SALINAN -...
Transcript of SALINAN -...
SALINAN
PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGANNOMOR T.6 TAHUN 2OL2
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
Mengingat
b.
BUPATI BALANGAN,
bahwa usaha Penjualan makanan dan
minuman berbentuk Restoran dan sejenisnya
terus meningkat jumlahnya dan pembayaran
atas pembeilan makanan dan minuman di
Restoian perlu dikenakan kewajiban pajaF
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
J^r, p.rr.u.pr[tt pemerataan pembangunan di
daerah;
bahwa dengan diberlakukannya Un{a1q-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah
berwenang meiakukan pemungutan pajak
kepada Restoran dan sejenisnYa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b' Perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Restoran;
Und.ang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang
Pembeitukan fabupaten Tanah Bumbu dan
f.Uupat"tt Balangan di Provinsi Kalimantan
SJatan (Lembarair Negara Republik Indonesia
Tahun ZOOS Nomor 22, Tambahan Lembaran
N"gu.r" Republik indonesia Nomor a265\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara-n"p"Uiif. Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125'
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437) sebagaimana- telah
b.L.r.pt kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
ZOO+ tentang Pemeiintahan Daerah (Lembaran
C.
1.
2,
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentangPerimb-angan keuat ga.t Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentangPajak 6aerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor
135, Tam-bahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentangPembeitukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunZOLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT
Tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Negara RePublik59, TambahanIndonesia Nomor
Provinsi, danKahupatenf KotaIndonesia TahunLembaran Negara4737\;
Indonesia Tahun 2008 NomorLembaran Negara RePublika844);
Pemerintah Daerah
4.
5.
6.
7.
8.
(Lembaran Negara RePublik2AO7 Nomor 82, TambahanRepublik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7
Tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun2OA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah* {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -53Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah {Birita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 69aJ;
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
A2 Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintah
Vr.rg menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
9.
10.
11.
Kabupaten Balangan (Lemb^aran Daerah
ii"Urrir"t"n Balanga,'t Tahtln 2O.o8 Nomor 02'
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Ka6upaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangat Tahun 2O08 Nomor O3'
Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBaiangan Nomor 44), sebagaimana -
telah
diubaf,, terakhir dengan Peraturan DaerahXaUuprt"n Balangan Nomor 18 Tahun 2Ol1t "t"rrg
Perubahan Atas Peraturan Daerah
xrU.rplte.t Balangan Nomor 3 Tahun 20OB
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Ferangkat Daerah Kabupaten Balangan(Leirbaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun201O Nomor O9);
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daeiah Kabupaten Balangan Tahun 2AO9
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 55)'
12.
MenetaPkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHI{ABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSI(AN
PERATURAN DAERAHRESTORAN.
TENTANG PAJAK
BAB IKETENTUAN UMUIVI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
i. Daerah adalah Kabupaten Balangan'
2. pemerintah Daerah u.a*rr, pemeiintah Kabupaten Balangan.
;:. g"p"ti adalah Bupati Kabupaten Baiangan'
4.DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah KabuPaten Balangan'
aJ
5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perund.ang-undangan yang berlaku'
6. penyidik pegawai freg"ri Sipii yang selanjutnya disebut dengan PPNS
adalah eeniriait Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang
bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku'T. badan aaatafr sekumpulan orang atau modal 3rang merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,perseroan tlmry"i Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'B. pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah
pungutan daerah atal pelayanan yang disediakan oleh restoran dan
sejenisnYa. I tg. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau mlnuman
dengan dipungut baya,",,, yi"g mencakup juga Cafe' Bar' Bakery'
Rumah Makai, Jasa BogaiCat-ering, Jamuan Makanan Hotel, Puja
Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan' Warung Makan Kaki
Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan
ketentuan Peraturan daerah ini'10. Cafe adalah penyed.ia makanan dan/atau minuman dengan disertai
layanan tempat yang nyaman untuk bersantai dan disajikan hiburan
atau sarana'online laringan teiekomunikasi bagi pengunjungnya dan
dipungutpembayaranatasmakanandanminumanyangnilainyasudah-termasuk sarana yang disediakan'
1 i. Bar adalah Restaurant yan[ terdapat didalam suatu hotel, diskotik
atau temprt nu.rrguna, sejenlsnya yar.g skala peny_ajian makanan dan
minumannya beituk caslal (ringkas untuk disajikan) dan dipungut
pembayaran makanan dan minuman'12. Bakery adalah suatu tempat atau bangunan yang memprgduksi dan
menjual berbagai macafiL makanan yang dioiah dari bahan utama
g"rri.,rr, dengan hasil penyajian dalam bentuk Roti dan jenis-jenisnya
iermasuk peijualan berbagai macam minuman pelengkap'
13. Rumah Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan
minuman ,""s disediakan dengan konsep formil dan dipungut
pembayaran atas makanan dan minuman'14. Jasa Boga/catering adalah tempat memproduksi makanan dan
minuman yang diUi.at berdasarka. p.*rtran dari konsumen untuk
diserahkan' pJar waktu dan tempat yang diinginkan konsumen
dengan harga yang telah disepakati keduabelah pihak'
15. Jamuan fVi"t rrr.-r, Hotel *dd"f, makanan dan rninuman yang
disediakan hotel untuk jarnuan pertemuan atau acara resmi yang
telah disepakati menu hidangannya berd.asarkan tarif yang ditentukan
oleh Hotel untuk d.ibayar oleh penyelenggara pertemuan atau acara
resmi lainnYa.16. Puja sera .aut.t ruangan atau bangunan dengan bentuk terpisah-
pisah berada dalam satu tempat ,rit k menyantap makanan dan
minuman yang dipungut p.*bryaran dengan rrenyajian menu yang
berbeda-beda oleh beberapa pedagang yang membentuk perkumpulan
dan atau diwad.ahi oleh satu *urr.p*en usaha penyediaan tempat
untuk berdagang makanan dan minuman'17. Pondok Lesehan adalah t"*p"t atau bangunln pondok kecil-kecil
yang disediakan untuk menyantap makanT d""^l',1:man dengan
karakter aiam dan atau disediakarmya tempat pemancingan ikan atau
4
hanyakoiamyangberisiikanuntukdayatarikdantempatrekreasipengunjung dan atau sebrg"i *"",, *Lkrtran yang disajikan bagi'p.ttgr":,rng yang dikenakan pembayaran'
, -'-^-^"^ r^- n.1g. b.pit La"f"f, tempat untuk menyantap makanan dan minuman
dengan sajian "rt.k* pilihan **k"'"t' dan minuman yang telah
dituliskan atau dibuaikan daftarnya dan dipungut pembayaran
makanan dan minuman'lg.WarungMakanadalahsuatutempatuntukmenyantapmakanandan
minUman yang berkarakter sedeihana baik dalam bentuk penyajian
maupun tempatnya dan dipungut pembayaran makanan dan
minuman Yang telah disajikan'20. Warung Makin Kaki Lima adalah tempat menyantap makanan dan
minumanv""gberad'adikakilimadandipungutpembayaranmakanan dan ?ninuman dan bentuk tempat yang tfd$- permanen'
didirikan atau diadakan pada waktu tertentu oleh pemilik dagangan'
2t,subjekPajakadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakanPajak.
22.WajibPajakad.alahorangpribadiatauBadan,meliputipembayarpajak, p.*oao.rg pajak, dln- pemungut- pajak' yang mempunyai hak
dan kewajiban" peipajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanglundangan perpaj akan daerah'
ZZ. Masa Pajak adalah jangka *.t tt, 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu rrin y.rrg diaiuri"rrgar Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kilender, vur,g *.njadi dasar bagi wajib Pajak untuk
LJnghitung, menyetor, dan-melaporkan pajak yang terutang'
24. Tahun pajak adalah jangka *.kt, yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender'
25. Pajak yang i.t'iT""g adalah pajak yTq harus dibayar pada suatu saat'
dalam Masa pajak, dalam ?"r."" p{ak, atau dalam Bagian Tahun
pajak *esuai i"rrgu.r, ketentuan peraturan perundang-undangan
perPajakan daerah'26,Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidari
penghimprrrr"., data objek dan subJek pajak' penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan p"t'*gih''n pajak kepada Wajib
i'ajak serta pengawasan penyetorannya'
zT. Surat pemberitahuan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD
adalah surat yang oleh WajiU eaiat dfounakan untuk melaporkan
penghitungan danlatau pembayaian pajak' objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau irarta dan tewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perund'ang-undangan perpaj 1kT d"::?h
2g, Surat Setoran pajak n""rri., VI"g *"t""iutnya-disl"g5..l SSPD adaiah
bukti pembayaran atau p""v.ior"L pajakyang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir ata,rl telah dnuuri.rn dergu-t, cara iain ke kas
daerah melalui tempat p"*L"yu.ran yang ditunjuk olehBupati.
