekuritas. Suatu formulir yang didesain atau diberlakukan oleh
entitas yang laporan keuangannya harus dikompilasi tidak dipandang sebagai
suatu formulir tertentu. Istilah laporan keuangan dan entitas nonpublik
didefinisikan dalam paragraf 4 SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan
Review atas Laporan Keuangan.
Jika akuntan menjadi tahu tentang penyimpangan dari prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia selain penyimpangan yang mungkin dituntut
oleh formulir tertentu atau perintah yang bersangkutan ini), ia harus mengikuti
panduan dalam paragraf 39 s.d 41 SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan
Review atas Laporan Keuangan, tentang penyimpangan seperti itu ini). (Kalimat
yang mendahului paragraf terpisah dalam laporan akuntan yang mengungkapkan
penyimpangan tersebut dapat berbunyi sebagai berikut: "Namun, kami menjadi
tahu suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
yang tidak dituntut oleh formulir tertentu atau perintah yang berkaitan, yang
dijelaskan dalam paragraf berikut ini.") Jika akuntan menjadi tahu tentang
penyimpangan dari persyaratan formulir tertentu atau perintah yang bersangkutan,
ia harus mempertimbangkan bahwa penyimpangan tersebut sama dengan suatu
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam
menentukan dampaknya terhadap laporannya.
Akuntan dilarang menandatangani suatu formulir laporan yang telah dicetak
sebelumnya yang tidak sesuai dengan panduan dalam Seksi ini atau SAR Seksi
100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan. Dalam
situasi semacam ini, akuntan harus menambahkan laporan semestinya terhadap
formulir tertentu tersebut.
SAR 400 (Komunikasi antara Akuntan Pendahulu dengan Akuntan Pengganti)
Seksi ini memberikan panduan bagi akuntan pengganti yang memutuskan untuk
melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu tentang penerimaan suatu
perikatan untuk mengkompilasi atau me-review laporan keuangan entitas
nonpublik. Komunikasi ini menuntut akuntan pendahulu untuk memberikan
tanggapan segera dan secara penuh terhadap komunikasi ini dalam keadaan yang
biasa. Seksi ini juga memberikan panduan tentang permintaan keterangan
tambahan yang dapat dilakukan oleh akuntan pengganti kepada akuntan
pendahulu, dan tanggapan akuntan pendahulu, untuk memudahkan pelaksanaan
perikatan kompilasi atau review. Seksi ini juga mengharuskan akuntan pengganti
yang menjadi tahu tentang informasi yang membuat ia yakin bahwa laporan
keuangan yang dilaporkan oleh akuntan pendahulu mungkin memerlukan revisi
dan meminta klien mengkomunikasikan informasi ini kepada akuntan pendahulu.
Akuntan pengganti. Seorang akuntan yang telah diundang untuk membuat
proposal untuk suatu perikatan kompilasi atau review laporan keuangan atau
yang telah menerima perikatan tersebut.
Akuntan pendahulu. Seorang akuntan yang telah menarik diri atau yang
telah diberitahu bahwa jasanya telah dihentikan dan yang, minimum,
mengadakan perikatan untuk mengkompilasi laporan keuangan suatu entitas
untuk tahun yang lalu atau untuk suatu periode yang berakhir dalam jangka
waktu dua betas bulan dari tanggal laporan keuangan yang harus
dikompilasi atau di-review oleh akuntan pengganti.
Permintaan Keterangan Tentang Penerimaan Suatu Perikatan
Akuntan pengganti tidak diharuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu dalam kaitannya dengan penerimaan suatu perikatan kompilasi atau
review, namun ia dapat memutuskan untuk melakukan komunikasi tersebut,
sebagai contoh, jika terdapat kondisi berikut ini:
a. Informasi yang diperoleh tentang calon klien dan manajemen dan
pemiliknya terbatas atau tampaknya memerlukan perhatian khusus.
b. Perubahan akuntan terjadi jauh setelah akhir periode akuntansi yang
dicakup oleh laporan keuangan yang harus dikompilasi atau di-review.
c. Seringkali terjadi pergantian akuntan.
