Rumusan Kebijakan 2016 - balitbangham.go.id...KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke...
Transcript of Rumusan Kebijakan 2016 - balitbangham.go.id...KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke...
i
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kami
dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018. Laporan
Kinerja Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban
atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2018, dan merupakan cermin
komitmen serta tekad Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
melaksanakan Nawacita khususnya yang terkait dengan sektor hukum dan hak asasi
manusia.
Laporan Kinerja Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun dalam
rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Badan Penelitian Hukum
dan Hak Asasi Manusia ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), serta
merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, Laporan Kinerja Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun
2018 ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas
kinerja organisasi dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai umpan balik
(feedback) bagi kegiatan di tahun berikutnya sekaligus sebagai media dan sumber informasi
yang bermanfaat bagi pelaksanaan good governance di Badan Penelitian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
Jakarta, Februari 2019
Sekretaris Badan,
Yayah Mariani, S.H., M.H.
iii
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ....................................................................................... 1
C. Dukungan Sumber Daya Manusia .................................................................................. 4
D. Permasalahan Organisasi ............................................................................................... 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................................... 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................... 11
A. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum .............................................................. 11
B. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia .......................................... 23
C. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan ....................................................... 31
D. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
38
E. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia .. 45
F. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ..................... 46
BAB IV
PENUTUP ................................................................................................................................ 52
A. Analisis dan Kesimpulan ........................................................................................... 52
B. Rekomendasi ............................................................................................................. 53
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
unit utama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi
manusia. Sebagai lembaga penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia
mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung kualitas produk hukum dan
kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peran strategis tersebut harus didukung dengan pemerintahan yang baik (good
governance) maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu wujud
pertanggungjawaban tersebut melalui Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
LKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ini
menyajikan perencanaan dan capaian serta analisis pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan.Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai
upaya menciptakan pemerintahan yang, bersih, akuntabel, berdaya guna dan berhasil
guna dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan
hak asasi manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Menteri Hukum dan HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
2
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pengkajian, penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2) Pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak
asasi manusia;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Visi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
adalah: ”Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang profesional dan
terpercaya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”Sedangkan misi
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:
1. Menyediakan data dan informasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan
yang mendukung prioritas Kepastian dan Penegakan Hukum;
2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Hukum
dan HAM sebagai bahan pembangunan hukum dan nasional dan perumusan
kebijakan hukum dan HAM.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional dalam mendukung kegiatan
penelitian dan pengembangan.
3
Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan guna mendukung upaya
kepastian dan penegakan hukum.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan HAM
yang digunakan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang Hukum dan HAM yang
dijadikan bahan perumusan kebijakan.
4. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang Hukum dan HAM yang
dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang Hukum dan HAM yang
dipublikasikan.
Pada tahun 2018, bersamaan dengan pergantian Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM, dilakukan re-branding instansi Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM. Re-branding ini perlu dilakukan untuk membuat
wajah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menjadi segar kembali
dengan kemunculan logo barunya, sehingga dapat menjadi penyemangat baik bagi
pegawainya maupun stakeholder-nya.
Reabilitas dan Validitas
Solutif
Produktif
Obyektif
Netral
Sistematis
Integritas
Faktual
4
Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM dibagi menjadi 5 (lima) eselon II sebagaimana tercantum dalam
struktur berikut:
C. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh sumber daya manusia
(SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1,
S2 dan S3 yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) orang. SDM tersebut
meliputi pejabat struktural, fungsional peneliti, fungsional penyuluh, fungsional umum
dan fungsional medis dengan formasi sebagai berikut :
No Unit Kerja Lak-laki Perempuan Jumlah
1. Sekretariat Badan 23 27 50
2. Puslitbang Hukum 20 19 39
3. Puslitbang HAM 17 13 30
4. Pusjianbang Kebijakan 20 8 28
5. Pusbangdatin Litkumham 14 7 21
Jumlah 94 74 168
5
No Jabatan Jumlah
1. Eselon I 1 orang
2. Eselon II 5 orang
3. Eselon III 16 orang
4. Eselon IV 38 orang
5. Jabatan Fungsional Peneliti 42 orang
7. Jabatan Fungsional Umum 61 orang
8. Jabatan Fungsional Medis 3 orang
9. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 2 orang
Jumlah 168 orang
10. Pegawai yang diperbantukan di Instansi lain - orang
11. Jabatan Fungsional Peneliti yang merangkap eselon IV 2 orang
D. Permasalahan Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM belum sepenuhnya
termanfaatkan oleh masyarakat dan stakeholders, keadaan ini disebabkan oleh:
Belum tersosialisasikannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM kepada unit teknis di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM sehingga hasil penelitian belum
termanfaatkan secara optimal;
Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM belum optimal sehingga hasil penelitian kurang memenuhi
kebutuhan stakeholder internal Kementerian Hukum dan HAM.
Pengukuran manfaat (outcome) penelitian dan pengembangan belum
maksimal karena pemanfaatan hasil litbang seringkali tidak dilakukan pada
waktu yang singkat, namun dapat dimanfaatkan pada waktu yang akan
datang pada saat pemangku kepentingan (stakeholder) membutuhkan;
6
Kurang meratanya pendistribusian hasil-hasil penelitian, pengembangan dan
evaluasi serta minimnya kegiatan sosialisasi, sehingga mengakibatkan
outcome dari hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi tidak maksimal;
2. Sistem penganggaran yang belum berbasis pada kebutuhan riset dengan adanya
fleksibilitas penggunaan dana;
3. Belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang
bertanggung jawab melaksanakan pelayanan informasi kepada publik;
4. Para peneliti belum memiliki wadah menulis yang memadai karena Jurnal HAM
dan Jurnal Kebijakan yang dimiliki Balitbang Hukum dan HAM belum terakreditasi,
sehingga peneliti kurang bersemangat menulis di kedua jurnal tersebut;
5. Balitbang Hukum dan HAM merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan
tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga diperlukan adanya
Dewan Pakar yang beranggotakan peneliti dari dalam dan luar Balitbang Hukum
dan HAM. Dewan Pakar berfungsi memberikan masukan kebijakan strategis
kepada Pimpinan Balitbang Hukum dan HAM.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sebagaimana diuraikan dalam Bab I, bahwa Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unsur penunjang
pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang
penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, mengemban satu
program yaitu Program Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sasaran Strategis yang akan dicapai dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019, capaiannya
diukur melalui indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Indikator Kinerja Utama Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disempurnakan
dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut merupakan Indikator
Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
tahun 2018:
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target
Program Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Terwujudnya
pembangunan
hukum dan
kebijakan berbasis
riset
Persentase rekomendasi hasil penelitian
dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia yang dimanfaatkan sebagai
bahan pembangunan hukum nasional dan
perumusan kebijakan hukum dan hak
asasi manusia
20%
Pagu Anggaran: Rp 27.787.240.000,-
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia dibagi ke dalam lima (5) kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum;
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
3. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
4. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Target
Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
20%
Pendukung
Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Target
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global.
1 pemakalah
2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
21 KTI
3. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional
1 KTI
4. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal
9 buku
5. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal
6 buku
6. Jumlah Naskah Akademis (1) 6 Naskah Akademis
7. Jumlah Naskah Akademis (2) 1 Naskah Akademis
Pagu Anggaran: Rp1.340.962.000,-
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Target
Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
20%
Pendukung
Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Target
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global
1 pemakalah
2. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi
10 pemakalah
3. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
1 KTI
4. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
10 KTI
5. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional
5 KTI
6. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal.
3 buku
7. Jumlah Naskah Akademis (1) 1 Naskah Akademis
Pagu Anggaran: Rp1.119.130.000,-
9
KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Target
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia
50%
Pendukung
Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Target
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi
8 pemakalah
2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
12 KTI
3. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal.
