SALINAN - KPPU...SKH Media Indonesia dan Jambi Independen antara lain sebagai berikut:----- Bidang /...
Transcript of SALINAN - KPPU...SKH Media Indonesia dan Jambi Independen antara lain sebagai berikut:----- Bidang /...
P U T U S A N
Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa
Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007,
yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No.
15 Telanai Pura, Jambi;-----------------------------------------------------------------------------
2. Terlapor II: Eddy Sulaiman, dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No.
2 Jambi;-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Terlapor III: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai
Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “Panitia
Tender“), dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; -------------
4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan alamat kantor di Jl. Brigjend.
Katamso No. 156, Jambi; --------------------------------------------------------------------------
5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan I
No. 7A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25017;-------------------------------------------------
6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono dengan alamat kantor di Jl. R.B. Siagian No.
17A, Jambi; ------------------------------------------------------------------------------------------
7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada dengan alamat kantor di Jl. Kol. Amir
Hamzah No. 2, Jambi 36122; ----------------------------------------------------------------------
8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi dengan alamat kantor di Jl. Pakubuwono
IV No. 17 Tanjung Pinang, Jambi;----------------------------------------------------------------
9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada dengan alamat kantor di Jl. Kapten
Pattimura No. 100B, Jambi; -----------------------------------------------------------------------
10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa dengan alamat kantor di Jl. Sumantri
Brojonegoro No. 42, Jambi; -----------------------------------------------------------------------
11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon dengan alamat kantor di Villa Kenali Permai Blok
B2 No. 4-5, Jambi; ----------------------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 2 dari 35
SALINAN
12. Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra dengan alamat di Jl. Raya Musi II RT
06/RW 02 No. 34 Palembang, Sumatera Selatan 30139; --------------------------------------
13. Terlapor XIII: PT Tembesi Agung dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Muara
Bulian, Jambi; ---------------------------------------------------------------------------------------
14. Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari dengan alamat di Jl. Letkol. Slamet Riyadi
No. 48, Jambi 36121; -------------------------------------------------------------------------------
15. Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor dengan alamat di Jl. Jend. Basuki
Rahmat No. 774, Palembang, Sumatera Selatan. -----------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;---------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;----------------------------------
Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”).------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 4 Maret 2008 tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan
dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai
Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; -------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut,
maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Nomor 192/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 08 September 2008
untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 terhitung
sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008; (vide, Bukti
A1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
213/KPPU/PEN/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan
SALINAN
halaman 3 dari 35
SALINAN
Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak
tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009; (vide, Bukti A39)-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor:
20/ KPPU/KEP/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor: 58/KPPU-L/2008 terhitung sejak 28 Januari 2009 sampai
dengan tanggal 11 Maret 2009; (vide, Bukti A75)----------------------------------------------
6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar
keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang
telah ditandatangani oleh para Terlapor; ---------------------------------------------------------
7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah
surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan
dan penyelidikan;-------------------------------------------------------------------------------------
8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan
Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-------------------
8.1 Obyek Perkara;-------------------------------------------------------------------------------
8.1.1 Bahwa Satuan Kerja (”SATKER”) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
sebenarnya melakukan tender yang berjumlah 14 (empat belas) paket
pekerjaan namun yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: ----
No Nama Paket Pekerjaan Nilai Proyek (Rp)
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 3.017.000.000
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 3.140.000.000
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 7.965.095.000
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 6.500.000.000
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 5.000.000.000
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 4.500.000.000
8.2 Mengenai Fakta-Fakta; ---------------------------------------------------------------------
8.2.1 Mengenai Identitas Para Terlapor;--------------------------------------------------- 8.2.1.1 Terlapor I : Sy. (Syarif) Fasha adalah Ketua DPD Gabungan Pengusaha
Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) Propinsi Jambi, Dalam
prakteknya juga merupakan Direktur Utama PT Bina
Konsindo Persada (vide, Bukti B6, C53);--------------------------
8.2.1.2 Terlapor II : Eddy Sulaiman adalah Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai
Wilayah Sungai Sumatera VI Propinsi Jambi Tahun Anggaran
2007 (vide, Bukti B18, C69);----------------------------------------
SALINAN
halaman 4 dari 35
SALINAN
8.2.1.3 Terlapor III : Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan)
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (selanjutnya disebut
Panitia Tender) merupakan penyelengara tender yang
susunan keanggotaannya terdiri dari: Bambang Hidayah, ME
(Ketua); Rukminto, BE (Sekretaris); Ir. Mulyo Harsono
(Anggota); Nur Arfah Yuhdi Pratikno, BE (Anggota); Asrul
Pramudya, ST (Anggota); dan Ir. Sahrudin (Anggota) (vide,
Bukti B18, C69);------------------------------------------------------
8.2.1.4 Terlapor IV : PT Bukit Telaga Hasta Mandiri merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 5 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat
oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH di Jambi dengan
kegiatan usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide,
Bukti C18, C62);------------------------------------------------------
8.2.1.5 Terlapor V : PT Buana Baru Nusantara merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 36 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat
oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH di Medan dengan
kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C26);----
8.2.1.6 Terlapor VI : PT Gentraco Laksono merupakan badan usaha yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
akta nomor 73 tahun 2003 yang dibuat oleh Notaris
Fachruddin Lubis, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara
lain kontraktor (vide, Bukti C38, C75);----------------------------
8.2.1.7 Terlapor VII : PT Bina Konsindo Persada merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 39 tanggal 9 Desember 2007 yang
dibuat oleh Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH di Jambi dengan
kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C53);----
8.2.1.8 Terlapor VIII : PT Surian Putra Jambi merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 2 tanggal 1 April 2003 yang dibuat
oleh Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan
usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C20);---------------
8.2.1.9 Terlapor IX : PT Karya Dharma Jambi merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 36 tanggal 9 Mei 1997 yang dibuat
oleh Siholan Situmeang, SH di Jambi dengan kegiatan usaha
antara lain pemborongan (vide, Bukti C8);------------------------
8.2.1.10 Terlapor X : PT Pribadi Bangun Perkasa merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 63 tahun 2003 yang dibuat oleh
Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan usaha
antara lain pemborongan (vide, Bukti C17, C61);----------------
SALINAN
halaman 5 dari 35
SALINAN
8.2.1.11 Terlapor XI : PT Kramat Kulon merupakan badan usaha yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
akta nomor 21 tanggal 9 September 2005 yang dibuat oleh
Notaris Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha
antara lain pemborongan (vide, Bukti C54);-----------------------
8.2.1.12 Terlapor XII : PT Ardikon Pratama Putra merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 23 tahun 1999 yang dibuat oleh
Notaris Kemas Abdullah, SH di Palembang dengan kegiatan
usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide, Bukti C59);--
8.2.1.13 Terlapor XIII : PT Tembesi Agung merupakan badan usaha yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
akta nomor 95 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris
Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara
lain pemborongan (vide, Bukti C34);-------------------------------
8.2.1.14 Terlapor XIV : PT Usaha Pratama Sari merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan akta nomor 47 tanggal 12 Juni 1982 yang dibuat
oleh Notaris Monang Napitupulu, SH di Jambi dengan nama
PT Usaha Pratama dan kegiatan usaha antara lain
pemborongan (vide, Bukti C27);------------------------------------
8.2.1.15 Terlapor XV : PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan badan usaha yang
beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 774
Palembang (vide, Bukti C17);---------------------------------------
8.2.2 Mengenai Kronologis Tender; -------------------------------------------------------
8.2.2.1 Tanggal 9 Februari 2007, Panitia Tender mengumumkan
pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek perkara ini di
SKH Media Indonesia dan Jambi Independen antara lain sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------- Bidang /
Sub Bidang
Kualifikasi Uraian Pekerjaan Perkiraan
Biaya (Rp)
Sipil Drainase dan Jaringan Pengairan
M-1 (B2) 1. Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
2. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
3. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
4. Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
5. Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
6. Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3100 ha
3.017.000.000,00
3.140.000.000,00
7.965.095.000,00
6.500.000.000,00
5.000.000.000,00
4.500.000.000,00
SALINAN
halaman 6 dari 35
SALINAN
Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------
1. Metode Pascakualifikasi;---------------------------------------------
2. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23
Februari 2007; ---------------------------------------------------------
3. Pengambilan Dokumen dan Penandatanganan Pakta Integritas
dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Februari
2007; --------------------------------------------------------------------
8.2.2.2 Tanggal 19 Februari 2007, Panitia Tender melakukan aanwijzing
Aula Sapta Taruna, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI secara
serentak untuk seluruh paket pekerjaan yang ditenderkan dengan
keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------------
(1) jumlah peserta yang mengikuti aanwijzing di setiap Sub-
Bidang pekerjaan: ---------------------------------------------------- No Nama Paket Pekerjaan Jumlah
Peserta 1 Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 15 Peserta 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 14 Peserta 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 14 Peserta 4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 16 Peserta 5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 16 Peserta 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 13 Peserta
(2) Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi dan Sistem
Gugur dengan Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi,
Teknis dan Harga;----------------------------------------------------
8.2.2.3 Tanggal 20 Februari 2007 – 01 Maret 2007, Panitia Tender
memberikan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran para
peserta tender;--------------------------------------------------------------
8.2.2.4 Tanggal 01 Maret 2007, Panita Tender melakukan pembukaan
dokumen penawaran. Selanjutnya, Panitia Tender melakukan
koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----------------------
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Penawaran
1. PT Irhde Jaya Nusa 2.167.000.000 2. PT Gentraco Laksono 2.866.384.000 3. PT Bina Konsindo Persada 2.878.600.000 4. PT Pribadi Bangun Perkasa 2.914.881.099 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 2.920.305.335 6. PT Kramat Kulon 2.939.974.000
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
7. PT Surian Putra Jambi 2.958.339.667 1. PT Surian Putra Jambi 1.756.585.000 2. PT Tembesi Agung 2.041.152.000 3. PT Ardikon Pratama Putra 2.126.941.201 4. PT Kramat Kulon 3.091.208.000
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 3.100.560.000
SALINAN
halaman 7 dari 35
SALINAN
6. PT Gentraco Laksono 3.113.869.000 7. PT Pribadi Bangun Perkasa 3.121.735.000 8. PT Usaha Pratama Sari 3.127.467.000
9. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 3.133.480.000 1. PT Buana Baru Nusantara 6.508.989.300 2. PT Pribadi Bangun Perkasa 7.543.000.000 3. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 7.543.881.000 4. PT Kramat Kulon 7.601.440.000 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 7.628.350.000 6. PT Usaha Pratama Sari 7.675.091.000 7. PT Gentraco Laksono 7.678.187.000 8. PT Surian Putra Jambi 7.702.009.000
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
9. PT Bina Konsindo Persada 7.703.264.000 1. PT Tembesi Agung 4.514.340.000 2. PT Wahyu Matra Kontraktor 4.599.016.000 3. PT Buana Baru Nusantara 5.007.804.000 4. PT Karya Dharma Jambi Persada 6.220.200.000 5. PT Usaha Pratama Sari 6.316.844.000 6. PT Bina Konsindo Persada 6.387.216.000 7. PT Surian Putra Jambi 6.429.663.000
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
8. PT Kramat Kulon 6.456.455.000 1. PT Wahyu Matra Kontraktor 3.262.041.000 2. PT Buana Baru Nusantara 4.187.857.000 3. PT Bina Konsindo Persada 4.761.167.000 4. PT Gentraco Laksono 4.885.634.000 5. PT Kramat Kulon 4.895.363.000 6. PT Pribadi Bangun Perkasa 4.931.620.000
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
7. PT Tembesi Agung 4.932.133.000 1. PT Ardikon Pratama Putra 3.040.152.970 2. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 4.252.255.000 3. PT Pribadi Bangun Perkasa 4.329.899.000 4. PT Usaha Pratama Sari 4.344.427.000 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 4.356.082.000 6. PT Kramat Kulon 4.361.572.000 7. PT Surian Putra Jambi 4.418.998.000 8. PT Bina Konsindo Persada 4.423.583.000
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
9. PT Gentraco Laksono 4.493.120.000
8.2.2.5 Tanggal 2 Maret 2007 – 12 Maret 2007, Panitia Tender
melakukan klarifikasi dokumen penawaran serta melakukan
evaluasi dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
(1) Proses klarifikasi -----------------------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan
Peserta yang diklarifikasi Materi
PT Irhde Jaya Nusa - Kesalahan jaminan penawaran, hitungan galian dengan alat terlalu rendah, harga mobilisasi terlalu tinggi
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Kramat Kulon - Kesalahan perkalian untuk item
pekerjaan timbunan tanah, lapisan sirtu jalan inspeksi, beton kontruksi K.175 dan K 225
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
PT Surian Putra Jambi - Kesalahan jaminan penawaran - Tidak ada bukti sewa alat - Harga satuan pekerjaan galian
tanah type semi long arm dan
SALINAN
halaman 8 dari 35
SALINAN
pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah
- Penawaran secara keseluruhan
terlalu rendah (55% dari HPS) PT Tembesi Agung - Nilai jaminan tidak sesuai dan
tujuannya salah - Harga satuan pekerjaan galian
tanah type semi long arm dan pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah
- Penawaran secara keseluruhan terlalu rendah (65% dari HPS)
PT Ardikon Pratama Putra
Tidak hadir
PT Buana Baru Nusantara
- Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama
- Jenis alat excavator tidak disebutkan
- Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006
- Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
PT Karya Dharma Jambi Persada
- Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah
PT Tembesi Agung - Kesalahan time schedule - Harga satuan pekerjaan galian
tanah dan pintu ulir terlalu rendah
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) PT Wahyu Matra
Kontraktor - Kesalahan format jaminan
penawaran - Harga satuan pekerjaan galian
tanah dan pintu ulir terlalu rendah
- Kesalahan volume beton bertulang 1:1,5:2,5
- Terkait Sertifikat Keahlian, Pengalaman tertinggi serta Daftar peralatan excavator
- Terkait analisa dan daftar kuantitas dan biaya (2XPPN)
- Metode pelaksanaan pekerjaan galian dengan alat tidak sinkron dengan analisa laat berat
PT Wahyu Matra Kontraktor
- Kesalahan format jaminan penawaran
- Harga satuan pekerjaan galian tanah dan pintu ulir terlalu rendah
PT Buana Baru Nusantara
- Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama
- Jenis alat excavator tidak disebutkan
- Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006
- Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Gentraco Laksono - Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah
SALINAN
halaman 9 dari 35
SALINAN
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
PT Ardikon Pratama Putra
Tidak hadir
(2) Evaluasi Administrasi -----------------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi
PT Irhde Jaya Nusa Tidak Memenuhi (karena nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
PT Gentraco Laksono Memenuhi
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
PT Bina Konsindo Persada
memenuhi
PT Surian Putra Jambi Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)
PT Tembesi Agung Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)
PT Ardikon Pratama Putra
memenuhi
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
PT Kramat Kulon memenuhi PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
PT Pribadi Bangun Perkasa
memenuhi
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri
memenuhi
PT Tembesi Agung memenuhi PT Wahyu Matra Kontraktor
Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
PT Karya Dharma Jambi Persada
memenuhi
PT Wahyu Matra Kontraktor
Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
SALINAN
halaman 10 dari 35
SALINAN
PT Bina Konsindo Persada
memenuhi
PT Ardikon Pratama Putra
memenuhi
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri
memenuhi
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
PT Pribadi Bangun Perkasa
memenuhi
(3) Evaluasi Teknis;------------------------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi
PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi
PT Ardikon Pratama Putra memenuhi 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I PT Kramat Kulon memenuhi
PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi
PT Tembesi Agung Tidak memenuhi 4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Bina Konsindo Persada memenuhi
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi
(4) Evaluasi Kewajaran Harga------------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi
PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi
PT Ardikon Pratama Putra Tidak memenuhi 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I PT Kramat Kulon memenuhi
PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Bina Konsindo Persada memenuhi
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi
(5) Evaluasi Penilaian Kualifikasi -------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi
PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
PT Kramat Kulon memenuhi
SALINAN
halaman 11 dari 35
SALINAN
PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Bina Konsindo Persada Memenuhi
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi
8.2.2.6 Tanggal 23 Maret 2007, Pengumuman Pemenang yaitu sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Pemenang Penawaran
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
PT Gentraco Laksono 2.866.384.000
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
PT Kramat Kulon 2.939.974.000
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
PT Pribadi Bangun Perkasa 7.543.000.000
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
PT Karya Dharma Jambi Persada 6.220.200.000
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Bina Konsindo Persada 4.761.167.000
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 4.252.255.000
8.2.3 Mengenai Fakta Lain: -----------------------------------------------------------------
8.2.3.1 Mengenai Penyusunan HPS; (vide, Bukti B18, C25, C31.1) --------
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta dimana
dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Tender
semata-mata hanya mengacu pagu anggaran yang telah ditetapkan
untuk masing-masing paket sehingga atas pagu anggaran tersebut
Panitia Tender mem-breakdown item-item uraian pekerjaan dalam
besaran nilai dengan total penjumlahan sama dengan pagu
anggaran. Akibatnya, HPS dari semua paket tender memiliki nilai
yang sama dengan pagu anggaran; --------------------------------------
Atas fakta tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya dampak dari
mekanisme penyusunan HPS tersebut telah mengakibatkan
kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang maksimal
yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan berdasarkan hasil
Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa memperoleh
SALINAN
halaman 12 dari 35
SALINAN
pengakuan bahwa terdapat kesempatan mendapatkan margin
keuntungan sekitar 1 (satu) Milyar rupiah untuk paket
tender/pengadaan pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei
Jambat 3100 ha (Lanjutan); ----------------------------------------------
8.2.3.2 Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman; ---------
Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang
bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak
lain antara lain termasuk dengan Eddy Sulaiman telah melakukan
koordinasi dan melakukan tindakan menghalangi pelaku usaha
tertentu untuk menjadi peserta maupun pemenang tender; ----------
Atas dugaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak menemukan satu alat
bukti apapun yang mendukung fakta tersebut selama proses
pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------
8.2.3.3 Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender; (vide, Bukti C8, C11,
C13, C14, C17, C31.1, C48, C49, C53, C54, C55, C58, C62) -----
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya
beberapa keganjilan yang terdapat pada dokumen penawaran para
peserta tender yaitu sebagai berikut: ------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Perilaku Pelaku
• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ’Efesiensi’ yang seharusnya ’Efisiensi’ pada lembar Analisa Harga Satuan Peralatan
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Kramat Kulon 3. PT Pribadi Bangun
Perkasa 4. PT Karya Dharma
Jambi Persada 5. PT Bina Konsindo
Persada 6. PT Irhde Jaya Nusa 7. PT Surian Putra
Jambi
• Terdapat kesamaan kesalahan pada kalimat ’jasakonstruksi’ (tanpa spasi) yang seharusnya ’jasa konstruksi’ (dengan spasi) pada lembaran Pakta Integritas
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Pribadi Bangun Perkasa
3. PT Surian Putra Jambi
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
• Terdapat kesamaan format dan isi Metode Pelaksanaan
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Kramat Kulon
• Adanya proses klarifikasi terhadap PT Kramat Kulon selaku peserta yang menduduki peringkat ke-6.
Panitia Tender
• Tidak ditemukan lembaran evaluasi administrasi untuk PT Bina Konsindo Persada sehingga tidak dapat diketahui hasil evaluasi admnistrasi untuk PT Bina Konsindo Persada serta
Panitia Tender
SALINAN
halaman 13 dari 35
SALINAN
pertimbangan Panitia untuk meloloskan PT Bina Konsindo Persada ke tahap evaluasi administrasi
• Berdasarkan penelitian atas dokumen penawaran PT Bina Konsindo Persada tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas namun Panitia tidak menggugurkan PT Bina Konsindo Persada sebagai peserta dan Panitia menjadikan PT Bina Konsindo Persada sebagai Pemenang Cadangan I
Panitia Tender
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
• Kesamaan penyusunan Format Metode Pelaksanaan, dimana tidak terdapat contoh form Metode Pelaksanaan dalam RKS
1. PT Surian Putra Jambi
2. PT Kramat Kulon 3. PT Bukit Telaga
Hasta Mandiri • Tidak ditemukannya Berita Acara
Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat penawaran yang tidak wajar pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (106,67% dari HPS), Pintu Ulir Lengkap, Tipe 2 (b = 1,50 m) (102,91% dari HPS), dan Baja U (Baja profil C 6, 5 dudukan Skot Balk) (102,04% dari HPS)
Panitia Tender
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Kramat Kulon namun Panitia tidak menggugurkan PT Kramat Kulon sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Kramat Kulon sebagai Pemenang
PT Kramat Kulon dan Panitia Tender
• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (133,67% dari HPS), Dewatering (116,67% dari HPS) dan Perapihan (166,67% dari HPS)
Panitia Tender
• Terkait dengan pengguguran PT Buana Baru Nusantara, Panitia Tender menggugurkan PT Buana Baru Nusantara pada evaluasi administrasi dengan alasan isian beberapa dokumen administrasi dibuat di Jambi sedangkan perusahaan tidak mempunyai cabang di Jambi
Panitia Tender
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa namun Panitia tidak menggugurkan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai Pemenang
PT Pribadi Bangun Perkasa dan Panitia Tender
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (L j )
• Tidak ditemukannya Berita Acara Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada
Panitia Tender SALINAN
halaman 14 dari 35
SALINAN
• Hubungan antara PT Tembesi Agung dengan PT Karya Dharma Jambi Persada yang merupakan satu grup sehingga melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran
PT Tembesi Agung dan PT Karya Dharma Jambi Persada
• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan diantara ketiganya pada kata ’menggangu’ (yang seharusnya ’mengganggu’) pada Metode Pelaksanaan bagian penjelasan pekerjaan Galian Tanah pada Pekerjaan Bangunan Pintu Air
1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma
Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama
Sari
• Terdapat kesamaan penyusunan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma
Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama
Sari 5 Rehab. Jaringan
Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
• Penawarannya sangat rendah namun tidak terpenuhinya persyaratan administrasi terkait jaminan penawaran dimana tidak sesuai deangan RKS
PT Wahyu Matra Kontraktor
• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Pengukuran (182,03% dari HPS), dan Pekerjaan Kisdam (102,02% dari HPS)
Panitia Tender
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri namun Panitia tidak menggugurkan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai Pemenang
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dan Panitia Tender
• Terdapat kesamaan Format dan penulisan pada Daftar Upah dan Bahan dimana dari 27 harga item uraian hanya terdapat perbedaan 1 (satu) item uraian yaitu pada harga upah pekerja
PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
• Terdapat kesamaan format dan penulisan pada Rencana Anggaran Biaya dimana terdapat 6 harga item uraian yang sama
PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari
8.2.3.4 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; -----------------------
Bahwa selama proses tender, PT Ardikon Pratama Putra tidak
bersedia memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh
Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi
pemenang tender; ----------------------------------------------------------
8.3 Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------------------
Bahwa dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para
Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
yang menyatakan:------------------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 15 dari 35
SALINAN
”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” ----------------------
Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender
maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: --------------------------------------------
- Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa pesaingnya; -------------------------------------------------
- Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu
atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan; -----------------------------------------------------------------------
- Persekongkolan Gabungan (Horizontal dan Vertikal) adalah persekongkolan
antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa;---------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan ketiga bentuk persekongkolan tersebut, maka Tim Pemeriksa
menguraikan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada
Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai
Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: -------------------------------------
8.3.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan);
(vide, Bukti C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55) -------------------------
8.3.1.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Gentraco Laksono
dengan total penawaran sebesar Rp. 2.866.384.000 dari total HPS
sebesar Rp. 3.017.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap
HPS maka besaran prosentase penawaran PT Gentraco Laksono
adalah 95.01 %;------------------------------------------------------------
8.3.1.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan fakta adanya kesamaan format dan/atau penulisan
dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di
atas. Namun atas fakta tersebut Tim Pemeriksa tidak menemukan
adanya bukti lain yang terkait dengan persekongkolan horizontal
antar peserta tender, oleh karena itu, kesamaaan atau setidak-
tidaknya kemiripan format dokumen penawaran tersebut tidak
dapat serta merta membuktikan adanya unsur bersekongkol; -------
SALINAN
halaman 16 dari 35
SALINAN
8.3.2 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I;
(vide, Bukti C4, C6, C10, C13) ------------------------------------------------------
8.3.2.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Kramat Kulon dengan
total penawaran sebesar Rp. 3.091.208.000 dari total HPS sebesar
Rp. 3.140.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka
besaran prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 98,45 %;-
8.3.2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya persekongkolan antara PT Kramat Kulon
dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut: ----
8.3.2.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi
terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat beberapa
item penawaran PT Kramat Kulon yang jumlahnya
melebihi HPS sebagaimana diuraikan pada butir
8.2.3.3 di atas; ------------------------------------------------
8.3.2.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Kramat Kulon tidak
melampirkan Pakta Integritas yang merupakan
persayaratan mutlak dalam tender sebagaimana
diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -----------------------
8.3.2.3 Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan kesamaan format penulisan
Metode Pelaksanaan sebagaimana diuaraikan pada butir 8.2.3.3 di
atas, Tim Pemeriksa menilai bahwa kesamaan tersebut masih
belum cukup membuktikan adanya persekongkolan antara
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan PT Surian Putra Jambi
karena selain tidak memiliki persamaan secara keseluruhan dalam
uraian pekerjaan, Tim Pemeriksa juga menilai bahwa tidak
ditemukan adanya kerja sama untuk mengatur peserta tertentu
menjadi pemenang tender pada paket tersebut; -----------------------
8.3.3 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II;
(vide, Bukti C15, C16, C17) ---------------------------------------------------------
8.3.3.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Pribadi Bangun
Perkasa dengan total penawaran sebesar Rp.7.543.000.000 dari
total HPS sebesar Rp.7.965.095.000, dimana bila dibandingkan
terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Pribadi
Bangun Perkasa adalah 94,70 %; ---------------------------------------
8.3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya persekongkolan antara PT Pribadi Bangun
Perkasa dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 17 dari 35
SALINAN
8.3.3.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi
terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat
beberapa item penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa
yang jumlahnya melebihi HPS sebagaimana diuraikan
pada butir 8.2.3.3 di atas; -----------------------------------
8.3.3.2.2. Bahwa Panitia Tender justru mengundang dan
melakukan klarifikasi terhadap PT Karya Dharma
Jambi Persada; -----------------------------------------------
8.3.4 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan);
(vide, Bukti B8, C25, C25.1, C31, C31.1)------------------------------------------
8.3.4.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Karya Dharma Jambi
Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 6.220.200.000 dari
total HPS sebesar Rp. 6.500.000.000, dimana bila dibandingkan
terhadap HPS maka prosentase penawaran PT Karya Dharma
Jambi Persada besaran prosentase adalah 95,70 %; ------------------
8.3.4.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi adanya persekongkolan antara
PT Karya Dharma Jambi Persada dengan Panitia Tender yang
terlihat dari fakta sebagai berikut:---------------------------------------
8.3.4.2.1. Bahwa Panitia Tender (tidak) melakukan klarifikasi
terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada padahal
PT Karya Dharma Jambi Persada sebenarnya
merupakan penawaran terendah keempat yang
seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses
klarifikasi dan evaluasi;-------------------------------------
8.3.4.3 Bahwa selain itu, Tim Pemeriksa juga menemukan adanya
persekongkolan di antara peserta tender yaitu: ------------------------
8.3.4.3.1. PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Tembesi
Agung dimana dalam tender ini telah melakukan
strategi dan/atau perencanaan dan/atau persiapan
penawaran secara bersama-sama. Hal tersebut
diperkuat dengan pengakuan PT Karya Dharma Jambi
Persada yang menyatakan bahwa PT Karya Dharma
Jambi Persada dan PT Tembesi Agung merupakan satu
grup sehingga saling bekerja sama dalam paket tender
inidengan cara PT Karya Dharma Jambi (95,70% di
bawah HPS) menawarkan dengan harga tinggi dan
SALINAN
halaman 18 dari 35
SALINAN
PT Tembesi Agung menawarkan dengan harga rendah
(69,45% di bawah HPS) (vide, Bukti B8); ---------------
8.3.5 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha; (vide,
Bukti C32, C32.1, C36)---------------------------------------------------------------
8.3.5.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bina Konsindo
Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 4.761.167.000 dari
total HPS sebesar Rp. 5.000.000.000, dimana bila dibandingkan
terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Bina
Konsindo Persada adalah 95,22 %; -------------------------------------
8.3.5.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor yang sangat
rendah terutama untuk pintu besi ulir namun rendahnya
penawaran tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan Panitia Tender. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian
dokumen penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait
persyaratan administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia
Tender;----------------------------------------------------------------------
8.3.5.3 Bahwa atas dasar hal tersebut maka Tim Pemeriksa menilai tidak
ada persekongkolan pada paket pekerjaan dalam tender ini; --------
8.3.6 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti
C58, C62)-------------------------------------------------------------------------------