Kecuali yang diizinkan oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik,
akuntan dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pelaksanaan perikatan profesionalnya tanpa seizin kliennya. Oleh karena itu, pada
waktu akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu, ia harus meminta kepada klien untuk mengizinkan ia melakukan
permintaan keterangan kepada akuntan pendahulu, dan mengizinkan akuntan
pendahulu untuk memberikan tanggapan sepenuhnya terhadap permintaan
keterangan tersebut. Jika klien menolak untuk memenuhi seluruh permintaan ini,
akuntan pengganti harus mempertimbangkan alasan tentang, dan implikasinya
terhadap, penolakan tersebut dalam kaitannya dengan penerimaan perikatan
tersebut.
Bila akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu, pertanyaannya dapat berupa lisan atau tertulis dan biasanya mencakup
permintaan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan integritas
manajemen (pemilik), ketidaksepakatan dengan manajemen (pemilik) tentang
prinsip akuntansi atau perlunya pelaksanaan prosedur tertentu, kerjasama
manajemen (pemilik) dalam penyediaan informasi tambahan atau revisian, jika
diperlukan, dan pemahaman akuntan pendahulu tentang alasan perubahan
akuntan.
Bila akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu, pertanyaannya dapat berupa lisan atau tertulis dan biasanya mencakup
permintaan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan integritas
manajemen (pemilik), ketidaksepakatan dengan manajemen (pemilik) tentang
prinsip akuntansi atau perlunya pelaksanaan prosedur tertentu, kerjasama
manajemen (pemilik) dalam penyediaan informasi tambahan atau revisian, jika
diperlukan, dan pemahaman akuntan pendahulu tentang alasan perubahan
akuntan.
Laporan Keuangan Yang Dilaporkan Oleh Akuntan Pendahulu
Jika dalam pelaksanaan perikatannya akuntan pengganti menjadi tahu
tentang informasi yang menyebabkan ia yakin bahwa laporan keuangan yang
dilaporkan oleh akuntan pendahulu kemungkinan memerlukan revisi, ia harus
meminta kliennya untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada akuntan
pendahulu
SAT 500 (Atestasi Kepatuhan)
Seksi ini memberikan panduan bagi perikatan yang berkaitan dengan asersi
tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan perundangan,
peraturan, ketentuan, kontrak, atau hibah tertentu atau efektivitas struktur
pengendalian intern entitas atas kepatuhan terhadap persyaratan tertentu. Asersi
manajemen dapat berkaitan dengan persyaratan kepatuhan baik yang bersifat
keuangan maupun nonkeuangan.
Suatu laporan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini
tidak memberikan ketetapan secara hukum tentang kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu. Namun, laporan tersebut dapat bermanfaat bagi penasihat
hukum atau yang lain dalam membuat ketetapan tersebut.
Praktisi dapat menerima perikatan untuk melaksanakan prosedur yang
disepakati untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi tertulis
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu, efektivitas
pengendalian intern terhadap kepatuhan atau keduanya.
Praktisi mungkin mengadakan perikatan untuk memeriksa asersi manajemen
tentang efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. Namun, sesuai
dengan SAT Seksi 100 (PSAT No. 07) Standar Atestasi, praktisi tidak dapat
menerima perikatan tersebut kecuali jika manajemen menggunakan kriteria masuk
akal yang telah dibuat oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam penyajian
asersi manajemen.
Praktisi dilarang menerima suatu perikatan untuk melaksanakan suatu
review, sebagaimana didefinisikan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 07]
StandarAtestasi paragraf 40, atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas
terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern atas
kepatuhan.
Perikatan Prosedur Yang Disepakati
Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk
menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam
mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan
berdasarkan prosedur yang disepakati oleh pemakai laporan tersebut.
Prosedur yang digunakan oleh praktisi umumnya dapat terbatas atau luas
sebagaimana ditentukan oleh keinginan pemakai, sepanjang pemakai tertentu
setuju atas prosedur yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan
bertanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai
tujuan.
Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat
atas prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai
tertentu memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati
untuk mencapai tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan
dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Praktisi tidak harus
melaporkan tentang suatu perikatan bilamana pemakai tertentu tidak setuju
dengan prosedur yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan tidak
memikul tanggung jawab tentang memadainya prosedur untuk mencapai tujuan.
Perikatan Pemeriksaan
Tujuan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan praktisi atas asersi
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu adalah untuk
menyatakan pendapat tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar
dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang disepakati . Untuk
menyatakan pendapat semacam itu, praktisi harus mengumpulkan bukti dalam
jumlah memadai yang mendukung asersi manajemen tentang kepatuhan entitas
terhadap persyaratan tertentu, oleh karena itu membatasi risiko atestasi ke tingkat
yang cukup rendah.
Risiko Atestasi
Risiko Atestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisi yang secara tidak
sadar gagal dalam memodifikasi secara semestinya pendapatnya atas asersi
manajemen. Risiko ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko
deteksi.
Untuk tujuan pemeriksaan kepatuhan, komponen tersebut didefinisikan
sebagai berikut:
a. Risiko bawaan—Risiko dapat terjadinya ketidakpatuhan material terhadap
persyaratan tertentu, dengan anggapan tidak ada kebijakan atau prosedur struktur
pengendalian intern yang bersangkutan.
b. Risiko pengendalian—Risiko dapat terjadinya ketidakpatuhan material yang tidak
dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu dengan prosedur dan kebijakan
struktur pengendalian intern entitas.
c. Risiko deteksi—Risiko prosedur yang dilaksanakan oleh praktisi mengakibatkan
praktisi berkesimpulan tidak ada ketidakpatuhan, padahal kenyataannya
ketidakpatuhan tersebut ada.
Praktisi harus menerapkan kemahiran profesionalnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi atas hasil prosedur pemeriksaannya dan tingkat
semestinya keraguan profesionalnya untuk mencapai keyakinan memadai bahwa
ketidakpatuhan material akan dapat dideteksi.
Perencanaan suatu perikatan untuk memeriksa asersi manajemen tentang
kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu meliputi pengembangan strategi
menyeluruh untuk pelaksanaan dan lingkup yang diharapkan dalam perikatan
tersebut.
Dalam menentukan dan memilih komponen yang akan diuji, praktisi harus
mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini: tingkat berlakunya persyaratan
kepatuhan tertentu di tingkat komponen, pertimbangan materialitas, tingkat
sentralisasi catatan, efektivitas kebijakan dan prosedur lingkungan pengendalian,
terutama yang berdampak terhadap pengendalian langsung manajemen terhadap
pelaksanaan wewenang yang didelegasikan kepada orang lain dan kemampuannya
dalam mengawasi aktivitas secara efektif di berbagai lokasi, sifat dan luasnya
operasi yang dilaksanakan di berbagai komponen, dan kesamaan operasi dan
pengendalian terhadap kepatuhan untuk berbagai komponen.
Pertimbangan praktisi atas peristiwa kemudian dalam pemeriksaan atas
asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu adalah
sama dengan pertimbangan auditor atas peristiwa kemudian dalam audit atas
laporan keuangan.
Dua tipe peristiwa kemudian memerlukan pertimbangan oleh manajemen
dan oleh praktisi.
1. Tipe pertama adalah peristiwa yang memberikan informasi tambahan tentang
kepatuhan entitas selama periode yang dicakup oleh asersi manajemen dan
kemungkinan berdampak terhadap asersi manajemen, dan oleh karena itu,
terhadap laporan praktisi. Untuk periode dari akhir periode pelaporan (atau titik
waktu) sampai dengan tanggal laporan praktisi, praktisi harus melakukan prosedur
untuk mengidentifikasi peristiwa yang memberikan informasi tambahan tentang
kepatuhan selama periode tersebut. Prosedur tersebut mencakup, namun terbatas
pada, permintaan keterangan tentang dan pertimbangan atas informasi berikut ini:
a. Laporan auditor intern yang relevan yang diterbitkan dalam periode
kemudian.
b. Laporan praktisi lain yang mengidentifikasi ketidakpatuhan, yang
diterbitkan dalam periode kemudian.
c. Laporan badan pengatur tentang ketidakpatuhan entitas, yang
diterbitkan dalam periode kemudian.
d. Informasi tentang ketidakpatuhan entitas, yang diperoleh melalui
perikatan professional lain terhadap entitas tersebut.