6 buku
Pagu Anggaran: Rp 1.216.529.000,-
KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Persentase rekomendasi rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia
10%
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal akreditasi
28 hasil litbang
Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia
12 bulan layanan
Pagu Anggaran: Rp 1.015.189.000,-
10
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Layanan Kepegawaian Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang akuntabel
173 pegawai
Jumlah bulan layanan kepegawaian 12 bulan layanan
Dokumen Perencanaan Program, Anggaran dan Kelembagaan Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang dihasilkan
34 dokumen
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program yang dihasilkan
8 dokumen
Jumlah dokumen reformasi birokrasi dan kelembagaan yang dihasilkan
2 dokumen
Layanan Pengelolaan Keuangan Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
19 laporan
Jumlah bulan layanan pelaksanaan anggaran
12 bulan layanan
Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel
90%
Layanan Pelaksanaan Kehumasan dan Ketatausahaan Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah bulan layanan kehumasan dan ketatausahaan
12 bulan layanan
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen pengelolaan BMN yang akurat dan akuntabel
2 dokumen
Jumlah bulan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan
12 bulan layanan
Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan lainnya Balitbang Hukum dan HAM
2 dokumen
Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran 12 bulan layanan
Layanan Internal Layanan Internal (overhead) 1 layanan
Pagu Anggaran: Rp 23.095.430.000,-
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
A.1. Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia, target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum adalah sebesar 20% rekomendasi hasil
penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional.
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hukum tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi capaian rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang
dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dengan realisasi capaian
rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dihasilkan sebagai
bahan pembangunan hukum nasional. Formulasinya sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
menghasilkan 23 rekomendasi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan 11 rekomendasi di antaranya telah dimanfaatkan oleh stakeholder*,
sehingga persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat diuraikan dalam
tabel berikut:
Kinerja Kegiatan/Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian Realisasi
Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
20% 11
23 47,8%
Pagu Anggaran: Rp 1.340.962.000,-
*Bukti pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh stakeholder dapat dilihat pada bagian Lampiran.
12
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum juga menghasilkan
rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan. Pada tahun anggaran
2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum menghasilkan 39 rekomendasi
kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan 6 rekomendasi di antaranya telah
dimanfaatkan oleh stakeholder. Bukti pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh
stakeholder dapat dilihat pada bagian Lampiran.
23 39
Rekomendasi Kebijakan 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Bahan Perumusan Kebijakan
Bahan PembangunanHukum Nasional
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Bahan PembangunanHukum Nasional
Bahan PerumusanKebijakan
11 6
12
33 Belum dimanfaatkan
Dimanfaatkan
13
Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Utama, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung dengan
capaian sebagaimana tabel di bawah:
Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Target Capaian
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global.
1 pemakalah 1 Pemakalah: Dr. Rachmat Trijono
Dalam Konferensi Ilmiah Internasional yang diselenggarakan oleh Global Research & Development Services di Thailand
2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
21 KTI 20 KTI, dengan rincian sebagai berikut:
1. “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Antara Klub Sepakbola dan Pesepak
Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung
Pembangunan Ekonomi Nasional,” Eko Noer
Kristyanto dalam Jurnal Rechvinding Vol.7 No.1,
April 2018;
2. “Penguatan Penyelesaian Pelayanan Pubik Melalui
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,”
Muhaimin dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Vol.12 No.2, Juli 2018;
3. “Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan
Ruang Provinsi Bali,” Muhaimin dalam Jurnal De
Jure Vol.18 No.1, Maret 2018;
4. “Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi
Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak
Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia,”
Ulang Mangun S. dalam Jurnal De Jure Vol.18
No.1, Maret 2018;
5. “Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981,” Yuliyanto dalam
Jurnal De Jure Vol.18 No.1, Maret 2018;
6. “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing
Ilegal di Indonesia,” Nevey Varida dalam Jurnal De
Jure Vol.18 No.1, Maret 2018;
7. “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan
Terhadap Kedaulatan Negara,” Marulak Pardede
dalam Jurnal De Jure Vol.18 No.1, Maret 2018;
8. “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah
Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah,”
Marulak Pardede dalam Jurnal De Jure Vol.18
No.2, Juni 2018;
9. “Problematika Implementasi Pembiayaan dengan
Perjanjian Jaminan Fidusia,” Henry Donald dalam
Jurnal De Jure Vol.18 No.2, Juni 2018;
10. “Implementasi Kearifan Lokal Sunda dalam
Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Studi di
Bandung Jawa Barat,” Eko Noer Kristyanto dalam
Jurnal De Jure Vol.18 No.2, Juni 2018;
11. “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok
Selatan,” Muhar Junef dalam Jurnal De Jure Vol.18
No.2, Juni 2018;
12. “Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia,”
Fuzi Narindrani dalam Jurnal De Jure Vol.18 No.2,
Juni 2018;
13. “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi
Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten
Bener Meriah),” Ahyar Ari Gayo dalam Jurnal De
14
Jure Vol.18 No.3, September 2018;
14. “Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah
Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan
Hukum,” Suharyo dalam Jurnal De Jure Vol.18
No.3, September 2018;
15. “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di
Indonesia,” Nevey Varida dalam Jurnal De Jure
Vol.18 No.3, September 2018;
16. “Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum
Acara Pidana,” Mosgan Situmorang dalam Jurnal
De Jure Vol.18 No.4, Desember 2018;
17. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” Yul
Ernis dalam Jurnal De Jure Vol.18 No.4, Desember
2018;
18. “Tinjauan Terhadap Perjanjian Bank Syariah,” Evi
Djuniarti dalam Jurnal De Jure Vol.18 No.4,
Desember 2018;
19. “Perlindungan Indikasi Geografis dalam rangka
Mendorong Perekonomian Daerah,” Syprianus
Aristeus dalam Jurnal De Jure Vol.18 No.4,
Desember 2018;
20. “Is the Republic of Indonesia As a Democratic
State? (Case Study The Republic of Indonesia
Representative Democracy Model in Perspective of
Law Making Process),” Rachmat Trijono dalam
PEOPLE: International Journal of Social Sciences
Volume 4 Issue 3, 15th November 2018.
3. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional
1 KTI Prosiding Pertemuan Ilmiah Kajian Isu Hukum Aktual
4. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal
9 buku 9 buku, dengan rincian sebagai berikut:
1. “Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif
Compact City,” oleh Rachmat Trijono, diterbitkan
oleh PT Pohon Cahaya, Februari 2018;
2. “Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Keperawatan Mengenai Hubungan Profesionalisme
15
Perawat dengan Risiko terjadinya Malpraktik,” oleh
Rachmat Trijono, diterbitkan oleh PT Pohon
Cahaya, April 2018;
3. “Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,”
oleh Yuliyanto & Yul Ernis, diterbitkan oleh PT
Pohon Cahaya, Januari 2018;
4. “Penyelesaian Konflik Agraria Terkait Masyarakat
Adat,” oleh Nevey Varida Ariani, diterbitkan oleh
Mahara Publishing, Maret 2018;
5. “Mekanisme Ganti Rugi Berupa Restitusi atau
Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana,” oleh
Nevey Varida Ariani, diterbitkan oleh Mahara
Publishing, Agustus 2018;
16
6. “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan
ditinjau dari Aspek Hukum Pidana,” oleh Bungasan
Hutapea, diterbitkan oleh Mahara Publishing,
Februari 2018;
7. “Putusan Sengketa Arbitrase Asing di Indonesia
Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999,” oleh Bungasan
Hutapea, diterbutkan oleh Mahara Publishing,
September 2018;
8. “Peranan Polri dalam Penegakan Hukum dan
Kamtibmas di Negara Demokrasi,” oleh Suharyo,
diterbitkan oleh PT Pohon Cahaya, Desember
2018;
17
9. “Model Restorative Justice dalam Penegakan
Hukum Pidana Anak,” oleh Yuliyanto, diterbitkan
oleh PT Pohon Cahaya, 2018.
5. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal
6 buku 10 buku
1. Buku Penelitian “Status Kewarganegaraan Anak
Melampaui Batas Usia 21 Tahun di Indonesia”
2. Buku Penelitian “Kepastian Hukum Investasi dan
Implikasi Bagi Kemudahan Berusaha di Indonesia”
3. Buku Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap
Hak Atas Tanah Adat di Indonesia”
18
4. Buku Penelitian “Status Badan Hukum Partai Politik
Bukan Peserta Pemilu”
5. Buku Penelitian “Mekanisme Pemindahan
Narapidana Antarnegara Menurut Sistem Hukum di
Indonesia”
6. Buku Penelitian “Penegakan Hukum dan
Kedaulatan Negara Dalam Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Negara di Indonesia”
7. Buku “Pengkajian tentang Pengaturan dan
Implementasi Rehabilitas dalam rangka Perubahan
Ketiga PP Nomr 27 Tahun 1983”
19
8. Buku Kajian “Ganti Kerugian (Studi tentang
Besaran, Komponen dan Tata Cara Eksekusi Ganti
Kerugian”
9. Buku Kajian “Ketentuan Pelaksanaan
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Bagi Korban Korupsi”
10. Buku Kajian “Peran Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Dalam Penegakan Hukum”
20
6. Jumlah Naskah Akademis (1) 6 Naskah Akademis
1. Naskah Akademik Penyusunan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Tanah
Adat
2. Naskah Akademik Status Badan Hukum Partai
Politik Bukan Peserta Pemilu
3. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Kawasan
Perbatasan Negara
5. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Pemindahan Narapidana Antar Negara
6. Naskah Akademik tentang Kepastian Hukum
Investasi dan Implikasinya Bagi Kemudahan
Berusaha di Indonesia
7. Jumlah Naskah Akademis (2) 1 Naskah Akademis
Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Daerah tentang Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat Kalimantan Tengah
A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum
Menindaklanjuti capaian kinerja yang telah dijabarkan sebelumnya, kami
melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum ke dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Dari segi capaian pemanfaatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
telah melebihi target 20% rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan
hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional,
dengan capaian pemanfaatan sebesar 47,8%. Pemanfaatan tersebut berasal
dari beberapa stakeholder, antara lain: Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan (Surat Nomor PPE.PP.233.01.02 tanggal 24 Januari
2019 hal Matriks Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait
Pemindahan Narapidana Antarnegara), Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Surat Nomor 11/B.4/A.1/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut
Rekomendasi Balitbang Kementerian Hukum dan HAM); Direktur Izin Tinggal
Keimigrasian (Surat Nomor IMI.3.GR.01.12-0024 tanggal 14 Januari 2019 hal
Pemanfaatan Hasil Kajian dan Nomor IMI.3-GR.01.14-1.0028 hal
Pemanfaatan Hasil Kajian); Direktur Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian (Surat Nomor IMI.5.GR.02.01-063 tanggal 24 Januari 2019
perihal Pemanfaatan Hasil Kajian).
21
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi target
pemanfaatan yang telah ditetapkan. Sebagian besar pemanfaatan
rekomendasi berasal dari stakeholder internal Kementerian Hukum dan HAM.
Namun demikian, pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum masih belum maksimal karena tidak semua
rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder. Dalam pelaksanaannya, ada
kemungkinan rekomendasi dari Balitbang Hukum dan HAM tidak dapat
dilaksanakan di tahun berjalan karena membutuhkan proses di internal
stakeholder sendiri untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung, sebanyak 6 (enam)
kegiatan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian
sebagai berikut:
No IKK Pendukung Target Capaian
1 Jumlah pemakalah di pertemuan
ilmiah terindeks global. 1 pemakalah 1 pemakalah
2 Jumlah KTI diterbitkan di jurnal
ilmiah terakreditasi nasional. 21 KTI 20 KTI
3 Jumlah KTI diterbitkan di prosiding
ilmiah nasional 1 KTI 1 KTI
4 Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh
penerbit eksternal 9 buku 9 buku
5 Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh
penerbit internal 6 buku 10 buku
6 Jumlah Naskah Akademis (1) 6 Naskah Akademis 6 Naskah Akademis
7 Jumlah Naskah Akademis (2) 1 Naskah Akademis 1 Naskah Akademis
Untuk memenuhi IKK Pendukung poin kedua, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum mewajibkan Penelitinya yang berjumlah 21 orang
untuk menerbitkan minimal 1 (satu) KTI di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
Namun dalam pelaksanaannya, di tahun 2018 salah seorang Peneliti di Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum mengalami gangguan kesehatan
(stroke) sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan KTI-nya di tahun
berjalan. Hal ini lah yang menyebabkan capaian jumlah KTI yang diterbitkan di
jurnal ilmiah terakreditasi nasional tidak mencapai target karena Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum hanya menghasilkan 20 KTI.
22
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dari segi penganggaran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum telah
berhasil mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Dari pagu sebesar
Rp1.340.962.000,- telah menghasilkan 14 judul penelitian dengan target 20%
rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan
sebagai bahan pembangunan hukum nasional. Dalam pelaksanaannya, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum dapat mencapai 47,8%, melebihi target
yang ditentukan.
Dari segi Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
telah memaksimalkan kapabilitas masing-masing Penelitinya sehingga pada
tahun 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum telah menghasilkan
14 judul penelitian (6 judul penelitian reguler dan 8 judul penelitian isu hukum
aktual) dengan 21 orang Peneliti. Artinya, masing-masing judul penelitian
dikerjakan terfokus oleh 1-2 orang Peneliti sehingga pelaksanaan kegiatan
menjadi lebih efisien.
23
B. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
B.1. Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, target capaian Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia adalah
sebesar 20% rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia
yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional.
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi capaian rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional dengan realisasi capaian rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia yang dihasilkan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional. Formulasinya sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia menghasilkan 16 rekomendasi kebijakan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional dan 10 rekomendasi di antaranya telah dimanfaatkan oleh
stakeholder*, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat
diuraikan dalam tabel berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Realisasi
Termanfaatkannya
rekomendasi hasil
penelitian dan
pengembangan hak asasi
manusia dalam
pembentukan peraturan
perundang-undangan
Persentase rekomendasi
hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi
manusia yang dimanfaatkan
sebagai bahan pembangunan
hukum nasional
20% 10
16 62,5%
Pagu Anggaran: Rp 1.119.130.000,-
*Bukti pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh stakeholder dapat dilihat pada bagian Lampiran.
24
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia juga
menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan. Pada
tahun anggaran 2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
menghasilkan 21 rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan 6
rekomendasi di antaranya telah dimanfaatkan oleh stakeholder. Bukti pemanfaatan
rekomendasi kebijakan oleh stakeholder dapat dilihat pada bagian Lampiran.
16
38
Rekomendasi Kebijakan 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia
Bahan PembangunanHukum Nasional
Bahan Perumusan Kebijakan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bahan PembangunanHukum Nasional
Bahan PerumusanKebijakan
10 6
6
38 Belum dimanfaatkan
Dimanfaatkan
25
Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Utama, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan
Pendukung dengan capaian sebagaimana tabel berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Target Capaian
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global
1 pemakalah 1 Pemakalah : Harison Citrawan, S.H., L.LM.
KTI: The Promise of Reconciliation: The Limits of Amnesty Law in Post-Conflict Aceh
2. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi
10 pemakalah
10 pemakalah, dengan rincian sebagai berikut :
1. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Regulasi Pertanahan dan Konflik Agraria (Yogyakarta 20 Maret 2018) oleh Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si.
2. Regulasi Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik
Agraria ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
(Kupang 20 Agustus 2018) oleh Okky Chahyo
Nugroho, S.H., M.Si.
3. Analisis dampak Hak Asasi Manusia terhadap rancangan undang-undang Pertambangan mineral dan batu bara oleh Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
4. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marjinal Dalam Tahap Penyidikan di Kepolisian oleh Donny Micahel, S.H., M.H.
5. Calon tunggal dalam perspektif Hak Memilih dan Hak dipilih oleh Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
6. Baseline study Pembentukan Indikator Bisnis Dan
Hak Asasi Manusia oleh Nicken Sarwo Rini, S.H.
