SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH - …jabar.kemenag.go.id/file/file/BidangHAji/czei1386905985.pdf ·...
Transcript of SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH - …jabar.kemenag.go.id/file/file/BidangHAji/czei1386905985.pdf ·...
i
i
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya
Kementerian Agama selalu berupaya meningkatkan pelayanan, pembinaan dan
perlindungan terhadap jemaah haji dengan prinsip mengedepankan kepentingan
jemaah, memberikan rasa keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional
dan nirlaba.
Peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan tersebut sebagai
respon terhadap tuntutan masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang
dimiliki oleh Kementerian Agama.
Kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang mendalam
dengan diterbitkanya buku Petunjuk Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan bagi
Jemaah Calon Haji dan sepantasnya buku ini dapat dijadikan acuan oleh
masyarakat yang bermaksud menunaikan ibadah haji.
Semoga Allah SWT, selalu memberikan hidayah dan inayah-Nya pada kita
semua dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan, pembinaan dan
perlindungan terhadap jemaah haji. Amiin.
Bandung, November 2013
Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jawa Barat,
ttd
Drs. H. Saeroji, MM.
NIP. 195908101987031006
ii
KATA PEGANTAR
Dengan ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya pada saat ini kami masih bisa melaksanakan tugas pada
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Salah satu tugas yang terus kami
optimalkan adalah menyampaikan informasi yang seluas-luasnya.
Untuk maksud itulah, buku Petunjuk Pelayanan, Pembinaan dan
Perlindungan bagi Jemaah Calon Haji diterbitkan sebagai langkah dalam
penyebarluasan informasi bagi masyarakat umum dan jemaah calon haji.
Sistematikan penyusunan buku ini diselaraskan dengan tanggung jawab
Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu memberikan
pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon/jemaah haji.
Betapa pun, buku ini masih banyak memiliki kekurangan. Kami harapkan
adanya masukan dan keritikan agar buku ini dapat disempurnakan.
Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan kreatifitas sehingga buku ini
diterbitkan. Semoga, ikhtiar ini bisa bermanfaat. Amiin.
Bandung, November 2013
Kepala Bidang Penyeleng-
garaan Haji dan Umrah
ttd
Drs. H. A. Buchori, MM.
NIP. 196206121990031002
iii
DAFTAR ISI
Sambutan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jabar............................................ i
Kata Pengantar................................................................................................ ii
Daftar Isi......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
A. Latar Belakang......................................................................................... 1
B. Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Haji......................................... 2
C. Penyelenggaraan Haji Dalam Perspektif Historis.................................... 2
D. Kuota Haji................................................................................................ 4
BAB I I PELAYANAN............................................................................... 5
A. Pendaftaran Haji....................................................................................... 5
B. Pelunasan BPIH....................................................................................... 6
C. Pembatalan............................................................................................... 7
D. Pembuatan Paspor Haji............................................................................ 9
E. Hak Jemaah Haji Setelah Pelunasan........................................................ 9
BAB III PEMBINAAN................................................................................. 12
A. Sasaran Pembinaan.................................................................................. 12
B. Target Pembinan...................................................................................... 12
C. Pelaksanaan Bimbingan........................................................................... 12
D. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.......................................................... 15
BAB IV PERLINDUNGAN......................................................................... 16
A. Bentuk Perlindungan................................................................................ 16
B. Jaminan Asuransi..................................................................................... 16
C. Barang Bawaan dan Identitas Jemaah Haji.............................................. 18
D. Informasi Haji.......................................................................................... 19
Lampiran-lampiran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Setiap kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji mengacu
pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Menjadi Undang-Undang;
Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Agama berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan
perlindungan dengan menyediakan layanan administarsi, bimbingan ibadah haji,
akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang
diperlukan oleh calon/jemaah haji.
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang
beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, di dalamnya mengelola banyak
uang (dana), dilaksanakan di dalam negeri dan Luar Negeri. Oleh karena itu
dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama, koordinasi, penanganan
yang cermat, dan dukungan sumber daya manusia yang handal dan amanah.
Prinsip penyelenggaraan ibadah haji yaitu mengedepankan kepentingan
jemaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efisiensi dan efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas, profesionalitas dan nirlaba.
Dalam pelaksanaannya Penyelenggaraannya Ibadah Haji dibagi kedalam
dua kategori, yaitu haji reguler yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah,
dan haji khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara haji khusus yang telah
mendapat izin dari Menteri Agama.
