Roadmap Pengendalian Tembakau Indonesia
-
Upload
deni-kurniawan -
Category
Data & Analytics
-
view
633 -
download
17
Transcript of Roadmap Pengendalian Tembakau Indonesia
ALIANSI PENGENDALIAN TEMBAKAU INDONESIA
ii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
PETA JALAN PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU NDONESIA
Perlindungan terhadap Keluarga, Generasi Muda dan Bangsa terhadap AncamanBahaya Rokok.
Hak cipta ada pada tim editor@ Indonesian Tobacco Control Network
Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia
Alamat:Jalan benda IV No.25 kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp: (021) 739318
Tim Editor:Dr. Sudibyo Markus MBA, Dr. Kartono Mohamad, Dr. Prijo Sidipratomo Sp Rad, Mia Hanafiah,Dr. Widyastuti Soerojo MPH, Dr. Hakim Sarimuda Pohan Sp.OG., DR. Rohani Budi Prihatin, Dr.
Alex Papilaya MPH, Dra. Tien Sapartinah, Drs. Abdillah Ahsan, Tulus Abadi S.H,Siti Masyitah S.E., MA., Deni Wahyu Kurniawan S.Th.I,
M. Abdoel Malik R.
ISBN No. 978-979-636-151-9
Hak TerbitPenerbit:
Muhammadiyah University PressUniversitas Muhammadiyah Surakarta
Kampus I Gd. I,Jalan A. Yani Tromol Pos I Pabelan
Surakarta57102
Telp. 0271 717417Fax 0271 715448
-- Sambutan-Sambutan --
iii
Kata PengantarUniversitas Muhammadiyah Surakarta
University Press
Bismillahirrahmanirahiem
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), melalui UNIVERSITY PRESSnyabersyukur, dapat berkontribusi dalam Penerbitan Road Map atau Peta Jalan
Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia ini, yang digagas oleh Aliansi MasyarakatPengendalian Tembakau Indonesia. Keterlibatan UMS University Press tersebut, merupakanbagian dari tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi,tidak saja dari sisi Pengabdian Masyarakat, tapi juga dalam tugas Pendidikan dan Penelitian,karena ternyata Road Map Pengendalian Produk Tembakau ini amat sarat dengan panggilanuntuk mendidik masyarakat, serta meneliti lebih lanjut berbagai dampak negative darikonsumsi rokok.
Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi milik Muhammadiyah, keterlibatanUniversity Press UMS ini juga merupakan panggilan untuk berdakwah dan amar makrufnahi munkar, untuk selalu mengingatkan, agar masyarakat perokok selalu berusaha dantak kenal menyerah untuk meninggalkan kegiatan buruk yang bersifat khobaa’itz ataumerusak diri sendiri dan bunuh diri pelan-pelan tersebut.
Terlebih lagi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai tindak lanjut dari Fatwa bahwamerokok hukumnya adalah haram, telah pula memerintahkan seluruh lembaga amal usahaMuhammadiyah, lembaga pendidikan sejak Bustanul Atfal atau Taman Kanak-Kanak hinggalembaga Pendidikan Tingginya, lembaga pelayanan kesehatan atau Rumah Sakit, lembagapelayanan sosial berupa Panti Asuhan, bahkan forum-forum Musyawarah Muhammadiyah,untuk secara istiqomah pula, membebaskan diri dari asap rokok, maupun sponsor daniklan rokok. Sekali lagi diperlukan sikap istiqomah, kesabaran, melalui upaya-upayapendidikan, penyadaran, karena sungguh tidak mudah bagi para perokok untuk denganserta merta menghentikan kebiasaan merokok yang adiktif tersebut.
iv
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Kiranya kontribusi kecil University Press UMS dalam mencetak dan menerbitkanRoad Map atau Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau ini, memberi manfaat kepadamasyarakat luas .
Semoga Allah swt meridloi dan memberkati segala ikhtiar dan amal usaha kemanusiaankita bersama. Amien.
Surakarta, 20 Juni 2013Universitas Muhammadiyah SurakartaRektor
Prof. Dr. Bambang Setiadji
-- Sambutan-Sambutan --
v
KATA PENGANTAR
Koordinator Tim Penulisan Buku“Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia”
Perlindungan terhadap Keluarga, Generasi Muda dan BangsaTerhadap Ancaman Bahaya Rokok”
The Great TrinityAll our knowledge bring us nearer to our ignorance
all our ignorance bring us nearer to deathbut nearness to death no nearer to god
where is the life we have lost in livingwhere is the wisdom we have lost in information
the cycles of heaven in twenty centuriesbring us farther from god
and nearer to the dust-T. S. Eliot
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, perjalanan yang cukup panjang dalam upaya penulisan buku RoadMap atau “Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia” yang kita
rintis dalam pertemuan awal pada tanggal 8 November 2009, akhirnya dapat kita selesaikan,walau dalam waktu yang agak lebih lama dari waktu yang kita prakirakan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andrew Tani, CEO Andrew Tani & Co,yang telah bersedia memandu kita bersama dalam bagaimana menyusun satu road mapdalam format yang baik, termasuk dalam mendorong pengembangan cohesiveness antarkita anggota jejaring pengendalian tembakau.
“We are aligned now”, motto yang selalu beliau tekankan kepada kita bersama. Mottotersebut memang benar, tidak saja dalam arti pengembangan komitmen bersama kita dalampenyelesaian buku ini, tapi juga bahwa road map pengendalian produk tembakau inimemang akan “mempersatukan” semua pemangku kepentingan atau stake holders, untukberangkat dari titik yang sama, menuju ke titik yang berbeda-beda, sasaran dan bidanggarapan yang berbeda, dengan metode dan tehnik yang berbeda, tapi dengan tujuan yangsama, yakni menyelamatkan masyarakat dan bangsa Indonesia dari ancaman bahayakehancuran akibat adiksi tembakau.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nina Sardjunani, Deputi MenegPPN Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; Bapak Prof. Dr. Tjandra YogaAditama, Dirjen P2PL Kemenkes RI dan Bapak Dr. Emil Agustiono, Deputy Menko KesraBidang Kesehatan dan Kependudukan beserta jajarannya masing-masing, yang telahmemberikan dukungan, dorongan serta bantuan bagi terselesaikan penulisan buku ini.
Tentu ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua teman yang mewakili seluruhanggota Jejaring Pengendalian Tembakau Indonesia (Indonesian Tobacco Control Network),yang yelah membuktikan komitmen serta kontribusinya dari awal hingga diselesaikannyapenulisan buku ini.
vi
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Road Map untuk siapa?Pertanyaan pertama yang diajukan pada rapat awal rencana penulisan Road Map atau
Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia di ruang rapat Pusat DakwahMuhammadiyah, tanggal 14 Oktober 2010 adalah, “road map pengendalian tembakau diIndonesia ini nanti milik siapa?”
Pertanyaan ini wajar, karena selama ini masyarakat Indonesia hanya mengenal saturoad map yang terkait dengan industri hasil tembakau (IHT), yakni “Road Map 2007 –2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai”, yang jelas-jelas merupakan milikkalangan industri tembakau, yang jelas amat berfokus pada segala upaya keberhasilan bisnisrokok.
Selama ini hanya isu kesehatan yang mengedepan dalam upaya pengendalian produktembakau, yang didukung secara optimal oleh lembaga dan berbagai sumber daya kesehatan.Sementara berbagai isu lain yang terkait dengan tembakau, seperti cukai, perlindunganpetani tembakau dan pekerja industri serta perlindungan masyarakat secara luas belummengedepan secara proporsional, sehingga laju ekspansi industri tembakau yang berdampakpada peningkatan konsumsi rokok praktis sulit dikendalikan.
Berbagai upaya pengendalian tembakau yang terkait dengan isu kesehatan, terutamadalam upaya melahirkan berbagai produk legal atau perundang-undangan dalam pengen-dalian produk tembakau, dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya, selaluterhambat dan berbenturan dengan kepentingan isu-isu non kesehatan tersebut di atas.
Setelah melalui diskusi mendalam, akhirnya peserta rapat yang merupakan wakil-wakil organisasi masyarakat sipil dan anggota Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia(Indonesian Tobaccop Control Network) beserta peserta perwakilan dari BAPPENAS,Kemenko Kesra RI dan Kemenkes RI tersebut menyepakati beberapa hal, yakni:Pertama, bahwa Road Map Pengendalian Tembakau di Indonesia adalah milik semua
stake holders atau pemangku kepentingan terhadap masalah pertembakauan,baik dari unsur pemerintah, kalangan pengusaha maupun masyarakat sipil.
Kedua bahwa Road Map Pengendalian Tembakau di Indonesia merupakan (i) bahankomunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat untuk memahami ancamanbahaya tembakau, sekaligus (ii) merupakan rujukan dalam mengembangkankebijakan dan merancang program / rencana aksi dalam upaya pengendaliantembakau di Indonesia, serta (iii) merupakan rujukan dalam pengukuran ca-paian kinerja masing-masing pemangku kepentingan.
Peran dan tanggung jawab masyarakat sipilSesuai dengan pengertian masyarakat sipil sebagai “semua individu, organisasi,
institusi yg berada di antara keluarga, negara dan pasar, dimana orang berhimpun secarasukarela/bebas untuk mengagendakan kepentingan bersama (Helmut K. Anheier, 2004,p.20), maka segenap anggota Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia, yang sadar akankedaruratan ancaman bahaya tembakau di tanah air, berhimpun untuk mengagendakankepentingan bersama, yakni melindungi masyarakat dan bangsa dari ancaman bahaya rokok.
-- Sambutan-Sambutan --
vii
Di tahun 1970, ketika konsumen rokok di Indonesia “masih” berjumlah 30 milyarbatang, masyarakat belum terlalu merasakan ancaman bahaya rokok tersebut. Sebagianorang masih menganggap bahwa merokok sekedar: kebiasaan belaka. Tapi kini di tahun2013, ketika konsumsi rokok telah mencapai 302 milyar batang pertahun untuk pendudukyang berjumlah 240 juta jiwa, maka kita baru terkejut akan tingkat kedaruratan ancamanbahaya rokok. Di setiap mulut penduduk Indonesia telah di”penuhi” dengan 1250 batangrokok per tahun termasuk bayi baru lahir telah tersedia rokok yang siap dihisap.Naudzubillah. Korban penyakit akibat rokok semakin banyak berjatuhan. Sementara hakwarga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang merupakanunsur penting dalam perlindungan HAM semakin diabaikan dan dilanggar. Karena darimulai rumah tangga, angkutan umum dan berbagai fasilitas umum, bahkan sampai BandaraInternasional pun, semakin dicemari oleh asap rokok.
Dampak di tingkat mikro, meso dan makroSementara itu dampak yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok yang menghinggapi
sebagian besar usia produktif bangsa ini, semakin mengkhawatirkan sejak ditingkat mikro,meso hingga makro.
Di tingkat mikro berupa berbagai kerugian di bidang kesehatan dan kerugian ekonomisyang ditimbulkan untuk belanja rokok, yang menurut berbagai survey Badan Pusat Statistik,mengalahkan belanja untuk beras dan berbagai kebutuhan primer rumah tangga lain,terutama untuk pendidikan dan kesehatan.
Ditingkat meso, kenyataan bahwa beberapa orang terkaya di Republik ini adalahpengusaha rokok, dengan mudah menggambarkan bagaimana para pengusaha rokok denganmudah menyedot rupiah demi rupiah dari keluarga-keluarga miskin di Indonesia karenapengaruh adiktif atau ketagihan mereka terhadap nikotin tembakau. Kerugian sosial ekonomidi tingkat keluarga dan komunitas, pencemaran lingkungan yang merupakan pelanggaranterhadap hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat berakumulasi di tingkatyang lebih luas.
Sedang di tingkat makro, perilaku yang timbul oleh adiktif terhadap nikotin tembakau,apalagi ketika perilaku adiktif ini juga merupakan gateway, membuka jalan dankecenderungan menuju pemakaian narkoba, minuman keras dan akan berakhir denganHIV/AIDS, benar-benar merupakan silent disaster yang telah dan akan terus sambung-sinambung memakan korban yang lebih dahsyat, bahkan dari tsunami Aceh sekalipun.
Minimalnya kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang melindungisegenap bangsa dan masyarakat terhadap ancaman kedaruratan bahaya tembakau yangmerupakan Amanat Konstitusi ini, telah mendorong kita, masyarakat sipil anggota JejaringPengendalian Tembakau Indonesia, untuk mengasosiakan kepentingan bersama kita, yaknimengupayakan perlindungan terhadap tak keberdayaan masyarakat korban adiktif nikotintersebut, serta mencegah jatuhnya korban lebih banyak, terutama dari kalangan generasimuda.
viii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Insya Allah Buku Indonesian Tobacco Control Road Map atau “Peta JalanPengendalian Produk Tembakau Indonesia” ini, adalah jawaban awal kita dalam meresponskedaruratan tersebut, baik berupa kedaruratan ancaman berbagai gateways terhadap beberapazat adiktif yang fatal tersebut, maupun berupa minimalisnya kebijakan dalam perlindunganmasyarakat yang jelas-jelas diamanatkan oleh Konstitusi, termasuk terhadap tidakdiratifikasi dan belum diaksesinya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),yang telah menjadi kesepakatan global sejak tahun 2003 tersebut.
Bangsa Indonesia yang merupakan negara demokratis terbesar ke empat di dunia ini,akan selalu merasa terganggu manakala sebagai bangsa bermartabat di berbagai forumInternasional, manakala kita abai dalam melindungi rakyatnya dari ancaman kedaruratanbahaya tembakau.
Semoga Allah meridloi ikhtiar kemanusiaan kita bersama. Amien.
Jakarta, 24 Juni 2013
Koordinator Tim Penulisan Buku“Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia”
Sudibyo Markus
-- Sambutan-Sambutan --
ix
INDONESIAN TOBACCO CONTROL NETWORK(ITCN)
Sekapur Sirih Jalan Pengendalian Tembakau
Tembakau merupakan factor besar, kalau bukan terbesar, dalam kasus-kasuskematian yang dapat dicegah untuk beberapa jenis penyakit (Preventable Death),
khususnya penyakit tidak menular .Adalah kenyataan bahwa angka kematian akibat penyakittidak menular di Indonesia sudah mengungguli kematian akibat penyakit menular. Tembakaumengandung nikotin yang sangatadiktif, menimbulkan kecanduan yang sulitdihentikan,pada konsumennya. Dan rokok merupakan pengantar nikotin yang juga diikuti oleh berbagairacun kimia yang berpotensi kuat untuk merusak kesehatan. Prof. Charles Sampford,pakar etika dan hokum dari Universitas Griffith Australia, menyebut industry rokok sebagaiCorrupt Corporate that Kill their Consumers (KKKK).
Selain itu, upaya pengendalian rokok demi melindungi kesehatan masyarakat jugasering ditanggapi dingin oleh banyak pejabat dan politisi yang menganggap bahwa industryrokok adalah salah satu sumber investasi bagi negara. Di sisi lain masyarakat perokoksendiri tidak memahami bahwa pada hakikatnya mereka menjadi korban dari perilakuindustry rokok yang telah menjerat mereka untuk menjadi kecanduan.
Oleh karena itu perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari bahaya asap rokokmemerlukan stamina yang besardan kesiapan untuk berjuang dalam jangka waktu yangpanjang. Apalagi kini tinggal Indonesia, Negara dengan penduduk besar dan jumlah perokoktertinggi ketiga, yang masih dianggap lunak oleh industry rokok internasional. Merekatentu dengan segala daya akan mempertahankan keadaan itu karena di negara lain gerqakmereka sudah dan sangat dibatasi. Indonesia is the last bastion for tobacco industry.
