SAKIP, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBANGUNAN ZONA...
Transcript of SAKIP, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBANGUNAN ZONA...
SAKIP, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
Making Change
Making History
KEEMPAT, sangat penting bagi kita untuk mereformasi
birokrasi kita. REFORMASI STRUKTURAL! Agar lembaga
semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-
hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya
pastikan akan saya pangkas!
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS BIROKRASI
KELIMA, kita harus menjamin penggunaan APBN
YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN. Setiap rupiah
yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan
memiliki manfaat ekonomi, memberikan MANFAAT
UNTUK RAKYAT, meningkatkan kesejahteraan untuk
masyarakat.
“SEKALI LAGI, YANG UTAMA ITU BUKAN PROSESNYA, YANG UTAMA ITU HASILNYA.”
PIDATO PRESIDEN RIPADA SIDANG PARIPURNA MPR RI DALAM RANGKA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE 2019-2024
“Jangan lagi kerja kita berorientasi Proses, tapi harusberorientasi pada hasil-hasil yang nyata.Saya sering ingatkan ke para Menteri, tugas kita bukan hanya membuatdan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuatmasyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”
Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah sayatanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.
ARAHAN PRESIDEN
“REFORMASI BIROKRASI”
1SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
Merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result oriented government)
Perencanaan Berbasis Kinerja
01Menetapkan
Tujuan/Sasaran Prioritas yang
Jelas (Outcomes)
02Menetapkan ukuran
Kinerja(performance
indicators)
.
03Menetapkan
Target
04Mengaitkan
Tujuan dengan Program dan
Kegiatan (Program follow Result)
Pemerintahan yang
Berorientasi Kegiatan
GOOD GOVERNANCE/ORIENTASI
HASIL
AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS
Undang–undang No. 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Kepastian Hukum
• Tertib Penyelenggaraan Negara
• Kepentingan Umum
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas
Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara:
©oaching6
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL
UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA)UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA)
UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)
• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara
Asas Pengelolaan Keuangan Negara:
©oaching7
DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA
UU Nomor 5 Tahun 2014
Perpres Nomor 29 Tahun 2014
PP Nomor 8 Tahun 2006
UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004dan UU Nomor 15/2004
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
UU Nomor 28 Tahun 1999
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998Akuntabilitas sebagai salah satu asas umumdalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasardari good and clean government.
UU Nomor 28 / 1999
Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja
Azas dalam pengelolaan keuangan negaraadalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.
Kewajiban melaporkan Akuntabilitas Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah
Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dankinerja
Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan,dan pengembangan kompetensi
©oaching8
PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL
Sasaran PembangunanNasional/Daerah
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
GO
AL
S
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Tidak adaKeterkaitan antaraProgram/Kegiatandengan Sasaran
Tujuan/sasaranTidak orientasi hasil
Ukuran kinerjatidak jelas
1
2
3
Tidak jelas hasilyang akan dicapai
Tidak efektifdan efisien
Rincian kegiatantidak sesuai dengan maksudkegiatan
4
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
©oaching9
Permasalahan yang sering timbul
10
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (Outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL
UKURAN KINERJA TIDAK JELAS
PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DNG
SASARAN
RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DNG MAKSUD KEGIATAN
1
2
3
4
Inti Akuntabilitas Kinerja :
KINERJA YANG DIRENCANAKAN
KINERJA YANG DIPERJANJIKAN
KINERJA YANG DILAKSANAKAN
KINERJA YANG DILAPORKAN
KINERJA YANG DIEVALUASI
Clarity about objectives✓ Outcomes
