RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS -...
Transcript of RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS -...
Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014
1
RRREEENNNCCCAAANNNAAA SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS 22001100 –– 22001144
((RReevviiuu 22001133))
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Jl. Majapahit No. 58 Mataram • Phone: 0370 621876 • Fax: 0370 642074
[email protected], [email protected] • www.pta-mataram.go.id
Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014
2
Visi Misi
Alamat kantor : Jalan Majapahit No. 58 Mataram Nomor telpon : (0370) 621876-639395-643492 Faksimile : (0370) 642074 Website : http://www.pta-mataram.go.id Email : [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
Luas Tanah : 3.821 m2 Luas Gedung : 1.967 m2 Status Kantor : Hak Pakai
Gedung Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014
1
Visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Yang Agung”
Misi Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan
KATA PENGANTAR
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Kata Pengantar
i
Kata Pengantar
Bismillahirrahmannirrahim
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menyelesaikan pembuatan dokumen
Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram
2015-2019. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan
langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang
tidak terlepas dari Blue Print Jilid 2 Mahkamah Agung.
Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan
dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam road map
dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh
lima tahun). Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses
partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam
pencapaian visi dan misi badan peradilan.
Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan,dan sasaran serta
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan
dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya,
rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri
melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2015-
2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Kata Pengantar
ii
Oleh karena itu, diharapkan rencana strategis ini dapat dijadikan Cetak Biru
(Blue Print) atau paling tidak plat-form pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
Peradilan Agama khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama
Mataram.
Mataram, Desember 2013
DAFTAR ISI
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Daftar Isi
iii
Daftar Isi Halaman Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan Permasalahan 5
Bab II Visi, Misi danTujuan 17
2.1 Visi 17
2.2 Misi 18
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 19
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi 25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 25
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Mataram 31
Penutup iv
Lampiran
Matriks Kinerja PTA Mataram Tahun 2010-2014
Matriks Pendanaan PTA Mataram Tahun 2010-2014
Bab I
PENDAHULUAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menjalankan tugas
dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan lingkungan
Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi
Agama Mataram sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam
program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
2
dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, baik lingkungan internal maupun
eksternal sebagai variable strategis.
Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Tinggi
Agama Mataram perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini.
Kerangka (framework) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta
mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang
dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang “Pengadilan yang
Ideal”. Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram
merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil breakdown dari
konsep “Pengadilan yang Ideal” tersebut, yaitu (1) aspek Proses Peradilan
(2) aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, (3) aspek Pembinaan dan
Pengawasan, (4) aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan, (5)
aspek Sarana dan Prasarana, (6) aspek Pemenuhan Kebutuhan dan
Kepuasan Pencari Keadilan, (7) aspek Keterjangkauan Pelayanan
Peradilan, dan (8) Kepercayaan Masyarakat. Aspek butir (1) sampai butir
(5) merupakan tinjauan penilaian tentang ”Pengadilan yang Ideal” secara
internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir (8) merupakan
penilaian secara eksternal.
Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran,
dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah
pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang
dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.
ASPEK 1 PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA
Baik Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan
Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf
pengadilan
Sarana teknologi mendukung proses peradilan
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
3
Perlu Perbaikan Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan
pengadilan
ASPEK 2 SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN
Baik Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non
teknis yudisial
Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM
Perlu Perbaikan Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja
Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap
fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan
Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga
pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi
kebutuhan kinerja yang akan dicapai
Sistem Penilaian Prestasi Kerja
ASPEK 3 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Baik Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara
berkala
Perlu Perbaikan Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
Evaluasi penilaian kinerja
Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi
informasi
ASPEK 4 TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
PERADILAN
Baik Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan
kegiatan yang tepat
Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan
pemantauan kebijakan
Perlu Perbaikan Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan
Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang
berorientasi kepada hasil (Outcome)
Penetapan strategi sesuai dengan tujuan
Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi
informasi yang ada
ASPEK 5 SARANA DAN PRASARANA
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
4
Baik Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran
Penyediaan sarana teknologi mendukung proses
peradilan
Perlu Perbaikan Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi
masyarakat pencari keadilan
ASPEK 6 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA
PENCARI KEADILAN
Baik Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan
dengan tanggung jawab
Perlu Perbaikan Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan
pengguna
ASPEK 7 KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN
Baik Biaya perkara yg terjangkau masyarakat
Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung
pengadilan
Perlu Perbaikan Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan
ASPEK 8 KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Baik Menyediakan informasi proses perkara pengadilan
Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan,
rencana, penetapan
Perlu Perbaikan Menyediakan informasi statistik pengawasan
Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil
mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian
sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai
pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik,
diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan
atau memperkuat (polish the strength approach). Sementara untuk sub-sub
area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak
memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa
memenuhi harapan (fill in the gaps approach).
