(RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013
Transcript of (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARANOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2008-2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama pasal 19ayat (3) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana termaktub pada Pasal 150 Ayat (3), makaPemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusundan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima TahunanDaerah;
b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerahsebagaimana huruf a merupakan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2008-2013;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2008-2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lambaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata CaraPertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam PaserUtara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Nomor 6);
Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
danBUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAMPASER UTARA TAHUN 2008-2013.
- 3 -
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepatmelalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Tahun 2008-2013.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah, yangselanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 5 (lima ) tahun ke depanterhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan misi.
Pasal 2
RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunterhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi dan MisiKepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2008.
Pasal 4
(1) RPJMD disusun berdasarkan :a. Visi, Misi dan Program bupatib. Hasil Penyempurnaan dari Musrenbang
- 4 -
(2) RPJMD menjadi pedoman bagi:a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD)b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pasal 5
(1) RPJMD disusun dengan sistemmatika sebagai berikut:BAB I : PENDAHULUANBAB II : GAMBARAN UMUM DAERAHBAB IV : VISI DAN MISIBAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHBAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAHBAB VII : ARAH KEBIJAKAN UMUMBAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNANBAB IX : PENUTUP
(2) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimuat dalamLampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJMD Tahun 2008-2013yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
Pasal 7
Dalam rangka mencapai capaian sasaran, setiap tahun dilakukan evaluasi sebagai dasarpenyusunan perencanaan tahunan daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 28 Januari 2009
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
H. ANDI HARAHAP
Diundangkan di Penajampada tanggal 28 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
H. SUTIMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 SERI ENOMOR 1.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH
R P J M DKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2008 - 2013
PEMERINTAHKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH GAKIN
SAWIT RAKYAT
Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARANOMOR : 1 TAHUN 2009TANGGAL : 28 JANUARI 2009
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas
Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 – 2013 dapat selesai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2008 – 2013 disusun sesuai amanat Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan berdasarkan Petunjuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.
RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dan disempurnakan melalui
beberapa tahapan yang meliputi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan
semua komponen dalam masyarakat melalui wadah Forum dan Musyawarah Rencana
Pembangunan, di tingkat Kabupaten. Dengan demikian diharapkan dokumen RPJMD
akan dibahas kembali secara intensif bersama DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
Kami sadari bahwa penyusunan RPJMD ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan
penyusunan buku ini ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
terkait yang telah banyak membantu dalam penyusunan RPJMD ini.
Besar harapan kami bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara
ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui
koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan
pembangunan guna mencapai visi, misi pemerintah daerah dan pada akhirnya
mewujudkan kesejahteraan rakyat Penajam Paser Utara.
Penajam, 28 Januari 2009
Bupati Penajam Paser Utara,
Ttd
H. Andi Harahap, S.Sos.
DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan ............................................................................................................. 11.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 11.2. Maksud dan Tujuan RPJMD ....................................................................................... 41.3. Landasan Hukum ........................................................................................................ 51.4. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya ........................................ 61.5. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 7
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................................................... 92.1. Kondisi Fisik Dasar ..................................................................................................... 92.1.1. Wilayah .................................................................................................................... 92.1.2. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah ...................................................................... 102.1.3. Topografi dan Iklim ................................................................................................ 122.1.4. Karakteristik dan Potensi Fisik Wilayah................................................................. 132.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat ......................................................... 162.2.1. Kependudukan ........................................................................................................ 172.2.2. Indeks Pembangunan Manusia ............................................................................... 212.2.3. Kemiskinan ............................................................................................................. 232.2.4. Pendidikan............................................................................................................... 242.2.5. Kesehatan................................................................................................................ 282.2.6. Sarana dan Prasarana Daerah.................................................................................. 312.2.7. Ketenagakerjaan...................................................................................................... 342.2.8. Pertanian ................................................................................................................. 362.2.9. Pertambangan.......................................................................................................... 422.2.10.Industri ................................................................................................................... 442.2.11.Pariwisata............................................................................................................... 452.2.12.Jaringan Listrik ...................................................................................................... 46
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................. 473.1. Perekonomian Daerah................................................................................................ 473.2. Pengelolaan Belanja Daerah ...................................................................................... 573.3. Kerangka Pendanaan Daerah ..................................................................................... 593.4. Pendapatan Perkapita ................................................................................................. 60
Bab IV Analisis Isu-isu Strategis ..................................................................................... 624.1. Isu-isu Strategis Pembangunan .................................................................................. 624.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia.............................................................................. 624.1.2. Infrastruktur Administrasi Kelembagaan Pemerintahan, Hukum & Keamanan .... 634.1.3. Kondisi Infrastruktur Fisik yang Belum Memadai ................................................. 644.1.4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam............................................ 65
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 675.1. Visi Pembangunan Daerah......................................................................................... 675.2. Misi Pembangunan Daerah ........................................................................................ 675.3. Tujuan Strategis Pembangunan.................................................................................. 685.4. Agenda Utama ........................................................................................................... 705.5. Sasaran Pembangunan ............................................................................................... 71
Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................................... 736.1. Strategi Pembangunan ............................................................................................... 736.2. Arah Kebijakan .......................................................................................................... 75
VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemerintah ...................................... 787.1. Kebijakan Umum ....................................................................................................... 787.2. Program Pembangunan Daerah.................................................................................. 817.3. Kebijakan UmumKeuangan Daerah .......................................................................... 96
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yg disertai Kebutuhan Pendanaan ......... 1198.1. Indikasi Rencana Program Prioritas......................................................................... 1198.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah ................................... 125
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah ................................................................. 1319.1. Indikator Kinerja Proses Paruh Waktu .................................................................... 1329.2. Indikator Kinerja Hasil Penuh Waktu...................................................................... 1349.3. Indikator Pencapaian Misi ....................................................................................... 136
Bab X Penutup ............................................................................................................... 13910.1. Program Transisi .................................................................................................... 13910.2. Kaidah Pelaksanaan ............................................................................................... 139
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
82
1RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah kabupaten pemekaran di
Indonesia yang berdiri atas kemauan masyarakatnya untuk hidup lebih sejahtera dan
semangat demokrasi. Dalam rangka perjalanannya maka pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi misi Kepala Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan
RPJM Daerah. Agenda pertama pimpinan daerah terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara
adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang
substansinya merupakan penjabaran dari visi dan misi. RPJMD Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagai sebuah desain pembangunan jangka menengah (5 tahunan) setidaknya
mencakup 3 (tiga) unsur kerangka pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang utuh
dalam proses pelaksanaan pembangunan. Ketiga aspek tersebut adalah pertama, kerangka
permasalahan pembangunan. Kerangka ini mencerminkan suatu pemahaman yang
komprehensif tentang kondisi objektif dari berbagai aspek atau sektor pembangunan yang
menjadi landasan dalam menentukan kerangka pembangunan berikutnya yaitu kerangka
intervensi pembangunan. Kerangka intervensi adalah serangkaian upaya strategis dan
sistematis dalam rangka mengubah kondisi ke arah yang lebih baik. Sebuah kerangka
intervensi mencerminkan suatu rumusan mengenai tujuan, pendekatan dan metodologi
dalam mewujudkan tujuan utama (goals) pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Kerangka terakhir adalah kerangka implementasi pembangunan. Kerangka ini
mencerminkan berbagai instrumen pembangunan yang meliputi kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan serta instrumen untuk pemantauan pelaksanaannya dan evaluasi
hasil-hasil pembangunan.
2RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Gambar 1.
Unsur Kerangka Pembangunan
KERANGKA
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN
KERANGKA
INTERVENSI
PEMBANGUNAN
KERANGKA
IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN
Kondisi UmumDaerah
Isu Strategis
Visi Misi Strategi dan Prioritas
Pembangunan
KebijakanKeuangan
KebijakanPembangunan
ProgramPembangunan
Monitoring danEvaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJM Daerah memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Daerah dilengkapi dengan
matrik indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran
beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.
RPJM Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Dengan
demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran visi-misi, dan
program Kepala Daerah ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai
pedoman bagi semua Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) dalam menyusun rencana
3RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-
SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan akhir disusun
dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM
Daerah.
Persoalan yang sering muncul bagi pembangunan daerah adalah tidak terwujudnya
visi, misi daerah dalam kegiatan perangkat pemerintah daerah, kalaupun terwujud hanya
25-30%. Artinya sumberdaya pemerintah daerah banyak teralokasikan untuk kegiatan-
kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi daerah. UU 25 tahun 2004 dan UU 32
tahun 2004 telah menempatkan visi dan misi kepala daerah sebagai visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian apabila visi dan misi kepala
daerah tidak dikawal oleh suatu desain perencanaan pembangunan untuk masa 5 (lima)
tahun yang diterjemahkan dengan baik dalam program dan kegiatan yang terukur, dan
terintegrasi akan menjadikan visi dan misi kepala daerah hanya sekedar slogan belaka.
Melihat konfigurasi RPJM sebagai sumber ide didalam menetapkan agenda
pembangunan daerah maupun rencana kerja satuan perangkat daerah, maka RPJM
memiliki nilai strategis sebagai dasar, pedoman, dan acuan untuk tahap perencanaan
selanjutnya. Dengan demikian RPJM harus didesain agar memiliki tingkat kesesuaian
dengan RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara, RPJP Propinsi Kalimantan Timur, RPJP
Nasional dan mampu menterjemahkan dengan tepat visi dan misi kepala daerah. RPJM
Daerah yang terukur, terintegrasi dan mempunyai keterkaitan antar sektor sehingga
mampu memberikan sinergitas dalam pembangunan daerah. Penentuan rencana kerja
perangkat daerah adalah suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan yang dapat terwujud
dalam suatu format RPJM Daerah yang memiliki kerangka logis yang terukur dan
terkendali.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka sudah saatnya pendekatan-pendekatan
dalam penyusunan dokumen RPJM diperluas dengan pendekatan yang lebih mendorong
masyarakat dan swasta agar memiliki harapan dan pilihan untuk masa depan yang lebih
baik. Dengan kata lain, bahwa pendekatan yang dipilih dalam Penyusunan Dokumen
RPJM perlu diperkaya dengan upaya-upaya memperkokoh kapasitas pemerintah daerah,
keberdayaan kelembagaan di masyarakat dan kepedulian pihak swasta yang kokoh, agar
pada masa berikutnya upaya perencanaan pembangunan dapat dijalankan secara
4RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
berkelanjutan dan mandiri berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang
bersifat universal. Di samping itu perlu juga mendorong pemberdayaan yang hakiki dalam
penyusunan RPJM, baik bagi pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, agar mampu
mencapai keseimbangan daya lingkungan, daya sosial budaya dan daya ekonomi, serta
mendorong kemitraan sinergis antara pemerintah lokal, masyarakat dan pihak swasta.
Ketiga pilar pendekatan tersebut merupakan upaya untuk menggerakkan semua
sektor terkait untuk penyusunan dokumen RPJM secara integral dan menyeluruh dalam
satu kesatuan wilayah. Secara garis besar bentuk pelaksanaan penyusunan dokumen
RPJM tersebut adalah sebagai dasar untuk memberikan bantuan teknis konsultatif berupa
penyusunan dokumen RPJM pada Level Kebijakan dan Level Program. Hasil penelaahan
evaluatif atas level ini akan menjadi salah satu alat kontrol konsistensi proyek-proyek
yang hendak dievaluasi dengan tujuan strategis dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara. Sedangkan untuk alat kontrol lainnya dari kegiatan evaluasi ini adalah melakukan
cross check dengan para kelompok sasaran (target group). Ini akan menjadi resources
bagi perbaikan Renstrada agar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004. Dengan demikian
RPJM akan dapat memberikan bantuan teknis konsultatif berupa pendampingan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka membantu terwujudnya
kemitraan sinergis dengan masyarakat, swasta dan kelompok peduli setempat.
1.2.Maksud dan Tujuan RPJMD
Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser
Utara ini adalah untuk merumuskan program jangka menegah yang bersumber dari
aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara.
Secara umum, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Penajam Paser Utara
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
1.3.Landasan Hukum
Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4286);
b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4400);
c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437);
f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
g. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
h. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil;
i. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
j. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata-cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.4.Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara maupun RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara, serta
dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra
SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Diagram yang menggambarkan hubungan
RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 1 berikut.
Gambar 2.Hubungan RPJMD Penajam Paser Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pemerintah
Pusat
RincianAPBN
APBN
RKA–KL
RAPBN
Renja–KL
RKL
RenstraKL
RPJMNasional
RPJPNasional
diacupedoman
pedoman
pedomanpedoman
dijabarkan
pedoman
Pemerintah
Daerah
RincianAPBD
APBD
RKA–SKPD
RAPBD
Renja–SKPD
RKPDaerah
RenstraSKPD
RPJMDaerah
RPJPDaerah
diacupedoman
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
pedoman
diserasikan melalui Musrenbangdiperhatikan
UU SPPNUU KN
Sumber Data. RPJM Nasional
7RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Kabupaten
Penajam Paser Utara ke dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk setiap
tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
1.5.Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan RPJMD
1.3. Landasan Hukum
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Fisik Dasar
2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Perekonomian Daerah
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.3. Kerangka Pendanaan Daerah
3.4. Pendapatan Perkapita
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu–isu Strategis Pembangunan
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, AGENDA UTAMA DAN SASARAN
5.1. Visi Pembangunan Daerah
5.2. Misi Pembangunan Daerah
8RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5.3. Tujuan Strategis Pembangunan
5.4. Agenda Utama
5.5. Sasaran Pembangunan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi Pembangunan
6.2. Arah Kebijakan
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH
7.1. Kebijakan Umum
7.2. Program Pembangunan Daerah
7.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
8.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
9.1. Indikator Evaluasi Kinerja Proses Paruh Waktu
9.2. Indikator Evaluasi Kinerja Hasil Penuh Waktu
9.3. Indikator Pencapaian Misi
BAB X PENUTUP
10.1. Program Transisi
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Fisik Dasar
2.1.1. Wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah
Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi
Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24
kelurahan dan 23 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006
No Kecamatan Kelurahan DesaLuas Wilayah
(Km2)
1 Babulu 0 10 39.945
2 Waru 1 2 53.388
3 Penajam 19 2 120.737
4 Sepaku 4 9 117.236
Jumlah 24 23 333.306Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara
Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o54’78” –
01o30’00” Lintang Selatan dan 116o7’40.54” Bujur Timur. Mencakup 4 (empat)
Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan
Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi
Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.
Sebelah Utara: Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Timur: Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota
Balikpapan dan Selat Makasar.
Sebelah Selatan: Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makasar .
Sebelah Barat: Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan
Longkali Kabupaten Paser.
10RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Gambar 2Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
Sumber Data. BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara
2.1.2. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah
Dilihat dari tata guna tanah menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan untuk
kegiatan pertanian mencakup areal seluas 166.390 Ha dari total luas wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara. Areal pertanian meliputi: lahan sawah seluas 30.563
Ha (9,17%), lahan kering 48.249 Ha (14,48%), hutan 51.840 Ha (15,55%), sedangkan
untuk perkebunan 15.520 Ha (4,66%) dan rawa/tambak/kolam seluas 20.218 Ha
(6,07%). Selebihnya seluas 166.916 Ha (50,08%) terdiri dari pekarangan dan
bangunan 39.763 Ha (11,93%), lahan tidur 22.242 Ha (6,67%) dan lain-lain seluas
104.911 Ha (31,00%). (Lihat Tabel 2.2)
Sebagian besar dari areal lahan sawah terdapat di Kecamatan Babulu dan
Penajam yang merupakan wilayah utama penghasil beras di Kabupaten Penajam Paser
Utara. Dari total luas areal lahan sawah seluas 30.563 Ha di wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara, 14.030 Ha (45,91%) dari total luas lahan sawah merupakan
lahan sawah yang belum diusahakan secara produktif, dan seluas 3.182 Ha (10,41%)
11RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dapat ditanami padi dua kali dalam setahun, sedangkan sisanya seluas 13.351 Ha
(43,68%) hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun. Salah satu faktor penyebab
utamanya adalah kondisi sistem irigasi yang belum memadai, yang diindikasikan
dengan kenyataan bahwa seluas 17.758 Ha (58,10%) areal persawahan di Kabupaten
Penajam Paser Utara merupakan sawah tadah hujan.
Tabel 2.2Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya
di Kabupaten Penajam Paser Utara
Jenis Penggunaan
Tanah
Luas (Ha)Total
Luas (Ha)%Kec.
Babulu
Kec.
Waru
Kec.
Penajam
Kec.
Sepaku
1. Sawah 9.258 2.500 17.975 830 30.563 9,17
2. Pekarangan & Bangunan 2.345 532 35.150 1.736 39.763 11,93
3. Lahan Kering (Tegal,
Ladang, Padang rumput)1.857 1.768 17.250 27.374 48.249 14,48
4. Hutan (Hutan Rakyat dan
Hutan Negara)9.040 505 21.250 21.045 51.840 15,55
5. Perkebunan 1.595 1.625 10.000 2.300 15.520 4,66
6. Rawa, Tambak, Kolam 1.595 360 14.112 4.151 20.218 6,07
7. Lahan Tidur 1.362 280 3.000 17.600 22.242 6,67
8. Lain-lain *) 12.893 47.818 2.000 42.200 104.911 31,48
Total 39.945 55.388 120.737 117.236 333.306 100,00
% 11,98 16,62 36,22 35,17 100,00
Sumber data: a) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 (dianalisis lebih lanjut).b) Kecamatan Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku Dalam Angka Tahun 2001.*) Terdiri atas: wilayah lautan, jalan dan lain-lain.
Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 333.06 Ha yang
terdiri dari 3.060,82 Km2 wilayah berupa daratan, dan 272,24 Km2 berupa lautan.
Secara umum, sebagian besar belum terolah dan dibudidayakan pemanfaatannya. Dari
data penggunaan lahan tahun 2005 pada Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa 60% dari luas
areal yang ada masih berbentuk hutan lebat.
12RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.3Penggunaan Lahan
Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2007
Jenis Penggunaan
Tanah
Luas (Ha)
2005 2006 2007
1. Pemukiman 2.808 2.808 3.547
2. Sawah 4.715 4.715 8.038
3. Pertanian Tanah Kering 10.740 10.740 9.657
4. Perkebunan 12.217 12.217 29.130
5. Kolam/Tambak 709 709 2.197
6. Industri 290 290 90
7. Pertambangan 48 48 242
8. Hutan Lebat 188.175 188.175 1.106
9. Hutan Belukar 50.075 50.075 163.131
10. Hutan Sejenis 15.253 15.253 27.960
11. Hutan Rawa 2.400 2.400 2.744
12. Semak Belukar 18.320 18.320 63.428
13. Lain-lain 7.810 7.810 2.290
Jumlah/Total 313.560 313.560 313.560
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008
2.1.3. Topografi dan Iklim
Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari wilayah daratan dan
perairan laut. Wilayah perairan laut terbesar di tiga kecamatan yaitu kecamatan
Babulu, Waru dan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung
dengan Selat Makassar. Tinjauan dari aspek hidrologi terhadap Kabupaten Penajam
Paser Utara menunjukkan bahwa keberadaan sistem drainase yang belum memadai
menyebabkan banyaknya daerah genangan berupa rawa-rawa. Sementara itu, di
beberapa wilayah pesisir terjadi kecenderungan meningkatnya abrasi pantai oleh air
laut. Karena itu untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka
pengelolaan hutan bakau (mangrove) perlu mendapat perhatian yang serius dari
pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Bedasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui
bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebanyak 10
hari perbulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 230 mm per bulan. Sedangkan
curah hujan di atas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan
Februari. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada
bulan Maret sampai bulan juni, dan pada bulan juli sampai bulan Oktober.
13RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kondisi iklim di wilayah Propinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa
karakteristik iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah
iklim tropika humida. Temperatur udara rata-rata sebesar 260C dengan perbedaan
temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-70C. Temperatur minimum
terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus, Berdasarkan pembagian iklim di
wilayah Kalimantan Timur, iklim Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zone 1
dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1800 sampai 2000 mm/tahun dengan
rata-rata tahunan 1963 mm/tahun. Berdasarkan kriteria Oldeman Kabupaten ini
termasuk dalam zone iklim E1 dan E2 seperti dalam tabel berikut :
Tabel 2.4Banyaknya Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan
per BulanBulan Babulu Waru Penajam Sepaku
Januari 21.0 9.0 _ 19.0
Februari 23.0 8.0 _ 15.0
Maret 23.0 3.0 _ 8.0
April 21.0 9.0 _ 19.0
Mei 12.0 4.0 _ 16.0
Juni 25.0 16.0 _ 13.0
Juli 13.0 10.0 _ 18.0
Agustus 10.0 7.0 _ 6.0
September 8.0 4.0 _ 4.0
Oktober 6.0 7.0 _ 10.0
Nopember 13.0 5.0 _ 16.0
Desember 14.0 6.0 _ 12.0
Total 189.0 88.0 _ 156.0
Sumber Data. BPS Kab. Penajam Paser Utara 2008
2.1.4. Karakteristik dan Potensi Fisik Wilayah
Berdasarkan pertimbangan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP), yaitu:
Wilayah Pembangunan (WP) pedalaman
Wilayah Pembangunan (WP) utara
Wilayah Pembangunan (WP) selatan
14RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
WP pedalaman dicirikan oleh morfologi bergelombang sampai berbukit, tidak
atau kurang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis ekonominya sub sektor
kehutanan dan perkebunan yang ditenggarai oleh perkembangan kawasan khusus
kehutanan dan perkebunan. Dalam WP Pedalaman terbagi dalam 2 (dua) kawasan,
yaitu kawasan pedalaman dan kawasan pengembangan khusus, fungsi Kawasan
Pedalaman adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri
agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan,
peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan
kawasan pedalaman meliputi Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi
Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Tengin Baru, Kelurahan
Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi II, Desa Wonosari,
Kelurahan Mentawir dan Desa Karang Jinawi.
Fungsi dari Kawasan Pengembangan Khusus adalah sebagai pusat industri
agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan,
kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan kawasan
pengembangan khusus meliputi Desa Labangka, Desa Babulu Darat, Desa Api-api,
Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sepan, Kelurahan
Sotek, dan Desa Bukit Subur.
Sedangkan WP Utara dan WP Selatan dicirikan oleh morfologi pedataran
sampai bergelombang, banyak dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis
ekonominya sektor perkotaan, pertanian tanaman pangan dan perikanan. WP Utara
mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan skala regional dan skala lokal,
kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri,
pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan
WP Utara meliputi Kelurahan Penajam, Kelurahan Gunung Seteling, Kelurahan
Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan
Buluminung, Kelurahan Sepan, Kelurahan Pantailango, Kelurahan Gresik, Kelurahan
Riko, Kelurahan Jenebora, Desa Bukit subur, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan
Sesumpu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang,
Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pejala, Kelurahan Waru, Desa Sesulu dan
Desa Api-api.
15RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Fungsi WP Selatan adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan
ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan,
perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi.
Jangkauan WP Selatan meliputi Desa Babulu Darat, Desa Labangka, Desa Gunung
Makmur, Desa Sriraharja, Desa Rawamulya, Desa Gunung Intan, Desa Sumber Sari,
Desa Babulu Laut dan Desa Sebakung Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.4.
Melihat perkembangan Wilayah Kecamatan yang terjadi saat ini, maka ada
potensi atau indikasi pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa kecamatan
baru, antara lain:
Pembentukan Kecamatan Petung sebagai pemekaran dari kecamatan penajam
Pembentukan Kecamatan Maridan sebagai pemekaran dari Kecamatan Sepaku
Tabel 2.5Rencana Penetapan Wilayah Pembangunan (WP)
Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2012
No. WPPusat
Pertumbuhan
TotalPenduduk
Tahun 2012Fungsi Wilayah
1. WP Pendalaman:Kelurahan MaridanKelurahan PamaluanDesa Bumi HarapanDesa Bukit RayaDesa SukarajaKelurahan Tengin BaruKelurahan SepakuDesa ArgomulyoDesa SukomulyoDesa Babulu DaratDesa LabangkaDesa Gunung MakmurDesa SriraharjaDesa Rawa MulyaDesa Gunung IntanDesa Sumber SariDesa Babulu LautDesa Sebakung JayaDesa Semoi IIDesa WonosariKelurahan MentawirDesa Karang Jinawi
PerkotaanMaridan
34.440 Fungsi sebagai Pusatpemerintahan skalalokal, kegiatanekonomi,industri agroforesty, pertambangan,pertanian tanamanpangan lahan kering,perkebunan,kehutanan,pemukiman, danfasilitas sosialekonomi.
16RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
No. WPPusat
Pertumbuhan
TotalPenduduk
Tahun 2012Fungsi Wilayah
Kawasan PengembanganKhusus:Desa LabangkaDesa Babulu DaratDesa Api–apiDesa SesuluKelurahan WaruKelurahan NenangKeluarahan SepanKelurahan SotekKelurahan Subur
2.346 Fungsi sebagai pusatindustri agro foresty,pertambangan,pertanian tanamanpangan lahan kering,perkebunan,kehutanan,dan fasilitassosial ekonomi.
2. WP Utara:Kelurahan PenajamKelurahan Gunung SetelingKelurahan PetungKelurahan Nipah-NipahDesa GirimuktiKelurahan Lawe-laweKelurahan BuluminungKelurahan Pantai langoKelurahan GersikKelurahan RikoKelurahan JeneboraDesa Bukit SuburKelurahan Sungai ParitKelurahan SesumpuKelurahan Kampung BaruKelurahan SaloloangKelurahan Tanjung TengahKelurahan PejalaKelurahan WaruDesa SesuluDesa Api-api
PerkotaanPenajamPetung
77.282 Fungsi pusatpemerintahan skalaregional dan skalalokal, Pertambangan,zona industri,pariwisata, pertaniantanaman pangan lahanbasah, perkebunan,perikanan, peternakankehutanan, pemukimandan fasilitas sosialekonomi
3. WP Selatan:Desa Rintik
PerkotaanBabulu
28.326 Fungsi sebagai pusatpmerintahan skalalokal, kegiatanekonomi, pertaniantanaman pangan lahanbasah, pertambangan,perkebunan, perikanan,peternakan, kehutanan,pemukiman, danfasilitas sosial ekonomi
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2003-2012
2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat
menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak
17RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai
dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
keterbelakangan atau keterasingan, kekumuhan, korban tindak kekerasan, kerentanan
sosial dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung atau menguntungkan seperti kejadian bencana alam.
2.2.1. Kependudukan
Selama periode tahun 2002-2007, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
meningkat dari 111.420 jiwa pada akhir tahun 2002 menjadi 140.288 jiwa pada akhir
tahun 2007. Proporsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada
Piramida berikut:
Grafik 2.1.Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara 2008
Data mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2007
menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-60 tahun sebanyak
91.127 jiwa dan jumlah penduduk usia belum produktif 0-14 tahun sebanyak .42.609
jiwa dan usia tidak produktif di atas 60 tahun sebanyak 6.552 jiwa. Berdasarkan data
tersebut maka dapat ditentukan rasio beban tanggungan (Dependensi Ratio/DR) yaitu
jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali
100%, sehingga diketahui angka dependensi ratio Kabupaten Penajam Paser Utara
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
LAKI - LAKI8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
PEREMPUAN
60 +55 – 5950 – 5445 – 4940 – 4435 – 3930 – 3425 – 2920 – 2415 – 1910 – 145 – 9
18RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
sebesar 53,94%, yang artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif menanggung
53 orang kelompok usia non produktif.
Tabel 2.6Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2007
Usia(tahun)
Laki-laki(jiwa)
Perempuan(jiwa)
Jumlah Penduduk(jiwa)
0 – 4 6.957 6.628 13.5855 – 9 7.862 7.369 15.231
10 – 14 7.169 6.624 13.79315 – 19 6.614 6.233 12.84720 – 24 7.126 6.739 13.86525 – 29 7.787 6.929 14.71630 – 34 6.345 5.827 12.17235 – 39 5.932 5.552 11.48440 – 44 5.007 4.418 9.42545 – 49 4.039 3.394 7.43350 – 54 2.990 2.362 5.35255 – 59 2.174 1.659 3.833
60 + 3.517 3.035 6.552Jumlah 73.519 66.769 140.288
Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008
Sedangkan angka-angka statistik secara terperinci tentang pendudukKabupatenPenajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.7Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2002-2007
No TahunLaki-laki Perempuan
JumlahJiwa % Jiwa %
1 2 3 4 5 6 7
1 2002 58.563 52.56 52.857 47.44 111.420
2 2003 61.384 51.82 57.082 48.18 118.466
3 2004 62.373 51.87 57.867 48.13 120.240
4 2005 64.559 52.71 59.650 47,29 124.209
5 2006 67.696 52.13 62.158 47,86 129.854
6 2007 73.519 52.41 66.769 47,59 140.288Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008
Penduduk pada akhir tahun 2007 sebesar 140.288 jiwa terdiri dari 73.519
penduduk laki-laki dan 66.769 penduduk perempuan dengan persentase pertumbuhan
10,05%. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2007 di Kabupaten Penajam Paser
Utara tercatat lebih besar dari angka 100 yaitu 110,11 yang artinya penduduk
perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki.
19RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.8Struktur Penduduk Kabupaten PPU
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang DitamatkanTahun 2007
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk
1. Tidak/ Belum Sekolah 29.067 jiwa
3. Tidak Tamat SD/ Sederajat 26.861 jiwa
4. Tamat SD/ Sederajad 37.833 jiwa
5. SMP/ Sederajad 20.566 jiwa
6. SMA/ Sederajad 21.378 jiwa
6. Diploma I/ II 1.069 jiwa
7. Akademi/ Diploma III/ S. Muda 1.585 jiwa
8. Diploma IV/ Strata I 1.789 jiwa
9. Strata II 121 jiwa
10. Strata III 19 jiwa
Jumlah 140.288 jiwa
Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008
Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur
dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan
beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Secara
umum hal ini berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai
sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.
Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mengalami peningkatan
sebesar 3.025 persen per tahun, dari 111.420 jiwa pada tahun 2002 menjadi 127.477
jiwa pada tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenis kelamin maka terdapat
keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.
Sejalan dengan derap langkah pembangunan sebuah daerah pemekaran maka
diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara akan lebih
meningkat lebih cepat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang
menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten
Penajam Paser Utara menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini.
20RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.9Jumlah, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Penajam Paser Utara 2007
TahunJumlah Penduduk
TotalSex
RatioPertumbuhan
%Laki-laki Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2002 58.563 52.857 111.420 110,80 1,002003 61.384 57.082 118.460 107,54 6,32004 62.373 57.867 120.240 107,78 1,52005 64.559 59.650 124.209 108,23 3,32006 66.258 61.219 127.477 108,23 2,632007 67.426 63.242 130.668 106.62 2,42
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008
Selanjutnya dilihat dari persebaran penduduk perkecamatan maka terdapat
jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Penajam yang pada tahun 2007 mencapai
57,745 jiwa atau hampir separoh dari jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser
Utara. Sedangkan wilayah dengan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Babulu
dengan kepadatan per Ha mencapai 80,08 jiwa.
Tabel 2.10Kepadatan Penduduk Penajam Paser Utara
per Kecamatan Tahun 2007
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008
Dilihat dari aspek distribusi penduduk, sebaran penduduk di Kabupaten
Penajam Paser Utara di Kecamatan Penajam sebanyak 64.148 jiwa, di Kecamatan
Sepaku 31.491 di Kecamatan Babulu 29.691 jiwa, dan di Kecamatan Waru sebanyak
14.958 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang paling
tinggi terdapat di Kecamatan Babulu sebesar 74,3 jiwa/km2, dan terendah terdapat di
Kecamatan Sepaku dengan kepadatan penduduknya 26,9 jiwa/km2.
Gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur akan
mengindikasikan produktivitas yang dihasilkan oleh suatu daerah. Produktivitas
daerah yang tinggi akan ditandai dengan keberadaan penduduk usia produktif yang
cukup tinggi seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
No. Kecamatan Luas areal(Ha)
JumlahPenduduk
Kepadatan/Ha
1 Babulu 399,45 31.989 80.08
2 Waru 533,88 12,815 23.14
3 Penajam 1207,37 57,745 47,83
4 Sepaku 1.172,36 28,119 23,98
Jumlah rata-rata 3.333,06 130,668 39,20
21RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai dengan akhir bulan
Desember 2007 sebesar 8.643 jiwa yang terdiri dari 4.960 laki-laki dan 3.683 wanita.
Tabel 2.11Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur
yang Belum Ditempatkan pada Akhir Tahun 2007
No Kelompok Umur Laki-Laki Wanita Jumlah1 15 – 19 414 454 868
2 20 -29 3.483 2.830 6.313
3 30 – 44 1.210 12 1.222
4 45 – 54 31 14 45
3 55 + 1 - 1
Jumlah 5.139 3.310 8.449
Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU. 2008
2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia
Manusia adalah subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan.
Kapabilitasnya akan sangat menentukan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator
yang paling sering digunakan untuk menilai keragaan pembangunan manusia di
sebuah daerah/negara.
Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam
Paser Utara adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.12 di bawah ini. Dari tabel
tersebut terlihat bahwa semenjak kabupaten ini dibentuk terdapat kenaikan indeks
pembangunan manusia yang cukup signifikan. Di tahun 2004, angka IPM masih
sebesar 70,9 kemudian meningkat menjadi 71,5 pada tahun 2005.
Tabel 2.12Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004-2005
Uraian 2004 2005Angka Harapan Hidup (tahun) 70.5 70.9Angka Melek Huruf(Persen)
93.3 93.8
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7.2 7.4Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (000 Rp) 613.900 615.100IPM 70.9 71.5PeringKat Nasional 110 116Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2006
22RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004-2005
keempat indikator indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup
berarti. Angka harapan hidup yang pada tahun 2004 mencapai rata-rata 70.5 tahun
meningkat menjadi selama 70.9 tahun pada tahun 2005, angka melek huruf yang pada
tahun 2004 mencapai angka 93.3 persen meningkat menjadi 93,8 persen pada tahun
2005, kemudian rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2004 mencapai angka rata-
rata 7,2 tahun meningkat menjadi rata-rata 7,4 tahun pada tahun 2005. Sedangkan
rata-rata pengeluaran riil perkapita pada tahun 2004 mencapai angka Rp.613.900
meningkat menjadi sebesar Rp.615.100 pada tahun 2005.
Tabel 2.13Perbandingan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2005
No Kabupaten
AngkaHarapan
Hidup(tahun)
AngkaMelekHuruf
(Persen)
Rata-rataLama
Sekolah(tahun)
Rata-rataPengeluaran
riil per kapitadisesuaikan
(000 Rp)
IPMPeringkatNasional
1 Kota Balikpapan 71.1 97.9 10.0 637.0 76.1 142 Kota Samarinda 70.0 96.6 9.7 638.6 75.1 263 Kota Bontang 71.7 98.1 9.9 617.1 74.9 284 Kota Tarakan 70.9 97.5 9.1 619.3 73.9 495 Bulongan 72.2 93.6 7.3 617.8 72.3 856 Nunukan 70.5 93.3 7.4 623.0 71.7 1007 Pasir 71.7 92.5 7.3 616.6 71.7 1028 Penajam Paser
Utara 70.9 93.8 7.4 615.1 71.5 1169 Kutai
Kertanegara 67.5 96.4 8.3 620.8 71.3 12810 Berau 68.9 93.7 7.6 617.4 70.7 14411 Malinau 67.8 90.1 6.7 639.4 70.3 15812 Kutai Timur 67.8 93.2 7.3 612.1 69.3 19613 Kutai Barat 69.4 88.3 6.8 618.5 69.2 202
KalimantanTimur 70.3 95.3 8.7 621.4 72.9 6
Nasional 68.1 90.9 7.3 619.9 69.6Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. 2006
23RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Grafik 2.5Perbandingan IPM Penajam Paser Utara Dengan Kaltim dan Nasional
70.86 93.87.4
615.12
71.4670.3 95.3
8.69
621.43
72.9468.1
90.9
7.3
619.9
69.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Nasional 68.1 90.9 7.3 619.9 69.6
Kaltim 70.3 95.3 8.69 621.43 72.94
PenajamPaser Utara 70.86 93.8 7.4 615.12 71.46
AHH AMH ALS Kons IPM
Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2006
KeteranganAHH : Angka Harapan HidupAMH : Angka Melek HurufALS : Angka Lama SekolahKons : Pengeluaran Konsumsi Perkapita
Selanjutnya dalam perspektif perbandingan indeks pembangunan manusia
yang dicapai oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berada diatas capaian IPM
nasional namun masih berada di bawah capaian IPM Propinsi Kalimantan Timur.
Tabel 2.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 IPM Kabupaten Penajam Paser
Utara mencapai angka 71,5 dibawah capaian Propinsi Kalimantan Timur yang
mencapai angka indeks 72,9. Selanjutnya dari sisi peringkat, Kabupaten Penajam
Paser Utara berada pada urutan 8 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Propinsi
Kalimantan Timur serta urutan 116 dari 450 kabupaten/kota di Indonesia.
2.2.3. Kemiskinan
Secara Absolut tingkat kemiskinan yang terdapat di Penajam Paser Utara
masih cukup signifikan, data terakhir tahun 2006 menunjukkan bahwa sebanyak
19.000 orang atau sebesar 16.09 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan.
Namun demikian jika dilihat dari pola perkembangan data dari tahun 2005-2006
maka terdapat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005,
dengan garis kemiskinan sebesar Rp.134.256 perkapita perbulan maka didapatkan
sebanyak 20.200 orang penduduk miskin atau sebesar 17.26 persen dari jumlah
penduduk. Sedangkan pada tahun 2006 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.171.476
24RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
perkapita perbulan ditemukan sebesar 19.000 orang atau sebesar 16.09 persen
penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.14Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2006
Uraian 2005 2006
Jumlah Penduduk Miskin 20.200 19.000Prosentase Penduduk Miskin 17,26 % 16,09 %Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,85 3,73Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,88 1,14
Garis Kemiskinan 134.256 171.476Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
Selanjutnya pada tabel di atas jika dilihat indeks kedalaman (P1) dan
keparahan kemiskinan (P2) terlihat adanya gejala kemerosotan. Pada tahun 2005
indeks kedalaman kemiskinan mencapai angka 2,85 yang kemudian meningkat
menjadi 3,73 pada tahun 2006. Hal ini juga berlaku pada indeks keparahan
kemiskinan, pada tahun 2005 indeks ini menunjukkan angka 0,88 yang kemudian
meningkat menjadi sebesar 1,14 pada tahun 2006.