7. Paradoks Pembangunan Kepariwisataan oleh Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si.
8. Upah Minimum Provinsi (UMP) berbasis Hak atas Kesejahteraan oleh Penny Naluria Utami S.Sos, M.H.
9. Melampaui Hak Asasi Manusia : Agama, Kekerasan dan Kegagalan Keadilan Transnasional Indonesia oleh Harison Citrawan, S.H., L.L.M.
10.Analisis Dampak HAM terhadap Rancangan Undang-undang Narkotika oleh Firdaus, S.Sos., M.H.
3. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
1 KTI 1 KTI, dengan rincian sebagai berikut :
Penetapan Upah Minium Provinsi (UMP) berbasis Hak Atas Kesejahteraan
4. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
10 KTI 13 KTI, dengan rincian sebagai berikut :
1. From Grievance to Welfare: Reshaping the Identity of past Gross Violation of Human Rights Victims in Indonesia oleh Harison Citrawan
2. Melampaui Hak Asasi Manusia : Agama, Kekerasan, dan Kegagalan Keadilan Transnasional Indonesia oleh Harison Citrawan
3. Penyalahgunaan Kewenangan administrasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi/ Abuse of Administrative Powers In Corruptions Crime Laws Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18, Nomor 2, Juni 2018 Hal. 127-288 oleh Nicken Sarwo Rini
4. Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1, Juli 2018 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Persfektif Hak atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara) oleh Penny Naluria Utami
5. Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1, Juli 2018 Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan
26
Kesehatan (Analysis Implementation of Regional Regulation in Education of Health Services) oleh Nicken Sarwo Rini
6. Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1, Juli 2018 Peremajaan dan Pengembangan wilayah Perkotaan melalui Penggusuran Ditinjau dalam Persfektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya (Rejuvanation and Development of Urban Areas through Eviction Viewed from Human Rights Perspective in Surabaya City) oleh Yuliana Primawardani
7. Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1, Juli 2018 Pengwasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM (Supervision and Monitoring of Simultaneous Regional Head Election in the Province of Banten trough community Engagement in the Perspective of Human Rights) oleh Donny Michael
8. Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1, Juli 2018 Konflik Agraria di Maluku ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights) oleh Okky Chahyo Nugroho
9. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12, Nomor 2, Juli 2018 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan
10.Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18, Nomor 3, September 2018, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Implementation of the Narcotics Laws Viewed form the Perspective of Human Rights) oleh Donny Michael
11.Jurnal Penelitian Hukum de Jure Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime) oleh Okky Chahyo Nugroho
12.Jurnal HAM, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018, Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten (single Candidate in the Perspective of the Right to Vote and be Voted in Province of Banten) oleh Tony Yuri Rahmanto
13.Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM (Public Transportation Service Easily Accessed by People with Disabilities in Human Rights Perspective) oleh Marwandianto
5. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional
5 KTI 4 KTI, dengan rincian sebagai berikut :
Prosiding Pertemuan Ilmiah tentang Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.
1. Hasil Studi Pelanggaran HAM dan Indikator HAM yang Diterbitkan di Prosiding Ilmiah Nasional
2. Upah Minimum Provinsi (UMP) Berbasis Hak Atas Kesejahteraan (Penny Naluria Utami)
3. Paradoks Pembangunan Kepariwisataan (Arief Rianto Kurniawan)
4. Calon tunggal dalam perspektif Hak Memilih dan Hak Dipilih (Tony Yuri Rahmanto)
6. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal.
3 buku 9 buku, dengan rincian sebagai berikut :
1. Justisiabilitas Hak Ekosob dalam Penegakan Hak asasi Manusia (Okky Chahyo Nugroho)
2. Fenomena Akses Keadilan di Indonesia (Denny Zainuddin)
3. Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sipol)
27
4. Analisis Dampak HAM Rancangan Undang-Undang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Sipol)
5. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marjinal dalam
Tahap Penyidikan di Kepolisian (ekosob) 6. Kajian Isu HAM Aktual (ekosob)
7. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbasis
hak atas kesejahteraan (ekosob)
8. Laporan Nasional Indikator Hak Memperoleh
Keadilan (RK) 9. Indikator Bisnis dan HAM studi baseline tentang
relasi antara bisnis sector perkebunan, pertambangan dan pariwisata tentang HAM (RK)
28
7. Jumlah Naskah Akademis (1)
1 Naskah Akademis 1 Naskah Akademis, dengan rincian sebagai berikut :
RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 39 tentang HAM
B.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
Menindaklanjuti capaian kinerja yang telah dijabarkan sebelumnya, kami
melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia ke dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Dari segi capaian pemanfaatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia telah melebihi target 20% rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional, dengan capaian pemanfaatan sebesar
62,5%. Pemanfaatan tersebut berasal dari beberapa stakeholder, antara lain:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Surat
Nomor B.4700/Dt.III.II.1/Pw.00/11/18 perihal Tanggapan), Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Surat Nomor
B-1189/KPP-PA/D.IV/11/2018 tanggal 20 November 2018 hal Tanggapan),
Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal HAM (Surat Nomor
HAM5.UM.01.01-530 bulan November 2018 perihal Tanggapan), Direktur
Jenderal Peraturan Perundangan (Surat Nomor PPE.PP.1883.01.02 tanggal 7
November 2018 perihal Jawaban atas Surat Nomor PPH.UM.01.01-836
tanggal 23 Oktober 2018).
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan
melebihi target pemanfaatan yang telah ditetapkan. Sebagian besar
pemanfaatan rekomendasi berasal dari stakeholder internal Kementerian
29
Hukum dan HAM. Namun demikian, pemanfaatan rekomendasi hasil
penelitian dan pengembangan hukum masih belum maksimal karena tidak
semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder. Dalam pelaksanaannya,
ada kemungkinan rekomendasi dari Balitbang Hukum dan HAM tidak dapat
dilaksanakan di tahun berjalan karena membutuhkan proses di internal
stakeholder sendiri untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung, sebanyak 6 (enam)
kegiatan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian
sebagai berikut:
No IKK Pendukung Target Capaian
1. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global
1 pemakalah 1 pemakalah
2. Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi
10 pemakalah 10 pemakalah
3. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
1 KTI 1 KTI
4. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
10 KTI 13 KTI
5. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional
5 KTI 4 KTI
6. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal.
3 buku 9 buku
7. Jumlah Naskah Akademis (1) 1 Naskah Akademis 1 Naskah Akademis
IKK Pendukung poin ke-empat memiliki jumlah capaian yang melebihi target,
yaitu sebanyak 13 KTI telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional
dari target semula sebanyak 10 KTI. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa
para Peneliti di Balitbang Hukum dan HAM, khususnya di Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak Asasi Manusia berperan aktif dalam
mengembangkan kapabilitas mereka sebagai Peneliti dengan berkontribusi
menulis KTI di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
Untuk memenuhi IKK Pendukung poin kelima, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia mendukung para Penelitinya agar
berkontribusi di prosiding ilmiah nasional, sehingga sepanjang tahun 2018
tercatat ada 4 Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia yang berkontribusi dalam prosiding ilmiah nasional.
Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia juga
menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Ilmiah dengan harapan bahwa KTI
yang diikutsertakan dalam Pertemuan Ilmiah tersebut dapat diterbitkan
menjadi prosiding ilmiah nasional Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM. Namun dalam pelaksanaannya, penerbitan prosiding ilmiah
30
nasional tersebut memiliki proses yang kompleks dimana salah satu syaratnya
mewajibkan keterlibatan editor dan reviewer dalam proses penerbitan
prosiding ilmiah nasional. Syarat ini menjadi sulit terlaksana karena kendala
keterbatasan anggaran, sehingga tidak memungkinkan bagi Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menggunakan jasa editor dan
reviewer untuk proses penerbitan prosiding ilmiah nasional. Hal ini lah yang
menjadi alasan IKK Pendukung poin kelima tidak dapat tercapai di tahun
2018.