8.3.6.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bukit Telaga Hasta
Mandiri dengan total penawaran sebesar Rp. 4.252.255.000 dari
total HPS sebesar Rp. 4.252.255.000, dimana bila dibandingkan
terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT. Bukit
Telaga Hasta Mandiri adalah 94,49 %;---------------------------------
8.3.6.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya persekongkolan antara PT Bukit Telaga
Hasta Mandiri dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------
8.3.6.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi
terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal
terdapat beberapa item penawaran PT Bukit Telaga
Hasta Mandiri yang jumlahnya melebihi HPS
sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -------
8.3.6.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Bukit Telaga Hasta
Mandiri tidak melampirkan Pakta Integritas yang
merupakan persyaratan mutlak dalam tender
sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -------
SALINAN
halaman 19 dari 35
SALINAN
8.3.6.3 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa juga
menemukan adanya persekongkolan antara Karya Dharma Jambi
Persada dengan PT Usaha Pratama Sari dimana kedua perusahaan
tersebut diindikasikan bekerja sama dalam mempersiapkan
dokumen penawaran sebagaimana terlihat pada keganjilan pada
butir 8.2.3.3 di atas; -------------------------------------------------------
8.4 Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ---------
8.4.1 Bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan dalam bentuk: ----------------------------------------
8.4.1.1 Persekongkolan Vertikal, dimana dilakukan oleh Panitia Tender
dengan para pemenang tender pada paket tender sebagai berikut:
8.4.1.1.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur
Luar 3500 ha Paket I; ---------------------------------------
8.4.1.1.2. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur
Luar 3500 ha Paket II; --------------------------------------
8.4.1.1.3. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei
Jambat 3100 ha (Lanjutan); --------------------------------
8.4.1.1.4. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara
3200 ha; -------------------------------------------------------
8.4.1.2 Persekongkolan Horizontal, dimana dilakukan oleh: ----------------
8.4.1.2.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei
Jambat 3100 ha (Lanjutan); --------------------------------
yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan
pengaturan pemenang tender. --------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 12 Maret 2009
Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008; (vide, Bukti A106) --
10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah
menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan: ----------------
10.1 Terlapor III: Panitia Tender; (vide, Bukti A157, A158, B40)----------------------
10.1.1 Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS
sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi atau
kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi penyedia jasa; -
10.1.2 Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah
saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan
direhabilitasi; --------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 20 dari 35
SALINAN
10.1.3 Bahwa Terlapor III menyatakan telah mengevaluasi untuk paket-paket
pekerjaan, dimana pemenang untuk masing-masing Paket tersebut
telah memenuhi syarat, baik dari segi administrasi, teknis, kewajaran
harga serta penilaian kualifikasi; ----------------------------------------------
10.1.4 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur
Luar 3.500 Ha, Paket I, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga
untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Pintu Ulir
Lengkap, Tipe 2 (b = 1,5m) dan baja U (Baja profil C 6,5 dudukan
Skot Balk) dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Karmat Kulon
masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama
(pekerjaan minor); --------------------------------------------------------------
10.1.5 Bahwa Pakta Integritas tidak harus dilampirkan di dalam dokumen
penawaran, karena Pakta Integritas telah ditandatangani oleh penyedia
jasa pada saat pendaftaran atau sebelum pengambilan dokumen lelang,
jadi hal tersebut merupakan bagian dari proses pelelangan pada tahap
pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang (sebelum pemasukan
dokumen penawaran); ----------------------------------------------------------
10.1.6 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur
Luar 3.500 Ha Paket II, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga
untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Dewatering dan
Perapihan dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Pribadi Bangun
Perkasa masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan
utama (pekerjaan minor); ------------------------------------------------------
10.1.7 Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Rawa D.R. Sei Jambat 3.100
(lanjutan), Fakta yang ditemukan bertentangan dengan butir 6.3
point 4;----------------------------------------------------------------------------
10.1.8 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Cemara
3.200 Ha, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk item
pekerjaan: Pengukuran dan Kisdam dikarenakan harga yang
ditawarkan oleh PT Bukit Telaga Hasta Mandiri masih wajar dan item
pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor);--------
10.2 Terlapor IV: PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri; (vide, Bukti B40) ----------------
10.2.1 Bahwa Pakta Integritas telah ditandatangani dan diserahkan kepada
Panitia Lelang pada saat pendaftaran sesuai dengan ketentuan dari
Panitia Lelang;-------------------------------------------------------------------
10.2.2 Bahwa terkait tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia terhadap
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri adalah merupakan kewenangan penuh
dari Panitia; ----------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 21 dari 35
SALINAN
10.3 Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari; (vide, Bukti A156, B40)-----------------
10.3.1 Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan sebagaimana yang
diduga di dalam LHPL; --------------------------------------------------------
10.3.2 Bahwa PT Usaha Pratama Sari dan PT Karya Darma Jambi Persada
adalah bukan merupakan satu grup dan dalam menyusun dokumen
penawaran bertindak secara independen; ------------------------------------
10.4 Terlapor IX: PT Karya Darma Jambi Persada; (vide, Bukti A161, B40) -------
10.4.1 Bahwa tuduhan Komisi Pemeriksa baik dalam Pemeriksaan
Pendahuluan dan Lanjutan berkenaan dengan Paket Pekerjaan Rehab
Jaringan Sei Jambat 3.100 Ha adalah didasari oleh hal-hal atau fakta
pemeriksaan yang merupakan assumsi dan/atau prasangka dan persepsi
yang keliru atau kurang lengkap; ---------------------------------------------
10.4.2 Bahwa selama proses pemeriksaan tidak pernah diberitahukan segala
hak-hak yang dimilikinya menurut hukum; ---------------------------------
10.4.3 Bahwa terjadi kesengajaan oleh Tim Komisi Pemeriksa untuk
membuat bingung Terlapor IX sehingga dapat diarahkan untuk
mendapat suatu pengakuan dan bukan keterangan pelaku usaha
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 42 huruf e; ---------------------
10.4.4 Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan tersebut adalah
Terlapor IX kehilangan hak-haknya untuk melakukan persiapan
pembelaan dirinya secara layak dan patut;-----------------------------------
10.4.5 Bahwa Terlapor IX memohon untuk dapat diperdengarkan kembali
rekaman (recording) dari proses pemeriksaan;------------------------------
10.4.6 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan mengandung cacat yuridis dan dapat
menyesatkan karenanya menurut hukum Batal demi Hukum, maka
sepatutnya Ketua Majelis Komisi dalam putusannya menetapkan,
menyatakan Sidang Komisi dalam Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008
tidak dapat dilanjutkan atau setidaknya menyatakan tidak terbukti
melakukan tindakan atau kegiatan yang dituduhkan; ----------------------
10.4.7 Bahwa Terlapor IX menyatakan permohonan agar dibedakan dan
diberikan batasan yang tegas antara indikasi, fakta, dan alat bukti
dimaksud dalam undang-undang; ---------------------------------------------
10.4.8 Bahwa proses klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi adalah
kewenangan Panitia Tender;---------------------------------------------------
10.4.9 Bahwa Terlapor IX menyatakan menolak terlibat karena secara hukum
sangat premature dan tidak didukung oleh bukti lain yang memiliki
nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah; -------------------------------
SALINAN
halaman 22 dari 35
SALINAN
10.4.10 Bahwa sesuai dengan Akte pendirian, PT Karya Darma Jambi Persada
dengan PT Tembesi Agung, secara yuridis tidak terdapat hubungan
hukum apapun baik modal usaha maupun kepengurusan dengan kata
lain masing-masing merupakan perusahaan independen;------------------
10.4.11 Bahwa terkait penafsiran kalimat ‘satu grup’ adalah kebersamaan
dalam suatu wadah organisasi ‘GAPENSI’ di dalam satu provinsi yaitu
Jambi;-----------------------------------------------------------------------------
