R¼Z ø ¿?æé# køN¯Ïqh - kppu.go.id · APBD sebesar Rp 5.834.756.000 (lima milyar delapan...
Transcript of R¼Z ø ¿?æé# køN¯Ïqh - kppu.go.id · APBD sebesar Rp 5.834.756.000 (lima milyar delapan...
P U T U S A N
Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi)
yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh: -----------------------
1. PT Sima Agustus, yang beralamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 8A,
Jakarta, selanjutnya disebut Terlapor I;-----------------------------------------------------
2. PT Tiga Permata Hati, yang beralamat kantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati
Blok B2/19 Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
Terlapor II;-------------------------------------------------------------------------------------
3. PT Buana Rimba Raya, yang beralamat kantor di Jalan Gaga Raya Blok Lontar
Nomor 12A, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Terlapor III;---
4. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Provinsi
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, yang beralamat kantor di Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terlapor IV; ---------
5. Kepala Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,
yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut Terlapor V; -------------------------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------------------------------------------------------
Majelis Komisi: ---------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----------------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; --------------------------------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ----------------------
SALINAN
hal. 2 dari 31
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan
proyektor LCD di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta (selanjutnya disebut Biro Adwil Prov. DKI Jakarta) Tahun Anggaran 2006;
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan
dinyatakan lengkap dan jelas; -----------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi
tanggal 15 Maret 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap
Pemeriksaan Pendahuluan; --------------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor
07/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 2 April 2007 sampai
dengan 14 Mei 2007;---------------------------------------------------------------------------
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 49/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; -------------------------------------------
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 96/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Pendahuluan;------------------------------------------------------------------------------------
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah
mendengar keterangan dari para Terlapor; --------------------------------------------------
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan;-------------------------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut,
Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
19/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara
SALINAN
hal. 3 dari 31
Nomor 04/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan 9
Agutus 2007; ------------------------------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Nomor 86/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan
Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; -----------------------------------------------------------
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 266/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan
Lanjutan; ----------------------------------------------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan merekomendasikan kepada Komisi
untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----------------------------------
14. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Komisi
menyetujui dan menerbitkan Keputusan Nomor 147/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9
Agustus 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-
L/2007 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 September
2007; ---------------------------------------------------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 148/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007;----------------
16. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 560/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; --------------------------------------------------------
17. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Jangka
Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para
Terlapor, dan para Saksi; ----------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah
dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang
bersangkutan; -----------------------------------------------------------------------------------
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan
menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah
diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; ------------------------------------------
SALINAN
hal. 4 dari 31
20. Menimbang bahwa setelah melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: -------------------------
20.1. Tentang Obyek Tender -------------------------------------------------------------
20.1.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pengadaan
LCD di Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ----
20.1.2. Bahwa sumber dana untuk membiayai tender tersebut berasal dari
APBD sebesar Rp 5.834.756.000 (lima milyar delapan ratus tiga
puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah); --------
20.2. Tentang Metode Tender -------------------------------------------------------------
20.2.1. Bahwa tender dilakukan dengan mengacu pada Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------------------------------
20.2.2. Bahwa tender dilakukan dengan metode pasca kualifikasi sistem
gugur; ---------------------------------------------------------------------
20.3. Tentang Kegiatan Pra Tender-------------------------------------------------------
20.3.1. Bahwa pengadaan LCD dimaksudkan untuk didistribusikan ke
setiap Kantor Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, dan mengingat
sumber daya manusia di setiap kelurahan masih banyak yang tidak
mengerti Bahasa Inggris, maka LCD yang akan ditenderkan harus
memiliki menu Bahasa Indonesia;-------------------------------------
20.3.2. Bahwa tanggal 27 Maret 2006 Terlapor V mengirimkan surat
permohonan harga satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda
Provinsi DKI Jakarta yang diantaranya mengusulkan patokan
harga satuan untuk LCD merek Mega Power model ML 164 SE; -
20.3.3. Bahwa pada tanggal 28 April 2006, Terlapor V mengirimkan surat
kepada Terlapor IV meminta agar tender pengadaan LCD segera
dilakukan, bersama surat tersebut juga dilampirkan: ----------------
20.3.3.1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); --------------
20.3.3.2. Rincian Anggaran Biaya (RAB);------------------------
20.3.3.3. Surat Patokan Harga; -------------------------------------
20.3.3.4. Photo Copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK); ---------------------------------------------------
20.3.4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006, Kepala Biro Perlengkapan
menerbitkan Keputusan Nomor 1370/073.532 tentang Penetapan
Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Pemerintahan
SALINAN
hal. 5 dari 31
Provinsi DKI Jakarta untuk Biro Adwil Prov. DKI Jakarta, yang
dalam Lampirannya menyebutkan LCD dengan spesifikasi merek
Mega Power beserta harga satuannya; --------------------------------
20.3.5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Terlapor IV melakukan survey
ke Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera untuk memperoleh
gambaran harga LCD:---------------------------------------------------
20.3.5.1. di Terlapor I, memperoleh brosur dan harga LCD
merek Mega Power model ML 164 SE Rp
19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%; --
20.3.5.2. di PT Mitra Media Sejahtera, memperoleh brosur dan
harga LCD merek EIKI LC-SB22 Rp 19.800.000,00
(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) belum
termasuk PPN 10%; --------------------------------------
20.3.6. Bahwa Terlapor I menyatakan PT Mitra Media Sejahtera sebagai
salah satu agennya di Jakarta; ------------------------------------------
20.4. Tentang Kronologis Tender---------------------------------------------------------
20.4.1. Bahwa tanggal 6 Januari 2006 Terlapor V menerbitkan Keputusan
Nomor 01 Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2006, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ---
20.4.1.1. Drs. Matius W. Sinuhaji (Ketua); -----------------------
20.4.1.2. Drs. Ollan Warlan (Sekretaris); -------------------------
20.4.1.3. Syamsul Ma’arif, BA (Anggota); -----------------------
20.4.1.4. Sauri, S.IP. (Anggota); -----------------------------------
20.4.1.5. Dona Andria, BA (Anggota);----------------------------
20.4.2. Bahwa tanggal 19 Mei 2006, Terlapor IV mengumumkan
pengadaan barang/jasa diantaranya pengadaan LCD di Unit Biro
Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 di Harian Neraca;
20.4.3. Bahwa tanggal 13 Juli 2006, Terlapor IV mengumumkan ulang
pengadaan barang/jasa diantaramya pengadaan LCD di Unit Biro
Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 di Harian Media
Indonesia;-----------------------------------------------------------------
20.4.4. Bahwa berdasarkan pengumuman di Harian Media Indonesia
tanggal 13 Juli 2006 tersebut, pendaftaran dan pengambilan
SALINAN
hal. 6 dari 31
dokukmen lelang dimulai dari tanggal 14 Juli 2006 sampai dengan
25 Juli 2006 pukul 10.00-15.00 WIB bertempat di Gelanggang
Remaja Jl. Balai Rakyat No. 1 Cakung Kotamadya Jakarta Timur.