Tetapi betapapun juga kita harus tetap berupaya membebaskan rakyat Indonesia darijeratan kecanduan nikotin dan bahaya asap rokok. Untuk itulah perlu dibuat suatu PetaJalan yang dapat diikuti oleh semua penggiat pengendalian tembakau tentang arah kemanayang harus dituju. Peta Jalan ini bersifat terbuka, dapat diketahui oleh siapa saja, termasukmasyarakt umum sehingga mereka pun tahu apa sebenarnya yang kita lakukan.
x
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Kita dapat memahami bahwa kekuatan industry rokok sangatlah besar. Nyaris tidakterbatas. Mereka sudah bagaikan kartel candu atau kokain yang mempunyai uang dalamjumlah nyaris tidakterbatas, berkat menjual racun adiktif. Mereka dapat membeli apa sajaatau membayar siapa saja demi untuk melanggengkan bisnisnya, tanpa peduli apakah halitu berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas generasi yang akan datang.
Jakarta, 17 Juni 2013
dr. Kartono Muhammad
Indonesian Tobacco Control Network (ITCN)JALAN BENDA IV NO 25 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN PHONE/FAX : (62-21) 7393181
EMAIL : [email protected]
-- Sambutan-Sambutan --
xi
SAMBUTANKETUA UMUM KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terbitnya “Road Map” atau Peta Jalan PengendalianProduk Tembakau di Indonesia.
Merokok telah menjadi wabah dari tahun ke tahun di Indonesia dan terus meluas danmeningkat dimasyarakat terutama dikalangan ekonomi lemah dan generasi muda. Epidemimerokok di Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-3 jumlah perokokterbesar di dunia. Hasil Global Adult Tobacco Survey(GATS) 2011, kerjasama WHO denganKementerian Kesehatan RI menyebutkan Indonesia menempati peringkat pertama diantara 16negara yang disurvei dengan tingkat pevalensi perokok aktif tertinggi yaitu 67,4 persen untuklaki-laki dan 4,5 persen untuk perempuan, yang artinya, sekitar 36,1 persen atau 60 juta pendudukIndonesia adalah perokok aktif. Prevelensi perokok dikalangan remaja dan masyarakat miskinterus meningkat, pendapatan masyarakat miskin 20% mereka belanjakan untuk rokok dibandinguntuk kesehatan dan pendidikan.
Upaya pengendalian tembakau harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diikutidengan program dan tindakan nyata dari semua pihak. Program pengendalian tembakau harusdiprioritaskan pada strategi pengembangan regulasi dengan mendorong diterbitkanya kebijakanpengendalian tembakau yang komprehensif sehingga dapat melindungi masyarakat dari ancamanjeratan adiksi rokok.
“Road Map” atau Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia yang disusunbersama jejaringan pengendalian tembakau yang di MPKU PP. Muhammadiyah dapat dijadikansebagai pedoman dalam penyusunan rencana, strategi program dan tindakan agar semua kegiatandapat terarah dan bersinergi satu dengan yang lain sehingga tujuan pengendalian tembakau diIndonesia dapat cepat tercapai.
Penghargaan dan ucapan selamat saya sampaikan kepada MPKU PP. Muhammadiyahdan Tim Penyusun serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan berperan aktifmemberikan masukan dalam penyusunan Road Map ini.
Saya berharap Road Map ini dapat bermanfaat dan menjadikan acuan bagi kita semuadalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yangsehat dan sejahtera demi Indonesia yang lebih baik.
xii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan meridhoi perjuangan kita semua dalammelindungi masyarakat Indonesia terutama generasi muda dari dampak buruk bahaya merokok.
Jakarta, 17 Juni 2013Komnas Pengendalian Tembakau
Dr. Prijo Sidipratomo,Sp. Rad (K)Ketua Umum
-- Sambutan-Sambutan --
xiii
Indonesian Institute for Social Development
KATA SAMBUTAN
Indonesian Institute for Social Development (IISD) tertarik mengikuti dialog dalammasalah konsumsi tembakau dari segi social development atau pembangunan
sosialnya.Banyak para founding fathers Republik Indonesia yang berpengharapan, bahwa dalam
kira-kira dua puluh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan di tahun 1945, bangsa Idonesiaakan dapat memasuki tahap-tahap awal kesejahteraaannya. Namun pembangunan yangterlalu bertumpu pada pembangunan politik, demikian juga pembangunan yang betumpupada pembangunan ekonomi, ternyata tak sanggup mengantar bangsa Indonesia untukmencapai taraf kesejahteraan yang diharapkan tersebut.
Resolusi Sidang Umum PBB No. 1710 tentang Dasawarsa Pembangunan atauDevelopment Decade menegaslan, bahwa “untuk dapat mencapai kemajuan sosial atausocial advancement, Negara-negara di dunia harus minimal mampu mencapai pertumbuhanekonomi sebesar 5%, sehingga Negara tersebut akan sanggup berkembang maju di atasdasar self sustaining growth atau di atas kekuatan sendiri. Jadi disamping kemajuanekonomi, juga akan diikuti oleh kemajuan sosial.
Namun untuk Indonesia, walau dalam banyak tahapan pembangunan, bahkan selamakrisis moneter global sekalipun di tahun 1998, dimana Indonesia rata-rata masih sanggupmencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun kenapa kemajuan sosial, terutamapemerataan kesejahteraan di Indonesia tak kunjung tercapai.
Gunar Myrdal dalam Asian Drama-nya jilid III mengatakan, bahwa “the movement ofthe whole social system upwards is what all of us in fact mean by development”, yaknibahwa “pembangunan harus diartikan sebagai kemajuan dan perbaikan seluruh sistemsosial”.
Konsumsi rokok mencakup tiga dimensi kerugian, yakni (i) biaya nominal untukmembeli rokok, (ii) biaya untuk menanggulangi penyakit akibat rokok” dan (iii) penurunantingkat produktivitas masyarakat karena pengaruh nikotin. Apalagi nikotin yang dikandungtembakau, yang semakin luas dikenal sebagai gateway drugs, memberikan efek gandadengan berbagai zat adiktif lain seperti narkoba, alkohol, inhalan dan berbagai psikhotropikalain. Sehingga terjadilah efek domino sosial, ekonomi yang sacara kuat berpengaruh padaperilaku budaya dan sosial masyarakat.. Hal-hal tersebut di atas memberikan pengaruhnya
xiv
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
secara timbal balik, menurut Prof. Surjono Sukanto, baik di tingkat (i) keperangkatan atauinfrastruktur sosial masyarakat, (ii) kepranataan sosial, dan (iii) perilaku dan norma sosialmasyarakat.
Sangat jelas, bahwa konsumsi rokok tidak saja memberikan efek merugikan di bidangekonomi, tapi juga di bidang perilaku sosial masyarakat.
Semoga penerbitan “Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia” inimembuat masyarakat dan bangsa Indonesia semakin cerdas, selalu belajar dari berbagaipermasalahan yang timbul akibat rokok, baik di tingkat mikro, yakni di aras keluarga danmasyarakat, di tingkat meso, yakni di aras regional dan nasional, dan di tingkat makro ,yakni di aras pembelajaran dari masyarakat dan bangsa-bangsa internasional.
Semoga Buku ini mempersatukan seluruh pelaku dan pegiat pengendalian produktembakau, baik dari instansi pemerintah, masyarakat sipil maupun dunia usaha yangcompasionate atau “ramah lingkungan”.
Jakarta, 17 Juni 2013Indonesian Institute for Social DevelopmentPembina
Tien Sapartinah
-- Sambutan-Sambutan --
xv
SambutanKetua Dewan Pembina
People’s CAUCUS Against Addictives
Bersatu Menghadapi Darurat Nasional Ancaman Zat Adiktif.
Assalamu’alaikum w.w.
Penerbitan Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau atau rokok yang diterbitkanoleh Aliansi Masyarakat Pengendalian Produk Tembakau Indonesia ini, sungguh
tepat pada waktunya, ketika masyarakat Indonesia tiba-tiba tersentak, terbangun danterbeliak mendapatkan konsumen dan korban zat adiktif rokok sudah demikian besar diIndonesia.
Tujuh puluh juta konsumen atau prevalensi perokok di Indonesia adalah angka yangmencengangkan. Tahun tujuh puluhan, ketika konsumsi rokok “baru” mencapai 30 miliarbatang, masyarakat kita begitu tenang –tenang dan belum merasa terusik. Pertama karenamemang informasi tersebut tidak tersebar luas. Ke-dua merokok pada waktu itu dianggapkebiasaan sepele yang tak menganggu. Ke-tiga, karena pada waktu itu belum begitu banyakruang publik yang terganggu oleh asap rokok, dan ke-empat karena masyarakat belummengenal dampak negative rokok, bahwa rokok ternyata mengandung zat adiktif dankarsinogenik yang sangat berbahaya dan berakibat fatal, baik bagi perokok sendiri, maupunbagi lingkungan yang terpapar asap rokok..
People’s CAUCUS Against Addictives sebagai lembaga swadaya masyarakat yang sadarakan ancaman berbagai zat adiktif, dari semula menyadari bahwa rokok masuk dalamkatagori gateway drug, yakni zat adiktif yang bilamana dikonsumsi oleh seseorang, akancenderung membawa perokok tersebut mengkonsumsi zat adiktif lain yang semakin kuat.Kini gateway drugs yang terdiri atas tembakau, berbagai macam narkoba, minuman kerasdan berbagai inhalants, telah ber-sinergi meracuni masyarakat, terutama generasi muda.Para pecandu gateway drugs tersebut tidak saja merusak dan menghancurkan diri merekasendiri, tapi juga menebar teror di lingkungan. Bahkan dalam keseharian, mereka menebarteror di jalan raya, berupa kecelakaan lalu lintas yang menyasar warga masyarakat yang takberdosa di pinggir jalan..
Namun kita tak boleh panik menghadapi teror zat adiktif yang sudah mencapai tahapdarurat nasional tersebut. Terlebih ketika industri rokok tanpa pernah merasa bersalah,terus menebar teror mereka dengan mencari dan memprioritaskan generasi muda sebagaikonsumen baru, untuk mengganti generasi tua yang akan dan telah surut kebelakang karenausia. Segenap lembaga swadaya masyarakat, bersama seluruh elemen masyarakat sipil ataucivil society lainnya, berbagai kelompok profesi, wanita, generasi muda, rumah Sakitpemerintah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, perlu mengkonsolidasikankerjasama dan berjejaring di semua tingkatan masyarakat, dari tingkat lingkungan wilayahtempat tinggal atau RT / RW, Kelurahan, Kecamatan, sampai ke tingkat nasional.
xvi
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap ancaman darurat nasionalgateway drugs atau mata rantai zat adiktif ke seluruh komunitas, kita padukan denganberbagai kegiatan advokasi kebijakan publik di jenjang-jenjang yang sama, harus secaraberkesinambungan kita laksanakan secara sistematis dan terencana.
Sementara itu, kita berharap, bahwa para pengambul keputusan di lingkunganlegislative, judikatif dan eksekutif di tingkat pusat maupun daerah, hendaknya segeramembuka mata dan menyadari terhadap tanggung jawab mereka dalam melindungimasyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Jangan dibiarkan anak bangsa terusberlanjut menjadi korban industri zat adiktif dan membiarkan berbagai institusi Negarayang seharusnya berfungsi melindungi rakyat, justru berdamai dengan lobi industri yangsecara legal dibiarkan untuk dengan sengaja menebar teror zat adiktif pembunuh tersebut.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi bangsa kita, serta memberkati segenapikhtiar betapa kecilpun, dalam “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa”, sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang Undang Negara KesatuanRepublik Indonesia Tahun 1945. Amien.
Jakarta, 13 Mei 2013People’s CAUCUS Aganst Addictives
Drs. Marzuki Usman M.A.Ketua, Dewan Pembina
-- Sambutan-Sambutan --
xvii
Jihad Melawan Rokok
Bismillâhirahmânirahîm.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyambut baik diterbitkannya Peta JalanPengendalian Produk Tembakau di Indonesia, yang merupakan inisiatif dari aliansi
beberapa LSM, tokok masyarakat serta pemangku-kepentingan yang sadar terhadap ancamanbahaya rokok. Road map ini insya Allah akan menjadi acuan atau rujukan yang pentingbagi semua fihak yang berkepentingan, termasuk seluruh jajaran Muhammadiyah di seluruhtanah air, yang tertantang untuk turut mengambil bagian dalam pengendalian rokok.
Posisi Muhammadiyah dalam hubungan dengan produk tembakau atau rokok sudahjelas, di mana sementara bagi sebagian umat Islam, hukum rokok adalah makrûh (dibenci),namun Muhammadiyah dan beberapa lembaga fatwa lainnya baik dalam maupun luar negerisudah mengharamkannya. Muhammadiyah menilai bahwa merokok, apalagi sampaiketingkat kecanduan ketergantungan ketergantungan pada rokok merusak kesehatan danmenghilangkan nalar sehat. Segala hal yang merusak kesehatan dan nalar sehat jelasbertentangan dengan tujuan Syariah (Maqâashid Syarîah). Bahkan kesalehan sosial dariperokok juga hilang, karena asap rokok yang dihisapnya menganggu orang lain dan merusakbagi kesehatan umum.
Di masa lalu, Muhammadiyah masih beranggapan, bahwa merokok itu makruh, karenadata dan fakta tentang kandungan rokok dan bahayanya bagi kesehatan belum banyakdiketahui. Kini setelah fakta tentang kandungan dan dampak bahaya rokok tersebar luas,maka Muhammadiyah memperbarui pandangan dan sikapnya terhadap rokok. Sehinggadalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok ditegaskan, bahwa merokok adalah haram.Selanjutnya Muhammadiyah juga meneguhkan sikapnya, untuk berpartisipasi aktif dalamupaya pengendalian tembakau, bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Fatwa Muhammadiyah tersebut menegaskan bahwa merokok hukumnya haram, karena:a. Merokok masuk katagori perbuatan khabâ’its atau merusak diri sendiri yang dilarang
Allah (Q.S. 7:157).b. Merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan meru-
pakan usaha bunuh diri secara perlahan (Q.S. 2:195 dan 4:29)c. Merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok.
xviii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
d. Rokok mengandung zat adiktif dan unsur racun yang karsinogenik yang membahayakanwalau tidak seketika.
e. Karena rokok membayakan diri sendiri dan orang lain, maka pembelanjaan untukmembeli rokok adalah perbuatan mubazir atau pemborosan yang dilarang Allah (Q.S.17:26-27).
f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur syariah (maqâshid asy-syarîah) yaitu (i)perlindungan agama (hifzh ad-dîn), (ii) perlindungan jiwa / raga (hifzh an-nafs), (iii)perlindungan akal (hifzh al-‘aql), (iv) perlindungan keluarga (hifzh an-nasl), dan (v)perlindungan harta (hifzh al-mâl).Amar fatwa Muhammadiyah tentang rokok memperjelas posisi Muhammadiyah, bahwa
Muhammadiyah akan bergerak bersama pemerintah dan segenap pemangku kepentinganlainnya untuk melindungi masyarakat, khususnya gerenasi muda, dari ancaman bahayarokok yang semakin meluas mengancam anak bangsa ini. Muhammadiyah setuju denganpandangan, bahwa bukan hanya narkoba yang sudah sampai ketingkat darurat nasional,tapi konsumsi rokok yang sudah mencapai 302 miliar batang per tahun, sungguh merupakansituasi darurat nasional.
Anak bangsa ini harus diselamatkan dari keserakahan industri rokok, yang semakinditekan di Negara maju, namun karena kelemahan kebijakan pengendalian di Indonesia,maka Indonesia dijadikan pengalihan pasar internasional mereka.
