SALINAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU...3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan c. Bidang Sarana dan...
Transcript of SALINAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU...3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan c. Bidang Sarana dan...
SALINAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,
Menimbang:
a.
b.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur Bengkulu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bengkulu.
Mengingat: 1.
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5479);
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 2 -
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repoblik
Indonesia Nomor 56015), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repoblik
Indonesia Tahun 2014Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Urusan
Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1330);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 8);
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan
daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bengkulu.
8. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
dinas.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 4 -
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas
adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipelogi A.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan
hewan.
(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan administrasi dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
2. Sub Bagian Keuangan.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 5 -
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Seksi
terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
2. Seksi Pakan.
3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
d. Bidang Perbibitan dan Produksi membawahi 3 (tiga) Seksi
terdiri dari:
1. Seksi Perbibitan.
2. Seksi Ruminansia Besar.
3. Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak.
e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Pengawasan Obat Hewan.
2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan.
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan membawahi 3
(tiga) Seksi terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan.
2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan.
3. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pertanian sub
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 6 -
sektor peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinasmenyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan
kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
Bengkulu berdasarkan peraturan perundangan;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
lintas kabupaten/kota di bidang pertanian sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan;
c. pembinaan teknis di bidang pertanian sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota;
d. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
e. pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur di bidang
pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.
Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5
(1) Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan
program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan,
dokumentasi dan informasi, kerjasama dengan pihak ketiga;
mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah
serta menginventarisasikan permasalahan kelembagaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan
fungsi:
1. penyusunan rencana pelaksanaan kerja sekretariat;
2. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga
dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di
lingkungan Dinas;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 7 -
pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di
lingkungan Dinas;
5. pelayanan informasi publik di bidang pertanian sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan;
6. pengkoordinasian dan pengidentifikasian produk hukum
daerah;
7. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan
pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta
pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan
pada Dinas;
8. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai perintah Kepala
Dinas;
9. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Pasal 6
Sekretaris membawahi:
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 7
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan
bahan penyusunan program kerja, perencanaan dan
pelaporan kegiatan; mengkoordinasikan pelaksanaan
anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan
kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta
tugas lainnya yang diberikan atasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan;
b. perencanaan program per tahun anggaran Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 8 -
dan sasaran yang telah ditetapkan;
c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan peternakan dan
kesehatan hewan;
d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari bidang-
bidang teknis;
e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-
bidang teknis;
f. penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi
dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan
tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan
dan lima tahunan;
h. mengikuti rapat teknis di bidang perencanaan dan
pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan
Pasal 8
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola
administrasi keuangan, perbendaharaan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran tugas lain yang
diberikan atasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;
b. perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 9 -
c. pengkoordinasian Kegiatan Keuangan Dinas;
d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi
Dinas dari bidang-bidang teknis;
e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-
bidang teknis;
f. penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi
dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan
tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan
dan lima tahunan;
h. mengikuti rapat teknis di bidang keuangan sesuai dengan
disposisi atasan;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 9
(1) Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai
tugas tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi,