Terlapor IV menerima 88 (delapan puluh delapan) perusahaan
yang mendaftar;----------------------------------------------------------
20.4.5. Bahwa tanggal 24 Juli 2006 Terlapor IV melakukan Rapat
Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) yang dihadiri oleh seluruh
anggota Terlapor IV, Drs. H. Agus Salim Utud, M.Si., dan 55
(lima puluh lima) perusahaan; -----------------------------------------
20.4.6. Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada perusahaan
yang ingin memasukkan penawaran mulai tanggal 25 Juli 2006
sampai dengan tanggal 28 Juli 2006 pukul 11.00 WIB. Terlapor
IV menerima dokumen penawaran dari 58 (lima puluh delapan)
perusahaan, namun dalam dokumen Berita Acara Pembukaan
Surat Penawaran hanya tercantum 50 (lima puluh) perusahaan; ---
20.4.7. Bahwa tanggal 28 Juli 2006 pukul 14.00 WIB Panitia Tender
melakukan pembukaan dokumen penawaran dari 50 (lima puluh)
perusahaan tersebut, yang hasilnya 26 (dua puluh enam)
perusahaan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk
dilakukan evaluasi selanjutnya; ----------------------------------------
20.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan penawaran tersebut, pada
tanggal 31 Juli 2006 Terlapor IV melakukan evaluasi administrasi,
teknis dan biaya dokumen penawaran dari 26 (dua puluh enam)
perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat pada saat
pembukaan; --------------------------------------------------------------
20.4.9. Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran
dari 26 (dua puluh enam) perusahaan yang dinyatakan lengkap
dan memenuhi syarat pada saat pembukaan dokumen penawaran,
Terlapor IV menetapkan 6 (enam) perusahaan yang lulus dan akan
dilakukan evaluasi teknis; ----------------------------------------------
20.4.10. Bahwa hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran dari 6
(enam) perusahaan yang dinyatakan lulus dalam evaluasi
administrasi, Terlapor IV menetapkan 2 (dua) perusahaan yang
lulus untuk dilakukan evaluasi biaya. Hasil evaluasi teknis adalah
sebagai berikut:
SALINAN
hal. 7 dari 31
No. Nama Perusahaan
Harga
Penawaran
Keterangan
1. PT Kolam Intan
Prima
Rp 3.821.037.000 Gugur:
Spesifikasi barang yang
ditawarkan tidak sama
dengan brosur
2. PT Mitra Teladan
Jaya Karsa
Rp 4.078.866.000 Gugur:
Spesifikasi barang yang
ditawarkan tidak sama
dengan brosur, kuantitas
barang melebihi dari
yang diminta
3. PT Paramitra Multi
Prakasa
Rp 4.257.945.120 Gugur:
Tidak ada jadwal/waktu
pelaksanaan
4. PT Wijaya Karya
Nusantara
Rp 4.749.129.000 Gugur:
Tidak ada jadwal/waktu
pelaksanaan
5. Terlapor II Rp 5.185.860.900 Memenuhi/lulus
6. Terlapor III Rp 5.404.314.960 Memenuhi/lulus
20.4.11. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi biaya terhadap dokumen
penawaran dari 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus dalam
evaluasi teknis, Terlapor IV menetapkan kedua perusahaan
tersebut layak untuk dilakukan penilaian dan pembuktian
kualifikasi guna diusulkan sebagai pemenang. Hasil Evaluasi
Biaya adalah sebagai berikut: ------------------------------------------
No. Nama Perusahaan
Harga
Penawaran
Keterangan
1. Terlapor II Rp 5.185.860.900 Calon Pemenang I
2. Terlapor III Rp 5.404.314.960 Calon Pemenang II
SALINAN
hal. 8 dari 31
20.4.12. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi biaya tersebut, pada tanggal 1
Agustus 2006 Terlapor IV melakukan penilaian dan pembuktian
kualifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor
III, yang hasilnya Terlapor IV menyatakan dokumen penawaran
kedua perusahaan tersebut lengkap dan benar; ----------------------
20.4.13. Bahwa tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor IV mengusulkan kepada
Terlapor V mengenai calon pemenang tender pengadaan LCD
dengan urutan: -----------------------------------------------------------
20.4.13.1. Pemenang I : Terlapor II; --------------------------------
20.4.13.2. Pemenang II : Terlapor III; ------------------------------
20.4.14. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Agustus 2006
Terlapor IV mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender
pengadaan LCD, dan pada tanggal yang sama pula Terlapor V
menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender dan Terlapor III
sebagai cadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ---------
20.4.15. Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada peserta lain
untuk melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang tender
mulai tanggal 4 Agustus 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006.