Situasi darurat nasional terhadap ancaman bahaya rokok di Indonesia sekarang ini,mengingatkan kita kepada Perang Candu di Cina , yakni Perang Candu I (1839-1842) danPerang Candi II (1856-1860), dimana Dinasti Qing berusaha menentang upaya Inggris,yang kemudian didukung Perancis, yang ingin menjadikan Cina sebagai pasar opium Eropa.Perang Candu merupakan agenda Inggris untuk menjadikan Cina tidak saja sebagai pasaropium, tapi sekaligus ingin memperlemah daya juang rakyat Cina.
Situasi darurat nasional tembakau dan narkoba di Indonesia, walau secara fisik-substantive berbeda dengan apa yang terjadi di Cina pada abad ke XIX tersebut, tapi secarakasat mata terlihat ada upaya memperlemah dan merusak anak bangsa secara terencanadan sistematis melalui nikotin tembakau. Bilamana industri rokok yang rakus tersebut,dengan berbagai cara, berhasil dengan rencana mereka memasarkan rokok ke generasimuda bangsa, maka akan terjadi lost generation, generasi yang hilang.
Belajar dari pengalaman Perang Candu tersebut, kini Cina yang justru merupakanpenghasil tembakau sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia, tanpa ragu meratifikasiFramework Convention on Tobacco Control (FCTC), karena Cina tak mau lagi terjebakdan kalah dalam “Perang Candu III”, kalah dalam perang melawan nikotin. Ternyata sikaptegas Cina dalam meratifikasi FCTC tersebut yang memang bertujuan melindungimasyarakat, tidak mempengaruhi industri dan pertanian tembakau di Cina. Kiranya bangsaIndonesia harus sadar terhadap ancaman sistematis pengalihan pasar nikotin dari Negaramaju ke Indonesia tersebut.
Kita berharap bahwa Road Map Pengendalian Produk Tembakau ini, sesuai dengantujuan penyusunan dan penerbitannya, benar-benar akan berhasil memberikan sosialisasi
-- Sambutan-Sambutan --
xix
dan edukasi kepada masyarakat akan ancaman bahaya rokok, dan selanjutnya mendorongbagi tumbuh kembang serta terkoordinasikan semua upaya pengendalian rokok di tanahair.
Kita semua berkeinginan, bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang memilikiprinsip dan integritas, dan tidak menyerah dengan rayuan transaksional industri rokok,atau kita akan menjadi bangsa “paria” karena tunduk kepada politik transaksional industrirokok internasional yang semakin menggurita di Indonesia.
Semoga Allah swt memberkati perjuangan, jihad dan upaya kita bersama untukmelindungi anak bangsa, dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera di bawahnaungan dan ridhai-NYA. Amien.
Jakarta, 03 Sya’ban 1434 H / 12 Juni 2013 MPimpinan Pusat MuhammadiyahKetua,
Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.
xx
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --RINGKASAN EKSEKUTIF
Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di IndonesiaPerlindungan Keluarga, Generasi Muda dan Bangsa
Terhadap Ancaman Bahaya Rokok
Dalam suasana ketiadaan atau keterbatasan keberadaan kebijakan nasional danberbagai pengaturan dalam pengendalian produk tembakau di Indonesia, maka
tersusunnya Indonesian Tobacco Control Road Map atau “Peta Jalan Pengendalian ProdukTembakau di Indonesia” ini, merupakan satu langkah yang tepat. Kedaruratan ancamanbahaya produk tembakau di Indonesia sudah demikian mengkhawatirkan, sementaramasyarakat tidak dapat menebak, kapan kiranya kebijakan nasional pengendalian produktembakau tersebut akan secara utuh dikeluarkan.
Dikeluarkannya Undang Undang No. 36 (2009) tentang Kesehatan dimana pasal 113menyatakan bahwa tembakau mengandung zat adiktif, termasuk turunannya berupaPeraturan Pemerintah 109 (2012), merupakan pintu masuk bagi aksesi FrameworkConvention on Tobacco Control (FCTC), yang merupakan solusi mendasar bagi kebijakanpengendalian tembakau di Indonesia.
Oleh karenanya, menyadari akan dampak dari pasal 113 tersebut bagi masa depanbusines rokok di Indonesia, lobi industri telah mengajukan uji materi ke MahkamahKonstitusi untuk membatalkan Pasal tentang zat adiktif tersebut.ke Mahkamah Konstitusi.Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No. 19/PUU-VIII/2010 yang telahmemberikan pengukuhan secara hukum bahwa tembakau memang mengandung zat adiktif.Keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus disosialisasikan secara luas, untuk selanjutnyaditindak-lanjuti dengan berbagai pengaturan dan upaya-upaya lebih lajnjut untukmemberlakukan tembakau setara dan sama dengan zat-zat adiktif lainnya, terutama narkobadan alkohol, baik dalam pengiklanan, ijin distribusi dan pemasaran, sanksi dan selanjutnya..
TujuanSecara umum “Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia” bertujuan:
terlindunginya keluarga, generasi muda dan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya produktembakau.
Sementara secara khusus, Peta Jalan tersebut bertujuan:1. Sebagai wahana komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat terhadap ancaman
bahaya produk tembakau.2. Sebagai rujukan bagi setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan program
dan rencana aksi dalam pengendalian dampak produk tembakau.3. Sebagai rujukan bagi pengukuran kinerja dan tingkat keberhasilan masing-masing
pemangku kepentingan.
-- Sambutan-Sambutan --
xxi
Epidemi Global dan nasionalUN Summit on Non-Communicable Diseases (NCD), New York, 19-20 September 2011
menegaskan, bahwa konsumsi tembakau, alkohol, diet yang buruk dan kekurangan kegiatanfisik, telah menjadi pemicu bagi dari peningkatan penyakit tak menular atau NCD yang terdiriatas (i) penyakit cardio-vasculer, (ii) kanker, (iii) diabetes mellitus dan (iv) chronic respiratorydiseases. Bahkan prevalensi NCD kini lebih tinggi dari prevalensi penyakit menular. Telahterjadi peningkatan kematian akibat merokok, baik di negara maju maupun negara berkembang.
Disamping memacu bagi timbulnya beberapa penyakit akibat merokok bagi perokoknyasendiri, ternyata kebiasaan merokok juga menyebabkan paparan asap rokok kepada sejumlahbesar orang lain, baik di lingkungan keluarga, maupun di berbagai fasilitas umum. Bahkanperokok pasif menghisap asap dan racun rokok lebih banyak dari pada perokok aktif.
Terlebih, kebiasaan merokok tersebut tidak saja memberikan dampaknya di bidangkesehatan, tapi juga di bidang sosial ekonomi dan budaya. Namun berkat lobi industri,berbagai dampak negatif dari rokok sebagai zat adiktif tersebut kemudian menjadi komoditipolitik, sehingga mengaburkan ancaman substantive dari zat adiktif tersebut. Hilangnyapasal 113 dari draft RUU Undang Undang Kesehatan yang terkenal dengan “skandal ayathilang” di DPR RI, menunjukkan betapa kuat tangan lobi industri menyeruak ke dalamlembaga legislatf tersebut.
Fakta menunjukkan bahwa besarnya cukai rokok di Indonesia memberikan bukti akanbesarnya transaksi dan konsumsi rokok. Ironisnya, sebagian besar komsumen rokok adalahkeluarga miskin dan usia produktif. Untuk mempertahankan pangsa pasarnya, industri rokokmemfokuskan strategi pemasarannya pada generasi muda, sebagai generasi baru peneruskonsumen zat adiktif, yang diharapkan akan secara berkelanjutan memberikan keuntungankepada industri rokok.
Situasi semacam ini tidak saja menganggu kondisi perekonomian di tingkat mikro,individu dan keluarga, tapi juga memberikan dampaknya secara makro pada kemampuanbangsa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan, karenakonsumsi rokok pada keluarga miskin disamping menimbulkan berbagai dampak kesehatan,sosial dan ekonomi keluarga, tapi juga menurunkan tingkat produktivitas masyarakat danbangsa. Oleh karena itu dikhawatirkan bahwa Indonesia pesimis akan sanggup mencapaitarget-target MDG pada tahun 2015 nanti.
Komitmen PemerintahDalam forum Organization of Islamic Conference di Kuala Lumpur tahun 2007
Indonesia diwakili oleh Menteri Kesehatan RI saat itu sebagai Wakil resmi Pemerintah RI.Demikian juga dalam forum Jakarta Call for Action, April 2010. Namun upaya KementerianKesehatan untuk melaksanakan rekomendasi forum-forum tersebut selalu mengalamikesulitan, karena isu di bidang kesehatan berbenturan dengan berbagai isu non-kesehatan.
Namun demikian penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur oleh UndangUndang No. 36 (2009) tentang Kesehatan, serta pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan
xxii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Pemerintah No. 39 (2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif BerupaProduk Tembakau Bagi Kesehatan, minimal merupakan langkah-langkah awal yang akanmemberikan “enabling environment” yang lebih kondusif dalam upaya perlindungan masyarakatdari kedaruratan ancaman produk tembakau. Pengetrapan KTR tersebut diharapkan juga akanmerupakan wahana bagi pendidikan moral serta secara bertahap membangun perilaku hidupbersih dan sehat (PHBS), sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang beradab dan berbudayaluhur.
Negara-negara besar semacam Cina dan India, yang memiliki lahan tembakau dankonsumen rokok jauh lebih besar dari Indonesia, telah meratifikasi FCTC, mengapaPemerintah Indonesia masih gamang dan ragu? Masih diperlukan jalan panjang untukmengatasi berbagai hambatan internal dan eksternal, baik di lingkungan pemerintah, duniaindustri dan masyarakat sendiri, dalam upaya melindungi masyarakat dan bangsa darikedaruratan ancaman bahaya rokok.
Oleh karena itu, road map atau “Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau diIndonesia” ini, berdasarkan pada kajian yang mendalam terhadap perkembangan situasikondisi, terhadap berbagai hambatan internal dan eksternal, serta berbagai isu strategisyang harus menjadi fokus utama dalam penggarisan kebijakan, telah memprediksikanberbagai kebijakan serta langkah-langkah operasionalisasinya secara bertahap, sampai dengaTahun 2025.
Waktu dua belas tahun yang tersisa menuju tahun 2025 tidaklah panjang. Namuncukup banyak pembelajaran di berbagai komunitas masyarakat dan bangsa-bangsa lainyang bisa kita rujuk dan contoh, kalau memang komitmen untuk melindungi masyarakatdan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi tersebut benar-benar sudah terwujud.Terlebih bilamana aksesi terhadap FCTC tersebut dapat secepatnya diwujudkan, makaberbagai upaya percepatan dalam pengembangan kebijakan dalam perlindungan masyarakatterhadap kedaruratan ancaman bahaya tembakau tersebut akan dapat dipercepat juga.
Kerangka PikirDalam tinjauan “input-proses-output” tergambar dengan jelas berbagai upaya yang
harus dilaksanakan dari situasi dan kondisi kita pada saat ini atau “das Sein”, menujusituasi dan kondisi kita ke depan yang kita harapkan atau “das Sollen”..
Situasi dan kondisi kita pada saat ini, adalah situasi serba hambatan dan keterbatasanyang kurang memberikan dukungan kondusif dalam upaya pengendalian produk tembakau.Situasi negatif dalam “enabling situation” tersebut antara lain berupa keenggananpemerintah dalam meratifikasi FCTC, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya produktembakau, masih minimalnya kesadaran untuk melaksanakan berbagai upaya pengendalianterhadap produk tembakau, baik yang datang dari pemerintah maupun masyarakat, lemahnyakoordinasi dan keterpaduan upaya pengendalian, tingkat konsumsi rokok sebesar 302 milyarbatang per tahun yang harus dikatagorikan sebagai darurat rokok, sementara sebagian besarkonsumen rokok adalah keluarga miskin.
-- Sambutan-Sambutan --
xxiii
Sementara situasi dan kondisi yang kita harapkan kedepan adalah berupa kesediaanpemerintah untuk secepatnya mengaksesi FCTC, masyarakat secara luas menyadari terhadapkedaruratan ancaman bahaya rokok, meluasnya jejaring pengendalian produk tembakau secaranasional, dimilikinya peta jalan atau road map sebagai rujukan bersama dalam upaya pengendalianproduk tembakau, dan pada akhirnya penuruna prevalensiperokok dan penyakit tyidak menularyang disebabkan oleh rokok.Prinsip pengendalian meliputi:1. Perlindungan komprehensif berbasis HAM, berupa (i) hak untuk hidup,
mempertahankan kehidupan dan peningkatan taraf hidup, (ii) lingkungan hidup yangbaik dan sehat, (iii) hak anak untuk hidup, mempertahankan kehidupan danmeningkatkan taraf hidup, (iv) hak anak atas perlindungan orang tua, keluarga,masyarakat dan Negara, (v) hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagaiancaman yang mengancam kelangsungan hidup dalam proses tumbuh kembang.Sementara kewajiban dasar yang dituju adalah (i) menghormati hak asasi (HAM)orang lain, moral, etika, tata tertib pergaulan sosial dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, (ii) tugas pemerintah untuk mengormati, menegakkan danmemajukan HAM dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat., dan (iii) kewajibansetiap warga negara untuk tunduk kepada Undang-Undang, untuk menjamin hak dankebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral,keamanan, kertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
2. Orientasi pencerdasan masyarakat mencakup (i) bidang kesehatan, pendidikan, agama,kesejahteraan sosial, (ii) keseimbangan ekonomi mikro dan makro, dan (iii) perumusankebijakan politik, pengaturan dan penegakan hukum.
3. Pendekatan holistik, bahwa upaya pengendalian produk tembakau seharusnya dilakukansecara terintegrasi yang meliputi: (i) penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi, (ii) pencegahan, treatment, pengembangan uoaya berkelanjutan,(iii) berbasis keluarga, lingkungan serta komunitas dan lembaga atau institusi., (iv) peru-musan kebijakan, pengaturan, penegakan hukum dan implementasi di tingkat mikro, mesodan makro.
Instrumen UtamaSelanjutnya, agar rencana pengendalain produk tembakau dapat berjalan dan berfungsi
dengan baik, diperlukan sejumlah instrumen pelaksanaan utama yang meliputi: (i) regulasiyang berkeadilan yang mengatur dari isu hulu sampai isu hilir, baik pada sisi demandmaupun supply reduction, (ii) pada level nasional, aturan pelaksanaan pengendaliandirumuskan secara terstruktur dan konsisten, (iii) sedang pada tingkat daerah, peraturanpengendalian dirumuskan secara terstandar, dengan sebanyak mungkin kondisi dansituasidaerah secara positif konstruktif.
xxiv
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Aspek, fitur dan pengendalian jangka panjangRoad map dibagi kedalam lima aspek utama, yakni aspek-aspek (i) kebijakan publik dan
legal, (ii) ekonomi, (iii) kesehatan, (iv) pendidikan, dan (v) sosial dan budaya. Selanjutnya setiapaspek memiliki masing-masing (perumusan) tentang fitur, yang akan dikembangkan lebih lanjutdalam berbagai tahapan pengendalian. Fitur dan pengendalian jangka panjang
Masing-masing fitur dibagi dijabarkan dalam:- Development period, yakni dalam periode 2013 – 2015, 2016-2020 dan 2021-2025.- Development Theme, yang mencakup periode 2013 – 2015 dengan tema sentral dalam
pengembangan legislasi, periode 2016 – 2020 dengan tema sentral enforcement, danperiode 2021 – 2015 dengan tema sentral sustainability.
- Development vision, yakni Freedom from tobacco Use and Abuse for the People of Indonesia.- Key performance indicators, berupa indikator capaian selama kurun waktu 2013 hingga
2025, yang meliputi tahap-tahap:2013 – 2015 (i) seluruh penduduk Indonesia di lindungi dari ancaman tembakau oleh
Undang-Undang, (ii) Indonesia menjadi anggota Conference of the Parties,dan (iii) terlaksananya 100% Kawasan Tanpa Rokok di seluruh Indonesia.