Tabel 2.15Jumlah Kepala Keluarga Miskin
Penerima BLT Kabupaten PPU Tahun 2006
No Kecamatan Tahap I Tahap II Jumlah
1 Babulu 3.615 1.308 4.923
2 Waru 772 414 1.186
3 Penajam 3.306 1.851 5.157
4 Sepaku 3.024 676 3.700
Jumlah 10.717 4.249 14.966Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2006
Penelusuran data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2006 juga
menjelaskan angka kemiskinan yang tidak jauh berbeda. Tabel 2.15 menunjukkan
bahwa jumlah penerima BLT pada tahun 2006 mencapai angka 14.996 orang yang
tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.2.4. Pendidikan
Secara umum, keberadaan sarana dan prasana pendidikan SD, SMP dan SMA
terbilang sudah cukup memadai dipandang dari jumlah penduduk usia sekolah di
Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian seiring dengan derap langkah
25RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
pembangunan daerah maka penguatan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan
niscaya untuk diberlakukan.
Sampai dengan akhir bulan April 2008, jumlah TK di Kabupaten Penajam
Paser Utara sebanyak 57 buah dengan jumlah murid 2.319 siswa dan jumlah guru 190
orang. Selain itu tercatat jumlah SD/MI sebanyak 107 buah, SMP/MTs sebanyak 34
buah, SMA sebanyak 15 buah dan SMK sebanyak 4 buah. Hal ini dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel: 2.16
Data Perkembangan Pendidikan Kabupaten PPU (April, 2008)
Banyaknya Sekolah (Unit) Negeri Swasta Jumlah
▪ TK 2 55 57
▪ SD/MI 96 5 101
▪ SMP/MTs 20 14 34
▪ SMA 8 7 15
▪ SMK 3 1 4
Banyaknya Tenaga Pendidik (Orang) PNS Non PNS Jumlah
▪ TK 8 182 190
▪ SD/MI 882 261 1.143
▪ SMP/MTs 279 205 484
▪ SMA 159 120 279
▪ SMK 91 52 67
Banyaknya Murd (Siswa) Negeri Swasta Jumlah
▪ TK - 2.319 2.319
▪ SD/MI 18.653 367 19.020
▪ SMP/MTs 4.446 1.511 5.957
▪ SMA 2.166 897 3.063
▪ SMK 211 352 563
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. PPU. 2008
Selama periode 2002-2008, jumlah sekolah TK sebanyak 57 unit, SD/MI 101
unit, SMP/MTs sejumlah 34 unit dan SMA/MA sebanyak 24 unit. Dilihat pada Tabel
2.17 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru persekolah serta
rasio guru murid SD di masing-masing kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Selanjutnya jumlah murid mengalami peningkatan yaitu dari sejumlah 17.787 siswa
pada tahun 2002 meningkat menjadi sejumlah 18.257 siswa pada tahun 2006. Rata-
rata jumlah siswa persekolah pada tahun 2002 mencapai 180 siswa turun menjadi
rata-rata sebanyak 178 siswa pada tahun 2006. Sedangkan rasio guru/murid yang pada
tahun 2002 mencapai 1:21 mengamalami perbaikan menjadi 1:16 pada tahun 2006.
26RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.17Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
No KecamatanJumlahSekolah
JumlahMurid
JumlahGuru
Rata-rataPersekolah
RasioGuru dan
murid
Murid Guru
1 Babulu 28 3.670 163 131 6 22
2 Waru 12 2.095 122 175 10 17
3 Penajam 40 8.129 455 203 11 18
4 Sepaku 25 3.925 256 157 10 16
Jumlah 2007 95 17.819 686 166 9 18
2006 99 18.257 1.077 178 11 16
2005 99 17.999 937 182 9 19
2004 99 17.707 877 179 9 20
2003 99 17.647 867 178 9 20Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2008
Dalam tabel di atas, jika ditelusuri dari data per kecamatan tahun 2006 dapat
kita temukan bahwa dari 99 unit sekolah dasar yang ada di Penajam Paser Utara
sebanyak 38 unit diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa
sebanyak 8.315 siswa dan 455 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:18.
Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 25 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak
4.049 siswa dan 256 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:16. Di Kecamatan
Babulu terdapat 24 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak 3.878 siswa dan 244 orang
guru, rasio guru per-murid mencapai 1:16. sedangkan di Kecamatan Waru terdapat
sejumlah 12 unit SD dengan jumlah murid sebanyak 2.015 dan guru sebanyak 122,
rasio guru per-murid mencapai 1:17.
Tabel 2.18 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru per
sekolah serta rasio guru murid SMP/MTs di masing-masing kecamatan. Selama
periode 2002-2005, jumlah sekolah meningkat dari 17 unit sekolah pada tahun 2002
menjadi 38 unit pada tahun 2006. Selanjutnya jumlah murid juga mengalami
perubahan dari sejumlah 4.598 siswa pada tahun 2002 turun menjadi sejumlah 4.313
siswa pada tahun 2006. Rata-rata jumlah siswa per sekolah pada tahun 2002 mencapai
270 siswa turun menjadi 116 siswa pada tahun 2006. Sedangkan rasio guru/murid
yang pada tahun 2002 mencapai 1:19 mengalami penurunan menjadi 1:12 pada tahun
2006.
27RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.18Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/MTs
No KecamatanJml
SekolahJml
MuridJml
Guru
Rata-rataPersekolah
RasioGurudan
muridMurid Guru1 Babulu 11 973 74 88 7 132 Waru 4 588 42 147 10 153 Penajam 15 1977 157 132 10 134 Sepaku 8 775 65 97 8 8
Jumlah 2006 38 4313 338 116 6 122005 38 4749 325 264 18 15
Jumlah 2004 18 4868 276 270 15 18Jumlah 2003 17 4697 275 276 16 17Jumlah 2002 17 4598 248 270 15 19
Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007
Pada tabel di atas, penelusuran data per kecamatan tahun 2006 dapat kita
temukan bahwa dari 38 unit sekolah SMP/MTs yang ada di Penajam Paser Utara
sebanyak 15 diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa
sebanyak 1.977 siswa dan 157 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:13.
Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 8 unit SMP/MTs dengan jumlah siswa
sebanyak 775 siswa dan 65 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:8. Di
Kecamatan Babulu terdapat 11 unit dengan jumlah siswa sebanyak 973 siswa, 74
orang guru, dan rasio guru per murid mencapai 1:13.
Tabel 2.19 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru per-
sekolah serta rasio guru murid SMA/SMK/MA masing-masing kecamatan di
Kabupaten Penajam Paser Utara. Selama periode 2002-2006, jumlah sekolah
meningkat dari 9 unit sekolah pada tahun 2002 menjadi 11 sekolah pada tahun 2005.
Selanjutnya jumlah murid juga meningkat dari sejumlah 2.085 siswa pada tahun 2002
meningkat menjadi sejumlah 2.162 siswa pada tahun 2005. Rata-rata jumlah siswa per
sekolah pada tahun 2002 mencapai 232 siswa menjadi 197 siswa pada tahun 2005.
Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2002 mencapai 1:14 mengalami
penurunan menjadi 1:9 pada tahun 2005.
28RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.19Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA
No Kecamatan
Jml Sekolah Jml Murid Jml Guru
Rata-rataPersekolah
RasioGurudan
muridMurid Guru
1 Babulu 6 797 69 133 12 11
2 Waru 1 450 11 450 11 41
3 Penajam 14 1958 134 140 10 14
4 Sepaku 3 704 43 235 14 17
Jumlah 2006 25 3909 257 240 12 21
2005 11 2162 242 197 22 9
Jumlah 2004 12 2607 195 217 16 13
Jumlah 2003 10 2296 147 230 15 16
Jumlah 2002 9 2085 146 232 16 14Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007
Eksplorasi data per kecamatan tahun 2005 dapat kita temukan bahwa dari 25
sekolah yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 14 diantaranya berada di
Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 1.958 siswa dan 134 orang guru,
rasio guru per murid mencapai 1:14. Yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan
Waru yang hanya memiliki 1 unit sekolah menengah atas sehingga dengan makin
bertambahnya jumlah murid maka perbandingan guru per murid mencapai rasio 1:41.
(Tabel 2.19)
2.2.5. Kesehatan
Sebagai daerah yang belum lama terbentuk maka keberadaan sarana pelayanan
kesehatan dapat dikatakan belum memadai. Hasil pendataan Podes tahun 2006
menunjukkan baru ada satu unit rumah sakit dan tahun 2007 berdiri Klinik Kesehatan
di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam. Prasarana kesehatan lain yang sudah
tersedia, yaitu sebanyak 11 unit puskesmas, 43 unit pusban, 11 unit puskesmas
keliling dan 229 unit posyandu.
29RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.20Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007
No Kecamatan PuskesmasPuskesmasPembantu
PuskesmasKeliling
Posyandu
1 Babulu 3 9 4 21
2 Waru 1 3 1 14
3 Penajam 3 7 3 103
4 Sepaku 4 11 3 90
Jumlah 2007 11 30 11 228
2006 11 43 11 229
2005 10 40 9 228
Jumlah 2004 9 38 9 224
Jumlah 2003 8 40 9 226Jumlah 2002 8 40 8 225
Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2006
Dalam tabel 2.20 di atas, distribusi prasarana kesehatan menyebar di seluruh
kecamatan. Di Kecamatan Babulu terdapat 3 unit puskesmas, 9 unit puskesmas
pembantu, 4 unit puskesmas keliling dan 21 unit posyandu. Kemudian di Kecamatan
Waru terdapat 1 unit puskesmas, 3 unit puskesmas pembantu, 1 unit puskesmas
keliling dan 14 unit posyandu. Di Kecamatan Penajam terdapat 3 unit puskesmas, 7
unit puskesmas pembantu, 3 unit puskesmas keliling dan 103 unit posyandu.
Selanjutnya di Kecamatan Sepaku terdapat sebanyak 4 unit puskesmas, 11 unit
puskesmas pembantu, 3 unit puskesmas keliling dan 103 unit posyandu.
Selanjutnya tenaga kesehatan yang ada terdiri dari:
Di Kecamatan Babulu terdapat 4 orang dokter, sebanyak 20 orang mantri
kesehatan, sebanyak 17 orang bidan, 31 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak
21 orang dukun bayi yang belum terlatih.
Di Kecamatan Penajam terdapat 9 orang dokter umum, 2 orang dokter spesialis,
35 orang mantri kesehatan, 34 orang bidan, 51 orang dukun bayi terlatih dan
sebanyak 7 orang dukun bayi yang belum terlatih.
Di Kecamatan Sepaku terdapat 2 orang dokter, sebanyak 20 orang mantri
kesehatan, sebanyak 17 orang bidan, 31 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak
21 orang dukun bayi yang belum terlatih.
Di Kecamatan Waru terdapat 4 orang dokter, sebanyak 10 orang mantri kesehatan,
sebanyak 6 orang bidan, 10 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak 6 orang dukun
bayi yang belum terlatih.
30RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
meliputi rumah sakit, TT rumah sakit, dokter rumah sakit, perawat rumah sakit, bidan
rumah sakit, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, puskesmas,
dan puskesmas pembantu.
Tabel 2.21Tenaga, Sarana, dan Prasarana Kesehatan
di Kabupaten PPU Tahun 2003-2007
No Uraian 2003 2004 2005 2006 2007
1 Rumah Sakit - - - - 1
2 TT Rumah Sakit - - - - 60
3 Dokter Rumah Sakit - - - - 11
4 Perawat Rumah Sakit - - - - 46
5 Bidan Rumah Sakit - - - - 23
6 Dokter Spesialis - - - - 4
7 Dokter Umum 9 9 11 20 21
8 Dokter Gigi 3 7 8 9 11
9 Perawat - 80 89 182 170
10 Bidan 36 50 54 93 94
11 Puskesmas 8 9 10 11 11
12 Puskesmas Pembantu 40 38 40 43 30
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU. 2008
Derajad kesehatan di Kabupaten PPU dapat dilihat dari indikator-indikator
antara lain: rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup, dan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
pada Tabel 2.22.
Tabel 2.22Derajad Kesehatan Penduduk Kabupaten PPU
Tahun 2003-2007
No Indikator Satuan 2003 2004 2005 2006 2007
1 Usia HarapanHidup
Tahun 60 65,36 65,7 66,70 68
2 AngkaKematian Bayi(AKB)
Per 1.000 15/1000 46 31 37 35
3 AngkaKematian Ibu (AKI)
Per100.000
248/1000 194/1000 3 2 2
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU 2008
31RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2.2.6. Sarana dan Prasarana Daerah
Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam kelancaran
proses pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah, karena tingkat
akseptabilitas suatu wilayah akan dapat mempengaruhi perkembangan sosial,
ekonomi dan budaya daerah
2.2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi dan Perhubungan
Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu
wilayah. Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, angkutan
sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara. Di Kabupaten
Penajam Paser Utara transportasi jalan dan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting
dalam mendukung pembangunan serta mempunyai kontribusi terbesar dalam
melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan
terutama penyeimbangan antara kawasan pantai, kawasan pedalaman dan
kawasan perbatasan
Panjang jalan dan jembatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat
dijabarkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.42Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan,
Kondisi, Kelas dan Status Jalan Tahun 2007
No UrianStatus Jalan
JumlahKabupaten Propinsi Nasional
A Jenis Permukaan
1 Diaspal 102,37 - 150.00 252,37
2 Kerikil 409,90 155.00 - 564,90
3 Tanah 104,36 - - 104,36
4 Lainnya - - - -
Jumlah 322,33 155.00 150.00 627,33
-
B Kondisi Jalan -
1 Baik (Mantap) 133,57 155,00 40.00 288,57
2 Sedang (<Mantap) 158,99 - 90.00 239,79
3 Rusak (Tidak Mantap) 40 - 20.00 296,18
4 Rusak Berat 73,34 - - 97,09
Jumlah 322,33 155.00 150.00 921,63
-
32RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
No UrianStatus Jalan
JumlahKabupaten Propinsi Nasional
C Kelas Jalan -
1 Kelas I - - - -
2 Kelas II - - - -
3 Kelas III 616,63 155.00 155.00 926,63
4 Kelas IIIA - - - -
5 Kelas IIIB - - - -
6 Kelas IIIC - - - -
7 Kelas Tidak Dirinci 100 - - 100
Jumlah 327,33 155.00 150.00 627,33Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2008
Secara keseluruhan panjang jalan yang melintasi Kabupaten Penajam
Paser Utara mencapai sepanjang 627.3 km. Sepanjang 322.33 km diantaranya
merupakan jalan kabupaten, kemudian sepanjang 155 km jalan propinsi dan
sepanjang 150 km jalan nasional.
Kondisi jalan beraspal di Kabupaten Penajam Paser Utara pada akhir
tahun 2007 dengan status mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 288.679
km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten beraspal tidak
mantap sepanjang 40,105 km yang belum mantap sehingga masih perlu
penanganan atau pemeliharaan untuk ruas jalan kabupaten tetap dalam kondisi
mantap. Di samping itu perlu peningkatan akses jalan menuju pusat-pusat
perekonomian, industri, wisata, dan pusat pengembangan wilayah.
Sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten
Penajam Paser Utara pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan,
seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian.
Armada angkutan sungai danau dan penyebrangan yang melayani
angkutan penumpang umum barang tercatat 6 unit kapal ferry (melayani
Penajam-Balikpapan) dengan 1 (satu) pelabuhan yang ada di Kabupaten
Penajam Paser Utara. Pelayanan angkutan laut secara umum diselenggarakan
melalui pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP dan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara melalui Kantor Perhubungan dan Pariwisata.
Adapun armada angkutan jalan (penumpang umum) yang beroperasi di
Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan berjumlah sebanyak 1.597
angkutan. Kendaraan angkutan penumpang umum tersebut terdiri dari mobil
bus sebanyak 6 unit bus, mobil penumpang umum (MPU) sebanyak 199 unit
dan mobil barang 1.392 mobil barang.
33RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.24Jumlah Barang/Penumpang yang Diangkut oleh
Angkutan Penyeberangan dan Rata-rata Tarif AngkutTahun 2007
No. Rincian Satuan BanyaknyaRata-rata Tarif
(Rp)1.2.3.4.5.6.7.8.
BarangPenumpangKendaraan bermotor roda duaJeep dan sedanMikrolet/ Pick UpTruk < 25 ton / Bus < 30 orangTruk > 25 ton / Bus > 30 orangSepeda
Tonorangunitunitunitunitunitunit
-49.45487.91768.89728.04333.61516.072
1
-3.500
15.067103.000
92.500175.900239.250
-
Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferri (Persero) 2008
Untuk Jumlah barang/penumpang yang diangkut oleh Angkutan
Penyebrangan didominasi oleh Kendaraan roda dua sebanyak 87.917
kendaraan diikuti oleh Jeep dan sedan sebanyak 68.897 Kendaraan diikuti oleh
penumpang sebanyak 49.454 Orang, Truk/bus sebanyak 49.687 unit.
2.2.6.2. Sarana dan Prasarana Ekonomi
Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara
yang berupa pasar sampai dengan akhir tahun 2007 adalah sebanyak 10 buah
pasar yang ditempati oleh 1.500 pedagang. Adapun sebaran pada setiap
kecamatannya meliputi Kecamatan Penajam dengan 6 buah pasar dan 745
pedagang, Kecamatan Waru dengan 1 buah pasar dan 270 pedagang,
Kecamatan Babulu dengan 1 buah pasar dan 315 pedagang, dan Kecamatan
Sepaku dengan 2 buah pasar dan 305 pedagang.
Tabel 2.26Banyaknya Pasar dan Pedagang Menurut Kecamatan
Kecamatan Pasar Pedagang
Babulu 1 315Waru 1 270
Penajam 6 745Sepaku 2 305Jumlah 10 1.309
Sumber Data. BPS Penajam Paser Utara 2008
Sampai dengan akhir tahun 2007, koperasi yang ada di Kabupaten
Penajam Paser Utara berjumlah 141 koperasi yang tersebar di 4 kecamatan
dengan banyaknya simpanan anggota koperasi sebesar Rp.297.504.931,00 dan
modal luar koperasi sebesar Rp.4.024.522.750,00.
34RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.27Banyaknya Koperasi dan Jumlah anggota per Kecamatan
Kecamatan KUD Non KUD Jumlah Jumlah Anggota
Babulu 3 19 21 380Waru 1 12 13 240Penajam 12 58 70 1.280Sepaku 6 31 37 620Jumlah 22 105 141 2.520
Sumber Data. BPS Penajam Paser Utara 2008
Tabel 2.28Banyaknya Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2007
No Jenis Banyaknya
1 Koperasi Unit Desa 22
2 Koperasi Pegawai Negeri 6
3 Koperasi Karyawan 11
4 Koperasi Pertanian 20
5 Koperasi Perkebunan 3
6 Koperasi Kehutanan 0
7 Koperasi Perikanan/ Nelayan 6
8 Koperasi Peternakan 1
9 Kioperasi Serba Usaha 56
10 Koperasi Perdagangan 1
11 Koperasi Perindustrian 1
12 Koperasi Pertambangan 1
13 Koperasi Kelompok Masyarakat 0
14 Koperasi Simpan Pinjam 7
15 Koperasi Lainnya
a. Koperasi Pondok Pesantren 1
b. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat 0
c. Koperasi Angkotan 1
d. Koperasi TNI/ Polri 1
f. Koperasi Wanita 3
Sumber: Kantor Perindagkop Kab. PPU 2008
Lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara
meliputi 1 unit kantor cabang BPD, 1 unit kantor cabang BRI, 1 unit kantor
cabang BNI dan 1 unit BMT.
2.2.7. Ketenagakerjaan
Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang
sangat menentukan kerberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang
35RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
muncul dalam aspek ketenagakerjaan adalah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk
usia produktif yang tidak seimbang dengan pertumbuhan berbagai sektor
pembangunan daerah. Implikasinya tidak hanya pada rendahnya produktivitas daerah
tapi juga merembet pada berbagai permasalahan sosial lainnya.
Tabel 2.30Kontribusi Pekerja Sektoral
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007
No LAPANGAN USAHASharePDRB
(%)
SharePekerja
(%)Rasio
1 Pertanian 14.37 43.06 0.322 Pertambangan dan Pengalian 42.28 1.10 40.653 Industri Pengolahan 20.19 16.39 1.174 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.19 - -5 Bangunan 2.96 5.55 0.516 Perdagangan Hotel dan Restoran 12.68 10.92 1.147 Pengangkutan dan Komunikasi 1.16 8.77 0.138 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2.58 0.86 2.859 Jasa-jasa 3.58 11.45 0.29
JUMLAH 100 100
Sumber Data : PDRB Kab.Penajam Paser Utara berbagai tahun terbitan 2008
Tabel 2.30 menunjukkan perbandingan share perekonomian Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Jumlah pekerja yang ditampung oleh sektor tersebut. Dari
sembilan sektor yang ada maka produktivitas yang rendah pada semua sektor kecuali
sektor petambangan. Pada sektor pertanian, kontribusi yang dihasilkan sektor ini
hanya mencapaia angka 13% sedangkan jumlah pekerja yang ditampung sebesar
43.06 persen, artinya kontribusi yang dihasilkan sektor ini sedikit tapi menampung
jumlah pekerja yang cukup besar. Hal yang sama juga berlaku pada sektor-sektor
perekonomian lain, walaupun tidak separah sektor pertanian. Hal berbeda ditunjukkan
oleh sektor pertambangan, sektor ini memberi kontribusi sebesar 42,28% dari seluruh
produksi agregat dengan jumlah pekerja yang hanya mencapai 1,10% dari seluruh
angkatan kerja yang ada. Hasil perbandingan tersebut memberikan kesimpulan awal
tentang ketidakseimbanagan sektor perekonomian dengan jumlah angkatan kerja
produktif yang tersedia.
36RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2.2.8. Pertanian
A. Pertanian Tanaman Pangan
Secara umum produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh
Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berupa padi, palawija dan tanaman sayur serta
buah-buahan semusim. Namun demikian, sama seperti daerah-daerah prural lain di
Indonesia, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan adalah berupa padi.
Seluruh kecamatan dalam hal ini menghasilkan produksi padi yang bervariasi.
Pada Tabel 2.29 ditunjukkan bahwa areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Babulu
yaitu seluas 6.062 Ha dengan produksi pertahun sebesar 31,056 ton atau dengan
produktivitas lahan sebesar 5,12 ton/Ha. Sedangkan areal ladang padi terluas terdapat
di Kecamatan Sepaku yaitu seluas 329 Ha, namun produktivitas padi ladang tertinggi
terdapat di Kecamatan Penajam dengan produktivitas sebesar 2.29 ton/Ha.
Tabel 2.31Luas Panen Dan Produksi Padi
Menurut Kecamatan Tahun 2002-2007
NoKecamatan
Padi Sawah Padi LadangLuas Panen
(Ha)Produksi
(Ton)Produktivitas Luas Panen
(Ha)Produksi
(Ton)Produktivitas
1 Babulu 8.612 45.349 52,66 240 580 24,17
2 Waru 1.336 7.035 52,66 110 266 24,183 Penajam 3.572 18.810 52,66 347 839 24,184 Sepaku 1.272 3.517 27,65 677 1.637 24,18
Jumlah2007 14.792 74.711 5.050 1.374 3,322 2,47
2006 12.906 66.118 5,12 1.035 2.372 2,29
2005 11,081 57,104 5.15 1,461 3,562 2.44
2004 10,878 44,426 4.08 1,579 3,947 2.50
2003 7,700 29,526 3.83 615 1,627 2.65
2002 9,452 32,311 3.42 1,371 3,040 2.22Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2008
Penelaahan agregat produksi padi Kabupaten Penajam Paser Utara
menunjukkan bahwa selama periode 2002-2007 terdapat kecenderungan peningkatan
produktivitas padi sawah dan sedangkan ladang mengalami penurunan.
Selanjutnya produksi tanaman pangan lain yang tersebar di 4 kecamatan di
Penajam Paser Utara berupa tanaman palawija yang terdiri dari komoditas jagung, ubi
kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang tanah. Daerah penghasil utama
jagung tertinggi terdapat di Kecamatan Babulu. Dengan luas areal 872 Ha dihasilkan
37RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
sebanyak 1.999 ton komoditas jagung atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 2,29
ton/ha.
Tabel 2.32Luas Panen Dan Produksi Palawija
Menurut Kecamatan Tahun 2007 (ton)
No KecamatanJagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau
Luas Prod Luas Prod Luas Prod Luas Prod Luas Prod Luas Prod
1 Babulu 872 1,999 212 3,001 633 5,897 32 34 - - 7 9
2 Waru 32 73 14 200 23 211 18 20 5 6 26 25
3 Penajam 91 210 35 514 20 187 8 8 - - 15 17
4 Sepaku 44 100 39 572 18 164 23 25 8 10 15 17Jumlah
2007 1,039 2,382 301 4,287 694 6,459 81 87 13 16 63 68
2006 1,051 2,307 359 5,058 516 4,874 96 103 1 1 36 40
2005 512 1,081 419 5,923 316 3,031 112 120 20 24 33 35
2004 913 1,917 373 5,201 344 3,142 106 112 10 12 67 71
2003 226 454 160 2,087 140 1,125 73 72 13 14 6 6Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008
Selanjutnya, daerah utama penghasil ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai
dan kacang hijau terdapat di Kecamatan Babulu. Pada tanaman ubi kayu dihasilkan
sebanyak 3.001 ton pada areal panen seluas 212 Ha atau dengan rata-rata
produktivitas sebesar 14,1 ton/Ha. Sedangkan pada tanaman ubi jalar dihasilkan
sebanyak 5.897 ton pada areal panen seluas 633 Ha atau dengan rata-rata
produktivitas sebesar 9,31 ton/Ha, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.30 di atas.
Tanaman pangan lain yang juga dihasilkan di Kabupaten Penajam Paser Utara
adalah komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Tabel 2.31 menunjukkan
luas arel, produksi dan produktivitas Kabupaten Paser Penajam dalam komoditas
sayuran pada tahun 2007.
38RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.33Luas Panen, Produksi Dan Produkvitas
Sayuran Semusim Tahun 2007
No Jenis Sayuran Luas (Ha)Produksi
(ton)Produktivitas
(Kg/Ha)
1 Bawang Daun 84 50 0,60
2 Kubis 44 45 1,02
3 Petsai/Sawi 172 183 1,07
4 Kacang Panjang 300 453 1,51
5 Cabe Besar 166 248 1,19
6 Tomat 176 516 2,93
7 Terong 224 481 2,15
8 Buncis 103 205 1,99
9 Ketimun 213 445 2,09
10 Labu Siam 40 44 1,11
11 Kangkung 171 212 1,51
12 Bayam 294 337 1,14
13 Cabe Rawit 164 217 1,32
JUMLAH2151 3436 19.63
Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008
Dari tabel di atas secara keseluruhan terdapat 2.151 hektar lahan yang
digunakan untuk menanam 13 macam tanaman sayuran semusim. Areal terluas dalam
hal ini digunakan untuk menanam komoditas kacang panjang seluas 300 Ha, bayam
seluas 294 Ha, terong seluas 224 Ha, kemudian tomat seluas 176 Ha. Sedangkan
dalam perspektif produktifitas maka ditemukan angka yang signifikan untuk
komoditas tomat sebesar 2,93 kg/Ha, terong sebesar 2,15 kg/Ha, dan keyimun sebesar
2,09 kg/Ha.
B. Pertanian Tanaman Perkebunan
Secara umum produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Paenajam
Paser Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan Kakao. Dimana
produksi pertanian tanaman perkebunan tersebut ditinjau dari banyaknya petani,
tanaman menghasilkan, produksi, produktivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel
berikut ini.
39RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.34 Banyaknya Petani, Produksi DanProduktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2007
No Jenis TanamanBanyaknyaPetani (KK)
TanamanMenghasilkan
(Ha)
Produksi(Ton)
Produktivitas(Kg/Ha)
Produktivitas2
(Ton/Capita)1 Kelapa Sawit 4.839,00 11.455,90 195.115,80 17.031,9 40,32
2 Karet 1.210,00 5.018,00 2.697,10 53,75 2,2
3 Kelapa 1.488,00 18,00 1.734,86 566,07 1,16
4 Kopi 262,00 3,00 717,70 3.002,93 2,73
5 Lada 7.051,00 8,00 454,40 469,91 0,06
6 Kakao 220,00 142,00 96,45 679,23 0.44
Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008
Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Penajam
Paser Utara. Pada tahun 2006, luas areal produksi 11.455,9 Ha dengan jumlah
produksi sebesar 195.115,8 ton. Sedangkan produktivitas lahan komoditas kelapa
sawit yang dicapai pada tahun 2007 adalah sebesar 17.031,9 kg/Ha dan produktivitas
berdasarkan tenaga kerja yang terlibat adalah sebesar 40,32 ton/petani..
Komoditas perkebunan lain yang cukup signifikan adalah komoditas Karet
dan Kelapa. Pada komoditas karet, luas areal produksi pada tahun 2006 mencapai
seluas 5.018 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.697,1 ton. Sedangkan
produktivitas komoditas Kelapa yang dicapai pada tahun 2006 adalah sebesar 566,07
kg/Ha dan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat untuk pertnian kelapa
adalah sebesar 1,16 ton/petani.
Selanjutnya persebaran komoditas perkebunan tersebut dapat ditemukan di
setiap wilayah kecamatan di Penajam Paser Utara. Tabel 2.32 menunjukkan
persebaran komoditas perkebunan rakyat di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten
Penajam Paser Utara tahun 2002-2006.
Tabel 2.35 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan rakyatPer-Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2007
No KecamatanKopi Kelapa Kelapa Sawit Karet Lada
Luas Prod Luas Prod Luas Prod Luas Prod Luas Prod
1 Babulu 18,50 16,55 672,5 349,80 1.667,0 6.637,6 91,0 9,27 2,00 1,70
2 Waru 1,00 0,94 329,0 202,00 1.233,0 2.953,3 5,0 1,55 0,35 0,31
3 Penajam 112,00 60,83 2.561,0 2.345,85 1.921,0 6.251,0 80,5 13,05 13,00 8,92
4 Sepaku 57.50 37,08 249,0 139,50 1.167,0 121,8 90,0 29,30 2.0000 2.255,80
Jumlah 2007 189 16,55 4.811,50 3.037,70 5.988,0 15.963,7 266,5 53,17 2015,3 2.266,73
2006 283.00 0,94 3.421,0 2.703,15 5.496,0 13.852,2 245,5 47,12 17,25 1.940,61
2005 283.00 60,83 3.797,8 1.734,90 2.027,3 14.251,5 74.0 2.824,6 1.535,5 454,40
2003 1.425,00 37,08 4.633,0 4.633,00 17.120,5 82.321,0 5,563.0 3.772,0 1.561,0 257,30
2002 140.25 30,50 4.632,7 4.200,90 11.833,3 78.833,9 5,517.0 3.165,0 1.561,2 257,30
Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008
40RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Daerah penghasil utama komoditas kopi adalah Kecamatan Penajam, jumlah
produksi pada tahun 2006 sebesar 60 ton lebih pada luas areal 112 Ha atau
dengan tingkat produktivitas sebesar 0,53 ton/Ha. Daerah penghasil lain yang
cukup signifikan adalah Kecamatan Sepaku dengan jumlah produksi sebesar
57 ton lebih pada luas areal 57.50 Ha atau dengan tingkat produktivitas
sebesar 0,99 ton/ha.
Daerah penghasil utama komoditas Kelapa juga ada di Kecamatan Penajam,
jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 2.345,85 ton pada luas areal 2.561
Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,91 ton/Ha.
Daerah penghasil utama komoditas Kelapa sawit ada di Kecamatan Babulu,
jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 6.637,6 ton pada luas areal 1.667,8
Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 3,97 ton/Ha.
Daerah penghasil utama komoditas Karet ada di Kecamatan Sepaku, jumlah
produksi pada tahun 2007 sebesar 29,3 ton pada luas areal 90 Ha atau dengan
tingkat produktivitas sebesar 3,3 ton/Ha.
Daerah penghasil utama komoditas Lada ada di Kecamatan Sepaku, jumlah
produksi pada tahun 2006 sebesar 2.255,80 ton pada luas areal 2.00 Ha atau
dengan tingkat produktivitas sebesar 11,279 ton/Ha.
C. Peternakan
Subsektor peternakan dapat dikatakan belum berkembang di Kabupaten
Penajam Paser Utara. Populasi ternak yang ada selama ini cenderung hanya menjadi
pekerjaan sambilan para petani atau belum dikelola secara profesioanl dengan
perhitungan skala ekonomi yang menguntungkan.
Tabel 2.36Populasi Ternak Per-kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007
No Jenis TernakBanyaknya (ekor)
Babulu Waru Penajam Sepaku
1 Sapi 980 595 2,776 2,966
2 Kerbau 22 58 183 279
3 Kambing 2,305 213 369 491
4 Babi - - - -
5 Rusa - 203 - -
6 Ayam Ras 5,765 18,523 130,700 4,546
7 Ayam Buras 57,470 21,721 195,626 38,322
8 Itik 4,756 872 685 410Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2008
41RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Pada Tabel 2.36 ditunjukkan populasi ternak yang ada di masing-masing
kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007. Kecamatan Babulu
mempunyai keunggulan komparatif dalam ternak kambing dan ayam buras.
Selanjutnya Kecamatan Waru memiliki peternakan rusa, begitu juga pada Kecamatan
Penajam didominasi oleh peternakan ayam ras dan itik. Sedangkan Kecamatan
Sepaku mempunyai keragaman hayati cukum beragam, daerah ini mempunyai
keunggulan komoditas sapi, kerbau dan babi.
Program yang telah berjalan selama ini dan perlu mendapat catatan bagi
keberlanjutan pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Penajam Paser
Utara, antara lain:
Program penggemukkan sejumlah 5.000 Sapi di Kecamatan Sepaku
bekerjasama dengan Koperasi Ternak dan Nelayan Andalan (KTNA)
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Program penggemukkan sejumlah 2.500 Sapi dengan sistem Gado (Bagi hasil)
di Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam;
Program penggemukkan dengan sistem pemeliharaan di bawah pohon kelapa
sejumlah 1.500 Sapi di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam.
D. Perikanan
Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi yang cukup memadai
dalam subsektor perikanan darat dan laut. Dengan luas laut 272,24 Km2, Kabupaten
Penajam Paser Utara menyimpan potensi hasil perikanan yang melimpah, apalagi di
kawasan Selat Makassar merupakan jalur berkembang biaknya ikan yang mempunyai
nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain potensi perikanan laut juga terdapat
perikanan darat perikanan umum, tambak, kolam dan keramba dengan
kecenderungan jumlah areal yang terus bertambah.
42RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.37Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2002-2007
No KecamatanPerikanan
Laut
Perikanan Darat
PerikananUmum
Tambak Kolam Keramba
1 Babulu 1.201,9 157,11.451,5
68,8 2,9
2 Waru 1.513,2 107,6901,5
14,5 17,9
3 Penajam 1.343,2 138,7 1.631,1 125,3 -
4 Sepaku 532,1 147,9 - 16,3 -
Jumlah 2007 4.590,4 551,3 3.984,1 206,3 22,3
2006 4.628,5 472,1 3.590,3 188,2 20,8
2005 4.523,7 503,1 - 158,9 20,8
Jumlah 2004 4.501,8 282,5 1.142,9 - -
Jumlah 2003 3.929,3 265,8 1.055,5 - -
Jumlah 2002 4.677,7 125,9 1.253,2 38,7 33,8
Sumber: Kantor Perikanan Sumber Daya Kelautan 2008
Tabel 2.37 menunjukkan produksi perikanan laut dan darat di masing-masing
kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2002-2007. Secara
keseluruhan terdapat stagnasi produksi perikanan laut di Kabupaten Penajam Paser
Utara. Pada tahun 2002 produksi perikanan laut mencapai 4.628,5 ton yang kemudian
menurun menjadi sebesar 4.590,4 ton pada tahun 2007.
Pada produksi perikanan laut, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan
Waru yaitu sebesar 1.513,2 ton, kemudian di Kecamatan Penajam sebesar 1.343 ton,
Kecamatan Babulu sebesat 1.135,2 ton dan di Kecamatan Sepaku sebesar 532,1 ton.
Sedangkan pada produksi perikanan darat, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan
Penajam yang mencapai sebesar 244 ton, kemudian di Kecamatan Babulu sebesar
134,6 ton, Kecamatan Waru sebesar 140 ton dan Kecamatan Sepaku sebesar 164,2
ton.
2.2.9. Pertambangan
Secara umum, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai sumber daya
pertambangan dan penggalian yang cukup beragam, mulai bahan galian industri,
bahan galian mineral logam dan energi, serta bahan non migas.
a. Potensi bahan Galian Industri.
o Batu Gunung seluas 1.500 Ha dengan cadangan 480 juta m3 di Labangka;
o Lempung seluas 500 Ha dengan cadangan 11,5 juta m3 di Babulu;
o Pasir kwarsa ketebalan 1-6 m, ukuran butir 1/8 - 1/2 mm dengan kandungan
mineral kwarsa 99,99% terbesar di Penajam dan Babulu.
43RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
b. Potensi bahan Galian Mineral Logam dan Energi:
o Galian Mineral logam (emas) dijumpai di DAS Riko, saat ini belum
dieksploitasi;
o Minyak dan Gas di wilayah Kecamatan Penajam yang sedang diusahakan dan
adanya potensi Migas yang terdapat di daerah lepas pantai;
o Galian Mineral Energi (Batubara), yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan
dengan luas 9.757,435 Ha, yang diusahakan oleh 8 perusahaan (Koperasi pada
Idi, PT. Bosowa Pasir Bara, PT. Kutai Tamindo Bumi Sakti, dan lain-lain),
baik pada tingkat penyelidikan umum, eksplorasi, maupun eksploitas;
o Pembangkit sumberdaya kelistrikan.
c. Potensi bahan non migas:
Beberapa potensi yang ada yakni,
1. Batu gamping
Sebaran batu gamping di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup luas dengan
sebaran umumnya memanjang ke arah Utara Selatan. Di Kecamatan Babulu, batu
gamping, memiliki sifat fisik lebih baik dengan kekerasan dan bidang perlapisan
yang memperhatikan flay bedded dimana rata-rata lapisan sekitar 30-50 cm.
Diameter singkapan mencapai 7.000 meter panjang dan 1.000 meter lebar dengan
ketebalan yang tersingkap sekitar 25 meter.
2. Lempung
Bahan galian lempung sebarannya di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup
luas dan banyak dimanfaatkan penduduk sebagai bahan dasar pembuatan
batubata, seperti di daerah Penajam dan Waru, bahan keramik baik sebagai
keramik kasar (gerabah) maupun beku (porselen), dan bahan baku utama industri.
Umumnya lempung ini membentuk morfologi pebukitan bergelombang dan
dataran rendah. Sedangkan pembawa batuan ini adalah formasi-formasi
Pemaluan, Pulubalang dan Balikpapan.
3. Pasir Kuarsa
Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebaran pasir kuarsa menempati bagian
timur daerah ini sepanjang Pantai Penajam dan Sepaku I-III. Pasir kuarsa di
daerah Penajam dan Sepaku berwarna kelabu putih, bersifat lepas, putih bersih
kalau tercuci oleh air hujan, dengan butiran ketebundar membundar tanggung.
44RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketebalan singkapan yang tersingkap 1-6 meter dengan matrix (penyemen)
lempung.
4. Batu Bara
Bahan galian mineral energi adalah batu bara, dimana endapan batu bara di
daerah Petung Sepaku singkapan batu bara berupa sisipan dalam batu pasir
bagian dari formasi Balikpapan, yang memiliki rata-rata ketebalan singkapan
sekitar 100-150 cm. Di Desa Rintik batubara tersingkap berasosiasi dengan serpih
kelabu gelap dan batu pasir ketebalan batubara mencapai 50 cm. Sebaran
batubara cukup bervariasi dari ketebalan beberapa sentimeter sampai dengan
beberapa meter, dan memanjang mengikuti pelemparan beberapa formasi batuan,
seperti Balikpapan, Pamaluan dan Pulubalang. Melihat kualitas batubara yang
dijumpai di daerah ini umumnya berkalori tinggi, dengan kilap bagus dan
kandungan debunya tidak begitu banyak. Jumlah perusahaan pertambangan yang
ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2007 adalah sebanyak 33 (tiga
puluh tiga) perusahaan. Luas lahan perusahaan pertambangan Kabupaten
Penajam Paser Utara adalah 9.757,435 Ha. Kecamatan Sepaku merupakan
kecamatan yang paling banyak terdapat perusahaan pertambangan, yaitu 16
(enam belas) perusahaan dengan luas 3.248,801 Ha.
2.2.10. Industri
Sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara baru
menjadi sektor pelengkap yang melayani kebutuhan lokal. Kedekatan lokasi
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan sejauh ini belum mampu
dimanfaatkan secara optimal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi alternatif selain
dari sektor pertanian dan pertambangan.
Tabel 2.38Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2007
No KecamatanJenis Perusahaan
JumlahPerkebunan Industri
1 Babulu 4 156 160
2 Waru 4 176 180
3 Penajam 3 281 254
4 Sepaku 5 152 157
Jumlah 2007 16 765 781Sumber: Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2008
45RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.35 di atas menunjukkan jumlah perusahaan yang ada di masing-
masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan, terdapat
781 perusahaan di Penajam Paser Utara yang masing-masing sebanyak 16 perusahaan
bergerak di bidang perkebunan dan sebanyak 765 perusahaan bergerak di bidang
industri. Jumlah perusahaan industri terbanyak ada di wilayah Penajam dengan 281
perusahaan industri dan perusahaan perkebunan terbanyak terdapat di Kecamatan
Sepaku yaitu sebanyak 5 perusahaan.
Tabel 2.39Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan
Menurut Kecamatan Tahun 2007
No KecamatanWNI
JumlahLK PR
1 Babulu 849 662 1.511
2 Waru 1.268 724 1.992
3 Penajam 1.432 996 2.428
4 Sepaku 467 557 1.024
Jumlah 2007 4.016 2.939 6.995Sumber: Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja 2008
Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri dan
perdagangan ditunjukkan pada Tabel 2.36 di atas. Pada tahun 2007, jumlah tenaga
kerja yang dapat diserap mencapai 6.995 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang
terserap di Kecamatan Penajam mencapai sebanyak 1.432 orang, kemudian di
kecamatan Sepaku mencapai sebanyak 1.024 orang, di Kecamatan Babulu sebanyak
1.511 orang dan di Kecamatan Waru mencapai sebanyak 1.992 orang.
2.2.11. Pariwisata
Penajam Paser Utara adalah kabupaten dengan sejumlah keindahan alam yang
masih alami. Kondisi alam memiliki kontur beragam dengan beribu ekosistim di
dalamnya, membuat kabupaten ini memiliki keunikan alam tersendiri untuk
dikunjungi. Beberapa obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Pasir diantaranya
adalah :
1. Pantai pasir putih di Tanjung Jumlai2. Pantai Nipah-nipah3. Sentra penggemukan dan pengembangan Sapi Brahm4. Bendung Babulu5. Bendung Waru6. Penangkaran rusa di Desa Api-Api7. Tempat wisata di Pulau Kuwangan dan Pulau Gusung.
46RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Keindahan alam yang masih asli dan potensi wisata alam lainnya dapat
dikatakan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Umumnya
potensi yang ada masih bersifat lokal dan dikunjungi oleh masyarakat Penajam Paser
Utara Sekitarnya.
2.2.12. Jaringan Listrik
Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara jika ditinjau dari
jumlah desa dan dusun yang terlayani belum mencapai 100%. Pada tahun 2005
jumlah produksi listrik yang dihasilkan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai
31.671.000 Kwh yang berasal dari Petung sebesar 28.031.000 Kwh, Gersik sebesar
1.563.000 Kwh dan Sepaku sebesar 2.077.000 Kwh. Hingga mengalami kenaikan
produksi pada tahun 2007, dengan produksi listrik sebesar 34.583.057 Kwh
Selanjutnya jumlah pelanggan listrik yang terdaftar di PLN pada tahun 2005
mencapai sebanyak 14.567 pelanggan. Jika dibandingkan dengan jumlah KK yang
ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebanyak 33.803 KK maka dapat
dinyatakan bahwa cakupan pelayanan listrik baru mencapai 43,1%. Dan Pada tahun
2007 mengalami kenaikan menjadi 14.644 pelanggan.
Tabel 2.41Produksi, Penjualan dan Pemakaian Listrik Pada PLN Ranting dan Sub Ranting
PLN Rantin/SubRanting
ProduksiDiterima dari PLN
Satuan LainDikirim Ke PLN
Petung 30.459.498 0 16.418.120
Penajam 0 8.915.800 0
Maridan 0 3.967.920 1.623.392
Gersik 1.577.726 0 0
Sepaku 2.548.833 1.623.392 0
Total 2007 34.583.057 14.507.112 18.041.512
2006 34.607.239 12.527.040 13.205.000
2005 31.671.000 9.672.000 13.205.000
Sumber: BPS Penajam Paser Utara. 2008
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
47RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1. Perekonomian Daerah
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara
selama kurun waktu tahun 2000-2007 mengalami kenaikan sebesar Rp.987 milliar
yaitu dari Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.2,207 trilliun pada tahun
2007, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) selama
kurun waktu yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp.482 milliar yaitu dari
Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.1,702 trilliun pada tahun 2007. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten PPU
Tahun 2000-2007(Jutaan Rupiah)
No PDRB 2000 2003 2004 2005 2006r) 2007**)
1. ADHB 1.220.315 1.693.984 1.831.608 1.931.628 2.049.445 2.207.618
2. ADHK 1.220.315 1.507.187 1.549.149 1.613.636 1.639.973 1.702.082
Sumber: BPS Kab. PPU 2008Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara
Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2004-2007, kontribusi sektor
primer cenderung terus mengalami penurunan yaitu dari 63,19% pada tahun 2004
menjadi 59,76% pada tahun 2007, kontribusi sektor sekunder cenderung mengalami
kenaikan yaitu dari 18,00% pada tahun 2004 menjadi 19,94% pada tahun 2007, dan
kontribusi sektor tersier juga cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 18,80% pada
tahun 2004 menjadi 20,30% pada tahun 2007.
48RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.2Struktur Perekonomian Kabupaten PPU
Tahun 2000-2007
No Kelompok SektorKontribusi Terhadap PDRB (%)
2000 2003 2004 2005 2006r) 2007*)
1. Primer 58,43 61,38 63,19 62,53 61,11 59,76
Pertanian 13,13 12,29 13,08 13,52 14,97 16,58Pertambangan & Penggalian 45,30 49,09 50,11 49,01 46,14 43,19
2. Sekunder 22,95 21,09 18,00 18,01 18,77 19,94
Industri Pengolahan 21,40 17,97 14,71 14,58 15,30 16,21
Listrik, Gas & Air Bersih 0,16 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21
Bangunan 1,39 2,97 3,13 3,26 3,28 3,52
3. Tersier 18,61 17,53 18,80 19,46 20,12 20,30
Perdag., Hotel & Rest. 12,39 11,32 12,28 12,82 13,00 12,77
Pengangkutan & Komunikasi 1,25 1,17 1,23 1,27 1,30 1,31
Keuangan, Persewaan & JasaPerusahaan
2,38 2,15 2,21 2,28 2,29 2,40
Jasa-jasa 2,59 2,89 3,08 3,09 3,53 3,82
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kab. PPUKeterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara
PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 4 tahun terakhir
meningkat rata-rata 3,50% per tahun yaitu dari Rp.15,56 juta pada tahun 2004
menjadi Rp.17,74 juta pada tahun 2007, sedangkan PDRB perkapita menurut harga
konstan (ADHK 2000) meningkat rata-rata 0,99% per tahun yaitu dari Rp.13,16 juta
pada tahun 2004 menjadi Rp.13,68 juta pada tahun 2006. Dalam tabel berikut akan
dijelaskan PDRB perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2000-2007
tersebut.
Tabel 3.3PDRB Perkapita Kabupaten PPU
Tahun 2000-2007 (Dalam Jutaan Rupiah)No PDRB 2000 2003 2004 2005 2006 r) 2007 *)
1. ADHB 11,39 14,74 15,56 16,03 16,62 17,74
2. ADHK 11,39 13,11 13,16 13,39 13,30 13,68
Sumber: BPS Kab. PPUKeterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara
Perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan
dari tahun ke tahun. Perekonomian pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar
2,78%, tahun 2005 sebesar 4,16%, tahun 2006 sebesar 1,63%, dan pada tahun 2007
mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut.
49RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.4Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2003-2007
No Lapangan UsahaPertumbuhan (%)
2003 2004 2005 2006r) 2007*)
1. Pertanian 5,70 5,43 7,05 14,29 8,25
2. Pertambangan & Penggalian 3,54 2,85 2,07 -5,26 -1,86
3. Industri Pengolahan 1,67 -6,91 8,11 8,12 9,57
4. Listrik, Gas, dan Air 5,02 7,41 9,94 12,58 8,49
5. Bangunan 66,20 2,77 5,30 3,14 8,57
6. Perdagangan, Htl & Rest 5,29 13,46 3,53 1,72 5,46
7.Pengangkutan &Komunikasi
3,43 4,43 4,22 3,94 6,00
8. Keuangan 6,77 8,93 6,34 3,96 3,95
9. Jasa 8,50 7,86 3,68 16,87 16,87
PDRB 4,91 2,78 4,16 1,63 3,79
Sumber: BPS Kab. PPU 2008Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara
Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun
anggaran 2003-2007, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan masih tergantung dana dari pusat berupa dana
perimbangan, karena pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi
dalam pembiayaan rata-rata sebesar 12% per tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 3.5 berikut.
50RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.5Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pembangunan
Tahun Anggaran 2003-2007
NoJenis
Tahun Anggaran APBD (Rp)
1) Sisa Lebih Anggaran yg Lalu 2003 -
2004 12.258.131.258
2005 6.912.445.266
2006 127.079.185.355
2007 308.373.589.985
2)Pendapatan Asli Daerah(PAD)
2003 879.338.500
2004 2.000.269.400
2005 7.209.192.187
2006 10.112.420.836
2007 27.068.116.485
3) Dana Perimbangan 2003 22.912.205.800
2004 320.103.822.050
2005 509.778.077.015
2006 669.158.928.098
2007 577.595.152.840
4)Lain-lain Pendapatan yangSah
2003 42.148.441.000
2004 23.000.000.000
2005 45.995.000.000
2006 5.874.048.552
2007 62.498.674.546
No Jenis Tahun Anggaran APBD (Rp)
Pendapatan Daerah 2003 343.664.368.280
2004 345.104.091.450
2005 562.982.269.202
2006 707.771.348.934
2007 667.161.943.871
Sumber: Bag. Keuangan Setda Kab. PPU 2008
Ukuran agregat perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat
dinyatakan dengan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menunjukkan
jumlah produksi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor kehidupan
masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
51RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.6Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2001 – 2006 (Juta Rp)
TahunKonstan Harga Berlaku
Nilai Produksi PertumbuhanNilai
ProduksiPertumbuhan
2001 1.220.316 1.220.3162002 1.436.613 17,72 1.514.696 24,12
2003 1.507.188 4,91 1.693.983 11,84
2004 1.549.149 2,87 1.831.608 8,12
2005 1.613.634 4,16 1.931.626 5,46
2006 1.639.973 1,63 2.049.446 6,10Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007
Tabel 3.6 menunujukkan nilai nominal dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2001-2006. Selama lima tahun terakhir
Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mampu tumbuh sebesar 6,26 persen
pertahun atas dasar harga konstan dan rata-rata sebesar 11,12 persen atas dasar harga
berlaku.
Penelusurun lebih jauh dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor-sektor
perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengalami pertumbuhan yang
pesat, hal ini terkait dengan sifat daerah pemekaran yang pertumbuhannya banyak
dipicu oleh investasi pemerintah dalam bentuk APBD. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa
pada tahun 2005 sektor pertanian tumbuh sebesar 7.05 persen yang kemudian
meningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar 14.29 persen. Kemudian sektor
pertambangan dan penggalian pada tahun 2005 tumbuh sebesar 2.06 persen yang
kemudian menyusut pada tahun 2006 menjadi sebesar -5.26 persen. Sektor lain yang
perlu dicermati adalah sektor industri dan perdagangan yang banyak terkait dengan
mata pencaharian masyarakat. Sektor industri pada tahun 2005 tumbuh sebesar 8.11
persen yang kemudian menjadi sebesar 8.12 persen pada tahun 2006 Sedangkan
sektor perdagangan pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3.53 persen yang kemudian
menyusut menjadi sebesar 1.72 persen pada tahun 2006.
52RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Grafik 3.1Struktur Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2006
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara
Tabel 3.7Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab. Penajam Paser Utara
Tahun 2005 & 2006
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007
Berdasarkan angka-angka pertumbuhan dan distribusi PDRB tersebut, maka
dapat kita kemukakan adalah bahwa sektor dominan yang ada di Kabupaten Penajam
Paser Utara adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian (Grafik 3.1). Sedangkan
dari sisi pertumbuhan, semua sektor sedang mengalami pertumbuhan cukup pesat.
Kesimpulan awal yang dapat kita kemukakan adalah harus ditemukan cara untuk
menjaga momentum dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi disamping mulai
merintis upaya untuk mengembangkan sektor unggulan daerah non pertambangan
yang lebih bersifat sustain atau berkelanjutan.
Sektor 2005 2006
- Pertanian 7.05 14.29
- Pertambangan& Penggalian 2.07 -5.26
- Industri 8.11 8.12
- Listrik, Gas dan air Bersih 9.95 12.60
- Bangunan dan konstruksi 5.30 3.14
- Perdagangan 3.53 1.72
- Pengangkutan& komunikasi 4.22 3.95
- Bank Lembaga Keuangan 6.34 3.95
- Jasa-jasa 3.68 16.87
14%
46%
19%
0%
3%
12%
1%
2%
3% Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdag, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keu, dan Jasa Perusahaan
Jasa-Jasa
53RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi untuk pembiayaan
pembangunan, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengembangkan
berbagai dukungan sumber-sumber, baik yang dari Pemerintah maupun swasta
(termasuk rumah tangga), investasi pemerintah yang selama ini sangat tergantung dari
sumber APBN terutama APBN murni dari Pemerintah Pusat harus diantisipasi,
mengingat pelaksanaan otonomi daerah akan menuntut kreativitas daerah dalam
menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), selain itu juga belum
sepenuhnya dana perimbangan yang diserahkan ke daerah. Selain diarahkan kepada
pengembangan sumber, kebijakan keuangan daerah juga diarahkan kepada
tercapainya efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penggunaan
anggaran daerah.
Total biaya pembangunan yang diperlukan tahun 2003-2008 adalah sebesar
Rp.720.238.523.855, dana tersebut bersumber dari APBD Penajam Paser Utara. Dana
bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2008 diharapkan dapat memberikan
kontribusi, APBD Propinsi dapat meningkat pada tahun 2007. Selanjutnya dana yang
bersumber dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dapat mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya
investasi yang ditanamkan oleh masing-masing investor.
Target pembiayaan di atas akan terpenuhi apabila kondisi perekonomian
nasional membaik dan tidak terjadi suatu gejolak yang menyebabkan pertumbuhan
ekonomi regional terganggu. Sehingga dengan demikian minat investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin besar. Lebih rinci dalam
Tabel 3.8.
Tabel 3.8Keperluan Investasi Pembangunan Penajam Paser Utara Berdasarkan Sumber
Pembiayaan Tahun 2003 - 2008 (Dalam Milyar Rupiah)
No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
1. Pemerintah
a. APBNlPLN - - - - - - -b. APBD
Propinsi- - - - - - -
c. APBDKabupaten
33.053.747.000 86.574.403.000 142.250.002.146 145.660.196.700 151.666.207.900 161.033.967.109 720.238.523.855
2.InvestasiSwasta
- - - - - - -
3. Non Fasilitas - - - - - - -Sumber Data : BPS Penajam Paser Utara 2008
54RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Uraian lebih lanjut terhadap pembiayaan APBD Kabupaten Penajam Paser
Utara tahun 2005 dan 2006 yang akan datang terlihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut.
Tabel 3.9Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penajam Paser Utara
Tahun 2005 dan 2006 (dalam Rupiah)
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007
Dalam rencana pembangunan tahunan sampai pada tahun 2008, arah
kebijaksanaan pembiayaannya adalah sebagai berikut.
a. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan pada dinas teknis yang
bertaggung jawab melayani masyarakat secara langsung.
b. Anggaran belanja rutin disusun berdasarkan pada bobot angka, ruang lingkup,
prioritas kegiatan, jumlah personil, berdasarkan banyaknya jumlah
sarana/prasarana serta aset yang dimiliki untuk dipelihara penggunaannya dalam
mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dan peningkatan keuangan
daerah.
No Uraian 2005 2006
Persentase (%)I. Pendapatan Asli Daerah 2.270.624.300 10.112.420.836
a. Paiak Daerah 342.270.624.300 678.841.281b. Retribusi Daerah 630.794.450 740.863.136c. Bagian Laba Usaha Daerah 2.818.667.867d. Pendapatan lain-lain 1.297.479.850 5.874.048.552
Persentase (%)Dana Perimbangan 320.161.020.155 669.158.928.098
II. a.Bagi Hasil Pajak 68.219.251.155 100.693.580.708b.Bagi Hasil Bukan Pajak 203.180.931.965 481.516.599.3901. IHH - -2. IHPH - -3. Pemberian Atas Tanah N - -4. Landrent - -5. luran Exploitasi/Explorasi 16.893.552.375 32.837.463.2406. Minyak Bumi 48.995.044.800 110.969.000.0007. Gas Alam 131.175.563.600 331.270.000.000
c. DAU/Subsidi Daerah 34.030.000.000 31.970.000.000d. DAK/Bantuan Pemb. 8.884.000.000 47.154.628.000
Persentase (%)III SlLPA Tahun lalu 127.079.185.355
55RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
c. Anggaran pembangunan lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk membiayai
kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mendukung arah dan
sasaran yang ditetapkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi, misi serta
strategi Kabupaten Penajam Paser Utara.
d. Dalam pengembangan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten, serta
sebagai perekat kesatuan kabupaten.
e. Untuk alokasi pembiayaan pembangunan diarahkan pada program prioritas
pembangunan, yaitu: Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur.
Pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan daerah perbatasan dan
lingkungan hidup, serta penunjang kegiatan utama. Pembiayaan pembangunan
khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pembiayaan program lebih diarahkan untuk: (1) Menangani kegiatan yang
mempunyai implikasi langsung pada pengadaan/peningkatan produksi non
migas terutama pertanian; (2) Komitmen pembangunan fasilitas pemerintahan
dan Islamic Center; (3) Peningkatan produksi distribusi/pemasaran dan
pelayanan; (4) Penciptaan lapangan kerja yang dapat menyelamatkan dan
memulihkan perekonomian tingkat dasar.
b. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada; (1) Penggalian potensi sumber
pendapatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya; (2) Mendukung
visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara; (3) Pemberdayaan masyarakat
terutama pada ekonomi kerakyatan; (4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan transparansi di bidang pembiayaan pembangunan sesuai
dengan prioritas.
Berdasarkan Pasal 16, ayat (3) dari UU Nomor 17 Tahun 2003, telah diuraikan
mengenai sumber-sumber pandapatan daerah, yang meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
1). Pajak Daerah,
2). Restribusi Daerah,
3). Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah,
4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
56RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
1). Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
2). Dana Alokasi Umum (DAU),
3). Dana Alokasi Khusus (DAK),
4). Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam setahun ke depan perlu
diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Daerah,
antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan
penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga perbankan
serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita agar kinerja
perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target, dan skenario yang telah
ditetapkan. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007
sebesar Rp.667.161.943.871,- sedang pada tahun 2008 diperkirakan akan naik
menjadi Rp.773.438.731.196,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007
sebesar Rp.27.068.116.485,- dan pada tahun 2008 diperkirakan akan menjadi
Rp.31.945.248.552. Secara rinci pendapatan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.10.
Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan Tahun 2008
No PENDAPATAN DAERAHJumlah
Tahun 2007 Tahun 2008
1. Pendapatan Asli Daerah:a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Dipisahkand. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
27.068.116.4851.055.070.0004.021.200.0007.000.000.000
14.991.846.485
31.945.248.5521.550.000.0005.521.200.0008.000.000.000
16.874.048.552
2. Dana Perimbangan:a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajakb. Dana Alokasi Umumc. Dana Alokasi Khusus
577.595.152.840516.125.152.840
52.630.000.0008.840.000.000
658.334.808.098582.210.180.098
63.970.000.00012.154.628.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:a. Hibahb. Dana Daruratc. Dana Bgi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi &
Pemerintah Daerah Lainnyad. Dana Penyesuaian & Otonomi Khususe. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
62.498.674.5463.394.174.5461.750.000.000
12.120.000.00010.000.000.000
35.234.500.000
83.158.674.5464.504.174.5463.000.000.000
18.120.000.00015.000.000.000
42.534.500.000
Jumlah 667.161.943.871 773.438.731.196
Sumber: Dispenda Kab. PPU 2008
57RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam
Paser Utara, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:
a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan
Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar
memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada khususnya dan kepada Penerimaan Daerah pada umumnya.
d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan tersebut, telah dijelaskan bahwa APBD merupakan wujud dari
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan
daerah.
Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara
tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun
dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat
daerah.
Pola penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, telah dijelaskan bahwa struktur Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Jenis belanja tidak langsung antara lain meliput: belanja pegawai, bunga,
subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga. Sedangkan belanja langsung adalah merupakan jenis belanja yang sengaja
58RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Jenis belanja langsung, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
serta belanja modal.
Belanja Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2008-2013
diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenaikan Belanja Daerah
diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan yang esensial dan bernilai
produktif untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mencapai efisiensi dan
efektivitas Belanja Daerah, kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh antara lain
meliputi:
a. Meningkatkan proporsi belanja modal dan investasi yang dapat memberi
dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat serta mempunyai efek ganda
(multiplier effect) terhadap peningkatan bidang-bidang kehidupan lainnya.
b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Belanja Daerah melalui:
penyusunan standar harga dan tolok ukur kinerja serta intensifnya pengawasan
baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga yang berwenang.
c. Meningkatkan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain
dengan penyusunan laporan akuntanbilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian
kegiatan secara intensif oleh setiap pimpinan SKPD.
d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
e. Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pembiayaan Daerah merupakan pos baru dalam struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau
sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Dalam pola
penganggaran yang baru, struktur APBD dibagi dalam 3 (tiga) pos besar, yaitu: (i)
Pos Pendapatan Daerah, (ii) Pos Belanja Daerah, dan (iii) Pos Pembiayaan Daerah.
Kondisi penganggaran daerah jika pos Pendapatan Daerah melebihi pos
Belanja Daerah atau Surplus Anggaran, maka Pembiayaan Daerah akan diarahkan
untuk meningkatkan dana cadangan daerah, penyertaan modal daerah dan
pembayaran pokok utang/pinjaman, sedangkan jika Pendapatan Daerah lebih rendah
59RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dibanding dengan Belanja Daerah atau Defisit Anggaran, sedapat mungkin dapat
dicukupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
Alternatif lain dengan melakukan Pinjaman Daerah, Menjual aset daerah atau
dengan alternatif kebijakan lain agar di dalam menutup defisit anggaran harus jelas
dan transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan
erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2008 di Kabupaten Penajam Paser
Utara antara lain diarahkan untuk:
a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi Surplus Anggaran, dan jika
terjadi Defisit Anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-
kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja pilkada, dan dana
cadangan bencana alam.
c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.
3.3. Kerangka Pendanaan Daerah
Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun anggaran
2003-2007, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan masih tergantung dana dari pusat berupa dana perimbangan, karena
pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi dalam pembiayaan rata-rata
sebesar 12% per tahun.
60RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.11Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pembangunan
Tahun Anggaran 2003-2007No Jenis Tahun Anggaran APBD (Rp)1) Sisa Lebih Anggaran yg Lalu 2003 -
2004 12.258.131.2582005 6.912.445.2662006 127.079.185.3552007 308.373.589.985
2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2003 879.338.5002004 2.000.269.4002005 7.209.192.1872006 10.112.420.8362007 27.068.116.485
3) Dana Perimbangan 2003 22.912.205.8002004 320.103.822.0502005 509.778.077.0152006 669.158.928.0982007 577.595.152.840
4) Lain-lain Pendapatan yang Sah 2003 42.148.441.0002004 23.000.000.0002005 45.995.000.0002006 5.874.048.5522007 62.498.674.546
No Jenis Tahun Anggaran APBD (Rp)Total Pendapatan Daerah 2003 343.664.368.280
2004 345.104.091.4502005 562.982.269.2022006 707.771.348.9342007 667.161.943.871
Sumber: Bag. Keuangan Setda Kab. PPU 2008
3.4. Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat
tingkat kemakmuran suatu daerah secara umum. PDRB Perkapita diperoleh dengan
membagi besaran nilai PDRB selama suatu tahun dengan penduduk pertengahan
tahun pada tahun yang bersangkutan. Jadi besaran PDRB Perkapita sangat tergantung
pada besaran PDRB yang terbentuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk suatu
tahun. Pada Tabel 3.12 ditampilkan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat
Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2005 mencapai angka sebesar Rp.
13.160.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 13.390.000,- pada tahun 2006. Jika
dibandingkan di tingkat regional maka pendapatan perkapita tersebut masih berada
dibawah pendapatan perkapita Propinsi Kalimantan Timur namun demikian masih
berada diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional. Pada tingkat regional
Kalimantan Timur, pendapatan perkapita pada tahun 2005 mencapai angka sebesar
Rp. 23.235.000,- dan menurun menjadi sebesar Rp. 14.700.000,- pada tahun 2006.
61RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sedangkan pada tingkat nasional pada tahun 2005 pendapatan perkapita sudah
mencapai sebesar Rp. 7.994.000,- dan pada tahun 2006 mencapai angka sebesar Rp.
8.385.000,-.
Tabel 3.12Perbandingan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kaltimdan Nasional Tahun 2005 – 2006
UraianPendapatan Perkapita Inflasi
2005 2006 2005 2006
Kab.Penajam Paser Utara 13.160.000 13.390.000 7,60 17,28
Kalimantan Timur 23.235.000 14.700.000 5,65 16,64
Nasional 7.994.000 8.385.000 17,10 6,60
Sumber data: Berbagai Publikasi BPS, diolah
61RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
62RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu-Isu Strategis Pembangunan
Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai
berikut.
4.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu isu
strategis karena merupakan modal pembangunan yang sangat dominan dalam proses
pembangunan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur pemerintah
dinilai masih belum memadai di samping jumlah aparatur yang sangat terbatas. Pada sisi lain,
kualitas sumberdaya manusia masyarakat masih rendah hal ini terbukti dengan masih
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di mana sebagian besar masyarakat hanya
berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Keadaan ini tentunya dapat
menjadi kendala keberhasilan dan kecepatan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara di masa kini dan di masa yang akan datang.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai penghambat pembagunan
dalam pengembangan SDM adalah:
a. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara relatif ketinggalan di Propinsi Kaltim.
b. Masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
c. Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar belum memadai.
d. Belum memadainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
e. Belum tersedianya rumah sakit yang dapat dijadikan rujukan.
f. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
g. Kuantitas dan kualitas tenaga medis belum memadai.
h. Masih adanya kelompok masyarakat yang masih hidup dalam taraf kemiskinan.
i. Adanya budaya-budaya lokal yang cenderung menghambat upaya pengembangan
pendidikan dan upaya kesehatan
j. Adanya perkembangan penyebaran NAPZA.
k. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan.
63RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDM adalah:
a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan sumberdaya manusia.
b. Cukup tingginya jumlah penduduk usia sekolah dan produktif.
c. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta
pelayanan kesehatan sosial
d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam menyediakan pelayanan kesehatan
bermutu.
e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan inisiatif kesehatan.
f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang kesehatan dan
pendidikan.
4.1.2. Infrastruktur Administrasi Kelembagaan Pemerintahan, Hukum dan
Keamanan.
Masalah ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan
kabupaten yang baru saja terbentuk, usianya belum mencapai dua tahun. Dengan kondisi
infrastruktur yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah beserta
jajarannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Sementara itu
supremasi hukum dan HAM perlu ditegakkan demikian halnya dengan stabilitas politik dan
keamanan yang diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan
program pembangunan daerah.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat
pembangunan dalam pengembangan Infrastruktur Administrasi Kelembagaan
Pemerintahan, Hukum dan Keamanan adalah:
a. Belum memadainya kapasitas SDM aparatur.
b. Belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
c. Belum memadainya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah
d. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan
e. Korupsi, kolusi dan nepotisme.
64RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDM adalah:
a. Berkembangnya paradigma tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam
pengelolaan sektor publik.
b. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan pelayanan.
c. Adanya perkembangan teknologi dan informasi
d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan kapasitas pelayanan
pemerintah daerah
e. Kecukupan sumber daya manusia pemerintahan daerah.
f. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.1.3. Kondisi Infrastruktur Fisik yang Belum Memadai
Pembangunan infrastruktur fisik khususnya infrastruktur perhubungan darat (jalan)
masih sangat terbatas. Fungsi jalan sebagai urat nadi pembangunan masih belum mampu
menjangkau seluruh wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang memiliki potensi ekonomi
yang besar maupun wilayah pedesaan yang terisolir.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat
pembagunan dalam pengembangan Infrastruktur adalah:
a. Belum maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana irigasi yang tersedia.
b. Adanya perumahan rakyat yang tidak layak huni.
c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang.
d. Belum optimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
e. Lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam mengembangkan
infrastruktur daerah.
f. Kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan dan
pertambangan.
g. Ancaman bencana alam, Buruknya mutu jalan dan Belum memadainya mutu
prasarana jembatan.
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal
pembangunan pengembangan Infrastruktur adalah:
65RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan infrastruktur daerah.
b. Sumber daya alam yang beragam.
c. Adanya kapasitas eksisting infrastruktur daerah.
d. Posisi strategis Kabupaten Penajam yang dekat dengan Balikpapan.
e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan infrastruktur.
f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang pembangunan
infrastruktur.
4.1.4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Kendatipun sudah cukup banyak program-program yang dilaksanakan selama
Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), namun pemanfaatan sumber daya alam
khususnya di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor migas, masih jauh dari harapan. Hal
ini antara lain terbukti dengan masih rendahnya produktivitas dan kualitas hasil-hasil
pertanian serta masih luasnya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan sebagaimana
mestinya.
Dengan program-program pembangunan yang terarah dan terpadu dalam pemanfaatan
sumber daya alam, maka secara bertahap diharapkan akan mampu memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Penajam Paser Utara. Dengan demikian Pemerintah Daerah akan lebih mampu dalam
menyelenggarakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat
pembangunan dalam pengembangan SDA adalah:
a. Belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan
b. Belum berkembangnya cara bertani dan berusaha masyarakat.
c. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan.
d. Overeksploitasi sumber daya alam kehutanan dan pertambangan
66RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDA adalah:
a. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda dalam keberlanjutan pengelolaan SDA dan
lingkungan.
b. Keunggulan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
c. Berkembangnya pemikiran Millenium Development Goal dengan penekanan pada
pelestarian lingkungan hidup.
d. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengelolaan pertambangan dan kehutanan
lestari.
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
67RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi Pembangunan Daerah
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini,
tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan
modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan
amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2006-
2026, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013
adalah: Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis
(Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada
Ekonomi Kerakyatan.
5.2. Misi Pembangunan Daerah
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan
yang professional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang memadai.
3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan
ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.
4. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas
perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan
bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan
publik yang prima.
7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh
kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi.
8. Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat.
68RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan
lingkungan.
10. Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis
5.3 Tujuan Strategis Pembangunan
Dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
ditempuh melalui 3 (tiga) tujuan strategis pembangunan daerah yang dikemas dalam
gerakan pembangunan masyarakat desa mandiri (GERBANG MADANI) , yaitu:
1. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri;
2. Membangun ekonomi rakyat yang produktif; dan
3. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius.
Visi dan Misi akan tercapai jika seluruh Agenda, Tujuan, Sasaran dan Program
yang diuraikan pada Bab V dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu seluruh SKPD
harus menargetkan pencapaian indikator di bawah ini melalui kegiatan-kegiatan yang
benar-benar memiliki keterkaitan erat dengan Program, Strategi dan Agenda
dimaksud, serta sejalan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. yang merupakan
perubahan dari Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
Berkaitan dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
yang Mandiri, maka indikator keberhasilan yang akan mewarnai pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2008-2013 adalah:
1. Tingkat partisipasi kasar SMP dan SMA masing-masing berkisar antara sebesar
85-95 persen dan 75-85 persen.
2. Turunnya angka putus sekolah hingga dapat mencapai 3% sampai 0,5% untuk
tingkat SD, SMP dan SMA.
3. Terbangunnya 3 sekolah percontohan yang keluarannya siap kerja dan berjiwa
wirausaha.
4. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah.
5. Berjalannya reformasi birokrasi berkaitan dengan distribusi, penilaian prestasi
dan kapasitas SDM aparatur.
6. Terbangunnya koneksi data base antar seluruh Unit Kerja.
7. Berkembangnya warung informasi di setiap kecamatan
8. Terwujudnya Teknologi Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
69RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan dan
akselerasi ekonomi daerah.
10. Tidak terjadi degradasi lingkungan hidup disetiap geliat pembangunan daerah.
11. Berkurangnya penduduk miskin di Penajam Paser Utara menjadi 17 % hingga
10%.
12. Berkurangnya balita kurang gizi sebanyak 10% sampai 20% per tahun.
13. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
14. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masing-masing menjadi
16/1000 kelahiran dan 210/100.000 persalinan sampai tahun 2013.
Indikator pencapaian tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang
Produktif, adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan 15% hingga 25% kunjungan wisatawan domestik
2. Berkembangnya industri pengolahan kecil dan menengah, terutama untuk
menciptakan klaster industri sektor perikanan dan pertanian.
3. Terjalinnya kerjasama antar propinsi, regional, dan internasional, terutama
untuk mengembangan komoditas unggulan.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan pemukiman dan
penyediaan perumahan layak huni.
5. Berkurangnya pengangguran terbuka 9 % hingga 15 % dari total angkatan kerja.
6. Peningkatan akses jalan (negara, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa) dan
jembatan dalam meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi dan usaha.
7. Menurunnya angka kecelakaan 10% hingga 20 % dibanding tahun 2008.
8. Terbangunnya fasilitas Telkom sebesar 10 % hingga 20 % hingga dibanding
tahun 2008.
9. Terwujudnya pelabuhan sebagai pusat kargo kawasan Penajam Paser Utara.
10. Terbangunnya jembatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan.
11. Teraplikasinya RT/RW sebagai basis pembangunan daerah.
12. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dengan tetap
mengacu pada standar pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.
13. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan tetap mengacu
pada kelestarian lingkungan.
70RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
14. Efektifnya unit manajamen hutan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber
daya hutan.
15. Terbangunnya jalan akses agropolitan.
16. Terbentuknya kecamatan sebagai pusat jaringan pengembangan ekonomi.
17. Adanya infrastruktur agropolitan melalui 9 (sembilan) pilar untuk meningkatkan
produktifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
18. Terbangunnya 6 (enam) model micro credit union yang di kelola oleh
masyarakat sebagai pendukung keuangan ekonomi pedesaan.
19. Berdirinya 14 hingga 24 klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan
ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan
maupun perikanan.
