112112 1 札幌市自立支援協議会西区地域部会 平成26年度活動内容報告 ≪事務局会議≫ 場所:西区役所第4会議室 会議名 開催日 内容 参参加加数数参加数
S p;;dh., - jdih.katingankab.go.idjdih.katingankab.go.id/uploads/1-2017-01-10-112112.pdf ·...
-
Upload
phungtuyen -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of S p;;dh., - jdih.katingankab.go.idjdih.katingankab.go.id/uploads/1-2017-01-10-112112.pdf ·...
BUPATI KAflNGA$I
PROVINSI IGTIMAI{TAI.I TENGAH
PERATI.IRAN B{JPATI KAfiNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
Menimbang : a.
Mengingat :1.
TE}TTANG
'UGAS PoKoK FI,NGSI DAN URAIAN TUGAS BADAT.I PENANAII,IAN MoDAI"
DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PI}TTU KABUPATEN KATINGAI{
BUPATI KATINGAN'
bahwa sebagai plaksanaan Peraturan Daeratl
Kabupaten Xatittg"rt Nomor S Tahun 2OlS tentangp;;d"h., Kedua atas Peratgran Daeratr ltubupaten
Katinsan Nomor 6 Tahun 2oo8 tentang orgarrisasi dan
Tata Kerja Instrrehorat' Badan Perencanaanp"*u"osrr;"t Daeiah dan Lembaga' lekris Daerah
X*Urp*I*tt Katingan aqar hPih berdayaguna dan
berhasil guna, &rt aimtaptan peratr.*an Bupati
Katingan tentang Tugas Pokok, Ftrng$l da1r Uraian
mA; Badan F ron"mrtt Modaf dan Pelayanan
Tefradu Satu Pinhr lkbupaten l{atingan;
batrwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana
a "*a pada huranf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan BuPati lktingan;
undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-
Pokok - fepegp;'aian (Lembaran Negara
- Republik
trndonesia Tahun Lg74 Nomor 55, Tambahan lemhrann"g.r" Republik Indonesia Nomor 3O4U sebagatryqn&
te1[h diubitr dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang peruUatran Atas Undang-Undang Nomorg Tatrun igZq tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
flembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999
ilio*or 169, famUatran 6mbaran Negara Republiktrndonesia Nomor 389O);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang
Fembentutan Kabupaten Katingan, I(abupaten
S*r..y*, I(abupaten Sirtamara, I(abupaten, Lanrandarr'
XrUrip"t"t, Gunung Mas,- I(abupaten Pr1|qg Pisauo
Kabupaten Mul-rrng-Raya dal} Ikbupatel Barito Timurdi pr""irr*i rarsrantan Tengah (Lemhran Negara
R"*blik Indonesia Tahun 20f]r2 nomor 18, Tambaha'l*muaran Negara Republik Iadonesia Nomsr a18O);
2.
3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 20Og tentang
Keuan[an N"g#* (Lembaran Negara RgRublik Indonesia
rahun.-2003-Nomor4T,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendah^t"ui Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ob4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbang"r. IGrrangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20llillo*o, 82, tlmbatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
T,Undang-UndangNomorSTahun2ol,4tentangAparaturSipil N"g*r. (Lmbaran
-Negara Repubtik Indonesia
Tahun [ot+ No*or 6, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a\
8.Undang-UndangNomor5Tahun2ol4tentangAparaturSipil N"g"r* (iembaran Negara Re-pubJik Indonesia
rahun zot+ Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9al
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan
unda:ng_undang Nomor g Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepubiklndonesiaTahun2olsNomorSS,ramuarran
-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2o0o tentangPengangkatan Pegawai Negeri SiqL -dalam
Jabatanstruttural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OOONomorlg7,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2AAZ tentaig Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 1OO tlnhng Pengangkatan Pegawai Negeri ligildalam Jabatan Struktural (hmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4L941;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaranepirUUf Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS);
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentangPembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oa7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;
l-3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangpedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oa7 tentangorganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Re[ublik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7alll
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Lz
Tahun 2a1l tentang Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4
Nomor 199);
1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun2OO8 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOB
Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor I Tahunz}fi tentang Penrbahan Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Katingan Tahun 2OO8 tentang organisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaanpembangunan baerah dan Lembaga Teknis Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015ilo*or 54, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKatingan Nomor 25);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2oa7 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah;
1g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016l;
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KATINGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyr.rakat irukum yang mempunyai batas-
batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspi"*1 *''"yarakat dalam sistem negara
kesatuan RePublik Indonesia'2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut ""* otonomi dan tugas pembantuan dengan
perinsip otonomi seluas-luastty" dalam sistem dan
perinsip N"g*a Ke-satuan Republik Indonesia
"eUagaim^rr^
"di*'ksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati d-ot Perangkat
Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah'
4. Perangkat d"aerah La"f"f' organisasi- /lembaga pada
pemerrntrrr-- J""rrrr, terdiri dari sekretaris Daerah,
SekretarisDPRD,DinasDaerahdanLembagaTeknisDaerah.
