Sambutan Mendagri Hut Damkar 2012
-
Upload
bambang-sri-mahendra -
Category
Documents
-
view
35 -
download
2
Transcript of Sambutan Mendagri Hut Damkar 2012
MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESAI
S A M B U T A N
MENTERI DALAM NEGERI
PADA PERINGATAN HUT KE – 93
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TANGGAL 1 MARET 2012
1. YTH. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
2. YTH. SDR. PARA HADIRIN DAN HADIRAN
3. YTH. SDR. SELURUH PETUGAS DAMKAR,
SATLAKAR DAN BALAKAR.
4. YTH. PARA UNDANGAN SEKALIAN
ASSALAMU ’ALAIKUM WARAH MATULLAHI WA
BARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEKALIAN,
SALINAN
MENGAWALI SAMBUTAN INI PERKENANKAN
SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA UNTUK
MENSYUKURI NIKMAT DARI ALLAH SWT, KARENA ATAS
RAHMAT DAN INAYAH-NYA KITA DAPAT
DIPERTEMUKAN DI ACARA HUT KE – 93 PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, DALAM KEADAAN
SEHAT DAN TIDAK KURANG SUATU APAPUN.
PERINGATAN HARI PEMADAM KEBAKARAN
PATUTLAH KITA SELENGGARAKAN KARENA
MERUPAKAN BENTUK PENGHARGAAN ATAS
PERJUANGAN PARA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
YANG KITA TAHU SEJAK TAHUN 1919 MEMBERIKAN
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN SERTA PELAYANAN PENYELAMATAN
TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA
LAINNYA.
LATAR BELAKANG SEJARAH PENETAPAN
TANGGAL 1 MARET SEBAGAI HARI PEMADAM
KEBAKARAN DI INDONESIA ADALAH BERDASARKAN
PLAKAT TANDA PENGHARGAAN DARI MASYARAKAT
BETAWI TERHADAP BRANDWEER BATAVIA
TERTANGGAL 1 MARET 1919, ATAS JASA MEMBANTU
PEMADAMAN KEBAKARAN BESAR DI PERKAMPUNGAN
MELAYU, TEPATNYA DI PASAR MESTER JATINEGARA
2
DAN KAMPUNG MELAYU. PADA PLAKAT TANDA
PENGHARGAAN TERSEBUT TERTULIS HARI ULANG
TAHUN YANG KE – 10.
ATAS DASAR PLAKAT TANDA PENGHARGAAN
TERSEBUT, SELANJUTNYA MULAI TANGGAL 1 MARET
1919 DIPERINGATI SEBAGAI HARI PEMADAM
KEBAKARAN YANG SELANJUTNYA MENJADI HARI
PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL.
KARENA ITULAH KITA MENYADARI PERAN
SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN SANGAT
STRATEGIS DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DAN KEBAKARAN, MAUPUN DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DAN KEBAKARAN SEBAGAI PERWUJUDAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA DAN
KEBAKARAN SEBAGAI SALAH SATU URUSAN WAJIB
DAERAH.
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI SAYA INGIN
MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA UNTUK MEREPOSISI
SUDUT PANDANG KITA DALAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KHUSUSNYA, BERDASARKAN KONDISI
STRATEGIS YANG KITA HADAPI, SERTA ARAH
KEBIJAKAN KE DEPAN.
3
SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA,
PERKEMBANGAN DAERAH DALAM HAL INI KOTA DAN
KABUPATEN DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI KOTA-KOTA
BESAR MAUPUN KABUPATEN BESAR SEMAKIN PESAT.
HASIL PEMBANGUNAN SEMAKIN NYATA DI SETIAP
PELOSOK NEGERI. AZAS PEMERATAAN
PEMBANGUNAN YANG KITA TERAPKAN DARI WAKTU
KE WAKTU SEMAKIN MAMPU MENGANGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA.
NAMUN, IBARAT DUA SISI MATA UANG, SELALU
TERDAPAT IMPLIKASI YANG MENGIRINGI
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI SETIAP NEGARA.