Dalam masa sanggah ini Terlapor IV menerima sanggahan dari
PT Mitra Teladan Jaya Karsa;------------------------------------------
20.4.16. Bahwa tanggal 4 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsa
mengajukan sanggahan kepada Terlapor V yang intinya
mempertanyakan alasan Terlapor IV menetapkan Terlapor II
sebagai pemenang, padahal PT Mitra Teladan Jaya Karsa
menawarkan harga yang lebih rendah; --------------------------------
20.4.17. Bahwa tanggal 8 Agustus 2006 Terlapor V mengirimkan jawaban
sanggahan PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinya menyatakan
alasan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tidak ditetapkan sebagai
pemenang, yaitu:---------------------------------------------------------
20.4.17.1. Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidak
mencantumkan materai; ----------------------------------
20.4.17.2. Tidak adanya dukungan dari Pabrik maupun
penunjukkan sebagai agen tunggal; ---------------------
20.4.18. Bahwa tanggal 9 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsa
kembali mengajukan sanggahan kedua yang intinya
SALINAN
hal. 9 dari 31
mempertanyakan kembali alasan Terlapor IV menggugurkan PT
Mitra Teladan Jaya Karsa;----------------------------------------------
20.4.19. Bahwa tanggal 11 Agustus 2006 Terlapor V menunjuk Terlapor II
sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan LCD dan pada tanggal
yang sama Terlapor V juga menerbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) kepada Terlapor II dan sekaligus penandatanganan
Surat Perjanjian/Kontrak;-----------------------------------------------
20.4.20. Bahwa setelah penunjukan pelaksana pekerjaan, penerbitan
SPMK, dan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu
tanggal 14 Agustus 2006 Terlapor V memberikan penjelasan atas
sanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinya
menjelaskan bahwa sanggahan tersebut salah alamat yang
seharusnya ditujukan kepada Terlapor V d/a PO BOX 2136 JKP
100121; -------------------------------------------------------------------
20.4.21. Bahwa tanggal 18 September 2006 Terlapor V memberikan
penjelasan atas sanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsa
yang intinya menyatakan volume barang yang ditawarkan lebih
besar dari yang diminta dan spesifikasi teknis barang yang
ditawarkan tidak sesuai dengan brosur yang dilampirkan;----------
20.5. Tentang Model LCD-----------------------------------------------------------------
20.5.1. Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa dan Terlapor III menyatakan
dalam RKS dicantumkan model yaitu ML 164 SE, tetapi Terlapor
IV tidak mengakui hal tersebut dengan menunjukkan RKS yang
berbeda yang tidak mencantumkan model; ---------------------------
20.5.2. Bahwa Model LCD ML 164 SE adalah salah satu model LCD
merek Mega Power yang menyediakan menu Bahasa Indonesia,
yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I;-----------------------
20.5.3. Bahwa Terlapor I memberikan Surat Dukungan kepada 20 (dua
puluh) perusahaan termasuk diantaranya Terlapor II dan Terlapor
III sebelum aanwijzing dilaksanakan; ---------------------------------
20.5.4. Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa menerima Berita Acara
aanwijzing yang mencantumkan model LCD ML 164 SE atau
yang setara, meskipun hal itu dibantah oleh Terlapor IV; ----------
SALINAN
hal. 10 dari 31
20.5.5. Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa mencantumkan kata “setara
dengan ML 164 SE” dalam surat penawaran harga dan spesifikasi
teknis barang ditawarkan kepada Terlapor IV;-----------------------
20.6. Tentang Tindakan Terlapor IV -----------------------------------------------------
20.6.1. Bahwa Terlapor IV hanya melakukan survey ke 2 (dua)
perusahaan yang menjadi distributor atau agen LCD yaitu
Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera, tanpa alasan yang jelas;
20.6.2. Bahwa pada saat aanwijzing Terlapor IV memutuskan spek teknis
adanya mode Bahasa Indonesia merupakan nilai tambah, tanpa
menyebutkan yang dimaksud nilai tambah tersebut sebagai salah
satu alasan gugur atau tidak; -------------------------------------------
20.6.3. Bahwa Terlapor IV tidak melakukan pengecekan kebenaran surat
jaminan dari peserta, meskipun Ketua dan Sekretaris dari Terlapor
IV memerintahkan pengecekan tersebut; -----------------------------
20.6.4. Bahwa pihak Bank DKI cabang Kebon Sirih menyatakan
kebenaran dari Surat Jaminan Penawaran Terlapor II, namun
terhadap Surat Jaminan Penawaran Terlapor III pihak Bank DKI
cabang Kebon Sirih menyatakan tidak pernah menerima
permohonannya; ---------------------------------------------------------
20.7. Tentang Kesamaan atau Kemiripan Dokumen Terlapor II dan Terlapor III --
20.7.1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II disiapkan oleh Moh.
Iqbal, Muhammad Bahri dan beberapa staf Terlapor II. Ismail
Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II hanya sekedar
menandatangani dokumen yang diperlukan, termasuk surat
penawaran harga; --------------------------------------------------------
20.7.2. Bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen Terlapor II dan
Terlapor III adalah sebagai berikut: -----------------------------------
20.7.2.1. Adanya kesamaan personil dalam “Susunan Pengurus
Perusahaan” yaitu Komar (jabatan Keuangan) dan Toto
(jabatan Marketing); ------------------------------------------
20.7.2.2. Uraian “Metode Pelaksanaan Pekerjaan” sama persis;---
20.7.2.3. Uraian “Data Peralatan” sama persis mulai dari jenis,
jumlah, merek, type dan tahun pembuatannya;------------
20.8. Tentang Keterlibatan Investor dan Pihak Lain------------------------------------
SALINAN
hal. 11 dari 31
20.8.1. Bahwa Muhammad Bahri mengakui ide mengikuti tender
pengadaan LCD berasal dari dirinya, dan selanjutnya menawarkan
kerjasama dengan Terlapor II. Dalam hal ini Muhammad Bahri
bersedia mencari investor, barang, dan menyiapkan dokumen
penawaran termasuk surat penawaran harga;-------------------------
20.8.2. Bahwa Muhammad Bahri mengakui tertarik mengikuti tender
tersebut karena adanya investor yang bersedia memberikan