Information on results✓ Performance indicators
SMART
Targets for results✓ Measurable & Logic
Renc Jk Menengah
RPJMRenstra
Renc Jk ThnRKP
Renja RKA
Perjanjian KinerjaDIPA
Monev Berkala (3bln)
Lap Kinerja
Evaluasi Kinerja
Keselarasan
(Aligment)
Berorientasi Hasil
(Outcome)
Kerangka Kerja Logis Kinerja Organisasi (Daerah)
TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Outcome - impact)PEMDA
DAERAH
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD(Outcome - impact)
SKPD
SASARAN PROGRAM(Outcome)
SASARAN PROGRAM(Outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SKPD
BIDANG
SEKSI
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
Proses Pencapaian Output
Sumberdaya yang digunakan
HU
BU
NG
AN
SE
BA
B-A
KIB
AT
IKU
IKU
IKU
IKU
Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment)
PK
PK
PK
PK
LKJ
LKJ
LKJ
LKJ
❑ Sasaran,IndikatorKinerja danTarget dicascadiinghingga LevelUnit Kerjaterkecil &ditetapkandalamPerjanjianKinerja sertake Individuyangditetapkandalam FormSKP
SKP
SKP
SKP
SKP
13
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
Kinerja
(Efektif, Efisien, dan Ekonomis)
Keuangan
(Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan
Negara)
Akuntabilitas
kinerja menjadi
bagian yang
tidak
terpisahkan
dari
akuntabilitas
keuangan.(PP Nomor 8/2006)
©oaching14
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TUJUAN/SASARANINDIKATOR KINERJAOUTCOME/IMPACT
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
OUTPUT
INPUTANGGARAN
PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEWUJUDKAN HASIL YANG
DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT
©oaching15
e-Budgeting
e-Budgeting
PRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
Money Follow Program
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan
©oaching16
e-BudgetingAkuntabilitas Kinerja
mencegah program/ kegiatan “siluman” dan
mencegahpenyimpangan
ASN tidak disibukkan dalampekerjaan dokumentatif
namun berfokus padakinerja yang akan
diwujudkan
mencegah pemborosan danmeningkatkan efektifitas dan
efisiensi penggunaananggaran
e-Performance Based Budgeting
18
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
RKP/D
RKA-
k/l/
SKPD
PENGUKURAN &
PENGelolaan DATA
KINERJA
RENSTRA
k/l/skpd
PERJANJIAN KINERJA
(PK) Berjenjang
LKJ
Berjenjang
RPJMN/D
Sistem Penganggaran & Akuntansi
RENJA
k/l/SKPD
DIPA &
POK
Reviu/
EVALUASI
RPJP
Keterkaitan 4 sistem
LAP
KEUANG
AN
SIKLUS E-PERFORMANCE
BUDGETING
PENGANGGARAN
SAKIP
PERENCANAAN
MINIMUM REQUIREMENTPEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA AKSI EVALUASI
INTERNALCASCADING APLIKASI MANAJEMEN
KINERJA
AA
A
ADA Y ADA Y ADA Y
3/3 OPD
ADA Y ADA Y
ADA, INTEGRASI
ADA, IMPLEMENTA
SI
KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADINGCASCADING CASCADING
BB
ADA Y ADA Y ADA Y
2/3 OPD
ADA Y ADA Y
ADAADA,
KUALITASKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADINGCASCADING CASCADING OPD
B
ADA Y ADA Y ADA Y
1/3 OPD
ADA Y ADA P
X XKWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T
1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA
CCADA Y ADA Y
X X X X X XKWAL Y KWAL T
CADA Y ADA Y
X X X X X XKWAL T KWAL T
DTIDAKADA
TIDAK ADA
X X X X X X®onn 2017
21
HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 2019
Komponen Bobot
2019
a.Perencanaan
Kinerja30 21.16
b.Pengukuran
Kinerja25 15.13
c. Pelaporan Kinerja 15 10.29
d. Evaluasi Internal 10 5.44
e. Capaian Kinerja 20 11.08
Nilai Hasil Evaluasi 100 63.11
Tingkat Akuntabilitas
KinerjaB
BEBERAPA CATATAN YANG
HARUS DIPERHATIKAN
22
Melakukan review dan perbaikan terhadap penetapan IKU sesuai kriteria indikator yang baik, mengacu kepada isu strategis, serta selaras dari level atas hingga level bawah. Selain itu, hasil review dan perbaikan dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, dan dilakukan monitoring pencapaiannya sampai tahun berjalan
Memanfaatkan dokumen IKU dan PK yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja OPD serta digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment
Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari atas hingga bawah melalui e-kinerja
Memanfaatkan dokumen LAKIP OPD untuk digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai, dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja
Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara berkala, memberikan saran perbaikan, dan hasil evaluasi setiap periode ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaa, manajemen kinerja, dan pemberian reward and punishment
Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.
2REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP NASIONAL 2020-2024
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
RB BERSIFAT PROYEK
BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN RB
FUNGSI PENGAWASAN TIDAK OPTIMAL
TIDAK MENGACU PADA AKAR PERMASALAHAN
TIDAK TERINTEGRASI
1
2
3
4
03
Perpres No. 81 Th. 2010
2010
2014
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025
Roadmap 2010-2014
RULE BASED BUREAUCRACY
2019
2024
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
Roadmap 2015-2019 Roadmap 2020-2025
DYNAMIC GOVERNANCE
MenjadiPemerintahan
Kelas Dunia
• Efektif, efisien dan ekonomis• Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)• Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN
dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik;
e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f.
komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu
(jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward
dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i.
hasil pembangunan nyata (propertumbuhan,
prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN
PEMANAFAATAN TEKNOLOGI
DIGITAL
PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA
5 ARAHAN UTAMA
PRESIDEN
ISU STRATEGIS ROADMAP 2020-2024
Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah context(konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan content (konten) yangberpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Lingkungan Reformasi Birokrasi dalamRoad Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program ReformasiBirokrasi, Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon olehpemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Birokrasi yang kapabel
PelayananPublik yang Prima
❖ Deregulasi
❖ Akuntabilitas
❖ Pengawasan
❖ Manajemen Perubahan
❖ Organisasi
❖ Tatalaksana
❖ SDM Aparatur
❖ Pelayanan Publik
1
2
3
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
Instansional
NasionalSTRATEGI PELAKSANAAN RB 2020-2024
MAKRO
Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapanarah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasionalserta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro
MESO
Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaanprogram Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector
MIKRO
mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masingK/L/Pemda.
BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL
INDIKATOR
1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik
2. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3
3. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3
4. Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimaL B
5. Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP
6. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perencanaan baik
7. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik
8. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3
SASARAN DAN INDIKATORROAD MAP RB
BIROKRASI YANG
KAPABEL
INDIKATOR
1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik
2. Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)
3. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengawasan Kearsipan baik
4. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Profesionalitas ASN baik
5. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik
6. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Merit System baik
7. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks KualitasKebijakan baik
8. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan baik
9. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPemerintahan Daerah Baik
10. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengelolaan Keuangan baik
11. Persentase K/L/Pemda dengan IndeksPengelolaan Aset baik
SASARAN DAN INDIKATORROAD MAP RB
PELAYANAN
PUBLIK
YANG PRIMA
INDIKATOR
1. Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik Baik
SASARAN DAN INDIKATORROAD MAP RB
GOOD GOVERNANC
E
Sasaran Program Leading SectorPROGRAM MESO
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
1. Menguatnya integritasdan budaya antikorupsi
KPK, KEMENPAN RB, LAN, KEMENDAGRI, KASN, KEMENDIKBUD, KOMINFO
2. Terciptanya pengawasanyang independen, profesional, dan sinergis
BPKP
KEMEN PPN/BAPPENAS, KEMENPAN RB, KEMENKEU, KEMENDAGRI, BPKP, LAN, BKN
3. Menguatnya manajemenkinerja dalam sistempemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
KOMINFO, BPS, KEMENDAGRI, ANRI, BSSN, LKPP
4. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalamsistem pemerintahan
KEMKUMHAM5. Review terhadap berbagaiperaturan perundang-undangan
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
GOOD GOVERNANC
E
Sasaran Program Leading SectorPROGRAM MESO
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1 . Tertatanya kelembagaaninstansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi
KEMENPAN RB, KEMENDAGRI
2. Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi
KEMENPAN RB, KOMINFO, LAN
3. Meningkatnyaprofesionalisme ASN berbasis sistem merit
KEMENPAN RB, LAN, KEMENDAGRI, KEMENDIKBUD, BPKP
4. Meningkatnyakepemimpinantransformatif untukmemperbaiki kinerjabirokrasi
LAN
GOOD GOVERNANC
E
Sasaran Program Leading SectorPROGRAM MESO