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
5
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Nusa
Tenggara Barat dan Bali.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir
(promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram selaku Pengadilan Tingkat Banding.
4. Memiliki dokumen Rencana Strategis lima tahunan sebagai dasar
untuk mencapai visi misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
5. Memiliki dokumen Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram
yang direviu setiap tahunnya.
6. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi
Agama Mataram.
7. Secara rutin menerbitkan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai
bentuk pertanggung jawaban terhadap kinerja yang telah hasilkan
untuk masyarakat pencari keadilan.
B. Kelemahan (Weakness)
Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang
menjadi kriteria pengadilan ideal menurut Pengadilan Tinggi Agama
Mataram. Berikut adalah kelemahan-kelemahan di Pengadilan Tinggi
Agama Mataram yang harus menjadi fokus perbaikan.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
6
1. Aspek Proses Peradilan
a. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
b. Hukum acara belum mendukung perubahan proses
pengelolaan perkara.
c. Komitmen pimpinn dan jajarannya mengenai batas waktu prose
penyelesaian perkara banding untuk peningkatan kinerja.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan
Pengadilan.
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi
Agama Mataram.
Penyebaran hakim masih belum merata, komposisi jumlah
hakim masih belum sesuai dengan komposisi jumlah perkara
yang masuk.
Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-
asas sistem modern.
Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
teknologi informasi.
Pedoman dan petunjuk teknis pengawasan masih perlu di
Update seiring perubahan terhadap kebijakan yang ada dan isu-
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
7
isu strategis yang tidak lain dalam maksud percepatan dan
peningkatan kinerja.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
a. Perencanaan masih belum sesuai dengan kebutuhan.
b. Belum memiliki dokumen Profil Pengadilan Tinggi Agama
Mataram untuk mengetahui keadaan dan kondisi setiap
tahunnya sebagai dasar/bahan perencanaan.
c. Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit
kerja sehingga diperlukan penataan tata laksana seperti uraian
tugas (Job Description), standar operasional prosedur (SOP)
sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak
tumpang tindih.
d. Organisasi yang ada terasa kurang efisien.
e. Belum tertibnya/disiplinnya pemanfaatan terhadap sistem
manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang ada.
f. Pola manajemen modern yang ada masih belum merupakan pola
manajemen yang terpadu dan terintegritas. Masih perlu
pengembangan terhadap manajemen perkantoran berbasis
teknologi informasi dalam level back office maupun front office yang
terpadu, terintegritas, dan efektif serta efisien.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
a. Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram
dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang
diajukan.
b. Fasilitas pengadilan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya
sesuai kebutuhan kearah Pengadilan yang Ideal.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
8
C. Peluang (Opportunities)
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan aspek-
aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-
peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk
dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.
1. Aspek Proses Peradilan
Komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya untuk berubah.
Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
berperkara.
Adanya sistem manajemen administrasi perkara yang berbasis
teknologi informasi, yaitu SIADPTA Online yang memberikan
pelayanan mengenai informasi perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
a. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
a. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
9
5. Aspek Sarana dan Prasarana
a. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Tinggi Agama Mataram berupa internet, website Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
b. Sudah tersedianya gedung kantor yang cukup refresentatif.