5. BuPati adalah BuPati Katingan6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
KabuPaten Katingan'7. Dewan Perwakilair Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disingkatDPRDadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah KabuPaten Katingan'
8. Badan adalah Badan Penanaman Moda1 dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan'g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
KatinganBAB II
BAB I
KETENTUAN UMUM
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintuterdiridaril(satu)Kepalagra.r, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) bidang' 6 (enam) Sub
BiJ;"g dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :
a. Kepala Badan;b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;3. Sub Ba[ian Penyuut"'att Program dan Pelaporan'
c. Bidang Peizinandan Penetapan, membawahkan :
1. Sub Bidang Administrasi Perizinan;2. Sub Bidang PenetaPan'
d.
e.
Bidang Layanan Informasi Perizinan, Informasi Teknologi
a"" pJ"g"auan Masyarakat, membawahkan : "
i.- srru fria.rrg prw"""" Informasi perizinan, Teknologi
dan Pendaftaran;2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Pelaporan.Bidang Penanarnan lvlodal, membawahkan : *
i. 4"6 Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
i. SrrU Bidang Potensi dan Pengembangan Investasi'
BAB IIITUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian KesatuKEPALA BADAN
Pasal 3
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
i;fi;;" Satu Pintu Kabupaten Katingan mempunyai
fungsi merumuskan tciUil'at<an teknis Badan'
*.fri*pit, membina, melaksanakan koordinasi dan
pengendatian seluruir kegiatan penanaman modal'
petayanan perizinan dan noll perizinan serta
;;A;gg"ng jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi
Badan; ,'
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
Ji*"f.*"a pada avat (U Kepala K:pt" Badan
PenanamanModaldanPelayallan"TerpaduSatuPintuKabupaten Katingan mempunyai tugas: "
Menyelenggarakan penetapan prograln kerja dan
perencanaan kegiatan Badan;
Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang pinanaman modal maupun pelayanan
perizinan dan non Perizinan;
(1)
(2)
b.
c. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris dan Kepala
Bidang sesuai dengan petunjuk da1 ketgntuan yang
U"ttutirl sehinggJ diperoleh sinkronisasi dalam
pelaksanaan tugas;
d. Mengevaluasi penyelenggaraan program dan
kegiitan Badan u.rtuk menentukan skala prioritasprogram tahun berikutnYa;
e. Penandatanganan dokrrmen Penanaman Modal'
Perizinan aurr Non petrzinan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah;
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkaitatau SKPD teknis untuk kelancaran pelaksanaantugas;
g.MemberikanPenilaianKinerjaAparaturdilingkupBadan;
h.
1.
Melaksanakan pembinaan, P€ngawasa$'pengendatian, monitoring dan evaluasi di bidang
penanaman modal mau*pun pelayanan perizinan
dan non Perizinan;Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh PimPinan.