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dari segi penganggaran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia telah berhasil mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Dari
pagu sebesar Rp1.119.130.000,-, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia telah menghasilkan 10 judul penelitian dengan target 20%
rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang
dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional. Dalam
pelaksanaannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
dapat mencapai 62,5%, melebihi target yang telah ditentukan.
Dari segi Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia telah memaksimalkan kapabilitas masing-masing Penelitinya
sehingga pada tahun 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia telah menghasilkan 10 judul penelitian (8 judul penelitian reguler dan 2
judul penelitian isu HAM aktual) dengan 11 orang Peneliti. Artinya, masing-
masing judul penelitian dikerjakan terfokus oleh 1-2 orang Peneliti sehingga
pelaksanaan kegiatan penelitian menjadi lebih efisien.
31
C. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
C.1. Capaian Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan adalah sebesar 50% rekomendasi hasil
pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan kebijakan yang
dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak
asasi manusia dengan realisasi capaian rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dihasilkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang hukum dan hak asasi manusia. Formulasinya sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2018, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
menghasilkan 69 rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang hukum dan hak asasi manusia, dan 38 rekomendasi di antaranya telah
dimanfaatkan oleh stakeholder*, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dapat diuraikan dalam
tabel berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Termanfaatkannya
rekomendasi hasil kajian
dalam penyusunan
kebijakan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Persentase rekomendasi
hasil pengkajian dan
pengembangan kebijakan
yang dimanfaatkan sebagai
bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang hukum dan
hak asasi manusia
50% 38
69 55%
Pagu Anggaran: Rp 1.216.529.000,-
*Bukti pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh stakeholder dapat dilihat pada bagian Lampiran.
32
Selain menghasilkan rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan
kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
hukum dan hak asasi manusia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan juga
menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional.
Pada tahun anggaran 2018, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
menghasilkan 6 rekomendasi kebijakan sebagai sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan 1 rekomendasi di antaranya telah dimanfaatkan oleh stakeholder. Bukti
pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh stakeholder dapat dilihat pada bagian
Lampiran.
69
6
Rekomendasi Kebijakan 2018 Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan
Bahan Perumusan Kebijakan
Bahan Pembangunan HukumNasional
0
10
20
30
40
50
60
70
Bahan PerumusanKebijakan
Bahan PembangunanHukum Nasional
38
1
31
5
Belum dimanfaatkan
Dimanfaatkan
33
Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Utama, Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung dengan
capaian sebagaimana tabel di bawah:
Indikator Kinerja
Kegiatan Pendukung Target Capaian
1. Jumlah pemakalah di
pertemuan ilmiah eksternal
instansi
8
pemakalah
1. Drs. Edward james Sinaga, M.H melakukan presentasi terkait
hasil kajian rapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Kalimantan Selatan
2. TrisaptoWahyudi Agung N, S.S.,M.Si melakukan presentasi
terkait pemanfaatan hasil kajian yang dihadiri oleh pejabat
struktural di lingkungan Kanwil Sumatera Selatan dan para Ka-
UPT. Dari hasil kegiatan tersebut Pusjianbang banyak
mendapat respon maupun masukan terkait kebijakan-kebijakan
internal kementerian baik dari bidang pemasyarakatan,
layanan jasa hukum maupun bidang administratif-fasilitatif.
3. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H. melakukan presentasi terkait
pemanfaatan hasil kajian di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah
4. Nizar Apryansyah S.E., M.H melakukan presentasi terkait
pemanfaatan hasil kajian di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB
5. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S.,M.Si melakukan presentasi
terkait pemanfaatan hasil kajian yang dihadiri oleh Pejabat
Struktural di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Barat
6. Paparan Mengenai Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional
Dokumentalis Hukum Oleh Ahmad Jazuli, S.Ag, M.H.
7. Paparan mengenai Jabatan Fungsional Analis Hukum oleh
taufik h. Simatupang, S.H., M.H.
8. Paparan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana di Lapas Terbuka oleh Hakki Fajriando, M.Si.
2. Jumlah KTI diterbitkan di
jurnal ilmiah terakreditasi
nasional.
12 KTI 1. “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database
Peraturan Perundang-Undangan di Daerah,” Taufik H.
Simatupang dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12
No.1, Maret 2018
2. “Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan
Akuntabilitas dan Integritas Aparatur,” Nizar Apriansyah dalam
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.1, Maret 2018
3. “Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV dalam Proyek Perubahan
di Kementerian Hukum dan HAM RI,” Edward James Sinaga
dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.1, Maret 2018
4. “Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan
Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong,” Insan
Firdaus dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.1,
Maret 2018
5. “Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia,” Rr. Susana Andi Meyrina dalam
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.1, Maret 2018
6. “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif
Hukum Keimigrasian,” Ahmad Jazuli dalam Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum Vol.12 No.1, Maret 2018
7. “Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara pada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara,” Ahmad Sanusi dalam
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.2, Juli 2018
8. “Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan
34
Secara Elektronik,” Nizar Apriansyah dalam Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum Vol.12 No.3, November 2018
9. “Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka
Peningkatan Pelayanan Publik,” Ahmad Jazuli dalam Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.3, November 2018
10. “Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi
terhadap Potensi Kerawanan yang ditimbulkan oleh Orang
Asing di Wilayah Indonesia,” Trisapto Wahyu Agung Nugroho
dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.3, November
2018
11. “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka
dalam Proses Asimilasi Narapidana,” Haryono dalam Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.3, November 2018
12. “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi
Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau),” Imam Lukito
dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 No.3, November
2018
13. “Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta
Peninggalan di Indonesia,” Taufik H. Simatupang dalam Jurnal
Penelitian Hukum Vol.18 No.3, September 2018
14. “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong
Perekonomian Daerah,” Nizar Apriansyah dalam Jurnal
Penelitian Hukum Vol.18 No.3, September 2018
3. Jumlah Buku ilmiah
diterbitkan oleh penerbit
internal.
6 buku 1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan bagi
Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan
2. Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong
Perekonomian Daerah
3. Evaluasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan
4. Pelaksanaan Pembinaan JFT Pembimbing Kemasyarakatan
Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5. Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual
(Paten) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
6. Penguatan Kinerja Unit Balai Harta Peninggalan
35
C.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan
Menindaklanjuti capaian kinerja yang telah dijabarkan sebelumnya, kami
melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan ke dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Dari segi capaian pemanfaatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan telah melebihi target 50% rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan capaian
pemanfaatan sebesar 55%. Pemanfaatan tersebut berasal dari beberapa
stakeholder, antara lain: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(Nomor AHU.1.UM.01.01-2807 tanggal 14 Desember 2018 hal RTL
Rekomendasi Hasil Kajian Survei IKM dan IPK, surat balasan rencana tindak
lanjut tertanggal 27 November 2018 dan surat balasan Rencana Tindak
Lanjut Hasil Kajian Evaluasi Kebijakan Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-Undangan nomor AHU.1.UM.01.01-2875 tertanggal 28
Desember 2018 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (surat Nomor
SDM.1.UM.01.01-1282 tertanggal 31 Oktober 2018), Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (surat balasan Rencana Tindak Lanjut tertanggal 14
November 2018 dan Nomor HKI.UM.01.01-147 tertanggal 15 November
2018), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Nota Dinas Nomor
PAS.1.PK.07.02-02 tanggal 28 September 2018 hal Laporan Rencana Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian, surat balasan Rencana Tindak
Lanjut tertanggal 23 November 2018, dan Rencana Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tanggal
22 Januari 2019), Badan Pembinaan Hukum Nasional (Surat Nomor
PHN.KP.10.02-47 tertanggal 4 Desember 2018 dan Nomor PHN5.UM.01.01-
61 tertanggal 6 Desember 2018), Sekretariat Jenderal (surat Nomor
SEK.1.OT.01.04-693 tertanggal 07 November 2018), Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM (Surat dari Sekretaris Balitbang Hukum
dan HAM Nomor PPH.1-UM.01.01-845 tanggal 24 Oktober 2018 hal Tindak
Lanjut Rekomendasi Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Tahun 2018),
Direktorat Jenderal Imigrasi (Surat Nomor IMI.1-UM.01.012.1477 tertanggal
26 November 2018)
36
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi
target pemanfaatan yang telah ditetapkan. Sebagian besar pemanfaatan
rekomendasi berasal dari stakeholder internal Kementerian Hukum dan HAM.