6. Aspek Kepuasan Pencari Keadilan
a. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih
dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya
terpenuhi, dan juga agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram
dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan institusi.
b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan
kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam
mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
7. Aspek Keterjangkauan Pelayanan Peradilan
a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz.
c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam
menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu
dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu
mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
8. Aspek Kepercayaan Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini
perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai
hukum menjadi lebih baik.
b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi
transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
10
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang
akurat dan akuntabel.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan
aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah
tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
a. Sistem peradilan yang ada masih belum dapat mempercepat
suatu proses berpekara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan
dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara
efektif dan efisien.
b. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai
waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekara. Aturan
yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian
proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan
kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses
persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting
mengingat banyaknya keluhan dari para pihak mengenai
ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya
akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya
peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk
dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi suatu proses dan
putusan persidangan.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
11
d. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
a. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar
aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung
jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan
tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
b. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem
pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari
tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola
sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan
kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam
meningkatkan karirnya.
c. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan
kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya
manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya
bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga
peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya
yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap
bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani
dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari
lembaga peradilan.
c. Personil di Pengadilan Tinggi Agama Mataram belum
seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama
Mataram.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
12
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
a. Belum adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan
punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para
aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung
jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya
sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
a. Kurangnya sosialisasi visi dan misi ke pengadilan daerah.
Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam mencapai tujuan dan
fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, sehingga
pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada
perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang.
Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan
visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan,
agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya
menjadi seragam dan standar.
b. Letak Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Mataram secara geografis berada di tiga kepulauan, yaitu Bali,
Lombok dan Sumbawa, sehingga pengiriman administrasi
untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram
membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
a. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Anggaran
yang diberikan pusat tidak dapat mendukung setiap kegiatan,
sarana dan prasarana dari Institusi peradilan. Oleh karena itu
diharapkan rancangan anggaran yang diajukan dari Pengadilan
Tinggi Agama Mataram kepada pusat mampu memenuhi
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
13
kebutuhan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan
Tinggi Agama Mataram melalui anggaran diharapkan dapat
meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan
kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya
keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan.
6. Aspek Kepuasan Pengguna Pengadilan
a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat
menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan
suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat
agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan
dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan.
Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari
masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu
menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari
masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
b. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan
adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki
data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau
acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
c. Sarana dan prasarana masih kurang. Sarana dan prasarana yang
dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada saat ini dirasa
belum memadai, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap
sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan
karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama
Mataram belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada
dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
14
pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana
dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu
meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan
kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
d. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat
mengukur kepuasan masyarakat.
7. Keterjangkauan Pelayanan Pengadilan
a. Pengadilan Tinggi Agama Mataram belum menyediakan
informasi yang dibutuhkan oleh masyarkat dengan baik.
Pemanfaatan website sebagai alat untuk menyediakan
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat masih belum
optimal. Diharapkan pimpinan dan jajarannya memberikan
perhatian penuh agar benar-benar memanfaatkan website yang
telah dibangun sebagai suatu sarana yang dipandang strategis
untuk dapat memberikan akses informasi seluas-luasnya
kepada para pihak sehingga kepercayaan dari masyarakat
terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
b. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada
saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih
harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di
daerah-daerah. Oleh karena itu letak pengadilan seharusnya
dapat diatur agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat
pencari keadilan.
c. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang
tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara
yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak
memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal
mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
15
warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan
mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara
untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.
d. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal. Hal ini
disebabkan sistim peradilan atau sistim alur perkara yang ada
sekarang masih menuntut biaya tinggi.