Bagian KeduaSEKRETARIS
Pasal 4
Sekretaris mempunyai fungsi menyelenggarakan dan
melaksanaan seiagian fungsi Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Grpadu Satu Pintu (BPMPTSP) di
UiJu"e kJsekretariatln yang meliputi Urusan Umum'
Perlengkapan dan Kepegawaian, Keuangan' dan
Penyusunan Program; 'Untukmelaksanakanfungsisebagaimarradimaksudpada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas: i'
a. Menlrusun program dan kegiatan di lingkupSekretariat;
b. Menyelenggarakan urusan administrasiL.p*g**rlit, kesejahteraan pegawai, pendidikanda-n Pelatihan Pegawai;
c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga'
teprttotcol"n a*tt hubungan masyarakat;
d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan
aset;organlsasl'
(1)
(2)
e. Menyelenggarakan Penataantatalaksana dan analisa jabatan;
f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan
pelaporan di lingkuP Badan;
g. Mengkoordinasikan penyiapan p€rumusan bahan
kebijakan teknis bidang;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintasprogram, monitoring dan evaluasi;
i. Mengkoordinasikan penyiapan konsep laporan
kinerja dan keuangan;
j. Mengkoordinir dokrrmen perizinan yang masuk dan" keluir di bidang penanaman modal, pelayanan
perizinan dan non Perizinan;
k. Mengkoordinasikan atas pekerjaan - yang -bersifat
teknL dari seluruh bidang sebelum diajukankepada KePala Badan;
1. Mengkoordinasikan bidang untuk penyiapan bahanpem6erian saran, pendapat dan pertimbangan
Lepada pimpinan untuk penyelesaian masalah;
m. Penilaian Kinerja Aparatur Sub Bagian
dibawahnYa;
n. Memberikan saran, PendaPat dankepada atasan;
o. Melaksanakan pembinaan,pengendalian, monitoring, evaluasidalam Pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas-tugas lainnyaoleh PimPinan.
pertimbangan
pengawasan,dan pelaporan
yang diberikan
Bagian Ketiga
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 5
(1) Kepala Sub Bagian Umuln dan Kepegawaian mempunyai'-' fuigsi membantu pimpinan dalam pengelolaan urusan
adriinistrasi umumn iurat men5nrrat dan kearsipan,
rumalt tangga dan pengelolaan aset, organisasi dan
tatalaksana,' analisii labatan serta administrasikepegawaian;'
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian memPunYai tugas: 'a. Menyusun usulan rencana kegiatan Sub Bagian
Umum dan KePegawaian;
b. Mengelola administrasi umum meliputipengagendaan, penomoran surat dan produkdokumen, pengaturan surat-surat/naskah yang
akan ditandatangani oleh pimpinan, pendistribusiansurat masuk dai surat keluar, pengarsipan naskah
dinas/dokumen dan memproses surat Perintah
Pedalanan Dinas (SPPD);
c. Mengelola administrasi barang daetahlaset meliputiperlitgkapan dan inventaris, pengadaan'
pendiiriblsian, penyimpanan, pemeliharaan danpenghapusan barang serta men)rusLrn laporan
pertanggung|awabanatasbarang-baranginventaris;
d. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi UsulanKenaikanPangkat(UKP},DaftarUrutKepangkatan(DUK), Gaji Berkala, Penilaian Kineda' Kartui'ega#ai, Karis/ Karsu, Sumpah/Janji. fe.sawai, UjianDiias, Izin Belajar, Daftar Nominatif dan Formasi
PNS,DiklatPNS,Cuti,DaftarHadir,PengusulanPensiun, Disiplin dan Pembinaan Pegawai;
e.Menyelenggarakanurusanpenataanorganisasid,ltatiaksaii, analisis jabatan serta evaluasikelembagaan;
f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga'
kepiotokol"n dan hubungan masyarakat;
g. Mengurus pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan
keamanan kantor;
1.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umu-m dan Kepegawaian kepada Sekretaris;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh Pimpinan.
Bagian KeemPat
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Pasal 6
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi''membantupimpinandalamrangkapenyusunan
anggaran, pengelolaan keuangan, dan - pen)rusunan
lap&an pertanggungiawaban keuangan Bad'an; '(2) Untuk melaksanakan fungsi sebe'gaimana yang
dimaksudpadaayat(1),KepalaSubBagianKeuanganmempunyai tugas : 'a. Men5rusun usulan rencana kegiatan Sub Bagian
Keuangan;
b. Mengelola administrasi keuangan meliputipem[ukuan, pertangungiawaban dan verifikasi serta
pen5rusunan perhitungan anggaran ;
c.Men5rusunlaporanpertangungiawabankeuanganbulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub BagianKeuangan kePada Sekretaris;
f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh PimPinan.