Namun demikian, pemanfaatan rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan kebijakan masih belum maksimal karena tidak semua
rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder. Dalam pelaksanaannya, ada
kemungkinan rekomendasi dari Balitbang Hukum dan HAM tidak dapat
dilaksanakan di tahun berjalan karena membutuhkan proses di internal
stakeholder sendiri untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung, Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan tidak mengalami kendala dalam pencapaian
kinerja. Ketiganya telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan
dengan rincian sebagai berikut:
No IKK Pendukung Target Capaian
1. Jumlah pemakalah di pertemuan
ilmiah eksternal instansi 8 pemakalah 8 pemakalah
2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal
ilmiah terakreditasi nasional. 12 KTI 14 KTI
3. Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh
penerbit internal. 6 buku 6 buku
Untuk memenuhi IKK Pendukung poin kedua, Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan mendukung para Penelitinya untuk berkontribusi
secara aktif di jurnal ilmiah terakreditasi nasional untuk mengembangkan
kapabilitas mereka sebagai Peneliti, sehingga sepanjang tahun 2018 tercatat
ada 14 KTI yang telah diterbitkan.
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dari segi penganggaran, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
telah berhasil mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Dari pagu
sebesar Rp1.216.529.000,- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
telah menghasilkan 11 judul penelitian dengan target 50% rekomendasi hasil
pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam
pelaksanaannya, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dapat
mencapai 55%, melebihi target yang ditentukan.
37
Dari segi Sumber Daya Manusia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan telah memaksimalkan kapabilitas masing-masing Penelitinya
sehingga pada tahun 2018 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
telah menghasilkan 11 judul penelitian (6 judul penelitian reguler dan 5 judul
penelitian isu aktual kebijakan) dengan 11 orang Peneliti. Artinya, masing-
masing judul penelitian dikerjakan terfokus oleh 1-2 orang Peneliti sehingga
pelaksanaan kegiatan penelitian menjadi lebih efisien.
38
D. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
D.1. Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala Pusat
Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, target
capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah (1) sebesar 10% rekomendasi hasil
meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan
sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia; (2)
sebanyak 24 hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang
dipublikasikan dalam jurnal akreditasi, dan (3) 12 bulan layanan layanan teknologi dan
sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia.
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat
Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi rekomendasi hasil meta
analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai
bahan perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia dengan
realisasi rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi
manusia yang dihasilkan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan hukum
dan hak asasi manusia. Formulasinya sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2018, Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia menghasilkan 10 rekomendasi hasil meta analisis data
penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan rekomendasi
kebijakan hukum dan hak asasi manusia, dan seluruhnya telah dimanfaatkan oleh
stakeholder, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dapat diuraikan dalam tabel berikut
39
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1)
Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Persentase rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia
10% 10
10 100%
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal akreditasi
24 hasil litbang
34 hasil
litbang 141%
Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan 100%
IKK yang kedua, yakni jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan
hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal akreditasi, telah mencapai
realisasi 34 hasil penelitian yang dipublikasikan melebihi yang ditargetkan yakni
sebesar 24 hasil penelitian yang dipublikasikan. Ke-34 hasil penelitian ini
dipublikasikan dalam kedua jurnal yang telah terakreditasi dengan rincian sebagai
berikut:
No Nama Jurnal Judul Artikel
1.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 12Nomor 1 Maret 2018
1. Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan
terhadap Kedaulatan Negara, oleh Marulak
Pardede
2. Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat
Negara dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, oleh Mei Susanto, Rahayu
Prasetianingsih, dan Lailani Sungkar
3. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif
Keimigrasian, oleh Muhammad Alvi Syahrin
4. Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan
Ruang Provinsi Bali, oleh Muhaimin
5. Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi
Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak
Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia,
oleh Ulang Mangun Sosiawan
6. Pertimbangan Hakim dalam Perkara
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
(Kajian Putusan Nomor:
324/Pid./2014/PN.SGM), oleh Hardianto
Djanggih, Nasrun Hipan
7. Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, oleh Yuliyanto
8. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Asing Ilegal di Indonesia, oleh Nevey Varida
Ariani
40
2.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 12 Nomor 2Juni2018
1. Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala
Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi
Daerah, oleh Marulak Pardede
2. Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status
Kewarganegaraan Indonesia terhadap
Archandra Thahar ditinjau dari Asas
Pemerintahan yang Baik, oleh Muhamad Beni
Kurniawan
3. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis
Masyarakat: Community Based Development,
oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
4. Problematika Implementasi Pembiayaan dengan
Perjanjian Jaminan Fidusia, oleh Henry Donald
5. Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam
Penataan Ruang Menurut Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat, oleh Eko
Noer Kristiyanto
6. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok
Selatan, oleh Muhar Junef
7. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia,
oleh Fuzi Narindrani
8. Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi
Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,
oleh Nicken Sarwo Rini
9. Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah
Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai, oleh
Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista
3.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 12 Nomor
3September2018
1. Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat
(Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya
Kabupaten Bener Meriah), oleh Ahyar
2. Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah
Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan
Hukum, oleh Suharyo
3. Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara
Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan
Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),
oleh Ummul Khaira, Azhari Yahya
4. Diskriminasi terhadap Agama Tradisional
Masyarakat Hukum Adat Cigugur, oleh Raithah
Noor Sabandiah,Endra Wijaya
5. Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan
terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publi,
oleh Budi Suhariyanto
6. Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah
Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, oleh
Andryan
7. Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di
Indonesia, oleh Nevey Varida
41
8. Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas
Balai Harta Peninggalan di Indonesia, oleh
Taufik H. Simatupang
9. Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau
dari Perspektif Hak Asasi Manusia, oleh Donny
Michael Situmorang
4.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 17 Nomor 4 Desember
2017
1. Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum
Acara Pidana, oleh Mosgan Situmorang
2. Politik Hukum dan Konstitusionalitas
Kewenangan Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh
Pemerintah, oleh Muhammad Reza Winata
3. Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis
Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh, oleh M.
Jafar, Sulaiman
4. Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung
terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat, oleh Yul Ernis
5. Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional
(Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah),
oleh Evi Djuniarti
6. Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi
Tantangan Bagi Indonesia, oleh Syprianus
Aristeus
7. Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka
Mendorong Perekonomian Daerah, oleh Nizar
Apriansyah
8. Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh Okky
Chahyo Nugroho
NO NAMA JURNAL JUDUL ARTIKEL
1.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Volume 12 Nomor 1 Maret 2018
1. “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM dalam
Pengelolaan dan Pelayanan Database
Peraturan Perundang-Undangan di Daerah,”
oleh Taufik H. Simatupang
2. “Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas
Aparatur,” oleh Nizar Apriansyah
3. “Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
Kepemimpinan Tingkat II, III, Dan IV dalam
Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan
HAM RI,” oleh Edward James Sinaga
4. “Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional
dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi
Kasus Imigrasi Entikong,” oleh Insan Firdaus
5. “Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,”
42
oleh Susana Andi Meyrina
2.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Volume 12 Nomor 2 Juli 2018
1. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan
Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang
Dasar 1945, oleh Ahmad Yani
2. Problematika dalam Pengisian Jabatan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam
Memilih Pimpinan KPK), oleh Muhamad Beni
Kurniawan
3. Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja
Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas
Pertanian Provinsi Gorontalo, oleh Roy Marten
Moonti, Nurwita Ismail, Julia Kristi Karepoan,
Hardianto Djanggih
4. Pelayanan Pembuatan Paspor dalam Kajiannya
Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi,
oleh Wilonotomo Wilonotomo, Koesmoyo Ponco
5. Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh
Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi
Sulawesi Selatan, oleh Yuliana Primawardani,
Arief Rianto Kurniawan
6. Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara
pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara, oleh Ahmad Sanusi
7. Review: Penguatan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik melalui Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik, oleh Muhaimin
3.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Volume 12 Nomor 3 November
2018
1. Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang
Didaftarkan Secara Elektronik, oleh Nizar
Apriansyah
2. Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten
dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik,
oleh Ahmad Jazuli
3. Peran Ganda Administrator sebagai Mediator
dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara
Online, oleh Aan Aswari
4. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka
Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang
Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah
Indonesia, oleh Trisapto Agung Nugroho
5. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi
Narapidana, oleh Haryono
6. Peran Pemerintah Daerah dalamMendorong
Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi
Kepulauan Riau), oleh Imam Lukito
7. Review: Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan
atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam
Perspektif Kepastian Hukum, oleh Sudjana
Sudjana
43
Sedangkan untuk IKK yang ketiga, Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan layanan teknologi
dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia selama 12 bulan
layanan. Layanan tersebut antara lain:
a) Koneksi Internet yang difungsikan untuk web server dan koneksi internet
bagi seluruh pegawai;
b) Website Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagai
bahan publikasi yang selalu update.