2
B. INDIKATOR KEBERHASILAN PENYE-LENGGARAAN HAJI
Penyelenggaraan ibadah haji pada setiap tahunnya yang dimulai sejak
pendaftaran, penyuluhan, pembinaan dan bimbingan manasik, penyelesaian
dokumen dan paspor, operasional pemberangkatan, pelaksanaan operasioal di
Arab Saudi, hingga kembali ke Tanah Air. Dalam mewujudkan pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji maka ditetapkan sasaran mutu sebagai indikator yang
dijadikan barometer dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, adalah
sebagai berikut:
1. Seluruh jemaah haji yang terdaftar dan memenuhi syarat keberagkatan dapat
diberangkatkan ke Arab Saudi;
2. Seluruh jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi, memperoleh layanan
akomodasi, katering dan transportasi;
3. Seluruh jemaah haji dapat melaksanakan wukuf di Arafah;
4. Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadh haji dapat dipulangkan
kembali ke Tanah Air.
C. PENYELENGGARAAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HISTORIS
1. Masa Penjajahan Belanda
a. Lahirnya ordonansi haji (1825) yang mengatur proses ritual dan
memberi kebebasanan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji;
b. Tahun 1859 lahir peratutan agar setiap jemaah calon jemaah yang akan
berangkat mendapat rekomendasi Bupati dengan menandatangani
kesepakatan telah memiliki bekal cukup selama di Tanah Suci dan
bekal bagi keluarga yang ditinggalkan;
c. Tahun 1922, setiap jemaah calon haji agar membeli tiket pulang pergi
dengan tujuan agar jemaah haji tidak terkatung-katung selama di Tanah
Suci;
d. Tahun 1939 lahir peraturan pengangkutan udara (staatsblad 1939 nomor
10) yang mengatur tentang kesatuan/keseragaman mengenai ketentuan
pengaturan pengangkutan undara internasional.
3
2. Masa kemerdekaan sebelum lahirnya UU 17/1999
a. Masa pergolakan fisik (keamanan dalam negeri belum setabil),
penyelenggaraan ibadah haji dihentikan (tahun 1945-1950)
b. Keterbatasan kuota haji dan kemampuan pemerintah membayar devisa,
Tahun 1951 Departemen Agama melakukan tes kemampuan manasik
haji;
c. Tahun 1964 lahir Kepres nomor 112/1964 tentang penyelenggaraan
interdeparte-mental (dalam kerangka nation dan character building)
d. Sebagai upaya peningkatan pelayanan, penyelenggaraan haji diserahkan
kepada pihak swasta yaitu PT. Arafat sampai tahun 1979 dan pada
tahun yang sama dikeluarkannya SK Menteri Perhubungan No. SK-
72/OT.001/Phn.79 tentang Kepailitan PT. Arafat.
3. Masa kemerdekaan pasca lahirnya UU 17/1999
a. Pijakan pasti terhadap proses pelaksanaan haji di Indonesia;
b. Memberi makna responsif dan antisipatif terhadap dinamika masyarakat
terkait penyelenggaraan ibadah haji;
c. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dan kenyamanan
bagi jemaah calon haji.
4. Masa kemerdekaan pasca lahirnya UU 13/2008
a. Pengelolaan penyelenggraan haji dilakukan secara profesional dan
akuntable dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji sebagai
respon dari tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Diberlakukannya pendaftaran berbasis biometric system pada
Kementerin Agama Kabupaten/Kota;
c. Diberlakukannya paspor biasa (ordinary passport) bagi jemaah haji
Indonesia;
d. Standar mutu peyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pelayanan,
pembinaan, dan perlindungan sudah sesuai dengan standar pelayanan
4
Internasional hal tersebut dibuktikan dengan telah diperoleh sertifikat
ISO 9001 : 2008;
e. Dibentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji
serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan
penyelenggaraan ibadah haji Indonesia
D. KUOTA HAJI
Kuota haji Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
dengan perhitungan sesuai keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) sejak
Tahun 1987, dengan pembagian satu permil dari jumlah penduduk muslim suatu
negara.
Kuota haji Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu kuota haji reguler
dan kuota haji khusus yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Menteri
Agama. Adapun untuk alokasi kuota Provinsi Jawa Barat di tetapkan oleh
Gubernur berdasarkan kuota Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan julah
pendaftar dan penduduk muslim.
5
BAB II
PELAYANAN
A. PENDAFTARAN HAJI
Pendaftaran ibadah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota tempat domisili jemaah yang dilaksanakan setiap hari kerja.
1. Syarat-syarat pendaftaran haji
a. Surat keterangan sehat dari Puskesmas;
b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar dengan latar
belakang putih dengan ukuran muka tampak 70 – 80 % ;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
d. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
e. Foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir atau buku nikah atau ijazah;
f. Keterangan domisili dari kelurahan / kecamatan
g. Memiliki tabungan haji minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).