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Menguatnya pelayananpublik yang responsif dan berdaya saing
2. Percepatan peningkatankualitas pelayanan publik
KEMENPAN RB, KEMENDAGRI
KEMENPAN RB, KANTOR STAF PRESIDEN, OMBUDSMAN RI, LAN, KEMENKO EKO
Evaluasi Leading Sector
Tekankan sektor yang menjaditanggung jawab KL leading sectorsaat melakukan evaluasi SAKIP dan RB
PROGRAM/AREA PERUBAHAN INDIKATORBIROKRASI YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL
BIROKRASI YANG
KAPABEL
PELAYANAN
PUBLIK YANG
PRIMA
MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Indeks Kepemimpinan Perubahan ✔ ✔ ✔
PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /
DEREGULASI KEBIJAKAN
2. Indeks Reformasi Hukum
3. Indeks Kualitas Kebijakan ✔
PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN 4. Indeks Kelembagaan ✔ ✔ ✔
PENATAAN TATALAKSANA 5. Indeks SPBE
6. Indeks Pengawasan Kearsipan
7. Indeks Pengelolaan Keuangan
8. Indeks Pengelolaan Aset
9. Indeks Pemerintahan Daerah
✔ ✔ ✔
SISTEM MANAJEMEN SDM 10. Indeks Profesionalitas ASN ✔ ✔ ✔
11. Indeks Merit System
12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
PENGUATAN AKUNTABILITAS 13. Nilai SAKIP
14. Indeks Perencanaan✔ ✔ ✔
PENGAWASAN 15. Maturitas SPIP
16. Kapabilitas APIP
17. Opini BPK
18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang
& Jasa
✔
PELAYANAN PUBLIK 19. Indeks Inovasi
20. Public Services Index
PROGRAM MIKRO
Quick Wins dalam kerangka strategipelaksanaan Reformasi Birokrasimerupakan Program percepatan
dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasiyang oleh K/L/Pemda.
Quick Win Mandatory
•Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajibmenjadi Quick Win Instansi pemerintah;
•Quick Win lain akan ditetapkan setiaptahunnya oleh TRBN dan UPRBN
Quick Win Mandiri
•Dipilih sesuai dengan kebutuhanorganisasi, dinamika lingkunganstrategis, isu strategis, dan ketersediaansumber daya masing-masing instansipemerintah
KPRBN
1.menetapkan arah kebijakan nasional dan program strategis RB
2.menyelesaiakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh TIRBN
TRBN
• merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB
• melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi RB nasional
• melaksanakan komunikasi secara berkala dengan stakeholder
• melaporkan kemajuan RB nasional kepada KPRBN
TIRBN
• memebri saran masukan kepada TRBN
TQA RBN
• Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaankebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro
PELAKSANA LEVEL MAKRO
PELAKSANA LEVEL MESOProgram Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh
beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola
Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). INSTANSI KEDUDUKAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KETUA
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Komisi Pemberantasan Korupsi AnggotaLembaga Administrasi Negara Anggota
Kementerian Dalam Negeri Anggota
Komisi Aparatur Sipil Negara Anggota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Anggota
Kementerian Keuangan Anggota
Badan Kepegawaian Negara Anggota
Badan Pusat Statistik Anggota
Arsip Nasional Republik Indonesia AnggotaBadan Siber dan Sandi Negara Anggota
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anggota
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggota
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel
Kementerian Dalam Negeri Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota
Lembaga Administrasi Negara Anggota
Kementerian Riset dan Teknologi Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota
Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima
Kementerian Dalam Negeri Anggota
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Anggota
PELAKSANA LEVEL MIKRO
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan olehSekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda. Sedangkanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internaldilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/SatuanPengawas Internal di K/L/Pemda. Dalam rangka untuk memastikan kegiatanprogram mikro dan monev atas implementasinya sesuai dengan yangdiharapkan, setiap instansi pemerintah dapat membentuk Tim ReformasiBirokrasi di internal instansi pemerintah
1.Merumuskan roadmap pada lingkup instasi kerja2.Melaksanakan roadmap dan program priorotas di
tiap instansi kerja3.Menjaga kesinambungan program RB yang telah
berjalan4.Melakukan monev berkala5.Melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap
target RB
TIM PELAKSANAN RB
AKTOR
PEMBANGUN
RB
MENENTUKAN
PERMASALAHAN
DAN
INTEGRASIKAN
PELAKSANAAN RB
PROSES BISNIS MIKRO
SEKRETARIAT
DAERAH
INSPEKTORAT
Unit Kerja
Reformasi Birokrasi
Unit Kerja
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
PROSES BISNIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
STRATEGIIMPLEMENTASI
KINERJAMemastikan kinerja yang akan diwujudkan telah
sesuai dengan mandat dan memberikan dampak
yang dirasakan oleh masyarakat
PROSES BISNISMemastikan cara yang paling efektif dan efisien
dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi
MANAJEMEN SDMMemastikan standar kompetensi SDM untuk
mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.