dukungan, yaitu Jeffrey Bunyamin; ----------------------------------------
20.8.3. Bahwa dalam mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II,
Muhammad Bahri dibantu juga oleh Moh. Iqbal. Khusus untuk
mengurus Surat Dukungan Produk, Muhammad Bahri
menyerahkan surat permohonan kepada Jeffrey Bunyamin, dan
akhirnya diperoleh Surat Dukungan dari Terlapor I melalui Jeffrey
Bunyamin; ----------------------------------------------------------------
20.8.4. Bahwa mekanisme kerjasama antara Muhammad Bahri, Moh. Iqbal,
Terlapor II, dan Jeffrey Bunyamin dilakukan dengan kesepakatan
lisan. Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II mendapatkan
keuntungan sekitar 5% atau sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah); --------------------------------------------------------------------
20.8.5. Bahwa untuk keperluan transaksi dengan Terlapor I, Ismail Ahmad
selaku Direktur Utama Terlapor II memberikan kuasa kepada Jeffrey
Bunyamin untuk membuka rekening di bank atas nama Terlapor II;--
20.8.6. Bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II hanya
membubuhkan tanda tangan dalam bukti transaksi pembelian LCD
merek Mega Power, dan tidak pernah terlibat langsung dalam
transaksi tersebut. Sepengetahuan Ismail Ahmad, transaksi dilakukan
oleh Jeffrey Bunyamin; ------------------------------------------------------
20.8.7. Bahwa pada saat masa sanggah belum selesai dan belum adanya
Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu tanggal 4 Agustus 2006, PT Sima
Agustus 2006 telah melakukan pembayaran uang muka (down
payment) kepada Megapower Industrial Ltd untuk pembelian LCD
Mega Power sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta
rupiah) yang disaksikan oleh Terlapor I;-----------------------------------
20.8.8. Bahwa total pembayaran yang dilakukan Terlapor I kepada
Megapower Industrial Ltd sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyar
SALINAN
hal. 12 dari 31
empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah);------------------------------------------------------------------
20.9. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim
Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------
20.9.1. Model LCD dari merek tertentu;---------------------------------------
20.9.1.1. Bahwa pada saat perencanaan Terlapor V hanya
mengusulkan pengadaan LCD merek Mega Power
model ML 164 SE kepada Biro Perlengkapan Setda
Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui; -------
20.9.1.2. Bahwa Terlapor IV hanya melakukan survey ke
Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera yang
ternyata adalah agennya Terlapor I yang merupakan
distributor tunggal LCD merek Mega Power; ---------
20.9.1.3. Bahwa pengakuan Terlapor III dan kesaksian PT
Mitra Teladan Jaya Karsa mengenai pencantuman
model LCD dalam RKS, meskipun dibantah oleh
Terlapor IV menunjukkan pada awalnya para peserta
yang mendaftar memperoleh RKS yang
mencantumkan model LCD dimaksud. Selanjutnya
setelah proses aanwijzing, Terlapor IV melakukan
perubahan RKS dan menghilangkan ketentuan model
LCD;--------------------------------------------------------
20.9.1.4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen Berita
Acara aanwijzing yang diterima oleh PT Mitra
Teladan Jaya Karsa dan adanya kata “setara dengan
ML 164 SE” dalam surat penawaran harga beserta
spesifikasi teknis yang diajukan oleh PT Mitra
Teladan Jaya Karsa; --------------------------------------
20.9.1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
menunjukkan adanya keinginan sejak awal dari
Terlapor V maupun Terlapor IV untuk memenangkan
LCD merek Mega Power model ML 164 SE yang
distributor tunggalnya adalah Terlapor I; --------------
20.9.2. Alasan Terlapor IV menggugurkan peserta tender tertentu; --------
SALINAN
hal. 13 dari 31
20.9.2.1. Bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan
Jaya Karsa tanpa alasan yang sah sebagaimana
diuraikan dalam jawaban sanggahan tanggal 8 dan 14
Agustus 2006 dan baru pada jawaban sanggahan
tanggal 18 September 2006 diuraikan alasan yang
benar menunjukkan pada saat sanggahan pertama
Terlapor IV belum mengetahui pasti alasan PT Mitra
Teladan Jaya Karsa gugur; -------------------------------
20.9.2.2. Bahwa hal tersebut menunjukkan Terlapor IV tidak
melakukan proses evaluasi secara benar dan cermat.
Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Jaminan
Penawaran Terlapor III yang tidak diakui
kebenarannya oleh Bank DKI cabang Kebon Sirih
selaku bank penerbit surat jaminan tersebut, padahal
Terlapor III diusulkan sebagai calon pemenang II atau
cadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ----
20.9.2.3. Bahwa pada hari yang sama saat pengumuman
pemenang tender, Terlapor V telah menetapkan
Terlapor II sebagai pemenang tender yang seharusnya
hal tersebut dilakukan setelah masa sanggah selesai
menunjukkan upaya mengatur dan atau menentukan
Terlapor II sebagai pemenang tender. Hal ini juga
diperkuat dengan adanya bukti pembayaran uang
muka oleh Terlapor II kepada Megapower Industrial
Ltd untuk pembelian LCD merek Mega Power pada
saat masa sanggah belum selesai dan belum ada Surat
Perintah Mulai Kerja;-------------------------------------
20.9.2.4. Bahwa alasan yang tidak sah, ketidakbenaran dan
ketidakcermatan Terlapor IV melakukan evaluasi,
penetapan pemenang yang tidak menunggu sampai
masa sanggah selesai, serta bukti pembayaran uang
muka pada saat masa sanggah belum selesai
menunjukkan adanya upaya sejak awal memenangkan
Terlapor II yang menawarkan LCD merek Mega
Power model ML 164 SE sebagai pemenang tender; -
SALINAN
hal. 14 dari 31
20.9.3. Kesamaan dokumen dan keterlibatan investor; ----------------------
20.9.3.1. Bahwa keterlibatan Moh. Iqbal, Muhammad Bahri,
dan Jeffrey Bunyamin dalam proses keikutsertaan
Terlapor II menunjukkan Terlapor II adalah
perusahaan yang hanya dipinjam sebagai bendera
dalam proses tender tersebut. Hal ini diperkuat
dengan pengakuan Ismail Ahmad selaku Direktur
Utama Terlapor II yang menyatakan proses dari awal
mulai dari penyiapan dokumen hingga perhitungan
harga yang akan ditawarkan dilakukan oleh Moh.