2. Prosedur Pendaftran
TEMPAT SESUAI
URUTAN
KEDATANGAN
KEGIATAN
Jemaah mendatangi :
1. Kantor Kementerian
Agama Kab/Kota
a. Membawa dan menyerahkan syarat-syarat
pendaftaran yang syah dengan tidak
mewakilkan;
b. Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji
(SPPH) yang disahkan oleh pejabat Kantor
Kementerin Agama;
2. Bank Penerima
Setoran Biaya
Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPS
BPIH)
a. Membuka tabungan haji dengan menyetor
uang setoran awal untuk Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah)
6
b. Menerima bukti setoran awal BPIH yang
didalamnya telah tertera nomor porsi
sebagai bukti telah syah terdaftar sebagai
jemaah calon haji
3. Kantor Kementerian
Agama Kab/ Kota
Menyerahkan salinan bukti setoran awal BPIH
(paling lambat 7 hari)
B. PELUNASAN BPIH
Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh
Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
1. Waktu dan Tempat Pelunasan
a. Waktu pelunasan BPIH dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan presiden
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji;
b. Pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH tempat setor semula.
2. Syarat-syarat Pelunasan
1. Memiliki nomor porsi yang masuk dalam alokasi porsi Kab/Kota tahun
berjalan
2. Belum pernah haji;
3. Berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah;
4. Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang pernah haji dan akan
bertindak sebagai pendamping bagi jemaah haji sebagaimana maksud di
atas, atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dikonfirmasikan ke dalam
Siskohat sebelum waktu pelunasan dimulai.
7
3. Prosedur Pelunasan
TEMPAT SESUAI
URUTAN
KEDATANGAN
KEGIATAN
Jemaah mendatangi :
1. Bank Penerima
Setoran Biaya Penye-
lenggaraan Ibadah Haji
(BPS BPIH)
1. Membawa dan menyerahkan bukti setor
awal;
2. Menyetor kekurangan BPIH tahun berjalan
sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh
Presiden;
3. Menerima bukti setoran pelunasan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2. Kantor Kementerian
Agama Kab/Kota
1. Membawa dan menyerahkan salinan bukti
setoran pelunasan BPIH (paling lambat 7
hari);
2. Membawa dan menyerahkan pas foto
berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 20 buah
dan 4 x 6 sebanyak 4 buah dengan latar
belang putih dengan ukuran muka tampak
70 – 80%. (yang satu klise dengan pas foto
pada saat pendaftaran)
C. PEMBATALAN
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah calon haji yang
membatalkan dikembalikan kerekening tabungan BPS BPIH ybs tempat setor
semula.
Bagi jemaah haji yang batal tabung/setoran awal, maka BPIH-nya
dikembalikan utuh sedangkan untuk setoran lunas dikenakan biaya administrasi
Bank sebesar 1% (satu persen).
1. Syarat-syarat Pembatalan
a. Surat permohonan pembatalan yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat;
b. Surat pernyataan batal dari jemaah calon haji bermaterai 6.000,-;
8
c. Bukti setoran BPIH asli;
d. Surat kuasa bermaterai 6.000,- dari jemaah calon haji, dan diketahui lurah
atau kepala desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan kepada orang
lain;
e. Foto kopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal
karena meninggal dunia.
4. Prosedur Pembatalan
TEMPAT SESUAI
URUTAN
KEDATANGAN
KEGIATAN
Jemaah mendatangi : 1. Kantor Kementerian
Agama Kab/Kota
1. Membawa dan menyerahkan syarat-syarat
pembatalan;
2. Menerima bukti serah terima berkas
pembatalan
Selanjutnya Kementerian Agama Kab/Kota
melakukan prosedur sebagai berikut :
Kepala Kankemenag Kab./Kota membuat
surat pengantar/ rekomendasi ke Kepala
Kanwil Kementerian Agama;
Kepala Kanwil Kemenag membuat surat
pengantar/ rekomendasi ke Dirjen
Penyelengga-raan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI;
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI. melalui pengelola
BPIH mentransfer setoran BPIH jemaah
calon haji ke rekening ybs pada BPS BPIH
tempat setor semula.
2. Bank Penerima
Setoran Biaya
Penyelengga-raan
Ibadah Haji (BPS
BPIH)
1. Mengecek tabungan apakah uang
pembatalan sudah ditransfer atau belumnya;
2. Mencairkan uang pembatalan BPIH;
9
D. PEMBUATAN PASPOR HAJI
Biaya penerbitan paspor jemaah calon haji menjadi tanggung jawab
Kementerian Agama atas beban dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
yang pelaksanaan pembuatannya dikolektif oleh petugas Kementerian Agama
Kab/Kota setempat.