c) Layanan buku elektronik (e-Book) sebagai media publikasi laporan hasil
penelitian dan pengembangan kepada masyarakat luas.
d) Topologi Publikasi layanan Teknologi Informasi sebagai berikut :
D.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menindaklanjuti capaian kinerja yang telah dijabarkan sebelumnya, kami melakukan
evaluasi dan analisis atas kinerja Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia ke dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Dari segi capaian pemanfaatan, Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melebihi target 10%
rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi
manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan rekomendasi
E-GOV BALITBANG HUKUM DAN HAM
340 Permasalahan Hukum
370 Permasalahan HAM
Digunakan untuk pengukuran Indikator
ke dalam database yang di laksanakan
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Peta sebaran penelitian
+/- 490 judul
44
kebijakan hukum dan hak asasi manusia, dengan capaian pemanfaatan
sebesar 100%.
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Ditinjau dari Indikator Kinerja Kegiatan, Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengalami kendala
dalam pencapaian target kinerja dan dinyatakan berhasil karena telah
mencapai dan melebihi target pemanfaatan yang telah ditetapkanAnalisis
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dari segi penganggaran, Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berhasil mengelola
anggaran dengan efektif dan efisien. Dari pagu penelitian bidang meta
analisis sebesar Rp40.178.000,- dapat menghasilkan 3 judul penelitian
dengan target 10% rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum
dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan
rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam
pelaksanaannya, Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai 100%, melebihi target
yang telah ditentukan.
Dari segi Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia berusaha untuk
meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan 2 (dua)
orang pegawai dalam pelatihan:
a. pengelolaan jurnal elektronik di LIPI (bagi pengelolan jurnal)
b. Hands-On Programming Training bagi pengelola website.
c. Workshop One Day All About Crossref
45
E. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
E.1. Capaian Kinerja Sekretariat Badan
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2018 dengan realisasi pencapaiannya. Tingkat capaian kinerja
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan dalam tabel berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) Layanan Kepegawaian
Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen administrasi
kepegawaian yang akuntabel
173
pegawai
173
pegawai
100%
Jumlah bulan layanan
kepegawaian
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
(2) Dokumen Perencanaan
Program, Anggaran dan
Kelembagaan Balitbang
Hukum dan HAM
Jumlah dokumen perencanaan
program dan anggaran yang
dihasilkan
34
dokumen
34
dokumen
100%
Jumlah dokumen evaluasi
pelaksanaan program yang
dihasilkan
8
dokumen
8
dokumen
100%
Jumlah dokumen reformasi
birokrasi dan kelembagaan yang
dihasilkan
2
dokumen
2
dokumen
100%
(3) Layanan Pengelolaan
Keuangan Balitbang
Hukum dan HAM
Jumlah laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu
19
laporan
19
laporan
100%
Jumlah bulan layanan
pelaksanaan anggaran
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
Persentase penyerapan
anggaran yang akuntabel
90% 90%
(4) Layanan Pelaksanaan
Kehumasan dan
Ketatausahaan Balitbang
Hukum dan HAM
Jumlah bulan layanan
kehumasan dan ketatausahaan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
(5) Layanan Pengelolaan
Barang Milik Negara
Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen pengelolaan
BMN yang akurat dan akuntabel
2
dokumen
2
dokumen
100%
Jumlah bulan layanan
kerumahtanggaan dan
perlengkapan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
(6) Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya Balitbang Hukum dan HAM
Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan lainnya Balitbang Hukum dan HAM
2
dokumen
2
dokumen
100%
(7) Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran 12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
(8) Layanan Internal Layanan Internal (overhead) 1
layanan
1 layanan 100%
46
F. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
F.1. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Pada tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
menghasilkan 202 buah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan
hak asasi manusia, dengan rincian:
No PROGRAM / KEGIATAN
REKOMENDASI
LITBANG YANG DIHASILKAN TOTAL PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
1 Penelitian dan Pengembangan
Hukum 23 39 62
2 Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia 16 38 54
3 Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan 6 69 75
4
Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
1 10 11
JUMLAH 46 156 202
Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia telah dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan
perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia oleh stakeholder dari masing-
maisng judul penelitian. Berikut rincian jumlah pemanfaatan rekomendasi hasil
penelitian dan pengembangan dari masing-masing Pusat Penelitian:
No PROGRAM / KEGIATAN
REKOMENDASI
LITBANG YANG DIMANFAATKAN TOTAL
PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
1 Penelitian dan Pengembangan
Hukum 11 6 17
2 Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia 10 6 16
3 Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan 1 38 39
4 Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
1 10 11
47
23
60
Pemanfaatan Rekomendasi
Bahan PembangunanHukum Nasional
Bahan PerumusanKebijakan
JUMLAH 23 60 83
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara
capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2018. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka capaian kinerja Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM dapat dihitung sebagaimana tabel di bawah
ini:
No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Utama Target Capaian Realisasi
(1)
Terwujudnya pembangunan hukum dan kebijakan berbasis riset
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai
bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia
20% 41,08% 83
202
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2018 terdiri dari dua komponen:
(1) rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM yang
dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional; dan
(2) rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM yang
dimanfaatkan sebagai perumusan
kebijakan hukum dan HAM.
Apabila capaian kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM tahun 2018 di-breakdown per komponen, maka hasilnya sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1)
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
20% 23/46 50%
(2)
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia
20% 60/156 38.46%
48
F.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Tahun
2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pada tahun 2017, rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional yang
dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebanyak 45 rekomendasi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 46 rekomendasi.
Untuk rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia, pada
tahun 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
menghasilkan 127 rekomendasi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 156
rekomendasi.
Secara kuantitas, jumlah
rekomendasi yang dihasilkan oleh
Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengalami
peningkatan, baik itu rekomendasi
kebijakan hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan hak
asasi manusia sebagai bahan
pembangunan hukum nasional
maupun sebagai bahan perumusan
kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Namun capaian kinerja tahun 2017 dan 2018
tidak dapat dibandingkan secara langsung karena perbedaan satuan dalam target
Indikator Kinerja Utama. Tahun 2017 menggunakan satuan jumlah (dijelaskan pada
tabel di halaman berikutnya), sedangkan pada tahun 2018 menggunakan satuan
persentase.