2016 – 2020 (i) penurunan prevalensi perokok sebesar 1% per tahun, dan (ii)penurunan perokok pemula sebesar 2% per tahun.
2021 – 2025 (i) prevalensi perokok turun sebesar 5% per tahun, (ii) perokok pemula(usia dibawah 19 tahun) turun sebesar 10%, (iii) perubahan norma dalamkebiasaan merokok, dan (iv) menurunnya mortalitas penyakit akibatmerokok.
Selanjutnya, berbagai aspek, fitur dan fitur utama tersebut menjabarkan capaiannya masing-masing dalam masing-masing tahapan legislasi (2013 – 2015), periode enforcement (2016-2020)dan periode sustainability (2021 – 2025).
Pengembangan berbagai tahap pengendalian produk tembakau tersebut diakhiri dengandistribution of works antar semua pemangku kepentingan, dimana masing-masing pemangkukepentingan, baik dari instansi pemerintah, dunia industri dan masyarakat sipil dapatmenentukan target, alat penilai, pendekatan studi atau intervensi masing-masing.
Manajemen RisikoBagian terakhir dari Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia ditutup
dengan satu Bab tentang perlunya membangun enabling environment yang sanggupmenciptakan situasi yang kondusif. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, layakkalau Indonesia merujuk pada Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia atauUniversal Declaration of Human Rights, dimana dasar-dasar tentang basic humanitarianprinciples tersebut sudah pula termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang UndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-- Sambutan-Sambutan --
xxv
Selanjutnya peran dan komitmen kepemimpinan nasional sangat menentukan dalam upayapewujudan perlindungan terhadap masyarakat dan bangsa dari kedaruratan ancaman produktembakau ini.
Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia ini ditutup dengan perlunyamengembangkan sistem gerakan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan, yang sadarakan tujuan akhir dari upaya pengendalian, yang memiliki komitmen, serta sanggup secara aktifmembangun iklim bekerjasama yang dinamis dan interaktif baik di tingkat nasional, regional sampaike tingkat komunitas.
xxvi
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
KATA PENGANTAR REKTOR UMS ...................................................................... iiiKATA PENGANTAR KOORDINATOR TIM PENULIS .......................................... vSAMBUTAN-SAMBUTANSAMBUTAN KETUA ITCN..................................................................................... ixSAMBUTAN KETUA UMUM KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU ..... xiSAMBUTAN KETUA IISD ...................................................................................... xiiiSAMBUTAN KETUA PEOPLE CAUCUS AGAINST ADDICTIVES ..................... xvSAMBUTAN KETUA PP MUHAMMADIYAH ....................................................... xviiRINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... xxDAFTAR ISI ............................................................................................................. xxviDAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xxixDAFTAR TABEL ...................................................................................................... xxxii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 11. DARI MIKRO HINGGA KE MAKRO....................................................... 12. INDONESIA: PASAR BEBAS UNTUK ROKOK ..................................... 13. ROKOK, KEMISKINAN DAN TARGET MDG........................................ 34. FCTC DAN HARGA DIRI SEBUAH BANGSA ....................................... 55. AMANAT KONSTITUSI ............................................................................ 66. JAKARTA CALL FOR ACTION ................................................................ 77. DEKLARASI OKI KUALA LUMPUR 2007 ............................................. 88. ROAD MAP BERSAMA UNTUK BANGSA ............................................ 9
B. TUJUAN ............................................................................................................ 10C. VISI DAN MISI ................................................................................................. 10
BAB II PERMASALAHAN DAN FAKTA ........................................................... 12
A. EPIDEMI AKIBAT KONSUMSI TEMBAKAU ............................................... 12EPIDEMI GLOBAL........................................................................................... 12EPIDEMI AKIBAT ROKOK DI INDONESIA .................................................. 15
B. ANCAMAN BAHAYA ROKOK ....................................................................... 20KANDUNGAN ROKOK BERBAHAYA BAGI TUBUH MANUSIA .................. 20ROKOK SEBAGAI GATEWAY DRUGS ........................................................... 21ASAP ROKOK ORANG LAIN (AROL) ........................................................... 21
C. ROKOK DAN KEMISKINAN ......................................................................... 24KEMISKINAN UMUM ..................................................................................... 24DAMPAK MEMISKINKAN DARI MEROKOK PADA KELUARGA ................ 29
DAFTAR ISI
-- Sambutan-Sambutan --
xxvii
KESEMPATAN YANG HILANG AKIBAT KEBIASAAN MEROKOK RUMAH.TANGGA TERMISKIN ..................................................................................... 31
D. EKONOMI TEMBAKAU ................................................................................. 32CUKAI ROKOK ................................................................................................ 34CUKAI ROKOK DAN DEMAND REDUCTION ............................................ 36ROADMAP INDUSTRI ROKOK ..................................................................... 37
E. PEMANFAATAN HASIL CUKAI TEMBAKAU ............................................. 37F. LAHAN TANAMAN TEMBAKAU ................................................................. 39G. DAMPAK IKLAN ............................................................................................. 44
PENGARUH IKLAN TERHADAP PENINGKATAN PREVALENSI PEROKOK 44LARANGAN IKLAN YANG MENYELURUH LEBIH EFEKTIF KETIMBANGLARANGAN PARSIAL .................................................................................... 46
H. PERINGATAN KESEHATAN BERGAMBAR (PICTORIAL WARNING) ....... 47I. KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) ................................................................ 51
BAB III ANALISIS SITUASI ................................................................................ 55
A. KEDARURATAN ANCAMAN PRODUK TEMBAKAU .................................... 55B. HAMBATAN ..................................................................................................... 56
HAMBATAN INTERNAL ................................................................................. 57HAMBATAN EKSTERNAL ............................................................................. 58BERBAGAI MITOS .......................................................................................... 63
C. MEROKOK BUKAN HAK ASASI MANUSIA ............................................... 65D. ANALISA REGULASI ...................................................................................... 66
INTERNASIONAL ROADMAP (FCTC).......................................................... 66NASIONAL ....................................................................................................... 67INISIATIF DI TINGKAT DAERAH .................................................................. 70
E. HARAPAN KE DEPAN .................................................................................... 72F. PERAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) .................................................. 72G. FCTC SEBAGAI SOLUASI MENDASAR ...................................................... 77H. PENGEMBANGAN JEJARING PENGENDALIAN TEMBAKAU ................ 79
BAB IV KERANGKA PIKIR PETA JALAN PENGENDALIAN PRODUKTEMBAKAU ........................................................................................................... 81
A. KONDISI SAAT INI .......................................................................................... 81B. KONDISI YANG DIINGINKAN....................................................................... 83C. ISU STRATEGIS ................................................................................................ 84D. PRINSIP PENGENDALIAN .............................................................................. 86E. KONSEP INTI ................................................................................................... 89F. INSTRUMEN UTAMA ...................................................................................... 91
-- Daftar Isi --
xxviii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
G. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS............................................................... 91H. INPUT – PROSES – OUTPUT .......................................................................... 93
BAB V ASPEK, FITUR, DAN PENGEMBANGANJANGKA PANJANG .............................................................................................. 95
1. ASPEK .............................................................................................................. 952. FITUR DAN PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG .................................... 96
A. KEBIJAKAN PUBLIK................................................................................ 96B. EKONOMI ................................................................................................. 98C. KESEHATAN .............................................................................................. 99D. PENDIDIKAN............................................................................................. 100E. SOSIAL BUDAYA ...................................................................................... 102
3. INTERVENSI SPESIFIK DAN PENANGGUNG JAWAB DALAM PENGEN-DALIAN DAMPAK TEMBAKAU ................................................................... 105
BAB VI MANAJEMEN RESIKO ......................................................................... 107
1. LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG .......................................................... 1072. KOMITMEN NASIONAL DAN LEADERSHIP ............................................... 1093. ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK ................................................................ 1104. PENGEMBANGAN SISTEM GERAKAN ...................................................... 1115. GERAKAN DI TINGKAT MAKRO, MESO DAN MIKRO ............................ 1126. PENDEKATAN HOLISTIK .............................................................................. 113PENUTUP .............................................................................................................. 113
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 115KONTRIBUTOR PENYUSUNAN PETA JALAN PENGENDALIAN PRODUKTEMBAKAU INDONESIA ...................................................................................... 121DOKUMENTASI ...................................................................................................... 123
-- Sambutan-Sambutan --
xxix
GAMBAR 1 : BAYI PEROKOK DI INDONESIA ................................................ 2GAMBAR 2 : BAYI PEROKOK DARI MUSI BANYUASIN .............................. 4GAMBAR 3 : PEROKOK ANAK DI INDONESIA .............................................. 6GAMBAR 4 : GENERASI MUDA BEBAS ROKOK ........................................... 8GAMBAR 5 : PERBANDINGAN ANGKA KEMATIAN DINEGARA MAJU DAN
BERKEMBANG YANG DIPICU OLEH KEBIASAAN MEROKOK 12GAMBAR 6 : KEMATIAN AKIBAT MEROKOK DI NEGARA BERKEMBANG
DAN NEGARA MAJU PADA TAHUN 2000 DAN 2030 ................ 13GAMBAR 7 : PREVALENSI PEROKOK DINEGARA BERKEMBANG DAN
NEGARA MAJU BERDASARKAN JENIS KELAMIN ............... 14GAMBAR 8 : PENYEBAB KEMATIAN TERKAIT DENGAN PTM DIDUNIA
UNTUK USIA DIBAWAH 70 TAHUN .......................................... 15GAMBAR 9 : DELAPAN PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERTINGGI
DI DUNIA ....................................................................................... 16GAMBAR 10: PREVALENSI MEROKOK PENDUDUK UMUR > 15 TAHUN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN, INDONESIA - TAHUN1995, 2001, 2004, 2007, 2010, DAN 2011 ..................................... 17
GAMBAR 11: PREVALENSI PEROKOK MENURUT USIA MEROKOKTAHUN 1995 – 2010 ...................................................................... 18
GAMBAR 12: PREVALENSI PEROKOK USIA 15-19 PADA TAHUN 1995-2010 18GAMBAR 13 & 14 : FUNGSI MESOLIMBIC DOPAMINE SYSTEM DALAM
NIKOTIN DAN POLA PERILAKU KETAGIHAN NIKOTIN ...... 19GAMBAR 15: PELEPASAN ASAP ROKOK SIDE-STREAM DAN
MAIN-STREAM............................................................................. 22GAMBAR 16: HINDARI MEROKOK DI DALAM RUMAH............................... 23GAMBAR 17: KAITAN ANTARA PENYAKIT TIDAK MENULAR DENGAN
KEMISKINAN DAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOP-MENT GOALS ............................................................................... 24
GAMBAR 18: PRODUKSI ROKOK TERUS MENING KAT DARI TAHUN 1971-2012 ................................................................................................. 25
GAMBAR 19: PREVALENSI PEROKOK DEWASA LAKI-LAKI MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN 2001-2010 ............................................ 26
GAMBAR 20: PREVALENSI PEROKOK DEWASA PEREMPUAN MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN 2001-2010 ............................................ 27
GAMBAR 21 : PREVALENSI PEROKOK DEWASA MENURUT TINGKATPENDAPATAN 2001-2010 UNTUK KUNITIL 1 DANKUINTIL 5 ...................................................................................... 28
GAMBAR 22: PROPORSI PENGELUARAN UNTUK TEMBAKAU DAN SIRIHRUMAH TANGGA PEROKOK TERMISKIN, 2003-2010 ........... 29
DAFTAR GAMBAR
xxx
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
GAMBAR 23 : RATA-RATA PENGELUARAN RUMAH TANGGA UNTUKROKOK TAHUN 2003-2006 ........................................................... 30
GAMBAR 24 : KETERGANTUNGAN HARGA TERHADAP KONSUMSIPRODUK ROKOK DI BEBERAPA NEGARA................................ 34
GAMBAR 25 : KONSUMSI ROKOK DAN LUAS LA. HAN DI INDONESIA 1971-2004 ................................................................................................. 40
GAMBAR 26 : MATA RANTAI TATA NIAGA TEMBAKAU, PETANI DANPEROKOK, FIHAK YANG PALING DIRUGIKAN ADALAHPETANI ........................................................................................... 41
GAMBAR 27 : PETANI DIRUGIKAN .................................................................... 42GAMBAR 28: GENERASI MUDA JANGAN MUDAH TERJEBAK DENGAN
IKLAN ROKOK YANG MENYESATKAN................................... 45GAMBAR 29 : IKLAN ROKOK DIMANA-MANA ............................................... 46GAMBAR 30 : PERBANDINGAN BUKUS ROKOK DIBEBERAPA NEGARA
DENGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA .............................. 49GAMBAR 31 : KEMASAN ROKOK DI AUSTRALIA
DENGAN ISTILAH PLAIN PACKAGING. .................................... 50GAMBAR 32 : POLLING PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP BAHAYA
ASAP ROKOK ORANG LAIN ....................................................... 51GAMBAR 33 : TINGKAT DUKUNGAN RESPONDEN TERHADAP KEBIJAKAN
KAWASANTANPA ROKOK.............................................................................. 52
GAMBAR 34 : MUKTAMAR MUHAMMADIYAH 2010 BEBASA ASAP ROKOK 53GAMBAR 35 : MEROKOK BUKAN HAM ............................................................ 57GAMBAR 36 : PENEGAKKAN TINDAK PIDANA.. RINGAN (TIPIRING) PER-
DA KTR KOTA BOGOR ................................................................ 59GAMBAR 37 : PERKEMBANGAN LARANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA
BOGOR ........................................................................................... 60GAMBAR 38 : ORANG MISKIN MEROKOK ....................................................... 62GAMBAR 39 : PERLAWANAN KOMUNITAS KRETEK TERHADAP PP 109 .... 64GAMBAR 40 : BUPATI BANGLI MEMBERIKAN SAMBUTAN DALAM
SEBUAH ACARA .......................................................................... 74GAMBAR 41 : JAJAK PENDAPAT PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP
BAHAYA ASAP ORANG LAIN, TINGKAT DUKUNGANRESPONDEN TERHADAP KEBIJAKAN KAWASAN TANPAROKOK ........................................................................................... 75
GAMBAR 42 : TINGKAT DUKUNGAN RESPONDEN TERHADAP KEBIJAKANKAWASAN TANPA ROKOK (KTR) .............................................. 75
GAMBAR 43 : PAMERAN TEMBAKAU INTERNASIONAL DI JAKARTA. ...... 78GAMBAR 44 : DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN
TEMBAKAU .................................................................................. 80
-- Sambutan-Sambutan --
xxxi
GAMBAR 45 : PENTINGNYA PEMERINTAH RI MENGAKSESI FCTC............. 80GAMBAR 46 : DEKLARASI KTR BALIKPAPAN ................................................. 83GAMBAR 47 : PENJELASAN PERDA KTR BANGLI OLEH BUPATI BANGLI . 85GAMBAR 48 : FGD TENTANG FCTC DI KOMNAS HAM ..................................... 87GAMBAR 49 : CENGKEH WARISAN BUDAYA ASLI NUSANTARA ................ 88GAMBAR 50 : SOSIALISASI KTR DI BALIKPAPAN ........................................... 90GAMBAR 51 : ROKOK ADALAH DEATH ANGEL .............................................. 92GAMBAR 52 : OPERASI TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) TENTANG
PERDA KTR DI BOGOR................................................................ 92
-- Daftar Gambar --
xxxii
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
TABEL 1 : PREVALENSI PEROKOK UMUR > 15 TAHUN BERDASARKANUMUR MULAI MEROKOK DI INDONESIA TAHUN 1995, 2001,2004, 2007 DAN 2010 ....................................................................... 17
TABEL 2 : PREVALENSI PELAJAR MEROKOK UMUR 13-15 TAHUN DI 40SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI PULAU JAWA DANSUMATRA, INDONESIA TAHUN 2006 DAN 2009 .......................... 19
TABEL 3 : JUMLAH POPULASI YANG TERKENA ASAP ROKOK ORANGLAIN (PEROKOK PASIF) DI DALAM RUMAH BERDASARKANKELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN INDONESIA TAHUN2007 DAN 2010 ................................................................................. 23
TABEL 4 : PREVALENSI MEROKOK UMUR > 15 TAHUN BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 1995, 2001, 2004,2007 DAN 2010 ................................................................................. 26
TABEL 5 : PREVALENSI PEROKOK UMUR > 15 TAHUN BERDASARKANKELOMPOK PENDAPATAN INDONESIA TAHUN 1995, 2001,2004, 2007 DAN 2010 ....................................................................... 28
TABEL 6 : PENGELUARAN RATA-RATA RUMAH TANGGA PEROKOKTERMISKIN (Q 1), INDONESIA, 2003 – 2010 ............................... 30
TABEL 7 : PERBANDINGAN PENGELUARAN BULANAN RUMAH TANG-GA PEROKOK TERMISKIN, 2010 .................................................. 31
TABLE 8 : PERBANDINGAN PENGELUARAN BULANAN RUMAHTANGGA PEROKOK TERMISKIN, 2010 ....................................... 32
TABEL 9 : TOTAL TAHUN PRODUKTIF YANG HILANG (DISABILITYADJUSTED LIFE YEARS/DALYS LOSS) KARENA PENYAKITTERKAIT TEMBAKAU, INDONESIA 2010 ................................... 33
TABEL 10 : HARGA ROKOK MERK INTERNASIONAL DI ASEAN................. 35TABEL 11 : DAFTAR PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI TINGKAT
DAERAH ........................................................................................... 70
DAFTAR TABEL
-- P e n d a h u l u a n --
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Dari mikro hingga ke makroMerokok sudah lama menjadi kebiasaan di Indonesia. Demikian biasanya, sehingga
banyak yang beranggapan, bahwa merokok yang merupakan “kebiasaan” tersebut sekedarmerupakan suatu “gaya hidup” yang juga biasa saja. Tak disadari, bahwa dibalik “kebiasaan”dan “gaya hidup biasa” tersebut, tersembunyi berlapis-lapis masalah yang tak disadarioleh para perokok maupun masyarakat umum. Rokok tidak saja terkait dengan rasa “nikmat”yang membuai para perokok, tetapi juga sederet permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum,dari tingkat yang paling mikro, pribadi dan keluarga, tapi juga sampai ke tingkat meso,yakni masalah sosial ekonomi suatu bangsa, tapi juga bahkan ke tingkat makro, yakniimage dan harga diri satu bangsa di dunia internasional.