informasi; menghimpun peraturan perundang-undangan;
mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang
pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan serta
tugas lainnya yang diberikan atasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Perlengkapan;
b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan
kearsipan;
c. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan; dan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 10 -
perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang
milik negara maupun daerah;
f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
g. pendokumentasian pelaksanaan acara dan kegiatan Dinas;
h. pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di
lingkungan Dinas;
i. pemutakhiran informasi publik di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
j. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
k. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;
l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di
bidang peternakan dan kesehatan hewan;
m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan perintah
atasan;
n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, merencanakan operasional
kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian, mengelola air
irigasi, perluasan dan pengelolaan lahan, penyaluran pakan
dan penerapan teknologi pakan ternak kepada para petani
lintas kabupaten/kota, serta melakukan pemantauan dan
evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang sarana
dan prasarana;
b. penyiapan bahan-bahan dan data perumusan kebijakan di
bidang sarana dan prasarana;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 11 -
c. penyusunan rencana kegiatan/program kegiatan
penyediaan alat dan mesin pertanian, pengelolaan air
irigasi, perluasan dan pengelolaan lahan, penyaluran
pakan dan penerapan teknologi pakan ternak lintas
kabupaten/kota serta melakukan pemantauan dan
evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan
berdasarkan pedoman kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dengan mempelajari
buku petunjuk perencanaan, peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, pedoman umum, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis;
d. pengaturan dan penyusunan kegiatan pengawasan,
bimbingan, koordinasi, pencatatan dan
pelaporan;penginventarisasian prioritas masalah dalam
rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembinaan
sarana dan prasarana kepada seluruh satuan organisasi di
Provinsi Bengkulu;
e. pelaksanaan manajemen pembinaan dan pengendalian
pengelolaan lahan dan air irigasi dengan cara
mengkoordinir, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengelolaan lahan, air irigasi dan
perluasan areal peternakan kepada seluruh saluran
organisasi yang mengurusi bidang pertanian sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan sesuai petunjuk
pelaksanaan dan teknis;
f. pembinaan dan pengendalian penyaluran pakan dan
penerapan teknologi pakan ternak kepada para petani
lintas kabupaten/kota dengan cara mengkoordinir,
membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
penyaluran pakan dan penerapan teknologi pakan ternak
kepada seluruh saluran organisasi yang mengurusi bidang
Pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan
sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis;
g. pemberian pengawasan teknis dan operasional pelaksanan
kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan di Provinsi
Bengkulu sesuai peraturan perundang-undangan;
h. pembuatan laporan berkala dengan mempelajari, mengolah
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 12 -
dan menganalisis hasil kegiatan pembinaan dan
pengendalian kegiatan sarana dan prasaranadi bidang
Pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di
Provinsi Bengkulu;
i. menghadiri rapat teknis bidang sarana dan prasarana
pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan;
j. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang sarana dan
prasarana; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Pasal 11
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
b. Kepala Seksi Pakan; dan
c. Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan.
Paragraf 1
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
Pasal 12
(1) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai
tugas merencanakan penyebaran dan penataan ternak,
menganalisa kebutuhan penunjang peternakan; memfasilitasi
akses manajemen pembangunan teknologi peternakan serta
penataan alih fungsi lahan peternakan lintas kabupaten/kota.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala SeksiPengembangan Kawasan Peternakan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi
PengembanganKawasan Peternakan;
b. penyiapan bahan-bahan dan data perumusan kebijakan di
bidang pengembangan kawasan peternakan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan peternakan,
lahan peternakan dan air irigasi peternakan untuk
pengembangan kawasan peternakan;
d. penyusunan dan penetapan pengembangan wilayah
peternakan berdasarkan sumber daya alam dan
lingkungan;
e. pelaksanaan fasilitasi para petani dalam hal pengelolaan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 13 -
peternakan, lahan peternakan dan air irigasi peternakan
serta optimalisasi kawasan peternakan;
f. menghadiri rapat teknis pengembangan kawasan
peternakan;
g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Kawasan Peternakan;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pakan
Pasal 13
(1) Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas melaksanakan dan
menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan pakan
ternak dan penerapan teknologi pakan ternak tingkat provinsi
dan lintas kabupaten/kota untuk menjamin tersedianya
pakan ternak dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak
dalam rangka meningkatkan produksi, populasi dan
produktivitas ternak.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugasKepala Seksi
Pakan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan dibidang
pakan ternak;
c. pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi pencatatan
dan pelaporan pakan ternak;
a. pelaksanaan manajemen pembinaan dan pengawasan
kegiatan pakan ternak;
b. penganalisahan hasil pelaksanaan kegiatan pakan ternak
dan penerapan teknologi pakan ternak;
c. penataan ketersediaan cadangan pakan dan analisis rasio
ketersediaan pakan terhadap jumlah ternak;