Jemaah calon haji yang berhak mendapatkan paspor yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Agama atas beban dana Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) adalah jemaah calon haji yang dinyatakan berangkat pada
tahun berjalan.
1. Syarat-syarat Pembuatan Paspor Jemaah Calon Haji
a. Mengisi formulir permintaan penerbitan paspor biasa;
b. Bukti setor lunas Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
d. Kartu Keluarga (KK);
e. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau buku nikah atau ijazah;
f. Apabila jemaah calon haji tidak memiliki dokumen sebagaimana pada
poin “e”, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
E. HAK JEMAAH HAJI SETELAH PELUNASAN
Seluruh jemaah calon haji yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) dan berangkat pada tahun berjalan maka berhak memperoleh
perlengkapan dan pelayanan sebagi berikut :
1. Di Tanah Air
a. Menerima buku manasik, doa-doa dan panduan perjalanan haji, koper, tas
tentengan serta tas paspor;
b. Bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
(KUA) sebanyak 7 kali pertemuan dan Kantor Kementerin Agama
Kab/Kota sebanyak 3 kali pertemuan;
10
c. Pelayanan akomodasi maksimal selama 24 jam di Asrama Haji Embarkasi
menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, termasuk konsumsi, paspor haji
yang telah divisa, gelang identitas, living cost, bimbingan manasik haji;
d. Pelayanan kesehatan di Poliklinik Asrama Haji Embarkasi/Debarkasi (rawat
jalan) atau RSUD Bekasi / RS. Haji Pondok Gede (rawat inap);
e. Pelayanan transportasi Asrama Haji – Bandara PP;
f. Transportasi Indonesia – Arab Saudi pergi-pulang.
2. Di Mekkah
a. Pemondokan dengan masa tinggal selama 32 (tiga puluh dua) hari;
b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
c. Transportasi darat menuju Masjidil Harom bagi jemaah haji yang jauh dari
pondokan;
d. Trnasportasi dari Mekkah menuju Arafah – Muzdalifah – Mina PP;
e. Makan selama di Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina);
f. Transportasi ke Madinah/Jeddah menjelang kepulangan ke Tanah Air.
3. Di Jeddah
a. Konsumsi pada akan saat meninggalkan Bandara KAAIA Jeddah menuju
Makkah;
b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
c. Transportasi menuju Mekkah.
4. Di Madinah
a. Pemondokan dengan masa tinggal selama 8 (delapan) hari;
b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
c. Konsumsi/makan 2 kali pada setiap harinya (makan siang dan makan
malam);
d. Ziarah ke Jabal Uhud, Mesjid Qiblatain dan Mesjid Quba;
e. Pelayanan Transportasi Madinah – Mekkah atau sebaliknya.
11
5. Di Arafah dan Mina
a. Tenda dan konsumsi;
b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
c. Transportasi Arafah – Mudzdalifah – Mina – Mekkah.
6. Pelayanan Kesehatan di Arab Saudi
a. Dilakukan oleh petugas kesehatan kloter, sektor, dan balai pengobatan haji
indonesia (BPHI) Daerah Kerja;
b. Apabila ada jemaah haji sakit yang sampai berakhirnya operasional haji
masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi maka biaya perawatan dan
pemulangan jemaah haji tersebut ditanggung oleh Pemerintah.
F. MUTASI KEBERANGKATAN
Mutasi keberangkatan haji dapat dilaksanakan setelah jemaah calon haji
melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
1. Syarat Mutasi:
a. Penggabungan suami/istri terpisah domisili dibuktikan dengan surat nikah;
b. Penggabungan anak/orang tua dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau
kartu keluarga;
c. Pindah tugas/dinas dibuktikan dengan copy surat keputusan instansi yang
bersangkutan.
2. Katagori Mutasi:
a. Mutasi antar Kab/Kota dalam satu Provinsi;
b. Mutasi antar Embarkasi yang sama besaran BPIH-nya;
c. Mutasi antar Embarkasi yang beda besaran BPIH-nya.
12
BAB III
P E M B I N A A N
A. SASARAN PEMBINAAN
Meningkatkan bimbingan jemaah haji yang berorientasi pada penguasaan
manasik haji dan akhlakul karimah melalui penyempurnaan buku paket manasik,
mengintensifkan bimbingan manasik haji dengan melibatkan tokoh-tokoh agama
dan melengkapi alat peraga.”