20. Berkembangnya Koperasi dan UKM
21. Meningkatnya jumlah industri kecil, industri rumah tangga dan industri
menengah yang berbasis komoditas unggulan.
22. Terbinanya hubungan yang baik antara perusahaan-perusahaan besar dengan
pemerintah dan masyarakat.
Kemudian, untuk indikator pencapaian tujuan Mewujudkan Penajam Paser
Utara yang aman, damai dan religius, adalah:
1. Penurunan tingkat kriminalitas
2. Peningkatan rasa aman bagi semua warga negara
3. Peningkatan aktivitas keagamaan.
4. Harmonisasi kehidupan beragama
5. Peningkatan intensitas dialog keagamaan
6. Peningkatan citra aparatur dari sisi keagamaan
5.4. Agenda Utama
Agenda utama pembangunan jangka menengah 2008-2013 Kebupaten
Penajam Paser Utara adalah:
a. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya
masyarakat yang sehat dan sejahtera.
71RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan
keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik,
profesional dan inovatif.
c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.
d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser
Utara
5.5. Sasaran Pembangunan
Sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang
ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran
pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut
5.5.1 Sasaran dari tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
yang Mandiri, sepanjang tahun 2008-2013 adalah:
a. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun
b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan
c. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan
karakteristik daerah
d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
e. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
g. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk
h. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan
pemerintahan
5.5.2 Sasaran Pembangunan dari tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang
Produktif, adalah sebagai berikut:
72RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
a. Meningkatnya ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi
pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk
pertanian
c. Peningkatan Kemandirian Desa
d. Meningkatnya infrastruktur desa
e. Pembangunan Infrastruktur daerah
f. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan
dan pelabuhan
g. Mewujudkan pengelolaan struktur daya air dan listrik yang lebih baik
h. Peningkatan perekonomian Daerah melalui optimalisasi usaha sektor
Riil
5.5.3. Sasaran dari tujuan Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman,
damai dan religius, adalah
a. Meningkatkan iklim lingkungan yang kondusif
b. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
c. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama antar umat beragama
d. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
73RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi Pembangunan
Berdasarkan analisis isu-isu strategis dengan analisis lingkungan strategis dan
analisis strategi pilihan, maka ditetapkan agenda pembangunan daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara antara lain sebagai berikut.
a. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya
masyarakat yang sehat dan sejahtera.
b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan
keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional
dan inovatif.
c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.
d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser
Utara.
Keberhasilan suatu organisasi, termasuk Pemerintah Daerah sebagai salah satu
organsiasi publik, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, kondisi
lingkungan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh organisasi tersebut.
Ketepatan memilih strategi akan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang dicita-
citakan. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang tepat dapat berfungsi
untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi
organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.
Pembangunan yang selama ini dilakukan dengan pemerintah bertindak sebagai
motor penggerak utama harus diubah, karena paradigma semacam itu terbukti
menciptakan pola pembangunan yang sentralistis serta menciptakan ketergantungan
masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu juga mematikan inisiatif dan
partisipasi masyarakat.
Selanjutnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat
berpenghasilan rendah (miskin) ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang
74RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung
dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.
Dengan bercermin pada kelemahan pola pembangunan sentralistis tersebut di
atas, maka dirasakan perlu untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan manajemen
yang berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management approach) untuk
mewujudkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sendiri
(community self help). Dengan konsep ini bukan berarti bahwa pemerintah
melepaskan tanggungjawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator
pembangunan.
Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas, maka langkah-langkah
strategis yang akan ditempuh secara berkelanjutan dan sistematis dalam kurun waktu
2009-2013 oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :
1. Strategi Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya
masyarakat yang sehat dan sejahtera
2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
3. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam
4. Strategi Pembangunan Infrastruktur
Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus
diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar
mencakup aspek-aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal. Aspek
rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan
pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam reformasi harus ada ”hijrah”: pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
dari pola sentralistik ke desentralisasi, dari pola otoritarian kepada demokratisasi, dari
pola lama yang selalu berorientasi dan berpihak kepada pusat menjadi berpihak
kepada rakyat; dari pola lama pejabat harus dilayani menjadi harus melayani rakyat.
Demikian pula paradigma lama pemerintah sebagai motor penggerak dan pelaku
utama pembangunan harus bergeser menjadi fasilitator.
Dalam aspek restrukturisasi, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam
proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32
75RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan mendasar dari
undang-undang tersebut adalah bahwa urusan kabupaten/kota menjadi semakin luas
karena Pemerintah (Pusat) menyerahkan seluruh urusan bidang pemerintahan kepada
kabupaten/kota, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,
peradilan, agama, serta bidang moneter dan fiskal.
Dalam rangka Restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, antara
lain dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD
Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan aspek revitalisasi sangat diperlukan
dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan memacu percepatan pembangunan daerah yang diharapkan mampu
mendorong dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek
renewal sangat diperlukan dalam pembangunan daerah agar mampu menjawab
tuntutan dan tantangan pembangunan yang selalu berkembang dalam era globalisasi.
6.2 Arah kebijakan
Untuk mewujudkan Agenda Utama tersebut, melalui masing-masing strategi
maka arah kebijakan adalah sebagai berikut:
6.2.1 Agenda Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya
masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dapat ditempuh melalui Strategi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Strategi Mewujudkan Masyarakat
Sehat, arah kebijakanya sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, kuantitas dan
kualitas tenaga medis dan para medis dalam rangka meningkatkan
keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme tenaga pendidik melalui
kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha
3. Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu
hamil, bayi dan anak balita.
4. Meningkatkan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat,
makanan dan keamanan pangan.
76RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan
mandiri
6.2.2 Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan
keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik,
profesional dan inovatif. Pada agenda kedua ini dapat ditempuh dengan strategi
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Arah kebijakannya adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan
kekayaan daerah yang berkeadilan guna Mengimplementasikan sistem
pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk
untuk Meningkatkan partsipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.
5. mewujudkan pemerintahan yg baik dan bersih melalui inovasi pelayanan,
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
6.2.3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara. Pada
agenda ketiga dapat dicapai dengan pegelolaan sumber daya manusia. Agenda
ketiga ini dapat ditempuh dengan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Arah kebijakannya sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada tanaman pangan
serta mengembangkan bahan pangan alternatif.
2. Mengembangkan sentra produksi komoditas pertanian dan perkebunan
unggulan daerah melalui peningkatan kualitas budi daya, pengelolaan pasca
panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
3. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan
dan pengendalian kerusakan hutan.
77RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
4. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha industri skala mikro melalui
penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran komoditas industri
lokal.
2. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dan sektor
umum lainya dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata.
3. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang pertanian
dan pemanfaatan teknologi serta investasi.
4. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha pertanian pada umumnya
serta mengembangkan jaringan permodalan dan pemasaran produksi
perikanan.
5. Mengoptimalkan usaha kehutanan berbasis masyarakat pinggiran hutan.
6.2.4 Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser
Utara. Pada agenda keempat ini dapat dicapai dengan Strategi Pembangunan
Infrastruktur.
Arah kebijakannya sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang
menghubungkan antar wilayah strategis daerah melalui peningkatan
kemitraan dan kerjasama pembangunan sarana infrastruktur dengan pihak
swasta potensial.
b. Mengembangkan kapasitas SDM di bidang infrastruktur daerah.
c. Mengembangkan pranata dan kelembagaan pengelolaan infrastruktur daerah.
d. Mendayagunaan pemanfaatan teknologi yang efisien dan efektif dalam
pengembangan infrastruktur daerah.
2. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi untuk
mendukung produktivitas,meningkatkan kualitas dan pemerataan prasarana
dan sarana perumahan dan permukiman serta fasilitas umum yang
aksestabel.
3. Meningkatkan kualitas tata ruang yang produktif dan berwawasan
lingkungan dengan peran serta masyarakat untuk mencapai kawasan yang
memiliki RDTR dan RTBL
77RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
78RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH
7.1. Kebijakan Umum
Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan
pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai
suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah
mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam
melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju,
sejahtera, dan mandiri.
Agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat kesatuan arah dan
kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah,
maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (platform) antara
DPRD (legislatif) dan Pemerintah Kabupaten (eksekutif). Arah dan kebijakan itu akan
dirumuskan lebih lanjut oleh eksekutif dalam bentuk penentuan arah kebijakan umum dan
prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku
dan dinamika masyarakat yang berkembang.
Kebijakan pembangunan daerah juga mengandung arti sebagai operasionalisasi
dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah dan kebijakan
pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan harus
seoptimal mungkin memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi, terutama
pengurangan resiko pada setiap aspek;
b. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan
riil, yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal seperti Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, Musrenbang
79RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
di tingkat kabupaten, penjaringan aspirasi oleh DPRD, dan dialog antara
masyarakat dengan Bupati/eksekutif;
c. Prediksi perkembangan penyelanggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan
urusan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi;
d. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang
ada, sumber daya manusia yang dimiliki, dan kelembagaan yang ada.
Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai.
Untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus
memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis
kebutuhan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat,
kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun
sebelumnya.
Arah Kebijakan Pembangunan ini selanjutnya menjadi instrumen (pedoman)
perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting
bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan. Pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan
Pembangunan selama lima tahun.
Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang
konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan
berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan
daerah. Implementasi konsepsi ini setidaknya telah berhasil membentuk landasan
pembangunan yang kokoh bagi Panajam Paser Utara dalam mengejar ketertinggalan
terutama dalam bidang peningkatan Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur
serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Langkah selanjutnya untuk
menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada kabupaten ini di masa
depan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Disadari, bahwa pembangunan
ekonomi secara makro di Kabupaten Panajam Paser Utara masih mengandalkan pada
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini tergambar dari peranan sektor
Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Panajam
Paser Utara.
80RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Terkait dengan hal itu, kabupaten ini saat ini masih sangat tergantung pada SDA
yang tidak dapat diperbaharui, dan hal ini disadari makin lama akan berkurang, menipis
dan habis. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi ketergantungan terhadap SDA
secara bertahap dari eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, kepada
pengembangan sumber daya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di
masa mendatang.
Berdasarkan kondisi obyektif yang ada pada Kabupaten Panajam Paser Utara,
serta berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan
kompetitif (competitive advantage), kebijakan umum pembangunan pada kabupaten ini
diarahkan untuk:
a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan moral dan budi pekerti yang luhur, serta menjamin terselenggaranya
kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram dengan dilandasi upaya
penegakan hukum
b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan
kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM, yang dilakukan dengan
berbagai upaya antara lain:
Peningkatan kecerdasan dengan penekanan pada lulusan yang berkualitas serta
penyiapan tenaga kerja terampil (memiliki basic skill to life);
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan ibu hamil, bayi dan
balita serta pengembangan jaminan sosial;
Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna
mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
c. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang ditandai adanya
kemampuan cara berpikir dan bertindak yang baru melalui pembenahan sistem
kepemerintahan, penyiapan kelembagaan/lembaga yang mutakhir dan penyiapan
SDM aparatur yang efisien dan berkelas;
d. Menyelenggarakan pengawasan yang efektif dengan memfungsikan lembaga
pengawas internal dan lembaga pengawas eksternal;
81RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan (tahap
formulasi, implementasi maupun evaluasi) melalui forum formal maupun informal;
f. Mengupayakan penegakan supremasi hukum dalam rangka mencapai ketertiban,
keamanan, dan ketentraman masyarakat;
g. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya,
antara lain:
Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah, secara
efektif dan efisien;
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah yang sudah dimiliki;
Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor
dengan pola kemitraan; serta
Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna mewujudkan kemandirian
dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
h. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan lestari dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan pembangunan yang
berwawasan lingkungan, dan pengurangan resiko bencana;
i. Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat sistem ketahanan
pangan dan agribis yang didukung pendayagunaan tehnologi tepat guna.
j. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan keseimbangan
dan kelestarian lingkungan.
k. Menciptakan iklim demokratisasi dengan memberikan kesempatan masyarakat
untuk berpartisipasi sesuai hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan
kemampuannya.
7.2. Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Pasir Utara, ditetapkan program-
program yang menjadi prioritas sebagai berikut:
1. MISI 1:
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan
yang profesional
82RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Dituntaskanya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
3. Meningkatnya Pendidikan Kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik
daerah
PROGRAM:
1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2. Program pendidikan menengah
3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pendidikan nonformal
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program pendidikan anak usia dini
7. Program pendidikan luar biasa
8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
9. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
10. Program peningkatan peran serta kepemudaan
11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
12. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
13. Program peningkatan sekolah kejuruan
14. Program peningkatan pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas)
tahun
15. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
16. Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga
17. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
18. Program pemuda dan olah raga
19. Program pengembangan kesenian siswa
20. Program peningkatan peran serta kepemudaan
83RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
21. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
2. MISI 2:
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang
memadai.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
4. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk
PROGRAM:
1. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan masyarakat
3. Program upaya Kesehatan perorangan
4. Program obat dan perbekalan kesehatan
5. Program Pengawasan Obat dan makanan
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular
8. Program Pembangunan lingkungan Sehat
9. Program Pengadaan, peningkatan, perbaikan spras puskesmas, Pustu dan
pusban
10. Program manajemen dan kebijakan Pembangunan kesehatan
11. Program Pengadaan dan peningkatan sapras rumah sakit
12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
13. Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
14. Program Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar
84RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
15. Program keluarga berencana
16. Program kesehatan Reproduksi Remaja
17. Program Pelayanan Kontrasepsi
18. Program ketahanan dan pemberdayaan Keluarga
3. MISI 3:
mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang memadai.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Peningkatan ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi pertanian
tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk
pertanian
PROGRAM:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Pengembangan Agrobisnis
3. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan
dan perikanan
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan /
peternakan dan perikanan
5. Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan
perikanan
6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan
dan perikanan
7. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan
8. Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan /
peternakan/perikanan
9. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
85RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
10. Program pengembangan budidaya perikanan
11. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
12. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
13. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
14. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
16. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
17. Program peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri
18. Program pengembangan industri kecil dan menengah
19. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
20. Program pengembangan Kemitraan
21. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
22. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
23. Program peningkatan ketahanan pangan
24. Pengembangan Institusi Pembenihan
25. Program pemberdayaan Penyuluh lapangan
26. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
27. Pengembangan Usaha Tani
28. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
29. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
30. Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
31. Program pengembangan perikanan tangkap
32. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
33. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
34. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
Kepada masyarakat
35. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
36. Program Peningkatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut
37. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
86RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
38. Program peningkatan produksi hasil ternak
39. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
40. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
41. Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak
42. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya peternakan
4. MISI 4:
Mewujudkan kemandirian desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Peningkatan Kemadirian Desa
2. Meningkatnya infrastruktur desa
PROGRAM:
1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
2. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5. Program sentra - sentra industri potensial
6. Program peningkatan penguatan modal
7. Program peningkatan industri pedesaan
8. Program peningkatan industri kecil dan menengah
9. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan
dan perikanan
10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan /
peternakan dan perikanan
11. Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan
perikanan
12. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan
dan perikanan
13. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan
87RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
14. Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan /
peternakan/perikanan
15. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
16. Program pengembangan budidaya perikanan
17. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
5. MISI 5:
Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas
perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Pembangunan Infrastruktur daerah.
2. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan
pelabuhan
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan listrik yang lebih baik
PROGRAM:
1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan
4. Program peningkatan sarpras kebinamargaan
5. Program infrastruktur perdesaan
6. Program Pembangunan Sistem informasi/data base jalan dan jembatan
7. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
8. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
9. Program peningkatan pelayanan angkutan
10. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
11. Program pengendalian dan pengamanan lalulintas
88RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
12. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
13. Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan
14. Program Penanganan Persampahan dan drainase lingkungan
15. Program Pengembangan bidang ketenagalistrikan
16. Program peningkatan sarpras permukiman, kelembagaan dan fasum bagimasyarakat
17. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
18. Program rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi sungai
19. Program Normalisasi saluran pembuang/afour
20. Program Pegembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya
21. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
22. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
23. Program Pengembangan Air Bersih perdesaan dan Perkotaan
24. Program Pengembangan manajemen Pengelolaan Air bersih
6. MISI 6
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan
bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan
publik yang prima.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan
pemerintahan.
PROGRAM:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
89RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program penataan kelembagaan pemerintahan dan ketatalaksanaan
9. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
10. Program penataan daerah otonomi baru
11. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
12. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13. Program perencanaan pembangunan daerah
14. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah
15. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
16. Program kerjasama pembangunan daerah
17. Program pengembangan wilayah perbatasan
18. Program penataan peraturan daerah dan perundang-undangan
19. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
21. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
22. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
23. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
24. Program Perbaikan sistem Administrasi kearsipan
25. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
26. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
27. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
28. Program peninkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
29. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
30. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
31. Program kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten
32. Program Peningkatan jumlah Aparatur
90RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
33. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
34. Program pendidikan kedinasan
35. Program pelayanan administrasi perkantoran
36. Program penataan kelembagaan pemerintah dan ketatalaksanaan
37. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
38. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan
KDH/WKDH
39. Penataan administrasi kependudukan
40. Program Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
41. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (live Skill)
42. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
43. Program Perlindungan, Pengembangan lembaga dan ketenagakerjaan
7. MISI 7:
Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh
kembangkan kepercayaan untuk berinvestasi.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya iklim lingkungan yang kondusif
PROGRAM:
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program pelayanan perijinan
3. Program pendataan investasi dan perijinan
4. Program pemanfaatan ruang
5. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam
6. Program Penguatan Kelembagaan Perijinan satu atap
7. Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda
8. Program peningkatan sarana dan prasarana trantibum
9. Program pengembangan wawasan kebangsaan
91RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
10. Program pendidikan politik masyarakat
11. Program penataan peraturan perundang – undangan
12. Program Perlindungan Masyarakat
8. MISI 8:
Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah
1. Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga
UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian
Daerah
2. Mendorong usaha besar dan kecil untuk meningkatkan produktivitas dan
pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung
penguatan ekonomi kerakyatan
PROGRAM:
1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4. Program perencanaan pemanfaatan ruang
5. Program pengembangan kebijakan ekonomi
6. Program pengembangan ekonomi lokal
7. Program peningkatan keberdayaan masyrakat pedesaan
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9. Program peningkatan kesempatan kerja
10. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
92RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
11. Program Peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri
12. Program pengembangan industri kecil dan menengah
13. Program penataan struktur industri
14. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
16. Program sentra-sentra industri potensial
17. Program peningkatan standarisasi produk industri
18. Program pembinaan pedagang kaki lima
19. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
20. Program pengembangan klaster bisnis
21. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
22. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
23. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
24. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada lembaga
keuangan
25. Program pengembangan kemitraan
26. Pemanfaatan Ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan kom
27. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
28. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecilmenengah
29. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecilmenengah
30. Program pengembangan kemitraan
31. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
32. Program Sentra-sentra Industri Potensial
33. Program Peningkatan Kemaampuan SDM ndustri
93RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
34. Program Perlindungan Konsumen dan Pegamanan Perdagangan
35.
Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
9. MISI 9:
Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
.
PROGRAM:
1. Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
2. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
3. Program perlindungan dan konservasi SDA
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
5. Program peningkatan sarpras permukiman dan fasum bagi masyarakat
6. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan
7. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
8. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
10. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
11. Program Rehabilitasi hutan dan lahan
12. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
13. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
14. Program perencanaan dan pengembangan hutan
15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
16. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
18. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
20. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
94RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
21. Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan
22. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
23. Program rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai
24. Program rehabilitasi hutan dan lahan
25. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
26. Program pengendalian banjir
27. Pemanfaatan Ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan
komoditas dalam rangka menentukan komoditi unggulan
28. Program penyusunan RTRW Kabupaten dan RUTR serta RDTR
29. Program penanganan perbatasan daerah, kawasan rawan bencana,pulau –
pulau kecil terpencil
30. Program perencanaan pengembangan wilayah setrategis dan cepat tumbuh
31. Program pengembangan wilayah perbatasan
33. Program perencanaan tata ruang
34. Program perencanaan pembangunan daerah
35. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
36. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
37. Program Perencanaan Pembangunan Soaial dan Budaya
38. Program Pengembangan data/informasi dan statistik daerah
39. Program Kerja sama Pembangunan
40. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan
KDH/WKDH
10. MISI 10:
Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis
SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
PROGRAM:
95RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1. Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan
2. Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
6. Program Pengelolaan budaya Daerah
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
8. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
9. Peningkatan peran perempuan dipedesaan
11. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
12. Program pembinaan anak terlantar
13. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
14. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
15. Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan
16. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
17. Program pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
18. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
19. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
20. Program perencanaan sosial dan budaya
21. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
22. Program peningkatan kesempatan kerja
23. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
11. PROGRAM KEWILAYAHAN
Program kewilayahan adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementrian
atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah,
daerah suatu kawasan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Program Kewilayahan dapat berupa program lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah maupun dalam bentuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah Adapun program
kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara melipiuti:
96RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1. Program penyediaan air bersih
2. Program pengembangan sarana dan prasarana transportasi
3. Program pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.
4. Program pengembangan lingkungan sehat
5. Program Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energy ketenagalistrikan di
pedesaan.
6. Program penjagaan kualitas lingkungan dengan mengintensifkan pengawasan dan
pengendalian
7. Program penjagaan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam yang berkelanjutan
dan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat
8. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9. Program Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan nilai tambah
10. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
11. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
12. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
13. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
14. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
15. Program Rehabilitasi hutan dan lahan
16. Program Pengembangan dan pengawasan bidang pertambangan
17. Program Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar
Program diatas merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya
ditangani dengan pendekatan sektoral, maka problematika yang ada tidak bisa
diselesaikan secara efektif dan efisien. Program kewilayahan menggambarkan bagaimana
daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain. Dengan memiliki jaringan
dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih,
jalan, energi, dsb) semakin baik.
97RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
7.3. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH
7.3.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip
money follow function sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut
bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi
pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan
keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut
penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik,
meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan
pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilandaskan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
98RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006.
Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan,
penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola
secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam pengelolaan APBD
merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Terkait hal ini, arah
kebijakan anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara difokuskan untuk mendukung
program-program guna mencapai visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun
2008-2013, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
Pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar masih berasal
dari Dana Bagi Hasil, terutama bagi hasil dari Sumber Daya Alam. Untuk optimalisasi
pendapatan daerah, maka diperlukan berbagai kebijakan melalui penggalian sumber-
sumber pendapatan baru, antara lain: pengembangan kawasan industri, pengembangan
kawasan wisata, pengembangan kawasan agropolitan dan atau minapolitan,
pengembangan sektor perdagangan, serta pengembangan kawasan pertambangan.
Belanja daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka
mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai
dengan perudang-undangan yang berlaku. Aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-
undang Dasar tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah
yang meliputi:
1. Asas tahunan;
99RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.
Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-
prinsip penganggaran yaitu:
1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
7.3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan
pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari pos (1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana
Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khsusus (DAK), dan
(5) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Pengelolaan pendapatan
daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-
hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan
PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat
secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung
100RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan kapasitas
fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (governance) tentang keuangan daerah,
karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan
menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi
fungsi anggaran yan meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan
dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK. Adanya
otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan
keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal
dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan
daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal:
1. Mengadakan kajian kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan
pajak, retribusi, penjualan jasa publik (charging for services) dan usaha daerah
lainnya yang sah dengan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan
sektor swasta;
2. Menaikkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui revitalisasitarif,
perluasan subyek, obyek pajak, dan retribusi;
3. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah
(revenue and spending administration);
4. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil dari pajak dan bukan pajak (PPh
perseorangan, PKB - BBNKB, PBBKB, BPHTP, dan PBB ).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih
rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi
komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai
sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan
dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.
101RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya
pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum
menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan
obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam
menilai laju pembangunan di daerah. Di dalam rangka memacu roda perekonomian
masyarakat, Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan kebijakan insentif dan
disinsentif untuk obyek-obyek pungut tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu
berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah akan menjadi faktor
yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD serta mendorong peningkatan
kemampuan peranan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada
Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil
Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2
unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan
diperoleh nantinya.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2003-2008), PAD di Kabupaten Penajam
Paser Utara lebih didominasi dari sumber Lain-Lain PAD yang Sah. Sumber Lain-Lain
PAD yang Sah ini antara lain terdiri atas komponen: (1) Penerimaan Jasa Giro; (2)
Penerimaan Bunga Deposito; (3) Pendapatan dari Pengembalian; (4) Sumbangan Pihak
Ketiga; dan (5) Penerimaan lain-lain. Sementara Pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan sumber PAD yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan, padahal
di daerah lain sektor tersebut merupakan andalan untuk mendulang Pendapatan Asli
Daerah. Rincian tentang realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam kurun waktu 2003-2008 disajikan pada tabel berikut ini:
102RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 7.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2003-2008URAIAN PENERIMAAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PENDAPATAN331.808.700.800,00 361.948.050.356,55 558.367.611.467,24 765.143.920.791,10 681.874.311.448,68 543.876.344.883,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH646.692.850,00 11.486.764.294,39 13.353.270.919,03 28.262.983.320,10 31.364.862.072,68 31.978.813.418,97
Pajak Daerah300.805.450,00 124.975.569,68 664.524.310,43 740.337.569,00 363.871.440,00 284.802.135,00
Hasil Retribusi Daerah135.250.100,00 695.960.965,00 2.989.129.273,00 4.034.080.399,64 2.761.950.496,00 3.511.752.055,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan - 603.814.374,26 1.818.667.867,02 2.283.817.370,39 7.991.410.038,53 8.068.073.816,13
Lain-Lain PAD Yang Sah210.637.300,00 10.062.013.385,45 7.880.949.468,58 21.204.747.981,07 20.247.630.098,15 20.114.185.412,72
DANA PERIMBANGAN286.989.495.550,00 299.853.814.529,16 499.745.514.248,21 672.699.786.271,00 561.437.194.376,00 481.989.769.465,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil
Bukan Pajak 232.787.231.550,00 267.592.981.195,16 460.831.514.256,21 608.685.158.279,00 485.618.569.850,00 446.729.797.265,00
Dana Alokasi Umum (Dau)33.972.341.000,00 31.263.833.334,00 34.029.999.992,00 31.969.999.992,00 52.632.000.000,00 31.797.468.200,00
Dana Alokasi Khusus (Dak)20.229.923.000,00 997.000.000,00 4.884.000.000,00 32.044.628.000,00 23.186.624.526,00 3.462.504.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 44.172.512.400,00 50.607.471.533,00 45.268.826.300,00 64.181.151.200,00 89.072.255.000,00 29.907.762.000,00
Pendapatan Hibah- - - - - -
Dana Darurat1.979.999.000,00 - - 7.495.000.000,00 5.750.000.000,00 2.000.999.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Propinsi Dan Pemerintah
Daerah Lainnya
3.692.513.400,00 12.107.471.533,00 6.768.826.300,00 12.386.151.200,00 17.487.755.000,00 14.281.763.000,00
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus - - - - 10.000.000.000,00 -
Bantuan Keuangan Dari
Propinsi Atau Pemerintah
Daerah Lainnya
38.500.000.000,00 38.500.000.000,00 38.500.000.000,00 44.300.000.000,00 55.834.500.000,00 13.625.000.000,00
103RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sumber data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2008
Sehubungan dengan fenomena di atas, serta agar sumber dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kabupaten
Penajam Paser Utara, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi yang serius terhadap
kedua sumber pendapatan tersebut. Yang perlu diingat dan diperhatikan dalam rangka
optimalisasi Retribusi dan Pajak Daerah ini adalah jangan sampai upaya ini intensifikasi
tersebut bermuara pada iklim yang tidak kondusif pada pertumbuhan investasi di
Kabupaten ini. Hal ini perlu diwaspadai karena upaya optimalisasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, ujung-ujungnya hanya
akan memberatkan dunia usaha dan masyarakat umum, serta memicu keengganan
investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.
Intinya, peningkatan pendapatan daerah harus difokuskan pada optimalisasi
pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah,
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat
dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan
dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya
perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur
pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mengarah pada pemanfaatan Teknologi
Informasi (TI), penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun
tidak dipisahkan. Upaya lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan upaya
penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak
memenuhi kewajibannya, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan
pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah;
Di samping optimalisasi pendapatan dari sumber retribusi dan pajak daerah,
komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah/bagian laba BUMD masih memerlukan
upaya peningkatan yang besar dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru
dan meningkatkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang
ada. Upaya ini hendaknya juga ditunjang oleh peningkatan kapasitas fiskal yang dapat
104RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dilakukan melalui pengembangan usaha-usaha daerah dengan memanfaatkan potensi
sumberdaya alam Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kerjasama dengan investor.
Akan lebih ideal lagi jika usaha tadi juga dibarengi dengan memperkuat posisi tawar
(bargaining position) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan
daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan tetap
memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai faktor
yang berhubungan dengan perolehan pendapatan daerah, maka untuk periode lima tahun
mendatang (2008-2013) pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
diproyeksikan sebagai berikut:
105RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 7.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2008-2013
URAIAN PENERIMAAN 2008 2010 2011 2012 2013
PENDAPATAN628.225.406.351,79 720.817.161.589,68 831.109.257.884,41 948.493.369.791,77 1.072.663.149.932,91
PENDAPATAN ASLI
DAERAH44.450.344.442,88 63.910.432.490,41 79.725.847.769,19 104.329.240.395,00 128.571.033.423,65
Pajak Daerah411.782.542,63 655.991.290,10 696.024.365,46 733.224.701,13 831.275.817,58
Hasil Retribusi Daerah5.318.137.268,92 5.941.192.277,43 6.439.971.670,62 7.347.977.913,87 8.247.042.531,68
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan12.885.186.003,96 21.540.047.306,82 32.399.603.002,80 49.740.052.757,30 64.150.397.541,08
Lain-Lain PAD Yang Sah25.835.238.627,37 35.773.201.616,06 40.190.248.730,30 46.507.985.022,70 55.342.317.533,31
DANA PERIMBANGAN544.182.665.152,82 611.045.126.540,40 694.291.833.813,71 774.930.049.117,25 860.501.628.672,55
Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak504.819.301.582,97 563.168.672.557,22 635.494.965.446,30 709.690.393.824,31 786.174.615.728,03
Dana Alokasi Umum (Dau)33.060.825.871,24 35.164.256.114,85 37.226.710.575,75 40.297.518.921,03 44.286.459.834,16
Dana Alokasi Khusus
(Dak)6.302.537.698,61 12.712.197.868,33 21.570.157.791,67 24.942.136.371,91 30.040.553.110,36
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH39.592.396.756,09 45.861.602.558,87 57.091.576.301,51 69.234.080.279,52 83.590.487.836,72
Pendapatan Hibah- - -
Dana Darurat2.472.439.880,95 2.673.084.341,51 2.824.933.411,30 2.945.289.745,75 3.003.172.862,36
Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Propinsi Dan
Pemerintah Daerah
Lainnya22.554.958.758,96 27.953.620.612,90 38.447.819.697,65 49.387.041.871,51 62.180.734.388,59
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus- - - - -
Bantuan Keuangan Dari
Propinsi Atau Pemerintah
Daerah Lainnya14.564.998.116,19 15.234.897.604,45 15.818.823.192,57 16.901.748.662,26 18.406.580.585,77
Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa secara umum peningkatan
pendapatan daerah dapat dilakukan dengan dua cara:
106RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1) Peningkatan kapasitas terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada, sehingga
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2) Menggali sumber-sumber pendapatan yaitu dengan melihat kemungkinan-
kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah
yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber
pendapatan baru.
Harapan tersebut diatas tentu senafas dan telah memaknai keinginan otonomi bahwa
kewenangan pada Pemerintah Kabupaten untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli
daerah guna membiayai pembangunan daerahnya sendiri.
Untuk proyeksi di masa depan, terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait
dengan prospek keuangan daerah, yakni antara lain:
1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan
ke PAD, kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus
melakukan intensifikasi melalui optimalisasi basis pajak tanpa harus menambah
beban kepada masyarakat, maupun melalui upaya-upaya yang terus menerus
dalam melakukan perbaikan dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak
dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah hal yang mutlak untuk tetap
dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan
efisiensi di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
2. Upaya intensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak
cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat
ini. Untuk itu, di masa mendatang, prioritas pembangunan daerah harus
benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli
masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa
mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan
masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan serta tetap
memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang
ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
107RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
3. Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan
pendapatan daerah pada tahun 2008-2013 diupayakan untuk tetap menjaga
penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga
keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya
dalam memberikan ketersediaan melalui perluasan basis pajak tanpa harus
menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang
terus menerus dalarn melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan
kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal
yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalarn upaya untuk
terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.
7.2.3. Kebijakan Belanja Daerah
Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, telah memberi peluang
sekaligus tantangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua
pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan sistem anggaran berbasis
kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban
belanja aparatur yang masih tinggi. Untuk itu perlu adanya kebijakan alokasi belanja
mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik
dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang
efektif dan efisien, sehingga tidak semua belanja program/kegiatan yang telah
direncanakan urgen untuk dibiayai pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Kebutuhan fiskal daerah diperlukan untuk melaksanakan fungsi layanan umum
dasar yang meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan
infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Kebutuhan fiskal daerah dalam
melaksanakan fungsi layanan publik tersebut tercermin dalam rencana anggaran belanja
108RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
yang meliputi belanja pembangunan/modal atau belanja langsung dan belanja
administrasi umum atau belanja tidak langsung.
Pengalokasian belanja pembangunan daerah atau belanja langsung dilaksanakan
antara lain dengan mendasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Daerah, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan
pendekatan participatory rural appraisal (PRA), dan arah kebijakan pembangunan lokal,
regional, dan nasional. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan,
partisipatif, dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan belanja daerah diarahkan pada memperbesar
belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/
pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran,
dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi
perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung
diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya, volume belanja untuk
periode lima tahun mendatang (2008-2013) pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, diproyeksikan
sebagai berikut:
109RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 7.3
Proyeksi Belanja pada Masing-Masing SKPD di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2008-2013
SKPD 2008 2010 2011 2012 2013
BAPPEDA 13.664.820.000 15.148.075.042 16.208.440.295 17.018.862.310 17.529.428.179
DINAS KEHUTANAN,
PERKEBUNAN, DAN
PERTAMBANGAN 39.350.150.400 42.498.162.432 45.048.052.178 50.003.337.917 52.003.471.434
DINAS KESEHATAN 17.301.310.315 18.512.402.037 20.919.014.302 22.801.725.589 25.309.915.404
DINAS PEKERJAAN
UMUM 701.424.704.272 462.940.304.819 402.758.065.193 354.427.097.370 329.617.200.554
DINAS PENDAPATAN
DAERAH 4.069.101.000 4.435.036.859 4.612.438.333 4.750.811.483 4.988.352.058
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA 178.131.471.950 188.819.360.267 194.483.941.075 202.263.298.718 212.376.463.654
DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN,
PERIKANAN, DAN
KELAUTAN 59.716.920.000 109.907.519.718 141.780.700.436 162.338.901.999 184.254.653.769
DINAS
KEPENDUDUKAN,
CAPIL, SOSIAL DAN
TENAGA KERJA 25.271.289.087 27.339.387.740 22.691.691.825 22.578.233.365 23.820.036.201
DINAS
PERHUBUNGAN,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA 78.291.032.432 63.415.736.270 52.635.061.104 45.792.503.161 44.418.728.066
DINAS
KOPERASI,UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN 7.160.044.600 7.589.647.276 8.120.922.585 8.283.341.037 8.697.508.089
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 12.645.333.895 15.645.333.895 16.645.333.800 17.645.333.895 18.645.333.895
Badan Kepegawaian
Daerah 13.349.322.090 14.349.322.000 15.349.322.090 15.349.322.090 15.349.322.090
Inspektorat Kabupaten 5.869.523.384 6.369.523.384 6.869.523.384 7.369.523.384 7.869.523.384
Kantor Lingkungan
Hidup 1.150.647.258 1.650.647.258 2.250.647.258 2.750.647.258 3.350.647.258
Kantor Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
1.568.826.909 2.068.826.909 2.668.826.909 3.268.826.909 3.768.826.909
110RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Perempuan
Kantor Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan 501.036.500 1.001.036.500 1.601.036.500 2.101.036.500 2.701.036.500
Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat 409.006.000 909.006.000 1.509.006.000 2.009.006.000 2.509.006.000
Satuan Polisi Pamong
Praja 3.397.942.402 3.897.942.402 4.497.942.402 5097.942.402 5.597.942.402
KECAMATAN BABULU 732.066.710 811.530.836 843.992.069 894.631.593 921.470.541
KECAMATAN
PENAJAM 1.908.719.000 1.725.515.223 1.760.025.528 1.830.426.549 1.995.164.938
KECAMATAN SEPAKU 865.074.500 783.314.864 830.313.756 888.435.719 986.163.648
KECAMATAN WARU 550.000.000 550.000.000 650.000.000 700.000.000 850.000.000
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH 8.896.000.000 7.879.472.102 8.194.650.986 9.178.009.105 10.004.029.924
SEKRETARIAT
DAERAH 196.366.616.366 153.459.671.939 139.648.301.465 143.837.750.509 152.468.015.539
SEKRETARIAT DPRD 20.768.188.102 21.268.188.102 21.868.188.102 22.468.188.102 22.968.188.102
Terkait hal di atas, kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan peraturan perundangan
baru yang berlaku
b. Upaya penghematan, efisiensi, efektivitas anggaran belanja daerah secara
proporsional akan dilakukan melalui:
1). Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang
memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan
berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat;
2). Mengefektifkan mekanisme musrenbang guna menghasilkan rencana
program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan
dan isu terkini di masyarakat;
3). Menekan belanja perjalanan dinas hanya untuk kegiatan-kegiatan yang
dianggap penting dan mendesak serta berdampak luas bagi kepentingan
pembangunan dan masyarakat ;
111RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
4). Mengefektifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan
untuk menjamin program dan kegiatan yang telah ditetapkan berjalan
sebagaimana mestinya.
c. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme
pengeloaan keuangan daerah melalui:
1). Pengembangan dan pemantapan sistem informasi keuangan daerah mulai
dari perencanaan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan sebagai bahan
pengambilan kebijakan;
2). Peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan daerah;
3). Penciptaan pola pengawasan yang menjamin transparansi dan
akuntabilitas;
4). Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan serta
akuntabel.