8. Kepercayaan Masyarakat
a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan
pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini
perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang
tidak mengenal hukum. Andaipun ada masyarakat yang
mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka
terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu
beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum
memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum
yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi
ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada
masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan,
biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan
mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.
c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para
stakeholder masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar
terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan
berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab I Pendahuluan
16
peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari
intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga
peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan
kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen
dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Bab II VISI, MISI, DAN TUJUAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
17
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1 VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010 -
2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai
efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Mataram diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan
misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 - 2014.
Visi adalah suatu
gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
Visi Pengadilan Tinggi
Agama Mataram mengacu pada
Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan dalam sebuah event
Visi Pengadilan Tinggi Agama
Mataram :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang
Agung”
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
18
Rakernas Mahakamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10
September 2009.
Penjelasan
a. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam
lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya ;
b. Mataram, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan
Tinggi Agama;
c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,
kemuliaan, keluhuran;
Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim
dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran
sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus
perkara.
Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan
Tinggi Agama Mataram menurunkannya dalam 5 (lima) pilar misi – yang
diuraikan pada bagian berikutnya.
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.
Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
19
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang
efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.3.1 Tujuan Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama
Mataram adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi.
Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya
hukum banding,kasasi dan peninjauan kembali.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Indikator : (1) Persentase bantuan hukum golongan
miskin/minoritas/terpinggirkan yang dapat
dilayani ; (2) Persentase perkara prodeo yang
dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
dan tepat waktu; (3) Persentase pengunjung
website yang puas dengan informasi peradilan
yang tersedia.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
20
3. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama
Mataram dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1
dan 2 di atas.
Indikator : (1) Persentase putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi;
(2) Persentase pengunjung website yang puas
dengan informasi peradilan yang tersedia.
2.3.2 Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Sesuai dengan Hasil Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama
Mataram 2010-2014 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/
/OT.01.1/SK/II/2013, maka sasaran yang hendak dicapai
Pengadilan Tinggi Agama Mataram disesuaikan menjadi 7
(tujuh) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
21
2.3.3 Indikator Kinerja
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan
tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan
digambarkan sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran Ad.1 : Meningkatnya penyelesaian
perkara
1) Persentase mediasi yang diselesaikan
2) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
3) Persentase perkara yang diselesaikan
4) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan
5) Persentase penurunan sisa perkara
b. Indikator Sasaran Ad.2 : Peningkatan aksebilitas putusan
Hakim
1) Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali
2) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu rata-rata penyampaian minutasi perkara kepada
pengadilan dibawah 6 bulan terhitung mulai tanggal
perkara diputus
c. Indikator Sasaran Ad.3: Peningkatan efektivitas
pengelolaan penyelesaian perkara
1) Persentase berkas yang diajukan kasasi dan Peninjauan
Kembali yang disampaikan secara lengkap
2) Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
d. Indikator Sasaran Ad.4 : Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
1) - Persentase Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
22
2) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
zeeting plaatzs
3) Persentase masyakat pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4) amar putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.
e. Indikator Sasaran Ad.5 : Peningkatan kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
1) Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang
mempunyai kekuatan hukum
2) tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi
3) Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sistem
kamar
4) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu rata-rata penyampaian
5) Indikator Sasaran Ad.6 : Peningkatan kualitas
pengawasan
6) - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
7) - Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
8) Indikator Sasaran Ad.7 : Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia
9) - Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
10) - Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis
yudisial
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
23
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan 2. Peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 4. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
24
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang
tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan
perkara
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
25
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan
tingkat pertama.
Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab III Arah Kebijakan dan Strategi
25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam mendukung kebijakan
Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum
telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi
Agama Mataram menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan arah dan kebijakan serta
strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Bab III Arah Kebijakan dan Strategi
26
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik.
PENUTUP
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Penutup
iv
PENUTUP
Atas pertolongan Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Agama Mataram Tahun 2010 -2014 ini dapat disusun.
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010 -2014ini
berisikan Tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan
Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja
dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Voorpost atau kawal depan
Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula
memiliki tanggung jawab moral dan loyalitas terhadap segala apa yang tengah
dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi.