B. TARGET PEMBINAAN
Target yang ingim dicapai oleh Kementerian Agama dalam pembinaan
terhadap jemaah calon haji adalah sebagai :
a. Kemandirian jemaah haji;
b. Pola pembinaan yang terprogram dan berkesinam-bungan;
c. Meningkatkan kemampuan setiap jemaah beribadah secara benar, sah, tertib
dan lancer;
d. Jemaah dapat memperoleh haji mabrur;
C. PELAKSANAAN BIMBINGAN
Bimbingan terhadap calon / jemaah haji dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bimbingan oleh Pemerintah
a. Dilaksanakan selama 3 kali bimbingan massal yang dilaksanakan oleh
Kankemenag Kab/Kota dan 7 kali bimbingan kelompok yang dilaksanakan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan domisili jemaah.
b. Untuk pelaksanaannya dibentuk tim yang di SK-kan oleh Kepala
Kankemenag Kab/Kota, baik untuk bimbingan masal maupun bimbingan
kelompok di KUA Kecamatan;
c. Untuk Kecamatan yang kurang dari 1 kelompok (kurang dari 45 orang)
dapat digabung dengan kecamatan lain.
13
d. Materi bimbingan mengacu pada buku pedoman pembinaan yang
dikeluarkan Kementerian Agama.
e. Biaya bimbingan dibebankan kepada pemerintah (Kementerian Agama).
f. Penataran Karu dan Karom di Kankemenag Kabu/Kota;
g. Bimbingan secara simultan dan berkelanjutan sampai di Tanah Suci pada
setiap kloter, disertakan beberapa petugas haji yang meliputi TPHI, TPIHI
dan TKHI dengan fungsinya bertugas memberikan bimbingan dan
pembinaan selama dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji di tanah
suci;
h. bimbingan diberikan pula di Asrama Haji sebelum keberangkatan ke tanah
suci;
i. Kurikulum bimingan manasik yang dilaksanakan di KUA Kecamatan dan
Kankemenag Kab/Kota adalah sebagai berikut :
1) Tingkat KUA Kecamatan (bimbingan kelompok)
Perte-
muan
Materi JPL Metode
I 1. Prosedur perjalanan ibadah haji
mulai dari persiapan,
bemberangkatan dan sholat safar 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
2. Hak dan kewajiban jemaah Saji 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
3. Pelayanan di asrama haji dan Tanah
Suci 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
4. Kondisi sosial budaya di Arab Saudi 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
II Ketentuan manasik haji dan umrah:
1. Syarat, rukun, wajib haji dan umrah 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
2. Pengertian haji dan umrah 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
3. Hikmah haji dan umrah 2 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
III Manasik haji :
1. Miqat, ihram dan talbiyah 1 jam
Ceramah &
Praktik
2. Thawaf, sa’i 1 jam
Ceramah &
Praktik
3. Wukuf di Arafah 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
4. Pembayaran dam 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
14
IV Manasik ibadah haji
1. Mabit di Muzda-lifah dan Mina 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
2. Melontar jumrah (tanggal 10 Dzul-
hijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12
& 13 Dzulhijjah) 2 jam
Praktik
3. Nafar awal/tsani 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
V Manasik haji
1. Thawaf umrah 1 jam
Praktik
2. Thawaf ifadhah
1 jam Praktik
3. Thawaf sunah
1 jam Praktik
4. Thawaf wada
1 jam Praktik
VI
1. Shalat arba’in 2 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
2. Ziarah di kota Madinah dan Makkah 2 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
VII
3. Manasik kesehatan haji 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
4. Akhlaq/pelestarian haji mabrur 1 jam
Ceramah &
Tanya Jawab
5. Praktik manasik haji/latihan
operasional 2 jam
Praktik
2) Tingkat Kabupaten (bimbingan massal)
Perte-
muan
Materi JPL Metode
I 1. Kebijakan pemerintah tentang
Penyeleng-garaan Ibadah Haji
2 jam Ceramah &
Taya Jawab
2. Ta’limatul hajj/ peraturan
pemerintah Arab Saudi tentang
Perhajian
2 jam Ceramah &
Taya Jawab
II 1. Manasik perjalanan (proses
perjalanan haji, keselamatan
penerbangan, pembentukan klompok
terbang, ketua regu dan ketua
rombongan)
1 jam Ceramah &
Taya Jawab
2. Manasik haji (teori dan
praktek/latihan operasional haji)
2 jam Praktik
3. Keijakan pemerintah tentang
pelayanan kesehatan haji
1 jam Ceramah &
Tanya Jawab
III 1. Konsolidasi kelompok terbang, ketua
regu dan ketua rombongan
2 jam Praktik
2. Kelengkapan barang bawaan 1 jam Praktik
3. Rencana pemberangkatan jemaah
haji
1 jam Ceramah &
Tanya Jawab
15
4. Bimbingan oleh Masyarakat
a. Yang dimaksud dengan bimbingan oleh masyarakat dalam hal ini adalah
Kelomok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang telah mendapat izin dari
Kementerian Agama;
b. KBIH dalam memberikan bimbingan kepada jemaah calon haji dapat
memungut biaya bimbingan atas kesepakatan maksimal sebesar Rp
2.500.000,- dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Kementerian
Agama setempat;
c. Materi bimbingan tetap mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Agama.
D. KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan
Islam yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat yang bertugas memberikan bimbingan manasik haji baik di
Tanah Air maupun di Arab Saudi.
1. Persyaratan izin KBIH.
a. Memiliki akta notaris
b. Berbadan hukum yayasan keagamaan Islam yang telah disyahkan oleh
Kemenkumham;
c. Memiliki kantor sekretariat yang tetap;
d. Memiliki lembaga pendidikan keagamaan pormal dan atau non pormal
yang telah memiliki izin dari lembaga/instansi yang berwenang;
e. Melampirkan susunan pengurus dan program kerja operasional;
f. Daftar nama-nama pembimbing;
g. Melampirkan data bimbingan jemaah calon haji 3 tahun terakhir;
h. Rekomendasi Kankemenag Kab/Kota.
2. Izin KBIH berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan
akreditasi;
3. Jumlah KBIH se-Jawa Barat tahun 2013 M sebanyak 300 KBIH.
16
BAB IV
P E R L I N D U N G A N
A. BENTUK PERLINDUNGAN
Perlindungan terhadap jemaah haji sejak mulai pendaftaran dan tercatat
dalam Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian
Agama (Kemenag), yang meliputi :
1. Kepastian keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji;
2. Jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji selama
menunaikan ibadah haji;
3. Perlindungan terhadap ancaman penyakit melalui vaksinasi meningitis;
4. Jaminan asuransi jiwa bagi jemaah haji yang mengalami kecelakaan atau
kematian.
B. JAMINAN ASURANSI
Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan diberikan
pertanggungan asuransi yang besaran preminya merupakan satuan komponen
BPIH yang ditetapkan oleh Presiden.
Masa berlaku asuransi jiwa adalah dimulai sejak calon jemaah haji keluar
dari rumah domisili untuk menunaikan ibadah haji sampai kembali lagi ke Tanah
Air sebelum tiba di rumah.
Pengajuan klaim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal
kedatangan kloter terakhir di Tanah Air.
1. Pesrsyaratan dan Pembayaran Klaim
1.1 Meninggal Dunia di Tanah Air
1.1.1 Surat pengntar dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Embarkasi/ Debarkasi;
1.1.2 Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA);
1.1.3 Surat keterangan dari dokter atau rumah sakit;
1.1.4 Surat keterangan kematian dari kelurahan setempat asli;
17
1.1.5 Surat keterangan tentang kecelakaan diri dari yang berwjib jika
jemaah calon haji meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau
kecelakaan lainnya;
1.1.6 Surat keterangan ahli waris yang dibuat kelurahan domisili atau
instansi lain yang syah menurut ketentuan;
1.1.7 Surat kuasa bermaterai cukup dari ahli waris kepada anggota
keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen
klaim dan menerima santunan yang disahkan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota setempat dengan melampirkan foto
copy KTP yang syah dan masih berlaku;
1.1.8 Form permohonan klaim.
1.2 Meninggal Dunia di Arab Saudi
1.2.1 Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di Jeddah;
1.2.2 Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kelurahan domisili atau
instansi lain yang syah menurut ketentuan;
1.2.3 Surat kuasa bermaterai cukup dari ahli waris kepada anggota
keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen
klaim dan menerima santunan yang disahkan oleh Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota setempat dengan melampirkan foto
copy KTP yang syah dan masih berlaku;
1.2.4 Form permohonan klaim.
1.3 Klaim cacat tetap total atau cacat tetap sebagai akibat musibah kecelakaan
yang terjadi pada saat calon/jemaah haji menjalankan ibadah haji :
1.3.1 Surat pegantar klaim dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota sesuai domisili;
1.3.2 Resume medis dari dokter yang merawat dan surat keterangan dari
dokter atau rumah sakit;
1.3.3 Surat proses verbal dari kepolisian atau foto copynya apabila
disesbbkan kecelakaan yang terjadi di Tanah Air sedangkan apabila
18
terjadi di Arab Saudi dengan surat keterangan dari Konsulat Jenderal
RI di Jeddah;
1.3.4 Surat kuasa bermaterai dari ahli waris kepada anggota keluarga yang
ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim dan
menerima santunan yang disahkan oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan foto copy KTP;