Dalam RAPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, beberapa kebijakan yang
menjadi asumsi belanja antara lain adalah :
(i) Belanja Tidak Langsung :
a. Belanja Pegawai.
- Untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi
dan penambahan PNSD maka diperhitungkan kenaikan anggaran sebesar
15% hingga 20% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- Dianggarkan gaji untuk mengantisipasi pengangkatan tenaga kontrak yang
akan diangkat menjadi CPNSD.
- Dianggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan.
b. Belanja bunga.
Untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
c. Belanja Hibah.
- Belanja hibah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
diperuntukkan untuk Block Grant Desa/Kelurahan, Block
112RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Grant TK/RA/RB, Block Grant TPQ, Block grant Madrasah
Diniyah/Majelis Taklim, Block Grant Pondok Pesantren, Block Grant
TK.SD/MI/SMP/MTS dan Block Grant SMA/SMK/MA.
- Belanja hibah juga untuk mendukung fungsi penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal seperti
KPUD, semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI,
dan PKK), perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
dalam APBD.
- Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan
hibah akan dilakukan secara selektif dan rasional dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada
lembaga/organisasi maka pemberian hibah dilengkapi dengan naskah
perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
d. Belanja Bantuan Sosial.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat
memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat
namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya
dibatasi.
- Bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan
Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol di Kabupaten
Penajam Paser Utara.
e. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
f. Belanja Bantuan Keuangan
113RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bagian dana
perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk
dialokasikan ke desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g. Belanja tidak terduga.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
(ii) Belanja Langsung :
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah bagi PNS
dan non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah, dengan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b. Belanja Barang/Jasa
- Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah.
- Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,
jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi,
dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
- Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
114RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume
pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang didahului
dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian.
- Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani
ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.
c. Belanja Modal
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang
digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset
tetap lainnya, yang memiliki kriteria antara lain : masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan, merupakan obyek pemeliharaan, dan jumlah
nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi
7.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pendapatan Daerah tahun 2008-2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan
rata-rata sekitar 14,55 persen, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diproyeksikan akan
mengalami penurunan (pertumbuhan minus) rata-rata sekitar -5,07 persen. Namun
demikian, APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan mengalami defisit yang
cukup besar terutama pada periode 2008-20012, yakni minus Rp. 704.923.914.280,03
pada tahun 2008; Rp. 384.447.975.835,21 pada tahun 2010; berkurang menjadi Rp.
229.426.353.244,96 pada tahun 2011; serta defisit sebesar Rp. 98.393.996.631,63 pada
tahun 2012. Dengan pengetatan volume belanja yang dibarengi dengan upaya
optimalisasi pendapatan, pada tahun 2013 yang merupakan akhir periode RPJM 2008-
2013 diproyeksikan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser utara sudah sehat. Hal itu
ditunjukkan oleh APBD yang tidak lagi defisit, serta mencatat surplus sebesar Rp.
3.272.547.936,37
115RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Lebih jelasnya, perkembangan proyeksi pendapatan dan belanja serta jumlah
surplus/defisit anggaran keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun
2008-2013 disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 7.4
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Defisit/Surplus
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008-2013
PROYEKSI 2008 2010 2011 2012 2013
PENDAPATAN628.225.406.351,79 720.817.161.589,68 831.109.257.884,41 948.493.369.791,77 1.072.663.149.932,91
BELANJA1.333.149.320.632 1.105.265.137.425 1.060.535.611.129 1.046.887.366.423 1.069.390.601.997
(DEFISIT)/
SURPLUS(704.923.914.280,03) (384.447.975.835,21) (229.426.353.244,96) (98.393.996.631,63) 3.272.547.936,37
Pembiayaan defisit anggaran bisa bersumber dari pinjaman daerah. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah
dapat melakukan pinjaman daerah. Namun demikian, untuk merealisasikan pinjaman ini
perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah
pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada debt
service coverage ratio (DSCR) saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek prediksi
kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Dalam perkembangan pelaksanaan APBD selama ini dan pada periode tahun
2008-2013, kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan
membebani kewajiban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan defisit
anggaran justru diharapkan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam
melaksanakan pembangunan daerah.
Kebijakan pembiayaan daerah akan dikelompokkan dalam kebijakan penerimaan
pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Adapun kebijakan pada masing-
masing kelompok adalah:
116RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1) Kebijakan penerimaan pembiayaan
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber
penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di
masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan
belanja daerah, dan didefinitifkan dalam perubahan APBD. yang ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya
b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir.
Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk
menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok
pinjaman dana bergulir.
c. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang
Daerah dan Pencairan Dana Cadangan, serta sedapat mungkin menghindari
sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;
d. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan
untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat
ditunda pengeluarannya.
2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan
a. Penyertaan modal pemerintah daerah
Penyertaan modal (investasi) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat untuk
pemberian dana bergulir kepada masyarakat, petani, dan nelayan.
b. Pembayaran Pokok Utang
117RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Digunakan untuk melunasi pembayaran kewajiban pokok, terutama yang
jatuh temponya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (periodisasi RPJMD
2008-2013).
c. Mengalokasikan dana penyertaaan modal pada sektor-sektor usaha yang
mempunyai nilai ekonomis dan profitabilitas tertinggi.
RPJMD 2008-2013KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
119RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
Prioritas pembangunan yang dirancang untuk pembangunan jangka
menengah 2008-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan
penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
meliputi :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan
pendidikan yang professional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang memadai.
3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan
lketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.
4. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas
perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan
bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas
pelayanan publik yang prima.
7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh
kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi.
8. Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat.
9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan
lingkungan.
10. Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis.
Adapun indikasi untuk masing-masing program prioritas pembangunan dalam upaya
mencapai keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJM
(2008-2013) adalah sebagai berikut:
120RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Prioritas pembangunan 1 adalah, Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah
pada pendidikan kejuruan yang profesional. Indikasi program prioritasnya adalah
sebagai berikut :
a. Program wajib belajar dua belas tahun
b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Program pengembangan budaya baca dan perpustakaan Daerah
d. Program peningkatan sekolah kejuruan
e. Program pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas) tahun
Prioritas pembangunan 2 adalah, Peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana
kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat. Indikasi program prioritasnya
adalah sebagai berikut :
a. Program pengadaan, peningkatan perbaikan Sapras Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
c. Program obat dan perbekalan kesehatan
d. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
e. Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar
Prioritas pembangunan 3 adalah Mewujudkan revitalisasi pertanian dan
menciptakan ketahanan pangan daerah. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai
berikut :
a. Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan
perikanan
b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /
perkebunan/peternakan dan perikanan
c. Pengembangan institusi pembenihan
d. Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan /
peternakan/perikanan
e. Program peningkatan pemasaran hasi produksi pertanian / perkebunan /
peternakan dan perikanan
f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
121RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Prioritas pembangunan 4 adalah Mewujudkan kemandirian desa yang produktif
melalui pemberdayaan masyarakat. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai
berikut :
a. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
b. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
c. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
e. Program sentra - sentra industri potensial
f. Program peningkatan penguatan modal
Prioritas pembangunan 5. adalah Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang
mendukung produktivitas perekonomian. Indikasi program prioritasnya adalah
sebagai berikut :
a. Program pembangunan jalan dan jembatan
b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
c. Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan
d. Program peningkatan sarpras kebinamargaan
e. Program infrastruktur perdesaan
f. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
g. Program Penanganan Persampahan dan drainase lingkungan
h. Program Pengembangan bidang ketenagalistrikan
i. Program Penyediaan sarana air bersih dan listrik
j. Program Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi
k. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
l. Program peningkatan sarpras permukiman, kelembagaan dan fasum bagi
masyarakat
m. Program Pegembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
n. Program Pengembangan Air Bersih perdesaan dan Perkotaan
o. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
122RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Prioritas pembangunan 6 adalah Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan
penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan inovatif. Indikasi
program prioritasnya adalah sebagai berikut :
a. Program pelayanan administrasi perkantoran
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
d. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
f. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
g. Program peningkatan disiplin aparatur
h. Program penataan kelembagaan pemerintahan dan ketatalaksanaan
i. Program penataan daerah otonomi baru
j. Program perencanaan pembangunan daerah
k. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
l. Program kerjasama pembangunan daerah
m. Program pengembangan wilayah perbatasan
n. Program penataan peraturan daerah dan perundang-undangan
o. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
p. Program peningkatan kesejahteraan aparatur
q. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
r. Program pengembangan komunikasi, infofrmasi dan media massa
s. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
t. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
u. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
v. Program penerapan tata pemerintahan yang baik
w. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan pengawasan
Prioritas pembangunan 7 adalah, Menciptakan rasa dan iklim berusaha yang
kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi. Indikasi
program prioritasnya adalah sebagai berikut :
a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
123RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
b. Program pelayanan perijinan
c. Program pendataan investasi dan perijinan
d. Program pemanfaatan ruang
e. Program penguatan kelembagaan perijinan satu atap
f. Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda
g. Program peningkatan sarana dan prasarana trantibum
h. Program pengembangan wawasan kebangsaan
i. Program pendidikan politik masyarakat
j. Program penataan peraturan perundang – undangan
k. Program perlindungan masyarakat
Prioritas pembangunan 8 adalah Peningkatkan Pranata Kelembagaan Ekonomi
Rakyat. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut :
a. Program pengembangan potensi lokal partisipatif
b. Program pengembangan koperasi dan UKM
c. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
d. Program pengembangan industri dan perdagangan
e. Program perencanaan pembangunan ekonomi
f. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah
g. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada
lembaga keuangan
h. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
i. Program pengembangan kemitraan
j. Program sentra-sentra industri potensial
k. Program peningkatan kemaampuan SDM industri
l. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Prioritas pembangunan 9 adalah Pengembangan potensi wilayah dan Tata Ruang
yang berwawasan lingkungan. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut ”
a. Pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan
b. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secera efektif dan efisien
c. Pengelolaan sumberdaya alam dengan nilai tambah
124RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
d. Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
e. Pemanfaatan ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan
komoditas dalam rangka menentukan komoditi unggulan
f. Program perencanaan pengembangan wilayah setrategis dan cepat tumbuh
g. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Prioritas pembangunan 10 adalah Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
sosial budaya. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut :
a. Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan
b. Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
c. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
e. Program pengembangan nilai budaya
f. Program pengelolaan budaya daerah
g. Program pengelolaan keragaman budaya
h. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
i. Peningkatan peran perempuan dipedesaan
j. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
k. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
l. Program pembinaan anak terlantar
m. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
n. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
o. Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan
p. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
q. Program pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
r. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
s. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
t. Program perencanaan sosial dan budaya
u. Pogram pengendalian perumahan
v. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
w. Program peningkatan kesempatan kerja
x. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
y. ProgramPeningkatan kehidupan sosial budaya yang berkualitas
125RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
8.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah
Secara keseluruhan, anggaran belanja yang dibutuhkan untuk melaksanakan
semua program pada Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008 (tahun
pertama RPJMD 2008-2013) adalah sebesar Rp. 1.395.852.791.298,-. Belanja tersebut
akan digunakan untuk membiayai urusan wajib sebanyak Rp. 1.258.129.045.297,82 ,-
serta urusan pilihan sebesar Rp. 137.723.746.000,-.
Dalam kaitan ini, terdapat 25 urusan yang termasuk dalam urusan wajib,
antara lain adalah (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4)
Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan;
(8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11)
Pemberdayaan Perempuan; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13)
Sosial; (14) Tenaga kerja; (15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (16) Penanaman
Modal; (17) Kebudayaan; (18) Pemuda dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri; (20) Pemerintahan Umum; (21) Kepegawaian; (22)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (23) Statistik; (24) Kearsipan; (25) Komunikasi
dan Informasi.
Sedangkan untuk urusan pilihan, terdapat 8 macam urusan, yaitu: (1)
Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5)
Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; (7) Perindustrian; dan (8) Transmigrasi.
Belanja sebesar Rp. 1.258.129.045.297,82 ,- yang dialokasikan untuk
membiayai urusan wajib tersebut didistribusikan secara proporsional pada 25 urusan.
Dari 25 jenis urusan wajib itu, bidang Pekerjaan Umum menerima alokasi anggaran
yang paling besar yaitu Rp. 692.184.443.152,-. Anggaran sebesar itu dalam
pelaksanaannya dikendalikan oleh dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (Rp.
682.496.204.272,-) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Rp. 6.510.000.000,-).
Selain Pekerjaan Umum, bidang urusan yang mendapat alokasi anggaran lebih
dari seratus miliar rupiah adalah Urusan Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Umum.
Urusan pendidikan yang sebagian besar programnya dikonsentrasikan untuk
mendukung keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
diproyeksikan mendapat kucuran dana sebesar Rp. 176.566.471.950,-. Sedang Urusan
Pemerintahan Umum direncanakan mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp.
110.139.844.946,- pada tahun anggaran 2008. Dalam implementasinya, program-
126RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
program yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Umum ini dikendalikan oleh
enam SKPD, yaitu Sekretariat Derah, Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan Penajam,
Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku.
Di luar tiga urusan di atas, beberapa urusan yang mendapat jatah anggaran
cukup besar lainnya adalah Urusan Perhubungan, Urusan Sosial, dan Urusan
Pertanahan. Untuk Urusan Perhubungan, pada tahun 2008 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 87.963.687.432,-. Sedang untuk urusan Sosial dan Urusan Pertanahan,
berturut-turut dianggarkan mendapat kucuran dana sebesar Rp. 48.579.881.216,- dan
Rp. 42.120.000.000,-.
Untuk Urusan-Urusan lainnya (yang termasuk dalam Urusan Wajib), untuk
tahun anggaran 2008 rata-rata mendapat alokasi anggaran dibawah Dua Puluh Milliar
Rupiah, dengan perincian masing-masing sebagai berikut: Urusan kesehatan sebesar
Rp. 17.301.310.315,-; Urusan Kepegawaian mendapat anggaran sebesar Rp.
16.500.926.800,-; Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 11.622.820.000,-; Urusan
Perumahan sebesar Rp. 6.500.000.000,-; Urusan Lingkungan Hidup Rp.
6.278.500.800,-; Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 5.405.905.087,-;
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 5.367.040.000,-; Urusan
Pemuda dan Olah Raga Rp. 3.565.000.000,-; Urusan Komunikasi dan Informasi
sebanyak Rp. 2.635.000.000,-; Urusan Tenaga Kerja dialokasikan Rp. 2.323.344.000,-
; Urusan Penataan Ruang Rp. 1.502.000.000,-; Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Rp. 1.049.500.000,-; Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera sebesar Rp. 690.655.600,-; Urusan Penanaman Modal dianggarkan Rp.
699.000.000,-; Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapat alokasi Rp.
564.569.000,-; dan untuk Urusan Kebudayaan direncanakan mendapat alokasi
anggaran Rp. 473.145.000,-
Berbeda dengan urusan wajib yang mempunyai plafond anggaran cukup besar,
urusan pilihan pada tahun anggaran 2008 diproyeksikan mendapat alokasi anggaran
belanja sebesar Rp. 137.723.746.000,-. Hal ini berarti volume anggaran untuk
membiayai urusan pilihan tidak sampai 11% dari total anggaran urusan wajib.
Anggaran untuk urusan pilihan tersebut didistribusikan secara proporsional kepada 7
(tujuh) bidang urusan.
Dari tujuh bidang urusan yang termasuk dalam urusan pilihan, urusan
pertanian mendapat alokasi anggaran paling besar yakni Rp. 73.657.920.000,-.
127RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Pelaksanaan Program yang dibiayai oleh anggaran itu akan dikendalikan oleh dua
SKPD, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selain untuk
Urusan Pertanian, urusan lain yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah
Urusan Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2008 dialokasikan anggaran
sebanyak Rp. 11.416.000.000,-
Di luar dua urusan di atas, bidang-bidang lain yang masuk pada Urusan
Pilihan rata-rata diproyeksikan mendapat alokasi anggaran di bawah sepuluh Milliar
Rupiah, dengan rincian sebagai berikut: Urusan Kehutanan sebesar Rp.
7.483.150.400,-; Urusan Pariwisata direncanakan mendapat sebesar Rp.
5.604.200.000,-; Urusan Pedagangan sebesar Rp. 4.035.733.350,-; Urusan
Perindustrian mendapat alokasi Rp. 2.959.742.250,-; dan Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral diproyeksikan mendapat jatah anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-.
128RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Lebih jelasnya, alokasi anggaran untuk masing-masing urusan pada tahun
anggaran 2008 dapat disimak pada tabel berikut ini:
Tabel 8.1Alokasi Anggaran untuk Masing-Masing Urusan
Tahun Anggaran 2008 (Tahun Pertama RPJMD 2008-2013)
NO URUSAN ANGGARAN
URUSAN WAJIB 1.258.129.045.297,82
1 PENDIDIKAN 176.566.471.950
2 KESEHATAN 35.397.310.315
3 PEKERJAAN UMUM 692.184.443.152
4 PERUMAHAN 6.500.000.000
5 PENATAAN RUANG 1.502.000.000
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11.622.820.000
7 PERHUBUNGAN 87.963.687.432
8 LINGKUNGAN HIDUP 6.278.500.800
9 PERTANAHAN 42.120.000.000
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.405.905.087
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 502.500.000
12KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA
690.655.600
13 SOSIAL 48.579.881.216
14 TENAGA KERJA 2.323.344.000
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 564.569.000
16 PENANAMAN MODAL 699.000.000
17 KEBUDAYAAN 473.145.000
18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.565.000.000
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.049.500.000
20 PEMERINTAHAN UMUM 110.139.844.946
21 KEPEGAWAIAN 16.500.926.800
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.367.040.000
23 STATISTIK
24 KEARSIPAN
25 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.635.000.000
URUSAN PILIHAN 137.723.746.000
26 PERTANIAN 73.657.920.000
27 KEHUTANAN 7.483.150.400
28 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 700.000.000
29 PARIWISATA 5.604.200.000
30 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.416.000.000
31 PERDAGANGAN 4.035.733.350
32 PERINDUSTRIAN 2.959.742.250
129RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Untuk tahun-tahun berikutnya, terutama yang masuk dalam periode
perencanaan RPJMD 2008-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara, besaran anggaran
untuk masing-masing urusan (baik urusan wajib maupun urusan pilihan)
diproyeksikan tumbuh antara 7% hingga 15% tiap tahunnya. Pertumbuhan persentase
belanja itu terutama didasarkan pada pertimbangan tentang tingkat urgensi program
serta ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai
program dan atau kegiatan yang direncanakan tadi. Untuk lebih lengkapnya, proyeksi
anggaran belanja untuk masing-masing urusan dapat disimak pada matrik yang
terlampir pada bagian akhir dokumen RPJMD ini.
Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk masing-masing SKPD selama
periode RPJMD 2008-2014 dapat di paparkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 8.2Alokasi Anggaran Belanja pada Masing-Masing SKPD
Periode RPJMD 2008-2013
SKPD 2008 2010 2011 2012 2013
Bappeda 13.664.820.000 15.148.075.042 16.208.440.295 17.018.862.310 17.529.428.179Dinas Kehutanan, Perkebunan,Dan Pertambangan 39.350.150.400 42.498.162.432 45.048.052.178 50.003.337.917 52.003.471.434
Dinas Kesehatan 17.301.310.315 18.512.402.037 20.919.014.302 22.801.725.589 25.309.915.404
Dinas Pekerjaan Umum 701.424.704.272 462.940.304.819 402.758.065.193 354.427.097.370 329.617.200.554
Dinas Pendapatan Daerah 4.069.101.000 4.435.036.859 4.612.438.333 4.750.811.483 4.988.352.058Dinas Pendidikan, Pemuda DanOlahraga 178.131.471.950 188.819.360.267 194.483.941.075 202.263.298.718 212.376.463.654Dinas Pertanian, Peternakan,Perikanan, Dan Kelautan 59.716.920.000 109.907.519.718 141.780.700.436 162.338.901.999 184.254.653.769Dinas Kependudukan, Capil,Sosial Dan Tenaga Kerja 25.271.289.087 27.339.387.740 22.691.691.825 22.578.233.365 23.820.036.201Dinas Perhubungan,Kebudayaan Dan Pariwisata 78.291.032.432 63.415.736.270 52.635.061.104 45.792.503.161 44.418.728.066Dinas Koperasi,Ukm,Perindustrian DanPerdagangan 7.160.044.600 7.589.647.276 8.120.922.585 8.283.341.037 8.697.508.089Badan PemberdayaanMasyarakat dan PemerintahanDesa 12.645.333.895 15.645.333.895 16.645.333.800 17.645.333.895 18.645.333.895
Badan Kepegawaian Daerah 13.349.322.090 14.349.322.000 15.349.322.090 15.349.322.090 15.349.322.090
Inspektorat Kabupaten 5.869.523.384 6.369.523.384 6.869.523.384 7.369.523.384 7.869.523.384
Kantor Lingkungan Hidup 1.150.647.258 1.650.647.258 2.250.647.258 2.750.647.258 3.350.647.258Kantor Keluarga Berencanadan Pemberdayaan Perempuan 1.568.826.909 2.068.826.909 2.668.826.909 3.268.826.909 3.768.826.909Kantor Ketahanan Pangan danPenyuluhan 501.036.500 1.001.036.500 1.601.036.500 2.101.036.500 2.701.036.500Kantor Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat 409.006.000 909.006.000 1.509.006.000 2.009.006.000 2.509.006.000
Satuan Polisi Pamong Praja 3.397.942.402 3.897.942.402 4.497.942.402 5097.942.402 5.597.942.402
Kecamatan Babulu 732.066.710 811.530.836 843.992.069 894.631.593 921.470.541
Kecamatan Penajam 1.908.719.000 1.725.515.223 1.760.025.528 1.830.426.549 1.995.164.938
Kecamatan Sepaku 865.074.500 783.314.864 830.313.756 888.435.719 986.163.648
Kecamatan Waru 50.000.000 550.000.000 650.000.000 700.000.000 850.000.000
130RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Rumah Sakit Umum Daerah 8.896.000.000 7.879.472.102 8.194.650.986 9.178.009.105 10.004.029.924
Sekretariat Daerah 196.366.616.366 153.459.671.939 139.648.301.465 143.837.750.509 152.468.015.539
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada periode RPJMD 2008-2013, Dinas
Pekerjaan Umum Pemkab Penajam Paser Utara merupakan SKPD yang paling banyak
menerima alokasi anggaran. Jumlah yang baling besar diterima oleh SKPD tersebut
pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 701.424.704.272,-. Namun untuk empat tahun
berikutnya, alokasi anggaran belanja untuk Dinas ini diproyeksikan turun secara
gradual hingga tinggal Rp. 329.617.200.554,- pada tahun 2013.
Selain Dinas Pekerjaan Umum, beberapa SKPD juga diproyeksikan berkurang
alokasi anggaran belanjanya mulai tahun 2010 hingga 2013. Beberapa SKPD yang
anggaran belanjanya diproyeksikan turun dengan prersentase yang cukup besar itu
antara lain adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata (dari Rp.
78.291.032.432,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 44.418.728.066,- pada tahun 2013)
dan Dinas Sekretariat Daerah (dari Rp. 196.366.616.366,- pada tahun 2008 menjadi
Rp. 152.468.015.539 pada tahun 2013). Penurunan volume belanja secara signifikan
ini dilakukan dalam rangka menekan tingkat defisit anggaran, dimana untuk tahun
2008 tingkat defisit anggaran pada kabupaten ini diproyeksikan lebih dari 700 miliar
rupiah. Kondisi defisit yang sangat besar itu jelas mencerminkan kondisi keuangan
daerah yang tidak sehat. Karena itu dengan upaya pengurangan alokasi belanja pada
beberapa SKPD itu diharapkan akan dapat membantu menyehatkan kondisi keuangan
daerah pada kabupaten ini.
Pengurangan volume belanja pada beberapa SKPD itu tentu harus di didasari
oleh pertimbangan yang bijak dan matang hingga tidak sampai mengakibatkan
menurunnya aktivitas pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan
perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada
beberapa SKPD justru di tambah volume anggaran belanjanya. SKPD-SKPD yang
alokasi anggarannya diproyeksikan meningkat cukup besar selama periode 2008-2013
antara lain adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (Rp.
39.350.150.400,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 52.003.471.434,- pada tahun 2013);
Dinas Kesehatan (pada tahun 2008 sebesar Rp. 17.301.310.315,- menjadi Rp.
25.309.915.404,- pada tahun 2013); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (dari
Rp. 178.131.471.950,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 212.376.463.654,- pada tahun
131RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2013); serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (meningkat dari
Rp. 59.716.920.000,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 184.254.653.769,- pada tahun
2013). Dalam konteks ini, peningkatan volume anggaran belanja pada beberapa
SKPD di atas terutama didasari oleh pertimbangan bahwa Dinas-Dinas tersebut
mempunyai program-program yang berkaitan langsung dengan visi misi RPJMD
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008-2013.
130RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
131RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator pencapaian kinerja daerah dimaksudkan untuk mengetahui
dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator
kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Misalnya,
keterkaitan antara tingkat pencapaian kinerja outputs tertentu dengan proses
pencapaiannya seperti kecepatan dan keakurasian, ketaatan pada peraturan
perundangan dan keterlibatan kelompok target atau penerima manfaat.
Indikator penilaian kinerja evaluasi paruh dan penuh waktu pelaksanaan RPJM
Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu kepada penilaian kinerja yang disebut
“Kondite”. Hasil penilaian akhir dari sistem Kondite yaitu predikat “Baik dan Buruk”.
Sistem penilaian memakai metode “Grafhicrating Scale” secara umum metode ini
menggunakan angka numeric sebagai Anchor. Nilai dari setiap kriteria berada antara
0-100 yang dibagi menjadi 5 (Lima) predikat, dimana setiap predikat mempunyai
interval tertentu, diantaranya adalah yang terendah untuk predikat capaian kinerja
“kurang”, predikat capaian kinerja “sedang”, predikat capaian kinerja “cukup”,
predikat capaian kinerja “baik”, dan interval tertinggi untuk predikat capaian kinerja
“baik sekali”.
Sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), proses
(process), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan antara
indikator kinerja dengan realisasi, seperti : (1) perbandingan antara kinerja nyata
dengan kinerja yang direncanakan; (2) perbandingan antara kinerja nyata dengan
tahun-tahun sebelumnya; (3) perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain
yang unggul di bidangnya atau dengan sektor swasta; dan (4) perbandingan kinerja
nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
132RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9.1. Indikator Kinerja Proses Paruh Waktu (2008 – 2010)
Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah
Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga
dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud di atas menghasilkan: 1) Rencana pembangunan jangka panjang; 2)
Rencana pembangunan jangka menengah; dan 3) Rencana pembangunan tahunan.
Tahapan suatu perencanaan pembangunan (daerah) sesuai dengan ketentuan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 Undang-undang nomor 25 tahun
2004 adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana, meliputi: Rancangan Rencana
Pembangunan Nasional/Daerah, Rancangan Rencana Kerja Kementerian-
Lembaga/SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rancangan Akhir
Rencana Pembangunan; 2) Penetapan Rencana, meliputi: RPJP Nasional dengan UU
dan RPJPD dengan Perda, RPJM dengan Keppres/Kepala Daerah, RKP/RKPD
dengan Keppres/Kepala Daerah; 3) Penyidikan Pelaksanaan; dan 4) Evaluasi Kinerja.
Pengukuran kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser
Utara, Tahun 2005-2010 adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dan juga digunakan
untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (Goals and Objectives).
Pengukuran kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam
Paser Utara, Tahun 2005-2010 merupakan proses sistematis untuk pengumpulan,
menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas
suatu kinerja seluruh instansi pemerintah dari satuan kerja perangkat daerah dalam
melaksanakan program–programnya sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan,
termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program-program.
Evaluasi kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser
Utara, Tahun 2005-2010 merupakan wujud nyata dari kewajiban dan mandat UU NO.
32 Tahun 2004 (direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah)
yang secara nyata merupakan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
133RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
pelayanan publik dan permbangunan yang meliputi perencanaan, penetapan
kebijakan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.
Dalam pengukuran kinerja proses paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten
Penajam Paser Utara dilakukan penilaian dari aspek-aspek sebagai berikut:
1. Kaitan dengan tupoksi SKPD
2. Capaian pembangunan fisik
3. Keluaran (output) program/kegiatan
4. Hasil (outcame) program/kegiatan
5. Waktu penyelesaian program kegiatan
6. Besaran pendanaan program kegiatan
Dari indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diberikan bobot
masing-masing indikator yang diserasikan dengan target-target RPJM yang telah
ditetapkan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,
sehingga didapat pembobotan indikator kinerja proses pelaksanaan RPJM Kabupaten
Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai berikut: 1) Kaitan dengan tupoksi SKPD; 2)
Capaian pembangunan fisik; Keluaran (output) program/kegiatan; Hasil (outcame)
program/kegiatan; Waktu penyelesaian program kegiatan; Besaran pendanaan
program kegiatan. Sehingga dari hasil pembobotan tersebut jika diakumulasikan maka
seluruhnya akan berjumlah 100% (seratus persen)
Berdasarkan hasil pembobotan penilaian yang telah ditetapkan di atas, maka
dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif atas capaian kinerja paruh waktu
pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan memberikan predikat
capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dengan mengacu pada
formulasi yang terdiri dari prosentase bobot penilaian, hasil penilaian, serta hasil
perhitungannya.
134RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9.2. Indikator Kinerja Hasil Penuh Waktu (2010 – 2013)
Langkah pertama dalam evaluasi penuh waktu pelaksanaan RPJM adalah
penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh,
dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat
(stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-
masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
Menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional, penetapan rencana
pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala
Daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai Peraturan
Kepala Daerah.
Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan
rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala
Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana yaitu bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum
dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup
masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap
Kementerian aau Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk
melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan
fungsi dan tanggungjawabnya.
135RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian atau
Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan
evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang
sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
Indikator kinerja hasil penuh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam
Paser Utara, dilakukan pengukuran dari aspek-aspek sebagai berikut:
a) Kesesuaian dengan Visi - RPJM
b) Kesesuaian dengan Misi - RPJM
c) Kesesuaian dengan Agenda Utama
d) Kesesuaian dengan Program Prioritas
e) Kesesuaian dengan Sasaran/Tujuan
f) Kesesuaian dengan Arah Kebijakan
Sedangkan untuk pembobotan indikator kinerja hasil pelaksanaan RPJM
Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan berdasarkan indikator berikut ini: 1)
Kesesuaian dengan Visi – RPJM; 2) Kesesuaian dengan Misi – RPJM; 3) Kesesuaian
dengan Agenda Utama; 4) Kesesuaian dengan Program Prioritas; 5) Kesesuaian
dengan Sasaran/Tujuan; dan 6) Keseuaian dengan Arah Kebijakan. Berdasarkan
pembobotan yang dilakukan dari masing-masing indikator capaian kinerja maka
akumulasinya dicapai sebesar 100% (seratus persen).
Sedangkan untuk capaian kinerja hasil evaluasi penuh waktu pelaksanaan
RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, dilakukan dengan memberikan predikat
penilaian capaian kinerja pada masing-masing indikator, dengan mengacu pada
formulasi yang terdiri dari prosentase bobot penilaian, prosentase hasil penilaian, serta
prosentase hasil perhitungannya.
136RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9.3. Indikator Pencapaian Misi
No MISI REALISASI TARGET
2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013
1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yangprofessional
1. Kenaikan Angka partisipasi murni (APM) (%) 174.3 203 215 227 240 253
a. SD/MI 97.41 98 100 102 105 108
b. SMP/MTs 41.59 50 55 60 65 70
c. SMA/MA/SMK 35.3 55 60 65 70 75
2. Kenaikan Angka partisipasi kasar (APK) (%) 55.16 131.8 147.3 155.45 168 175
a. SD/MI 85 92.5 95 97.5 97.5
b. SMP/MTs 71.30 71.8 82.3 85.45 88 90
c. SMA/MA/SMK 55.16 60 65 70 80 85
3. Penurunan jumlah murid drop out 10 10 10 10 10
2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakatyang memadai1. Peningkatan prevalensi peserta KB aktif (%) 78.04 80 83 88 92 95
2. Kenaikan Jumlah RT bersanitasi baik (5) 50% 60% 70% 75% 80%
3. Penurunan angka kematian bayi (bayi/1000/KH) 48 40 35 30 25 20
4. Prevelansi gizi buruk < 5% 1% 1% 1% 1% 1%
5. Prevelansi gizi kurang <20% 12% 11% 10% 9.5% 9%
6. Daerah bebas rawan gizi (%) 50% 60% 70% 75% 80%
7. Peningkatan Usia Harapan Hidup
3 Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan panganyang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah
1. Penurunan jumlah pengangguran (%) 15% 12% 9% 7% 5%
2. Indeks Perkembangan Produk pertanian atas PDRB
137RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
a. Tanaman bahan Makanan 127.07 130 140 150 160 170
b. Tanaman Perkebunan 169.74 170
c. Peternakan dan hasil-hasilnya 141.28
d. Perikanan 179.48 187 196 204 212 218
4 Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
1. Penurunan jumlah GAKIN dari jumlah total KK 12.5% 11.5% 10% 9.5% 8%
2. Dana partisipasi pembangunan (Rp.) dari tahun sebelumnya 10% 10% 10% 10% 10%
3. Peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat dari tahun sebelumnya (%) 10% 10% 10% 10% 10%
4. Penurunan jumlah penduduk miskin dari jumlah penduduk 15% 13.5% 11.5% 10% 9%
5 Meningkatkan sarana prasarana publik penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.
1. Rasio Kondisi Jalan
a. Panjang Jalan (Km) 921.63 5% 5% 5% 5% 5%
b. Panjang jalan yang beraspal (Km) 616.63 5% 5% 5% 5% 5%
c. Panjang Jalan aspal kondisi baik (Km) (%) 133.57 5% 5% 5% 5% 5%
d. Rasio kondisi jalan yang beraspal (%) 5% 5% 5% 5% 5%
2. Pelayanan Drainase (Ha) dari kebutuhan 10% 10% 10% 10% 10%
3. Pertumbuhan pasar permanen dari jumlah desa atau dusun 10 50% 60% 70% 80% 90%
4. Jumah desa teraliri listrik 50% 60% 70% 80% 90%
6 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional danbertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan public yangprima.1. Indeks Kepuasan Masyarakat 78.87 80 85 90 95 97.5
2. Pertumbuhan Jumlah SPM 50 10% 10% 5% 5% 5%
3. Pertumbuhan Jumlah Aparat yang mendapat Diklat (naik dari tahun sebelumnya) 150 10% 10% 5% 5% 5%
4. Pertumbuhan Jumlah Aparat Yang berpendidikan Pasca Sarjana (naik dari tahunsebelumnya)
8 10% 10% 15% 15% 15%
7 Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan untukberinvestasi
1. Tingkat jumlah penurunan kriminalitas (%) 10% 10% 10% 10% 10%
138RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2. Tingkat jumlah kriminalitas tertangani (%) 70% 80% 90% 100% 100%
3. Konflik Hubungan Industrial 10% 10% 10% 10% 10%
4. Pertumbuhan investasi 2.5% 3% 4% 5% 6%
5. Jumlah desa bordering
6. Pertumbuhan ekonomi (%) 30% 40% 50% 60% 70%
7. Pertumbuhan income per kapita (Rp.) (%) 4% 5% 5.75% 6% 6.25%
15.17
8 Peningkatan Pranata Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan
Terbangunnya Kelembagaan yang memiliki orientasi Ekonomi Kerakyatan Base linedata
10 % *) 10 % *) 10 % *) 15 % *)
Peningkatan jumlah kredit untuk UMKM Base linedata
10 % *) 10 % *) 10 % *) 15 % *)
Meningkatya jumlah kemitraan usaha besar dan kecil Base linedata
10 % *) 10 % *) 10 % *) 15 % *)
Meningkatnya jumlah produksi Base linedata
10 % *) 10 % *) 10 % *) 15 % *)
9 Mengembangkan Potensi Wilayah dan Penataan Ruang yang berwawasan lingkungan
1.Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
2. Jumlah kasus pencemaran lingkungan 10% 10% 10% 10% 10%
3. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah
4. Pembukaan lahan produktif baru 10% 10% 5% 5% 2.5%
10 Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya yang agamis
1. Jumlah konflik antar suku, agama dan ras 10% 9% 8% 8% 7%
2. Pertumbuhan jumlah tempat ibadah 5% 5% 5% 5% 5%
3. Berkembangnya Budaya Daerah 147 5% 10% 15% 20% 25%
Keterangan :*) prosen tahun sebelumnya
139RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB X
PENUTUP
10.1. Program Transisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2008-2013 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten
Penajam Paser Utara. Selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Program transisi adalah program yang akan dilakukan pada masa berakhirnya
RPJM 2008-2013 dan akan masuk pada RPJM 2014-2019. Dasar yang dipakai untuk
penyusunan program adalah Kerangka RPJM 2014-2019. Kerangka RPJM 2014-2019
dapat dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD 2014. Program transisi sebagai
rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah
berakhir. Program transisi ini digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen
perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah.
Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua
unsur pemerintahan (governance) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas.
Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak
terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 yang telah disusun
ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, partisipatif
dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi SKPD
dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
140RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.
1. Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara serta masyarakat termasuk dunia
usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013
dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat
visi, misi, tujuan, trategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 yang nantinya akan menjadi pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
3. Setiap SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2008, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 dengan
Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser
Utara 2008-2013 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya
mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan
wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak
berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
5. Konsepsi diskripsi program utama dan program penunjang maupun kegiatan
pokok serta kegiatan penunjang tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian
belanja, akan tetapi lebih kepada logika berpikir tentang pentingnya sebuah
program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran sub
agenda/agenda pembangunan.
