Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
-
Upload
panembahan-senopati-sudarmanto -
Category
Government & Nonprofit
-
view
343 -
download
5
Transcript of Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
TAHUN 2017
Sofyan A. Djalil
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Musrenbang Provinsi Jambi Tahun 2016
Jambi, 19 April 2016
DAFTAR ISI
PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• Musrenbang Penyusunan RKP 2017 Slide 4
• Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran Slide 5
• Dasar Hukum Perencanaan Slide 6
• Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Slide 7
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN : MONEY FOLLOW PROGRAM
• Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 Slide 9
• Pendekatan Penyusunan RKP 2017 Slide 10
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Slide 12
• Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Slide 13-17
RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANNASIONAL 2017
• Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 Slide 19
• Strategi Pembangunan Nasional Slide 20
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 Slide 21
• Prioritas Nasional RKP 2017 dan Penekanan Slide 22 -27
• Penyelarasan Perencanaan Slide 28
• Penjabaran Prioritas Nasional Slide 29-30
ISU KESENJANGAN & ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAMBI
• Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera Slide 32
• Isu Kesenjangan Wilayah Provinsi Jambi Slide 33
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• Revolusi Mental Slide 35
• Pembangunan Pendidikan Slide 36
• Pembangunan Kesehatan Slide 37
• Perumahan dan Pemukiman Slide 38
DIMENSI SEKTOR UNGGULAN
• Kedaulatan Pangan Slide 39
• Kedaulatan Energi Slide 40
• Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan Slide 41
• Target Ekspor Impor dan Pembangunan Pasar Rakyat Slide 42
Sebaran dan Potensi Kawasan KI dan KEK Slide 32-34
DIMENSI PEMERATAAN DAN WILAYAH
• Konektivitas Slide 43
PENUTUP
• Penutup Slide 45-46
• Jadwal Penyusunan RKP 2017 Slide 47
LAMPIRAN
Slide - 2
PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL:Perencanaan Dan Penganggaran
Slide - 3
Slide - 4
MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017SEBAGAI FORUM PENYELARASAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersamaantarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana pembangunannasional yang ditujukan untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning.
Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnas kadang dianggap sebagai forum yangbersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan.
Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakanketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Selain itu,masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, pemerintah daerahharus menyusun PRIORITAS PEMBANGUNAN. Hanya rencana pembangunan yang benar-benarprioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbang sehingga pelaksanaannyadapat berjalan lebih efektif.
Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah harus berperan untuk dapat menjadi fasilitatordalam mempertajam usulan Kabupaten dan Kota kepada pemerintah pusat. Sehingga dalampelaksanaan Musrenbangnas ke depan yang akan dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesiadapat menyampaikan PRIORITAS PEMBANGUNAN yang telah dibahas dan disepakati bersamadengan Kabupaten/Kota.
Slide - 5
Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untukmencapai tujuan nasional.
Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akandicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran(budget driven).
Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapatdicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan danswasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaranatau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA(pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, danmemperbaiki KUALITAS BELANJA.
PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Slide - 6
DASAR HUKUM PERENCANAAN
UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pasal 263 ayat 4 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
• Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Slide - 7
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripadapencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasiyang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yangdikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun,namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.
Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh padaberbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator danformula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepadasemua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritaspemerintah.
Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitasdan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapattercapai.
PERMASALAHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :Money Follow Program
Slide - 8
Slide - 9
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/Lyang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada BiroPerencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi padaprioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money followfunction, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas danfungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnyabagi rakyat.
Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih,dan seterusnya.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Dirjen...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Kepala Bagian ...
Direktur... Direktur...
Sesdirjen...
money follow function money follow program prioritas
http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowi-tegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 :BAPPENAS SEBAGAI SYSTEM INTREGATOR
• Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunanserta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untukitu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintasK/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
• Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan PrioritasKementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan danpendanaan daerah.
• Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinatorperencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD). Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah(Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.
• Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasialdalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
• Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembagayang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatanprioritas.
Slide - 10
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 :HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL
Slide - 11
PENDEKATAN PEMBANGUNAN :HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)
Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasimelalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahanproduktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanianorganik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasiberbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
Slide - 12
ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Slide - 13
PEMBANGUNAN KEDAULATAN
PANGAN
1. PeningkatanProduksi Padi dan Pangan
Lain
2. Kelancaran Distribusi
Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
3. Peningkatan Mutu Pangan,
Kualitas Konsumsi
Pangan dan Gizi Masyarakat
4. Penangangan
Gangguan terhadap Produksi Pangan
Kementan, KemenPUPR, BNPB, BMKG
Kementan, KKP, Kemenkes, Kemensos, BPOM, BPPT, Kemenperin, Kemendes
Kementan, KemenPUPR, KKP, KemenATR, KLHK, Kemendes, BMKG, BIG, LAPAN, BPPT, LIPI, BATAN
Kementan, Kemendag, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemensos, Kemenhub, KKP, KPPU
LEVEL 1
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi
Slide - 14
1. Peningkatan
ProduksiPadi dan
Pangan Lain
1. Pencetakan Sawah Baru
dan Perluasan Areal Pangan
Lain
2. Rehabilitasi dan perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS
Hulu; Pembangunan
waduk dan embung
3. Pengendaliankonversi lahan
padi dan Sertifikasi
Lahan (Prona)
4. Teknologi Peningkatan Produktivitas
Pertanian
5. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan
Lahan
6. Reformasi subsidi pupuk
dan benih; pengembanga
n Desa Mandiri Benih
7. Bantuan alat dan mesin
pertanian-perikanan
8. Perbaikan Statistik
Pertanian-Perikanan
9. Peningkatan Pengetahuan
dan Keterampilan Pertanian/Pe
rikanan
Kementan, KKP, Kemendiknas, Pemda
Kementan, Kemen PUPR, KLHK, Kemendes, BMKG, Pemda
Kementan, Kemen ATR, BIG, Pemda
Kementan, BPPT, KLHK
BPS, Kementan, KKP
Kementan, KKP Kementan, KKP, KLHK, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI
KSP, Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemenkeu
Kementan, KemenPUPR, KLHK, Pemda
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
LEVEL 2
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)
Kementerian Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untukpertanian.Untuk padi = …. HaUntuk Jagung = …... HaLainnya = ……Ha
Termanfaatkannya 10.000 ha bekas lahantidur untukpertanian.