1.3.5 Form permohonan klaim.
2. Manfaat Asuransi
a. Jika dalam masa asuransi ternyata calon/jemaah haji meninggal dunia
bukan karene kecelakaan (natural death) maka kepada ahli waris
dibayarkan santunan sebesar 100 % dari manfaat ta’awun yaitu + sebesar
Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
b. Jika dalam masa asuransi ternyata calon/jemaah haji meninggal dunia
karena kecelkaan maka kepada ahli warisnya dibayarkan santunan sebesar
200 % dari manfaat ta’awun yaitu + sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh
tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
c. Begitu juga bagi calon/jemaah haji cacat permanen sebagai akibat
kecelakaan dalam melaksanakan ibadah haji dibayarkan santunan sesuai
dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Kementerian Agama RI dan
Pihak Asuransi;
d. Bagi petugas haji kloter (TPHI, TPIHI dan TKHI) apabila meninggal
dunia atau cacat permanen akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas
maka kepada ahli waris dibayarkan santunan sebesar setengah (50% ) dari
besaran santunan jemaah haji;
C. BARANG BAWAAN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI
Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah hanya diperkenankan membawa 1
buah koper dengan berat maksimal 32 kg, 1 buah tas tentengan dengan berat
maksimak 7 kg, dan tas paspor. Agar identitas jemaah dapat terlihat maka koper
tidak diperkenankan untuk dibungkus dan tidak boleh membawa barang terlarang
yang dapat membahayakan penerbangan.
19
1. Identitas Koper
a. Untuk mengenali kepemilikan koper maka harus ditulis identitas berupa :
nomor kloter, nama, nomor paspor, regu/rombongan, alamat, nomor
praman daerah dan juga ditambah tanda khusus pita sebagai identias
rombongan.
b. Pita identitas rombongan di koper tersebut sebagai berikut :
Rombongan I warna merah;
Rombongan II warna putih;
Rombongan III warna hijau;
Rombongan IV warna kuning;
Rombongan V warna biru;
Rombongan VI warna coklat;
Rombongan VII warna ungu;
Rombongan VIII warna pink;
Rombongan IX warna hitam;
Rombongan X warna krem.
2. Identitas Nasional Jemaah Haji
a. Pakaian identitas jemaah haji Indonesia adalah “baju batik”.
b. Pemberlakuan ketentuan pakaian seragam ini dimaksudkan untuk
menumbuhkan kebersamaan, solidaritas dan kebanggaan nasional, serta
kemudahan dalam memberikan pelayanan.
c. Pakaian senantiasa dipakai sejak berangkat, di Arab Saudi, sampai kembali
ke tanah air.
E. INFORMASI HAJI
Bagi semua lapisan masyarakat / jemaah calon haji yang memerlukan
Informsi Haji dapat diperoleh melalui:
1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.
2. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat;
20
3. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat dengan nomor telephone (022)
6042938 dan 6003829;
4. Website Kementerian Agama :
3) www.haji.kemenag.go.id
4) www.jabar.kemenag.go.id.
21
LAMPIRAN - LAMPIRAN
22
Tabel 1
Perbandingan Jarak Pemondokan di Mekkah
No Thn Jml
Jemaah
Jarak
0 - 2.000 m % 2.001 < 2.400 m %
1 2010 200.855 127.338 63 74.744 37
2 2011 202.553 187.424 93 15.123 7
3 2012 194.000 139.680 72 54.320 28
Tabel 2
Perbandingan Jarak Pemondokan di Madinah
No Thn Kuota
WILAYAH
Markaziyah Non Markaziyah
Jml % Jml %
1. 2010 197.500 187.625 95 9.875 5
2. 2011 201.000 201.000 100 0 0
3. 2012 194.000 194.000 100 0 0
4. 2013 155.200 194.000 100 0 0
23
Tabel 3
Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS)
Terhadap kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010-2011
No Jenis Pelayanan 2010 2011
1. Pelayanan Petugas Kloter 88,88 88,37
2 Pelayanan Petugas Non Kloter 83,64 85,07
3. Pelayanan Ibadah 85,95 85,82
4. Pelayanan Akomodasi/Pemondokan 79,95 82,56
5. Pelayanan Catering 79,83 80,46
6. Pelayanan Transportasi 76,82 77,41
7. Pelayanan Umum Lainnya 83,15 82,98
24
Tabel 4
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
TAHUN 1969 s.d. 2013
No Thn Paket / Zona /
Embarkasi
Besar
BPIH
($)
Besar
BPIH (Rp) Ket.