141RPJMD 2008-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2008-2013. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan/implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 ke dalam pelaksanaan
dokumen Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi, agar terjaga keterpaduan dan
kesinambungan antara 2 Dokumen Perencanaan di atas dengan cara
membangun/menyusun mekanisme kontrol berupa Memoranda Anggaran Kegiatan
(MAK).
BUPATI PENAJAM PASIR UTARA,
Ttd
H. ANDI HARAHAP
VISI :
MISI : 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELAUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BERBASIS KOMPETENSI
TUJUAN : 1.
No URAIAN SATUAN1 1,1 Turunnya angka putus sekolah hingga 3-0,5% Persen 1 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
1,2 Angka Partisipasi Sekolah (APM) Persen 2 Program pendidikan menengahPersen 3 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1,3 Rasio Jumlah Siswa per Jumlah sekolah Persen 4 Program pendidikan nonformal1,4 Meningkatnya Minat baca Masyarakat Persen 5 Program manajemen pelayanan pendidikan1,5 Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Persen 6 Program pendidikan anak usia dini
7 Program pendidikan luar biasa2 Meningkatkan kompetensi 1,6 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru 8 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
tenaga pendidik 9 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda10 Program peningkatan peran serta kepemudaan11 Program peningkatan upaya penumbuhan kewira usahaan dan kecakapan hidup pemuda12 Program upaya pencegahan penyalah gunaan narkoba
3 Meningkatnya Pendidikan 1,7 Terbangunnya Sekolah Kejuruan Unit 13 Program Peningkatan sekolah kejuruan
Kejuruan searah dengan
potensi dan karakteristik
daerah 14 Program peningkatan pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas) tahun
1 rosentase terpenuhinya sarana dan prasarana olahragaProsentase peningkatan peran serta kepemudaan Persen 15 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah ragaProsentase pengembangan dan keserasian kebijakan Persen 16 Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga
1,8 Prosentase cabang olah raga yg berprestasi dan permasalahan Olah raga Persen 17 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga1,9 Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya Persen 18 Program pemuda dan olah raga
Persen 19 Program Pengembangan Kesenian Siswa20 Program peningkatan peran serta kepemudaan21 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
INDIKATORDituntaskannya wajib belajar 12 tahun
SASARAN PROGRAM SATKER (SKPD)
VISI :
MISI : 2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MEMADAI
No URAIAN SATUAN
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan 2,1 Penurunan Kematian Bayi Program peningkatan pelayanan 1 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatKesehatan 2,2 Penurunan kematian ibu melahirkan kesehatan yang berkualitas dan merata 2 Program Upaya Kesehatan masyarakat
2,4 Meningkatnya Usia Harapan Hidup 3 Program upaya Kesehatan perorangan2,5 Penduduk yang berkunjung ke 4 Program obat dan perbekalan kesehatan2,6 sarana pelayanan kesehatan 5 Program Pengawasan Obat dan makanan2,7 Prevelensi Gizi buruk < 5 % 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat2,8 Prevelensi Gizi buruk < 20 % 7 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular2,9 Daerah Bebas rawan gizi (%) 8 Program Pembangunan lingkungan Sehat
9 Program Pengadaan, peningkatan, perbaikan spras puskesmas, Pustu dan pusban10 Program manajemen dan kebijakan Pembangunan kesehatan11 Program Pengadaan dan peningkatan sapras rumah sakit12 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin13 Program pelayanan , perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial14 Program Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar
2,1 PUS yang menjadi peserta KB Aktif Program Keluarga Sejahtera 1 Program keluarga berencana2 Program kesehatan Reproduksi Remaja
1,1 Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR) 3 Program Pelayanan Kontrasepsi4 Program ketahanan dan pemberdayaan Keluarga5 Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM SATKER (SKPD)INDIKATOR
PROGRAM RPJMD KABUPATEN
VISI :
MISI : 3. MEWUJUDKAN REVITALISASI PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
No URAIAN SATUAN
3 Peningkatan ketahanan Pangan 1 Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Distanakikan/Hutbuntam
melalui optimalisasi produksi 3,1 Peningkatan Produktivitas tanaman 2 Program Pengembangan Agrobisnis Distanakikan/Hutbuntam
pertanian tanaman pangan, pangan dan hortikultura 3 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Distanakikan
perkebunan, peternakan dan Ton 4 Program peningkatan pemasaran hasi produksi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Distanakikan
perikanan 5 Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Distanakikan
6 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan dan perikanan Distanakikan
7 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan Distanakikan
8 Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan Distanakikan/Ketahanan Pangan
9 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan HITBUNTAM
10 Program pengembangan budidaya perikanan Distanakikan
11 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Distanakikan
12 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Distanakikan
13 Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
14 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan BPMPD
15 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa BPMPD
16 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri UKM Perindagkop
17 Program peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri UKM Perindagkop
18 Program pengembangan industri kecil dan menengah UKM Perindagkop
20 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Distanakikan
23 Program pengembangan Kemitraan UKM Perindagkop
26 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan UKM Perindagkop
28 Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi UKM Perindagkop
3,2 Ketersediaan bahan kebutuhan pokok Ton 2 Program Peningkatan ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan petani Kan KP dan PP
2 Program peningkatan ketahanan pangan
3 Program peningkatan pemasaran hasi produksi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan
4 Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan
5 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan dan perikanan
6 Pengembangan Institusi Pembenihan
7 Program pemberdayaan Penyuluh lapangan
8 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Bappeda
3,3 Peningkatan produksi Perkebunan Ton 3 Program Peningkatan produksi serta pengelolaan dan 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dis Hutbun
pemasaran hasil pertanian dan perkebunan 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
3 Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan
4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan
5 Program pemberdayaan Penyuluh lapangan
6 Pengembangan Usaha Tani
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Bappeda
3,4 Peningkatan produksi perikanan Ton/kwt 4 Program Pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Dis Tanakikan
3,5 Peningkatan produksi sumberdaya kelautan 2 Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3,6 Konsumsi ikan perkapita 3 program pengembangan budidaya perikanan
4 Program pengembangan perikanan tangkap
5 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
6 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
7 Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
8 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada masyarakat
9 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
10 Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dlm Pendayagunaan Sumberdaya Laut
11 Program Peningkatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut
12 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Bappeda
3,7 Peningkatan Populasi peternakan Ekor 5 Program Pengembangan dan peningkatan produksi peternakan 1 Program peningkatan produksi hasil ternak Dis Tanakikan
3,8 Peningkatan produksi peternakan Kg 2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak
5 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya peternakan Bappeda
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 4. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA YANG PRODUKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No URAIAN SATUAN
1 Program Pengembangan Ekonomi lokal 1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
4 Peningkatan Kemadirian Desa 4,1 Dana Partisipasi Pembangunan Rp partisipatif 2 Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
4,2 Peningkatan Angka Partisipasi Prosen 3 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
masyarakat dari Tahun sebelumnya 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5 Program sentra - sentra industri potensial
6 Program peningkatan penguatan modal
7 Program peningkatan industri pedesaan
8 Program peningkatan industri kecil dan menengah
9 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan
10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan
11 Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan
12 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan dan perikanan
13 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan
14 Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan
15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
16 Program pengembangan budidaya perikanan
17 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Tanakikan
Dinas Tanakikan
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
Dinas Tanakikan/Dinas Hutbun
KOPUKMPERINDAG
KOPUKMPERINDAG
KOPUKMPERINDAG
BPMPD
BAPPEDA/KOPUKMPERINDAG
BPMPD
BPMPD
BAPPEDA/KOPUKMPERINDAG
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK YANG MENDUKUNG PRODUKTIFITAS PEREKONOMIAN DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN
No URAIAN SATUAN
5 Pembangunan Infrastruktur daerah 5,1 Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik km 10 1 Program pembangunan jalan dan jembatan Dis Kimpraswil &Truang
5,2 Peningkatan rasio jembatan yang baik meter 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5,3 Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas 3 Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan
dibanding yang seharusnya. buah 4 Program peningkatan sarpras kebinamargaan
5,4 Persimpangan jalan yg dipasang lampu traffic light (TL) 5 Program infrastruktur perdesaan
buah 6 Program Pembangunan Sistem informasi/data base jalan dan jembatan
5,5 Terpenuhinya kebutuhan fasilitas utama dan 7 Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan DisHub &Par
penunjang terminal penumpang dan barang buah 8 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ DisHub &Par
5,6 Tercukupinya SDM penyelenggaraan pelayanan orang 9 Program peningkatan pelayanan angkutan DisHub &Par
transportasi dibanding dengan kebutuhan 10 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan DisHub &Par
5,7 Terpenuhinya sarana dan prasarana uji KIR kendaraan buah 11 Program pengendalian dan pengamanan lalulintas DisHub &Par
bermotor 12 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor DisHub &Par
buah 13 Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan DisHub &Par
14 Program Penanganan Persampahan dan drainase lingkungan DisHub &Par
5,8 Pengembangan jaringan listrik pedesaan 15 Program Pengembangan bidang ketenagalistrikan
5,9 Peningkatan jumlah fasilita Umum yang terbangun 16 Program peningkatan sarpras permukiman, kelembagaan dan fasum bagi masyarakat
5,1 Peningkatan jaringan irigasi utama yg baik prosen 11 Program penataan kelembagaan dan 1 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dis Kimpraswil &Truang
5,11 Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg prosen Ketatalaksanaan sumber daya air 2 Program rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi sungai
baik 3 Program Normalisasi saluran pembuang/afour
5,12 Pencapaian target perbaikan sungai km 4 Program Pegembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
5,13 Pencapaian taget pembangunan bangunan pengendali buah 5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
banjir 6 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5,14 Pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air organisasi 7 Program Pengembangan Air Bersih perdesaan dan Perkotaan
lokasi 8 Program Pengembangan manajemen Pengelolaan Air bersih .
5,15 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih unit
prosen
Program pengembangan Infrastruktur dan prasarana wilayah
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 6. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, PROFESIONAL DAN BERTANGGUNGJAWAB, EFISIEN DAN EFEKTIF YANG DAPAT MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.
No URAIAN SATUAN
6 Diterapkannya prinsip-prinsip 6,1 Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur buah Program administrasi pemerintahan, pengelolaan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Semua SKPD
good governance pada semua 6,2 Peningkatan Kualitas sarana prasarana aparatur buah informasi dan kearsipan 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Bag Perlengkapan& Semua SKPD
tingkatan pemerintahan 3 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur BKD
4 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bag Keuangan Setdakab/Semua SKPD
5 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Setdakab
6,3 Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat prosen 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Sekretariat DPRD
6,4 Jumlah peraturan daerah yang disusun prosen 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur BKD/Bagian Ortal Setdakab
8 Program penataan kelembagaan pemerintahan dan ketatalaksanaan Bagian Ortal Setdakab
9 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Bagian Pemerintahan
10 Program penataan daerah otonomi baru Bagian Pemerintahan
11 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa BPM
12 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Badan Pemberdayaan Masyrakat
6,5 Ketetapan laporan pelaksanaan pembangunan prosen 13 Program perencanaan pembangunan daerah Bagian Penyusunan Program
6,6 Penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang prosen 14 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah BAPPEDA / BKD
direncanakan 15 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah BAPPEDA
16 Program kerjasama pembangunan daerah BAPPEDA
17 Program pengembangan wilayah perbatasan BAPPEDA/Bagian Pemerintahan
18 Program penataan peraturan daerah dan perundang-undangan Bagian Hukum
19 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
20 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bagian Keuangan
21 Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur BAPPEDA /Bag Pemb Setdakab
22 Program Pengembangan komunikasi, infofrmasi dan media massa Bagian Humas
23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Bagian Humas
6,7 Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan prosen 24 Program Perbaikan sistem Administrasi kearsipan Bag Umum /Bag Perlengkapan
6,8 Tingkat penerapan teknologi informasi kearsipan daerah bagi prosen 25 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Bag Umum /Bag Perlengkapan
masyarakat 26 Proram pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Bag Umum /Bag Perlengkapan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
6,9 Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan jenis Program peningkatan kapasitas keuangan 1 Program peninkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
pemerintah Daerah 2 dan keuangan Bagian Keuangan
6.10 Peningkatan pajak daerah juta Rp 3 Program pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah Dispenda
6.11 Peningkatan retribusi daerah juta Rp 4 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah Bagian Keuangan
6.12 Peningkatan hasil penjualan daerah dan pengelolaan kekayaan juta Rp 5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa BPM&PD
daerah
6.13 Peningkatan pendapatan daerah lainnya juta Rp
6.14 Rasio jumlah kegiatan yang dilaksanakan per jumlah Prosen
direncanakan
6.15 Jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah prosen Peningkatan Kinerja dan pengembangan SDM aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur BKD/Satpol PP
Kabupaten Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKD
6.16 Jumlah Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Orang Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
dan latihan (struktural, fungsional, teknik) Program kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten
.6.17 Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai Program Peningkatan jumlah Aparatur
(struktural, fungsional, teknik) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
.6.18 Penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu prosen Program pendidikan kedinasan
6.19 Jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan prosen Program pelayanan administrasi perkantoran
6.20 Jumlah SKPD yang menyusun standart pelayanan publik SKPD program penataan kelembagaan pemerintah dan ketatalaksanaan Bag Ortala
6.21 Jumlah SKPD yang menyusun IKM SKPD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH/WKDH
6.22 Perkembangan penertiban akte kelahiran lembar 27 Program penataan administrasi kependudukan 1 Penataan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Capil
Penduduk ber KTP orang 2 Program Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 7. MENCIPTAKAN RASA AMAN DAN IKLIM BERUSAHA YANG KONDUSIF UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KEPERCAYAAN DALAM BERINVESTASI
No URAIAN SATUAN
7 Iklim berusaha yang kondusif 7,1 Peningkatan IKM yang memiliki ijin unit 1 Program pengembangan investasi daerah dan 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
perijinan satu atap 2 Program pelayanan perijinan
3 Program pendataan investasi dan perijinan Dinas Perindustrian & Perdagangan
4 Program pemanfaatan ruang BAPEDA
5 Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam
Program Penguatan Kelembagaan Perijinan satu atap Satgas perijinan
7,2 Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib kasus 2 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 1 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda Kantor Satpol PP
7,3 Penurunan jumlah pelanggaran penegakan PERDA kasus umum serta wawasan kebangsaan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana trantibum Kantor Satpol PP
7,4 Rasio jumlah pamong praja per 10,000 penduduk 3 Program pengembangan wawasan kebangsaan Kesbang-Linmas
7,5 Presentasi organisasi masyarakat, parpol, pemuda,organisasi lembaga 4 Program pendidikan politik masyarakat Kesbang-Linmas
7,6 kemasyarakatan yang dibina 5 Program penataan peraturan perundang - undangan Bagian Hukum
7,7 Rasio jumlah Linmas per 10,000 penduduk 6 Program Perlindungan Masyarakat Kesbang-Linmas
7,8 Rasio POS Siskamling per jumlah desa/kelurahan
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 8 Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat
No URAIAN SATUAN
8 8,1 Potensi lokal yang tergali Prosen 1 Progaram Pengembangan Potensi lokal partisipatif 1 Program perencanaan pembangunan ekonomi BAPPEDA
2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4 Program perencanaan pemanfaatan ruang
5 Program pengembangan kebijakan ekonomi
6 Program pengembangan ekonomi lokal BAPPEDA
7 Program peningkatan keberdayaan masyrakat pedesaan
8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9 Program peningkatan kesempatan kerja Dinas Perindustrian & Perdagangan
10 Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
11 Program Peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri
12 Program pengembangan industri kecil dan menengah
13 Program penataan struktur industri
14 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
15 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
16 Program sentra-sentra industri potensial
17 Program peningkatan standarisasi produk industri
18 Program pembinaan pedagang kaki lima
19 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
20 Program pengembangan klaster bisnis Dinas Koperasi dan UKM
21 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
22 Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
23 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
24 Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada lembaga
keuangan
25 Program pengembangan kemitraan Dinas Koperasi dan UKM
26 Pemanfaatan Ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan komoditas Bappeda
8,2 Peningkatan Volume Usaha Koperasi 2 Program Pengembangan Koperasi dan UKM 1 Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
8,3 Peningkatan Koperasi aktif 2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
8,4 Peningkatan UKM yang di Bina menengah .
3 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah
4 Program pengembangan kemitraan
5 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
8,5 Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah 3 Program Pengembangan Industri dan Perdagangan 1 Program Sentra-sentra Industri Potensial
8,6 Peningkatan Unit Usaha Perdagangan Program Peningkatan Kemaampuan SDM industri
Program Perlindungan Konsumen dan Pegamanan Perdagangan
Program Peningkatan kapasitas \iptek sistem produksi
Program Pembinaan Pedagang kaki lima
Menumbuhkembangkan usaha yang
komprehensif dan terpadu sehingga
UMKM dapat menjadi pilar utama
dalam mendorong perekonomian
Mendorong usaha besar dan kecil
untuk meningkatkan produktivitas
dan pendapatan masyarakat.
Meningkatkan kualitas kelembagaan
dan organisasi yang mendukung
penguatan ekonomi kerakyatan
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 9 MENGENGEMBANGKAN POTENSI WILAYAH DAN PENATAAN RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
No URAIAN SATUAN
9 Pelestarian Lingkungan Hidup dan 9,1 Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD, prosen Program perlindungan dan konservasi SDA 1 Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH Badan Lingkungan Hidup
Pencegahan Bencana COD dan TSS) air sungai dan air tanah 2 Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH Badan Lingkungan Hidup
9,2 Peningkatan kualitas udara ambient prosen 3 Program perlindungan dan konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup
9,3 Peningkatan volume sampah yang terangkut prosen 4 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Badan Lingkungan Hidup
5 Program peningkatan sarpras permukiman dan fasum bagi masyarakat DPU. Cipta Karya
6 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
7 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Badan Lingkungan Hidup
8 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BAPPEDA
9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam BAPPEDA
9,4 Penurunan luas areal lahan kritis Ha Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Dinas Perkebunan & Kehutanan
2 Program Rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Perkebunan & Kehutanan
9,5 Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai Ha 3 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Dinas Perkebunan & Kehutanan
4 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Dinas Perkebunan & Kehutanan
5 Program perencanaan dan pengembangan hutan Dinas Perkebunan & Kehutanan
6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Badan Lingkungan Hiup
7 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Badan Lingkungan Hiup
8 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BAPPEDA
9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam BAPPEDA
Program pencegahan dan penaggulangan bencana 1 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BAPPEDA
2 Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH Badan Lingkungan Hidup
3 Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan Dinas Perhubungan
4 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan DPU. Bina Marga
5 Program rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai DPU. Pengairan
6 Program rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Perkebunan & Kehutanan
7 Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Dinas Sosial
8 Program pengendalian banjir DPU. Pengairan
Penataan Ruang Terkoordinasi 9,6 Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang Jenis Program Perencanaan dan pengendalian pembangunan 1 Pemanfaatan Ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan komoditas BAPPEDA
sesuai kebutuhan Daerah partisipatif dalam rangka menentukan komoditi unggulan
2 Program penyusunan RTRW Kabupaten dan RUTR serta RDTR BAPPEDA
3 Program penanganan perbatasan daerah, kawasan rawan bencana,pulau - pulau BAPPEDA/Bag. Pemerintahan
kecil terpencil /Dinas Tanakikan
4 Program perencanaan pengembangan wilayah setrategis dan cepat tumbuh BAPPEDA
5 Program pengembangan wilayah perbatasan
6 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
7 Program perencanaan tata ruang
8 Program perencanaan pembangunan daerah
9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11 Program Perencanaan Pembangunan Soaial dan Budaya
12 Program Pengembangan data/informasi dan statistik daerah
13 Program Kerja sama Pembangunan
14 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH/WKDH
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 10 MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA YANG AGAMIS
No URAIAN SATUAN
10 Peningkatan kualistas pelayanan 10.1 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk prosen Program Pelayanan Keagamaan yang berkualitas, merata 1 Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan Bagian Kesra Setdakab
sosial keagamaan dan terjangkau
prosen Program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 1 Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
prosen sosial 2 Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
prosen
10.2 Peningkatan Even Seni dan Budaya prosen Program Memperkokoh ketahanan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Dishub & Par
Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya prosen Program Pengelolaan budaya Daerah Dishub & Par
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dishub & Par
11 Penanggulangan Kemiskinan dan 10.3 Penurunan keluarga prasejahtera 5 Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS BPM&PD
Pengangguran 10.4 penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan 6 Peningkatan peran perempuan dipedesaan Kntor KB dan PP
sosial 7 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
10.5 Peningkatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan 8 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
sosial (PMKS) yang dibina 9 Program pembinaan anak terlantar
10 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
11 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Bag Kesra
12 Program peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan
13 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan BPM&PD
14 Program pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
15 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa BPM&PD
16 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
17 Program perencanaan sosial dan budaya Bappeda
Pogram Pengendalian perumahan
10.6 Tingkat Kesempatan Kerja Program peningkatan kualitas, produktivitas dan Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Dinas DUKCAPIL SOS & TK
perlindungan tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja Dinas DUKCAPIL SOS & TK
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan Dinas DUKCAPIL SOS & TK
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN PROGRAM SATKER (SKPD) SATKER/SKPD
INDIKATOR
VISI :
MISI : 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELAUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BERBASIS KOMPETENSI
TUJUAN : 1.
No URAIAN SATUAN Formula Indikator Tahun Dasar Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SATKER/SKPD1 1,1 Turunnya angka putus sekolah hingga 3-0,5% Persen 1
1,2 Angka Partisipasi Sekolah (APM) Persen Jumlah siswa usia Dini sekolah SD/MI 90,07 Prosen 91,56 92 93,5 95 96,5 98 Disdikpora
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI (usia 7-12 thn)
2 Persen Jumlah siswa usia Dini sekolah SMP/MTs 54,18 Prosen 60,15 64,65 69,15 73,65 78,15 83
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI (usia 13-15 thn)
3 Jumlah siswa usia Dini sekolah SMA/MA/SMK 40,05 Prosen 48,37 53,87 59,37 64,87 70,37 75,87
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK (usia 16-18 thn)
1,3 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru Prosen Jumlah Siswa SD/MI 1: 274 1: 234 220 210 200 190 180
Jumlah Guru SD/MI
Jumlah Siswa SMP/MTs 1: 12.76 1: 17,3 18 19 20 21 22
Jumlah Guru SMP/MTs
Jumlah Siswa SMA/MA/SMK 1: 13.43 1: 16,19 17 18 19 20 21
Jumlah Guru SMA/MA/SMK
Meningkatnya minat Baca Masyarakat Jumlah Pengunjung perpustakaan yang dibina 7,05 Prosen 9,05 11,05 13,05 15,05 17,05 19,05
Jumlah pengunjung perpustakaan
1,5 Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga Jumlah Sarana Olah Raga yang dibangun 68 Buah 73 75 77 79 81 83
1,6 Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan Persen Jumlah Anggota organisasi pemuda yang berperan serta 18 Prosen 2 4 6 8 10 12
Jumlah Anggota organisasi pemuda
1,7 Prosentase pengembangan dan keserasian kebijakan Persen Jumlah Keserasian kebijakan yang dilakukan di Kecamatan X 100% Kebijakan
1,8 Prosentase cabang olah raga yg berprestasi dan permasalahan Olah raga Persen Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi 10 Cabg 12 14 16 18 20 22
Jumlah Cabang Olah Raga yang ada 70 Cabg 78
1,9 Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya Persen Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina 83 Kelompk 88 89 90 91 92 93 HubPar
Persen Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada 83 88
Meningkatnya Pendidikan
Kejuruan searah dengan potensi
dan karakteristik daerah
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
INDIKATORDituntaskannya wajib belajar 12
tahun
Meningkatkan kompetensi tenaga
pendidik
SASARAN Target2007
VISI :
MISI : 2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MEMADAI
2008
No URAIAN SATUAN Formula Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SATKER/SKPD
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Penurunan Kematian Bayi Jumlah Kasus kematian bayi (0-7hari) tahun nX1000 22 0,79 Prosen 10 0,36 0,31 0,26 0,21 0,16 0,11 Diskes
Kesehatan Jumlah Kelahiran hidup tahun n 2802 2788
Penurunan kematian ibu melahirkan Jumlah Kasus kematian Ibu Melahirkan tahun nX100.000 2 0,07 Prosen 3 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 Diskes
Jumlah Kelahiran hidup tahun I 2802 2788
Meningkatnya Usia Harapan Hidup Jumlah Orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun 66,8 Tahun 67 67 67 67,5 67,5 67,8 67,8 Diskes
Jumlah total tahun Orang yang hidup setelah
Penduduk yang berkunjung ke sarana Jumlah penduduk yang berobat ke sarana kesehatan x 100% 81570 64,09 Prosen 62.900 48,14 55,14 62,14 69,14 76,14 83,14 Diskes
Pelayanan Kesehatan Jumlah Penduduk 127280 130.668
Rumah Tangga Yang berperilaku Sehat dan bersih Jumlah Rumah tangga yang dikaji masuk strata III dan XIV Baseline data Prosen 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Diskes
Jumlah Rumah tangga yang dikaji
Prevelensi Gizi buruk < 5 %
Prevelensi Gizi buruk < 20 %
Daerah Bebas rawan gizi (%) 100% 100% Prosen 100% 100% Prosen 100% 100% Prosen 100% Diskes
Persentase Posyandu Mandiri
PUS yang menjadi peserta KB Aktif Jumlah Peserta KB Aktif 13951 63,95 Prosen 21.289 86,18 86,68 87,18 87,68 88,18 88,68 KB dan PP
Jumlah PUS 21817 24704
Peningkatan Peran Kader perempuan Jumlah perempuan yang berperan Baseline data Orang 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% KB dan PP
Jumlah Perempuan Produktif Baseline data
Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)
TFR (Total Fertilite Rate) 2802
(Lahir Hidup)
0,89 Prosen 2788
(lahir Hidup)
0,36 0,31 0,26 0,21 0,16 0,11 KB dan PP
25
(lahir Mati)
10
(lahir mati)
Satuan Target
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI
PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN)
DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI
SASARAN
INDIKATOR
2007
Dasar
VISI :
MISI : 3. MEWUJUDKAN REVITALISASI PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
No URAIAN SATUAN tahun dasar Satuan 2008 2009 2010 1011 2012 2013
1 Peningkatan ketahanan Pangan Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri
melalui optimalisasi produksi
pertanian tanaman pangan, Peningkatan Produksi tanaman pangan Ton Produksi th(n)-(th (n-1)x 100 %
perkebunan, peternakan dan dan hortikultura Produksi th(n-1)
perikanan a. Tanaman Pangan
- Padi 78.033 Ton 79.726 2,05% 2,01% 2,05% 2,03% 2,05%
- Jagung 2382 Ton 1567
- Kedelai 16 Ton 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10%
- Ubi Kayu 4287 Ton 1,70% 1,20% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
- Ubi Jalar 6459 Ton 1,00% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%
- Kacang Tanah 87 Ton 1,01% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
- Kacang Hijau 69 Ton 1,03% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
b. Hortikultura
- Mangga 1396 Ton 3,03% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
- Kubis 45 Ton 226 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
- Petsai/ Sawi 183 Ton 405 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Peningkatan Produktivitas tanaman pangan Ton Produktivitas th+H12(n)-(th (n-1)x 100 %
dan hortikultura Produktivitas th(n-1)
- PADI 5,09 Ton/Ha 1,04% 1,04% 1,04% 1,02% 1,04% 1,01%
- Jagung 2,09 Ton/Ha 1,08% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,01%
- Kedelai 1 Ton/Ha 1,09% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04%
- Ubi Kayu 13,72 Ton/Ha 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
- Ubi Jalar 9,39 Ton/Ha 1,02% 1,01% 1,01% 1,04% 1,04% 1,04%
- Kacang Tanah 1,67 Ton/Ha 1,04% 1,04% 1,01% 1,04% 1,04% 1,04%
- Kacang Hijau 1 Ton/Ha 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04%
Peningkatan Produksi perkebunan Ton Produksi perkebunan th(n)-(th (n-1)x 100 % Dis Hutbun Tamb
Produksi th(n-1)
- Kelapa Sawit 197227.30 Ton 1,40% 1,40% 1,30% 1,30% 1,40% 1,30%
- Karet 2703.50 Ton 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
- Kelapa 3037.70 Ton 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
- Kopi 115.40 Ton 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
- Lada 2266'70 Ton 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%
- Kakao 145.00 Ton 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Peningkatan Produksi Perikanan Produksi perikanan th(n)-(th (n-1)x 100 %
Produktivitas th(n-1)
- Air tawar 228,6 Ton 1,40% 1,30% 1,30% 1,40% 1,30% 1,30%
- Air Payau 3984 Ton 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%
- Budidaya Laut base line data Ton 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Peningkatan Produksi Sumber daya kelautan Produksi sumber daya kelautan th(n)-(th (n-1)x 100 %
Produktivitas th(n-1)
- Penangkapan
- Perairan laut 4590,3 Ton 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
- Perairan Umum 551,4 Ton 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
- Pengolahan base line data Ton
Peningkatan Populasi peternakan Populasi Peternakan th(n)-(th (n-1)x 100 %
Produktivitas th(n-1)
- Sapi 7317 Ekor 7675 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05%
- Kambing 3378 Ekor 3931 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%
- Ayam Buras 313139 Ekor 313139 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%
- Ayam ras 159534 Ekor 159534 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%
Peningkatan Produksi Peternakan Produksi peternakan th(n)-(th (n-1)x 100 %
Produktivitas th(n-1)
-Daging
- Sapi 75600 kg 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%
- Kambing 3037 kg 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
- Ayam 237975 kg 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%
- Telur
- Ayam Ras 15890 Butir 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
- Ayam Buras 3150 Butir 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
- Itik 254 Butir 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002
Dis Tanakikan / Ketahanan
pangan&penyuluhan
Dis Tanakikan / Ketahanan
pangan&penyuluhan
SATKER
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI
YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN Formula Indikator
INDIKATOR
2007 TARGET
VISI :
MISI : 4 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA YANG PRODUKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No URAIAN SATUAN Tahun Dasar Satuan 2008 2009 2010 1011 2012 2013
1 Dana Partisipasi Pembangunan Jumlah dana Partisipasi Pembangunan baseline data Rp 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% BPM&PD
2 Peningkatan Angka Partisipasi Angka Partisipasi Masyarakat baseline data Rp 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% BPM&PD
masyarakat dari Tahun sebelumnya
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN,
PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
Target2007
SATKER
SASARAN Formula Indikator
INDIKATOR
VISI :
MISI : 5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK YANG MENDUKUNG PRODUKTIFITAS PEREKONOMIAN DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN
No URAIAN SATUAN tahun dasar satuan 2009 2010 1011 2012 2013
Pembangunan Infrastruktur daerah 3,1 Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik km Panjang Jalan kabupaten yang baik s.d th ybs 133,57 km 200,57 250 300 350 400 450
Panjang jalan kabupaten s.d th dasar 616,63
3,2 Peningkatan rasio jembatan yang baik meter Jumlah Jembatan yang baik s.d th ybs 30 buah 30 30 30 30 30 30
Jumlah Jembatan s.d th dasar 30 30 30 30 30 30 30
3,3 Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas Jumlah Ruas Jalan dengan Rambu Lalulintas cukup 20 buah 20 15 15 15 15 15
Jumlah Ruas Jalan yang direncanakan s/d th 2012 3 5 7 9 11 13 14
3,5 Terpenuhinya kebutuhan fasilitas utama dan Jumlah Pelabuhan yang ada 1 1 2 3
penunjang terminal penumpang dan barang buah Jumlah Pelabuhan yang direncanakan s/d 2012 3 3 3 3
3,6 Tercukupinya SDM penyelenggaraan pelayanan orang Jumlah SDM pelayanan ijin trayek yang ada 1 1 2 3 4 5 5
transportasi dibanding dengan kebutuhan Jumlah SDM pelayanan ijin trayek yang dibutuhkan s/d th 2012 5 5 5 5 5 5 5
3,7
Terpenuhinya sarana dan prasarana uji KIR kendaraan
bermotor buah Jumlah SDM pelayanan uji KIR kendaraan yang ada 1 Org 3 5 7 9 10 12
Jumlah SDM pelayanan uji KIR kendaraan yang dibutuhkan th 2012 12 12 12 12 12 12 12
Pengembangan jaringan listrik pedesaan jumlah pengembangan jaringan listrik pedesaan - - - 1 2 3
Jumlah jaringan listrik yang akan dikembangkan 3 3 5 3 3 3
Peningkatan jumlah fasilitas Umum yang terbangun Jumlah Fasilitas Umum yang dibangun/direhab BaseLine data 1,10% 1,16% 0,06% 1,22% 0,12% 1,28%
Jumlah fasilitas Umum tahun dasar BaseLine data
3,9 Peningkatan jaringan irigasi utama yg baik prosen 11 Jumlah jaringan irigasi utama yang baik BaseLine data 1,02% 1,04% 0,02% 1,06% 0,04% 1,08%
Jumlah jaringan irigasi utama yang ada BaseLine data
3.10 Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg baik prosen Jumlah jaringan irigasi pedesaan yang baik BaseLine data 1,10% 1,16% 0,06% 1,22% 0,12% 1,28%
Jumlah jaringan irigasi pedesaan yang ada BaseLine data
3.12
Pencapaian taget pembangunan bangunan pengendali
banjir buah Jumlah bangunan pengendali banjir yang telah dibangun BaseLine data 1,10% 1,16% 0,06% 1,22% 0,12% 1,28%
Jumlah bangunan pengendali banjir yang direncanakan BaseLine data
3.13 Pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air organisasi Jumlah HPPA yang berbadan Hukum 36 36 37 38 40
Jumlah HPPA yang ada 40 40 40 40 40
3.14 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih unit Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih BaseLine data 1,10% 1,16% 0,06% 1,22% 0,12% 1,28%
prosen Jumlah Rumah tangga yang ada 34789
SATKER
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI
KERAKYATAN
SASARAN
INDIKATOR 2008
TARGET2007
VISI :
MISI : 6. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, PROFESIONAL DAN BERTANGGUNGJAWAB, EFISIEN DAN EFEKTIF YANG DAPAT MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
No URAIAN SATUAN Tahun Dasar Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Diterapkannya prinsip-prinsip Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur buah Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang dibangun 1 1 2 3 4 5 7
good governace pada semua Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang dibutuhkan 17 Gedung 25 25 25 25 25 25
tingkatan pemerintahan
Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat prosen Pengaduan
Jumlah peraturan daerah yang disusun Perda yang disusun 19 80% 80% 80% 80% 80% 80%
yang diperdakan 17 Perda
Ketetapan laporan pelaksanaan pembangunan prosen 3 Dok
Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan jenis Dok
Peningkatan pajak daerah juta Rp Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 366.871.440 87,78
Jumlah Penerimaan pajak yang direncanakan 1.055.070.000
Peningkatan retribusi daerah juta Rp Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah 2.761.950.496 207,41
Jumlah Penerimaan Retribusi yang direncanakan 4.021.200.000
Peningkatan hasil penjualan daerah dan pengelolaan kekayaan juta Rp Jumlah Penerimaan 7.991.410.038,53 119,49
daerah Jumlah Penerimaan Retribusi yang direncanakan 7.000.000.000
Peningkatan pendapatan daerah lainnya juta Rp Jumlah Pendapatan 20.247.630.098 128,13
Jumlah Penerimaan Retribusi yang direncanakan 14.991.846.485
Jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah Orang Jumlah Kebutuhan Pegawai saat ini
Kabupaten Jumlah Pegawai yang ada 1515
Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan prosen
(struktural, fungsional, teknik)
Struktural Jumlah peserta yang dikirim 40 persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta yang lulus 40
Fungsional Jumlah peserta yang dikirim 37 persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta yang lulus 37
Teknik Jumlah peserta yang dikirim 345 persen 88% 89% 91% 92% 94% 95%
Jumlah peserta yang lulus 299
Penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu prosen
Jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan SKPD SKPD yang melaksanakan Analisa Jabatan 14 SKPD 14
Jumlah SKPD 15 25 25 25 25 25 25
Jumlah SKPD yang menyusun standart pelayanan publik SKPD SKPD yang menyusun Standart pelayanan 1 SKPD 1
Jumlah SKPD 15 25 25 25 25 25 25
Jumlah SKPD yang menyusun IKM SKPD SKPD yang Menyusun IKM 3 SKPD 3
Jumlah SKPD 15 25 25 25 25 25 25
Perkembangan penertiban akte kelahiran Jumlah Akte Yang dikeluarkan th n 4434 155,14
lembar
Jumlah Penduduk yang memiliki akte kelahiran 427,14
Jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran 22000
Penduduk ber KTP orang Jumlah KTP yang diterbitkan 93277
Jumlah Penduduk 127280
Tingkat Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang tertampung 380 60,88 60,88 60,88 60,88 60,89 60,89
Jumlah Angkatan Kerja 1250
Peningkatan Upah Minimum Kabupaten Jumlah UMK th n(n-1) 815.000,00 6,07% 6,08% 6,09% 6,10% 6,11% 6,12%
Satker
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN
INDIKATOR
Formula Indikator 2007 Target
VISI :
MISI : 7. MENCIPTAKAN RASA AMAN DAN IKLIM BERUSAHA YANG KONDUSIF UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KEPERCAYAAN DALAM BERINVESTASI
No URAIAN SATUAN Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peningkatan IKM yang memiliki ijin unit Jumlah IKM yang berijin 1
Jumlah IKM yang ada
Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib kasus Jumlah Pelanggaran Trantib 231 79,65 Prosen 80% 81% 83% 85% 87% 89% Kantor Satpol PP
Jumlah kasus yang tertangani 184
Penurunan jumlah pelanggaran penegakan PERDA kasus - Kantor Satpol PP
Rasio jumlah pamong praja per 1,000 penduduk Jumlah Penduduk 127.280 1: 3531 1: 3100 1:2700 1:2200 1:2000 1:1700 Kantor Satpol PP
Jumlah Pamong Praja 26 Org
Presentasi organisasi masyarakat, parpol, pemuda, lembaga Jumlah Organisasimasy, parpol, pemuda yang ada baseline data prosen 1,20% 1,32% 1,47% 1,62% 1,77% 1,92% Kesbang-Linmas
organisasi kemasyarakatan yang dibina Jumlah Organisasimasy, parpol, pemuda yang dibina Bag Hukum
Rasio jumlah Linmas per 1,000 penduduk Jumlah Penduduk 127280 1:300 1:253 1:250 1:250 1:250 1:250 1:250 Kesbang-Linmas
Jumlah Linmas 423 Org
Rasio POS Siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan baseline data Kesbang-Linmas
Jumlah Pos siskamling
1; 4895
2007
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARANSATKER
INDIKATOR
Formula Indikator TargetDasar
Dinas Perindustrian &
Perdagangan
VISI :
MISI : 8 Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat
No URAIAN SATUAN Tahun Dasar Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 20131
1
1 Peningkatan Volume Usaha Koperasi Jumlah volume usaha Kop th(n)-th(n-1)X100% 379.416.000.000 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% KopUKMperindag
2 Peningkatan Koperasi aktif Jumlah Koperasi yang aktif th ybs 34 36 38 40 42 44 46
Jumlah Koperasi yang ada 312 312 312 312 312 312 312
3 Peningkatan UKM yang di Bina Jumlah UKM yang dibina th ybs baseline data prosen 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
Jumlah UKM yang ada
Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah Jumlah industri kecil menengah th th(n)-th(n-1)X100% 821 Prosen 1,002% 1,002% 1,002% 1,002% 1,002% 1,002%
Peningkatan Unit Usaha Perdagangan Jumlah Unit usaha perdagangan th(n)-th(n-1)X100% 1309 Prosen 1,005% 1,005% 1,005% 1,005% 1,005% 1,005%
Peningkatan Kunjungan Wisata
20082007
Menumbuhkembangkan usaha yang
komprehensif dan terpadu sehingga UMKM
dapat menjadi pilar utama dalam mendorong
perekonomian Daerah
Mendorong usaha besar dan kecil untuk
meningkatkan produktivitas dan pendapatan
masyarakat.