2. Tipe kedua berupa ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode yang dicakup oleh
asersi manajemen namun sebelum tanggal diterbitkannya laporan praktisi. Praktisi
tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi ketidakpatuhan semacam itu. Namun,
praktisi dapat saja mengetahui adanya ketidakpatuhan, yang menurut sifatnya dan
signifikannya, pengungkapan tentang peristiwa tersebut diperlukan untuk
menjadikan asersi manajemen tidak menimbulkan salah tafsir.
Pelaporan
Bentuk laporan praktisi tergantung antara lain pada metode yang digunakan
oleh manajemen dalam penyajian asersi tertulis:
a. Jika asersi manajemen disajikan dalam laporan terpisah yang akan
melampiri laporan praktisi, praktisi harus menggunakan bentuk
laporan sebagaimana dibahas dalam paragraph 52 dan 53.
b. Jika manajemen menyajikan asersinya hanya dalam bentuk surat
representasi yang akan melampiri laporan praktisi, praktisi harus
menggunakan bentuk laporan sebagaimana dibahas dalam paragraf
54 dan 55.
Suatu entitas dapat menerbitkan berbagai dokumen yang berisi informasi
sebagai tambahan atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian intern entitas terhadap
kepatuhan dan laporan praktisi mengenai asersi manajemen tersebut.
Praktisi harus mengikuti panduan yang terdapat dalam SAT Seksi 400
[PSAT No. 05] .Pelaporan tentang Pengendalian InternSuatu Enti tas atas
Pelaporan Keuangan paragraf 81 dan 82 jika ia yakin bahwa informasi lain tidak
konsisten dengan informasi yang tercantum dalam laporan manajemen atau jika ia
menyadari bahwa ia yakin terdapat salah saji fakta secara material.
SA 801 (Audit Kepatuhan yang Ditetapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerimaan Lain Bantuan Keuangan Pemerintah)
Seksi ini berisi standar untuk pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam perikatan, sebagaimana didefinisikan
berikut ini, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Seksi ini juga mencakup pelaporan atas pengendalian intern
berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.
Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang
dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas
aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang
didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi
peraturan perundang-undangan tersebut.
Dampak Undang-Undang Terhadap Laporan Keuangan
Karena bervariasinya persyaratan audit yang harus dipenuhi oleh entitas
penerima bantuan keuangan pemerintah, auditor harus menerapkan kemahiran
profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memastikan bahwa auditor dan
manajemen memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakan oleh auditor.
Manajemen juga bertanggung jawab untuk memperoleh jasa audit yang
memenuhi persyaratan hukum dan peraturan atau kontrak yang relevan. Standar
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia tidak mengharuskan auditor
untuk melaksanakan prosedur yang menurut pertimbangannya melampaui
prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit kompeten dalam
merumuskan pendapatnya atas laporan keuangan. Oleh karena itu, jika selama
audit atas laporan keuangan yang didasarkan pada standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor menyadari bahwa entitas yang
diaudit harus memenuhi persyaratan yang tidak dicakup oleh ketentuan dalam
perikatan, auditor harus mengkomunikasikan hal ini kepada manajemen dan
komite audit, atau pihak berwenang setara yang lain, bahwa audit yang didasarkan
atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia tidak dapat
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, atau kontrak yang relevan.