Selama ini kebiasaan merokok dianggap sebagai hal yang biasa saja, tak menimbulkangangguan, dan tak dirasakan sebagai gangguan, baik oleh masyarakat luas maupun olehanggota keluarga terdekat di rumah, ketika salah satu anggota keluarganya merokok. Tapisetelah jumlah perokok demikian meningkat dan meluas dari waktu ke waktu, tidak saja dilingkungan rumah tangga, tapi juga meluas sampai ke berbagai fasilitas publik, makakebiasaan yang tadinya dianggap “biasa saja” tersebut, mulai dan semakin dirasakanmengganggu lingkungan, bahkan mengancam keselamatan dan hajat hidup masyarakatluas.
Bahkan mengingat merokok sudah merupakan epidemi, maka kegiatan merokok sudahlayak dikatagorikan sebagai pencemaran udara dalam tingkat yang sangat membahayakan
Kebiasaan merokok dari tak kurang dari 70 juta perokok di Indonesia, yang sudahsemakin merambah ke sebagian besar rumah tangga dan fasilitas serta ruang publik tersebut,sudah dapat dikategorikan melanggar hak asasi setiap warga Negara untuk mendapatkanlingkungan hidup bersih sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28 Undang UndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Indonesia: Pasar bebas untuk rokokKetika konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 1970 masih berjumlah sekitar 30
(tiga puluh) miliar batang rokok, masyarakat umum belum terlalu menyadari gangguankesehatan lingkungan yang ditimbulkan oleh asap rokok. Tapi setelah jumlah tersebutmeningkat menjadi 302 (tiga ratus) miliar batang rokok yang dikonsumsi oleh 70 jutapenduduk Indonesia pada tahun 2013, maka masyarakat semakin merasakan gangguan
2
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
paparan asap rokok tersebut. Rata-rata setiap mulut seorang penduduk Indonesia kinidipenuhi dengan seribu dua ratus lima puluh batang rokok per tahun termasuk bayi barulahir. Hampir semua fasilitas publik, mulai dari angkutan umum, kantor swasta danpemerintah, pusat perbelanjaan, Rumah Sakit dan rumah tangga, bahkan BandaraInternasional pun kini semakin merasakan pengap dan dampak negative yang disebabkanoleh paparan asap rokok.
Puluhan juta keluarga dan rumah tangga di Indonesia, terkena paparan asap rokok,dimana seluruh anggota keluarganya menjadi perokok sekunder, karena salah satu ataulebih keluarganya adalah perokok dan terbiasa merokok di dalam rumah, tanpa pernahmenyadari akan ancaman dan bahayanya bagi seluruh anggota keluarganya.
Terlebih ketika Indonesia dinobatkan menjadi Negara dengan konsumsi danpencemaran asap rokok terbesar ke tiga di dunia setelah Cina dan India, masyarakat tersentakmenghadapi realitas tersebut. Ketika peredaran dan konsumsi rokok semakin ketat diaturdan dibatasi di Negara-negara maju, kini industri rokok dengan segala dana dan dayaberhasil, hampir tanpa hambatan, memindahkan pasar rokoknya ke Indonesia.
Iklan-iklan canggih yang telah dilarang di negara maju, dapat dengan leluasadilaksanakan di Indonesia. Harga rokok di Indonesia yang relatif rendah, menjadikan rokokmenjadi consumers’ good, atau barang yang dengan mudah diperoleh dan dikonsumsi oleh
Gambar 1Bayi Perokok di Indonesia
SW merupakan salah satu balita Indonesia yang dari kecil ketagihan rokok.Sampai kapan generasi baru bangsa akan diracuni nikotin dan asap rokok?
-- P e n d a h u l u a n --
3
publik secara luas, termasuk keluarga miskin yang mendapat fasilitas bantuan tunai langsungatau BLT, juga anak-anak muda, bahkan Balita. Sementara di negara tetangga kita di kawasanAsia Tenggara, penjualan rokok sudah semakin ketat diatur, tapi di Indonesia rokok dijualdengan bebas tanpa aturan, bisa di”keteng” atau dibeli eceran per batang, di jualdiperempatan-petempatan jalan. Bahkan anak kecilpun bebas membeli rokok.
Hingga tak mengherankan, kini Indonesia sangat populer di dunia internasional, karenabegitu banyaknya kasus balita yang ketagihan rokok. Foto-foto balita tersebut yang denganterampil mengisap dan mengepulkan asap rokok, terpampang di banyak media masa danmedia sosial seperti di Youtube. Presentasi para ahli di berbagai forum KonperensiInternasional, terasa tak lengkap, kalau tak dipasang balita perokok Indonesia.
Dan hampir tak ada perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman pemasarandan penjualan bebas rokok. Kasus balita yang menghabiskan dua bungkus rokok sehari diMalang, telah dikenal luas dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu ikon internasionaltentang kelemahan pengendalian rokok. Negara demokrasi ke tiga terbesar didunia ini, takberdaya menghadapi invasi industri rokok, yang sudah diusir dari negara-negara maju.
3. Rokok, kemiskinan dan target MDGBerdasarkan data Susenas 2010, 63 % rumah tangga di Indonesia mempunyai
pengeluaran untuk rokok. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengeluaran untukrokok pada keluarga termiskin ternyata lebih besar daripada kelompok keluarga terkaya.Pada keluarga termiskin pengeluaran untuk rokok sebesar 11,91 %, sementara kelompokkeluarga terkaya hanya 6,73% dari pendapatan (Susenas 2010). Sementara pengeluaranuntuk rokok pada keluarga miskin jauh lebih besar dibanding pengeluaran untuk makananbergizi, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran untuk rokok 13 kali lipat dari pengeluaranuntuk daging, 5 kali lipat dari pengeluaran untuk telur dan susu, 6 kali lipat dari pengeluaranuntuk kesehatan, dan 6 kali lipat dari pengeluaran untuk pendidikan (Susenas 2010).
Dari penelitian Hellen Keller International, Jakarta pada tahun 2006 menunjukkanbahwa kebiasaan merokok kepala keluarga miskin perkotaan di negara-negara berkembangmemicu malnutrisi (gizi buruk) pada balita (Semba and Bloem, 2008). Dengan demikian,pengendalian produk tembakau justru akan membantu mengurangi kemiskinan danmemperbaiki kesehatan serta status gizi di kalangan masyarakat miskin.
Berdasarkan data Susenas 2010, tiga dari empat keluarga miskin perkotaan mempunyaipengeluaran untuk rokok. Belanja mingguan untuk membeli rokok menempati peringkattertinggi (12 %) setelah beras (18 %), sementara pengeluaran untuk telur dan ikan masing-masing hanya 2% dan 6%. Di samping memiliki risiko sakit akibat rokok yang memperburukkemiskinan, kondisi ekonomi yang terbatas telah mengalihkan pengeluaran rumah tanggadari makanan untuk membeli rokok. Ketergantungan pada zat adiktif di dalam rokok padakeluarga miskin terbukti meningkatkan kejadian kurang gizi pada balita. Apabila tidakditanggulangi maka kondisi ini akan mengancam hilangnya sebuah generasi (lostgeneration).
4
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Studi sejenis tahun 2000-2003 pada lebih dari 360.000 rumah tangga miskin diperkotaan dan perdesaan membuktikan bahwa kematian bayi dan balita lebih tinggi padakeluarga yang orang tuanya merokok daripada yang tidak merokok. Secara bermakna(p<0,001), perbedaan angka kematian bayi dengan ayah merokok dan tidak merokok diperkotaan adalah 6,3% versus 5,3% dan di perdesaan adalah 9,2% vs 6,4%, sementaraangka kematian balita di perkotaan adalah 8,1% vs 6,6% dan di perdesaan adalah 10,9% vs7,6%.
Risiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14% di perkotaandan 24% di perdesaan, atau 1 dari 5 kematian balita berhubungan dengan perilaku merokokorang tua. Dengan angka kematian balita sebesar 162 ribu per tahun (Unicef, 2006), makakonsumsi rokok pada keluarga miskin menyumbang 32.400 kematian setiap tahun atauhampir 90 kematian balita per hari (Semba, 2008).
Gambar 2Bayi Perokok dari Musi Banyuasin
Si pipi gembul ARS, balita berusia 3,5 tahun dari Musi Banyuasin, Sumatra Selatan,yang kisah kecanduannya pada rokok mendunia melalui berbagaimedia internasional.
Kasus ARS, adalah satu kasus yang merupakan gunung es ancaman kecanduan rokokpada balita dan gereasi muda bangsa.
ARS, balita dari Musi Banyuasin, Sumatra Selatan menghebohkan dunia, setelahberbagai media internasional meliput kebiasaan tidak lazimnya. Dalam liputan media,dia menghisap dan menikmati rokok layaknya orang dewasa. Cara dia memegangdan mempermainkan rokok di antara jari-jarinya, caranya menghisap dan menikmatirokok, persis seperti rang dewasa. Dia mulai merokok pada usia 11 bulan, kata Diana,
-- P e n d a h u l u a n --
5
Ibunya. Begitu kuat kecanduannya pada nikotin rokok , sehingga bilamana dia takdiberi rokok, kepalanya dijedot-jedotkan ke tembok.
Dia bisa menghabiskan tiga hingga empat bungkus rokok Sampurna sehari.Kecanduan rokok ini rupanya dibawa sejak kehamilan,dimana Diana, ibunya, yangternyata mengidam rokok pada waktu hamil, termasuk menikmati asap rokok yangdihembuskan oleh suamainya yang juga perokok berat. Komisi Perlindungan AnakIndonesia tergerak untuk menyelamatkan anak bangsa yang tak berdosa ini, danmembawanya ke RSCM Jakarta untuk menjalani proses rehabilitasi.
Pada bulan Oktober 2010 ARS dibawa ke RSCM. Minggu-minggu pertama ARSmengamuk berguling-guling. Dengan berbagai pendekatan detoksikasi, terapi bermaindan pendampingan intensi, akhirnya pada bulan Juli 2011 ARS berubah. Diaterbebaskan dari kecanduannya untuk menghisap rokok, dan menjadi anak yangenergik. Berapa banyak ARS ARS lain sebagai generasi penerus bangsa yang harusdiselamatkan dari pemasaran rokok di negeri ni?(Mardiyah Chamim, 26)
Jika berbagai kecenderungan konsumsi rokok dengan berbagai akibat tersebut tidakdapat dikendalikan, terlebih bilamana konsumsi rokok justru terus meningkat berkat ofensifindustri rokok tanpa kebijakan baru dari pemerintah, maka kita khawatir berbagai targetMDG, mulai penurunan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, penurunan angkakematian balita / anak, peningkatan kesehatan ibu akan sangat sulit dicapai. Terlebihkecenderungan konsumsi rokok sebagai salah satu faktor risiko (risk factor) dalampeningkatan penyakit tidak menular (non-communicable diseases) disamping alkohol, dietyang salah serta inaktivitas fisik, maka dapat dipastikan Indonesia akan mengalamipeningkatan prevalensi penyakit tidak menular tersebut.
4. FCTC dan Harga Diri Sebuah BangsaKetika Indonesia, yang semula sangat aktif terlibat dalam penyiapan draft traktat
internasional tentang”Framework Convention on Tobacco Control” (FCTC) atau “KonvensiKerangka Kerja Pengendalian Tembakau”, ternyata kemudian keterlambatan tersebut diatas menyebabkan Indonesia tidak masuk sebagai anggota dalam “Conference of the Parties”dari Konvensi Internasional tersebut.
Akibat lebih lanjut, Indonesia yang bangga disebut sebagai negara demokrasi ke tigaterbesar didunia ini, kini berada dalam satu kelompok dengan sejumlah kecil negara-negaraterbelakang yang belum mengaksesi FCTC, sekelompok dengan negara-negara kecilsemacam Lichtenstein (36 ribu jiwa), Monaco (35 ribu jiwa), Andorra (86 ribu jiwa) danEritrea (5.juta jiwa). Beberapa diantaranya dikenal sebagai negara yang masuk dalamkatagori negara gagal. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yangbelum mengaksesi FCTC. Sehingga setiap rapat Conference of the Parties, Indonesia harusduduk dibelakang Timor Leste, tidak boleh pasang bendera merah putih kebanggaan bangsa,bahkan tak punya hak untuk berbicara.
6
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 3:Perokok Anak di Indonesia
Membiarkan asap rokok meracuni seluruh anak bangsa dan generasi muda, hanyademi pertimbangan jangka pendek untuk memperoleh sumber pendapatan negara ataurevenue belaka, adalah cara bersikap dan berpikir dangkal, bertentangan dengan semangat“mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang sungguh tidak lahir dari satu sikap kenegarawanan.Apalagi bilamana jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari rokok tersebut sangat takseimbang dengan kerusakan kesehatan dan degenerasi moral yang ditimbulkan olehkebiasaan merokok. Berbagai penyakit sosial yang semakin sulit dicegah yang ditimbulkanoleh kebiasaan minum minuman keras dan pemakaian narkotika atau psikhotropik lain,justru bermula dari sikap permisive terhadap kebiasaan merokok.