29. Surat Ketetapan pajak d;"h;-_Vlrrg: selanjutnya disingkat SKPD
adaiah surat ketetapan pajak yang meneniukan besarnya jumlah
pokok Pajak Yang terutang.'30. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang F,ayat, yang selanjutnya
disingkat Sfpnf<B adalah surat ketetapan pr..1*t .yang.menentukanbesarnya jumlah pokok
-p"irf., jumlah'kredil pajak, jumlah
kekurangan pembayaran i"rigi ni:*i., b""r.rrrya sanksi administratif,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'
5
3i.
32.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan' yang
selanjutnya disingt ai sxpoKBT_ adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tamb"ahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'
Surat Ketetapan n4"f. Dalrah Ninit, yang selanjutnya -disingkatSKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama U""..rry" dengan j"*f"f' freAit pajak atau pajak tidak
ieiutang dan tidak ada kredit pajak'Surat Ketetapan Pajak nalrafr Lebih Bayar, yang selanjutnya
ai"irrgt"t SXppLg adalah surat ketetapan P"j* yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak kaiena jumhh kredit pajak lebih
i""". daripada pajak yang terutang atau seharusnya tida[ 1e11ttaf8'surat Tagihan pajak Daerah, yangfselanjutnva disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan i"J"L d*tr7rt"., sanksi administratif
beruPa bunga dan/atau denda'35. Surat Kepirtusan pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalampenerapanketentuantertentudalamperaturan-perundang-undangan p!.p"j"ft^" daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahrr.., i^i"k Terutang, Surat Ketetapan Pajak ?39t?h' Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kuraig Bayar, Surai Ketetapan Pajak Daerah
Kurang eayai Tambahan, surit Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat
KetetapanPajakDaerahLebihBayar,suratTagihanPajakDaerah'Suratreputu-sanPembetularr,atauSuratKeputusanKeberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan--atas keberatan
terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan Pajak
Daerah, surat Ketetapan pajat Daerah Kurang Bayar, surat
Ketetapan pajat Daerah Kurang Bayar. Tambahan, surat Ketetapan
pajak Daerah" Nihii, Surat Ketetipan Pajak Daerah Lebih Bayar' atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak'37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat Keputusan Keber^tan yan-g diajukan oleh.wajib Pajak'
gg. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang .dilakukan secara
teratur ..rriri mengumprl'kr.t data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, *oa*, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga peroiehran dan penyerahan barang atau jasa, YanE ditutup
denganmen]rusunlaporankeuanganberu.paneracadanlaporanlabarugi"untuk periode Tahun Pajak tersebut'
33.
34.
BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan Restoran meliputi penjuatJn.rnat<anan dan/atau minuman
yang ditonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan
maupun di temPat lain'
Pasal 3
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran'
6
t2l
(3)
Pelayananyangdisediakanrestoransebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi pelayanan penjualan mak'""i jil f atau minuman yang
d.ikonsumsi or"il*'fr*[.ii- u"ir. dikonsumsi ditempat pelayanan
maupun ditemPat lain'
Tidaktermasukobjekpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)pasal ini adalah peiayan^r, yr.rg-J[;di"t "r,
oleh Restoran yang nilai
penjualannya dibawah atau "a*t dengan Rp' 15'840'000'- (Lima
beiasjutadelapanratusempatpuluhtiUt-.rupiah)dalaml(satu)tahun.
(1)
(2)
(1)
Subjek Pajak adalahdan/atau minuman
Wajib Pajak adalahRestoran.
Pasal 4
orang Pribadi atau badandari Restoran'
yang membeli makanan
orang Pribadi atau badan yang mengusahakan
BAB IIIDASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Dasar Pengenaanditerima atau Yang
Pasal S
pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang
ieha..r"snYa diterima Restoran'
(2\BesarantarifpajakRestoranadalahl0%(sepuluhpersen)darihasiipenjualan.
BAB TV
CARA PER}IITUNGAI{ PAJAK
Pasal 6
BesaranpokokpajakRestoranyangterutangadalahdengancaramengalikan tarif ;ii;4 -sebagairnarrr. a;**sud Pasal 5 ayat (2) dengan
DasarPengenaanPajakSebagaimanadimaksudPasal5ayat(1).