d. pengawasan teknis dan operasional rantai distribusi
pakan;
e. penginventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan
distribusi pakan tepat waktu, jumlah ketersediaan pakan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 14 -
dan penggunaan pakan yang tepat guna;
f. pengawasan penerapan teknologi pakan ternak;
g. pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan pakan dan
penerapan teknologi pakan ternak;
h. menghadiri rapat teknis yang berkaitan dengan pakan
ternak sesuai disposisi atasan;
i. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Pakan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pakan;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan
Pasal 14
(1) Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan mempunyai
tugas mengumpulkan dan dan informasi bidang peternakan
dan melaksanakan kajian teoritis; mengelola data dan
informasi peternakan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
serta menyusun dan mempublikasikan data statistik
peternakan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pengembangan Usaha Peternakan;
b. penyiapan bahan-bahan dan data peternakan;
c. pemutakhiran data peternakan dari tingkat
kabupaten/kota;
d. pengolahan raw data sub sektor peternakan dari tingkat
kabupaten kota yang telah terkumpul;
e. pelaksanaan verifikasi dan validasi atas data yang telah
diolah;
f. pengiminputan data yang telah valid kedalam buku
statistik peternakan;
g. penyajian dan pempublikasian data statistik peternakan;
h. pengumpulan, pengolahan, penginputan dan penyusunan
Neraca Bahan Makanan sub sektor peternakan;
i. pemuktahiran data penyebaran dan perkembangan ternak
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 15 -
bantuan;
j. penyajikan informasi peternakan secara elektronik;
k. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi
atasan;
l. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Usaha Peternakan;
m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Usaha Peternakan;dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Keempat
Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi
Pasal 15
(1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas
melakukan koordinasi, perencanaan operasional, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi kegiatan perbibitan, budidaya
ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil dan aneka
ternak untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang
berkualitas, berdaya saing serta meningkatnya produksi,
populasi dan produktivitas ternak di Provinsi Bengkulu.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang Perbibitan
dan Produksi;
b. penyiapan bahan-bahan dan data bidang perbibitan dan
produksi ternak;
c. pengkajian dan analisis peningkatan populasi, produksi
dan produktivitas ternak bibit serta pengembangan
budidaya ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil
dan aneka ternak;
d. pengendalian pembibitan ternak dan pengembangan
budidaya ternak ruminansia besar dan ternak ruminansia
kecil dan aneka ternak antar kabupaten/kota;
e. penerapan teknologi ternak perbibitan dan teknologi
budidaya ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil
dan aneka ternak;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 16 -
f. menghadiri rapat teknis perbibitan dan produksi;
g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembibitan dan
Produksi;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan
dan Produksi; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Pasal 16
Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi membawahi:
a. Kepala Seksi Perbibitan;
b. Kepala Seksi Ruminansia Besar; dan
c. Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak.
Paragraf 1
Kepala Seksi Perbibitan
Pasal 17
(1) Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan dan
menyusun rencana operasional kegiatan perbibitan ternak
dan penerapan teknologi perbibitan ternak di provinsi, untuk
menjamin ketersediaan bibit ternak yang berkualitas untuk
meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala Seksi Perbibitan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
perbibitan;
c. pengidentifikasian permasalahan perbibitan;
d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perbibitan dengan
cara pemetaan alokasi sumber daya;
e. pembinaan manajemen dan pengawasan kegiatan
perbibitan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis perbibitan;
g. menghadiri rapat teknis perbibitan sesuai dengan disposisi
atasan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 17 -
h. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan;
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi
Perbibitan;dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Ruminansia Besar
Pasal 18
(1) Kepala Seksi Ruminansia Besar mempunyai tugas menyusun
rencana operasional dan melaksanakan kegiatan budidaya
ternak ruminansia besar serta menerapkan teknologi
budidaya ternak ruminansia besar di provinsi untuk
meningkatkan produksi, populasi dan produktivitas ternak
ruminansia besar.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Ruminansia Besar menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia
Besar;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
Ruminansia Besar;
c. penerapan teknologi yang tepat dan pemanfaatan sumber
daya lokal yang berkaitan dengan budidaya ternak
Ruminansia Besar;
d. pembinaan, bimbingan teknis budidaya ternak Ruminansia
Besar kepada masyarakat dan para pelaku usaha
peternakan ternak Ruminansia Besar;
e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Budidaya Ternak Ruminansia Besar baik teknis
maupun non teknis sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
dan teknis dan pedoman lainnya;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervise operasional dan
budidaya ternak Ruminansia Besar;
g. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan
Ruminansia Besar sesuai dengan disposisi atasan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 18 -
h. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia
Besar;
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia
Besar;dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak
Pasal 19
(1) Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak mempunyai
tugas pokok menyusun rencana operasional dan
melaksanakan kegiatan budidaya ternak ruminansia kecil
dan aneka ternak, menerapkan teknologi budidaya ternak