DIKAITKAN DENGAN PENANGGULANGAN BENCANA,
KHUSUSNYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN,
TERDAPAT BEBERAPA IMPLIKASI YANG TIMBUL DARI
PROSES PEMBANGUNAN DAERAH. DIANTARANYA:
BERTAMBAHNYA KAWASAN PERMUKIMAN PADAT HUNI
DAN PADAT BANGUNAN TERMASUK BANGUNAN
APARTEMEN HUNIAN; BERTAMBAHNYA BANGUNAN
GEDUNG TINGGI DAN BERUKURAN BESAR TERMASUK
SUPER BLOCK DENGAN BERBAGAI JENIS FUNGSI DAN
PENGGUNAAN BANGUNAN (MULTI USE);
MENINGKATNYA KEBUTUHAN AKAN PEMBANGUNAN
4
PRASARANA KOTA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR
BERSIH, DRAINASE, PERSAMPAHAN, PENGENDALIAN
BANJIR DAN BENCANA LAINNYA; SERTA
MENINGKATNYA JUMLAH BANGUNAN FASILITAS UMUM
DAN SOSIAL TERMASUK BANGUNAN STRATEGIS,
CAGAR BUDAYA DAN ATAU YANG DILESTARIKAN.
BERDASARKAN PENGAMATAN DAN PENDATAAN
SERTA FAKTOR RISIKO YANG SAYA SEBUTKAN DIATAS,
KECENDERUNGANNYA PERISTIWA KEBAKARAN
SEMAKIN MENINGKAT PADA BANGUNAN RUMAH
TINGGAL PADAT HUNI/PADAT PENDUDUK; SERINGNYA
TERJADI KEBAKARAN BESAR (CONFLAGRATION) YANG
MEMBAWA DAMPAK EKONOMI, SOSIAL DAN
PSIKOLOGIS YANG LUAS; MENINGKATNYA TINGKAT
KESULITAN DALAM UPAYA PEMADAMAN KEBAKARAN
DAN RESCUE KARENA KOMPLEKSITAS KONSTRUKSI,
BAHAN BANGUNAN, POTENSI PENJALARAN API DAN
ASAP KEBAKARAN; MENINGKATNYA TUNTUTAN AKAN
KELESTARIAN SUMBER AIR UNTUK PEMADAMAN; DAN
KEBUTUHAN AKAN TEKNIK DAN MANAJEMEN
PENYELAMATAN (RESCUE) BERIKUT DUKUNGAN
SARANA DAN PRASARANA/PERALATAN PENDUKUNG
LAIN.
5
SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI
API TIDAK DAPAT DIHINDARI DARI KEHIDUPAN
KITA KARENA API TEMAN HIDUP KITA DAN SANGAT
KITA BUTUHKAN DALAM KEHIDUPAN KITA SETIAP
HARINYA, MAKANYA KITA PERLU MEMAHAMI
BAGAIMANA MENGENDALIKAN API, KARENA API YANG
SUDAH TIDAK DAPAT KITA KENDALIKAN AKAN MENJADI
KEBAKARAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KORBAN
JIWA, KERUGIAN HARTA DAN ASET LAINNYA SERTA
MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
MAUPUN MENGGANGGU KESEHATAN. KEBAKARAN
TIDAK MENGENAL MUSIM KALENDER, DAPAT TERJADI
DIMANA SAJA, DAN KAPAN SAJA.
DATA KEBENCANAAN NASIONAL TAHUN 2011
MENUNJUKAN BAHWA PERISTIWA BENCANA YANG
MENIMPA NEGERI INI KEJADIAN KEBAKARAN
MEMPUNYAI INTENSITAS TERTINGGI NOMOR 2
SETELAH BANJIR. ADAPUN, JENIS TIPOLOGI
KEBAKARAN YANG SERING MENIMPA DIPERMUKAAN
BUMI INDONESIA YAITU KEBAKARAN PEMUKIMAN
PENDUDUK, BANGUNAN GEDUNG PUBLIK, PABRIK DAN
INDUSTRI, HUTAN DAN LAHAN PERKEBUNAN,
KENDARAAN BERMOTOR DAN KEBAKARAN LAINNYA.
6
KEJADIAN KEBAKARAN DARI TAHUN KE TAHUN
SEMAKIN MENINGKAT INTENSITASNYA. SEBAGAI
GAMBARAN DIPEROLEH DATA SEBAGAI BERIKUT:
TAHUN 2008 YANG DIRILIS BNPB, PERISTIWA
KEBAKARAN MENYUMBANG 15% DARI TOTAL
BENCANA, DENGAN RINCIAN : KEBAKARAN
PERMUKIMAN MENYUMBANG 14% DARI TOTAL
KEJADIAN BENCANA, DAN DITAMBAH LAGI KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN MENYUMBANG 1%.