10.4.12 Bahwa dugaan atau fakta dimaksud dalam SALINAN LHPL Point.
6.3 angka 4 halaman 14 adalah tidak layak menurut hukum untuk
dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada persesuaian antara
keterangan Terlapor IX dengan bukti-bukti yaitu Akte Pendirian
PT Tembesi Agung;-------------------------------------------------------------
10.4.13 Bahwa segala pembuatan konsep atau draft surat berkenaan dengan
tender dikerjakan sepenuhnya oleh staf pada kantornya, dan kekeliruan
pengetikan tersebut terjadi di luar kontrol Terlapor IX. Terlapor IX
mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian seorang pimpinan; -
10.4.14 Bahwa Terlapor IX memohon agar fakta tersebut tidak
dipertimbangkan karena hanya bersifat indikasi dan bukan alat bukti
terlebih tidak didukung atau memiliki persesuaian dengan alat bukti
lain; -------------------------------------------------------------------------------
10.4.15 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa pernyataan Tim Pemeriksa
pada point angka 10.1 [LHPL] sangat tidak relevan dan/atau keliru
sehingga perlu dikoreksi, karena semestinya atau yang benar justru
besaran prosentase penawaran 95,70% sesuai data ‘rangking Hasil
Koreksi Aritmatik’ adalah nilai atau angka yang diajukan oleh PT
Karya Darma Jambi Persada/Terlapor IX, sedangkan besaran
prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 99,33%; -----------------
10.4.16 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa Tim Pemeriksa telah mis-
interpretasi atau keliru menafsirkan karena tidak secara lengkap
membaca seluruh tata cara atau metode evaluasi yang digunakan
Panitia sebagaimana tertera dalam BAP Aanwijzing;----------------------
10.4.17 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa terkait temuan Tim Pemeriksa
pada point angka 10.3 [LHPL], menolak dan berkeberatan dengan
indikasi yang disimpulkan sepihak oleh tim pemeriksa tanpa dukungan
alat bukti lain; -------------------------------------------------------------------
10.4.18 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa perkara ini tidak terdapat
cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terlapor
SALINAN
halaman 23 dari 35
SALINAN
IX bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang
yang dipersangkakan;-----------------------------------------------------------
10.4.19 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar
menyatakan bahwa tuduhan terkait perkara ini tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan karena tidak didukung dengan cukup alat bukti yang
sah dan memiliki nilai pembuktian; ------------------------------------------
10.4.20 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar
menyatakan bahwa Terlapor IX tidak terbukti melakukan pelanggaran
terhadap pasal dimaksud dalam tuduhan dan karenanya pula
membebakan dari segala tuduhan; --------------------------------------------
10.5 Terlapor XIII: PT Tembesi Agung; (vide, Bukti A162, B40) ---------------------
10.5.1 Bahwa Terlapor XIII menyatakan sangat berkeberatan dan menolak
segala tuduhan pelanggaran yang dituduhkan pada Terlapor XIII;-------
10.5.2 Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa sampai dengan saat ini
merasa tidak pernah mendapat undangan atau panggilan yang secara
layak ataupun sepatutnya dari Tim Pemeriksa untuk memberikan
keterangan atau menggunakan kesempatan membela diri; ----------------
10.5.3 Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa pemanggilan Terlapor XIII
dapat melalui kantor GAPENSI propinsi Jambi atau melalui koran;-----
10.5.4 Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran Tim
Pemeriksa KPPU yang menyatakan bahwa PT Tembesi Agung
merupakan suatu kesatuan atau satu badan hukum dengan PT Karya
Darma Jambi Persada; ----------------------------------------------------------
10.5.5 Bahwa Terlapor XIII menyampaikan bukti berupa : Foto copy akta
pendirian PT Tembesi Agung, Fotocopy berita Acara RUPS dan daftar
susunan pengurus dan pemegang saham PT Tembesi Agung; ------------
10.5.6 Bahwa Terlapor XIII menyatakan telah menegur PT Karya Darma
Jambi Persada untuk mengklarifikasi pernyataanya kepada pemeriksa
dan selanjutnya agar menyampaikan permohonan maaf karena telah
melibatkanTerlapor XIII dengan memberikan keterangan yang keliru
dan tanpa ijin atau kuasa dari PT Tembesi Agung; -------------------------
10.5.7 Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran Tim
Pemeriksa terkait adanya persekongkolan antara PT tembesi Agung
dengan PT karya Darma Jambi Persada hanya karena adanya
persamaan penulisan dalam form tertentu karena tidak dikuatkan atau
didukung dengan bukti atau keterangan lain;--------------------------------
SALINAN
halaman 24 dari 35
SALINAN
10.5.8 Bahwa Terlapor XIII memohon kepada Majelis Komisi dalam perkara
ini untuk menyatakan Terlapor XIII tidak bersalah atau melakukan
pelanggaran sebagaimana di laporkan oleh Tim Pemeriksa; --------------
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------------------
TENTANG HUKUM
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”),
Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis
Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para
Terlapor yaitu sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------
1.1 Mengenai Identitas Terlapor; (vide, Bukti B6, B18, C8, C17, C18, C26 C27,
C34, C38, C53, C54, C59, C61, C62, C69,C75)-----------------------------------------
1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta mengenai
identitas pada Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi
bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; --------------------------
1.1.2 Bahwa selain itu, Majelis Komisi menegaskan fakta bahwa dalam
prakteknya PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara,
PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian Putra
Jambi, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT
Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha
Pratama Sari, dan PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan peserta
Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai
Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; ---------------------------------------------
1.2 Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) (vide, Bukti A109, B8, B36, B40, C25);-------------------------------------------------- 1.2.1 Bahwa berkaitan dengan penyusunan HPS, LHPL menyatakan pada
pokoknya bahwa Panitia Tender semata-mata hanya mengacu pada pagu
anggaran yang mengakibatkan HPS dari semua paket tender memiliki
nilai yang sama dengan pagu anggaran. Tindakan Panitia Tender telah mengakibatkan kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang
maksimal yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan secara faktual,
pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), pemenang tender dapat memperoleh margin keuntungan
sekitar 1 (satu) Milyar rupiah;-----------------------------------------------------
1.2.2 Bahwa atas hal tersebut, Panitia Tender memberikan
tanggapan/pembelaan sebagai berikut:-------------------------------------------
SALINAN
halaman 25 dari 35
SALINAN
1.2.2.1 Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi
atau kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi
penyedia jasa;------------------------------------------------------------ 1.2.2.2 Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah
saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan
direhabilitasi; ------------------------------------------------------------ 1.2.3 Bahwa berkaitan dengan fakta, analisa dan pembelaan tersebut, Majelis
Komisi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: ------------------
1.2.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“Keppres No. 80 Tahun 2003”) menyatakan: -----
Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.----------
1.2.3.2 Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No.