Kabupaten A,B, C, DKoordinat : ………
10.000 ha
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru
Kementerian Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru
Tercetaknya266,700 Ha Sawah Baru, yang dibuktikandengan lokasiyang jelas, adadukunganirigasisehingga Sawah tersebut dapatdimanfaatkan.
Kabupaten A, B,C,DKoordinat : A ……… B………. C………. D……….
266.700 Ha
MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
Penyederhanaan Nomenklatur
“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen
terkait penganggaran)
Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu
sasaran yang konkret
Slide - 15
Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017
TA.2015
13 BENDUNGAN
•Krueng Kreuto(Aceh),
•Logung (JawaTengah),
•Raknamo (Nusa Tenggara Timur),
•Lolak (Sulawesi Utara),
•Karian (Banten),
•Bintang Bano(Nusa Tenggara Barat),
•Tanju (Nusa Tenggara Barat),
•Mila (Nusa Tenggara Barat),
•Passeloreng(Sulawesi Selatan),
•Rotiklod (Nusa Tenggara Timur),
•Tapin (Kalimantan Selatan),
•Sei Gong (Kepulauan Riau),
•Sindangheula(Banten)
RENCANA 2016
8 BENDUNGAN
•Rukoh (Aceh),
•Ciawi (JawaBarat),
•Sukamahi (JawaBarat),
•KuwilKawangkoan (Sulawesi Utara),
•Sukoharjo (Lampung),
•Cipanas (JawaBarat),
•Leuwikeris (JawaBarat),
•Ladongi (Sulawesi Tenggara)
RENCANA 2017
9 BENDUNGAN
•Bener (Jateng) ,
•Semantok (JawaTimur),
•Pamakkulu(Sulawesi Selatan),
•Komering II (Sumatera Selatan),
•Sadawarna (Jawa Barat),
•Tiro (Aceh),
•Lausimeme (Sumatera Utara),
•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),
•Sidan (Bali)
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Groundbreaking 13 8 9 11 8 49
Penggenangan 5 3 6 7 8 29
Slide - 16
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Slide - 17
Kementerian Perdagangan:Pembangunan pasar: 3 unit
Kementerian PUPR:Rehabilitasi Irigasi: 25.229 haPembangunan Irigasi: 4.550 ha
Kementerian Pertanian:Cetak sawah: 7.500 haIrigasi Tersier: 3.500 haDesa Mandiri Benih: 20 DesaBudidaya jajar legowo: 42.250 ha
Kementerian Kelautan dan Perikanan:Pengadaan kapal: 4 unitalat tangkap ikan: 29 unitBenih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekorMinapolitan: 3 lokasi
BMKG:Informasi Iklim: 1 paket
KLHK:Pencadangan hutan untuk pangan: 11.399 haPemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha
RPJMN 2015-2019 SERTA
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 18
9 PROGRAM PRIORITAS
NAWACITA
Menghadirkan kembali Negara
untuk melindungi segenap bangsa
dan memberi rasa aman pada seluruh warga
negara
Membangun tata kelola
Pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan
terpercaya
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter
bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dandemokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuatjati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan.
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slide - 19
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA
MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan
RKP 2019
Slide - 20
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Slide - 21
*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali**) Target APBN 2016***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan
pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.
Sumber: RPJMN 2015-2019
Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015
INDIKATOR MAKRO2014
(BASELINE)2015 2016 2017 2018* 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,0
(5,1)
4,8
(5,8)
5,3**
(6,6)
5,5-5,9
(7,1)
5,8-6,6
(7,5)
6,4-7,4
(8,0)
Pengangguran (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,94
(5,6-5,9)
6,18
(5,5-5,8)
5,2-5,5 5,3-5,6
(5,0-5,3)
5,0-5,3
(4,6-5,1)
4,0-5,0
(4,0-5,0)
Angka Kemiskinan (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
10,96
(9,0-10,0)
11,13
(9,5-10,5)
9,0-10,0
(9,0-10,0)
9,5-10,5
(8,5-9,5)
8,0-9,5
(7,5-8,5)
7,0-8,0
(7,0-8,0)
Gini ratio (indeks)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
0,41
n.a
0,41
(0,40)
0,39
(0,39)
0,38
(0,38)
0,37
(0,37)
0,36
(0,36)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)*** 0,59 n.a n.a n.a n.a Meningkat
• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional• Reforma Agraria
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 22
Slide - 23
Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatanpembangunan
Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guruyang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dantunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaranpendidikan).
Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP2015 dengan program sejuta rumah
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIADALAM RKP TAHUN 2017
Slide - 24
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULANDALAM RKP TAHUN 2017
Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN – P 2015
Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementan dan Kemen PU Pera, Penyertaan ModalNegara). Salah satu yang terpenting adalah integrasi kebijakan peningkatan produksipadi mulai dari waduk, irigasi, dan desa mandiri benih.
Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara)
Kemaritiman dan Kelautan (Kemenhub dan Kemen Kelautan dan Perikanan, serta PenyertaanModal Negara), terutama dalam menurunkan biaya logistik melalui pengembanganpelabuhan.
Pariwisata dan Industri : akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017terutama pengembangan kawasan industri dan pariwisata
Slide - 25
Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomianyang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan TunaiBersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan unuk mengurangi bebanpenduduk miskin dan rentan.
Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluipemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi asetredistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitumeningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomiperbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga denganmembangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasandaerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakandibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa.Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa.
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAHDALAM RKP 2017 (1/2)
Slide - 26
Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaiaan proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan.
Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknyainvestor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-citadalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisipenuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAHDALAM RKP 2017 (2/2)
PENEKANAN KONDISI PERLU (POLHUKHANKAM)DALAM RKP TAHUN 2017
Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industripertahanan dalam negeri yang makin meningkat.
Memantapkan penegakan hukum.
Memantapkan reformasi birokrasi.
Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspekdemokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkanefektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan,perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasamapembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
Slide - 27
PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Bagaimana menterjemahkan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ke dalam Program dan Kegiatan Prioritas,
sehingga bisa dilaksanakan oleh SKPD
Slide - 28
PENJABARAN PRIORITAS NASIONALKE DALAM URUSAN DAERAH
(Implementasi UU 23/2014 Pasal 263 (4))
No. Prioritas Nasional Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Urusan Dalam UU 23/2014
Sub-Urusan Dalam UU 23/2014
1. Revolusi Mental ..... ..... ..... .....
5. Kedaulatan Pangan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air
Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Sarana Pertanian
Kelancaran Distribusi Pangan Dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
PenyelenggaraanKetahanan Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
22. Pertahanan dan Keamanan
dst dst dst dst
Slide - 29
No.ProgramPrioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Urusan Sub-Urusan Program SKPD Kegiatan SKPDSKPD
Penangungjawab
Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan
5. PeningkatanProduksi Padi dan Pangan Lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya
Dinas Pekerjaan Umum
(Urusan Wajib)
Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
Dinas Pertanian(Urusan Pilihan)
KelancaranDistribusi Pangan Dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
PenyelenggaraanKetahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan
Dinas Pertanian(Urusan Pilihan)
PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Slide - 30
ISU KESENJANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAMBI
Slide - 31
SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
Slide - 32
Slide - 33
ISU KESENJANGAN DI JAMBIKESENJANGAN ANTAR INDIVIDU
ProvinsiDistribusi PDRB
2013Distribusi PDRB
2015Perubahan
ACEH 1.27 1.11 (- 0,16)
SUMATERA UTARA 4.89 4.91 (0,02)
SUMATERA BARAT 1.53 1.54 (0,01)
RIAU 6.32 5.74 (-0,58)
JAMBI 1.37 1.34 (-0,03)
SUMATERA SELATAN 2.93 2.80 (-0,13)
BENGKULU 0.42 0.44 (0,02)
LAMPUNG 2.13 2.06 (-0,07)
KEP. BANGKA BELITUNG 0.52 0.52 (0,0)
KEP. RIAU 1.70 1.78 (0,08)
SUMATERA 23.08 22.24 (-0,84)
ProvinsiRatio Gini Maret 2014 Ratio Gini Maret 2015