TAHUN 2011 BERDASARKAN LAPORAN PEMDA
KEPADA DITJEN PUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERJADI 16.500 KALI KEBAKARAN DI 498 DAERAH
KABUPATEN/KOTA, YANG TERBESAR DI DKI 890 KALI
KEJADIAN KEBAKARAN, MEDAN 163 KALI KEBAKARAN,
SURABAYA 187 KALI KEBAKARAN, KOTA BANDUNG 133
KALI, KABUPATEN BEKASI 127 KALI KEBAKARAN, KOTA
DEPOK 124 KALI KEBAKARAN, KABUPATEN
TANGERANG 167 KALI KEBAKARAN, SELAIN
KEBAKARAN DIKAWASAN PEMUKIMAN PERKOTAAN
JUGA TERJADI KEBAKARAN YANG LUAR BIASA
DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN
PERKEBUNAN YANG MERUPAKAN URUSAN DAERAH
YANG BERDAMPAK SAMPAI KE NEGARA TETANGGA
7
DAN TERGANGGUNYA TRANSPORTASI UDARA DAN
DARAT. DISAMPING ITU KEJADIAN KEBAKARAN JUGA
TERJADI DI KAWASAN PERTAMBANGAN MAUPUN
KAWASAN PELABUHAN.
PERISTIWA BENCANA SEPERTI, SAMBARAN
PETIR, GEMPA BUMI DAN MELETUS GUNUNG API
CENDERUNG DIRINGI DENGAN KEJADIAN KEBAKARAN.
SEHINGGA KEJADIAN KEBAKARAN DAPAT BERSIFAT
INSIDEN DAN NON INSIDEN.
KEBAKARAN KARENA INSIDEN DAN/ATAU
GAGAL TEHNOLOGI SEPERTI KEBAKARAN YANG TIDAK
DISENGAJA DIAKIBATKAN LISTRIK ARUS PENDEK,
KOMPOR GAS/MINYAK, LILIN, ATAU UNSUR
KESENGAJAAN KONFLIK ATAU DEMO. SEMESTINYA
KEBAKARAN INI DAPAT DICEGAH DENGAN MELALUI
MITIGASI, PENYULUHAN, PENDIDIKAN, INSPEKSI, DAN
KESIAPSIAGAAN SEHINGGA TERCAPAI PENGURANGAN
RISIKO KEBAKARAN.
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT
KEBAKARAN MELIPUTI DIANTARANYA: HILANGNYA
HARTA BENDA, KORBAN JIWA, RUSAKNYA EKOSISTEM
8
DAN LINGKUNGAN, SERTA PSIKOLOGIS YANG
BERKEPANJANGAN. SEBAGAI ILUSTRASI, LUAS AREA
HUTAN YANG TERBAKAR SELAMA TAHUN 1980 – 2000
MENCAPAI 2.960.000 HA (SUMBER: DEPHUT;
WWW.WIKIPEDIA. 2000), DENGAN TAFSIRAN NILAI
KERUGIAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TAHUN
1997/1998 MENCAPAI US$ 9.298.000.000 (SUMBER:
BAPPENAS:2001) SELAMA TAHUN 2001 – 2005 LUAS
AREA HUTAN TERBAKAR MENCAPAI 82.106 HA.
SEBAGIAN BESAR HUTAN DAN LAHAN YANG
TERBAKAR ADALAH HUTAN DAN LAHAN YANG
MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH.
TAHUN-TAHUN MENDATANG DAFTAR KEJADIAN
INI BISA JADI BERTAMBAH PANJANG MELIHAT KONDISI
PERUBAHAN IKLIM (CLIMATE CHANGE) YANG KITA
HADAPI. KORELASI SEDERHANA ANTARA CLIMATE
CHANGE DENGAN KEJADIAN KEBAKARAN BISA KITA
LIHAT DARI SEMAKIN MENINGKATNYA SUHU BUMI DAN
BERTAMBAH PANJANGNYA MUSIM KEMARAU. PADA
MUSIM KEMARAU ITULAH BIASANYA KEJADIAN
KEBAKARAN BAIK PERMUKIMAN, HUTAN MAUPUN
LAHAN MENCAPAI TITIK TERTINGGI.
SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI
9
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
INDONESIA DIATUR TERUTAMA MELALUI UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA, PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA,
DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA YANG
MERUPAKAN TURUNAN DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2007.