ruminansia besar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dalam rangka meningkatkan produksi, populasi dan
produktivitas ternak ruminansia kecil dan aneka ternak.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaa tugas Seksi Ruminansia
Kecil dan Aneka Ternak;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
Ruminansia Kecil dan Aneka Ternak;
c. pengkajian dan analisis ternak ruminansia kecil dan aneka
ternak;
d. penerapan teknologi dan menggali potensi-potensi
wilayah/daerah yang tepat untuk pengembangan budidaya
ternak ruminansia kecil dan aneka ternak;
e. pembinaan, bimbingan teknis budidaya ternak ruminansia
kecil dan aneka ternak kepada masyarakat dan para
pelaku usaha peternakan ruminansia kecil dan aneka
ternak;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 19 -
f. pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan budidaya ternak Ruminansia Kecil
dan Aneka Ternak baik teknis maupun non teknis sesuai
juklak/ juknis dan pedoman lainnya;
g. menghadiri rapat teknis yang berkenaan
denganruminansia kecil dan aneka ternak sesuai dengan
disposisi atasan;
h. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia
Kecil dan Aneka Ternak;
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ruminansia
Kecil dan Aneka Ternak;dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Kelima
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 20
(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,
serta pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaa tugas Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
c. penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan
perumusan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
d. pengendalian penyakit hewan, penjaminan kesehatan
hewan dan pengawasan obat hewan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 20 -
e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan
produk hewan;
f. pengelolaan pelayanan veteriner;
g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
h. pemberian izin/rekomendasi kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
i. pemberian bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
j. pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. menghadiri rapat teknis bidang kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
l. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Pasal 21
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner membawahi:
a. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan
Obat Hewan;
b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan;dan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Paragraf 1
Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
Pasal 22
(1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis
serta memantau dan mengevaluasi di bidang pencegahan,
pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 21 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit
dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi
Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan
Obat Hewan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan
obat hewan;
c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan
hewan dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
d. penyiapan bahan dan koordinasi serta fasilitasi
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam
rangka penanggulangan, penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan manular;
e. pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan lintas
kabupaten/kota;
f. pengawasan lalu lintas ternak/hewan, peredaran dan
mutu obat hewan lintas kabupaten/kota;
g. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha
distributor obat hewan;
h. menghadiri rapat teknis yang berkenaan penerbitan
izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan sesuai
dengan disposisi atasan;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengamatan Penyakit
dan Perlindungan Hewan
Pasal 23
(1) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 22 -
pengamatan penyakit dan perlindungan hewan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan
Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan
Penyakit dan Perlindungan Hewan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan
kebijakanpengamatan penyakit dan perlindungan hewan;
c. penyidikan, pengamatan dan peramalan wabah penyakit
hewan lintas kabupaten/ kota;
d. pelaksanaan analisa epidemiologi dan sistem informasi
kesehatan hewan;
e. pembuatan data penyakit hewan dan menonitor kejadian
wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota;
f. pembinaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan
kabupaten/kota serta melaksanakan koordinasi dengan
laboratorium tipe A, B dan C;
g. pelaksanaan analisis resiko penyakit, strandarisasi dan
biosekuriti lintas kabupaten/kota;
h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi
atasan;
i. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan
Penyakit dan Perlindungan Hewan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan
Penyakit dan Perlindungan Hewan;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 24
(1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan kesehatan
masyarakat veteriner.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 23 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner;
b. penyiapan bahan data perumusan kebijakan kesehatan
masyarakat veteriner;
c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan
skala kecil;
e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan
produk hewan;
f. pengkajian dan analisis resiko pengeluaran dan
pemasukan produk hewan;
g. pelaksanaan sertifikasi veteriner pengeluaran produk
hewan;
h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
i. pelaksanaan bimbingan rumah potong dan pemotongan
hewan qurban;
j. pelaksanaan bimbingan teknis kesmavet;
k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat kesmavet;
l. penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan
Pengolahan Hasil Peternakan (SKKP/SKP) di bidang
Pertanian sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesmavet;
n. menghadiri rapat teknis kesehatan masyarakatveteriner
sesuai dengan disposisi atasan;
o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner;
p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner;dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 24 -
Bagian Keenam
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
Pasal 25
(1) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan
memberikan bimbingan teknis, pelaporan pengembangan
Sumber Daya manusia, pembinaan usaha dan pemasaran
peternakan, danpengolahan hasil peternakan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang
pengembangan usaha peternakan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan bidang
pengembangan usaha peternakan;
c. koordinasi pembinaan usaha dan pemasaran peternakan,
pengolahan hasil ternak;
d. penyusunan program pembinaan pengembangan Sumber
Daya manusia dan;
e. evaluasi pembinaan usaha peternakan, Sumber Daya
manusia dan pengolahan hasil peternakan;
f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang
pengembangan usaha peternakan;
h. menghadiri rapat teknis pengembangan usaha peternakan;
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Usaha Peternakan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 25 -
Pasal 26
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan membawahi:
a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan;
b. Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan;
dan
c. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
Paragraf 1
Kapala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan
Pasal 27
(1)Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan-bahan dan data yang
berkenaan dengan tugas Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan;
c. pelaksanaan identifikasi, analisis dan perumusan
kebijakan pembinaan kelembagaan peternak, kelembagaan
ekonomi peternakan dan penyuluhan;
d. pelaksanaan identifikasi dan pembinaan Sumber Daya
manusia aparatur penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta dan
pelaksanaan peningkatan kompetensi penyuluh;
e. pelaksanaan perencanaan pengembangan dan
pemberdayaan ekonomi peternak;
f. penginventarisasian keberadaan kelembagaan peternak;
g. peningkatan kelas kelembagaan peternak;
h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan legitimasi
kelembagaan peternak;
i. pelaksanaan pelatihan petani;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 26 -
j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
k. pelaksanaan serta partisipasi kegiatan daerah, regional,
nasional dan internasional;
l. pelaksanaan penyusunan database sumber daya manusia
dan kelembagaan;
m. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung
peningkatan pengembangan sumber daya manusia,
kelembagaan peternakan;
n. menghadiri rapat teknis peningkatan dan pengembangan
sumber daya manusia sesuai disposisi atasan;
o. pelaksanaan dan evaluasi tugas seksi pengembangan
sumber daya manusia dan kelembagaan;
p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi
pengembangan sumber daya manusia dan
kelembagaan;dan
q. pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pembinaan Usaha
dan Pemasaran Peternakan
Pasal 28
(1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pembinaan usaha dan pemasaran peternakan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Peternakan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Usaha dan Pemasaran Peternakan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
teknispembinaan usaha dan pemasaran peternakan;
c. pelaksanaan identifikasi pelaku usaha peternakan;
d. pembinaan dan bimbingan usaha, sarana pemasaran
peternakan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 27 -
e. penyiapan, koordinasi dan pembuatan alat/bahan
promosi;
f. pelaksanaan promosi komoditas peternakan;
g. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penerapan
pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan;
h. penyusunan perencanaan, melaksanaan peningkatan
kompetensi petugas dan pelaku usaha peternakan;
i. penyusunan program kebijakan investasi, pembiayaan,
dan berperan serta dalam pengendalian inflasi daerah di
bidang peternakan;
j. pengumpulan, pelaksanaan, analisis, dan penyebarluasan
informasi harga komoditas peternakan;
k. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung
peningkatan pembinaan usaha dan pemasaran
peternakan;
l. pelaksanaan penyusunan database usaha dan pemasaran
peternakan;
m. penyusunan peta potensi pengembangan usaha dan
pemasaran peternakan;
n. menghadiri rapat teknis usaha dan pemasaran peternakan
sesuai disposisi atasan;
o. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Usaha dan Pemasaran Peternakan;
p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Usaha dan Pemasaran Peternakan;dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
Pasal 29
(1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi pada seksi pengolahan hasil
peternakan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan
menyelenggarakan fungsi:
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 28 -
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
Hasil Peternakan;
b. penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
pengolahan hasil peternakan;
c. pembinaan penanganan pasca panen, pengolahan hasil
peternakan;
d. pelaksanaan standarisasi produk olahan peternakan;
e. pelaksanaan, penyusunan kebutuhan sarana/fasilitasi
peralatan pengolahan hasil peternakan;
f. peningkatan kompetensi petugas dan pelaku usaha
pengolahan hasil peternakan;
g. pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan
sarana/fasilitasi pengolahan produk peternakan;
h. penyelenggaraan bimbingan teknis, peningkatan inovasi
dan keberagaman produk pengolahan hasil peternakan;
i. penyusunan program peningkatan kualitas/mutu produk
olahan hasil peternakan;
j. pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung
peningkatan pengolahan hasil peternakan;
k. pelaksanaan penyusunan database pengolahan hasil
peternakan;
l. menghadiri rapat teknis pengolahan hasil peternakan
sesuai disposisi atasan;
m. pengevaluasiaan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
Hasil Peternakan;
n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
Hasil Peternakan;dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang
peternakan dan kesehatan hewan dapat dibentuk UPT pada
Dinas.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 29 -
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara
profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 32
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
pada Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 33
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa
atau jabatan administrator.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
eselon IVa atau jabatan pengawas.
BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana
pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan peternakan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 30 -
dan kesehatan hewan kegiatan operasionalnya
diselenggarakan Kepala Bidang dan Kepala Seksi..
(2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis
administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan
fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib
memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib
memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data,
sinkronisasi sasaran, sinkronisasi program, sinkronisasi
waktu maupun kegiatan terhadap perangkat daerah yang
menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 35
(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab
kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada
waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan
Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberi
petunjuk kepada bawahan, dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
- 31 -
Bagian Ketiga
Hak Mewakili
Pasal 36
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh
Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris
berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan
memperhatikan urutan kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 37
Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Dinas
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan
mengenai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi
Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Pei-afura-n Gubernur ini rnulai berlair.r pada rangga-l diunriangka-::.
Agar setiap ararlg mengetahui*ya, memerictahkan pengundafigarl,
Peraturan Gubernur ini dengan penempata*rrya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulr.r.
Ditetapkan di Bengkulupada tanggal21 Desember 2O16
GUBERNUR BENGKULU,
trd.
H. RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Bengkulupada tanegal2l Desenrber 2016
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULUASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
nd.
H. SUDOTO
BERTTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20T6 NOMOR 50
Salinan aslirryaPlt. HUKUM
http://jdih.bengkuluprov.go.id
L{tr{Pif;3SPEq{TUR{li GLEE A{L:R BE :{ SKUI- {-
5C1{0R 30 TAiluii 2015TEXTANG KEDUDUE.AN, SUSUNAN OR&ANISA.SI, TUGA$ DAN FUNGSI
STRTA TATA KERJA TT\AS FETflRT.-iAi{A.I{ DAi'T iiEsgiiATAlli I-{E\T/Aid
F?"OVINSI BE.NGKULU
$"RUK?I-TR ORGAFIISASI DINAS PPTERNAKA}T DAI{ KESEHA?AIq HElgA.Sl
PROYINSI BENGKULU
Unit Pelaksaira?eknis Dinas
GUBERNUR BENGKULU,
ftd.
H. RIDWAN MUKTI
KEPALA DINAS
Kepala SubBagian
Umurn danPerlengkapan
Kepala BidangSarana dan Prasarana
Kepala BidangPerbibitan dan
Pr<lduksi
Kepala SeksiPerbibitan
I(epala Bidangt{esehatal Hewan danKesehatan Masyarakat
Veteriner
Kepala SeksiPeacegahan, Pembtrantasan
Peoyakit dan Pengawasa.nObat Hewart
Kepala SeksiPsngsrnatan Penyakit
dan FerlinduaganHe..van
Kepala SeksiKesehatasr Masyarakat
Veteriner
Kepala SeksiPengernbangan Sumber
Daya Manusia dantrielenrbagaan
Kepala SeksiPemtriaaan Usaha
dan PernasaranPeterrrukast
Kepala SeksiPengt{ahan Hasil
Feterrrakan
aslinya
http://jdih.bengkuluprov.go.id