1 1969 382.000
2 1970 380.000
3 1971 370.000
4 1972 402.000
5 1973 446.000
6 1974 560.000
7 1975 690.000
8 1976 890.000
9 1977 816.000
10 1978 766.000
11 1979 1.490.000
12 1980 1.577.000
13 1981 1.943.000
14 1982 2.110.000
15 1983 3.075.000
16 1984 3.128.500
17 1985 3.212.000
18 1986 3.212.000
19 1987 4.560.000
20 1988 4.780.000
21 1989 5.150.000
22 1990 5.320.000
23 1991 6.000.000
24 1992 6.475.000
25 1993 6.700.000
26 1994 6.900.000
27 1995 7.070.000
28 1996 7.290.000
29 1997 7.551.000
30 1998 8.805.000
31 1999 20.500.000
25
32 2000 17.580.000
33
2001
PAKET A 22.000.000
Sistem Paket
PAKET B 21.000.000
PAKET C 20.000.000
34
2002
I 2.577 800.000 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.677 800.000
III 2.777 800.000
35
2003
I 2.577 1.000.000 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.677 1.000.000
III 2.777 1.000.000
36
2004
I 2.575 967.500 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.675 967.500
III 2.775 967.500
37
2005
I 2.568,23 963.266 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.668,23 963.266
III 2.768,23 963.266
38
2006
I 2.753,7 466.864 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.851,7 466.864
III 2.969,3 466.864
39
2007
I 2.822,8 400.100 Sistem Zona
(Jabar Zona II)
II 2.925,9 400.100
III 3.053,6 400.100
40
2008
1. Aceh 3.258,0 501.000
Berdasar-kan Embarksi
2. Medan 3.292,0 501.000
3. Batam 3.292,0 501.000
4. Padang 3.258,0 501.000
5. Palembang 3.379,0 501.000
6. Jakarta /
Jabar 3.430,0 501.000
7. Solo 3.379,0 501.000
8. Surabaya 3.430,0 501.000
9. Banjarmasin 3.517,0 501.000
10. Balikpapan 3.517,0 501.000
11. Makassar 3.517,0 501.000
41
2009
1. Aceh 3.243,0 100.000
Berdasar-kan Embarksi
2. Medan 3.333,0 100.000
3. Batam 3.376,0 100.000
4. Padang 3.329,0 100.000
5. Palembang 3.377,0 100.000
26
6. Jakarta /
Jabar 3.444,0 100.000
7. Solo 3.407,0 100.000
8. Surabaya 3.512,0 100.000
9. Banjarmasin 3.508,0 100.000
10. Balikpapan 3.544,0 100.000
11. Makassar 3.575,0 100.000
42
2010
1. Aceh 3.147,0
Berdasar-kan
Embarksi
2. Medan 3.237,0
3. Batam 3.325,0
4. Padang 3.233,0
5. Palembang 3.280,0
6. Jakarta /
Jabar 3.364,0
7. Solo 3.327,0
8. Surabaya 3.432,0
9. Banjarmasin 3.440,0
10. Balikpapan 3.474,0
11. Makassar 3.505,0
43
2011
1. Aceh 3.285,0
Berdasar-kan
Embarksi
2. Medan 3.377,0
3. Batam 3.460,0
4. Padang 3.369,0
5. Palembang 3.417,0
6. Jakarta /
Jabar 3.589,0
7. Solo 3.549,0
8. Surabaya 3.612,0
9. Banjarmasin 3.720,0
10. Balikpapan 3.736,0
11. Makassar 3.795,0
44
2012
1. Aceh 3.328,0
Berdasarkan
Embarksi
2. Medan 3.388,0
3. Batam 3.468,0
4. Padang 3.404,0
5. Palembang 3.456,0
6. Jakarta /
Jabar 3.638,0
7. Solo 3.617,0
8. Surabaya 3.738,0
9. Banjarmasin 3.808,0
10. Balikpapan 3.819,0
11. Makassar 3.882,0
12. Lombok 3.857,0
27
45
2013
1. Aceh 3.253,0
Berdasar-kan Embarksi
2. Medan 3.263,0
3. Batam 3.357,0
4. Padang 3.329,0
5. Palembang 3.381,0
6. Jakarta /
Jabar 3.522,0
7. Solo 3.542,0
8. Surabaya 3.619,0
9. Banjarmasin 3.733,0
10. Balikpapan 3.744,0
11. Makassar 3.807,0
12. Lombok 3.782,0
28