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
MEMBAWA PERUBAHAN PARADIGMA
PENANGGULANGAN BENCANA. DARI RESPONSIF (SAAT
TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN) MENJADI
PREVENTIF (KESIAPSIAGAAN DAN PENGURANGAN
RISIKO). TANTANGAN KITA SAAT INI ADALAH
MENSOSIALISASIKAN PARADIGMA BARU TERSEBUT
AGAR MENJELMA MENJADI KEBIJAKAN, PERATURAN-
PERATURAN DAN PROSEDUR-PROSEDUR TETAP
(PROTAP) KEBENCANAAN SAMPAI KE TINGKAT
PEMERINTAHAN YANG PALING BAWAH.
TANTANGAN BERIKUTNYA ADALAH BESARNYA
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA. DENGAN JUMLAH
10
PENDUDUK YANG BESAR DAN BANYAKNYA PENDUDUK
YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA, PERLU
DIBENTUK TIM-TIM SIAGA BENCANA BERBASIS
KOMUNITAS YANG PERLU DIBENTUK DAN DIBERI
SUMBER DAYA YANG MEMADAI.
DALAM KONTEKS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN, TANTANGAN YANG
SEGERA PERLU DIATASI ADALAH MEMBANGUN
KESADARAN DAN PEMAHAMAN PARA PENGAMBIL
KEBIJAKAN DI DAERAH AKAN PENTINGNYA
PENCEGAHAN KEBAKARAN. KEBIJAKAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELIPUTI
MASALAH KELEMBAGAAN, PENDANAAN, PENINGKATAN
SARANA PRASARANA, PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN PERSONIL, SERTA MEMBANGUN
GERAKAN KESADARAN MASYARAKAT PEDULI
KEBAKARAN.
TANTANGAN BERIKUTNYA ADALAH
MEMBANGUN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAIK DI TINGKAT
NASIONAL MAUPUN DI DAERAH. DI TINGKAT NASIONAL,
DISADARI PERLU ADA PERATURAN SEBAGAI PAYUNG
BAGI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN. KETERBATASAN
11
KERANGKA REGULASI DI TINGKAT NASIONAL INI
MEMBAWA IMPLIKASI KEBERAGAMAN INSTANSI
PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH. DI TINGKAT
DAERAH PERLU SEGERA DISUSUN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA,
TERMASUK RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN (RISPK) MENJADI MENDESAK UNTUK
SEGERA DISUSUN DI SETIAP DAERAH.
TANTANGAN YANG TIDAK KALAH
STRATEGISNYA ADALAH PERLU SEGERA DILAKUKAN
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS
KELEMBAGAAN DAN PERSONIL PEMADAM
KEBAKARAN DI SEMUA TINGKATAN PEMERINTAHAN.
PENINGKATAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DAN
PERSONIL INI PERLU DILAKUKAN DENGAN TURUT
MELIBATKAN PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT.
TERMASUK DALAM HAL INI ADALAH MELENGKAPI
SARANA DAN PRASARANA SERTA PENDANAAN YANG
DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.
SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,
MENELUSURI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA PASAL 222,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU LEADING
12
SECTOR DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ANTARA LAIN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN
VISI DAN MISI PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN
INDONESIA, YAITU KETANGGUHAN BANGSA DALAM
MENGHADAPI BENCANA DIANTARANYA KEBAKARAN”.
SEDANGKAN MISI PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MELIPUTI:
1. MELINDUNGI BANGSA DARI ANCAMAN BAHAYA
KEBAKARAN MELALUI PENGURANGAN RISIKO;
2. MEMBANGUN SISTEM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN YANG HANDAL;
3. MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN SECARA TERENCANA, TERPADU,
TERKOORDINASI DAN MENYELURUH.
DALAM KONTEKS INI, SEBELUM MENGAKHIRI
SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN ARAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN
BENCANA, KHUSUSNYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN BERDASARKAN
KONDISI YANG SUDAH SAYA SAMPAIKAN
SEBELUMNYA, MELIPUTI:
13
1. PENGUATAN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PENGUATAN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DILAKSANAKAN MELALUI PENYUSUNAN
PERATURAN PROSEDUR-PROSEDUR TETAP
(PROTAP) DAN RENCANA-RENCANA
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DARI TINGKAT
PUSAT SAMPAI DAERAH.
2. PEMADUAN PROGRAM PENGURANGAN RISIKO
KEBAKARAN KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
DIPERLUKAN UPAYA UNTUK MEMADUKAN
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN
SECARA TERPADU KE DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN REGULER, BAIK DI TINGKAT PUSAT
MAUPUN DAERAH. BAIK KE DALAM RPJM, RKP,
RENSTRA DAN RENJA K/L, RPJMD, RKPD DAN
RENJA SATKER PERANGKAT DAERAH. TERMASUK
KE DALAM KEBIJAKAN INI DIANTARANYA ADALAH
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN (RISPK).