80 Tahun 2003 menyatakan: ------------------------------------------
Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
1.2.3.3 Bahwa berkaitan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003
tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Panitia Tender yang
semata-mata hanya mengacu pada pagu anggaran jelas tidak sesuai dengan prosedur penyusunan HPS sebagaimana telah
diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; --------------------------
1.2.3.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta mekanisme penyusunan HPS direlevansikan potensi margin keuntungan sekitar 1 (satu)
Milyar rupiah, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai
berikut: -------------------------------------------------------------------
a. Apabila mencermati HPS yang ditetapkan untuk Paket
Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha
SALINAN
halaman 26 dari 35
SALINAN
(Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka dapat diketahui prosentase
keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah
sekitar 15% (lima belas persen) dari HPS;---------------------- b. Selanjutnya apabila mencermati penawaran dari PT Karya
Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender Paket
Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.220.200.000 (enam milyar
dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) maka dapat
diketahui prosentase keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah sekitar 16% (enam belas persen) dari
dari penawaran;-----------------------------------------------------
Atas fakta tersebut, Majelis Komisi selanjutnya menilai bahwa untuk tipe pekerjaan pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan
Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), margin keuntungan
tersebut merupakan keuntungan yang tidak wajar atau supernormal;-------------------------------------------------------------
1.2.3.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa
mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan Panitia Tender merupakan tindakan yang berpotensi pada inefisiensi pada
keuangan negara, terlebih lagi berdasarkan hasil pemeriksaan
Panitia Tender tidak dapat membuktikan bahwa penyusunan
HPS tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1
Keppres No. 80 Tahun 2003;------------------------------------------
1.3 Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman;-----------------------
Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang
bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain antara lain
termasuk dengan Edy Sulaiman telah melakukan koordinasi dan melakukan
tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjadi peserta maupun
pemenang tender, maka Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan
analisa dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam
pertimbangan hukum Majelis Komisi; (vide, Bukti B6, B18) -------------------------
1.4 Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender;----------------------------------------- 1.4.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan);
(vide, Bukti C49, C53, C54, C55) ------------------------------------------------
1.4.1.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesalahan
pengetikan yang terjadi pada paket tender ini, maka Majelis
SALINAN
halaman 27 dari 35
SALINAN
Komisi menilai bahwa fakta tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan karena tidak didukung
alat bukti yang lain;-----------------------------------------------------
1.4.1.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan format dan isi metode pelaksanaan antara PT Gentraco Laksono dengan
PT Kramat Kulon, maka Majelis Majelis Komisi menilai bahwa
fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; -------------------------------
1.4.1.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia
Tender yang melakukan klarifikasi justru kepada PT Kramat Kulon selaku peserta rangking ke-6, maka Majelis Komisi
menilai bahwa klarifikasi tersebut sangat wajar mengingat
adanya perbedaan besaran penawaran PT Kramat Kulon dimana dalam penawarannya PT Kramat Kulon mengajukan penawaran
Rp. 1.948.083.000 namun setelah dilakukan koreksi aritmatik
telah terkoreksi menjadi Rp. 2.939.974.000; ------------------------ 1.4.1.4 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia
Tender atas penawaran PT Bina Konsindo Persada, maka
Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas
paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut
(Lanjutan) telah terdapat bukti adanya evaluasi administrasi dan
lembar pakta integritas PT Bina Konsindo Persada; --------------- 1.4.2 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha
Paket I; (vide, Bukti A126, B18, B35, C4, C6, C10,C13) ---------------------
1.4.2.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan penyusunan format metode pelaksanaan antara PT Surian Putra
Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri,
maka Majelis Komisi sependapat dengan analisa LHPL karena kesamaan tersebut masih dalam batas yang wajar. Selain itu,
selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti kerja
sama di antara peserta tender tersebut, oleh karena itu Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti adanya persekongkolan
antara PT Surian Putra Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit
Telaga Hasta Mandiri dalam penyusunan dokumen metode pelaksanaan pada paket tender tersebut; -----------------------------
1.4.2.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya
klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Kramat Kulon maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan
SALINAN
halaman 28 dari 35
SALINAN
oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor) dan kelebihan penawaran
yang disampaikan untuk item-item tersebut masih di bawah
10% dari rincian HPS. Selain itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Kramat Kulon masih di bawah HPS;
1.4.2.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia
Tender atas penawaran PT Kramat Kulon, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan
Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab.
Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Kramat Kulon; ----------
1.4.3 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha
Paket II; (vide, Bukti A126, B18, B35, C15, C16, C17, C24) --------------- 1.4.3.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya
klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Pribadi Bangun
Perkasa maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan
tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain
itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Pribadi Bangun Perkasa masih di bawah HPS; -----------------
1.4.3.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan gugurnya PT Buana
Baru Nusantara maka berdasarkan dokumen klarifikasi Majelis
Komisi menemukan fakta bahwa gugurnya PT Buana Baru Nusantara antara lain karena ketidaksesuaian jaminan
penawaran, ketidaksesuaian jenis peralatan, dan keabsahan
sertifikat tenaga ahli. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Buana Baru
Nusantara pada tahap evaluasi administrasi adalah wajar; --------
1.4.3.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa, maka
Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL
karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500
ha Paket II telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas
milik PT Pribadi Bangun Perkasa;------------------------------------ 1.4.4 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha
(Lanjutan); (vide, Bukti B8, B12, C25, C25.1, C31, C31.1) ------------------
1.4.4.1 Bahwa atas keganjilan terkait dengan kerja sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung
SALINAN
halaman 29 dari 35
SALINAN
dalam proses mempersiapkan dokumen tender maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang
membuktikan kerja sama antar peserta tender terlebih lagi kerja
sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung dilakukan dengan membuat pengaturan
harga penawaran dengan memberi batas atas dan batas bawah,
sehingga kedua perusahaan tersebut memiliki dua posisi penawaran yang sangat signifikan untuk berpotensi menjadi
pemenang tender; -------------------------------------------------------
1.4.4.2 Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung
telah melakukan persaingan semu yang mengakibatkan margin
keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah bagi PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender dimana margin
keuntungan tersebut telah dinilai oleh Majelis Komisi sebagai
margin keuntungan yang tidak wajar atau super normal;---------- 1.4.4.3 Bahwa atas keganjilan terkait dengan penulisan Formulir Isian
Penilaian Kualifikasi maka Majelis Komisi tidak sependapat
dengan fakta LHPL karena format penulisannya telah diatur dan atau ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Paket Pekerjaan
Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
sehingga sangat wajar apabila terjadi kesamaan format
penulisan; ---------------------------------------------------------------- 1.4.5 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha;
(vide, Bukti A109, B18, B23, C32.1) --------------------------------------------
1.4.5.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor maka Majelis Komisi sependapat
dengan fakta dan alasan dalam LHPL karena gugurnya
PT Wahyu Matra Kontraktor memang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi; ---------------------------------
1.4.5.2 Bahwa selain itu, berdasarkan berita acara klarifikasi juga
ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait dengan spesifikasi pintu ulir dimana
dipersyaratkan dari bahan besi namun PT Wahyu Matra
Kontraktor menawarakan pintu air dengan bahan kayu. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender
dalam menggugurkan PT Wahyu Matra Kontraktor adalah
wajar; ---------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 30 dari 35
SALINAN
1.4.6 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti B18, C58, C62) ---------------------------------------------------------------------
1.4.6.1 Bahwa Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak
dilakukannya klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri maka Majelis Komisi
sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia
Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain itu, total keseluruhan