BAB VWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah
BAB VIMASA PAJAT( DAN SAAT PAJAK
tempat Restoran beriokasi'
TERHUTANG
kalender atau jangkaDaerah Paling iama 3
Pasal I
Masa Pajak adaiah jangka waktu 1 (satu) J:ulan
waktu lain yang diaLr dengan Peraturan Kepala
(tiga) bulan kalender,menghitung, menYetor,
dasar bagi Wajib Pajak untukpajak yang terutang.
yang menjadidan melaporkan
(1)
(2\
Pajak terutang dalamdiberikan.
Pasal 9
masa pajak terjadi pada saat pelayanan restoran
BAB VIIPEMBUKUAN/PENCATATAN
DAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN
Pasal LO
wajib pajak Restoran yang memenuhi kriteria tertentu wajib
menyelenggarakan pembukuan atau Pencatatan'
Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran amzet serta tata cara
pembukuan atau'pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dir.trrt dengan Peraturan BuPati'
Pasal 11
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
p.ri""rrt "" kJrajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peratlran perundang-undangan perpaj akan'
Wajib pajak YangdiPeriksa wajib :
a,memperlihatkandanmeminjamkan-dokumentatalaksanapembuku"., y**g menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
Lerhubungan dengan objek pajak terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran
pemeriksaan;
c. memberikan keterangan yang diperlukan'
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur
dengan Peraturan BuPati.
(1)
(2)
{2\
(1)
BAB VIIIPENETAPAN PAJAK
Pasal 12
Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD'
sprpD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani oteh wajib p"*j*i. atau berdasarkan adanya kuasa'
SPTPDsebagaimanadimaksudayatQ|3*"lini,harusdisampaikankepada Bupati selambat-lambatiy. |S (limabelas) hari kerja setelah
berakhirnYa masa Pajak'
{3)
(1)
t2\
(1)
(4) Bentuk, isi dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan
BuPati.
Pasal 13
wajib pajak yang membayar sendiri sPrPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitun[, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang'
BAB D(PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian KesatuTata Cara Pemungutan
Pasal 14
Pemungutan pajak dilarang diborongkan'
Wajibpajakyangmemenuhitewajiban.perpajakansendiridibayardengan menggunit rt, SPTPD' SKPDkB, dan/atau SKPDKBT'
Pasal 15
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak'
Bupati daPat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam ha1 : ., '
i. :il." berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar'
2. jika sprp"D tidak disampaikan kepia Bupati dalam jangka
waktu yang iitentukan dalam peraturan.daerah ini dan seteiah
ditegur*"-.".*tertulistidakd'isampaikanpadawaktunyasebagaimana ditentukan dalam surat teguran'
3. jika r..*"3iu"" mengisi .sF,rpD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan'
b. *K'DKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang yang *"t'y*bu'bk"t'' plnambahan jumlah pajak
yang terutang.
C.SKPDNjikajumlahpajakyangterutangSamabesarnyadenganjumlah kredit pajak atau paj"ak tidak lerutang dan tidak ada
kredit Pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang daiam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angki 1) 13." angka 2) dikenakan
sanksi administratif berupa bunga *Ib.=r. 2o/o ldua persen). sebulan
dihitung dari p4jak yang k*ru,.rg?iau terlambat dibayar untuk jangka
;;;; ;di"s .1a,;; 'z+
Ta"" pl-il]h empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnYa Pajak'
t2\
Jumlah kekurangan Pajaksebagaimana dimaksud Pada
vans terutang dalam SKPDKBT
J*,"trt huruf b dikenakan sanksi
9
(3)
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumiah kekurangan pajak tersebut'
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak "melaporkan sendiii seblium dilakukan tindakan
pemeriksaan.
(5)JumlahpajakyanqterutangdalamSKPDKBsebagaimanadimaksud\*' p"a" wut if ) i*t,ri a angica :) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25yo (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambair sanksi administratif terupa bungi sebesar 2a/o (dua persen)
sebulan d*ritung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling hml Zi ldua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak'
Pasal 16
(Usetiappembayaranpajal(diberikantandabuktipembayarandand.icatat dalam buku Penerimaan'
(2\Bentuk,jenis,isi,ukurantandabuktipembayarandanbukupenerimaan-fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh BuPati.