Bagian Kelima
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
Pasal 7
(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan PelapCIran. ,*".*punyai fungsi membantu pimpinan dalam rangka
koordinasi penyusunan program seluruh kegiatan
bidang; '(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pen3rusunan
Program dan Pelaporan mempunyai tugas : ''
a. Menyusun usulan rencana kegiatan sub BagianPenyusunan Program;
h.
J.
b.
c.
d.
e"
f.
ob'
Menghimpun dan menyiapkan bahan dan datauntuk penyusunan program dan kegiatan;
Menyusun daftar usulan kegiatan di lingkup Badan;
Menyusun laporan tahunan dan laporan-laporanlainnya;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub BagianPen5nrsunan Program kepada Sekretaris;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh Pimpinan.
Bagian Keenam
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN PENETAPAN
(U
tzl
Pasal I
Kepala Bidang Penzinan dan Penetapan mempunyaifungsi rnerumuskan kebijakan - teknis,*"iy"t"nggarakan koordinasi pelayanan_ Perizinanu""riu. ter!6du d^an penetapan besarnya retribusi daerah
di bidang Perizinan. -Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perizinan danPenetapan memPunYai tugas : "a. Menyusun program dan kegiatan di bidang
Pelayanan Perizinan;b. Menlrusun kebdakan teknis di bidang pelayanan
Pefiztrran;c. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungan dengan bidangtugasnYa;
d. tvtJnyuiun standard Pelayanan Publik (SPP) danStandar Opersional Prosedur (SOP) Perizinan;
e. Menetapkan penerbitan dokumen Perizinan;f. penandatanganan surat penolakan permohonan izin
yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku;
g. benindatangasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB), SuratKetetapan Kurang B,aYar;
h. Monitoring dan Evaluasi dalam dalam pelaksanaanadministrasi Perizinan dan terhadap penerimaanretribusi daerah serta evaluasi Raperda tentangretribusi dan Pungutan lainnYa;
i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknisterkait yang berkenaan dengan Perizinan yangditangani;
j. Mengkoordinasikanyang bersifat teknisBadan;
dengan sekretaris terkait hal-halsebelum diajukan kePada KePala
m.
n.
Penilaian Kinerja Aparatur pada sub bidang
dibawahnya;Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan
kepada atasan;nnelaksanakan pembinaan, Pengawa$an'pl"S"na"fi"", monitoring evaluasi dan pelaporan
dalam pelaksanaan tugas;Melaksanakan tr:gas-iugas lainnya yang diberikan
ot"fr Pimpinan Jesuai dengan bidang tugasnya
U"J""*t "" ketentuan peraturan perundang
undangan Yang berlaku.
Bagran Ketujuh
KEPALASUBBIDANGADMINISTRASIPERIZINAN
(1)
(2)
Pasal 9
Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan mempunyai
fungsi membantu pimpinan dalam rangka memproses
dan menerbitkan izin. v
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
Ji**t "rrd
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang AdministrasiPerizinan mempunyai tugas : "a. Menyusun usulan kegiatan pada sub bidang
Administrasi Perizinan.b. tvtempetajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang
tugasnYa.c. Menyusun dan menyiapkan pedoman, .
tata cara,pro*Ldrt dan mekanisme pelayanan perizinan
d. "M"*p"t.iapkan rancangan Standar Pelayananpublik ( spp ) dan rancangan standar operasionalprosedur (soP) sub bidang Administrasi Perizinan
e. Memberikan layanan , memproses administrasi dan
menyiapkan penerbitan dokumen perizinan'f. Membrrat sulat penolakan permohonan izin yang
tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.g.Menyusunlaporanberkalamengenairealisasiizin
yang telah diterbitkan.h. irf.riskoordinasikan d.engan tim teknis terkait hasil
kegiatan Peninjauan laPangan'i. MJmberikan saran dan pertimbangan kepada atasanj. Melaporkan pelaksanaan kegiatan -Pyb
Bidang" Administrasi Perizinan kepada Kepala Bidang"
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan Yang berlaku.