Perubahan satuan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaras dengan kebijakan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa Indikator
Kinerja Utama harus berbasis outcome, tidak lagi hanya sebatas output
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pada
tahun 2018 Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia menjadi “persentase rekomendasi hasil penelitian dan
020406080
100120140160
BahanPembangunan
HukumNasional
BahanPerumusanKebijakan
2017
2018
49
pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi
manusia”. Pengukuran capaian kinerja dihitung sampai dengan tahap pemanfaatan
rekomendasi oleh stakeholder, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tahun No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian
2017
(1) Tersedianya rekomendasi
kebijakan hasil penelitian
dan pengembangan
hukum dan hak asasi
manusia yang digunakan
sebagai bahan
pembentukan hukum
nasional
Jumlah rekomendasi hasil
penelitian dan
pengembangan hukum dan
hak asasi manusia sebagai
bahan pembentukan hukum
nasional
20 45
(2) Tersedianya rekomendasi
kebijakan hasil penelitian
dan pengembangan
hukum dan hak asasi
manusia yang digunakan
sebagai bahan perumusan
kebijakan hukum dan hak
asasi manusia
Jumlah rekomendasi
kebijakan hasil penelitian
dan pengembangan hukum
dan hak asasi manusia
sebagai bahan perumusan
kebijakan hukum dan hak
asasi manusia
20 127
2018
(1) Terwujudnya pembangunan hukum dan kebijakan berbasis riset
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia
20% 41.08%
Menindaklanjuti capaian kinerja yang telah dijabarkan sebelumnya, kami melakukan
evaluasi dan analisis atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia ke dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Pada tahun 2017, Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sampai pada
pemanfaatan hasil penelitian karena perhitungan keberhasilan masih
berbasis pada output kegiatan, sedangkan tahun 2018 pemanfaatan hasil
penelitian dapat terukur dengan adanya perubahan satuan indikator kinerja.
50
Dari 38 judul penelitian yang dilaksanakan di tahun 2018, Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 202 rekomendasi
dengan pemanfaatan sebesar 41,08% rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak
asasi manusia.
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Di tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia melaksanakan 56 judul penelitian dan menghasilkan 172
rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan. Namun di tahun 2017
belum dapat mengukur pemanfaatan karena Indikator Kinerja Utama masih
berbasis output. Sedangkan di tahun 2018 Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan 38 judul
penelitian dan menghasilkan 202 rekomendasi dengan pemanfaatan sebesar
41,08% rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Walaupun
secara kuantitas jumlah penelitian di tahun 2018 lebih sedikit daripada tahun
sebelumnya, namun secara kualitas rekomendasi yang dihasilkan di tahun
2018 berkualitas baik karena terukur sampai dengan tingkat pemanfaatan.
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Ditinjau dari segi penganggaran, pada tahun 2017 Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki pagu anggaran
sebesar Rp26.736.407.000 dan melaksanakan 56 judul penelitian dengan
menugaskan 45 orang Peneliti. Sedangkan pada tahun 2018, dengan pagu
sebesar Rp 27.787.240.000,-. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia melaksanakan 38 judul penelitian dengan
menugaskan 42 orang Peneliti. Walaupun secara kuantitas jumlah penelitian
di tahun 2018 lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, namun secara
kualitas rekomendasi yang dihasilkan di tahun 2018 lebih berkualitas karena
terukur sampai dengan tingkat pemanfaatan.
51
F.3. Capaian Kinerja Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM dengan
dukungan dana sebesar Rp 27.787.240.000,-. Program Penelitian dan Pengembangan
tersebut diuraikan ke dalam 6 (enam) program dan kegiatan yaitu: (1) Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah; (3) Penelitian dan Pengembangan
Hukum; (4) Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; (5) Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan; dan (6) Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ditinjau dari Jenis Belanja, berikut merupakan pagu dan realisasi Belanja
Satker sesuai pelaporan pada Online Monitoring SPAN (OMSPAN):
JENIS BELANJA PAGU (RP) REALISASI
(Rp) %
Belanja Pegawai 14,082,251,000 13,904,625,235 98.74%
Belanja Barang 13,431,989,000 13,111,143,427 97.61%
Belanja Modal 273,000,000 260,221,854 95.32%
JUMLAH 27,787,240,000 27,275,990,516 98.16%
Sedangkan ditinjau dari Jenis Kegiatan, berikut pagu dan realisasi Belanja
Satker sesuai pelaporan pada Online Monitoring SPAN (OMSPAN):
PROGRAM / KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI
(Rp) %
Penelitian dan Pengembangan Hukum 1.340.962.000 1.278.818.142 95.37%
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 1.119.130.000 1.098.427.356 98.15%
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1.216.529.000 1.174.900.851 96.58%
Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1.015.189.000 998.953.170 98.40%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
23.095.430.000 22.724.890.997 98.40%
JUMLAH 27,787,240,000 27.275.990.516 98.16%
52
BAB IV
PENUTUP
A. Analisis dan Kesimpulan
Sebagai lembaga riset di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM harus
menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara
Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM, target capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM pada tahun 2018 yaitu 20% rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi
manusia.
Pada tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
menghasilkan 202 buah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan
hak asasi manusia yang telah dikirim dalam bentuk Policy Brief kepada stakeholder
dari masing-masing judul penelitian, baik itu internal maupun eskternal Kementerian
Hukum dan HAM. Sebanyak 41.08% rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia telah dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi
manusia, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
sebesar 20%.
Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, kami melakukan evaluasi dan
analisis atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM ke
dalam 3 (tiga) perspektif:
1. Analisis Capaian Pemanfaatan
Dari segi capaian pemanfaatan, Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM telah melebihi target 20% rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia telah dimanfaatkan sebagai
bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan
hak asasi manusia, dengan capaian pemanfaatan sebesar 47,8%.
2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Ditinjau dari Indikator Kinerja Utama, Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan
melebihi target pemanfaatan yang telah ditetapkan. Sebagian besar
53
pemanfaatan rekomendasi berasal dari stakeholder internal Kementerian
Hukum dan HAM.
Namun demikian, pemanfaatan rekomendasi hasil dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia yang dihasilkan belum maksimal, karena
belum semua stakeholder menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Beberapa kendala
yang menyebabkan hal ini antara lain:
a. Keterbatasan sosialisasi tentang hasil penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia kepada stakeholder dari masing-masing
judul penelitian;
b. Penyampaian rekomendasi kepada stakeholder tidak di-follow up lebih
lanjut sehingga stakeholder tidak menindaklanjutinya;
c. Adanya kemungkinan stakeholder tidak memberikan respon/tindak lanjut
secara formal walau telah menerima atau melaksanakan rekomendasi
dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
d. Dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan rekomendasi dari Balitbang
Hukum dan HAM tidak dapat dilaksanakan di tahun berjalan karena
membutuhkan proses di internal stakeholder sendiri untuk
mengimplementasikan rekomendasi tersebut.
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dari segi penganggaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM telah berhasil mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Dari pagu
sebesar Rp27.787.240.000,- yang sedianya ditargetkan menghasilkan 20%
rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia, ternyata dapat
mencapai 41,08%, melebihi target yang ditentukan sebelumnya.
B. Rekomendasi
Menindaklanjuti kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, berikut beberapa
rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk meningkatkan kinerja instansi di hari
depan:
1. Perlu diadakan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM kepada unit teknis di lingkungan
54
Kementerian Hukum dan HAM sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan
secara optimal;
2. Perlu mendeskripsikan lebih detail lagi tentang “pemanfaatan rekomendasi”,
karena pengukuran manfaat (outcome) Penelitian dan Pengembangan sering kali
tidak dilakukan pada waktu yang singkat, namun dapat dimanfaatkan pada waktu
yang akan datang (jangka waktu yang lama);
3. Kurang meratanya pendistribusian hasil-hasil penelitian, pengembangan dan
evaluasi serta minimnya kegiatan sosialisasi, sehingga mengakibatkan outcome
dari hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi tidak maksimal;
4. Keberadaan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) Kementerian dan Lembaga
perlu ditingkatkan dan diharapkan dapat menjadi wadah bagi Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM untuk memperkenalkan dan
mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta agenda
strategis penelitian dan pengembangan lintas sektoral di bidang hukum dan hak
asasi manusia.
5. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi Peneliti melalui kegiatan
pelatihan, workshop dan penyegaran khusus dalam ilmu penelitian. Dalam
menentukan topik atau judul kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun-
tahun selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
stakeholder/masyarakat, misalnya dengan metode belanja masalah.