Bagian KeduaTata Cara PembaYaran
Pasal 17
Pembayaran pa:ak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD'
SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD'
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggllnakan SSPD'
Pasal 18
Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentuka"; d;p;a membeiikan persetujuan kepada wajib pajak
untuk mengang=rr u'lu"..l menunda pembayaran pajak'
AngsuranpembayaranpajakdilakukanSecarateraturdanberturut-turut dengan dikenaka,, U"'gu' Xt" 6Li" persen) sebulan dari jumlah
p{ak yang belum atau kurang baYar'
Penundaanpembayararrpajaksampaibataswaktuyangditentukan,dikenakan bunga 2%o {dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang di baYar'
(1)
{2\
(1)
12\
(3)
Tata cara PembaYaran,penundaan PembaYaran
Pasal 19
penyetoran, temPatpajak diatur dengan
pembayaran, angsurarr, danPeraturan BuPati
10
(1)
Bagian KetigaSurat Tagihan Pajak
Paeal 2O
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
".p":"f.dalamtahunberjalantidakataukurangdibayar;b. dari hasil peneiitian srrpD terdapat _ kekurangan pembayaran
*"L"g"l akibat salah tulis dan/atau saiah hitung'
JumlahkekuranganpajakyangterutangdalamSTPDsebagaimanadimaksud pad.a
"]rr, pt fr"."f * attt nuruf b ditambah dengan sanksi
administratir nerip.'brrrg, sebesar 27o (dua persen) *"ti"r,!ylmuntuk paling iama 15 (limJbelas) bulan sejak saat terutangnya pajak'
Bagian KeemPa-tPenagihan Pajak
Pasal 21
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
".U"g"i iwal tindakan pelaksJaan penagihan pajak
i- itfruftl hari sejak saat jatuh tempo pembayaran'
Surat Teguran atau Surat Peringatan 1Ft surat
;;;;"il"na dimaksud pada avat (1) dikeluarkan
(2\
(1)
(2)
yang sejenisdikeluarkan
(u
(2\
(1)
Dasar penagihanSurat KePutusanPutusan Banding,Peraturan Daerah
Penagihan Pajak(satu) bulan sejak
lain yang sejenisoleh BuPati.
Pasal 22
pajak adalah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT' STPD''Plmbetuian, Surat Keputusan Keberatan' dan
yan; mengalami penambLhan jumlah berdasarkan
ini.
harus diiunasi dalam jangka waktu paling lama 1
tanggal diterbitkan STPD'
tidak diiunasi dalamSurat Teguran ataujumlah Pajak Yang
Pasal 23
Apabila jumlah pajak Iang m19ih harus dibayarjangka waktu *"U*gu-i*ana diten*ii *}11b,riut peringatan atau surat lain yang seJenls,
;;il- dibayar ditagih dengan Surat Paksa'
(2\ Pejabat menerbitkan surat Paksa segera, setelah lewat 21 (dua puluh
satu harl *":"r. tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat Lain Yang sejenis'
Baglau KelimaPenYitaan
Pasal 24
(1)Apabilapajakyanqharusdibayartid.akd.ilunasid.alamjangkawaktu2x 24 Jam sesudah tanggal plnetapan yang tercantum dalam surat
paksa, pejabat dapat J"g";' **rr"tf,itk.tt Surat Perintah
11
(2)
Melaksanakan Penyegelan Tempat Usaha'
Apabila melewati batas waklu tanggal yalg ditentukan dalam Surat
perintah m"lat ".rr.tan penyegelan"Iebagaimana dimaksud pada ayat
irr,- w":lu pajak masih tidak melunasi- pajak terurang yang harus
dibayar, maka pejabat ryg.r, *"rr.ibitkr..t Surat Perintah
Melaksanakan r".'yii""r, paling iambat 10 (sepuluh hari) sesudah
tanggal pemberlat<uan surat Perintah Melaksanakan Penyegelan'
obyek dari penyitaan adalah barang penanggung Pajak yang dapat
dijadikan jaminan Pajak.(3)
Pasal 25
setelah diiakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga m91u11si utang
;E;;y" setelah leiaiwaktu 10 (sepuluhf hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat perintah Melaksanakan Penyitaan, Feja-ba,t mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Leiang Negara'
Setelah Kantor Lelang Negarapelaksanaan Peielangan, juruiertulis kePada Wajib Pajak'
Bentuk, jenis dan isi formulirpenagihan Pajak ditetaPkan oleh
Pasal 26
menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
sita memberitahukan dengan segera secara
?alsal27yang dipergunakan untuk pelaksanaan
Bupati.