STRUKTUR ORGANISASIMemastikan organisasi yang paling tepat fungsi
dan tepat ukuran untuk menjalankan proses
bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi
PERATURAN
PERUNDANGAN
Untuk memayungi
legalitas setiap
pelaksanaan aktivitas
organisasi
PENGAWASAN
Untuk memastikan
setiap aktivitas bebas
dari penyimpangan
dan risiko pencapaian
tujuan
Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaanReformasi Birokrasi
ARTI NILAI HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi
AA >90 - 100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang
mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
A >80 - 90 Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum
mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik
secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
BB >70 - 80 Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran
Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit
kerja hanya sebagian kecil saja.
B >60 -70 Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi
belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
CC >50 - 60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat
instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
C >30-50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan
hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
D 0-30 Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan
perbaikan kinerja instansi belum terwujud.
Perbaikan pada PMPRB 2020
• Komponen pengungkitterdiri dari 3 (tiga) aspek,yaitu Aspek Pemenuhan,Hasil Antara AreaPerubahan, dan AspekReform.
PENGUNGKIT (AREA
PERUBAHAN)
ASPEK PEMENUHAN
ASPEK REFORM
ASPEK HASIL ANTARA
Masih bersifat dokumentatif & Sebagian
besar Masih menggunakan pertanyaan
dr PMPRB lama
Berisi indeks yang menggambarkan
keberhasilan di masing2 area dan berkontribusi utk
mencapai hasil akhir sasaran RB
lebih menggambarkan keberhasilan program pada
tiap area
A. 60,00
I. PEMENUHAN (20) 20,00
1 2,00
2 2,00
3 3,00
4 2,50
5 3,00
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2,50
7 2,50
8 2,50
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10,00
1 1,00
2 0,50
3 1,00
4 1,00
5 1,00
6 1,00
7 1,00
8 1,00
9 1,00
10 1,00
11 0,50
III. 30,00
1 3,00
2 3,00
3 4,50
4 3,75
5 4,50
6 3,75
7 3,75
8 3,75
B. 40,00
1 10,00
2 10,00
3 10,00
4 10,00
100,00
PENGUNGKIT (60)
MANAJEMEN PERUBAHAN
DEREGULASI KEBIJAKAN
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENGUATAN PENGAWASAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP
KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG
KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
KUALITAS PENGELOLAAN ASET
MERIT SISTEM
ASN PROFESIONAL
REFORM (30)
KUALITAS PERENCANAAN
MATURITAS SPIP
KAPABILITAS APIP
TINGKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
DEREGULASI KEBIJAKAN
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENGUATAN AKUNTABILITAS
PENGUATAN PENGAWASAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
HASIL (40)
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
KINERJA ORGANISASI (10)
A. 60,00
1 5,00
2 5,00
3 6,00
4 5,00
5 15,00
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 6,00
7 12,00
8 6,00
B. 40,00
1 10,00
2 10,00
3 10,00
100,00NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
KINERJA ORGANISASI (10)
HASIL (40)
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN PENGAWASAN
DEREGULASI KEBIJAKAN
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENGUNGKIT (60)
MANAJEMEN PERUBAHAN
LAMA BARU
VS
Perubahan LKE RB
Pemenuhan
(Mandatory)
•Berasal dari LKE lama
•Perubahanbersifatpenegasan dan simplifikasi
Hasil Antara
•Hasil reform per area
Reform
•Lebih mengarahkepada upayastrategis
•Lebih mendalamdaripadamandatory
Hasil
•Bersifatoutcome untukmenggambarkan tercapaianyasasaran RB
PERBEDAAN
Indeks RB Tahun 2019Pemerintah Kabupaten
Demak
No Komponen Penilaian Nilai max Nilai 2019
A Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5 1.62
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 1.68
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 3.55
4 Penataan Tatalaksana 5 2.89
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 11.62
6 Penguatan Akutabilitas 6 3.50
7 Penguatan Pengawasan 12 3.97
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3.29
60 32.12
B Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 8.48
2 Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 6 4.93
3 Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 7 5.90
4 Opini BPK 3 3.00
5 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey
Eksternal)10 8.48
40 30.79
Indeks RB 100 62.91
KOMPONEN HASIL (SURVEI)
49
No. SurveiIndeks
2019
1.Budaya Organisasi dan Sistem Anti
Korupsi3,24
2.Integritas Kerja Terkait Pengelolaan
SDM3,56
3.Integritas Kerja dan Pelaksanaan
Anggaran3,38
4.Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah
Atasan Dengan Aturan dan Norma3,40
Indeks Integritas Organisasi 3,40
Hasil survei internal terhadap 101 orang responden pegawai Pemkab
Demak atas integritas jabatan:
1. 46 orang pegawai atau 45.54% responden tidak memahami ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
2. 8 orang pegawai atau 7.93% responden telah memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya;
3. 47 orang pegawai atau 46.53% responden yang memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya
45,54%
7,93%
46,53%
1. SURVEI INTERNAL
Integritas Organisasi
Integritas Jabatan
KOMPONEN HASIL
(survei eksternal)
50
No. Hasil Survei
Indeks Rata-Rata
Indeks
Kab/Kot2019
1. Survei Eksternal Kualitas Pelayanan 3,39 3,38
2.Survei Eksternal Persepsi Korupsi
3,37 3,56
3PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
Kawasan Terpadu
• Pelabuhan laut
• Bandar Udara
• Kawasan ekonomi berikat
APH• Kepolisian
• Kejaksaan
• MA
• Lapas
Unit LayananPemda
•Disdukcapil
•Samsat
• RSUD/Puskesmas
•PTSP/perizinan
•Kecamatan
•Pendidikan
ATR/BPN
UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS
Mandatory(Stranas PK)
Mandiri( Prioritas K/L/P)
1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik2. Mengelola sumber daya yang cukup besar3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
UNIT-UNIT LAYANAN UTAMA K/LP
Kebijakan Pembangunan ZI Unit Kerja WBK/WBBM
PERMENPANRB 10/2019
SYARAT WBK WBBM
Tingkat Instansi pemerintah Opini BPK minimal “WDP” Opini BPK minimal “WTP”
Nilai AKIP minimal “B”
Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dariinstansinya
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%
Mandiri(Prioritas
K/L/P)
SYARAT PENGAJUAN
Mandatory(Stranas PK)
Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM
Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM
1
2
3
4
5
6
Sasaran
Pembangunan
Zona Integritas
WBK/WBBM ( 6 area
perubahan)
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
(6)
Penataan Tatalaksana
(2)
Manajemen Perubahan
(1)
Penguatan Pengawasan
(4)
Penguatan Akuntabilitas
(5)
Penataan Sistem
Manajemen SDM
(3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya standardisasi pelayananmenjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan padaUnit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.
❑ Meningkatnya kepatuhan terhadappengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja
❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaankeuangan negara pada Unit Kerja menuju
❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaanwewenang pada Unit Kerja
❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.
❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerjamenuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.
❑ Meningkatnya budaya kinerjaUnit Kerja
❑ Meningkatnya capaian kinerjaUnit Kerja
Indikator
Area Perubahan Zona
Integritas WBK/WBBM
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
(6)
Penataan Tatalaksana
(2)
Manajemen Perubahan
(1)
Penguatan Pengawasan
(4)
Penguatan Akuntabilitas
(5)
Penataan Sistem
Manajemen SDM
(3)
1. Standar Pelayanan2. Budaya Pelayanan Prima3. Penilaian Kepuasan Terhadap
Masyarakat
1. Pengendalian Gratifikasi2. Penerapan Sistem
Pengawasan Internal3. Pengaduan Masyarakat4. Wistle Blowing System5. Penanganan Benturan
Kepentingan6. LHKPN/LHKASN
1. SOP Kegiatan Utama2. E-Office3. Keterbukaan Informasi Publik
1. Tim Kerja2. Dokumen Pembangunan Zona
Integritas3. Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan4. Perubahan Pola Pikir Budaya
Kerja
1. Perencanaan KebutuhanPegawai Sesuai Kebutuhan
2. Pola Mutasi Internal3. Pembangunan Pegawai Berbasis
Kompetensi4. Penetapan Kerja Individu5. Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/KodePerilaku Pegawai
6. Sistem Informasi Kepegawaian1. Keterlibatan
Pimpinan2. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja
57
Per
sep
si P
elay
anan
Pu
blik
KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN
KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN
WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR
KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN
TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN
KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN
PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA
KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN
KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA
PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI
PERSEPSI
DIPENGARUHI
PANDANGAN
ATAS SIKAP DAN
PERILAKU
SIKAP DAN
PERILAKU
DIPENGARUHI
OLEH CARA
PANDANG DAN
BERFIKIR
Pers
epsi
An
ti K
oru
psi
TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR
KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR
LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN
PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS
PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME
KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM
KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGUSULAN MELALUI PMPZI
Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untukdilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM denganmelampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuatsurat permohonan reviu pembangunan Zona Integritas MenujuWBK/WBBM kepada TPN.
Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan ZonaIntegritas (PMPZI) melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.
PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologiinformasi (TI) berbasis web. PMPZI bertujuan untuk mempercepatproses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukanoleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan danpengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.
Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI 2020 dilakukan paling lambat pada tanggal 13 Juli. Apabila terdapat perubahan terkaittanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akanmemberikan informasi melalui surat pemberitahuan
Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI
PMPZI inidigunakanuntuk:
TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dankemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.
Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuanreviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukanTPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteria untukdiajukan kepada TPN.
TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZonaIntegritas, pengelolaan data dan informasi dalamrangka penyusunan profil pelaksanaan ZonaIntegritas baik pada tingkat K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota maupunprofil keseluruhan K/L, Pemda dan profil nasionalserta pelaporan kepada Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional (KPRBN).
Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunanakan PMP-ZI
melalui alamat websitewww.pmpzi.menpan.go.id.
Paling lambat 13 Juli 2020 (sesuai SE Menpan No. 56 Tahun 2020)
Tujuan:Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas
yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam halpengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.
PENETAPAN PREDIKAT
WBK/WBBM
Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total 75 85
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18,50 18,50
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5 (survey 3,60)13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 5,0 5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
16 (survey 3,2)18 (survey 3,60)
PERMENPANRB 10/2019
Mandatory
(Stranas PK)
Mandiri
(Prioritas K/L)
1. Tingkat kematangan implementasi perubahan2. Tingkat keberlanjutan perubahan3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja
PERBEDAAN WBK & WBBM
LEMBAR KERJA EVALUASI
Penilaian Skor WBK
(min 60
%)
WBBM
(min 75
%)
A Pengungkit 60 40 48
1 Manajemen Perubahan 8 3 3,75
2 Penataan Tata Laksana 7 3 3,75
3 Penataan SDM 10 9 11,25
4 Penguatan Akuntabilitas 10 6 7,5
5 Penguatan Pengawasan 15 9 11,25
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 6 7,5
B Hasil 40
1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN 20 18,5 18,5
2 Kualitas Pelayanan Publik 20 16 18
Total 100 75 85
PEMANTAUAN UNIT KERJA/KAWASAN
BERPREDIKAT
Pemantauan Unit Kerja/Kawasan BerpredikatWBK dan WBBM
•Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapatpredikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untukMenuju WBBM;
•Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan danintegritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan olehTPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakanhasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan danintegritas).
•Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknyasetiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukan untuk di reviuMenuju predikat WBBM;
•Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZonaIntegritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiapdua tahun sekali; (contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yangtelah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir padalampiran II)
•Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadapmaladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorongdan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
TPI
•Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telahmendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;
•Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;
•Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.
TPN
Unit yang telah mendapat predikat
Menuju WBK atau Menuju WBBM
merupakan unit percontohan
nasional terkait pelaksanaan RB,
khususnya dalam hal kualitas
pelayanan publik dan integritas anti
korupsi. Oleh karena itu, dalam
rangka menjaga unit tersebut tetap
menjaga pelayanan atau integritas
dan memastikan tidak terdapat
penurunan kualitas serta menjaga
dari berbagai penyimpangan, maka
diperlukan langkah-langkah yang
harus dilakukan oleh TPI dan TPN.