Bagian KedelaPan
KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN
Pasal 1O
(1) Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsimembantu pimpinan dalam rangka memproses dan
menerbitkan izin. a
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang1 ,
dimaksud pada ayat (1}, Kepala Sub Bidang Penetapan
mempunYai tugas :
a. Men)rusun usulan kegiatan pada sub bidangPenetaPan
b.tvtempela3ariketentuan,peraturan,-kebijakan-danpedoman yang berhubungan dengan bidang
tugasnYa.c. Menyusun dan menyiapkan pedoman, hh cara'
pro*Ld,r, dan mekanisme penetapan retribusidaerah.
d. Mempersiapkan rancangan Standar Pelayananpublik ( Sip ) dan rancingan Standar Operasional
Prosedur (SOP) sub bidang Penetapan' -
e. Memberikan iry*rr*t, , konsultasi kepada wqiibretribusi daerah bidang perizinan'
f. Membuat perhitungan dan konsep penetapan
besarnya biaya perizinan sesuai dengan peraturandan ketentuan Yang berlaku'
g. Membuat surai Ketetapan Retribusi daerah (SKRD),
Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB), SuratKetetaPan Kurang BaYar (SKKB )'
h. Menlnrsun lapoian -
berkala mengenai realisasip"rr"ri***r, pindapatan daerah dari retribusi izinyang telah diterbitkan.
i. ivtengtcoordinasikan dengan tim teknis terkait hasilkegiatan Peninjauan laPangan'
j. MJmberiliur, **r"r* dan pertimbangan kepada atagan
t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub BidangPenetaPan kePada KePala Bidang'
1. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnyaberdasarkin ketentuan peraturan perundang
undangan Yang berlaku.
Bagian Kesembilan
KEPALABIDANGLAYANANINFORMASIPERIZINAN,INFORMASI TEKNOLOGI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasa1 1l'
{1) Kepala Bidang Layanan Informasi Perizinan, Informasi' 'Teicnologi dan-Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas
pokok memberikan pelayanan informasi perizinan,
informasi teknologi dan pengaduan masyarakat; *'
t2l untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang LayananInformasi Perizinar,], Informasi Teknologi dan PengaduanMasyarakat menyelenggarakan fungsi : *
a. Menyusun program kerja /kegiatan bt9*S layananinformasi
- peiinrlall, informasi teknologi danpengaduan masyarakat;
b.Mempelajariketenhran,peraturan,,kebijakandanpedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknispehtsanaan penanganan pengaduan masyarakatatas penyelenggaraan penananrnan modal'pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Menyiapkan bahan mekanisme pengaduanmasyarakat yang jelas, terbuka dan transparan;
e.mengolahdanmenyajikaninformasibidangpenanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. Melakukan koordinasi dengan para kepala bidangdilingkungan Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu sahr Pintu terkait data daninformasi Yang akan disajukan;
g. Melaksan akan pemeliharaan sistem informasiperizinan;
h. Melaksanakan pembangunan dan pengembangansystem layanan informasi per:rzinan, informasititcnotogi dan pengaduan masyarakat;
i. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaianpermasalahan pengaduan bidang penanaman modal,pelayanan perizinan dan non petizinaa;
j. Menyediakan media masa sarana dan prasaranapengaduan masYarakat;
k, Menindak lanjuti setiap pengaduan dan keberatandalam proses kegiatan penanaman modal, pelayananperwin8drt dan non perizinan yang dikoordinasikandengan bidang-bidang terkait;
1. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangankepada atasan;
m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan,dan pelaporanpengendalian, monitoring, evaluasi
dalam pelaksanaan tugas;
n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh PimPinan.