(1)
(2\
(3)
Pasal 28
Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi.yang melaksanakan
;;;;g"an pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pend'af,atan dan Belanja Daerah'
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada "V* t,f diatur dengan Peraturan Bupati'
BAB XINSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29
Wqiib Pqjak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat Yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;c. SKPDKB;
(1)
t2
(2\
(3)
(4)
(s)
d. SKPDKBT;e. SKPDLB;f. SKPDN.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas'
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
."6"S"i*Lna diml"lksud pada "V*i{1), kecuali iika Wajib Palak dapat
*"",I":"kkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya'
Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak teiah membayar paling
sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak'
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
paaa ayat i1), ayat (2), ayat (3), &an ayat (4) tidak dianggap sebagai
burat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
p"j"i"t'Vang ditunjuk atau tanda pengitiman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan'
Pasal 3O
Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak
trrrsg"f Surat Ke[eratan ditirima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.
Keputrrsan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau minambah besarnya pajak yang
terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah.lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggaP dikabulkan'
Pasal 31
wajibPajakdapatmengajukanpermohonanbandinghanyakepadaneJgadifan rajak terhaJap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetaPkan oleh BuPati.
permohonan banding sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalair bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka *u"kt 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dali surat keputusan keberatan tersebut'
Pengajuanpermohonanband.ingmenangguhkankewajibanmembayarpajak sampai J*rrg.t 1 (satu) ni:tan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.
(6)
(1)
{21
t3)
(1)
(2\
13
(3)
(i)
(2)
(3)
Pasal 32
Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluiuhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
A.rrgi, ditambah imbalan bunga ".t"""t 2oh ldua persen) sebulan
unt;k paling lama 24 (duapuluh empat) buian'
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB'
Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian'
w;Jrb pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5oYo
(lima prrtrf, persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi d",,g"' pajak - yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan'
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Rer19ho.1an banding' sanksi
administratif berupa denda - Jebesar s0% (lima puluh persen)
""U"g"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan'
Dalam hai permohonan banding ditolak- atau dikabulkan sebagian'
Wajib pajak dikenai sanksi adm[ristratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
BAB XIIPEMBETULAN,PEMBATALAN,PENCURANGANKETETAPAN'DANPENGHAPUSAN AIEU PENGURANGAN SANKSI ADMIIUISTRATIF
Pasal 33
AtaspermohonanwajibPajakataukarenajabatannya,KepalaDaerahdapat membetutt<an dxpD, sKpDKB, SKPDKBT atau gTPD yang dalam
penerbitannya t*ii"put kesalahan tulis danfatau kesalahan hitung
Lrr/.ru, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perund.ang-undangan perpajakan daerah'
Bupati daPat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, dJnda, dan keniiitan pajak Y-^'g terutang - menurut
peraturan perundang-u"d"gutt'p"1n3j."fan daerah' dalam hal
sanksi tersebut dikenakat, tit..tl kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannYa;b.mengurangkanataumembatalkanSKPD'SKPDKB'SKPDKBT
atau STPD Yang tidak benar;c. mengurangt u.t .ta" rnembatalkan STPD;
d.membatalkanhasilpemeriksaanatauketetapanpajakyangdilaksanakan atau diierbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dane. *.rg.r.rttgkan ketetapan pajak --!"IYtt"g
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
tertentu obiek Pajak'
(4)
(s)
(1)
t2)
berdasarkanatau kondisi
t4
(3)
(1)
(2\
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
i"*i*tltan t etet"opan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
di.tut d.engan Peraturan BuPati.
Pasal 34
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan--9tn
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD'
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasai ini harus disampaikan secaralertulis oleh wajib Pajlk kepada
Lrp"tl atau pejabat, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak
trrgg*t diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan Yang jelas.
Bupati atau Pejabat dalam waktu paling !ama.3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) diterima,
sudah harus memberikan keputusan'
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) p.rrb.t lan, pembati'1ut', pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.
BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK
Pasal 35
wajibpajakdapatmengajukanpermohonanpengembaliankelebihanp.?-rU"V*r., p.i"t f..pJa" eupati atau pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnYa :
a. nama dan alamat wajib Pajak;b. masa Pajak;c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan Yang jelas'
Bupati atau pejabat dalam jangka rvaktu paling lama 12 (dua belas)
;r; se.iak "diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
p"*i*V"ri" pajak sebJ-gaimana dimaksud pada ayat (1)' harus
sudah memberikan kePutusan'
Apabiia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
Jitr*prri, trupati atau pejabat tidak memberikan keputusan'
permohonu.., p.rg"mbalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan Sl<pOln harus diterbitkan dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan.