1 2 3
4 5 6
Penilaian Mandiri TPI Pengusulan ke TPN melalui pmpzi.menpan.go.id sebelum 13 Juli 2020
(sesuai SE Menpan No. 56 Tahun 2020)
Survei eksternal online
Verifikasi Lapangan dan/atau desk
Panel Penilaian TPN Penetapan Predikat
Mekanisme Evaluasi ZI
33 51 74
485
910
2239
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pengusulan ZI 2014 - 2019
WBK
WBBMCAPAIAN PEMBANGUNAN ZI
Saat ini telah terdapat 57 unit kerja WBBM dan 778 unit kerja WBK. Terdiri atas: Kepolisian;Kejaksaan; Pengadilan; Kantor Imigrasi; Kantor Pertanahan; Rumah Sakit; Kantor PelayananPajak; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; PerwakilanBadan Pemeriksa Keuangan; Lapas; Rutan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; DinasPerizinan; dan lain-lain
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMDA Unit
Usulan
TPI
% Unit yang
berhasil
WBK/
WBBM
Unit
WBK
Unit
WBBM
Unit belum
berhasil
WBK/
WBBM
Unsur
Pengun
gkit
Unsur
Survey
KEMENTERIAN/LEMBAGA66
1616 72,18 455 422 33 1161 644 517
PEMPROV24
98 4,38 17 16 1 81 53 28
PEMKAB/PEMKO139
525 23,45 31 31 0 494 372 122
JUMLAH229
2239 503 469 34 1736 1069 667
%100
100 100 22,47 20,95 1,52 77,53 61,58 38,4268
0
1000
2000
3000
Unit UsulanTPI
Unit yangberhasil
WBK/WBBM
Unit WBK Unit WBBM Unit belumberhasil
WBK/WBBM
Tidak BerhasilUnsur
Pengungkit
Tidak berhasilUnsur Survey
PROFIL PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM K/L/PEMDA TAHUN 2019
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMPROV PEMKAB/PEMKO JUMLAH
Belum terlihat pemahamanyang utuh terhadap subtansi
6 area perubahan
Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan
budaya kerja, hanya mengejar nilai/penghargaan
Keterlibatan pimpinansecara aktif dalam Monev
pelaksanaan pembangunanZI masih rendah
Pemahaman dan Keterlibatan pimpinandalam implementasi
manajemen kinerja masihrendah
Implementasi sistempengawasan yang belum
mantap, masih pada sekedar public campaign
dan belum pada pembangunan secara
sistemik
Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik
menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan
Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikanpembangunan ZI kepadainternal dan stakeholder
ekstenal/masyarakat belumdilakukan secara efektif
Inovasi program dan kegiatan pelayanan belumbisa menjawab isu strategisyang sesuai dengan harapan
stakeholder
Pelaksanaan surveikepuasan masyarakat hanya
bersifat formalitas dan belum dapat digunakan
untuk meningkatkankualitas pelayanan sesuai
harapan masyarakat 69
Catatan Hasil Evaluasi ZI 2019
Rekomendasi kepada unit kerja WBK/WBBM yang belum berhasil
70
Meningkatkan
pemahaman dan
komitmen pimpinan
serta pegawai pada
unit kerja terhadap
substansi tiap-tiap area
perubahan
Meningkatkan
keterlibatan pimpinan
unit kerja dalam
implementasi
manajemen kinerja
Menyusun peta risiko
di setiap unit kerja
dengan memperhatikan
potensi terjadinya
penyimpangan
integritas
Memperbaiki strategi
komunikasi dari setiap
unit kerja untuk
meningkatkan
kedekatan mereka
dengan masyarakat
atau pemangku
kepentingan dengan
cara mengefektifkan
pengelolaan media
Melakukan inovasi
pelayanan yang
sifatnya mendekatkan,
mempermudah dan
mempercepat waktu
layanan, serta
hospitality petugas
kepada masyarakat
sesuai core business
unit kerja
Melakukan survey
kepuasan masyarakat
secara berkala atas
kualitas dan integritas
pelayanan
Membangunan dan
mengimplementasikan
sistem pelayanan
terintegrasi antar unit
kerja yang ada dalam
suatu kawasan;
TERIMAKASIH!
INTEGRITAS
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS
APARATUR, DAN PENGAWASAN
INOVATIFPEDULIAKUNTABELPROFESIONAL
Making Change
Making History