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram pada periode 2010 -2014dituangkan dalam dokumen ini dengan
mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk periode 2015-2019. Penjabaran
mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang
dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks
Kinerja (terlampir).
Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka
selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini diucapkan penghargaan yang setinggi-
tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama
Reviu Rencana Strategis PTA Mataram 2010-2014 Penutup
v
Mataram ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila
dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah
dari Allah SWT.
Mataram, Desember 2013
LAMPIRAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Jl. Majapahit No. 58 Mataram * email : [email protected] *
www.pta-mataram.go.id
Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
1. MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA
1 1). Persentase perkara yang
diselesaikan
83.00 % di tk.
Banding
84.00 % di tk.
Banding
85.00 % di tk.
Banding
85.00 % di tk.
Bandin
g
85.00 % di tk.
Banding
83.00 % di tk.
Pertama
84.00 % di tk.
Pertama
85.00 % di tk.
Pertama
85.00 % di tk.
Pertam
a
85.00 % di tk.
Pertama
2). 84.00 % di tk.
Banding
85.00 % di tk.
Banding
86.00 % di tk.
Banding
86.00 % di tk.
Bandin
g
86.00 % di tk.
Banding
84.00 % di tk.
Pertama
85.00 % di tk.
Pertama
86.00 % di tk.
Pertama
86.00 % di tk.
Pertam
a
86.00 % di tk.
Pertama
3). Persentase putusan pengadilan
Tk. I yang tidak naik banding
94.00 % 95.00 % 96.00 % 96.00 % 96.00 %
4). Persentase putusan pengadilan
Tk. Banding yang tidak naik
kasasi
44.00 % 45.00 % 46.00 % 46.00 % 46.00 %
5). Pelayanan perkara secara
Prodeo bagi masyarakat miskin a. Jumlah pengadilan Tk.I yang
melaksanakan pelayanan
17 satker 17 satker 17 satker 17 satker 17 satker
b. Jumlah Perkara yang
diselesaikan secara prodeo
1000 perkara 1147 perkara 1000 perkara 1000 perkara 1500 perkara
c. Persentase capaian
penyelesaian perkara prodeo
dengan alokasi anggaran
prodeo
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
6). Pelayanan perkara secara
Sidang Keliling untuk
menjangkau lapisan masyarakat
di daerah terpencil
a. Jumlah pengadilan Tk.I yang
melaksanakan pelayanan
kegiatan Sidang Keliling
17 satker 17 satker 17 satker 17 satker 17 satker
b. Jumlah kegiatan sidang keliling 10 keg. 10 keg. 10 keg. 10 keg. 10 keg.
c. Persentase capaian
pelaksanaan sidang keliling
dengan alokasi anggaran
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
2013 2014
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
No Sasaran Indikator SasaranTarget Jangka Menengah
Program Tujuan2010
Persentase putusan/penetapan
yang terbit terhadap perkara
banding yang masuk
Indikator tujuan2011 2012
Meningkatnya
kemampuan dan
kinerja pengadilan
agar lebih efektif dan
efisien
Terselenggaranya
manajemen penyelesaian
perkara yang cepat, tepat
waktu dan biaya ringan
serta akuntabel
Peningkatan
Manajemen Peradilan
Agama
Terwujudnya penyelesaian
perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan,
dan akuntabel
Rencana Strategis PTA Mataram Tahun 2010 - 2014 1
2013 2014No Sasaran Indikator Sasaran
Target Jangka MenengahProgram Tujuan
2010Indikator tujuan
2011 2012
7). Pelayanan Posbakum
a. Jumlah pengadilan Tk.I yang
melaksanakan pelayanan
Posbakum
17 satker 17 satker 17 satker 17 satker 17 satker
b. Jumlah layanan posbakum 600 perkara 680 perkara 600 perkara 600 perkara 800 perkara
c. Persentase capaian pelayanan
posbakum dengan alokasi
anggaran prodeo
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
8). Persentase mediasi yang
berhasil
5.00 % 4.5 % 5.00 % 5.00 % 5.00 %
2 Terselesaikannya
administrasi perkara yang
efektif, efisien, dan
9). Persentase berkas yang
diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
10). Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