penawaran yang disampaikan oleh PT Bukit Telaga Hasta
Mandiri masih di bawah HPS; ---------------------------------------- 1.4.6.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia
Tender atas penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, maka
Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas
paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Bukit Telaga Hasta Mandiri;--------------------------------------------------
1.4.6.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan item
penawaran antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama Sari maka Majelis Komisi menilai bahwa
fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam
mempersiapkan dokumen penawaran (vide, Bukti C67);----------
1.5 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; ------------------------------------ 1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL diperoleh fakta bahwa selama proses tender,
PT Ardikon Pratama Putra tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi
yang disampaikan oleh Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender;---------------------------------------------------------
1.5.2 Bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa meskipun
hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan PT Ardikon Pratama Putra dalam mengikuti tender namun fakta tersebut tidak dapat dijadikan
dasar untuk menyatakan adanya persekongkolan dalam tender karena
tidak terdapat bukti lain yang mendukung adanya persekongkolan dalam tender tersebut; ----------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;---------------------
2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:
SALINAN
halaman 31 dari 35
SALINAN
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----------------------------------------
2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung
unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
2.2.1 Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------------------
2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian
Putra Jambi, PT Karya Dharma Jambi, PT Pribadi Bangun
Perkasa, PT Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha Pratama Sari, dan PT Wahyu
Matra Kontraktor dimana dalam prakteknya telah bertindak
sebagai peserta Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun
Anggaran 2007; ---------------------------------------------------------
2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah
terpenuhi; ---------------------------------------------------------------
2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender; -------------------------------------------------------------------
2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------
2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk
yaitu:----------------------------------------------------------------------
SALINAN
halaman 32 dari 35
SALINAN
a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang
terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
pesaingnya;----------------------------------------------------------
b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang
atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan; -----------------------------------------------------------
c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal
adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia
lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa; -----------------------------------------
2.2.2.3 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut,
maka Majelis Komisi menilai tidak ditemukannya
persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Sy. (Syarif)
Fasha, Eddy Sulaiman, PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT
Buana Baru Nusantara, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian
Putra Jambi, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT Ardikon Pratama
Putra, dan PT Wahyu Matra Kontraktor; ----------------------------
2.2.2.4 Bahwa berkaitan dengan tindakan Panitia Tender dalam proses
penyusunan HPS yang mengakibatkan margin keuntungan yang
tidak wajar atau super normal maka Majelis Komisi menilai
tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
persekongkolan vertikal karena tidak ditemukan bukti adanya
interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan oleh
Panitia Tender untuk mengatur PT Karya Dharma Jambi
Persada menjadi pemenang tender; -----------------------------------
2.2.2.5 Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan
PT Gentraco Laksono dengan PT Kramat Kulon dalam Paket
Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut
(Lanjutan) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan
sebagai persekongkolan horizontal meskipun secara faktual
tindakan tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan
PT Gentraco Laksono menjadi pemenang tender; ------------------
2.2.2.6 Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan
PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung
SALINAN
halaman 33 dari 35
SALINAN
pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat
3100 ha (Lanjutan) merupakan tindakan yang dapat
dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal, terlebih lagi
tindakan tersebut juga dilakukan pada tender Paket Pekerjaan
Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; -------
2.2.2.7 Bahwa selanjutnya, tindakan kerja sama yang dilakukan
PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama
Sari pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara
3200 ha merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
persekongkolan horizontal meskipun secara faktual tindakan
tersebut tidak mengakibatkan pengaturan peserta tender tertentu
menjadi pemenang tender; ---------------------------------------------
2.2.2.8 Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Majelis Komisi menilai
persekongkolan hanya dilakukan oleh PT Gentraco Laksono,
PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada,
PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan
pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai
dengan 2.2.2.7 tersebut; ------------------------------------------------
2.2.2.9 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
terpenuhi; ---------------------------------------------------------------
2.2.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;----------------------
2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat
berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha; ---------------------------------
2.2.3.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Gentraco
Laksono, PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada,
PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan
pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai
dengan 2.2.2.7 tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak
jujur karena tidak mengikuti tender secara independen dengan
tidak memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat dalam
proses tender, terlebih lagi atas persekongkolan yang dilakukan
PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung
SALINAN
halaman 34 dari 35
SALINAN
yang telah mengakibatkan margin keuntungan yang tidak wajar
atau super normal; ------------------------------------------------------
2.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ----------------------------
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
di bawah ini: -----------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses
pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan Panitia Tender
yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga
mengakibatkan timbulnya potensi inefiensi pada anggaran negara. Atas dasar
fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada atasan
langsung agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----------
3.2 Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses
pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa keuntungan yang tidak wajar
yang diperoleh PT Karya Dharma Jambi Persada pada Paket Pekerjaan Rehab.
Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) dapat dikategorikan sebagai
keuntungan yang tidak sah karena diperoleh dari hasil tindakan yang melawan
hukum sehingga harus dikembalikan kepada negara. Selain itu, Majelis Komisi
menilai bahwa keterlibatan PT Karya Dharma Jambi Persada dalam
persekongkolan horisontal pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R
Cemara 3200 ha menjadi alasan untuk memberatkan sanksi;--------------------------
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, Terlapor II: Eddy Sulaiman,
Terlapor III: Panitia Tender, Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri,
Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor VII: PT Bina Konsindo
Persada, Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi, Terlapor X: PT Pribadi Bangun
Perkasa, Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra, dan Terlapor XV: PT Wahyu
Matra Kontraktor secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------
2. Menyatakan bahwa Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya
Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII:
PT Tembesi Agung, Terlapor IX: PT Usaha Pratama Sari secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------
SALINAN
halaman 35 dari 35
SALINAN
3. Melarang Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma
Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi
Agung untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Jambi selama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ------------------
4. Memerintahkan kepada Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada untuk
membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha); ----------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Kamis, tanggal 23 April 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. dan Didik
Akhmadi, Ak, M.Comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh
Lina Rosmiati, SP dan Lantiko Hikma Suryatama, S.H. masing-masing sebagai Panitera; ---
Ketua Majelis,
t.t.d
Erwin Syahril, S.H.
Anggota Majelis,
t.t.d
Didik Akhmadi, Ak, M. Comm.
Anggota Majelis,
t.t.d
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
Panitera,
t.t.d
Lantiko Hikma Suryatama, S.H.
t.t.d
Lina Rosmiati, S.P.
Untuk Salinan yang Sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Eksekutif,
Ny. R. Kurnia Sya’ranie
SALINAN