Iqbal dan Muhammad Bahri; ----------------------------
20.9.3.2. Bahwa adanya kesamaan atau kemiripan dokumen
penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang tidak ada
penjelasan logis dan keterlibatan pihak lain yaitu
Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyamin
menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II,
Terlapor III, dan pihak lain tersebut; -------------------
20.9.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor II,
Terlapor III, Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan
Jeffrey Bunyamin untuk memenangkan Terlapor II
dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Prov.
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; --------------------
20.10. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan atau
dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
menyimpulkan adanya cukup bukti untuk menyatakan terjadinya
persekongkolan antara Terlapor II, dengan Terlapor III, Terlapor I, Terlapor
IV, dan Terlapor V dalam tender pengadaan LCD di Unit Biro Adwil Prov.
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dalam bentuk:------------------------------
20.10.1. Adanya keinginan dari Terlapor V dan Terlapor IV untuk
memenangkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE yang
distributor tunggalnya adalah Terlapor I; -----------------------------
20.10.2. Alasan Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa
tidak berdasar dan bahkan pengguguran tersebut dimaksudkan
untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II yang
SALINAN
hal. 15 dari 31
menawarkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE sebagai
pemenang tender; --------------------------------------------------------
20.10.3. Adanya kesamaan dokumen, perolehan surat dukungan, dan
kerjasama pembiayaan dalam pelaksanaan pekerjaan
membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III,
Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, Jeffrey Bunyamin, dan Terlapor I;
21. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----------------------------------------------
23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 55/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007, untuk
melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 21 September 2007
sampai dengan 01 November 2007; ----------------------------------------------------------
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan
Keputusan Nomor 166/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2007; -----------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 589/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 20 September 2007 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang
Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------
26. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah melakukan
Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; ------------
27. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor I yang pada pokoknya sebagai berikut:
27.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan dan/atau mengkonfirmasi tipe
model LCD ML 164 SE kepada Terlapor II, III, IV, dan V karena Terlapor I
tidak berhak memberikan tipe salah satu produk untuk dijadikan barang yang
akan ditenderkan; --------------------------------------------------------------------
27.2. Bahwa yang berhak menentukan tipe LCD bukan Terlapor I tetapi Terlapor
IV selaku panitia pengadaan barang; ----------------------------------------------
27.3. Bahwa Terlapor I tidak pernah berhubungan langsung dengan Terlapor IV
dan Terlapor V sehingga tidak mungkin dapat menentukan tipe LCD;--------
SALINAN
hal. 16 dari 31
27.4. Bahwa benar Terlapor I mendapatkan uang muka (down payment) dari
Terlapor II untuk pembelian LCD yang akan dilakukan Terlapor II, tetapi hal
itu tidak ada hubungan atau kaitannya dengan persekongkolan dalam tender
pengadaan LCD; ---------------------------------------------------------------------
27.5. Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terlapor I menerima uang muka dari setiap
pihak yang ingin membeli produk Terlapor I dan hal tersebut adalah hal yang
wajar dalam pelaksanaan jual beli barang; ----------------------------------------
27.6. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui secara persis uang muka tersebut
dimaksudkan sebagai pengikatan untuk tender; ----------------------------------
27.7. Bahwa Terlapor I memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor
III dan beberapa rekanan lainnya adalah hal yang wajar, karena pihak-pihak
yang ingin mendapat dukungan patut dibantu; -----------------------------------
27.8. Bahwa pemberian surat dukungan diberikan kepada beberapa peserta tender
tanpa adanya pilih kasih dan/atau persekongkolan dengan pihak-pihak
peserta tender; ------------------------------------------------------------------------
27.9. Bahwa pemberian dukungan adalah hal yang wajar dan karena peserta yang
ingin mendapat dukungan tidak menjelaskan kapan tanggal penyelenggaraan
tender, maka pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing dilakukan tidak
dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan antara Terlapor I dengan
Terlapor II, Terlapor III dan beberapa peserta lainnya;--------------------------
28. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor IV dan Terlapor V yang pada
pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------
28.1. Tanggapan Terlapor IV:-------------------------------------------------------------
28.1.1. Bahwa Terlapor IV telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Wilayah dengan
baik dan benar yaitu telah melakukan langkah-langkah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; ---------------------------------------
28.1.2. Bahwa Terlapor IV hanya melihat setiap yang mewakili
perusahaan adalah benar-benar mewakili perusahaan dimaksud
dan Terlapor IV menganggap data yang disampaikan adalah
benar; ---------------------------------------------------------------------
28.1.3. Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara rekanan
adalah diluar kemampuan Terlapor IV, apalagi hal tersebut baru
SALINAN
hal. 17 dari 31
terungkap dalam pemeriksaan di Komisi, sehingga Terlapor IV
tidak dapat dikaitkan dengan persekongkolan tersebut;-------------
28.2. Tanggapan Terlapor V:--------------------------------------------------------------
28.2.1. Bahwa pengajuan harga satuan kepada Biro Perlengkapan adalah
semata-mata menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan
hanya melaksanakan prosedur sesuai dengan SK Gubernur Nomor
108 Tahun 2003 dan Surat Edaran Sekda Nomor 6/SE/2004
tanggal 3 Maret 2004, sehingga sama sekali tidak menduga akan
menimbulkan dampak atau akibat hukum persekongkolan tender;
28.2.2. Bahwa dalam surat edaran Nomor 6/SE/2004 tanggal 3 Maret
2004 disebutkan: ”Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak
tercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/Satuan
Kerja dalam mengajukan usulan harga satuan agar
mencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkap
penyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonan
sebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan tersebut
merupakan harga yang wajar sesuai kebutuhan unit/satuan
kerja.”;--------------------------------------------------------------------
28.2.3. Bahwa penerbitan surat Nomor 358/076.12 tanggal 26 Juni 2006
yang mencantumkan merek LCD sama sekali tidak dimaksudkan
untuk tujuan bersekongkol dengan pihak lain, tetapi mengacu
pada ketentuan tersebut; ------------------------------------------------
28.2.4. Bahwa sepengetahuan Terlapor V, pelaksanaan tender yang
dilakukan oleh Terlapor IV telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku diantaranya tidak mencantumkan merek dalam RKS dan
kenyataannya tender diikuti oleh bermacam-macam merek; -------
28.2.5. Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara para
rekanan adalah diluar kemampuan Terlapor V, apalagi hal tersebut
baru terungkap dalam pemeriksaan di Komisi, sehingga
persekongkolan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor V;
29. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Nopember 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor II dan Terlapor III yang pada
pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------
29.1. Tanggapan Terlapor II: --------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 18 dari 31
29.1.1. Bahwa Terlapor II menolak laporan lanjutan yang
menggambarkan seolah-olah Jeffry cs sebagai penghubung atau
fasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan salah
satu pihak dalam tender pengadaan LCD; ----------------------------
29.1.2. Bahwa dugaan adanya persekongkolan harus didukung adanya
bukti kesepakatan jahat untuk merekayasa pemenang tender; -----
29.1.3. Bahwa Terlapor II dipinjam Jeffry cs untuk suatu keperluan dan
Terlapor II melakukan hal tersebut karena saling percaya dan
saling kenal cukup lama;------------------------------------------------
29.1.4. Bahwa Terlapor II tidak menerima keuntungan financial sepeser
pun atas peminjaman tersebut; -----------------------------------------
29.1.5. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Keppres Nomor 80 Tahun
2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang adanya kesamaan atau
kemiripan dokumen; ----------------------------------------------------
29.2. Tanggapan Terlapor III: -------------------------------------------------------------
29.2.1. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan konspirasi atau
persekongkolan jahat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis
untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender pengadaan LCD
Tahun Anggaran 2006;--------------------------------------------------
29.2.2. Bahwa Terlapor III tidak kenal dan tidak pernah berhubungan
langsung ataupun tidak langsung dengan para pihak terkait dengan
pengadaan LCD Tahun 206; -------------------------------------------
29.2.3. Bahwa Terlapor III hanya dipinjam oleh Muhammad Bahri cs
untuk suatu kegiatan tertentu; ------------------------------------------
29.2.4. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui proses lebih lanjut setelah
dipinjam oleh Muhammad Bahri cs dan hal tersebut menjadi
tanggung jawab pihak yang meminjam; ------------------------------
29.2.5. Bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen adalah bukan suatu
pelanggaran hukum;-----------------------------------------------------
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; ------------------------------------------
SALINAN
hal. 19 dari 31
TENTANG HUKUM
1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau
pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi
menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------
1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------
1.1.1. Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia berupa
penjualan audio visual seperti LCD merek Mega Power, LCD
merek Eiki dan sound system merek TOA(vide bukti B6);---------
1.1.2. Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor
20 Tanggal 26 Januari 2005 dibuat oleh Notaris Yulida
Desmartiny, S.H., dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah Republik Indonesia diantaranya menjalankan
usaha dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan,
pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan,
perbengkelan, percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan
(vide bukti B1, C35, C37); ---------------------------------------------
1.1.3. Terlapor III adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor
125 Tanggal 24 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Darbi, S.H., dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik
Indonesia diantaranya menjalankan usaha dalam bidang
perdagangan, pemborongan, pembangunan, pertanian,
pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan,
percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan (vide bukti C34,
C37); ----------------------------------------------------------------------
1.1.4. Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Adwil Nomor 01
Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran
2006 (vide bukti C23); --------------------------------------------------
SALINAN
hal. 20 dari 31
1.1.5. Terlapor V adalah Kepala Biro Adwil sekaligus Pengguna
Barang/Jasa dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun
Anggaran 2006 (vide bukti B2, B11) ; --------------------------------
1.2. Tentang Pembelaan Terlapor I;-----------------------------------------------------
1.2.1. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya telah membantah terlibat
persekongkolan dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil
Tahun Anggaran 2006;--------------------------------------------------
1.2.2. Bahwa benar yang menetapkan tipe barang yang akan ditenderkan
adalah Terlapor IV, namun kenyataannya Terlapor IV maupun
Terlapor V selaku Pengguna Barang/Jasa menetapkan spesifikasi
teknis sama persis dengan tipe barang yang dijual oleh Terlapor I
yaitu tipe ML 164 SE, dan Terlapor IV hanya melakukan survey
ke tempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I (vide bukti B
16, B17);------------------------------------------------------------------
1.2.3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak dapat menjelaskan
alasan pemilihan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipe
ML 164 SE (vide bukti B2, B3, B11) ;--------------------------------
1.2.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat ada
keterlibatan Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam
penentuan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipe ML 164
SE yang dijual oleh Terlapor I; ----------------------------------------
1.2.5. Bahwa terkait dengan uang muka (down payment), Terlapor I
menyatakan tidak mengetahui pembayaran uang muka tersebut
untuk keperluan tender LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006
(vide bukti B6); ----------------------------------------------------------
1.2.6. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pernyataan dalam surat
dukungan yang diberikan kepada beberapa peserta tender
diantaranya Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan akan
mendukung sepenuhnya kepada perusahaan dimaksud untuk
pengadaan LCD di Biro Adwil (vide bukti C10, C34, C35);-------
1.2.7. Bahwa kenyataannya Terlapor I telah menerima total pembayaran
dari Terlapor II untuk pembelian LCD merek Mega Power tipe
ML 164 SE sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyar empat ratus tiga
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (vide
Bukti C29); --------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 21 dari 31
1.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bantahan
Terlapor I berkaitan dengan penerimaan uang muka (down
payment) dari Terlapor II untuk keperluan yang tidak diketahui
tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------
1.2.9. Bahwa terkait dengan pemberian surat dukungan, Terlapor I
menyatakan para peserta yang mengajukan permohonan surat
dukungan tidak dapat menjelaskan kapan tender akan dilakukan,
sehingga pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing tidak
dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan tender; -------------
1.2.10. Bahwa temuan dalam pemeriksaan menunjukkan 20 (dua puluh)
perusahaan yang akan mendaftar sebagai peserta tender yang
mengajukan permohonan surat dukungan kepada Terlapor I telah
mengetahui spesifikasi teknis yang dimaksud adalah LCD merek
Mega Power yang dijual oleh Terlapor I (vide bukti B1, B14) ; ---
1.2.11. Bahwa fakta tersebut memperkuat kesimpulan adanya upaya
memenangkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE dalam
tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; ----
1.3. Tentang Pembelaan Terlapor II;----------------------------------------------------
1.3.1. Bahwa Terlapor II dengan tegas mengakui perusahaannya
dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin cs untuk suatu keperluan, dan
selanjutnya Terlapor II mengakui tidak menerima keuntungan
finansial dari peminjaman tersebut (vide bukti B1);-----------------
1.3.2. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ditemukan
dalam pemeriksaan adanya keterlibatan Jeffrey Bunyamin, Moh.