Audit kepatuhan dalam audit yang dilaksanakan Berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan Ikatan akuntan Indonesia
Dalam audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan ikatan akuntan indonesia, tanggung jawab auditor untuk
mempertimbangkan peraturan perundangundangan dan bagaimana dampaknya
terhadap audit tersebut dijelaskan dalam SA Seksi 317 [PSA No. 31] dan SA
Seksi 316 [PSA No. 70]. SA Seksi 317 paragraf 05 menyamakan tanggung jawab
auditor untuk mendeteksi salah saji yang disebabkan oleh unsur pelanggaran
hukum tertentu dengan tanggung jawab atas kekeliruan atau kecurangan yang lain
sebagai berikut:
Auditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang
dipahaminya sebagai hal yang memiliki pengaruh langsung dan material
dalam penentuan jumlah jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.
Sebagai contoh, peraturan perpajakan mempengaruhi besarnya accrual dan
besarnya jumlah yang diperlakukan sebagai beban dalam suatu periode
akuntansi; demikian pula halnya dengan penerapan hukum dan peraturan
akan mempengaruhi jumlah piutang pendapatan dalam kontrak kerja dengan
pihak pemerintah. Namun, auditor lebih mempertimbangkan hukum dan
peraturan dari sudut pandang hubungan hukum dan peraturan dengan tujuan
audit yang ditentukan atas dasar pernyataan dalam laporan keuangan,
daripada tinjauan sematamata dari sudut pandang hukum.
Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan
auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat
terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Faktor yang
membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan
yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan
keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.
Oleh karena itu, auditor harus mendesain auditnya untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material
sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak
langsung dan material atas jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan
keuangan.
Entitas Pemerintahan
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan
perundangundangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek
penting prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam
entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang
khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan.
Auditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak
peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya
diperkirakan oleh auditor berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah
yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah
manajemen telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang
mempunyai pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah
yang tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.
Dalam suatu audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan, pemahaman
ini mencakup pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang relevan
dengan asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap
penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan tentang apakah
pengendalian intern tersebut telah dioperasikan. Dalam perencanaan audit,
pengetahuan tersebut harus digunakan untuk mengidentifikasikan tipe salah saji
potensial, untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap
risiko salah saji material, dan untuk mendesain pengujian substantif. Penentuan
risiko pengendalian oleh auditor atas asersi yang dipengaruhi oleh kepatuhan
terhadap peraturan perundang undangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian
intern dalam semua komponen pengendalian intern (lingkungan pengendalian,
penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan).
Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah
Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada entitas lain, termasuk
organisasi nirlaba dan perusahaan. Di antara bantuan keuangan pemerintah adalah
bantuan (grant) berbentuk kas atau aktiva lain, pinjaman, jaminan pinjaman,
subsidi tariff bunga. Dengan menerima bantuan tersebut, bail( entitas
pemerintahan maupun nonpemerintah dapat terkena peraturan perundang-
undangan yang mungkin berdampak langsung dan material terhadap penentuan
jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material laporan
keuangan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah-jumlah yang tercantum
dalam laporan keuangan.
Auditor harus mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan untuk
mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berdampak langsung dan material dalam penentuan jumlah yang tercantum dalam
laporan keuangan.
SA Seksi 333 [PSA No. 17] Representasi Manajemen, mengharuskan
auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian
dari audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia. Di antara masalah yang dimasukkan dalam representasi
tersebut adalah "pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk
pengungkapan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan
kerugian bersyarat."
Pelaporan Berdasarkan Standar Audit Pemerintahan
Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi
auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar
Audit Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit
Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang
dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan
perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit
atas laporan keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan
pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib
mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang
undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau
dalam suatu laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas
laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf
pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama dari audit atas laporan
keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan pengendalian intern.
ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi
persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan,
kontrak, atau bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan
salah saji (estimasi terbaik auditor tentang total salah saji) sebagai akibat
kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila
prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan
material, auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif
dalam laporan auditnya.