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan
organisasi yang mendukung penguatan
ekonomi kerakyatan
SatkerTarget
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA
EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN
INDIKATOR
Formula Indikator
VISI :
MISI : 9 MENGENGEMBANGKAN POTENSI WILAYAH DAN PENATAAN RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
No URAIAN SATUAN Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 20131 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD, prosen Jumlah sampel air tanah dan air sungai dengan baku mutu baik Baseline data Prosen 75% 78,00% 81,00% 82,00% 83,00% 85,00% LH
Pencegahan Bencana COD dan TSS) air sungai dan air tanah Jumlah sampel yang diambil
Peningkatan volume sampah yang terangkut prosen Volume Sampah yang ada 745.200 PU&Kimpraswil
Volume Sampah yang terangkut 186120 24,98% m3/th 29% 34% 39% 44% 49% 54%
Penurunan luas areal lahan kritis Ha rencana penghijauan areal lahan kritis 168000 Ha 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% HutBunTam
Luas areal lahan kritis th dasar
Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai Ha Panjang Pantai yang tertanami mangrove Baseline data Ha Hutbuntam/Tanakikan
Panjang Pantai yang ada
Penataan Ruang Terkoordinasi Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang Jenis Rencana/Studi tata ruang 15 15 15 15 15 19 19 Bappeda&PU
sesuai kebutuhan Daerah Dok Rencana/Studi tata ruang yang ada 2 6 9 12 15 17 19
Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata Obyek Rencana Pengelolaan Obyek pariwisata 2 0 0 1 1 1 2 Hub Par
Jumlah Obyek Wisata yang ada 7 7 7 7 7 7 7
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI
KERAKYATAN
SASARAN
INDIKATORSatker
Target2007
Tahun Dasar
VISI :
MISI : 10 MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA YANG AGAMIS
Formula SATKER/SKPD
No URAIAN Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 20131 Peningkatan kualistas pelayanan , Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Jumlah Tempat Ibadah X1000 Bagian Kesra Setdakab
sosial keagamaan Jumlah Penduduk
- Masjid,Musholla dan Langgar /1000 penduduk Baseline data Prosen
- Gereja / 1000 penduduk Baseline data
Peningkatan Jumlah Perempuan terlatih Jumlah Perempuan yang di latih Base line data Orang 10% 10% 10% 10% 10% 10% KB dan PP
Jumlah Perempuan yang akan dilatih
Peningkatan Even Seni dan Budaya Penyelenggaraan even seni dan budaya Base line data kali 5% 5% 6% 6% 7% 7% Hub Par
Penyelenggaraan even seni dan budaya yg direncanakan
2 Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Keluarga Prasejahtera Jumlah Keluarga Pra sejahtera th(n) x100% 14979 43,06% Prosen 33% 31% 26% 21% 16% 11% BPMPD & Dukcapil sostek
Pengangguran Jumlah total Keluarga th (n) 34789
Peningkatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan Jumlah PMKS Yg dibina 50 7,44 Prosen 10% 10% 10% 10% 10% 10% Dukcapil sostek
sosial (PMKS) yang dibina Jumlah PMKS yang ada 672
TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN) DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN
INDIKATOR
2007 Target
Tahun Dasar
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
LINTAS SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2009Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan
3 4 ( Rp ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranTerwujudnya
pelayanan
administrasi
kantor
24.956.988.987 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
23.478.043.696 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
23.612.862.791 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24.947.836.501 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26.834.161.503 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meingkatnya
sarana dan
prasarana
30.486.112.187 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24.619.403.563 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
24.082.273.157 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24.832.154.881 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26.231.233.133 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3. Program Peningkatan
Disipiln AparaturMeningkatnya
disiplin
aparatur
1.327.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.570.049.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
1.639.771.385 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.777.188.731 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.932.887.459 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Maningkatnya
kapasitas SDM
5.287.235.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.488.374.300 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5.793.383.173 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.425.227.210 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.796.822.363 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Meningkatnya
perkembanga
n sistem
pelaporan
kinerja
615.207.750 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
763.811.165 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
867.679.241 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
952.300.901 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.054.658.180 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6. Program Pembangunan
Jalan dan JembatanTerwujudnya
pembanguna
jalan dan
jembatan
508.508.308.772 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
########### APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
########### APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
270.093.087.429 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
254.574.327.513 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7. Program Intensifikasi
Penerimaan DaerahMeningkatnya
intensifikasi
penerimaan
1.438.214.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.567.653.260 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.630.359.390 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.679.270.172 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.763.233.681 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8.Program Ekstensifikasi
Penerimaan DaerahMeningkatnya
Ekstensfikasi
penerimaan
300.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
327.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
340.080.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
350.282.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
367.796.520 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9. Program kemitraan
peningkatan pelayanan
publik
Terwujudnya
keitraan
penngkatan
pe;ayanan
publik
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10. Program Penerapan
tata pemerintahan yang
baik
Terwujudnya
tata
pemerintaha
yang baik
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11. Program Pembinaan
dan pengawasan bidang
pertambangan
Terbinanya
dan
pengawasan
bidang
perambanga
50.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
39.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
35.490.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
36.554.700 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
38.747.982 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12. Program Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Meningkatnya
profesionalism
e tenaga
pemeriksa
dan aparatur
160.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
124.800.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
113.568.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
116.975.040 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
123.993.542 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
13. Program Peningkatan
koordinasi pengawasanMeningkatnya
koordinasi
pengawasan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14. Program Pendidikan
menengahTerwujudnya
pendidikan
menengah
92.103.836.600,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
97.630.066.796 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
########### APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
104.581.327.552 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
108.764.580.654 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
15. Program Wajib belajar
pendidikan dasar
sembilan tahun
Terlaksananya
wajib belajar
9 thn
65.945.730.350,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
69.902.474.171 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
71.999.548.396 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
74.879.530.332 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
77.874.711.545 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
SKPDPROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
Pagu Indikatif Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2009Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan
3 4 ( Rp ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKPDPROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
16. Program Peningkatan
mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
Meningkatnya
mutu pendidik
dan tenaga
pengajar
10.019.487.500,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.620.656.750 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
10.939.276.453 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.376.847.511 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.831.921.411 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
17. Program Upaya
kesehatan masyarakatTerciptanya
kesehatan
masyarakat
1632000000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.744.980.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.971.266.700 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.148.875.079 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.385.106.204 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
18. Program
Pengembangan
lingkungan sehat
Berkembangn
ya lingkungan
sehat
90500000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
96.835.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
109.423.550 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
119.271.670 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
132.391.553 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19. Program Menjaga
kualitas lingkungan
dengan mengintensifkan
pengawasan dan
pengendalian
Terwujudnya
kualitas
lingkungan
dan
intensifikasi
pengawasan
pengendalian
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
20. Program Menjaga
kuantitas dan kualitas
sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan
konservasi serta
peningkatan peran serta
masyarakat
Terjaganya
kuantitas dan
kualitas SDA,
konservasi
dan partisipasi
masyarakat
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
21. Program
Mengendalikan kerusakan
hutan akibat penebangan
liar
Terjkendalinya
perusakan
hutan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
22. Program
Pengembangan
sumberdaya perikanan
Berkembangn
ya Smber
daya
perkanan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
23. Program
Pengembangan
sumberdaya peternakan
Berkembangn
ya sumber
daya
peternakan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24. Program
Pengembangan
sumberdaya perkebunan
Berkembangn
ya Sumber
daya
perkebunan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
25. Program Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Meningkatnya
keamanan
sumber daya
perkebunan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26. Program
Pengembangan sistem
informasi potensi wilayah
yang efektif
Berkembangn
a sistem
informasi
wilayah
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
27. Program Pengelolaan
dan pemanfaatan
sumberdaya alam dan
nilai tambah
Terkelolanya
pemanfaatan
SDA dan nilai
tambah
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
28. Program
Perencanaan,
pemanfaatan dan
evaluasi tata ruang
wilayah
Terwujudnya
rencana
pemanfaatan
dan evaluasi
tata ruang
wilayah
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
29. Program
Pengembangan kinerja
pengelolaan
persampahan
Berkembangn
ya kinerja
pengelolaan
sampah
2.678.500.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.767.810.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.537.994.700 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.353.435.336 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.258.694.862 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
30. Program Pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
Terkendalinya
perusakan
lingkunga
hidup
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Pagu Indikatif Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2009Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan
3 4 ( Rp ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKPDPROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
31. Program Perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
Telindinginya
SDA
1925000000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.079.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.203.740.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.446.151.400 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.543.997.456 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
32. Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)Terwujudnya
Ruang
Terbuka Hijau
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
33. Program Peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
hidup
Meningkatnya
kualitas dan
akses SDA
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
34. Program Rehabilitasi
dan pemulihan cadangan
sumberdaya alam
Trwujudnya
rahabilitasi
dan
pemulihan
cadangan
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
35. Program Rehabilitasi
hutan dan lahanTerwujudnya
rahabilitasi
hutan dan
lahan
2.400.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.592.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.747.520.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.049.747.200 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.171.737.088 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
36. Program
Pengembangan dan
pengawasan bidang
pertambangan
Berkembangn
ya
pengawasan
bidang
pertambanga
APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
37. Program
Pengembangan kawasan
budidaya air laut, air
payau, dan air tawar
Berkembangn
ya kawasan
budidaya air
laut, payau
dan tawar
2.400.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.416.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5.696.640.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.551.136.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.468.295.040 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROVINSI KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2008 - 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Peningkatan kapasitas aparatur Mengikutsertakan Diklat, 184.000 APBD Pusat pendidikan 270.000 APBD Pusat pendidikan 400.000 APBD Pusat pendidikan 500.000 APBD Pusat pendidikan 600.000 APBD Pusat pendidikan 600.000 APBD Pusat pendidikan 2.554.000
bimtek, Seminar, Workshop, dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan
& sosialisasi bagi aparatur
2 Peningkatan Kesejahteraan Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan 253.925 APBD Balai penelitian 309.150 APBD Balai Penelitian 450.000 APBD pusat penelitian 472.500 APBD pusat penelitian 496.125 APBD pusat penelitian 520.931 APBD pusat penelitian 2.502.631
Petani pemberian insentif bagi petani dan pelaku agribisnis Karet Getas Karet tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan
3 Program Peningkatan ketahanan Penyusunan Database potensi 17.800 APBD Kab. PPU 134.911 APBD Kab. PPU 140.307 APBD Kab. PPU 145.920 APBD Kab. PPU 151.757 APBD Kab. PPU 157.827 APBD Kab. PPU 748.521
pangan (perkebunan) bidang perkebunan
Penanganan pasca panen dan 200.000 APBN Kab. PPU 250.000 APBN Kab. PPU 250.000 APBN Kab. PPU 262.500 APBN Kab. PPU 275.625 APBN Kab. PPU 289.406 APBN Kab. PPU 1.527.531
pengolahan hasil perkebunan
Penelitian dan pengembangan sumber daya perkebunan 150.000 APBN Kab. PPU 153.000 APBN Kab. PPU 156.060 APBN Kab. PPU 159.181 APBN Kab. PPU 618.241
Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 100.000 APBN Kab. PPU 102.000 APBN Kab. PPU 104.040 APBN Kab. PPU 106.121 APBN Kab. PPU 412.161
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu 45.900 APBD Kab. PPU 67.300 APBD Kab. PPU 69.992 APBD Kab. PPU 72.792 APBD Kab. PPU 75.703 APBD Kab. PPU 78.731 APBD Kab. PPU 410.419
produk perkebunan
4 Peningkatan Produksi Perkebunan Penyediaan sarana produksi Perkebunan 5.918.380 APBD Kab. PPU 9.306.150 APBD Kab. PPU 10.000.000 APBD Kab. PPU 12.000.000 APBD Kab. PPU 14.000.000 APBD Kab. PPU 14.420.000 APBD Kab. PPU 65.644.530
Pengembangan bibit unggul Perkebunan 39.300 APBD Kab. PPU 338.860 APBD Kab. PPU 349.026 APBD Kab. PPU 359.497 APBD Kab. PPU 370.281 APBD Kab. PPU 381.390 APBD Kab. PPU 1.838.354
Sertifikasi bibit Unggul Perkebunan 30.725 APBN Kab. PPU 34.825 APBD Kab. PPU 50.000 APBD Kab. PPU 51.000 APBD Kab. PPU 52.020 APBD Kab. PPU 53.060 APBD Kab. PPU 271.630
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan perkebunan 52.725 APBN Kab. PPU 58.125 APBD Kab. PPU 59.288 APBD Kab. PPU 60.473 APBD Kab. PPU 61.683 APBD Kab. PPU 62.916 APBD Kab. PPU 355.210
Pengembangan Perkebunan komoditas unggulan 14.818.050 APBN/APBD Kab. PPU 14.548.050 APBN/APBD Kab. PPU 30.000.000 APBD Kab. PPU 35.000.000 APBD Kab. PPU 40.000.000 APBD Kab. PPU 45.000.000 APBD Kab. PPU 179.366.100
- kelapa sawit 10.000 ha
- karet 10.000 ha
- lada 5000 ha
- Kelapa Dalam 1000 Ha
Pengawasan dan pengendalian keg. plasma perkebunan 100.120 APBN Kab. PPU 120.440 APBD Kab. PPU 122.849 APBD Kab. PPU 125.306 APBD Kab. PPU 127.812 APBD Kab. PPU 130.368 APBD Kab. PPU 726.895
Pembangunan Kebun entres karet 10 Ha 223.000 APBN Kab. PPU 248.675 APBD Kab. PPU 253.649 APBD Kab. PPU 258.721 APBD Kab. PPU 263.896 APBD Kab. PPU 269.174 APBD Kab. PPU 1.517.115
5 Peningkatan Penerapan Teknologi Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 250.000 APBN Kab. PPU 275.000 APBN Kab. PPU 280.500 APBD Kab. PPU 286.110 APBD Kab. PPU 291.832 APBD Kab. PPU 297.669 APBD Kab. PPU 1.681.111
perkebunan Perkebunan
Pemeliharaan sarana Prasarana Teknologi 23.678 APBN Kab. PPU 24.925 APBN Kab. PPU 25.424 APBD Kab. PPU 25.932 APBD Kab. PPU 26.451 APBD Kab. PPU 26.980 APBD Kab. PPU 153.389
Perkebunan Tepat Guna
Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian 100.000 APBN Kab. PPU 100.000 APBN Kab. PPU 102.000 APBD Kab. PPU 104.040 APBD Kab. PPU 106.121 APBD Kab. PPU 108.243 APBD Kab. PPU 620.404
teknologi tepat guna
6 Pengembangan Usaha Tani Pengembangan Perkebunan tanaman spesifik (Nilam dll) 39.300 APBD Sepaku 24.925 A:PBD Sepaku 300.000 APBD Kab. PPU 350.000 APBD Kab. PPU 400.000 APBD Kab. PPU 500.000 APBD Kab. PPU 1.614.225
7 Peningkatan Pemasaran Hasil Pembangunan Jalan Produksi dan jaln Usaha tani 100.000 APBN Kab. PPU 300.000 APBN Kab. PPU 5.059.000 APBD Kab. PPU 5.134.885 APBD Kab. PPU 5.211.908 APBD Kab. PPU 5.290.087 APBD Kab. PPU 20.695.880
produksi perkebunan
Promosi atas hasil produksi 351.250 APBD Dalam dan luar 356.519 APBD Dalam dan luar 361.867 APBD Dalam dan luar 367.295 APBD Dalam dan luar 1.436.930
Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU
Pagu Indikatif Tahunan dan
Sasaran Transisi (Rp x
1000)
Tahun 2008
Pagu Indikatif
Lokasi Kegiatan(Rp) x 1.000
Tahun 2011
Sumber
Dana
Pagu Indikatif
Sumber
DanaLokasi Kegiatan(Rp) x 1.000 (Rp) x 1.000
Tahun 2009 Tahun 2010
Sumber
DanaLokasi Kegiatan(Rp) x 1.000
Tahun 2013No Program
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi
Indikasi KegiatanTahun 2012
Sumber Dana Lokasi Kegiatan(Rp) x 1.000(Rp) x 1.000Sumber
DanaLokasi Kegiatan
Sumber
DanaLokasi Kegiatan
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8 Pemanfaatan potensi sumber daya Pengembangan hutan tanaman 54.350 APBD Kab. PPU 55.165 APBD Kab. PPU 55.993 APBD Kab. PPU 56.833 APBD Kab. PPU 222.341
hutan
Pengembangan hasil hutan non kayu 440.751 APBD Kab. PPU 447.362 APBD Kab. PPU 454.073 APBD Kab. PPU 460.884 APBD Kab. PPU 1.803.070
Perencanaan dan pengembanganhutan kemasyarakatan 3.720.510 DAK-DR Kab. PPU 173.850 APBD Kab. PPU 173.850 APBD Kab. PPU 176.458 APBD Kab. PPU 179.105 APBD Kab. PPU 181.791 APBD Kab. PPU 711.204
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran 65.725 APBD Kab. PPU 474.630 APBD Kab. PPU 72.625 APBD Kab. PPU 73.714 APBD Kab. PPU 74.820 APBD Kab. PPU 75.942 APBD Kab. PPU 297.102
hasil hutan
9 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan bibit/benih tanaman Kehutanan 228.445 APBD Kab. PPU 208.345 APBD Kab. PPU 225.400 APBD Kab. PPU 228.781 APBD Kab. PPU 232.213 APBD Kab. PPU 235.696 APBD Kab. PPU 922.090
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan 7.151.650 DAK-DR Kab. PPU 7.151.650 DAK-DR Kab. PPU 1.025.675 APBD Kab. PPU 1.041.060 APBD Kab. PPU 1.056.676 APBD Kab. PPU 1.072.526 APBD Kab. PPU 4.195.937
hutan wisata
Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 351.337 DAK-DR Kab. PPU 44.485 APBD Kab. PPU 44.485 APBD Kab. PPU 45.152 APBD Kab. PPU 45.830 APBD Kab. PPU 46.517 APBD Kab. PPU 181.984
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 275.854 APBD Kab. PPU 279.992 APBD Kab. PPU 284.192 APBD Kab. PPU 288.455 APBD Kab. PPU 1.128.492
Rehabilitasi hutan dan lahan
10 Perlindungan dan Konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 414.160 APBD daerah rawan 422.443 APBD daerah rawan 430.892 APBD daerah rawan 439.510 APBD daerah rawan 448.300 APBD daerah rawan 1.715.795
Sumber daya hutan kebakaran Kab. PPU kebakaran Kab. PPU kebakaran Kab. PPU kebakaran Kab. PPU kebakaran Kab. PPU
Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan 152.900 APBD Kab. PPU 155.958 APBD Kab. PPU 159.077 APBD Kab. PPU 162.259 APBD Kab. PPU 165.504 APBD Kab. PPU 633.439
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak 68.000 APBD daerah rawan 69.360 APBD daerah rawan 70.747 APBD daerah rawan 72.162 APBD daerah rawan 73.605 APBD daerah rawan 281.713
perusakan hutan kebakaran Kab.PPU kebakaran Kab.PPU kebakaran Kab.PPU kebakaran Kab.PPU kebakaran Kab.PPU
Pengawasan peredaran hasil hutan 9.556 APBD daerah rawan 50.000 APBD daerah rawan 50.000 APBD daerah rawan 50.000 APBD daerah rawan 50.000 APBD daerah rawan 150.000
dan perambahan hutan illegal logging illegal logging illegal logging illegal logging illegal logging
11 Pembinaan dan penertiban industri Monitoring, evaluasi dan pelaporan industri hasil hutan 42.350 APBD Kab. PPU 43.197 APBD Kab. PPU 44.061 APBD Kab. PPU 44.942 APBD Kab. PPU 130.489
hasil hutan
12 Perencanaan dan Pengembangan Pengembangan hutan masyarakat adat 105.200 APBD Hutan adat 107.304 APBD Hutan adat 109.450 APBD Hutan adat 111.639 APBD Hutan adat 324.143
hutan Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU
13 Pembinaan dan Pengawasan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan 75.725 APBD Daerah sekitar 77.240 APBD Daerah sekitar 78.784 APBD Daerah sekitar 80.360 APBD Daerah sekitar 233.324
bidang pertambangan bahan galian C lokasi pertambangan lokasi pertambangan lokasi pertambangan lokasi pertambangan
Monitoring dan Pengendalian kegiatan penambangan 84.500 APBD Lokasi 86.190 APBD Lokasi 87.914 APBD Lokasi 89.672 APBD Lokasi 91.466 APBD Lokasi 350.069
bahan galian C pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
Pengawasan terhadap pelaksanaan 92.500 APBD Lokasi 94.350 APBD Lokasi 96.237 APBD Lokasi 98.162 APBD Lokasi 285.012
kegiatan penambangan galian C pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi 259.500 APBD Lokasi 264.690 APBD Lokasi 269.984 APBD Lokasi 275.383 APBD Lokasi 280.891 APBD Lokasi 1.075.065
dibidang pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 182.100 APBD Lokasi 187.563 APBD Lokasi 193.190 APBD Lokasi 198.986 APBD Lokasi 204.955 APBD Lokasi 966.794
kegiatan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
Evaluasi pelaksanaan COMDEV Pertambangan 15.200 APBD Lokasi 15.656 APBD Lokasi 16.126 APBD Lokasi 16.609 APBD Lokasi 17.108 APBD Lokasi 80.699
pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
14 Pengawasan dan Penertiban Pengawasan dan penertiban 17.500 APBD Lokasi 18.025 APBD Lokasi 18.566 APBD Lokasi 19.123 APBD Lokasi 73.213
kegiatan rakyat yang berpotensi kegiatan pertambangan rakyat pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
merusak lingkungan Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak 25.000 APBD Lokasi 25.500 APBD Lokasi 26.265 APBD Lokasi 27.053 APBD Lokasi 27.865 APBD Lokasi 131.682
kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan pertambangan
pertambangan rakyat Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU Kab. PPU
15 Pembinaan dan pengembangan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 50.700 APBD Kab. PPU 53.235 APBD Kab. PPU 54.832 APBD Kab. PPU 56.477 APBD Kab. PPU 58.171 APBD Kab. PPU 273.415
bidang ketenagalistrikan
No Program
Indikasi Kegiatan
Lokasi KegiatanKerangka Anggaran Kerangka Regulasi
Tahun 2011
Pagu Indikatif
(Rp) x 1.000
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
Sumber Dana Lokasi Kegiatan
Tahun 2012 Tahun 2013
Pagu Indikatif
(Rp) x 1.000Sumber
DanaLokasi Kegiatan (Rp) x 1.000
Sumber
Dana
Pagu Indikatif Tahunan dan
Sasaran Transisi (Rp x
1000)(Rp) x 1.000Sumber
DanaLokasi Kegiatan
Sumber
DanaLokasi Kegiatan (Rp) x 1.000
Sumber
DanaLokasi Kegiatan (Rp) x 1.000
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
PendanaanLokasi Kegiatan Rp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya Pelayanan Adm
Perkantoran1.017.669.850 APBD Kab. PPU 1.068.553.343 APBD Kab. PPU 1.121.981.010 APBD Kab. PPU 1.178.080.060 APBD Kab. PPU 1.236.984.063 APBD Kab. PPU
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur658.392.500 APBD Kab. PPU 691.312.125 APBD Kab. PPU 725.877.731 APBD Kab. PPU 762.171.618 APBD Kab. PPU 800.280.199 APBD Kab. PPU
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Mmeningkatnya Disiplin
Aparatur88.162.000 APBD Kab. PPU 92.570.100 APBD Kab. PPU 97.198.605 APBD Kab. PPU 102.058.535 APBD Kab. PPU 107.161.462 APBD Kab. PPU
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTerwujudnya Aparatur yang
Profesional87.940.000 APBD Kab. PPU 92.337.000 APBD Kab. PPU 96.953.850 APBD Kab. PPU 101.801.543 APBD Kab. PPU 106.891.620 APBD Kab. PPU
5Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Terwujudnya Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
secara Baik dan Benar
10.812.500 APBD Kab. PPU
11.353.125
APBD Kab. PPU
11.920.781
APBD Kab. PPU
12.516.820
APBD Kab. PPU
13.142.661
APBD Kab. PPU
6Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
(IKM)
Berkembangnya Industri Kecil
dan menengah (IKM)741.820.370 APBD Kab. PPU
778.911.389APBD Kab. PPU
817.856.958APBD Kab. PPU
858.749.806APBD Kab. PPU
901.687.296APBD Kab. PPU
7Program Pengembangan Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
Berkembangnya kemampuan
IPTEK pada sistem produksi1.070.660.286 APBD Kab. PPU
1.124.193.300APBD Kab. PPU
1.180.402.965APBD Kab. PPU
1.239.423.114APBD Kab. PPU
1.301.394.269APBD Kab. PPU
8Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan.Terlaksananya 113.866.000 APBD Kab. PPU 119.559.300 APBD Kab. PPU 125.537.265 APBD Kab. PPU 131.814.128 APBD Kab. PPU 138.404.835 APBD Kab. PPU
9 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Meningkatnya Eksport daerah 724.115.200 APBD Kab. PPU 760.320.960 APBD Kab. PPU 798.337.008 APBD Kab. PPU 838.253.858 APBD Kab. PPU 880.166.551 APBD Kab. PPU
10 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 329.387.700 APBD Kab. PPU 345.857.085 APBD Kab. PPU 363.149.939 APBD Kab. PPU 381.307.436 APBD Kab. PPU 400.372.808 APBD Kab. PPU
11 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.Terwujudnya pedagang
kakilima dan asongan yang
mandiri
1.353.571.000 APBD Kab. PPU1.421.249.550
APBD Kab. PPU1.492.312.028
APBD Kab. PPU1.566.927.629
APBD Kab. PPU1.645.274.010
APBD Kab. PPU
12 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang KondusifTerwujudnya Iklim Usaha Kecil
menengah yang kondusifAPBD Kab. PPU
-APBD Kab. PPU
-APBD Kab. PPU
-APBD Kab. PPU
-APBD Kab. PPU
13 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Tumbuhnya Kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif
UKM dan Koperasi
615.000.000 APBD Kab. PPU 645.750.000 APBD Kab. PPU 678.037.500 APBD Kab. PPU 711.939.375 APBD Kab. PPU 747.536.344 APBD Kab. PPU
14Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM dan
Koperasi
Terwujudnya sistem
pendukung Usaha bagi UKM
dan Koperasi
2.823.960.350 APBD Kab. PPU2.965.158.368
APBD Kab. PPU3.113.416.286
APBD Kab. PPU3.269.087.100
APBD Kab. PPU3.432.541.455
APBD Kab. PPU
15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiMeningkatnya Koperasi yang
aktif dan berkualitas248.335.000 APBD Kab. PPU
260.751.750APBD Kab. PPU
273.789.338APBD Kab. PPU
287.478.804APBD Kab. PPU
301.852.745APBD Kab. PPU
9.883.692.756 10.377.877.394 10.896.771.263 11.441.609.827 12.013.690.318
NO
2009
PROGRAM/KEGIATAN
Pagu IndikatifINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARANKERANGKA REGULASI
2010 2011 2012 2013
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : Sekretariat Daerah (SETDA)
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi Kegiatan ( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Terselenggaranya pelayanan
kesehatan penduduk miskin8.000.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
6.240.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
5.678.400.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5.848.752.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
6.199.677.120 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA2. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
1.200.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
936.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
851.760.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
877.312.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
929.951.568 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA3. Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Meningkatnya kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran2.500.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.950.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.774.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.827.735.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.937.399.100 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA4. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terselenggaranya perencanaan
pembangunan daerah100.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
78.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
70.980.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
73.109.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
77.495.964 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA5. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Terselenggaranya penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
42.100.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
32.838.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
29.882.580.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
30.779.057.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
32.625.800.844 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA6. Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya promosi dan
kerjasama investasi500.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
390.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
354.900.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
365.547.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
387.479.820 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA7. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya iklim investasi
dan realisasi investasi199.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
155.220.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
141.250.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
145.487.706 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
154.216.968 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARAProgram Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
32.966.457.750 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
25.713.837.045 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
23.399.591.711 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
24.101.579.462 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
25.547.674.230 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA12. Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatnya tingkat keamanan
dan kenyamanan lingkungan176.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
137.280.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
124.924.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
128.672.544 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
136.392.897 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA13. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Berkurangnya tindak kriminal di
masyarakat270.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
210.600.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
191.646.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
197.395.380 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
209.239.103 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA14. Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terselenggaranya
pengembangan wawasan
kebangsaan
145.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
113.100.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
102.921.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
106.008.630 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
112.369.148 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA15. Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya keterlibatan
masyarakat dalam menjaga
ketertiban dan kemananan
lingkungan
75.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
58.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
53.235.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
54.832.050 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
58.121.973 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA16. Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Terselenggaranya pendidikan
politik masyarakat383.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
299.130.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
272.208.300 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
280.374.549 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
297.197.022 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA17. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
efektif dan efisien
9.972.558.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
7.778.595.240 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
7.078.521.668 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.290.877.318 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.728.329.958 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA18. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur20.094.935.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
15.674.049.300 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
14.263.384.863 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
14.691.286.409 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
15.572.763.593 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA19. Program Peningkatan Disipiln
Aparatur
Meningkatnya disipiln aparatur 277.575.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
216.508.500 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
197.022.735 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
202.933.417 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
215.109.422 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA20. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur1.488.485.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.161.018.300 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.056.526.653 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.088.222.453 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.153.515.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
Tahun 2009
PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARANKERANGKA REGULASI
21. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
83.404.750 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
65.055.705 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
59.200.692 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
60.976.712 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
64.635.315 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA22. Program Peningkatan
Pelayanan Tamu Daerah
Meningkatnya pelayanan tamu
daerah1.075.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
838.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
763.035.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
785.926.050 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
833.081.613 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA23. Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Terselenggaranya pembinaan
dan pengawasan bidang
pertambangan
50.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
39.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
35.490.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
36.554.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
38.747.982 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA24. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
Meningkatnya pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
459.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
358.410.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
326.153.100 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
335.937.693 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
356.093.955 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA25. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan Daerah3.690.306.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
2.878.438.680 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
2.619.379.199 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.697.960.575 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.859.838.209 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA26. Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
desa
Terselenggaranya pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
27.425.950.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
0 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
0 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
0 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
- APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA27. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.250.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
975.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
887.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
913.867.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
968.699.550 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA28. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
160.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
124.800.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
113.568.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
116.975.040 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
123.993.542 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA29. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Pengawasan
Terselenggaranya penataan dan
penyempurnaan kebijakan
sistem dan pengawasan
649.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
506.220.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
460.660.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
474.480.006 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
502.948.806 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA30. Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi
Terselenggaranya pemanfaatan
teknologi dan informasi yang
optimal
4.207.615.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
3.281.939.700 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
2.986.565.127 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.076.162.081 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.260.731.806 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA31. Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Terselenggaranya penanganan
pengaduan masyarakat300.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
234.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
212.940.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
219.328.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
232.487.892 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA32. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Terselenggaranya penataan
peraturan perundang-undangan7.710.654.600 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
6.014.310.588 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
5.473.022.635 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5.637.213.314 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5.975.446.113 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA33. Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Terselenggaranya penataan
daerah otonomi baru175.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
136.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
124.215.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
127.941.450 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
135.617.937 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA34. Program Pembangunan Daerah Terselenggaranya
pembangunan daerah1.937.325.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.511.113.500 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.375.113.285 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.416.366.684 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.501.348.685 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA35. Program Pendidikan Kedinasan Terselenggaranya pendidikan
kedinasan6.120.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
4.773.600.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
4.343.976.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.474.295.280 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.742.752.997 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA36. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur5.736.445.400 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
4.474.427.412 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
4.071.728.945 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.193.880.813 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.445.513.662 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA37. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan aparatur4.644.481.400 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
3.622.695.492 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
3.296.652.898 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.395.552.485 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.599.285.634 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA38. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Meningkatnya komunikasi da
informasi melalui media75.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
58.500.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
53.235.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
54.832.050 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
58.121.973 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA39. Program Kerjasama Informasi
dan Media Massa
Terselenggaranya kerjasama
informasi dan media massa2.260.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.762.800.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.604.148.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.652.272.440 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.751.408.786 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA40. Program Publikasi Terlaksananya Publikasi 300.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
234.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
212.940.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
219.328.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
232.487.892 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA41. Program Pengembangan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Terselenggaranya
pengembangan dan
pengawasan bidang
pertambangan
50.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
39.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
35.490.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
36.554.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
38.747.982 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
42. Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
150.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
117.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
106.470.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
109.664.100 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
116.243.946 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA43. Program Pembinaan
kemahasiswaan
Terlaksananya pembinaan
kemahasiswaan2.000.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.560.000.000 APBD KAB. PENAJAM
PASER UTARA
1.419.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.462.188.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.549.919.280 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif dan
efisien
3.311.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.946.790.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.064.661.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.432.420.992 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
3.741.338.881 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
2. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
1.091.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
970.990.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.009.829.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.131.009.152 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
1.232.799.976 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
3. Program
Peningkatan
Disipiln
Aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur
175.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
155.750.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
161.980.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
181.417.600 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
197.745.184 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA4. Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
800.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
712.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
740.480.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
829.337.600 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
903.977.984 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
5. Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
28.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
24.920.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
25.916.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
29.026.816 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
31.639.229 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
6. Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Terwujudnya
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
7.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
6.230.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
6.479.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.256.704 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
7.909.807 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
7. Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
54.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
48.060.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
49.982.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
55.980.288 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
61.018.514 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
8. Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit
Terselenggaran
ya pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana
rumah sakit
3.090.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.750.100.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.860.104.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.203.316.480 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