Iqbal, dan Muhammad Bahri dalam persiapan dokumen dan
sekaligus pendanaan untuk Terlapor II dalam proses tender
pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti
B8, B13, B14);-----------------------------------------------------------
1.3.3. Bahwa kenyataannya Terlapor II mengikuti tender tersebut hingga
ditunjuk sebagai pemenang, dan berdasarkan selisih dari harga
penawaran dengan total pembayaran kepada Terlapor I untuk
pembelian LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE, Terlapor II
memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.782.527.150 (dua milyar
tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu
seratus lima puluh rupiah); ---------------------------------------------
SALINAN
hal. 22 dari 31
1.3.4. Bahwa pengakuan Terlapor II sendiri dalam pemeriksaan
menyatakan telah menerima Rp 30.000.000 (tiga puluh juta
rupiah) dari hasil tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun
Anggaran 2006(vide bukti B13); --------------------------------------
1.3.5. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan fakta yang
menunjukkan Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II
selalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumen-dokumen
yang dibutuhkan untuk keperluan tender dari mulai pendaftaran
sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan LCD di Biro
Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti C35); ---------------------
1.3.6. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 melarang adanya persekongkolan tender,
dan sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adanya kesamaan atau
kemiripan dokumen diantara peserta tender merupakan salah satu
indikasi adanya persekongkolan; --------------------------------------
1.3.7. Bahwa Terlapor II tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan atau
kemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antara Terlapor
II dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu bukti adanya
persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; ----------------
1.4. Tentang Pembelaan Terlapor III;---------------------------------------------------
1.4.1. Bahwa Terlapor III dengan tegas mengakui perusahaannya
dipinjam oleh Muhammad Bahri cs untuk suatu keperluan dan
tidak mengetahui proses selanjutnya; ---------------------------------
1.4.2. Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta keterlibatan
Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal dalam persiapan dokumen
untuk Terlapor III dalam proses tender pengadaan LCD di Biro
Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B14); ---------------------
1.4.3. Bahwa pembelaan Terlapor III tersebut juga bertentangan dengan
fakta yang menunjukkan Abidin M.R. selaku Direktur Utama
Terlapor III selalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumen-
dokumen yang dibutuhkan untuk proses mengikuti tender (vide
bukti C34); ---------------------------------------------------------------
1.4.4. Bahwa Terlapor III tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan
atau kemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antara
SALINAN
hal. 23 dari 31
Terlapor II dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu bukti
adanya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; -------
1.4.5. Bahwa secara formal yang tercatat sebagai peserta tender adalah
Terlapor III, bukan pihak yang meminjam Terlapor III, sehingga
pihak yang bertanggung jawab secara formal adalah Terlapor III;
1.5. Tentang Pembelaan Terlapor IV;---------------------------------------------------
1.5.1. Bahwa pernyataan Terlapor IV telah melakukan tugas dan
fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan
dalam pemeriksaan, diantaranya hanya melakukan survey ke
tempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I, serta
menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa dengan alasan: ------
1.5.1.1. Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidak
mencantumkan materai; ----------------------------------
1.5.1.2. Tidak adanya dukungan dari Pabrik maupun
penunjukkan sebagai agen tunggal; ---------------------
1.5.2. Bahwa dalam RKS tidak disebutkan salah satu alasan
menggugurkan peserta tender adalah pencantuman meterai dalam
rincian penawaran harga dan tidak adanya dukungan dari pabrik
maupun agen tunggal, sehingga alasan Terlapor IV menggugurkan
PT Mitra Teladan Jaya Karsa adalah tidak sah (vide bukti C27);--
1.5.3. Bahwa fakta persekongkolan diantara rekanan yang ditemukan
dalam pemeriksaan adalah berdasarkan dokumen-dokumen tender
yang diperoleh dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
yang telah diakui kebenarannya serta keterangan lisan dalam
pemeriksaan dari para Terlapor; ---------------------------------------
1.6. Tentang Pembelaan Terlapor V;----------------------------------------------------
1.6.1. Bahwa Terlapor V tidak dapat menjelaskan mengapa hanya
memilih LCD Mega Power tipe ML 164 SE untuk diajukan
kepada Biro Perlengkapan; ---------------------------------------------
1.6.2. Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan yang berakibat pada
gugurnya peserta yang berpotensi menang tanpa alasan yang sah,
yaitu pada tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor V menyetujui usulan
Terlapor IV yang mengusulkan Terlapor II sebagai calon
pemenang tender, memerintahkan Terlapor IV untuk
SALINAN
hal. 24 dari 31
mengumumkan pemenang tender, dan pada tanggal yang sama
Terlapor V menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender
sebelum masa sanggah selesai; ----------------------------------------
1.7. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------------------------------------------
1.7.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam
pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan
tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; ----
1.7.2. Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------
1.7.2.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III perusahannya
dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan
Muhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitu
mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Adwil
Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B8, B14); ----------
1.7.2.2. Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukan
segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti
tender tersebut, diantaranya mempersiapkan
dokumen, surat dukungan, jaminan penawaran, dan
surat penawaran harga (vide bukti B8, B14); ----------
1.7.2.3. Bahwa selain sebagai investor, Jeffrey Bunyamin
juga menghubungkan Muhammad Bahri dengan
Terlapor I dalam hal perolehan surat dukungan (vide
bukti B8, B14); --------------------------------------------
1.7.2.4. Bahwa Jeffrey Bunyamin juga terlibat langsung
dalam transaksi pembelian LCD oleh Terlapor II
kepada Terlapor I (vide bukti B8); ----------------------
1.7.2.5. Bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama
Terlapor II dan Abidin M.R. selaku Direktur Utama
Terlapor III hanya melakukan hal-hal yang sifatnya
administratif, misalnya tanda tangan dokumen-
dokumen (vide bukti B14); ------------------------------
1.7.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Komisi
berpendapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III secara
langsung maupun tidak langsung telah melakukan kerjasama yang
SALINAN
hal. 25 dari 31
difasilitasi oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan Jeffrey
Bunyamin; ----------------------------------------------------------------
1.8. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------
1.8.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya telah
membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan
LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; --------------------------
1.8.2. Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------
1.8.2.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telah
mengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasi
teknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----
1.8.2.2. Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT Mitra
Teladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebih
murah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah
(vide bukti C4, C5, B15); --------------------------------
1.8.2.3. Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakan
Terlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor II
yang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML
164 SE sebagai pemenang tender sebelum masa
sanggah selesai; -------------------------------------------
1.8.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi
berpendapat Terlapor IV dan Terlapor V telah memfasilitasi dan
menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender LCD di Biro
Adwil Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat”;-----------------------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------
3.1. Unsur Pelaku Usaha:-----------------------------------------------------------------
3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan
SALINAN
hal. 26 dari 31
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi; ------------------------------------------------------------------
3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah
Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang identitasnya
disebutkan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. putusan ini;--
3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------
3.2. Unsur Bersekongkol: ----------------------------------------------------------------
3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------
3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -
3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------
3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan
tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta
lainnya;-----------------------------------------------------
3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; ------------------------------------------------
3.2.2.4. menciptakan persaingan semu; --------------------------
3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; -------------------------------------------
3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam
rangka memenangkan peserta tender tertentu;---------
3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara langsung maupun
tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti
tender, dengan cara melawan hukum; ------------------
SALINAN
hal. 27 dari 31
3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk
kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha
lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----------------------
3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk,
yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan
gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-------------
3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender
atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan
horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa; ----------------------------------------------
3.2.6. Bahwa persekongkolan horinzontal dan vertikal telah dilakukan
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin
dalam bentuk: ------------------------------------------------------------
3.2.6.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telah
mengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasi
teknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----
3.2.6.2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III perusahannya
dipinjam oleh Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan
Muhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitu
mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Adwil
Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------
3.2.6.3. Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukan
segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti
SALINAN
hal. 28 dari 31
tender tersebut, diantaranya mempersiapkan
dokumen, surat dukungan, jaminan penawaran, dan
surat penawaran harga; -----------------------------------
3.2.6.4. Bahwa selain sebagai investor, Jeffrey Bunyamin
juga menghubungkan Muhammad Bahri dengan
Terlapor I dalam hal perolehan surat dukungan; ------
3.2.6.5. Bahwa Jeffrey Bunyamin juga terlibat langsung
dalam transaksi pembelian LCD oleh Terlapor II
kepada Terlapor I;-----------------------------------------
3.2.6.6. Bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama
Terlapor II dan Abidin M.R. selaku Direktur Utama
Terlapor III hanya melakukan hal-hal yang sifatnya
administratif, misalnya tanda tangan dokumen-
dokumen; --------------------------------------------------
3.2.6.7. Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT Mitra
Teladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebih
murah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah;
3.2.6.8. Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakan
Terlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor II
yang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML
164 SE sebagai pemenang tender sebelum masa
sanggah selesai; -------------------------------------------
3.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol terpenuhi; ---------
3.3. Unsur Pihak Lain:--------------------------------------------------------------------
3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang
terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan
tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek
hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; ----------------
3.3.2. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, Muhammad Bahri, Moh. Iqbal
dan Jeffry Bunyamin adalah pihak lain yang terlibat dalam proses
tender;---------------------------------------------------------------------
3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;--------------
3.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; ---------------------
3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran
SALINAN
hal. 29 dari 31
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk
mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; ------
3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran
mengajukan harga untuk pengadaan LCD di Biro Administrasi
Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ------
3.4.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III disiapkan
dan dibuat oleh orang yang sama yaitu Muhammad Bahri, Moh.
Iqbal dan melibatkan Jeffry Bunyamin sehingga harga penawaran
dapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor dan
pada akhirnya mengatur Terlapor II menjadi pemenang; -----------
3.4.4. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menggugurkan peserta yang
berpotensi menang dengan alasan tidak sah, dengan maksud untuk
mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender
pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;-------------
3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan
pemenang tender, terpenuhi; ------------------------------------------
3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:---------------------------------------------
3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha;-------------------------
3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang meminjamkan
perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh Muhammad Bahri,
Moh. Iqbal, dan Jeffry Bunyamin untuk mengikuti tender,
merupakan suatu tindakan yang menghilangkan persaingan usaha;
3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat,
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan Muhammad Bahri terbukti
terlibat dalam persekongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran
2006, maka Majelis Komisi perlu menjatuhkan sanksi kepada ketiga orang tersebut; -
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada
SALINAN
hal. 30 dari 31
Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk: -----------------------------------------------------------------------------------
5.1. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IV dan Terlapor V sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------
5.2. Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalam
tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender; --
5.3. Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjaman
perusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta;----------------------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-
2. Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------
3. Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tender
pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI
Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap; --------------------------------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak
mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintahan
Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------
5. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir.
H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode
SALINAN
hal. 31 dari 31
penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha); ------------------------------------------------------------------------------------------
6. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negara
masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus
disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha); ------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu
tanggal 7 Nopember 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2007 oleh kami, Majelis Komisi, Prof.
DR. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.
dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis
Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan M. Hadi Susanto, S.H. masing-
masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis,
ttd.
Prof. DR. Tresna P. Soemardi
Anggota Majelis,
ttd.
Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.
Anggota Majelis,
ttd.
Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Panitera,
ttd.
Endah Widwianingsih, S.H.
ttd.
M. Hadi Susanto, S.H.
SALINAN