Apabilawajibpajakmempunyaiutangpajaklainnya'kelebihanpeiaksebagaimana dimaksud- pu.d* ryuilZi t*tg=.r.,g diperhitungkan
untui melunasi teriebih aanutu utang pajak dimaksud'
Pengembaliankelebihanpembayaranpajakdilakukandalamwaktupaiing lama 2 id.^) tt'i1"- -sejak
diiertltxannya SKPDLB dengan
menerbitkan Suiat Perintah Membayar Kelebihan Pajak'
(1)
12)
(3)
(4)
l5
(s)
(6) ApabilasetelahBupatipersen)
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
lewat waktu 2 tJ""r u"ran sejak diterbitkannya SKPDLB,
atau pejabat meinU"rii.r.tr imbalan bunga sebesar 2o/o {dua
sebulan- atas keterlambatan pembayaran pajak'
Pasal 35
Apabilakelebihanpembayaran..pajakdiperhitungkandenganutangpajak lainnya =*U*gu.i*."^ dimiksud dalam Pasal 35 ayat (4)
pembayarannya dilafukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
i-*i"i"frbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran'
TatacarapengembaliankelebihanpembayaranpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal35diaturdenganPeraturanBupati.
BAB XIVKEDALI'WARSA
Pasal 37
Hakuntukmelakukanpenagihanpajak,ked.aluwarsasetelahmelampaui jangka--*"fnt"^ S [1ima1 i"ftrt terhitung sejak saat
terutangnyt p*:.tt kecuali ''pa.Uit'
wajib pajak melakukan tindak
pidana ii Uidr.tg perpajakan daerah'
Kedaluwarsapenagihanpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)tertangguh aPabila :
a. ait#bitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada p".rgr"kua" -,ri""g"pEak
dari wajib Pajak baik langsung
mauPun tidak langsung'
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa sebagaimana
dimaksud prar""y"t-1i1- ft,rt.tf"a, kedaluwarsa penagihan dihitung
r.j;k tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'
Pengakuan utang Pajak ?":1'* langsung.sebagaimana dimaksud
;ffi--;t;t (2) h;;i"; -aJatah
waji6 Paj"k dengan kesadarannva
menyatakan masih mempunyai "t"*g Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah'
Pengakuan utang secafa tidak langsung. sebagaimana dimaksud
pada ayat {21h;ir[;up"i i*.tahiri dari pengajuan permohonan
angsuran atau penuodaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.
(1)
(2\
(1)
(2)
{3)
(4)
(5)
Pasal 38
Bupati berwenang menetaPkanPajak Yang sudah kedaluwarsa39 ayat (1).
Keoutusan PenghaPusan Piutang
""b-A;i*ana dimiksud dalam Pasal(1)
16
Tata cara penghapusan piutang Pajak yang
diatur dengan Peraturan BuPati'sudah kedaluwarsa
(2\
(1)
(2)
Pasal 39
setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
;;#tJ y*rr* diketahrli atau diberitahukan kepadanya oleh- Wajib
pEak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya_ untuk menjalankan
ketentuanp.ru.t*ru-.r-perund'ang-"t'dut'ganperpajakandaerah'
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berlaku. juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk tlth e'pati untuk membantu
dalampelaksanaanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan daerah.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah, -^-+i_r^i- oat.ao ksi;. pejabai dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau sa
ahli dalam sidang Pengadilan;b. pejabat dani aia,I i..rig, ahti yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangin xepada pejabat lembaga negara_ atau
instansi pemerintah "yang L..*..,ut g melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan daerah'
UntukkepentinganDaerah,Bupatiberwenangmemberiizintertuiiskepada pejabat !.u*grirrrana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
""6^g"iri.ana dimar.s"ua pad.a ay-at (2), agar memLrerikan keterangan'
memperlihatkan bukti tertulis dari'atau tentang wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.
untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdrtr, ",'tas
permintaan hakim iesuai dengan Hu|<ym Acara
pidana dan Huku* A"*r" perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis
kepadapejabat*.u,g^i*anadimaksudpadaayat(1),dantenagaahlisebagaimana dimafsud pada .ayat (i)' untrlk memberikan dan
memperlihatkan bukti teriulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanYa'
Permintaanhakimsebagaimanadimaksudpadaayat(5)harusmenyebutkan nama tersaigka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara-.pidana atau perdata yang
U"t"."gt "tan dengan keterangan yang diminta'
BAB I(VKETENTUAN KHUSUS
BAB XI/IPENYIDII{AN
Pasal 4O
(3)
(4)
(5)
(6)
Pejabat Pegawai NegeriDaerah diberl wewenang
Sipil tertentukhusus sebagai
17
di lingkungan PemerintahPenyidik untuk melakukan{1)
(2\
(3)
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana
iimat uua daiam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ryt (1) adalah pejabat
p.gl*"f ,r"g..i"ipil tertentu d-i lingkungan P,emerintah Daerah yang
iiangL^t oleh f"3"U", yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan'
WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, d1l meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkaP dan jelas;
b. m"rr"liti, *.rr...1, d.t mengumpulkan keterangan mengenal
o,",,g pribadi atau Badan tentang kebenaran perbr.ratan yang
dilakukansehubungandengantindakpid.anaperpajakanD.aerah;c. meminta teterangai dan 6ahan bukti dari orang pribadi. atau
Badan sehubungin dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;d.memeriksabuku,catatan,dandokumenlainberkenaandengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e.melakukanpenggeleduf'tountukmendapatkanbahanbuktipembukuan,pencatatan,dandokumenlain'sertamelakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidikan tl"Jak pidaria di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melaiang seseorang meninggalkan
ruanganatautempatpadasaatpemeriksaansedangberlangsungdan memeriksa id'entitas orang, benda, danf atau dokumen yang
dibawa;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perPajakan Daerah;i.memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa
sebagai tersangka atau saksi;j. *.t[h"rtikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tinaaian lain yang perlu. untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana ai Uiaang perpajakan Daerah sesuai
a".!u.t ketentuan pLraturan perundang-undangan'
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya pe-nyidikan dan *"t'yt*p1if3" hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Poiisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan keientuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana'
BAB XVIIKETENTUAN PIDANA
Wajib Pajak. {a*g karenaatau mengisi denganmelamPirkan keterangankeuangan Daerah daPat
Pasal 41
kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
tidak benar atau tidak lengkap atau"-r""* tidak benar sehingga merugikan
dipidina dengan pidana kurungan paling
18
(1)
1ama1(satu)tahunataupidanadendapalingbanyak2(dua)kalifi;iJ p^j"r. terutang yang tidak atau kurang dibayar'
12\ Wajib Pajak yang dengan sengaja ti14 menvampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benai itau tidak lengkap atau melampirkan
keteranganyangtidakuena.sehingga*....,git.,nkeuanganDaerahdapat dipialna"aengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda palit'g- O"Jf:[ 4 (t*ptt) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar'
Pasal 42
TindakpidanadibidangperpajakanDaerahtidakdituntutseteiahmelampaui jangka wat<tu"S^ pi*li-i"ft 1. seja{saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
U.r"f.H*"ya Tahun Pajak yang bersangkutan'
Pasal 43
(1) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk..oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidtk *"*""rlrri kewajiban mirahasiakan hal
sebagaimu.''u.di*.ksuddaiamPasal4aayat(1)danayat(2)dipidanadengan pidana kurungan OJ*g BTi i 1=ut'1 tahun dan pidana
denda paling banyak Rp +'obo'Odo'oo (empat juta rupiah)'
t2) pejabat arau tenaga ahli Y..rg ditunjuk oleh walikota yang dengan
sengaja tidak "L-"t"'tti fewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuh-inya"kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayai (1) dan ayat (2).-dipidana" dengan
pidana kurungan paling^lam"-Z ra"i tahun dan pidana denda paling
banyak eptO.6oO'OOO,OO (sepuluh juta rupiah)'
(3)Penuntutanterhadaptindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat 1i1 pr*J-irii, hanya dil-akukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar'
(4iTuntutanpid.anasebagaimanadimaksudpad.aayat(1}danayat(2)pasal ini, sesuai dengan ;1i;,"y" adalaLr,-menyangkut kepentingan
pribadi *"*"oi""g t6* B;;"; selaku wajib Pajak' karena iru
ii3rdit *tt tindak pidana pengaduan'
Pasal 44
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan
ayat (2\ merupakan penerimaan negara'
19
BAB X\ruI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini' sepanjang
*.rrg"rr*i pe-laksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 46
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan'
Ditetapkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2012BUPATI BALANGAN,
Ttd
H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2412SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BALANGAN,
Ttd
H. M. RIDUAN DARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2012 NOMOR 16
sesuai dengan aslinya.ukrrm Setda Kab. Balangan,
kum,
SYARI ARIN, SH.r trv/b)
611019 7992A3 1 002
20