5. Amanat KonstitusiPara founding Fathers Republik Indonesia di tahun 1945 telah meletakkan upaya
untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial” , sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Alinea ke empat, UndangUndang Dasar Negara Kesatuan RI 1945, sebagai amanat yang harus dilaksanakan olehpenyelenggara Negara. Sebagai berikut
Pembiaran terhadap jatuhnya korban di kalangan anak-anak sekolah.Dimana gerangan amanat Konstitusi untuk “melindungi segenap bangsa,memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”?
-- P e n d a h u l u a n --
7
Pembukaan alinea ke empatKemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah KemerdekaanKebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sertadengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republika Indonesia 1945tersebut di atas selanjutnya telah di jabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturanperundang-undangan yaitu antara lain:a. Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,b. Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,c. Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan,d. Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidupe. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanf. Undang-Undang no. 13 tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin
6. Jakarta Call for Action“Global Status Report tentang Non Communicable Disease” tahun 20101 yang
dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) menegaskan tentang keberadaan empatpenyakit tak menular utama yang mengancam seluruh bangsa-bangsa di dunia, yang terdiriatas: (i) penyakit cardio-vasculer, (ii) kanker, (iii) diabetes mellitus, dan (iv) chronisrespiratory diseases.
Selanjutnya WHO juga sekaligus menyebutkan, bahwa terdapat empat common riskfactors yang menyebabkan tak terbendungnya perkembangan ke empat penyakit tak menularutama tersebut, yakni : (i) harmful use of alcohol, (ii) tobacco use, (iii) physical inactivities,dan (iv) unhealthy diets.
Dalam pada itu, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi UN Summit onNonCommunicable Diseases yang akan diselenggarakan di New York pada bulan September2011, WHO SEARO telah menyelenggarakan satu “Regional Meeting on Health andDevelopment Challenges of Non Communicable Diseases (NCD) yang diselenggarakanJakarta, 1-4 Maret 2011.
1 Global Status Report on Non Communicable Disease”, World Health Organization 2011.
8
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Yang menatrik adalah, bahwa Regional meeting WHO SEARO tersebut telah melahir-kan satu Deklarasi yang disebut “Jakarta Call for Action”. Nama Jakarta akan terus melekatpada komitmen regional tersebut, sehingga alangkah sangat ironisnya bagi bangsa Indonesia,bilamana bangsa ini ternyata tak memiliki komitmen atas Deklarasi yang disusun dandisepakati di dalam negeri, dan hadir di UN Summit di New York tanpa suatu komitmen.
Gambar 4:Generasi Muda Bebas Rokok
Generasi Muda Jogja menuntut perlindungan dari ancaman bahaya rokok bagiMasyarakat, khususnya generasi muda.
Terlebih sesudah Deklarasi “Jakarta Call for Action” tersebut, WHO menyeleng-garakan “First Global Ministerial Conference on Healthy Lifestyle and NonCommunicableDiseases Control”, bertempat di Moscow, pada tanggal 28-29 April 2011. Konperensiantar seluruh Menteri Kesehatan tersebut memberikan komitmen global yang lebih tegasakan tanggung jawab seluruh bangsa dan Negara di dunia untuk menyelamatkan generasianak manusia dari ancaman Non Communicable Diseases yang semakin tak terbendung,selama keempat common risk tersebut, pemakaian alkohol, pemakaian tembakau,kekutrangan aktivitas fisik dan diet buruk tak dikendalikan.
7. Deklarasi OKI Kuala Lumpur 2007Indonesia juga penandatangan dari Komitmen Pengendalian Tembakau dalam satu
Konperensi Internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Konperensi Islam (OKI)atau Organization of Islamic Conference (OIC) di Kuala Lumpur pada tahun 2007 yangdikenal dengan Deklarasi OKI Kuala Lumpur 2007. Dimana pada 12 – 15 Juni 2007,
-- P e n d a h u l u a n --
9
menteri kesehatan dari Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI)berkumpul di Malaysia dalam Konferensi Menteri Kesehatan Negara Islam yang pertama.Dalam pertemuan tersebut seluruh Menteri Kesehatan dari Negara-negara Islam menyetujuiResolusi OKI no. 4 tentang Pengendalian Tembakau, Program Pengurangan Bahaya danEtika Riset (Resolution No. 4 on Tobacco Control, Harm Reduction Programme andResearch Ethics / KLOICHMC-1/2007/2.4). Resolusi tersebut mendesak Negara-negaraanggota OKI untuk melakukan beberapa hal berikut ini:1. Melaksanakan Regulasi Kesehatan Internasional (Internasional Health Regulation)
tahun 2005 untuk mencapai keamanan kesehatan (health security) di dunia;2. Mengadopsi WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk melin-
dungi generasi saat ini dan generasi mendatang dari konsekuensi kesehatan, social,lingkungan dan ekonomi dari konsumsi tembakau dan paparan asap rokok yang sangatmembahayakan
3. Mengajukan legislasi sebagai elemen inti untuk pengendalian tembakau yang efektif4. Melibatkan para pemimpin agama untuk memanfaatkan konsep agama terhadap
tembakau dan penggunaan narkoba dalam strategi pencegahan;5. Bekerjasama dengan SESRTCIC dan IDB melalui program pelatihan yang sesuai untuk
mendapatkan bantuan teknis untuk pelaksanaan strategi dan program pengendaliantembakau nasional yang efektif dan berkelanjutan serta untuk membangun kerangkahukum yang tepat untuk mencapai visi yang terkandung dalam WHO - FCTC;
6. Memperkenalkan Program Pengurangan Bahaya (Harm Reduction Program) yangbertujuan untuk mengurangi bahaya kesehatan;
7. Mengembangkan pedoman etika penelitian pada subyek manusia;8. Mengembangkan kapasitas pemantauan teknis untuk mematuhi etika penelitian;9. Mengembangkan dan menerapkan intervensi yang efektif untuk mengurangi HIV /
AIDS tahun 2010.
8. Road map bersama untuk bangsaUpaya pengendalian tembakau di Indonesia walau sudah dirintis sejak awal tahun
1990an, namun upaya tersebut baru digerakkan secara semakin terorganisasikan semenjaktahun 2007, yakni dengan pembentukan Komite Nasional (Komnas) PengendalianTembakau Indonesia, serta pembentukan Indonesian Tobacco Control Centre (PusatPengendalian Tembakau Indonesia) oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia(IAKMI), yang didukung oleh beberapa LSM atau asosiasi atau organisasi profesi yangmemiliki kepedulian terhadap ancaman bahaya produk tembakau.
Namun berbagai rintisan gerakan pengendalian tembakau yang dirintis oleh sejumlahorganisasi profesi dan LSM, dirasakan kurang memberikan hasil yang optimal. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa faktor penghambat berupa:1. Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi/mengaksesi FCTC, menyebabkan
lemahnya kebijakan public dalam pengendalian tembakau,sehingga kepentingandibidang kesehatan masih selalu berbenturan dengan kepentingan non-kesehatan.
10
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
2. Masyarakat luas belum menyadari ancaman bahaya tembakau rokok, yang dianggapsebagai satu kebiasaan hidup belaka
3. Terjadi praktek pembiaran terhadap ancaman bahaya rokok yang demikian kasat matadalam bentuk penjualan rokok secara bebas baik tempat penjualan, cara menjual danpembelinya.
4. Kurang dirasakan adanya satu concerted efforts bagi terwujudnya mekanismekoordinasi yang sanggup mengkordinasi dan menggerakkan semua agendapengendalian tembakau secara efektif dan efisien
Mengingat hal tersebut diatas keberadaan “Roadmap Pengendalian Tembakau diIndonesia” baik yang holistic sangat diperlukan.
Sudah tiba saatnya bagi seluruh anak bangsa untuk meninggalkan egoisme sektoralnya,meninggalkan cara pikir dan sudut pandang yang bersifat short-sighted, hanyamementingkan kepentingan-kepentingan manfaat finansial jangka pendek, namunmenafikan kepentingan jangka panjang bagi seluruh anak bangsa.
B. Tujuan
Tujuan umum:Terlindunginya masyarakat, khususnya keluarga dan generasi muda dari ancaman bahayarokok.
Tujuan khusus:1. Sebagai wahana komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang
kedaruratan ancaman bahaya rokok di Indonesia.2. Sebagai landasan bersama dalam penyusunan dan pengembangan program dan
kegiatan dalam upaya pengendalian rokok oleh semua pemangku kepentinganpengendalian rokok.
3. Sebagai rujukan bersama dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan berbagaiupaya pengendalian rokok.
C. Visi dan Misi
Visi 2013 - 2025Terkendalikannya penyebaran dan konsumsi rokok, sehingga masyarakat Indonesiaterlindungi dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
Visi 2013 - 2015Dilahirkannya kebijakan publik dan regulasi di setiap tingkat pemerintahan yang mendukungpengendalian rokok di Indonesia.
-- P e n d a h u l u a n --
11
Visi 2016 - 2020Dilaksanakannya berbagai kebijakan publik dan produk perundang-undangan dalampengendalian dampak rokok, disertai pengetrapan sanksi-sanki hukumnya di seluruhIndonesia.
Visi 2021 - 2025Masyarakat Indonesia menyadari akan ancaman bahaya rokok dan menurunnya prevalensiperokok secara signifikan.
Misi1. Gerakan Pengendalian rokok di Indonesia meneruskan komitmen dan usahanya secara
berkelanjutan dalam upaya pengendalian rokok, baik dalam penguatan kebijakan publikmaupun dalam upaya pengendalian konsumsi produk di komunitas.
2. Menggalang keterpaduan upaya pengendalian rokok, baik yang dilaksanakan olehpemerintah, masyarakat sipil serta masyarakat pengusaha.
3. Melaksanakan upaya-upaya komunikasi, informasi dan edukasi berkelanjutan dalamrangka menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Mengupayakan perbaikan kehidupan petani tembakau sebagai mata rantai terdepandari rangkaian proses produksi rokok.
12
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
BAB IIPERMASALAHAN DAN FAKTA
A. Epidemi Akibat Konsumsi Tembakau
Epidemi GlobalUnited Nations Summit on Non-Communicable Disease, New York 19 – 20
September 2011 telah menegaskan, bahwa konsumsi tembakau, di samping konsumsialkohol, diet yang buruk (poor dietary) dan kekurangan kegiatan fisik (physical inactivities),merupakan empat faktor resiko utama atau four common risk factors bagi meningkatnyaempat penyakit tidak menular utama yang semakin mengancam kehidupan manusia secaraglobal. Empat penyakit tidak menular utama yang semakin meningkat dan mengancamumat manusia secara global tersebut adalah penyakit kardiovaskular, kanker, obstruksiparu dan diabetes.
Pada abad ke 20 ini diperkirakan bahwa produk tembakau dapat menyumbangkankematian sebesar 100 juta kematian secara global dan apabila tidak diambil tindakan atauintervensi maka pada abad 21 diperkirakan mencapai 1 milyar kematian (Peto & Lopez,2001). Produk tembakau merupakan penyebab sekitar 2.41 (1.8-3.5) juta kematian dinegaraberkembang pada tahun 2000 (Majid & Alan D, 2003). Angka ini menunjukkan terjadinyapeningkatan kematian lebih dari satu juta dibandingkan kematian yang terjadi pada tahun1990.
Gambar 5:Perbandingan angka kematian dinegara maju dan berkembang yang
dipicu oleh kebiasaan merokok
Sumber : Majid, E., & Alan D, L. (2003). Estimates of global mortality attributable to smoking in 2000.The Lancet, 362 (9387).
-- Permasalahan dan Fakta --
13
Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) melaporkan bahwa pada tahun2008 telah terdapat 1 milyar orang pengguna produk tembakau diseluruh dunia (WHO,2008). Konsumsi tembakau membunuh satu orang setiap 10 detik (WHO, 2002). Penyebabkematian satu dari dua orang perokok disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengankonsumsi rokok(Global Smoke Free Partnership, 2009). Organisasi kesehatan dunia inimemperkirakan bahwa separuh kematian tersebut terjadi di Asia, karena tingginyapeningkatan penggunaan tembakau. Angka kematian akibat rokok di negara berkembangmeningkat hampir empat kali lipat dari 2.1 juta pada tahun 2000 menjadi 6.4 pada tahun2030. Sementara itu pada negara maju tren angka kematian akibat konsumsi tembakaujustru menurun yaitu 2.8 juta menjadi 1.6 juta dalam jangka waktu yang sama. Tingkatprevalensi perokok pria di negara berkembang juga lebih tinggi jika dibandingkan dengannegara maju. Akan tetapi prevalensi untuk perokok perempuan lebih tinggi dinegara majudaripada negara berkembang.
Gambar 6:Kematian akibat merokok dinegara berkembang dan negara maju
pada tahun 2000 dan 2030
Sumber : Majid, E., & Alan D, L. (2003). Estimates of global mortality attributable to smoking in 2000.The Lancet, 362 (9387).
14
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 7:Prevalensi perokok dinegara berkembang dan negara maju berdasarkan jenis kelamin
Sumber : Majid, E., & Alan D, L. (2003). Estimates of global mortality attributable to smoking in 2000.The Lancet, 362 (9387).
Perokok mayoritas dinegara maju dan negara berkembang adalah laki-laki yaitumencapai 50%, dan 35%. Sementara itu perokok wanita pada negara maju mencapai 22%lebih tinggi dibandingkan perokok wanita dinegara berkembang 9% (Shafey, Eriksen, Ross,& Mackay, 2009). Kematian satu di antara sepuluh orang dewasa sekarang ini dapatdipastikan berkaitan dengan rokok. Angka kematian terkait dengan rokok justru meningkatlebih cepat di negara-negara miskin dan berkembang seperti di Indonesia.
WHO melaporkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi pada tahun 2008, 36 jutadiantaranya (hampir 2/3) adalah karena Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terdiri daripenyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan penyakit paru-paru kronik. Dari 36 jutakematian terkait PTM, 80% diantaranya terjadi di negara berkembang. Adpun penyebabkematian terkait PTM yang utama adalah penyakit kardiovaskular (17 juta kematian, 48%),kanker (7,6 juta kematian, 21%), penyakit pernafasan termasuk asma dan penyakitpulmonary obstruktif kronis (COPD) (4,2 juta kematian) serta diabetes (1,3 juta kematian)(WHO 2011)
-- Permasalahan dan Fakta --
15
Gambar 8:Penyebab kematian terkait dengan PTM didunia untuk usia dibawah 70 tahun
Tragisnya seperempat kematian terkait PTM tersebut terjadi pada usia produktif yaitudibawah 60 tahun. Kebiasaan mengkonsumsi rokok adalah salah satu faktor resiko yangmemicu meningkatnya Penyakit Tidak Menular selain diet yang tidak sehat, konsumsialkohol dan kurangnya aktifitas fisik (WHO, 2011). Diproyeksikan pada tahun 2030 PenyakitTidak Menular (PTM) akan memberikan kontribusi angka kematian sebesar 75% dari totalkematian secara global. Sedangkan kematian terkait dengan konsumsi rokok akan mencapai8 juta orang pada tahun 2030 yang merupakan 10 % dari total kematian secara global jikatidak ada intervensi yang dilakukan.
Epidemi Akibat Rokok di IndonesiaIndonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah
Cina dan India dengan prevalensi perokok yaitu 36,1% (Global Adult Tobacco Survey(GATS) 2011). Dengan tingkat produksi rokok pada tahun 2012 telah mencapai 302,5miliar batang (Sampoerna, 2012) dan perkiraan jumlah penduduk mencapai 259 juta jiwa(kemdagri, 2011), maka terdapat 1.166 batang rokok disetiap mulut orang Indonesiatermasuk bayi yang baru lahir.