Bagian KesePuluh
KEPALA SUB BIDANG PEI,,AYANAN INFORMASI PERIZINAN,TEKNOLOGI DAN PENDAFTARAN
Pasal L2
(1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Perizinan,' 'Teknologi dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok
memberikan pelayanan informasi perizinan, informasiteknologi dan pendaftaran perizinan; "
(21 Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pelayanan
InformasiPerizinan,TeknologidanPendaftaranmenyelenggarakan fungsi : "a.. MenYusun
PelayananPendaftaran;
program kerja/kegiatan S,! BidangirfJt*r.*i Perizinall, Teknologi dan
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan'
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang
Pelayanan Informasi Perizinan, Teknologi dan
Pendaftaran ;
c. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungln dengan bidang kerja;
d. Memberikan penjelasanf ketetangan dan informasikepada masyarakat menge nai penzinan ;
e. Menyiapkan formulir permohonan semua perilzinan
dan mengecek kelengkapan berkas semua
permohonan Perizinan;
f. Menerima semua berkas permohonxr perinnan yang
sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan
untuk dipioses lebih lanjut k9 -kpala Bidang
PerizinandanPenetapansesuaiketentuandanperaturan Yang berlaku;
g. Melakukan koordinasi dengan Eq$" Bidang dan
Kepala Seksi di Lingkungan BPMPTSP;
h. Melaksanakan pemeliharaan sistem InformasiPerizinan ;
i. Melaksanakan pembangunan dan pengemballgan
Sistem Informasi Perizinan;
j. Menyampaikan dan mengingatkan pelaku usahar- ternaaap kewajibannya untuk memperpanjang lzinUsaha;
k. Melaksanakan SosialisasiPerizinan di Kecamatan;
tentang Informasi
1. Melakukan pelayanan langsung atau jemput bola diKecamatan;
m. Melaksanakan pengecekan pendaftaran perizinan,
paraf koordinasi sebelum disampaikan kepada
atasan;
n. Melakr:kan koordinasi dengan Instansi terkait dan
Tim Teknis Perizinan;
o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan SYb Bidang
Pelayanan.InformasiPefizinan'TeknologidanPendaftaran kePada KePala bidang;
p. Menilai prestasi kinerja bawahan dalam Sub Bidang' Pelayanan Informasi Perizinan, Teknologi dan
Pendaftaran;
ct. Memberikan masukan dan saran kepada atasan;
r. Melaksan akan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh PimPinan.
(1)
Bagian Kesebelas
KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN PELAPORAN
c. Menyelenggarakanmasyarakat;
penanganan Pengaduan
Pasal 13
Kepala Sub Bidang Pengaduan Masyarakat dan
Peiaporan m"mput y"i fungsi membantu pimpinan
a"f"* rangka menampung laporan pengaduan
*"-v*"r."t -dan fasilitasi permasalahan di Bidang
Hukum Penanarnan Mod.al, Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinatr; t'
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengaduan
n4"*y"t"f."1, Pelapor*tr, p"t gawasan dan Pengendalian
mempunyai tugas : 'a. Menyusun usulan kegiatan Sub Bidang Pengaduan'
Pelaporan, Pengawasan dan pengendalian;
b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan danpedoman yang berhubungan dengan bidang
tugasnYa;
(21
d. Menyiapkan bahan mekanisme pengaduan
masyarakat yang jelas, terbuka dan transparan;
e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan juknis yang
berkaitan dengan Pengaduan;
f. Menyampaikan dan mengingatkan kepada pelaku
.r**h" terhadap kewajiban untuk menyampaikanlaporan kegiatan penarlaman modal;
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkaitsehubungan perizinan yang digunakan pelaku
usaha;
h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan penarlaman
*"&1, pelayanan perizinan dan non perizinan;
i. Melaksanakan pengawasan di lapangan $ecara
reguler dan insidlntil sesuai dengan kebutuhan;
j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanalnalr'
modal dan pelayanan petizinan dan non perizinan
seca.ra berkala;
k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanalnanmodal dan pelayan an peizinan dan non perizinansecara berkala;
1. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan
kepada atasan;
m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub BidangPengiduan Masyarakat, Pelaporan dan Pengawasan
kepada KePala Bidang;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh PimPinan.