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan TotalAceh 0.36 0.26 0.33 0.37 0.29 0.33Sumatera Utara 0.35 0.27 0.32 0.36 0.3 0.34Sumatera Barat 0.34 0.29 0.33 0.36 0.3 0.34Riau 0.39 0.28 0.35 0.39 0.33 0.36Jambi 0.31 0.32 0.33 0.38 0.34 0.36Sumatera Selatan 0.44 0.32 0.4 0.39 0.31 0.36Bengkulu 0.4 0.3 0.36 0.41 0.35 0.38Lampung 0.4 0.29 0.35 0.4 0.35 0.38Bangka Belitung 0.32 0.27 0.3 0.29 0.26 0.28Kepulauan Riau 0.4 0.29 0.4 0.36 0.29 0.36DKI Jakarta 0.43 0.43 0.43 0.43Jawa Barat 0.43 0.3 0.41 0.43 0.32 0.41Jawa Tengah 0.4 0.33 0.38 0.42 0.33 0.38DI Yogyakarta 0.44 0.3 0.42 0.44 0.33 0.43Jawa Timur 0.39 0.31 0.37 0.44 0.34 0.42Banten 0.4 0.28 0.39 0.41 0.27 0.4Bali 0.43 0.32 0.41 0.38 0.33 0.38Nusa Tenggara Barat 0.43 0.31 0.38 0.4 0.33 0.37Nusa Tenggara Timur 0.34 0.28 0.36 0.33 0.29 0.34Kalimantan Barat 0.42 0.32 0.39 0.35 0.3 0.33Kalimantan Tengah 0.42 0.29 0.35 0.37 0.29 0.33Kalimantan selatan 0.39 0.3 0.36 0.38 0.3 0.35Kalimantan Timur 0.34 0.29 0.35 0.31 0.29 0.32Kalimantan Utara 0.3 0.27 0.29Sulawesi Utara 0.46 0.35 0.42 0.39 0.32 0.37Sulawesi Tengah 0.41 0.3 0.37 0.43 0.33 0.37Sulawesi Selatan 0.44 0.37 0.42 0.42 0.38 0.42Sulawesi Tenggara 0.45 0.34 0.41 0.41 0.37 0.4Gorontalo 0.41 0.39 0.41 0.42 0.37 0.42Sulawesi Barat 0.33 0.35 0.35 0.39 0.35 0.36Maluku 0.34 0.31 0.35 0.31 0.32 0.34Maluku Utara 0.33 0.26 0.32 0.28 0.26 0.28Papua Barat 0.44 0.39 0.44 0.34 0.48 0.44Papua 0.35 0.33 0.41 0.34 0.38 0.42INDONESIA 0.43 0.32 0.41 0.43 0.33 0.41
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAMBI
Slide - 34
Slide - 35
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIAREVOLUSI MENTAL
PROGRAM PRIORITAS SASARAN
Penegakan Hukum dan
Kelembagaan Politik
Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi
Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undang yang ditindaklanjuti K/L/D sebesar 100%
Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga di 6 Provinsi
Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%)
Reformasi Birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat menjadi 3,2 dari skala 4
(minimal B)
Penerapan fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) di puskesmas dan rumah sakit
Opini WTP bagi 25 Provinsi dan 250 Kab/Kota
Kemandirian Ekonomi dan
Daya Saing Bangsa
Fasilitasi pemberdayaan KUMKM di daerah untuk mendukung revolusi mental
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional menjadi sebesar 92,40%
Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat menjadi sebesar 60%
Peneguhan Jati Diri dan
Karakter Bangsa
Penerapan pendidikan karakter di 12.611 SMA, 4.364 SMK dan 950 SMLB
Revitalisasi 5 taman budaya di 5 Provinsi
Terbentuknya 40 Model SRA di 20 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra,
Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat)
Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan di 34 Provinsi melalui penerapan kurikulum yang berlaku
Daya Rekat Sosial dalam
Kemajemukan
Penyelenggaraan dialog lintas agama di 1.500 kecamatan
Pembinaan 75% anggota kelompok Bina Keluarga Remaja
Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi 15.840 Orang
Slide - 36
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIAPEMBANGUNAN PENDIDIKAN : Distribusi dan sertifikasi guru
Aceh
92.055
38.161
1:11
Sumut
178.927
96.015
1:18
Riau
86.416
37.912
1:16
Kepri
22.211
7.346
1:17
Sumbar
82.994
47.107
1:15
Jambi
46.501
22.302
1:15
Bengkulu
30.001
15.231
1:14
Sumsel
101.601
44.200
1:17
Lampung
178.927
96.015
1:16
Babel
15.013
7.977
1:19
DKI Jakarta
82.038
51.450
1:22
Banten
98.556
46.505
1:22
Jateng
349.653
207.041
1:17
Jabar
385.019
206.915
1:22
DIY
46.042
30.041
1:15
Jatim
406.571
231.178
1:16
Bali
48.717
28.125
1:18
NTB
73.624
31.501
1:13
NTT
88.958
26.048
1:16
Kalbar
57.949
25.347
1:18 Kalteng
39.638
19.608
1:14
Kaltara
8.904
3.476
1:16
Kalsel
52.265
26.071
1:14
Kaltim
44.595
21.811
1:16
Sulsel
127.829
67.545
1:15
Sultra
45.755
22.419
1:14
Sulut
35.472
23.403
1:15
Sulbar
21.414
8.279
1:15
Sulteng
47.219
20.289
1:14
Gorontalo
17.408
8.648
1:15
Malut
19.357
6.429
1:15
Maluku
30.906
12.212
1:14
Papua
28.086
9.414
1:22
Papua Barat
12.336
4.248
1:18
Sumber: Kemdikbud, 2015
PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) TAHUN 2016 PER PROVINSI
(untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)
Nama ProvinsiJumlah Guru
Jumlah Guru Bersertifikasi dan menerima TPGRasio Guru:Murid
Legenda:
Permasalahan:1. Distribusi guru tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio guru:murid yang sudah sangat
kecil (tidak efisien). Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah
1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.2. Selisih jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap
penambahan alokasi anggaran untuk membayar TPG. Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen masih terdapat >
441 ribu guru yang belum tersertifikasi.
Usulan 2017:1. Tidak menambah jumlah guru, baik PNS, maupun guru honor.2. Penambahan sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dilakukan
secara sangat selektif.3. Tunjangan profesi guru harus berdasarkan kinerja guru.