14
3. PEMBERDAYAAN PERGURUAN TINGGI
STRATEGI INI BERTUJUAN UNTUK
MEMBERDAYAKAN PERGURUAN TINGGI AGAR
MAMPU MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN SERTA
TEKHNOLOGI KEBAKARAN DI TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH.
4. PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN BERBASIS
KOMUNITAS MASYARAKAT
MENGINGAT INDONESIA BEGITU LUAS DAN
TERSEBAR DI RIBUAN PULAU, MAKA AKAN LEBIH
EFEKTIF BILA KAPASITAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DIPERKUAT DI TINGKAT KOMUNITAS.
UNTUK TUJUAN INI, PERLU DIBANGUN
KERELAWANAN PADA SEMUA TATARAN DAN
LAPISAN MASYARAKAT.
5. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN
UNTUK KELOMPOK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS
DIPERLUKAN PENDEKATAN KHUSUS UNTUK
MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM
PROGRAM-PROGRAM KEBENCANAAN DAN
PENGURANGAN RISIKO, MELALUI PROGRAM-
15
PROGRAM SPESIFIK YANG DIPERUNTUKKAN BAGI
KAUM PEREMPUAN DAN ANAK, MASYARAKAT
MISKIN, SERTA PENYANDANG CACAT MAUPUN
KELOMPOK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS
LAINNYA.
6. PENINGKATAN PERAN LSM DAN ORGANISASI
MITRA PEMERINTAH PEMERHATI KEBAKARAN DAN
KEBENCANAAN, SERTA DUNIA USAHA
PENINGKATAN PERAN LSM DAN LEMBAGA-
LEMBAGA PEMERHATI KEBAKARAN SERTA DUNIA
USAHA PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA UNTUK
MENDORONG UPAYA PENGURANGAN RISIKO DAN
KESIAPSIAGAAN DI TINGKAT MASYARAKAT. PERAN
ORGANISASI MITRA PEMERINTAH INI JUGA
DIBUTUHKAN UNTUK MENGGALANG RELAWAN DAN
MENDORONG KERELAWANAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.
7. PROTAP KOORDINASI DAN SOP
UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KEKOSONGAN
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAIK PADA PRA
KEBAKARAN. SAAT KEJADIAN KEBAKARAN DAN
PASCA KEBAKARAN, DIHARAPKAN KEPADA
16
SELURUH KEPALA DAERAH TELAH MENYIAPKAN
PROTAP KOORDINASI DAN SOP PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN. PROTAP
KOORDINASI MEMPUNYAI PERAN SANGAT
STRATEGIS DALAM KOORDINASI ANTAR LINTAS
UNTUK TIDAK TERJADINYA TUMPANG TINDIH DAN
KEBINGUNGAN DILAPANGAN KHUSUSNYA PADA
SAAT KEJADIAN KEBAKARAN, PROTAP DAPAT
MENGGAMBARKAN SIAPA DAN BERBUAT APA DAN
MENGGUNAKAN SOP APA DALAM SETIAP TAHAP
BAIK PADA PRA KEBAKARAN, SAAT KEJADIAN
KEBAKARAN DAN PASCA KEBAKARAN.
SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,
PADA AKHIRNYA SAYA MENGUCAPKAN
DIRGAHAYU PEMADAM KEBAKARAN INDONESIA KE -
93. TERUS TINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS
PERSONIL DAN KELEMBAGAAN DAMKAR UNTUK
MENYONGSONG TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEK DI
MASA YANG AKAN DATANG. MAKA SAYA BERHARAP
KEPADA SELURUH SATGAS DAMKAR, SATLAKAR,
BALAKAR AGAR SIAPSIAGA TERUS JANGAN LENGAH,
HARUS SIGAP, CEPAT, CEKATAN DAN CERDAS DALAM
MENGHADAPI KEBAKARAN SEBAGAIMANA MOTTO
17
SATGAS DAMKAR ”PANTANG PULANG SEBELUM API
PADAM, WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA”. SEMOGA
ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN
HIDAYAH-NYA ATAS SEGALA UPAYA YANG KITA
LAKUKAN. AMIN
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
MENTERI DALAM NEGERI
Ttd.
GAMAWAN FAUZI
18