(1)
Bagian Kedua Belas
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 14
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi
"*"V-f""gg*rik*r, dan melaksanakan fungsi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
bidang Penanaman Modal yang meliputi perencanaan'
p"rrg"irUangan, promosi dan kerjasalna; "'
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
Ji*"**"a pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman
Modal mempunyai tugas : "a. MenSrusun program dan kegiatan di Bidang
Penanaman Modal;
Memmuskan kebijakan teknis Bidang Penanaman
tvtodal meliputi perencanaan, pengembangan'
promosi dan kerjasama;
Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan. dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang
tugasnYa;
Mengkoordinasikan dengan dinas instansi terkait
datair rangka penJrusunan rencana program kerja di
bidang penanaman modal;
Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan
inveitarisasi, penelitian dan pengkajian potensi
serta peluang Penanaman modal;
Mengkoordinasikan dan merencanakan penyusunan
daddan potensi serta profil penanaman modal didaerah;
Mengkoordinasikan dan merencanakan promosi'
peng-embangan jaringan kerjasama dan usaha
penlngtatan pettat aman modal di daerah;
Memfasilitasi kerjasama penanalnan modalpemerintah Daeratr
-d*rrg*n dunia usaha baik Lokal,
Nasional maupun Internasional dengan PemerintahDaerah lainnYa;
Mengkoordinasikan fasilitasi perselisihan di Bidang
PenJnaman Modal dengan Pemerintah Provinsi;
Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah,
Lemlaga Non Pemerintah dan Masyarakat;
Menetapkan kebijakan pemberian insentif khusussesuai &*ng^r, kewenangan Pemerintah Kabupaten;
Menrmuskan konsep pemberian persetujuan seluruhproyek baru dan
- plrluaull PMDN atas bidang
il*"tt"lproyek yang menjadi kewenangan Provinsi
dan Pusat;
m. Menyelenggarakan sistem informasi Bidang
Penanaman Modal;
(21
b.
C.
d.
e.
c,b'
h.
1.
j.
k.
1.
n. Penilaian Kinerja Aparatur Sub Bidang dibawahnya;
o. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan
kepada atasan;
p. Melaksanakan pembinaan,pengendalian, monitoring, evaluasidalam Pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan tugas-tugas lainnyaoleh PimPinan.
pengawasan,dan pelaPoran
yang diberikan
(1)
(2)
Bagian Ketiga Belas
KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
Pasal 15
Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasame. Investasi
*l*p""yai fungsi-membantu prmpinan dalam rangka
*""Vi"pt"" Uaf,an promosi dan keda sama dibidangpenanaman modal; ,
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (L), Kepala Sub Bidang Promosi dan
Kerjasama lnvestasi mempunyai tugas : ''a. Men5rusun usulan rencana kegiatan- pada Sub
Bidang Promosi dan Kerjasarna Investasi;
b. Melaksanakan koordinasi guna penJrusunan rencanaprogram dan promosi penanarnan modal;
c. Membuat bahan promosi penanaman modal di
daerah dalam bentuk media cetak, antara lain :
daftar peluang usaha dan proIil proyek
unggulaniprioriias, profil pengusaha daerah yang
potensial untuk bermitra, prosedur pena'naman
modal dalam bentuk media elektronik antara lain :
fllm, video, slide, CD RooM dan multimedia/situsWeb;
d. Mengidentilikasi potensi sumber daya daerah yang
hasiinya disaiikan dalam bentuk Peta Peluang
Investasi Kabupaten Katingan dan petunjuk tentangpotensi sumbei daya alam, sumber daya manusiaserta kelembagaan;
e. Mengidentifikasi dan menJrusun daftar pengusaha
kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usahatermasuk dalam rangka kemitraan;
f. Menyusun profil investasi proyek kemitraan;
g. Menyelenggarakan promosi penanaman modalQ daerlh, Uar-=f< di dalam maupun di lua1 negeri seperti
seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
h. Melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan
pemerintah pusat (BKPMI dalam penyelenggaraan
promosi Penana:nan modal;
Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalamrangka penyelenggaraan promosi penanaman modal
daeiatr'6aik di dalam maupun di luar negeri;
Melaksanakan kerjasama luar negeri, sepanjang
tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah
pusat;
Menyiapkan materi perjanjian dalam rangka
il.r:i""i"a sub regional ai uiaang penanaman modal;
Melaksanakan sosialisasi atas perjanjian kerjasamaJi tr*t negeri di bidang penanaman modal kepada
aparatur dan dunia usaha;
Memberikan saran, PendaPat dankepada atasan;
Melaporkan Pelaksanaan kegiatanPromosi dan Kerjasama kePadaPenanaman Modal;
o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yar]rg diberikanoleh PimPinan.