Slide - 37
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIAPEMBANGUNAN KESEHATAN : Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan
31 RS
46 RS
12 RS
13 RS
19 RS
13 RS
Indikator Tipe RS Sumatera Jawa Bali Nusra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Total
RS Rujukan Regional 31 RS 46 RS 12 RS 13 RS 19 RS 13 RS 110 RS
RS Rujukan Nasional 3 RS 5 RS 1 RS 2 RS 2 RS 1 RS 14 RS
RS Provinsi 7 RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 RS 3 RS 20 RS
Total 41 RS 52 RS 15 RS 18 RS 25 RS 17 RS 144 RS
Permasalahan: Pelayanan kesehatan masih cenderung pada upaya kuratif Tenaga kesehatan kurang merata Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal
Rencana 2017: Upaya promotif & preventif lintas sektor: Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat Penempatan nakes: Nusantara Sehat di DTPK Peningkatan kapasitas sistem rujukan RS
Rumah Sakit
RS Nasional: 14 Prov
RS Provinsi: 20 Prov
RS Regional: 33 Prov
RS Pratama: 26 Kab
Pelayanan Kesehatan Bergerak: 128 Kab
Rencana Penempatan Tenaga Kesehatan
PTT di DTPK: 43.917 orang
Nusantara Sehat di DTPK dan DBK:
• Berbasis tim = 260 tim
• Berbasis individu = 15.150 orang
Wajib Kerja Sarjana Dokter Spesialis di luar Pulau Jawa: 1.600 orang
Peta Sebaran Peningkatan Kapasitas Sistem Rujukan, 2017
*DTPK: Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; DBK: Daerah Bermasalah Kesehatan
Slide - 38
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIAPEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PU-PR SOSIAL
+ Konservasi kawasan danau dan sumber air di 1 kab/kota+ Peningkatan kualitas permukiman kumuhperkotaan di 5 kab/kota+ IPAL Komunal di 1 kab/kota+ IPAL Kota di 1 kab/kota+ Infrastruktur drainase di 1 kab/kota+ IPLT di 3 kab/kota+ TPA di 3 kab/kota+ Fasilitasi SPAM PDAM di 1 kab/kota+ SPAM Perkotaan+ SPAM Perdesaan+ SPAM Kawasan Khusus+ Peningkatan kualitas rumah swadaya di 11 kab/kota
+ Rehabilitasi RTLH keluarga miskin perkotaan di2 kab/kota
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULANKEDAULATAN PANGAN
Slide - 39
Kementerian Perdagangan:Pembangunan pasar: 3 unit
Kementerian PUPR:Rehabilitasi Irigasi: 25.229 haPembangunan Irigasi: 4.550 ha
Kementerian Pertanian:Cetak sawah: 7.500 haIrigasi Tersier: 3.500 haDesa Mandiri Benih: 20 DesaBudidaya jajar legowo: 42.250 ha
Kementerian Kelautan dan Perikanan:Pengadaan kapal: 4 unitalat tangkap ikan: 29 unitBenih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekorMinapolitan: 3 lokasi
BMKG:Informasi Iklim: 1 paket
KLHK:Pencadangan hutan untuk pangan: 11.399 haPemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULANKedaulatan Energi : Rasio Elektrifikasi
Slide - 40
Aceh
97,41% Sumut
96,68%
Sumbar
90,45%
Riau
92,97%
Sumsel
88,30%
Bengkulu
92,36%
Babel
99,22%
Lampung
91,10%
Jakarta
99,77%
Banten
98,19%Jabar
93,83%
Jateng
94,97%
Jambi
90,78%
DIY
91,67%Jatim
92,40%
Bali
93,33%
NTT
78,29%
Kalbar
90,25%
Kalsel
92,52%
Kaltim & Kaltara
95,19%
Sulut
93,50%
Sulteng
87,82%
Sulsel
93,23%
Malut
96,36%
Maluku
91,65%
Papua
69,46%
KATEGORI
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
87,01%
Kepri
86,95%
Sultra
82,79%
Papua Barat
89,09%
Kalteng
83,08%
NTB
83,52%
Gorontalo
87,32%
40
SASARAN & REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL (%)
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
67.1572.95
76.5680.51
84.3587.35 90.2
92.75 95.15 97.35
Sumber Rancangan RUKN
TARGET REALISASI PMA & PMDN, EKSPOR NONMIGAS, DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT 2017
PROVINSI JAMBI
Komoditas Utama
1. Karet olahan2. Industri kehutanan (pulp,
kertas3. Produk olahan perkebunan
(kopra dan kacang-kacangan)
Pasar yang sedang dibangun Th. 2016
DAK TP
Kab Batang Hari Kab. Merangin
Kab Bungo Kota Jambi
Kab KerinciKab. Kerinci
Kab Merangin Kab. Batang Hari
Kab Muaro Jambi
Kab Sarolangun
Kab Tanjung Jabung Barat
Kab Tanjung Jabung Timur
Kab Tebo
Kota Jambi
Kota Sungai Penuh
Kab Merangin
Kab. BungoPasar Muara Bungo (Tipe A) Rp. 15 M
Kab. TeboPasar Rimboilir (Tipe A) Rp. 7 M
Kab. Tanjung Jabung TimurPasar Tanjung Bejurie (Tipe A) Rp. 15 M
• Realisasi Investasi: Rp. 2,0 Triliun
• Kontribusi terhadapNasional: 0,32%
• Nilai: USD 1,49 miliar• Kontribusi terhadap
nasional: 0,98%
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR 2017 (Dana Tugas Perbantuan)
TARGET EKSPOR NONMIGAS Tahun 2017
TARGET REALISASI INVESTASI (PMA dan PMDN) Tahun 2017
Slide - 41
DIMENSI PEMBANGUNAN ANTARWILAYAHKonektivitas : Pembangunan Infrastruktur
Slide - 42
PENUTUP
Slide - 43
PENUTUP (1/2)
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunanmampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,hingga pelaksanaan.
Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utamasebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah. Olehkarena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antarK/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.
Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukanpendekatan:
Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaranhanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akanminimal alokasinya
Pengujian pada setiap program/kegiatan: Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam
proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Slide - 44
Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan antarwilayah di Jambi perludiperhatikan:
Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional(lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAKdengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota
Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untukkegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPDberdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untukmendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.