3.491.614.963 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
9. Program
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah
sakit/rumah
sakit jiwa/rumah
sakit paru-
paru/rumah
sakit mata
Terlaksananya
Program
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah
sakit/rumah
sakit jiwa/rumah
sakit paru-
paru/rumah
sakit mata
300.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
267.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
277.680.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
311.001.600 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
338.991.744 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
Tahun 2009
PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
10. Program
Kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
Program
Kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
40.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
35.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
37.024.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
41.466.880 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
45.198.899 APBD KAB.
PENAJA
M PASER
UTARA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
Lokasi
Kegiatan
1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 PROGRAM PELAYANAN ADMIINISTRASI Perkantoran Terwujudnya
pelayananadministrasiperkantoran yangefektif dan efisien
585.500.000 APBD Kab. PPU 649.905.000 APBD Kab. PPU 721.394.550 APBD Kab. PPU 800.747.951 APBD Kab. PPU 888.830.225 APBD Kab. PPU
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
MeningkatnyaKapasitas SumberDaya AparaturLingkungan
350.000.000 APBD Kab. PPU 388.500.000 APBD Kab. PPU 431.235.000 APBD Kab. PPU 478.670.850 APBD Kab. PPU 531.324.644 APBD Kab. PPU
4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
536.500.000 APBD Kab. PPU 595.515.000 APBD Kab. PPU 661.021.650 APBD Kab. PPU 733.734.032 APBD Kab. PPU 814.444.775 APBD Kab. PPU
5 PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR Meningkatnyadisiplin aparatur
39.000.000 APBD Kab. PPU 43.290.000 APBD Kab. PPU 48.051.900 APBD Kab. PPU 53.337.609 APBD Kab. PPU 59.204.746 APBD Kab. PPU
6 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
BerkurangnyaTingkatPencemarand anKerusakanLingkungan
1.153.000.000 APBD Kab. PPU 1.279.830.000 APBD Kab. PPU 1.420.611.300 APBD Kab. PPU 1.576.878.543 APBD Kab. PPU 1.750.335.183 APBD Kab. PPU
7 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
TerlindunginyaKawasanKonservasi danSumberdaya Alam
106.000.000 APBD Kab. PPU 117.660.000 APBD Kab. PPU 130.602.600 APBD Kab. PPU 144.968.886 APBD Kab. PPU 160.915.463 APBD Kab. PPU
8 100.000.000 APBD Kab. PPU 111.000.000 APBD Kab. PPU 123.210.000 APBD Kab. PPU 136.763.100 APBD Kab. PPU 151.807.041 APBD Kab. PPU
9 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
Terlakasananya 50.000.000 APBD Kab. PPU 55.500.000 APBD Kab. PPU 61.605.000 APBD Kab. PPU 68.381.550 APBD Kab. PPU 75.903.521 APBD Kab. PPU
10 PROGRAM PELAYANAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP250.000.000 APBD Kab. PPU 277.500.000 APBD Kab. PPU 308.025.000 APBD Kab. PPU 341.907.750 APBD Kab. PPU 379.517.603 APBD Kab. PPU
11 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN
HIDUP
Tersedianya datadan Informasi yangakurat danakuntabel bidangSDA dan LH
40.000.000 APBD Kab. PPU 44.400.000 APBD Kab. PPU 49.284.000 APBD Kab. PPU 54.705.240 APBD Kab. PPU 60.722.816 APBD Kab. PPU
3.210.000.000 3.563.100.000 3.955.041.000 4.390.095.510 4.873.006.016
PROGRAM/KEGIATANNO
JUMLAH
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGK
A
ANGGAR
KERANGKA
REGULASI
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
N0
Program RpSumber
PendanaanLokasi
KegiatanRp
Sumber
PendanaanLokasi
KegiatanRp
Sumber
PendanaanLokasi
KegiatanRp
Sumber
PendanaanLokasi
KegiatanRp
Sumber
PendanaanLokasi
Kegiatan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
adm
Perkantoran
APBD Kab PPU 300.000.000 APBD Kab PPU 321.000.000 APBD Kab PPU 343.470.000 APBD Kab PPU 367.512.900 APBD Kab PPU
2 4. Program Peningkatan Disipiln
AparaturMeningkatnya
disiplin Aparatur
APBD Kab PPU 100.000.000 APBD Kab PPU 107.000.000 APBD Kab PPU 114.490.000 APBD Kab PPU 122.504.300 APBD Kab PPU
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana &
Prasarana
Aparatur
APBD Kab PPU 80.000.000 APBD Kab PPU 85.600.000 APBD Kab PPU 91.592.000 APBD Kab PPU 98.003.440 APBD Kab PPU
3 Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
- 375.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU
4 Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)Meningkatnya
Ketahanan
pangan Daerah
5.264.000.000 APBD Kab PPU 5.514.425.000 APBD Kab PPU 1.406.000.000 APBD Kab PPU 1.306.000.000 APBD Kab PPU 1.306.000.000 APBD Kab PPU
5 Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/PerkebunanMemningkatnya
Pemasaran hasil
hasil Produksi
20.000.000 APBD Kab PPU 100.000.000 APBD Kab PPU 200.000.000 APBD Kab PPU 150.000.000 APBD Kab PPU 100.000.000 APBD Kab PPU
6 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan LapanganTerwujudnya
Penyuluh yang
Profesional
260.000.000 APBD Kab PPU 975.000.000 APBD Kab PPU 525.000.000 APBD Kab PPU 575.000.000 APBD Kab PPU 625.000.000 APBD Kab PPU
Total 5.544.000.000 7.444.425.000 3.069.600.000 3.005.552.000 3.044.020.640
Pagu Indikatif
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2011
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
adm
Perkantoran
APBD Kab PPU 500.000.000 APBD Kab PPU 535.000.000 APBD Kab PPU 572.450.000 APBD Kab PPU 612.521.500 APBD Kab PPU
2 4. Program Peningkatan Disipiln
AparaturMeningkatnya
disiplin Aparatur
APBD Kab PPU 35.000.000 APBD Kab PPU 50.000.000 APBD Kab PPU 53.500.000 APBD Kab PPU 57.245.000 APBD Kab PPU
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana &
Prasarana
Aparatur
APBD Kab PPU 1.500.000.000 APBD Kab PPU 200.000.000 APBD Kab PPU 214.000.000 APBD Kab PPU 228.980.000 APBD Kab PPU
Total - 2.035.000.000 785.000.000 839.950.000 898.746.500
TAHUN 2013
KERANGKA
ANGGARAN
INDIKASI KEGIATANTAHUN 2011
Pagu Indikatif
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012PROGRAMN0
KERANGKA
REGULASI
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RpSumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
adm
Perkantoran
200.000.000 APBD Kab PPU 300.000.000 APBD Kab PPU 321.000.000 APBD Kab PPU 343.470.000 APBD Kab PPU 367.512.900 APBD Kab PPU
2 4. Program Peningkatan Disipiln
AparaturMeningkatnya
disiplin Aparatur
APBD Kab PPU 100.000.000 APBD Kab PPU 107.000.000 APBD Kab PPU 114.490.000 APBD Kab PPU 122.504.300 APBD Kab PPU
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana &
Prasarana
Aparatur
APBD Kab PPU 80.000.000 APBD Kab PPU 85.600.000 APBD Kab PPU 91.592.000 APBD Kab PPU 98.003.440 APBD Kab PPU
3 Program Keluarga Berencana Terwujudnya
Keluarga
berencana
170.000.000 450.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU 425.000.000 APBD Kab PPU
4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)Meningkatnya
Kesehatan
reproduksi
remaja
68.000.000 APBD Kab PPU 150.000.000 APBD Kab PPU 160.500.000 APBD Kab PPU 171.735.000 APBD Kab PPU 1.306.000.000 APBD Kab PPU
5 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya
pelayanan
kontrasepsi
120.000.000 APBD Kab PPU 140.000.000 APBD Kab PPU 149.800.000 APBD Kab PPU 150.000.000 APBD Kab PPU 100.000.000 APBD Kab PPU
Program Pembinaan Peran serta
masyarakat dalam PelayananKB/KR yang
mandiri
Meningkatnya
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
KB/KR mandiri
Kab PPU 150.000.000 APBD Kab PPU 300.000.000 APBD Kab PPU 321.000.000 APBD Kab PPU - APBD Kab PPU
6 Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kegiatan kelp. DimasyarakatTerwujudnya
kesehatan ibu,
bayi dan anak
260.000.000 APBD Kab PPU 975.000.000 APBD Kab PPU 525.000.000 APBD Kab PPU 575.000.000 APBD Kab PPU 625.000.000 APBD Kab PPU
Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Terwujudnya
Pelayanan
Informasi dan
konseling
kesehatan
reproduksi
remaja
- APBD Kab PPU - APBD Kab PPU - APBD Kab PPU - APBD Kab PPU - APBD Kab PPU
Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba , PMS dan HIV/AidsMenurunnya
Jumlah
Pengguna
Narkoba, PMS
dan HIV/Aids
21.000.000 APBD Kab PPU 25.000.000 APBD Kab PPU 26.750.000 APBD Kab PPU 28.622.500 APBD Kab PPU 30.626.075 APBD Kab PPU
Program Penyiapan tenaga pendamping
kelompok Bina KeluargaTerwujudnya
pendampingan
kelompok bina
Keluarga
- APBD Kab PPU 20.000.000 APBD Kab PPU 21.400.000 APBD Kab PPU 22.898.000 APBD Kab PPU 24.500.860 APBD Kab PPU
Program Pemberdayaan Perempuan Terwujudnya
Penyuluh yang
Profesional
- APBD Kab PPU 60.000.000 APBD Kab PPU 64.200.000 APBD Kab PPU 68.694.000 APBD Kab PPU 73.502.580 APBD Kab PPU
Program Penguatan kelembagaan
Pengarus utamaan Gender dan anakTerwujudnya
Penguatan
kelembagaan
Pengarus
utamaan
Gender dan
anak
- APBD Kab PPU 125.000.500 APBD Kab PPU 133.750.535 APBD Kab PPU 143.113.072 APBD Kab PPU 153.130.988 APBD Kab PPU
Program peningkatan peranserta dan
kesetaraan gender dalam pembangunanMeningkatnya
peranserta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
432.000.000 APBD Kab PPU 127.500.000 APBD Kab PPU 136.425.000 APBD Kab PPU 145.974.750 APBD Kab PPU 156.192.983 APBD Kab PPU
Program peningkatan kualitas dan
perlindungan permpuanMeningkatnya
kualitas dan
perlindungan
permpuan
- APBD Kab PPU 157.900.000 APBD Kab PPU 168.953.000 APBD Kab PPU 180.779.710 APBD Kab PPU 193.434.290 APBD Kab PPU
N0 PROGRAM
INDIKASI KEGIATANPagu Indikatif
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013TAHUN 2011
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN
1 3 4 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.466.000.000,00 APBD Kab PPU 1.627.260.000 APBD Kab PPU 1.773.713.400 APBD Kab PPU 1.933.347.606 APBD Kab PPU 2.107.348.891 APBD Kab PPU
3 Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
517.240.000,00 APBD Kab PPU 574.136.400 APBD Kab PPU 637.291.404 APBD Kab PPU 694.647.630 APBD Kab PPU 757.165.917 APBD Kab PPU
4 Meningkatnya
Disiplin
Pegawai
38.100.000,00 APBD Kab PPU 42.291.000 APBD Kab PPU 46.943.010 APBD Kab PPU 51.167.881 APBD Kab PPU 55.772.990 APBD Kab PPU
5 Meningkatnya
sistem laporan
dan
pencapaian
kinerja SKPD
25.000.000,00 APBD Kab PPU 27.750.000 APBD Kab PPU 30.802.500 APBD Kab PPU 33.574.725 APBD Kab PPU 36.596.450 APBD Kab PPU
6 Teerlakasanan
ya Sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.849.400.000,00 APBD Kab PPU 2.052.834.000 APBD Kab PPU 2.278.645.740 APBD Kab PPU 2.483.723.857 APBD Kab PPU 2.707.259.004 APBD Kab PPU
7 Terwujudnya
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
yang
Profesional
1.000.000.000,00 APBD Kab PPU 1.110.000.000 APBD Kab PPU 1.232.100.000 APBD Kab PPU 1.342.989.000 APBD Kab PPU 1.463.858.010 APBD Kab PPU
8 Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan
300.000.000,00 APBD Kab PPU 333.000.000 APBD Kab PPU 369.630.000 APBD Kab PPU 402.896.700 APBD Kab PPU 439.157.403 APBD Kab PPU
Jumlah 5.157.640.000,00 5.724.980.400,00 6.322.183.044,00 6.891.179.517,96 7.511.385.674,58
Lokasi
Kegiatan
2009
KERANGKA
REGULASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKASI KEGIATANProgram/Kegiatan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan, capaian
kinerja, keuangan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
KERANGKA
ANGGARAN
Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan
Sumber
Pendanaan
2010
RpSumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
2
No
PAGU INDIKATIF
2011
RpSumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
2012 2013
RpSumber
Pendanaan
Lokasi
KegiatanRp
Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DIPENDUKCAPILSOSNAKER
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif dan
efisien
1.855.120.087 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2.003.529.694 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.662.929.646 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.654.614.998 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.753.891.898 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
461.820.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
498.765.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
413.975.448 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
411.905.571 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
436.619.905 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3. Program
Peningkatan
Disipiln Aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur21.275.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
22.977.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
19.070.910 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
18.975.555 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
20.114.089 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA4. Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
357.550.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
386.154.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
320.507.820 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
318.905.281 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
338.039.598 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
5. Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan
sistim pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
25.275.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
27.297.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
22.656.510 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
22.543.227 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
23.895.821 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
6. Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Tertatanya
administrasi
kependudukan
4.046.905.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.370.657.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.627.645.642 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.609.507.414 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.826.077.859 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA7. Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktiviitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya
kualitas dan
produktiviitas
tenaga kerja
958.844.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.035.551.520 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
859.507.762 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
855.210.223 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
906.522.836 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
8. Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Meningkatnya
kesempatan
kerja
190.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
205.200.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
170.316.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
169.464.420 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
179.632.285 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA9. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Terwujudnya
perlindungan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
1.174.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.268.460.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.052.821.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.047.557.691 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.110.411.152 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
10. Fasilitasi dan
stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat yang
kurang mampu
Terwujudnya
pengembangan
perumahan
4.000.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
4.320.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.585.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.567.672.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.781.732.320 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
Tahun 2009
PROGRAM
PROGRAM
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
11. Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan PMKS
Terselenggarany
a pemberdayaan
fakir miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
8.085.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
8.731.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.247.394.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.211.157.030 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
7.643.826.452 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
12. Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Terwujudnya
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial35.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
37.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
31.374.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
31.217.130 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
33.090.158 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
13. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Terberdayanya
kelembagaan
kesejahteraan
sosial
85.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
91.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
76.194.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
75.813.030 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
80.361.812 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
11. Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
3.385.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.655.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.034.314.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.019.142.430 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3.200.290.976 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
12. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
desa
395.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
426.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
354.078.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
352.307.610 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
373.446.067 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
13. Program
Peningkatan
Peran Perempuan
di Perdesaan
Meningkatnya
peran
perempuan di
perdesaan
195.000.000,00
APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
210.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
174.798.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
173.924.010 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
184.359.451 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program
PelayananAdministrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayananadministrasi
perkantoran yang
efektif dan efisien
839.920.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
915.512.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
952.133.312 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
980.697.311 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.029.732.177 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
2. ProgramPeningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya saranadan prasarana
aparatur
129.467.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
141.119.030 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
146.763.791 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
151.166.705 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
158.725.040 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
3. Program
PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur43.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
47.415.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
49.311.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
50.790.948 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
53.330.495 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA4. Program
PeningkatanKapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
kapasitassumberdaya aparatur
234.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
255.060.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
265.262.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
273.220.272 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
286.881.286 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA5. Program
PeningkatanPengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian KinerjaKeuangan
Meningkatnya
pengembangansistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
26.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
28.340.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
29.473.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
30.357.808 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
31.875.698 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
6. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Administrasi
272.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
296.480.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
308.339.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
317.589.376 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
333.468.845 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA7. IntensifikasiPenerimaan Daerah
Terwujudnyaintensifikasi
penerimaan daerah
1.438.214.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.567.653.260 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.630.359.390 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.679.270.172 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
1.763.233.681 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA8. Ekstensifikasi
Penerimaan Daerah
Terwujudnya
ekstensifikasi
penerimaan daerah
300.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
327.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
340.080.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
350.282.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
367.796.520 APBD KAB.
PENAJAM
PASER
UTARA
Tahun 2009
PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DISHUTBUDPAR
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.302.090.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.054.692.900 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
875.395.107 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
761.593.743 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
738.745.931 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
2.055.431.187 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.664.899.261 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.381.866.387 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.202.223.757 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.166.157.044 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3 Program
Peningkatan Disipiln
Aparatur
Meningkatnya
disiplin
aparatur
397.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
322.056.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
267.306.480 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
232.556.638 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
225.579.938 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
kapasitas SDM
aparatur
397.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
322.056.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
267.306.480 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
232.556.638 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
225.579.938 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5 Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembang
an sistim
pelaporan
capaian
114.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
92.826.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
77.045.580 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
67.029.655 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
65.018.765 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6 Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Terwujudnya
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
67.587.026.245 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
54.745.491.258 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
45.438.757.745 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
39.531.719.238 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
38.345.767.661 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Meningkatnya
pelayanan
angkutan
254.340.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
206.015.400 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
170.992.782 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
148.763.720 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
144.300.809 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8 Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Terwujudnya
lalu lintas yang
terkendali dan
aman
105.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
85.050.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
70.591.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
61.414.605 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
59.572.167 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9 Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Berkembangn
ya pemasaran
pariwisata
407.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
329.670.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
273.626.100 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
238.054.707 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
230.913.066 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10 Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Berkembangn
ya Destinasi
Pariwisata
4.681.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.792.258.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.147.574.140 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.738.389.502 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.656.237.817 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11 Program
Pengembangan
Kemitraan
Berkembangn
ya kemitraan
pariwisata
515.400.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
417.474.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
346.503.420 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
301.457.975 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
292.414.236 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12 Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Keragaman
budaya
terkelola
dengan baik
473.145.000 KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
383.247.450 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
318.095.384 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
276.742.984 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
268.440.694 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DIPERTANAKKANLA
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Tersedianya
fasilitas Jalan
dan
Jembatan
5.910.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.874.400.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14.027.976.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
16.132.172.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
18.390.676.536 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2 Program
pengendalian
banjir
Terkendalinya
bencana
banjir pasang
air laut
600.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.104.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.424.160.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.637.784.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.867.073.760 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.782.920.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.280.572.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.231.938.912 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.866.729.749 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.548.071.914 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
929.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.709.360.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.205.074.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.535.835.560 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.890.852.538 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5 Program
Peningkatan
Disipiln Aparatur
Meningkatnya
disipiln
aparatur
266.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
490.360.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
632.564.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
727.449.060 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
829.291.928 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6 Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Meningkatnya
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan
dan
keuangan
850.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.564.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.017.560.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.320.194.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.645.021.160 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Keuangan dan
Meningkatnya
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja
222.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
408.480.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
526.939.200 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
605.980.080 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
690.817.291 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Berkembangn
ya perikanan
tangkap
3.475.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.394.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8.248.260.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.485.499.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.813.468.860 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9 Program
Pengembangan
Kawasan Budidaya
Air Laut, Air Payau
dan Air Tawar
Terselenggara
nya
pengembang
an sistem
penyuluhan
perikanan
2.400.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.416.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.696.640.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.551.136.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.468.295.040 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10 Program Koordinasi
Pengembangan
Perikanan dan
Kelautan
Terlaksananya
Koordinasi
Pengembang
an Perikanan
dan Kelautan
dgn baik
500.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
920.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.186.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.364.820.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.555.894.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11 Program
Pengembangan
Data dan Informasi
Meningkatnya
pengembang
an data dan
informasi
perikanan
85.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
156.400.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
201.756.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
232.019.400 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
264.502.116 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
12 Program
Peningkatan
Sumberdaya Pesisir
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
Sumberdaya
Pesisir
3.300.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.072.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.832.880.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.007.812.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.268.905.680 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
13 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Meningkatnya
SDM Aparatur
/ Petani
Nelayan
600.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.104.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.424.160.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.637.784.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.867.073.760 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Meningkatnya
kesejahteraan petani1.590.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.925.600.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.774.024.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.340.127.600 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.947.745.464 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan
Meningkatnya
ketahanan pangan
pertanian/
perkebunan
5.250.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.660.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12.461.400.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14.330.610.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
16.336.895.400 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
20 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya
pemasaran hasil
produksi pertanian/
perkebunan
10.000.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
18.400.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
23.736.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
27.296.400.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
31.117.896.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
21 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya
penerapan teknologi
pertanian/
perkebunan
1.700.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.128.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.035.120.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.640.388.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.290.042.320 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
22 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Meningkatnya
produksi pertanian/
perkebunan
10.420.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19.172.800.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24.732.912.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
28.442.848.800 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
32.424.847.632 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
23 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
Terwujudnya
pemberdayaan
penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan
240.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
441.600.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
569.664.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
655.113.600 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
746.829.504 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Terwujudnya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
610.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.122.400.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.447.896.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.665.080.400 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.898.191.656 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
25 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
1.923.500.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.539.240.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.565.619.600 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.250.462.540 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.985.527.296 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Meningkatnya
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
4.868.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8.957.120.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.554.684.800 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
13.287.887.520 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
15.148.191.773 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
27 Program peningkatan
penerapan teknologi
petemakan
Meningkatnya
penerapan teknologi
peternakan
2.195.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4.038.800.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.210.052.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5.991.559.800 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6.830.378.172 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
MISI I - 2
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 3
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DINAS KIMPRASWIL
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 19 20
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.968.310.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.299.084.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.130.203.602 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
983.277.134 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
914.447.734 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
3.395.109.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.240.771.940 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.949.471.588 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.715.534.997 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.595.447.547 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3. Program
Peningkatan Disipiln
Aparatur
Meningkatnya
disipiln
aparatur
70.300.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
46.398.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
40.366.260 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
35.522.309 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
33.035.747 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
384.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
253.836.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
220.837.320 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
194.336.842 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
180.733.263 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja
Meningkatnya
pengembang
an sistim
pelaporan
capaian
18.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12.045.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.479.150 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.221.652 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8.576.136 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6. Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Terwujudnya
pembanguna
n jalan dan
jembatan
502.598.308.772 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
331.714.883.789 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
288.591.948.897 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
253.960.915.029 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
236.183.650.977 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7. Program
Pembangunan
Saluran Drainase/
Gorong-gorong
Terwujudnya
pembanguna
n saluran
drainase/
gorong-
5.780.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.814.800.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.318.876.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.920.610.880 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.716.168.118 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8. Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Terselenggara
nya
rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan dan
jembatan
37.854.079.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
24.983.692.140 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
21.735.812.162 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19.127.514.702 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
17.788.588.673 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9. Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan
Terselenggara
nya
pengembang
an dan
pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
4.575.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.019.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.626.965.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.311.729.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.149.908.156 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 19 20
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
10. Program
pengembangan,
pengelolaan dan
konversi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
Terlaksananya
Program
pengembang
an,
pengelolaan
dan konversi
sungai, danau
dan sumber
daya air
lainnya
19.600.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12.936.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.254.320.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.903.801.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.210.535.488 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11. Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Terselenggarn
ya
pengembang
an wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
106.252.247.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
70.126.483.350 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
61.010.040.515 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
53.688.835.653 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
49.930.617.157 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12. Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perhubungan
15.750.000.000 KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.395.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.043.650.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.958.412.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.401.323.160 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
13. Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya
Program
Pengembang
an Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
2.678.500.000,00 KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.767.810.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.537.994.700 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.353.435.336 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.258.694.862 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
Terselenggara
nya
pembinaan
dan
pengembang
an bidang
ketenagalistrik
an
500.000.000,00 KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
330.000.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
287.100.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
252.648.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
234.962.640 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
MISI I - 2
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM
Pagu IndikatifTahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program
Penciptaan Iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
Terciptanya
iklim usaha
kecil
menengah
yang kondusif
37.314.300 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
39.553.158 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
42.321.879 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
43.168.317 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
45.326.732 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif UKM
Berkembangn
ya
kewirausahaa
n dan
keunggulan
kompetitif UKM
87.027.450 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
92.249.097 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
98.706.534 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
100.680.664 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
105.714.698 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Berkembangn
ya sistem
pendukung
usaha bagi
Usaha Mikro
Kecil
Menengah
269.667.550 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
285.847.603 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
305.856.935 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
311.974.074 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
327.572.778 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
koperasi
170.559.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
180.793.282 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
193.448.812 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
197.317.788 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
207.183.677 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
950.620.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.007.657.730 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.078.193.771 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.099.757.647 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.154.745.529 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
1.118.988.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.186.127.280 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.269.156.190 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.294.539.313 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.359.266.279 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan Disipiln
Aparatur
Meningkatnya
disipiln
aparatur
114.900.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
121.794.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
130.319.580 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
132.925.972 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
139.572.270 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Meningkatnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
55.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
58.300.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
62.381.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
63.628.620 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
66.810.051 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembang
an sistim
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
8.650.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.169.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.810.830 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.007.047 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.507.399 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengaman
Perdagangan
Terwujudnya
perlindungan
konsumen
dan
pengaman
perdagangan
66.051.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
70.014.272 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
74.915.271 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
76.413.576 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
80.234.255 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROGRAM
Tahun 2009INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu IndikatifTahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendana
an
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROGRAM
Tahun 2009INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Meningkatnya
dan
berkembangn
ya ekspor
874.971.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
927.470.002 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
992.392.902 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.012.240.760 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.062.852.798 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
446.551.950 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
473.345.067 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
506.479.222 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
516.608.806 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
542.439.246 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
Meningkatnya
kapasitas iptek
sistem produksi
821.301.150,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
870.579.219 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
931.519.764 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
950.150.160 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
997.657.668 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Berkembangn
ya industri
kecil dan
menengah
1.306.548.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.384.940.880 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.481.886.742 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.511.524.476 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.587.100.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program Penataan
Struktur Industri
Tertatanya
Struktur Industri
831.893.100,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
881.806.686 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
943.533.154 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
962.403.817 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.010.524.008 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
MISI I - 2
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD DIKNASPORA
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.907.520.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.021.971.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.082.630.336 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.165.935.549 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.252.572.971 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur'
2.189.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.320.605.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.390.223.150 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.485.832.076 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.585.265.359 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya
disiplin
aparatur
606.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
642.890.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
662.176.700 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
688.663.768 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
716.210.319 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
aparatur
526.802.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
558.410.650 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
575.162.970 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
598.169.488 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
622.096.268 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
Terlaksananya
program
peningkatan
pengembang
an sistem
148.960.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
157.897.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
162.634.528 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
169.139.909 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
175.905.505 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Terlaksananya
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Sembilan
Tahun
65.945.730.350 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
69.902.474.171 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
71.999.548.396 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
74.879.530.332 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
77.874.711.545 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Pendidikan
Menengah
Terselenggara
nya Program
Pendidikan
Menengah
92.103.836.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
97.630.066.796 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
100.558.968.800 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
104.581.327.552 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
108.764.580.654 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Pendidikan Non
Formal
Terselenggara
nya Program
Pendidikan
Non Formal
768.385.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
814.488.100 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
838.922.743 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
872.479.653 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
907.378.839 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Meningktanya
mutu
pendidik dan
tenaga
kependidikan
10.019.487.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.620.656.750 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.939.276.453 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.376.847.511 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11.831.921.411 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Meningkatnya peran
serta kepemudaan
dalam pembangunan
1.015.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.075.900.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.108.177.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.152.504.080 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.198.604.243 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARAProgram peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup
pemuda
Mingkatnya jiwa
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
400.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
424.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
436.720.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
454.188.800 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
472.356.352 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Terwujudnya
Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
yang baik
500.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
530.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
545.900.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
567.736.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
590.445.440
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terlaksananya
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
2.000.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.120.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.183.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.270.944.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.361.781.760
MISI I - 2
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
2.079.850.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.225.439.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.514.746.635 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.741.073.832 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.042.591.954 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
704.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
753.280.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
851.206.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
927.814.976 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.029.874.623 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3 Program Peningkatan
Disipiln Aparatur
Meningkatnya
disipiln
aparatur
195.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
209.185.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
236.379.050 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
257.653.165 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
285.995.013 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
275.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
294.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
332.502.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
362.427.725 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
402.294.775 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembang
an sistim
pelaporan
capaian
64.478.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
68.991.460 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
77.960.350 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
84.976.781 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
94.324.227 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya
obat dan
perbekalan
kesehatan
2.035.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.177.450.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.460.518.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.681.965.165 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.976.981.333 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terselenggara
nya upaya
kesehatan
masyarakat
1.625.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.738.750.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.964.787.500 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.141.618.375 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.377.196.396 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Terselenggara
nya
pengawasan
obat dan
makanan
134.194.815 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
143.588.452 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
162.254.951 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
176.857.896 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
196.312.265 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9 Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Terlaksananya
Program
Pengembangan
Obat Asli
Indonesia
172.475.000 184.548.250 208.539.523 227.308.080 252.311.968
10 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
Memudahkan
memonitor
kegiatan
promosi dan
informasi
sadar hidup
sehat
156.800.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
167.776.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
189.586.880 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
206.649.699 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
229.381.166 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
11 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Terwujudnya
upaya
perbaikan gizi
masyarakat
53.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
56.710.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
64.082.300 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
69.849.707 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
77.533.175 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
No PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
12 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Terselenggara
nya upaya
pengembang
an lingkungan
sehat
90.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
96.835.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
109.423.550 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
119.271.670 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
132.391.553 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
13 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Terselenggara
nya
pencegahan
dan
penanggulan
gan penyakit
menular
1.102.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.179.140.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.332.428.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.452.346.738 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.612.104.879 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Terselenggara
nya
standarisasi
pelayanan
kesehatan
244.857.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
261.996.990 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
296.056.599 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
322.701.693 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
358.198.879 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
15 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Terselenggara
nya
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
142.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
151.940.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
171.692.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
187.144.498 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
207.730.393 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
16 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan
Terwujudnya
pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana dan
7.035.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7.527.450.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8.506.018.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9.271.560.165 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10.291.431.783 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
17 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Terselenggara
nya kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
25.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26.750.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
30.227.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
32.947.975 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
36.572.252 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
18 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
anak balita
75.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
80.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
90.682.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
98.843.925 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
109.716.757 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19 Program peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
Terlaksananya
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
166.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
177.620.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
200.710.600 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
218.774.554 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
242.839.755 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
20 Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Terwujudnya
peningkatan
keselamatan
ibu melahirkan
dan anak
235.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
251.450.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
284.138.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
309.710.965 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
343.779.171 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
21 Program Keluarga
Berencana
Terwujudnya
keluarga
berencana
171.365.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
183.360.978 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
207.197.905 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
225.845.717 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
250.688.745 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
22 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Terwujudnya
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
14.867.600 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
15.908.332 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
17.976.415 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
19.594.293 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
21.749.665 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
23 Program Pelayanan
Kontrasepsi
Terlaksananya
Pelayanan
Kontrasepsi
92.035.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
98.477.450 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
111.279.519 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
121.294.675 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
134.637.089 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
MISI I - 2
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
24 Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR mandiri
Terwujudnya
Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pelayanan
KB/KR mandiri
333.226.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
356.552.355 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
402.904.161 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
439.165.536 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
487.473.745 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
25 Program Promosi
Kesehatan Ibu, Bayi & Anak
Melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Terlaksananya
Promosi
Kesehatan Ibu,
Bayi & Anak
Melalui
Kelompok
20.884.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
22.346.415 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
25.251.449 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
27.524.079 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
30.551.728 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
26 Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
TerwujudnyaP
engembanga
n Pusat
Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
37.987.000,00 40.646.090 45.930.082 50.063.789 55.570.806
27 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV / AIDS
Terwujudnya
Peningkatan
Penanggulang
an Narkoba,
PMS termasuk
HIV / AIDS
20.289.500,00 21.709.765 24.532.034 26.739.918 29.681.308
MISI I - 3
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Rp
Sumber
Anggaran
Lokasi
Kegiatan Rp
Sumber
Anggaran
Lokasi
Kegiatan Rp
Sumber
Anggaran
Lokasi
Kegiatan Rp
Sumber
Anggaran
Lokasi
Kegiatan Rp
Sumber
Anggaran
Lokasi
Kegiatan
1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
Terwujudnya
pelayanan adm
perkantoran 1.109.750.000 APBD Kab PPU
1.187.432.500
APBD Kab PPU
1.270.552.775
APBD Kab PPU
1.359.491.469
APBD Kab PPU
1.454.655.872
APBD Kab PPU
2
Meningkatnya sarana
dan Prasarana
aparatur
1.097.750.000 APBD Kab PPU
1.174.592.500
APBD Kab PPU
1.256.813.975
APBD Kab PPU
200.000.000
APBD Kab PPU
214.000.000
APBD Kab PPU
3
Meningkatnya Disiplin
Aparatur 27.000.000 APBD Kab PPU28.890.000
APBD Kab PPU30.912.300
APBD Kab PPU33.076.161
APBD Kab PPU35.391.492
APBD Kab PPU
4 Menigkatnya
kapasitas Aparatur200.000.000 APBD Kab PPU 214.000.000 APBD Kab PPU 228.980.000 APBD Kab PPU 245.008.600 APBD Kab PPU 262.159.202 APBD Kab PPU
5
Terwujudnya Sistem
Pelaporan
pencapaian kinerja
keuangan yang
akuntabel 20.000.000 APBD Kab PPU
21.400.000
APBD Kab PPU
22.898.000
APBD Kab PPU
24.500.860
APBD Kab PPU
26.215.920
APBD Kab PPU
6. Meningkatnya
kualitas SDM
Aparatur
139.185.000
APBD Kab PPU
148.927.950
APBD Kab PPU
159.352.907
APBD Kab PPU
170.507.610
APBD Kab PPU
182.443.143
APBD Kab PPU
7.
Mningkatnya
Pemberdayaan
Masyaraat 35.079.655.000 APBD Kab PPU
35.430.451.550
APBD Kab PPU
35.784.756.066
APBD Kab PPU
36.142.603.626
APBD Kab PPU
36.504.029.662
APBD Kab PPU
8.
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik 419.365.000 APBD Kab PPU
448.720.550
APBD Kab PPU
480.130.989
APBD Kab PPU
513.740.158
APBD Kab PPU
549.701.969
APBD Kab PPU
9.Meningkatnya Produk
Hukum daerah 230.775.000 APBD Kab PPU
246.929.250APBD Kab PPU
264.214.298APBD Kab PPU
282.709.298APBD Kab PPU
302.498.949APBD Kab PPU
10 -
Terselenggaranya
Pendidikan dan
Pelatihan pada
Masyarakat 823.500.000 APBD Kab PPU
881.145.000
APBD Kab PPU
889.956.450
APBD Kab PPU
898.856.015
APBD Kab PPU
907.844.575
APBD Kab PPU
11 -
Terwujudnya
Kelompok
Pembangunan desa
6.560.000.000 APBD Kab PPU
6.691.200.000
APBD Kab PPU
6.825.024.000
APBD Kab PPU
6.961.524.480
APBD Kab PPU
7.100.754.970
APBD Kab PPU
12
Berkembangnya
Lembaga Ekonomi
Pedesaan 385.000.000 APBD Kab PPU
411.950.000
APBD Kab PPU
440.786.500
APBD Kab PPU
471.641.555
APBD Kab PPU
504.656.464
APBD Kab PPU
13
Meningkatnya Angka
partisipasi
masyarakat 2.500.000.000,00 APBD Kab PPU
2.675.000.000
APBD Kab PPU
2.862.250.000
APBD Kab PPU
3.062.607.500
APBD Kab PPU
3.276.990.025
APBD Kab PPU
14
Meningkatnya Peran
Perempuan di
pedesaan 120.000.000 APBD Kab PPU
128.400.000
APBD Kab PPU
137.388.000
APBD Kab PPU
147.005.160
APBD Kab PPU
157.295.521
APBD Kab PPU
No.
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
Tahun 2009 Tahun 2010
Pemberdayaasn Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Program Peningkatan Mutu Produk Hukum
daerah
Program Peningkatan kualitas SDM
Aparatur
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Program/ Kegiatan
Pagu Indikatif
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Peran Perempuan di
Pedesaan
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
Peningkatan Pengembangan Sistim
Pelaporan pencapaian Kinerja Keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4
Peningkatan Disiplin Aparatur
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp )
Sumber
Penda
naan
Lokasi
Kegiatan
( Rp )
Sumber
Penda
naan
Lokasi
Kegiatan
( Rp )
Sumbe
r
Penda
naan
Lokasi
Kegiatan
( Rp )
Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp )
Sumbe
r
Penda
naan
Lokasi
Kegiatan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TerlaksananyaPembinaan danPengembanganAparatur
10.366.684.000
APBD KabupatenPenajamPaser Utrara
10.366.684.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
10.855.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
11.450.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
12.210.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtara
TerwujudnyaPelayanan AdministrasiPerkantoran
3.341.436.869
APBD
KabupatenPenajamPaser Utrara
3.341.436.869
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
3.515.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
3.785.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
3.985.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtara
Terciptanya DisiplinAparatur
58.950.000
APBD
KabupatenPenajamPaser Utrara
58.950.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
60.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
75.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
95.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtara
Meningkatnya Saranadan prasarana Aparatur
204.500.000
APBD
KabupatenPenajamPaser Utrara
204.500.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
220.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
255.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
300.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtara
Terolahnya Data danDokumenKepegawaian
1.705.750.000
APBD
KabupatenPenajamPaser Utrara
1.705.750.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
1.805.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
1.945.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtrara
2.300.000.000
APBD
KabupatenPenajamPaserUtara
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pengelolahan Data DokumentasiKepegawaian
2
No
Pembinaan dan PengembanganAparatur
Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan Disiplin Aparatur
INDIKASI KEGIATAN
PROGRAM KERANGKA
ANGGARANKERANGKA REGULASI
Tahun 2009
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : PENAJAM PASER UTARA
RPJM DAERAH PERIODE : 2009- 2013
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Program
Perencanaan Tata
Ruang
Terlaksananya
penataan
ruang sesuai
dgn aturan
yang berlaku
1.502.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.667.220.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.783.925.400 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.873.121.670 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.929.315.320 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efektif
dan efisien
1.555.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.726.050.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.846.873.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.939.217.175 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.997.393.690 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
125.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
138.750.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
148.462.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
155.885.625 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
160.562.194 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
4. Program
Peningkatan Disipiln
Aparatur
Meningkatnya
disiplin
aparatur
130.250.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
144.577.500 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
154.697.925 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
162.432.821 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
167.305.806 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Meningkatnya
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
126.600.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
140.526.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
150.362.820 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
157.880.961 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
162.617.390 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
6. Program
Pengembangan
Data/ Informasi
Terselenggara
nya
Pengembang
an Data/
Informasi
2.456.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.726.160.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.916.991.200 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.062.840.760 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.154.725.983 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
7. Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota
Menengah dan
Terselenggara
nya
perencanaan
pengembang
an kota-kota
150.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
166.500.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
178.155.000 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
187.062.750 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
192.674.633 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
8. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencananan
Pembangunan
Daerah
Terselenggara
nya
perencanaan
pengembang
an kota-kota
menengah
dan besar
550.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
610.500.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
653.235.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
685.896.750 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
706.473.653 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
9. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Terselenggara
nya
perencanaan
pembanguna
n daerah
1.677.875.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.862.441.250 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.992.812.138 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.092.452.744 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.155.226.327 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
10. Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Terselenggara
nya
perencanaan
pembanguna
n ekonomi
1.800.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.998.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.137.860.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.244.753.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
2.312.095.590 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
MISI I - 1
Pagu Indikatif
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
( Rp ) Sumber
Pendanaa
n
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendan
aan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
( Rp ) Sumber
Pendanaan
Lokasi
Kegiatan
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROGRAM
Tahun 2009
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA
ANGGARAN
KERANGKA
REGULASI
11. Program
Perencanaan Sosial
Budaya
Terselenggara
nya
perencanaan
sosial budaya
1.363.035.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.512.968.850 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.618.876.670 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.699.820.503 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
1.750.815.118 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
12. Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
Terselenggara
nya
perencanaan
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam
2.789.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.095.790.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.312.495.300 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.478.120.065 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
3.582.463.667 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
14. Program
Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Tersusunya
masterplan
hutan kota
200.000.000,00 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
222.000.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
237.540.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
249.417.000 APBD KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
256.899.510 APBD II KAB.
PENAJAM
PASER UTARA
MISI I - 2