Main Menu…!!

Back

About US

Pengertian Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi UN Menurut Yusuf Kalla

Kesimpulan

Thank’s to

Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja

corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,

memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku

pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang

secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah

gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan(kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dankesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Wakil Presiden Yusuf Kalla saat menjadi Menko Kesra pernah melemparkan pernyataan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru dilakukan oleh kalangan pendidik.Korupsi dunia pendidikan itu berbentuk pengatrolan nilai dari oknum pendidik, untuk meluluskan peserta didiknya. Yusuf Kalla mengatakan, selama ini kalangan pendidik akan sangat bangga jika anak didiknya dapat lulus 100%. ”Akibatnya sangat buruk, anak-anak menjadi merasa bahwa belajar itu tidak perlu.” Dia menjelaskan, sekarang ini kalangan pejabat, termasuk mereka yang duduk di dunia pendidikan, harus bisa tegas tidak meluluskan anak yang tidak pantas untuk naik kelas atau tidak pantas lulus karena nilainya memang kurang mencukupi. ”Bahkan perlu kita menertawakan sekolah-sekolah yang masih bangga dengan keberhasilannya meluluskan 100% anak didiknya.” Pengatrolan nilai demi angka kelulusan semacam ini harus segera dihilangkan. Sebab menurut Kalla, hal ini akan berakibat fatal, yaitu pembodohan dan menimbulkan kemalasan peserta didik

NEXT

Perubahan kriteria kelulusan pada UN tahun 2011 seperti tercantum dalam Permendiknas nomor 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK yaitu dengan melibatkan nilai raport dan ujian sekolah dalam penentuan kelulusan tidak menyurutkan ”nafsu kecurangan” dari sekolah-sekolah. Mohammad Abduhzen, Kepala Litbang PB PGRI (Kompas, 14/4) dan Mendiknas Muh. Nuh (Kompas, 15/4) menyatakan nilai sekolah di jenjang SMA/MA/SMA LB menunjukkan mayoritas nilai siswa antara 8 dan 9. Menurut Mohamad Abduh Zen dari 15,5 juta siswa peserta UN, 58,66% siswa mendapat nilai 8-9, 38,54 mendapat 7-8, 1,82% mendapat nilai 6-7 dan hanya 76 siswa yang mendapat nilai kurang dari 5. Hal yang hampir sama terjadi juga pada SMK. Terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN dikarenakan para pelaku berorientasi pada tujuan jangka pendek dengan mengabaikan tujuan mulia pendidikan. Tindakan kecurangan sebagian dilakukan karena ingin meningkatkan gengsi sekolah atau daerah. Ada juga yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan, yaitu untuk membantu siswa mendapatkan ijazah.

NEXT

Alasan ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang tingkat ekonomi siswanya kalangan bawah. Mereka berkata bahwa siswa sekolahnya tidak mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka hanya sekedar membantu agar mendapat ijazah yang bisa digunakan untuk mencari kerja. Alasan lain adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pusat yang tidak adil dalam kelulusan. Siswa yang belajar selama 3 tahun hanya ditentukan kelulusannya dalam beberapa hari oleh beberapa mata pelajaran, sementara sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang dimiliki sekolah tidak sama di setiap daerah. Tindakan kecurangan pada pelaksanaan UN yang dilakukan oleh sekolah atau oknum guru dengan melibatkan siswa, disadari atau tidak, merupakan suatu tindakan yang mengajarkan pada siswa unsur-unsur perilaku korup.

Tindakan membocorkan soal, memberikan kunci jawaban kepada siswa, mengganti jawaban siswa atau mengisi lembar jawaban siswa yang dilakukan oleh oknum guru atau sekolah merupakan suatu pembelajaran perilaku korup pada siswa. Tanpa disadari oleh sekolah atau guru mereka telah mengajarkan pada siswa peserta UN untuk melakukan kebohongan, ketidak jujuran, kecurangan, menghalalkan segala cara dan menyalah gunakan kekuasaan/wewenang. Jika tindakan itu melibatkan unsur uang, maka mereka telah mengajarkan pada siswa perilaku suap dan kolusi. Ini merupakan suatu investasi jangka pamjang yang buruk untuk bangsa ini.

1) Semua koruptor yang ada sekarang, baik yang sudah tertangkap maupun belum baik yang sudah dipenjara karena tak sanggup menyogok polisi, hakim dan jaksa maupun yang bebas berkeliaran karena mampu menyuap penjaga penjara, itu semua dulu adalah produk sekolah. Artinya dia memang menjadi koruptor karena sekolah.

2) bahwa di sekolah memang banyak korupsi terjadi, yakni guru-guru yang memberi nilai siswa tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Siswa bodoh tetap saja diberi nilai lulus. Guru-guru juga membohongi masyarakat dengan tidak mengajar dengan benar tapi tetap saja menerima gaji setiap awal bulan.