Slide - 45
PENUTUP (2/2)
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaandan Penganggaran
• Penetapan Arah Kebijakan dan PrioritasPembangunan
• Sidang Kabinet RancanganAwal RKP & Pagu Indikatif
• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif
• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak
• Penyusunan Rencana Kerja K/L
• Musrenbangprov• Rangkaian
Musrenbangnas
• Sidang Kabinet RancanganAkhir RKP
• Perpres RKP
• Penelaahan RKA-KL
• Penyusunan Draft Nota Keudan RUU APBN
• Rancangan RKP
• Penyampaian RancanganRKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-PokokKebijakan Fiskal ke DPR
• Pembicaraan Pendahuluan
• Lanjutan Pertemuan TigaPihak
• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L
• Ratas Kerangka EkonomiMakro dan Resource Envelope
• Kepres Alokasi Anggaran
• Finalisasi DIPA• Kepres APBN• Kepres RKP
• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
• Penetapan UU APBN
• Surat Menkeu tentangKesepakatanPemerintah - DPR
• Penelaahan RKA K/L
• Penyampaian danPembahasan Nota Keuangan dan RUUAPBN
Slide - 46
Slide - 47
LAMPIRAN
Slide - 48
Arah Kebijakan
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum
dan masyarakat2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk
mendorong kreatifitas masyarakat3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik
Reformasi Birokrasi Pemerintahan1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan
Birokrasi yang responsif)2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas
manfaat, bermutu, efisien dan efektif3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam
birokrasi
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta
mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam
negeri3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete,
bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja
keras)2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi
dan kekerasan (bullying free school environment)3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia
(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air
Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian2. Pembangunan karakter melalui media publik
REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 49
Sasaran
2014
(Baselin
e)
2015 2016 2017 2019
1. Meningkatnya Integritas
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) 3,61 3,59 3,63 3,70 3,75 Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi
karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum*) *) *) *) *)
Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara 50% 55% 60% 75% 90% Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi *) *) *) *) *) Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-
undangan*) *) *) *) *)
Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas) *) *) *) *) *)
2. Meningkatnya Etos Kerja Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah
Daerah*) *) *) *) *)
Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlahwiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)
n.a 50.000 Orang
Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja *) *) *) *) *) Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah
tangga nasionaln.a 92,3% 92,5% 92,7% 93,1%
Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete) n.a 40% 50% 60% 75%
Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat 30% 40% 50% 60% 80%
3. Meningkatnya Gotong Royong
Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)0,55
(2012)*) *) *) *)
Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat - <5 <5 <5 <5 Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian,
radikalisme dan pornografi)100% 100% 100% 100% 100%
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L
REVOLUSI MENTALPerencanaan Terintegrasi
Slide - 50
LEVEL 1
REVOLUSI MENTALIlustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
LEVEL 2
Slide - 51
PEMBANGUNAN PENDIDIKANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 52
Sasaran2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,2
tahun
8,3
tahun
8,5
tahun
8,6
tahun
8,8
tahun
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15
tahun
94,1%
(2013)
94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %
Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%
(2013)
55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2%
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6%
Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal
B
48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan
20% penduduk terkaya
0,85
(2012)
0,86 0,87 0,88 0,90
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya
0,53
(2012)
0,58 0,58 0,59 0,60
Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)
(2012)
375
382
396
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
(2018)
427; 50
438; 50
446; 45
Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak
menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu,
plagiarisme).
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi
dan kekerasan (bullying free environment).
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai
kebutuhan zaman.
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak
Mulia.
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikandasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru
4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
Keterangan: **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasilPISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental
Kebijakan Terkait Revolusi Mental
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa
2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebasintimidasi dan kekerasan
3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dansertifikat palsu, plagiat, bolos)
PEMBANGUNAN PENDIDIKANPerencanaan Terintegrasi
Slide - 53
LEVEL 1
PEMBANGUNAN PENDIDIKANPenyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata
Slide - 54
LEVEL 2
Slide - 54
PEMBANGUNAN KESEHATANSasaran dan Arah Kebijakan
Arah Kebijakan
1. Memperkuat upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
• Pembiayaan kesehatan.
• Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan
• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
• Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
Efektivitas program preventif (GerakanMasyarakat Sehat)
Penegakan hukum dan disiplin (etikakedokteran, standar rumah sakit, dll)
Slide - 55Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
No SasaranBaseline (2014)
2015 2016 2017 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakata. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: 346
(SP, 2010)n.a n.a n.a 306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 76,0 80,0
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: 32 (2012) n.a n.a n.a 24
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,282 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4
3 Meningkatnya Perlindungan Finansiala. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8
(Okt, 2014)60,0 68,0 77,0 Min. 95
4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatana. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional10 (2014) 94 190 287 481
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 75,2 80,2 85,2 95,2
c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013) 1.200 2.000 3.000 5.600
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
PEMBANGUNAN KESEHATANPerencanaan Terintegrasi
Slide - 56
LEVEL 1
PEMBANGUNAN KESEHATANPenguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”
Slide - 57
LEVEL 2
Sasaran2014
(BASELINE)2015 2016 2017 2019
Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100%
Akses Sanitasi Layak
69,42%Akses Layak:
61,08%Akses Dasar:
8,34%
72,2%Akses Layak:
62,4%Akses Dasar:
9,8%
77,4%Akses Layak:
66,3%Akses Dasar:
11,1%
83,2%Akses Layak:
70,7%Akses Dasar:
12,4%
100%Akses Layak:
85%Akses Dasar:
15%
Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan
38.431 Ha(Kondisi kumuh
100%)
38.431 Ha(Kondisi kumuh
85%)
38.431 Ha(Kondisi kumuh
70%)
38.431 Ha(Kondisi kumuh
45%)
38.431 Ha(Kondisi kumuh
0%)
Kekurangan TempatTinggal (Backlog) Berdasarkan PerspektifMenghuni *
7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta
Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatanrendah terhadap hunian yang layak, aman, danterjangkau serta didukung oleh penyediaanprasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatanpengetahuan perubahan sikap dan perilakudalam pemanfaatan air minumdan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasiyang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaaninfrastruktur air minum dan sanitasi
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungansanitasi bersih dan sehat)
2. Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)
*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.Slide - 58
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 59
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANFasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung
LEVEL 2
Slide - 60
Sasaran2014
(baseline)2015 2016 2017 2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Produksi Pangan Utama:- Padi (Juta Ton) 70,6 75,0 76,2 77,0 82,0Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:- Jagung (Juta Ton) 19,1 19,8 21,4 22,4 24,1- Kedelai (Juta Ton) 0,92 0,98 1,50 1,90 2,60- Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 2,6* 2,8 3,0 3,8Produksi Sumber Protein:- Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76- Ikan (Juta ton) 10,6 13,6 14,8 16,0 18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)
8,90 9,08 9,17 9,52 9,89
- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)
2,71 (2010-2014)
0,48** 0,30** 0,64**3,01
(2015-2019)
- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)
189,75 195,58 203,48 229,45 304,75
- Pembangunan waduk(groundbreaking)
16(on going)
13 8 949
(2015-2019)
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padiUntuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga
* Angka Sementara; ** Angka Tahunan
Arah Kebijakan:
1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitasproduksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa
pertanian organik
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i)
pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan
dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan
3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizimasyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan
buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan
2. Mendorong kreativitas dan inovasi
3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
4. Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 61
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi
Slide - 62
LEVEL 1
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi
LEVEL 2
Slide - 63
Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan
Sasaran2014
(baseline)2015 2016 2017 2019
Rasio Elektrifikasi 84,1% 88,5% 90,2% 91,1% 96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 843 914 985 1.058 1.200
Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:
Minyak Bumi (ribu BM/hari) 789 788 830 780 700
Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.455 1.194 1.155 1.175 1.295
Batubara (juta Ton) 458 393 419 413 400
Penggunaan Dalam Negeri (DMO):
Gas bumi Dalam Negeri 57% 59% 61% 62% 64%
Batubara Dalam Negeri 16,6% 20,3% 26,5% 29,3% 60,0%
Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)
2 1 2 1 2
Jaringan pipa gas (kumulatif, km) 11.960 13.458 15.330 15.364 18.322
Pembangunan SPBG (unit) 13 18 30 25 15
Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * 5/16.949** 2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) 6 10 13 15 16
* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGISasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi2. Pemanfaatan energi secara efisien3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan4. Penambangan yang ramah lingkungan5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi
Slide - 64
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 65
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPerencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi
LEVEL 2
Slide - 66
Sasaran2014
(BASELINE)2015 2016 2017 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim
Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau
kecil ke PBB 13.466 750 500
target DepositPulauselesai
17.466
(Selesai th
2017)
Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 1 negara 1 negara 1 negara 9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 66% 73% 76% 87%
Membangun Konektivitas Nasional:
Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol
laut24 24 24 24 24
Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 15* 23* 20*270
(kumulatif)
Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis 50 unit 30 30* 0*104
(kumulatif)
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Produksi hasil kelautan (juta ton ) Ikan (Tangkap & Budidaya) Rumput Laut Garam
28,310,610,12,5
33,113,610,63,3
35,414,811,13,6
39,416,013,43,8
40-5018,819,54,5
Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 16,5 juta ha 17,1 juta ha 17,9 juta ha 20 juta ha
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI
3. Penguatan lembaga pengawasan laut
4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis3. Penegakan hukum dan disiplin
Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis. Slide - 67
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 68
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPerencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim
LEVEL 2
Slide - 69
Sasaran2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
Wisatawan Mancanegara (Orang)
9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta
Wisatawan Nusantara (Kunjungan)
250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta
Devisa (triliun rupiah)(kurs Rp12.000)
133,9 150 172,8 185,9 260
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyakmungkin wisatawan manca negara dan mendorongpeningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan dayatarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasionalserta meningkatkan keragaman dan daya saingproduk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasiperiwisata yang menjaDi fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasikepariwisataan nasional
PEMBANGUNAN PARIWISATASasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang
nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 70
PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 71
PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi
LEVEL 2
Slide - 72
Sasaran2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
1. Sasaran Pertumbuhan Industri
Industri (%)(Realisasi dan Proyeksi)
4,70(4,63)
6,10(4,25)
6,90(5,40)
7,40 (6,50)
8,60(8,00)
Kontribusi dalam PDB (%)
(Realisasi dan Proyeksi)
20,70(21,01)
20,80(20,84)
21,00(20,95)
21,10(21,35)
21,60
(21,76)
2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di LuarJawa
7 77 lama
+3 baru
10 lama+
2 baru
12 lama+
2 baru
b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14
ARAH KEBIJAKAN:
Pertumbuhan Industri:
1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa
2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dannilai tambah per tenaga kerja)
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:
1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA
(a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentiffiskal dan non-fiskal
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEKSasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan
perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 73
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 74
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 75
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 76
Sasaran 2014 2015 2016 2017 2019
1. Penciptaan lapangan kerja
a. Penyediaan lapangan kerja 1,73 juta 191,2 ribu + 2 juta + 2 juta + 2 juta
b. Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46,0 51,0
2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja
a. Pelatihan Kerja Orang) 523.870 815.705 810.000 1.000.000 1.200.000
b. Sertifikasi (orang) 151.250 93.813 123.000 150.000 200.000
3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil
a. Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)
22.790 /52.720
31.540/58.186
31.067/84.016
42.000/89.000
43.000/97.000
b. Kewirausahaan (Orang) 91.000 70.400 112.600 138.000 150.000
c. Subsidi KUR (Rp triliun) 3,409 3,04 10,5 10,5
4. Akses terhadap Pelayanan Dasar
a. Kepemilikan akte lahir 64,6% 72,3% 74,0% 75,0% 77,4%
b. Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan
n.a n.a n.a Ditentukan kemudian
100%
5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan
a. Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)
86,4 juta 88,2 juta 92,4 juta 94,4 juta 107,2 juta
b. Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)
2,8 juta 3,5 juta 6 juta 7 juta 8 juta
c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)
11,9 juta 20,3 juta 21,6 juta 21,6 juta 21,6 juta
d. Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)
15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta
Arah Kebijakan:
1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas:• Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan
kerja baru yang berkualitas• Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi
yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi• Hubungan industrial yang harmonis
2. Pengembangan ekonomi produktif:• Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro• Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha• Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan
perlindungan usaha3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui:
• Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana• Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan
dasar4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:
• Efektivitas program Bidik Misi• Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat
2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskinpeduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat
4. Penegakan aturan dan disiplin
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANPerencanaan Terintegrasi
Slide - 77
Peningkatan Taraf Hidup Penduduk
40% EkonomiTerbawah
Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan inflasi yang
rendah Penciptaan lapangan kerja
dengan memperbesar investasi padat
karya
Perkuatan basisperekonomian
perdesaan
Pengembangan kewirausahaan
berbasis kreativitas, inovasi, dan
teknologi
Perluasan pelayanan
dasar
Pengurangan beban penduduk
miskin dan rentan (Bantuan
Sosial)
Perhatiankhusus kepada
usaha mikrodan kecil
LEVEL 1
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANPerencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan
LEVEL 2
Slide - 78
REFORMA AGRARIASasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 79
REFORMA AGRARIASasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 80
REFORMA AGRARIAPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 81
REFORMA AGRARIAPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 82
DAERAH PERBATASANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 83
DAERAH PERBATASANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 84
DAERAH PERBATASANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 85
DAERAH TERTINGGALSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 86
DAERAH TERTINGGALPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 87
DAERAH TERTINGGALPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 88
DESA DAN KAWASAN PEDESAANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 89
DESA DAN KAWASAN PEDESAANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 90
DESA DAN KAWASAN PEDESAANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 91
PERKOTAANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 92
PEMBANGUNAN PERKOTAANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 93
PEMBANGUNAN PERKOTAANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 94
Sasaran2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
1. LAUT• Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) 163 40 45 40 163 (kumulatif)• Rata-rata dwelling time (hari) 7 – 8 5 – 6 4 – 5 4 – 5 3 – 42. KERETA API
• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 954,43 186,99 619,49 902,3 3.258 (kumulatif)
3. JALAN
• Terbangunnya jalan baru (Km) 1.268 512 490 502,5 2.650 (kumulatif)
• Pengembangan jalan tol (Km) 820 135 104 253 1.000 (kumulatif)
4. UDARA• Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara
yang ada1 15 15 (lanjutan) 12 (lanjutan) 15 (kumulatif)
5. KEPERINTISAN• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) 76 86 93 140 193• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan
Penyeberangan (trayek)181 210 229 237 261
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)
115 216 228 240 265
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat(trayek)
208 217 298 364 470
• Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 3 4 4 4 5
6. PERKOTAAN• Pangsa pasar angkutan umum (%) 23 24 26 28 32• Pengembangan kereta perkotaan (kota) 2 3 (kumulatif) 5 (kumulatif) 7 (kumulatif) 10 (kumulatif)• Pengembangan BRT (kota besar) 17 17 (kumulatif) 20 (kumulatif) 23 (kumulatif) 34 (kumulatif)7. KESELAMATAN• Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api
(kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)0,042 0,039 0,035 0,032 < 0,025
• Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaantransportasi jalan (% dari kondisi baseline)
16 20 26 32 50
8. TELEKOMUNIKASI• Jaringan tulang punggung serat optik nasional di
ibukota kabupaten/kota372 422 (kumulatif)
446 (kumulatif)
478 (kumulatif)
514 (kumulatif)
Arah Kebijakan:
1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat danudara)
2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis
3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional
4. Pembangunan transportasi multimoda untukmendorong penurunan biaya logistik nasional
5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadbanddan menjangkau seluruh wilayah R.I
8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONALSasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan
pembangunan yang merata dan pembangunan maritim
Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 95
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONALPerencanaan Terintegrasi
Slide - 96
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUMSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 97
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUMPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 98
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUMPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 99
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 100
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 101
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 102
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASISasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 103
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASIPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 104
REFORMASI BIROKRASISasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 105
Arah Kebijakan:1. Penciptaan birokrasi efektif dan
efisien2. Penciptaam birokrasi yang
melayani3. Penciptaan birokrasi bersih dan
akuntabel
REFORMASI BIROKRASIPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 106
REFORMASI BIROKRASIPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 107
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHASasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 108
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 109
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 110
PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGASSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 111
PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGAS Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 112
REFORMASI BIROKRASIPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 113
REFORMASI FISKALSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 114
REFORMASI FISKALSasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 115
REFORMASI FISKALPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 116
REFORMASI FISKALPerencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 117