Auditor harus melaporkan hal material dari ketidakpatuhan terlepas apakah
akibat salah saji telah dikoreksi dalam laporan keuangan entitas. Auditor dapat
mengharapkan untuk memasukkan suatu pernyataan tentang apakah salah saji
sebagai akibat hal material dari ketidakpatuhan telah dikoreksi dalam laporan
keuangan atau suatu pernyataan yang menjelaskan dampak salah saji tersebut
dalam laporannya atas laporan keuangan pokok.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-
hal atau indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat
berakibat ke penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk
menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan
pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam
mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur
pelanggaran hokum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat
memilih untuk melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan
unsur pelanggaran hukum yang ditemukan.
Pelaporan Atas Pengendalian Intern
Konsisten dengan SA Seksi 325 [PSA No. 35] Komunikasi Masalah yang
Berhubungan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit,
auditor harus mengkomunikasikan setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang
ditemukan selama auditnya; namun, pelaporan atas pengendalian intern
berdasarkan Standar Audit Pemerintahan berbeda dengan pelaporan hal yang
sama berdasarkan SA Seksi 325. Standar Audit Pemerintahan mengharuskan
auditor membuat laporan tertulis atas pengendalian intern dalam semua audit; SA
Seksi 325 [PSA No. 35] mengharuskan komunikasi—lisan atau tertulis—hanya
jika auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Standar Audit
Pemerintahan mengharuskan suatu gambaran setiap kondisi yang dapat dilaporkan
yang ditemukan, termasuk identifikasi kondisi yang dipandang merupakan
kelemahan material.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan bahwa laporan auditor tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern menggambarkan
lingkup pekerjaannya dalam pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian
intern dan dalam penentuan risiko audit. Auditor dapat memenuhi persyaratan ini
dengan menyatakan bahwa ia telah memperoleh suatu pemahaman tentang
pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut telah
dioperasikan dan bahwa ia telah menentukan risiko pengendalian.
Paragraf 6.28 Standar Audit Pemerintahan mengatur: “Apabila informasi
tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus
menyatakan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan persyaratan yang
menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut”.
Bilamana auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dalam
audit atas laporan keuangan yang didasarkan atas Standar Audit Pemerintahan,
laporan auditor tentang pengendalian intern harus berisi:
a. Suatu pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan dan
suatu pengacuan ke laporan auditor atas laporan keuangan, termasuk
suatu penjelasan setiap penyimpangan dari laporan baku.
b. Suatu pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit
Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
c. Suatu pernyataan bahwa, dalam perencanaan dan pelaksanaan audit
atas laporan keuangan, auditor telah mempertimbangkan
pengendalian intern entitas untuk menentukan prosedur audit yang
ditujukan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan
tidak untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern.
d. Suatu pernyataan bahwa penyusunan dan pemeliharaan pengendalian
intern merupakan tanggung jawab manajemen.
e. Suatu penjelasan tujuan, lingkup, dan keterbatasan bawaan setiap
pengendalian intern.
f. Suatu gambaran pengendalian intern entitas, yang dipandang sebagai
bagian dari pemahaman auditor atas pengendalian intern entitas.
g. Suatu penjelasan lingkup pekerjaan auditor, yang menyatakan bahwa
auditor memperoleh suatu pemahaman tentang desain pengendalian
intern yang relevan, menentukan apakah pengendalian intern tersebut
dioperasikan, dan menentukan risiko pengendalian.
h. Definisi kondisi yang dapat dilaporkan.
i. Suatu penjelasan kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan dalam
audit.
j. Definisi kelemahan material.
k. Suatu pernyataan tentang apakah auditor yakin bahwa setiap kondisi
yang dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam laporannya
merupakan kelemahan material, jika demikian, identifikasi
kelemahan material yang ditemukan.
l. Jika berlaku, suatu pernyataan bahwa masalah-masalah lain tentang
pengendalian intern dan operasinya telah dikomunikasikan kepada
manajemen dalam surat terpisah.
m. Suatu pernyataan bahwa laporan dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada komite audit, manajemen, dan badan legislatif atau
badan pengatur tertentu, namun tidak dimaksudkan untuk membatasi
distribusinya, jika hal ini menyangkut catatan publik.