Sumber : Global Status Report on NCD 2010, WHO 2011. Data menunjukkan bahwa kematian terkait PTM disebabkan oleh Penyakit Kardivaskuler 39%, Kanker 27 %, Penyakit pernafasan kronis, penyakit digestif dan lainnya sebanyak 30 % dan diabetes 4%.
16
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 9:Delapan penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia
Sumber : WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, halaman 9
World Health Organization melaporkan bahwa di Indonesia lebih dari 200.000 orangmeninggal tiap tahunnya akibat penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi produktembakau (rokok) (WHO, 2008). Rokok dapat mengakibatkan penyakit kanker, penyakitjantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.Rokok juga merupakan penyebab dari enam penyakit penyebab kematian tertinggi didunia.
Prevalensi perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan daritahun ke tahun. Perubahan mencolok dapat dilihat dari data prevalensi perokok dewasasejak tahun 1995 hingga 2011. Jumlah perokok pria meningkat 14 persen dari 53,4% tahun1995 menjadi 67,4% pada tahun 2011. Peningkatan tertinggi terjadi pada perokokperempuan yang meningkat menjadi 2,6 kali lipat dari 1,7 % pada tahun 1995 menjadi4,5% pada tahun 2011. Secara total jumlah perokok di Indonesia meningkat 9,1 % dari 27% pada tahun 1995 menjadi 36,1 % pada tahun 2011.
Dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 237.556.363 orang maka jumlahabsolut penduduk yang merokok sebanyak 59 juta orang. Dengan prediksi jumlah pendudukpada tahun 2012 sebanyak 259juta maka pada tahun 2012, jumlah perokok saat ini tidakakan kurang dari 93 juta orang.
-- Permasalahan dan Fakta --
17
Tabel 1:Prevalensi perokok umur > 15 tahun berdasarkan umur mulai merokok di Indonesia
tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah
Tabel 1 menggambarkan pola umur mulai merokok di Indonesia, dengan angkaprevalensi tertinggi adalah mulai merokok pada usia 15-19 tahun atau di masa usia sekolah(SMP/SMA) pada semua tahun survey (tahun 1995 s/d 2010). Pola prevalensi tidak berbedasejak tahun 1995. Meskipun demikian terjadi kecenderungan umur mulai merokok usiamuda 5 – 14 tahun meningkat dari 9,6% pada tahun 1995 menjadi 19,2% pada tahun 2010.
Pada kelompok umur mulai merokok 30 tahun ke atas, terjadi peningkatan yang cukuptajam pada dari hasil survey tahun 2004 sebesar 1,82% menjadi 6,9% pada tahun 2007 dan
Gambar 10:Prevalensi merokok* penduduk umur > 15 tahun berdasarkan jenis kelamin,
Indonesia - tahun 1995, 2001, 2004, 2007, 2010, dan 2011
53.4
62.2 63.1 65.6 65.9 67.4
1.7 1.34.5 5.2 4.2 4.5
27 31.5 34.434.2 34.7 36.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1995 2001 2004 2007 2010 2011
Laki‐laki
Perempuan
Total
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*dan 2010*, GATS 2011Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisapdan kunyah.
Umur mulai merokok Tahun
1995 2001 2004 2007 2010 5 ‐ 9 tahun 0.60 0.40 1.70 1.90 1.70
10 ‐ 14 tahun 9.00 9.50 12.60 16.00 17.50 15‐19 tahun 54.60 58.90 63.70 50.70 43.30 20‐24 tahun 25.80 23.90 17.20 19.00 14.60 25‐29 tahun 6.30 4.80 3.10 5.50 4.30 30+ tahun 3.80 2.60 1.82 6.90 18.60
18
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
18,6% pada tahun 2010. Peningkatan dari 6,9% pada tahun 2007 menjadi 18,6% padatahun 2010 kemungkinan berkaitan dengan merokok sebagai fungsi sosial pada usiaproduktif kerja.
Gambar 12:Prevalensi perokok usia 15-19 pada tahun 1995-2010
Gambar 11:Prevalensi Perokok Menurut Usia Merokok tahun 1995 - 2010
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010*Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dankunyah
-- Permasalahan dan Fakta --
19
Kebiasaan merokok juga cenderung meningkat pada generasi muda, khususnya padausia 15–19 tahun. Perokok remaja pria meningkat 24,7 % atau naik hampir dua kali lipatdari 13.7% pada tahun 1995 menjadi 38.4% pada tahun 2010. Sedangkan perokokperempuan meningkat berlipat 3 kali lipat dari 0,3% pada tahun 1995 menjadi 0,9% pada2010. Secara total prevalensi penduduk usia 15-19 tahun yang merokok meningkat 13,2 %atau hampir 2 kali lipat dari 7.1% pada tahun 1995 menjadi 20.3% pada tahun 2010.
Tabel 2 :Prevalensi Pelajar Merokok Umur 13-15 Tahun di 40 Sekolah Menengah Pertama
di Pulau Jawa dan Sumatra, Indonesia Tahun 2006 dan 2009
Prevalensi merokok pada usia yang lebih muda atau pada usia sekolah (13–15 tahun)juga cenderung menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Hasil GYTS tahun2009 yang dilakukan di sekolah (tingkat sekolah menengah pertama) di 16 kabupaten dari10 provinsi di pulau Jawa, Sumatra, Mentawai, dan Madura, menunjukkan bahwa perokokaktif adalah 41% pada laki-laki dan 3.5% pada perempuan. Hasil survei yang samamenunjukkan bahwa prevelansi kebutuhan merokok di pagi hari lebih tinggi pada perempuan(6.6%) dibandingkan pada laki-laki (4%).
Disamping itu, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku merokok.Pemahaman tentang bahaya merokok sudah relatif tinggi meskipun perilaku merokok masihtinggi. Hasil GATS 2011 menunjukkan prevalensi populasi perokok aktif yang percayabahwa merokok dapat menyebabkan penyakit serius adalah sebesar 81.3%.
Diantara populasi perokok aktif diketahui bahwa 48.8% berencana untuk berhentimerokok (GATS 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa sudah adanya kebutuhan untukprogram berhenti merokok dari perspektif masyarakat perokok. Hal ini menjadi buktidiperlukannya strategi yang dapat mendukung tersedianya program atau layanan berhentimerokok.
Sumber: Indonesia Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2006, 2009Catatan: GYTS 2006: n total 2352 untuk daerah Sumatra dan Jawa;GYTS 2009: n total 3319 untuk Pulau Jawa, Mentawai, dan Madura;
Pernah Merokok (%)
Pernah Merokok sebelum umur 10
tahun (%)
Perokok aktif (%)
Perokok aktif yang merasakan kebutuhan pertama kali merokok
di pagi hari (%)
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
Laki‐Laki 61,3 57.8 28,5 18.7 24,5 41.0 3,5 4.0
Perempuan 15,5 6.4 40,8 24.9 2,3 3.5 1,6 6.6
Total 37,3 30.4 30,9 19.4 12,6 20.3 3,2 4.2
20
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
B. Ancaman Bahaya Rokok
Kandungan Rokok Berbahaya Bagi Tubuh ManusiaPada tahun 2010 laporan Surgeon General mengungkapkan bahwa rokok mengandug
7.000 bahan kimia dimana 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun dan 69 jenistergolong penyebab kanker. Penggunaan tembakau sebagai bahan dasar rokok memilikikandungan zat nikotin yang bersifat adiktif dan berbahaya. Nikotin dilepaskan pada saatrokok mulai dibakar dan dihisap memasuki paru-paru kemudian ke otak dalam hitungandetik. Nikotine yang dihisap ini melepaskan dopamin dan menstimulasi saraf otak perokoksehingga memberikan rasa senang(Neal L. Benowitz, 2010).
Gambar 13 dan 14: Fungsi Mesolimbic Dopamine System dalam nikotindan pola perilaku ketagihan nikotin
Sumber : Neal L. Benowitz, M. (2010, August 25). Nicotine Addiction. National Institute of Public Health
Pada saat rokok dihisap dan nikotin memasuki otak, Nicotinic cholinergic receptors(nAChRs)diaktifkan dan melepasakan dopamine serta saraf transmitter lainnya. Hal iniakan menstimulasi rasa nikmat dan senang. Pada saat tidak merokok atau berhenti merokok,kadar nikotin didalam otak berkurang dan berdampak pada berkurangnya tingkat dopaminedan saraf transmitter lainnya. Ketika perokok yang telah berhenti mulai merokok kembali,maka sesitifitas nAChRs akan bereaksi terhadap dosis nikotin yang lebih tinggi.
Berbagai penelitian telah membuktikan secara meyakinkan bahwa ibu perokok aktifyang hamil dan/atau ibu yang terpapar oleh asap rokok (perokok pasif) selama kehamilan,merupakan penyebab utama terjadinya bayi dengan berat badan lahir rendah, keguguranspontan, menderita cacat bawaan, perkembangan otak terganggu, lahir mati dan komplikasipada saat melahirkan. Semakin banyak ibu merokok selama hamil, semakin besar pulakemungkinan berkurangnya berat badan bayi waktu lahir. Berat badan bayi waktu lahiryang rendah, dikaitkan dengan kesehatan anak dan bayi yang buruk, termasuk peningkatan“stunting” pada masa anak-anak (IARC, 2004).
-- Permasalahan dan Fakta --
21
Fakta-fakta menyimpulkan bahwa bayi dan anak yang terpapar asap rokokmenunjukkan peningkatan kemungkinan terkena infeksi saluran pernafasan bagian bawah,penyakit telinga bagian tengah, gejala penyakit saluran nafas kronik, asma, menurunnyafungsi paru yang berkaitan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan paru, danmeningkatkan terjadinya kematian mendadak pada bayi atau sudden infant death syndrome(SIDS)(Surgeon General, 2006)
Rokok sebagai Gateway drugsKamus Merriam Webster merumuskan gateway drugs sebagai:“is a drug that opens the door to use of other harder drugs”, atinya: “obat yangmembuka pintu bagi pemakaian obat-obat lain yang lebih keras”.Telah lama difahami, bahwa para konsumen rokok yang mengandung nikotin tersebut,
terutama generasi muda, akan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi zat lain yanglebih keras. Hampir dapat dipastikan, bahwa mereka pengguna marijuana adalah sebelumnyaperokok. “There would not be any marijuana addicts that do not also smoke”, artinya:“tak akan ada pecandu marijuana yang tidak perokok”, tulis Dr. Neneng Sugih Arti dariBERSAMA Indonesia, dalam presentasinya di “18th IFNGO ASEAN Workshop onPrevention of Drugs and Substance Abuse”, Kucing, Serawak, 9-13 Desember 2008.
Sementara Jurnal Drug Abuse Resistance Education (DARE), Los Angelesmengemukakan hal yang kurang lebih sama, yakni:
“tobacco use is associated with alcohol and illicit drugs use and is generally the firstdrug use by young people who enter a sequence of drug use that can include tobacco,alcohol, marijuana and harder drugs”, artinya:“pemakaian tembakau dihubungkan dengan pemakaian alkohol dan obat terlarang,dan biasanya pemakaian tembakau tersebut merupakan awal dari rangkaianpemakaian obat - obatan lebih lanjut, yang meliputi tembakau, alkohol, marijuanadan obat-obatan terlarang lain yang lebih keras”.Berbagai kasus pembunuh jalanan yang semakin banyak terjadi di Jakarta dan kota-
kota besar lain di Indonesia dewasa ini, yang ditimbulkan oleh kecelakaan kendaraanbermotor, hampir selalu disebabkan oleh pengemudi yang mabuk alkohol, dan dalam banyakkasus si pengemudi yang mabuk tersebut juga pengguna obat terlarang.
Sehingga konsumsi rokok yang mengandung nikotin itu sendiri jelas merupakan satuancaman awal yang sangat berbahaya, apalagi bilamana konsumsi nikotin tersebut berlanjutdan ber”sinergi” dengan pemakaian zat atau obat-obat terlarang lainnya. Akan terjadiakumulasi kerugian jasmani, rohani dan sosial di keluarga dan masyarakat yang tidak sajaakan meningkat cepat secara “deret hitung”, melainkan akan melaju tak terkendali secara“deret ukur”.
3. Asap Rokok Orang Lain (AROL)Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok namun juga berbahaya bagi orang
yang berada disekitarnya. Definisi perokok pasif atau secondhand smoke (SHS) adalah
22
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
gabungan asap baik side-stream asap dari rokok maupun asap rokok yang dihebuskan olehperokok atau main-stream (Jonathan Samet & Heather Wipfli, 2011). Asap yang dikeuarkanini adalah campuran gas dan partikel beracun dimana 25% berasal dari sidestream dan75% berasal dari main-stream.
Gambar 15:Pelepasan asap rokok side-stream dan main-stream
Penelitian oleh Heather wipfli menemukan 82% perokok di Asia, Eropa dan AmerikaLatin merokok disekitar anak mereka (Heather Wipfli, et al., 2008). Kurang lebih 700 jutaanak atau hampir 50% anak didunia secara rutin terpaparkan asap rokok (Tobacco freeInitiative, 1999). Bagi ibu hamil kondisi ini berdampak kepada peningkatan sesak nafasyang dialami oleh anak penderita asma (British Medical Association (BMA), 2004) danbagi orang dewasa penyakit seperti serangan jantung, kardiovaskular dan kangker paru-paru meningkat dari 20% menjadi 30% (IARC, 2004).
Keterpaparan asap rokok orang lain (AROL) juga menjadi masalah di Indonesia. HasilRiskesdas 2010 menunjukkan bahwa populasi usia anak-anak merupakan kelompok denganprevalensi terpapar AROL tertinggi, yaitu sebesar 57.5% pada usia 10–14 tahun, 57.4%pada usia 5–9 tahun dan 56.8% usia 0 – 4 tahun. Total prevalensi keterpaparan AROLadalah 38.8%.
Hasil GATS 2011 menunjukkan bahwa prevalensi keterpaparan AROL tertinggi didalam rumah makan yaitu sebesar 90.8% pada laki-laki dan 76.1% pada perempuan,sedangkan keterpaparan AROL di dalam rumah adalah sebesar 81.4% pada laki-laki dan75.4% pada perempuan. Di tempat kerja, prevalensi keterpaparan AROL adalah sebesar58% pada laki-laki dan 41.4% pada perempuan.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menunjukkan bahwa perokok pasifperempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga terdapat 92 jutaperokok pasif di Indonesia. Sedangkan data GATS 2011 lebih banyak lagi menunjukkanjumlah perokok pasif sebanyak 133,3 juta terpapar asap rokok di rumah. Di samping itu,
-- Permasalahan dan Fakta --
23
sebanyak 11,4 juta anak usia 0-4 tahun terpapar asap rokok. Sebesar 81% anak Indonesiaterpapar asap rokok ditempat umum dan 65% terpapar asap rokok di rumah (IndonesiaGlobal Youth Tobacco Survey (GYTS) 2009).
Gambar 16:Hindari merokok di dalam rumah
Ancaman bagi isteri, anak dan seluruh anggota keluarga.