Bagian KeemPat Belas
KEPALASUBBIDANGPOTENSIDANPENGEMBANGANII{VESTASI
Pasal 16
(1)KepalaSub.BidangPotensidanPengembanganlnvestasimempunyalfungsimembantupimpinandalamrangkamenyusun perencanaan terhadap pengembangan
investasi di daerah; r
(21 Untuk melaksanakan fungsi seblgaimana yangw dimaksud pada ayat (1), Kepala sub Bidang Potensi dan
Pengembangan Investasi mempunyai tugas : "
a. Men5rusun usulan rencana kegiatan pada Sub
Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan potensi di bidangpenanaman modal;
c. Merencanakan inventarisasi, penelitian danpengkajianpotensisertapeluanginvestasidibidangpenanaman modal;
d. Merencanakan penyusunan data dan potensi sertaprofil Penanaman modal di daerah;
e. Menyusun program pengembangan penanamanmodal dalam Eentuk- rencafla strategis sesuai
dengan Program Pembangunan Kabupaten;
f. Men5rusun ketetapan bidang usaha
,t gg.rt*t /prioritas sesuai dengan potensi dan daya
dukung daerafr dalam bentuk daftar bidang-bidangusaha unggulan/ Prioritas;
g.Melakrrkankoordinasi,Integrasi{ansinkronisasidengan instansi terkait dan BKPM-RI;
J.
k.
n.
pertimbangan
Sub BidangKepala Bidang
h.
1.
Menganalisa terhadap pengembangan sarana dan
prasarana penunjang investasi serta sektor-sektorpenting lainnya;
Melakukan perencanaan terhadap pengembangan
investasi teihadap lokasi-lokasi yang diusulkan
,"t rf. dijadikan k"*a""t industri terpadu' atau
kawasan andalan lainnYa;
Membangun dan mengembangkan sistem informasi
penanaman mod'al yang terintegrasi dengan sistem
informasi penanaman modal Provinsi dan
Pemerintah Pusat (BKPM);
Mengumpulkan dan mengolah data realisasi proyek
PMDN dan PMA;
Menyusun konsep pemlcerian persetujuan seluruh
proylt baru dan perluasan - PMDN atas bidang
l""n"lproyek yang menjadi kewenangan Provinsi
dan Pusat;
t.
m. Menlrusun laporan Perkembangan seluruh
pl."Lir:r"" dan realisaii penanaman modal di
daerah secara berkala;
Menlrusun Pedoman,mekanisme PelaYanan
Memberikan saranatasan;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidangp.r*r"traan dan Pengembangan kepada Kepala
Bidang;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh PimPinan.
J.
k.
n.
o.
p.
tatacara, Prosedur, danperizinan Penanaman modal;
dan pertimba-ngan kePada
q.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, sekretaris,\-' repat" Bid;;, Kepala suU eiaang, kepala Sub Bagian dan
Kelompok J"E"t"" Fungsionar wa3iu menerapkan perinsip
koordinasi,integrasi,simplikasidangjnkronisasisecaravertikal *"rpr?, horizontal baik dilingkungan Badan
maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-
masing; rnninan suatu oajib mengikut'(21 Setiap Pimpinan -suatu organlsasl !
b, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jawa
kepada atasannya *"""tg-*asing serta menyampaikan
laporan tePat Pada waktunYa'
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomir 18 Tahun 20Og tentang T\rgas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten xatingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OOg No*or t8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturang Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangalplraruran - eupafr ini dengai penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasonganpada tanggal, tB -z - rotb
Diundangkan di Kasonganpada ,16 - L -7otb
SD H KABUPATEN KATINGAN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 20T6 NOMOR zqN
H. AHMAD YANTENGLIE
NIKODEMUS