11). Persentase penyampaian
salinan putusan kepada para
pihak
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
12). Automatisasi Pola Bindalmin
melalui SIADPTA/SIADPA-Plus
18 satker 18 satker 18 satker 18 satker 18 satker
3 Meningkatnya
kualitas sumber daya
manusia Pengadilan
Terwujudnya aparatur
peradilan yang profesional
dan berkinerja
13). Produktifitas Hakim dalam
penanganan perkara
14). Persentase pegawai yang telah
mengikuti bimtek teknis yudisial
25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 %
15). Persentase pegawai yang telah
mengikuti diklat non yudisial
% % % % %
16). Persentase SDM yang lulus
Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa
50.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
4 Terwujudnya
pengawasan yang
internal yang efektif
dan efisien
Terwujudnya pengawasan
internal yang efektif dan
efisien
17). Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti
% 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 %
18). Persentase temuan yg
ditindaklanjuti
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Meningkatnya aksesiblitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice )
19). Persentase putusan banding
yang diunggah (di-upload ) ke
website
18 satker 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
20). Tersedianya layanan informasi
dan pengaduan
18 satker 18 satker 18 satker 18 satker 18 satker
Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Meningkatnya
pelayanan hukum
yang prima kepada
pencari keadilan
Memberikan pelayanan
hukum yang prima dan
berkeadilan
Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Mencetak SDM yang
handal, profesional dan
berkinerja
Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Terciptanya sistem dan
mekanisme pengawasan
internal yang efektif dan
efisien
Rencana Strategis PTA Mataram Tahun 2010 - 2014 2
2013 2014No Sasaran Indikator Sasaran
Target Jangka MenengahProgram Tujuan
2010Indikator tujuan
2011 2012
4 Meningkatnya
akuntabilitas dan
transparansi
peradilan
Tersedianya sarana
prasarana
penyelenggaraan peradilan
21). Tersedianya gedung pengadilan
yang layak, refresentatif dan
memadai sesuai SK KMA No.
143 tahun 2007 tentang
Prototipe Gedung Pengadilan
13 satker 13 satker 13 satker 15 satker 18 satker
22). Tersedianya infrastruktur baik
perangkat lunak dan keras bagi
pengembangan teknologi
informasi
18 satker 18 satker 18 satker 18 satker 18 satker
23). Tersedianya sarana dan
prasarana fasilitas perkantoran
untuk kelancaran operasional
penyelenggaraan peradilan
18 satker 18 satker 18 satker 18 satker 18 satker
24). Persentase kegiatan pelaporan
biaya perkara baik di pengadilan
tingkat pertama maupun tingkat
banding
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
25). Tersedianya infrastruktur baik
perangkat lunak dan keras bagi
pengembangan teknologi
informasi
18 satker 18 satker 18 satker 18 satker 18 satker
26). Persentase kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dokumen
perencanaan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
27). Persentase dokumen
administrasi keuangan yang
diselesaikan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
28). Persentase barang milik negara
yang tercatat/terinventarisasi
sesuai kaidah pencatatan BMN
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
29). Persentase dokumen pelaporan
baik Laporan Tahunan maupun
LAKIP yang diselesaikan tepat
waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
30). Persentase pejabat yang
melaporkan LHKPN
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kelancaran,
kenyamanan,
penyelenggaraan
peradilan baik di tingkat
banding maupun tingkat
pertama
Meningkatnya kinerja
manajemen internal dalam
rangka pelaksanaan tugas
peradilan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur mahkamah
Agung
Penyelenggaraan
peradilan yang berbasis
Teknologi Informasi
Rencana Strategis PTA Mataram Tahun 2010 - 2014 3