Tabel 3:Jumlah populasi yang terkena asap rokok orang lain (perokok pasif) di dalam rumah
berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Indonesia tahun 2007 dan 2010
Sumber: Susenas 1995, SKRT 2001, Susenas 2004, Riskesdas 2007 dan 2010
Kelompok Umur
2007 2010
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 6,371,809 6,014,790 12,386,600 5,819,353 5,600,299 11,419,652
5 – 9 7,307,709 6,936,435 14,244,144 7,070,878 6,738,536 13,809,414
10 – 14 6,925,952 6,777,618 13,703,569 6,865,455 6,218,069 13,083,524
15-19 3,344,070 5,247,592 8,591,661 3,558,940 5,422,462 8,981,402
20-24 1,137,282 4,858,956 5,996,238 1,780,970 5,195,264 6,976,234
25-29 658,103 5,288,081 5,946,184 1,164,135 5,674,372 6,838,507
30-34 351,293 4,888,260 5,239,553 561,096 5,056,105 5,617,201
35-39 252,31 5,011,481 5,263,791 360,602 4,761,234 5,121,836
40-44 228,468 4,480,063 4,708,531 336,286 4,505,715 4,842,001
45-49 312,423 4,029,228 4,341,651 396,109 3,969,997 4,366,106
50+ 1,710,277 9,107,741 10,818,017 1,733,996 9,278,484 11,012,480
Total 28,599,696 62,640,245 91,239,939 29,647,820 62,420,537 92,068,357
24
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa perokok pasif yang ada di Indonesia mayoritasadalah anak-anak dan perempuan. Dari 92 juta perokok pasif 38 juta (41%) adalah anak-anak usia 0 – 14 tahun, dan perempuan adalah 62 juta (67%). Sehingga dalam konteks inipengendalian tembakau bisa dikategorikan sebagai instrumen untuk melindungi anak-anakdan perempuan dari asap orang lain.
C. Rokok dan Kemiskinan
Kemiskinan UmumKonsumsi rokok berakibat kepada peningkatan penyakit tidak menular dan biaya
kesehatan. Terdapat kaitan antara konsumsi rokok dengan penyakit tidak menular,kemiskinan dan pencapaian MDGS, seperti yang tergambar pada Gambar dibawah ini.(The Lancet NCD Action Group and The NCD Alliance , 2011)
Gambar 17:Kaitan antara penyakit tidak menular dengan kemiskinan
dan pencapaian Millennium Development Goals
Sumber : Priority actions for the non-communicable disease crisis, The Lancet, Volume 377, Issue 9775,23–29 April 2011
-- Permasalahan dan Fakta --
25
Data menunjukkan bahwa 2 dari 3 kematian di dunia terkait dengan Penyakit TidakMenular, dan 80 % diantaranya terjadi di negara-negara berkembang dengan 1 dari 3diantaranya meninggal di usia produktif (kurang dari 60 tahun). Penyakit Tidak Menularseringkali merupakan proses kematian yang lambat setelah mengalami waktu tidak produktifatau ketidakberdayaan yang lama. Di semua wilayah di dunia, kematian akibat PenyakitTidak Menular meningkat seiring dengan menuanya penduduk dan mengglobalnya faktor-faktor resiko dari PTM terutama konsumsi tembakau.
Hal-hal inilah yang menyebabkan konsumsi tembakau menjadi faktor penghambat yangcukup besar dalam pengentasan kemiskinan. Konsumsi Tembakau telah memicu meningkatnyaangka kematian akibat PTM, meningkatnya biaya kesehatan, menambah kemiskinan,mengurangi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuanmillenium (MDGs). Sehingga NCD Alliances mengajukan salah satu prioritas utama untukmengatasi krisis Penyakit Tidak Menular adalah dengan mengakselerasi program PengendalianTembakau. Lebih jauh bahkan usulan dari NCD alliances menargetkan penurunan prevalensiperokok hingga tinggal 5 % pada 2040 dan akan mengurangi tingkat kematian karena PTMsampai 2 % (The Lancet NCD Action Group and The NCD Alliance, 2011).
Namun tren saat ini masih jauh dari harapan tersebut. Produksi rokok di Indonesiaselalu meningkat setiap waktu. Sejak tahun 1971 produksi rokok di Indonesia mengalamipeningkatan hingga 600% atau 6 kali lipat dari 44,5 milliar batang pada tahun 1971 menjadi302 milliar batang pada tahun 2012. Seiring dnegn bertambahnya prduksi rokok makakonsumsi pun meingkat, data dari Tobacco Atlas menunjukkan bahwa konsumsi rata-ratarokok di Indonesia pada tahun 2002 adakah 1.742 batang per orang per tahun.
Gambar 18:Produksi rokok terus meningkat dari tahun 1971-2012
Sumber: Departemen Pertanian. Statistik Pertanian,Badan Pusat Statistik 2002. Statistik Ekspor Impor 2001;Catatan: SITC (Standard, International Trade Classification), Kementerian Keuangan, Nota Keuangan danRAPBN 2011, Laporan Tahunan HM Sampoerna 2012. (Fakta Tembakau; Permasalahannya di Indonesia tahun2012 dan Ekonomi Tembakau di Indonesia)
26
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Prevalensi perokok pada masyarakat rentan dari tahun 2001-2010 mengalamikenaikan yang cukup signifikan dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Trenyang terjadi saat ini adalah perokok lebih banyak dari kalangan berpendapatan danberpendidikan rendah.
Tabel 4Prevalensi merokok umur > 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan
di Indonesia tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010
Sumber: SUSENAS 1995. SKRT 2001. SUSENAS 2004. RISKESDAS 2007* dan 2010*Catatan: termasuk merokoktiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah
Gambar 19 :Prevalensi perokok dewasa laki-laki menurut tingkat pendidikan 2001-2010
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah
Pendidikan 1995 2001 2004 2007 2010
L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total
Tdk sekolah/ tdk tamat
67.3 2.8 35.1 73.0 2.4 31.1 67.3 4.8 31.2 72.3 10.1 35.4 72.6 8.8 35.8
Tamat SD 52.8 1.0 27.3 65.1 0.9 33.3 67.0 5.0 36.6 70.1 4.0 35.5 71.5 3.5 36.6
Tamat SMP 38.6 0.8 21.3 51.8 0.6 27.8 58.9 3.7 33.8 60.7 2.7 31.7 62.0 2.4 33.1
Tamat SMA 44.7 0.8 26.1 57.7 0.8 33.5 60.7 3.8 36.4 62.3 2.8 35.0 63.0 2.1 35.5
Tamat PT 37.1 0.6 23.0 44.2 0.3 25.2 47.8 3.5 29.7 49.9 2.3 27.2 47.5 1.8 25.5
Total 53.4 1.7 27.0 62.2 1.3 31.5 63.1 4.5 34.4 65.6 5.2 34.2 65.9 4.2 34.7
-- Permasalahan dan Fakta --
27
Tabel 4 menggambarkan pola prevalensi konsumsi rokok dan tembakau berdasarkanlatar belakang pendidikan individu. Prevalensi cenderung lebih tinggi pada kelompok rendahpada tahun 1995, dan fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Gambar 19 dan 20 berikutmemberikan tampilan untuk melihat gambaran pola yang lebih jelas pada laki-laki danperempuan.
Gambar 19 di atas menggambarkan bahwa pola prevalensi merokok pada laki-lakiusia 15 tahun ke atas cenderung sama dari tahun 1995 s/d 2010. Prevalensi merokok lebihtinggi pada populasi dengan tingkat pendidikan lebih rendah.
Gambar 20:
Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang; *) tembakau hisap dan kunyah
Dari gambar 20, dapat dilihat pola prevalensi merokok pada perempuan dari tahun1995 s/d 2010. Pola prevalensi merokok berdasarkan tingkat pendidikan tidak berubahpada tahun 1995 dan 2001, dimana prevalensi konsumsi tembakau lebih tinggi pada populasidengan pendidikan rendah.
Pola sedikit berubah pada tahun 2004, meskipun tetap menggambarkan prevalensiyang lebih rendah pada kelompok pendidikan lebih tinggi.
Pada tabel diatas, jumlah perokok dewasa yang tidak sekolah atau tidak tamat SekolahDasar (SD) terus mengalami kenaikan dari tahun 2001-2007 yaitu 31,1 menjadi 35.4.Kenyataan ini juga sejalan dengan meningkatnya prevalensi perokok termiskin pada rentangtahun yang sama dari 30.0 menjadi 35.6. Data ini membuktikan bahwa masyarakat termiskindan berpendidikan rendah adalah pengkonsumsi rokok terbesar di Indonesia. Apabila halini terus dibiarkan maka akan berakibat kepada kemiskinan berkelanjutan.
28
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Tabel 5:Prevalensi perokok umur > 15 tahun berdasarkan kelompok pendapatan Indonesia
tahun 1995, 2001, 2004, 2007 dan 2010
Sumber: RISKESDAS 2010Catatan: termasuk pernah merokok/konsumsi tembakau
Gambar 21:Prevalensi perokok dewasa menurut tingkat pendapatan 2001-2010
untuk Kuintil 1 dan Kuintil 5
Sumber: RISKESDAS 2010 Catatan: termasuk pernah merokok/konsumsi tembakau
Gambar 21 menunjukkan bahwa pola prevalensi merokok berdasarkan kuintil tidakberbeda jauh dari tahun 1995 s/d 2010 baik pada laki-laki maupun perempuan. Prevalensicenderung lebih tinggi pada kuintil rendah. Pada tahun 2010 prevalensi merokok padaperempuan cenderung sedikit lebih tinggi pada kuintil terendah dan tertinggi.
Status Ekonomi
1995 2001 2004 2007 2010
L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total
Kuintil 1 57,8 2,2 27,5 62,9 1,7 30,0 63,0 4,4 33,9 68,4 5,8 35,8 66,9 4,5 35,0
Kuintil 2 56,5 1,8 28,7 65,4 1,2 33,0 64,8 4,0 35,5 67,2 5,2 35,0 68,2 4,2 36,0
Kuintil 3 55,0 1,7 28,3 64,0 1,3 32,9 64,4 4,5 35,2 66,0 5,4 34,4 68,7 3,8 36,0
Kuintil 4 51,6 1,4 26,5 61,2 1,3 31,8 63,4 4,8 34,5 64,5 5,0 33,4 65,1 3,9 34,4
Kuintil 5 46,2 1,4 23,7 57,4 1,1 29,6 60,1 4,5 32,8 60,9 4,5 31,5 59,6 4,4 32,0
Total 53,4 1,7 26,9 62,2 1,3 31,5 63,1 4,5 34,4 65,6 5,2 34,2 65,9 4,2 34,7
-- Permasalahan dan Fakta --
29
Penelitian yang dilaksanakan didaerah perkotaan terhadap 438.336 keluarga menemukanbahwa 73.7% orang tua keluarga tersebut adalah perokok. Sedangkan 29.4% anak dalamkeluarga tersebut memiliki berat badan dibawah rata-rata dan 31.4% diantaranya mengalamimasalah pertumbuhan (Semba, Pee, Sun, Best, Sari, & Bloem, 2008). Penelitian ini punmenemukan bahwa diarea perkotaan tingkat kematian bayi mencapai 11.7% dan 13.9%untuk balita. Sementara didaerah pedesaarn tingkat kematian bayi lebih tinggi yaitu 23.8%untuk bayi dan balita 24.5%.
Dampak Memiskinkan dari Merokok pada KeluargaSebesar 12% dari pendapatan rumah tangga termiskin yang ada perokoknya (RT termiskin
merokok) dihabiskan untuk membeli rokok. Proporsi belanja bulanan untuk rokok padakeluarga miskin adalah kedua terbesar setelah beras. Hal ini konsisten terjadi untuk periode2003-2010. Di tahun 2010, pengeluaran total rumah tangga termiskin merokok sebesar Rp864.000,-, sementara untuk membeli rokok sebesar Rp 102.000,- (12%). Pengeluaran untukmembeli rokok berada di urutan ke dua dibandingkan dengan pengeluaran lainnya di rumahtangga termiskin merokok. Dia mengalahkan 23 jenis pengeluaran lainnya seperti pendidikan,pemenuhan gizi, dan kesehatan. Jika dibandingkan dengan rumah tangga terkaya, persentasepengeluaran rumah tangga termiskin untuk membeli rokok jauh lebih besar yaitu 12%,sementara di RT terkaya hanyalah 7%. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga termiskinlebih terjerat konsumsi rokok dari pada rumah tangga terkaya.
Gambar 22:Proporsi Pengeluaran Untuk Tembakau dan Sirih Rumah Tangga
Perokok Termiskin, 2003-2010
Sumber : BPS
30
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Survey Ekonomi Nasional 2006, menemukan bahwa lebih dari 12 juta keluarga miskinmenggunakan Rp.52.000 dari BLT untuk membeli rokok, yang berarti lebih dari separuhjumlah uang BLT. Sehingga berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pencapaitarget Millenium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan di Indonesia tidak tercapaisesuai target, “hanya” karena ulah rokok.
Tabel 6:Pengeluaran rata-rata rumah tangga perokok termiskin (q 1),
Indonesia, 2003 – 2010
Sumber Susenas 2003 – 2010, diolah
Gambar 23:Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok tahun 2003-2006
Serie 1 = 2003, 2 = 2004, 3 = 2005, 4=2006, 5=2007. 6=2008, 7=2009, 8=2010Sumber Susenas 2003 – 2010, diolah
Tahun Pengeluaran Rokok dan sirih
2003 Rp 47,295
2004 Rp 41,777
2005 Rp 54,752
2006 Rp 60,670
2007 Rp 68,123
2008 Rp 68,850
2009 Rp 91,931
2010 Rp 102,956
-- Permasalahan dan Fakta --
31
Pada tahun 2007 menurut survey nasional 2007, pengeluaran rumah tangga untukrokok meningkat mencapai Rp. 136.534. (sumber: Susenas 2003-2007)
Konsumsi rokok yang lebih tinggi terhadap pengeluaran untuk kesehatan, pendidikandan gizi keluarga akan membuat keluarga miskin ini terjebak kedalam proses kemiskinanyang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dan tindakan yang berpihakkepada rakyat untuk melindungi mereka dari kemiskinan berkelanjutan.
Penggunaan tembakau mengekalkan kemiskinan, yang berdampak pada kesehatanorang perorangan, kesejahteraan rumah tangga dan perekonomian negara. Tingkat merokokyang tinggi dan pemasaran produk tembakau yang gencar menimbulkan kemiskinan diIndonesia. Di Indonesia, ayah yang merokok dikaitkan dengan terhambatnya pertumbuhandan melunglainya anak-anak usia 0-59 bulan yang parah.9 Dampak jangka panjang darimalnutrisi anak di antaranya mencakup prestasi yang buruk di sekolah, menurunnyapencapaian intelektual, berkurangnya ukuran dewasa dan kapasitas kerja yang menurun.
Mengurangi penggunaan tembakau di Indonesia akan mengurangi kemiskinan keluargakarena produktivitas pekerja akan meningkat. Pekerja akan menghasilkan lebih banyak,mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan menghabiskan uang lebih sedikit untuktembakau. Meningkatnya produktivitas pekerja akan merangsang perekonomian secarakeseluruhan.
Kesempatan yang Hilang Akibat Kebiasaan Merokok Rumah Tangga TermiskinDibandingkan dengan pengeluaran lainnya yang lebih penting, pengeluaran untuk rokok
jauh lebih besar di rumah tangga termiskin. Persentase pengeluaran untuk rokok sebesar12%, sementara pengeluaran untuk daging hanya 1%; pengeluaran untuk susu dan telurhanya 2%; pengeluaran untuk pendidikan hanya 2%; dan pengeluaran untuk kesehatanhanya 2%.
Tabel 7:Perbandingan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga Perokok Termiskin, 2010
Sumber: Susenas 2010, diolah
Jenis Pengeluaran
Pengeluaran (Rp)
%
Rokok & Sirih 102.956 11,91
Daging 7.759 0,90
Susu & Telur 19.437 2,25
Ikan 52.368 6,06
Sayur‐sayuran 49.127 5,68
Pendidikan 16.257 1,88
Kesehatan 17.470 2,02
32
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Pengeluaran untuk rokok bagi rumah tangga termiskin setara 13 kali pengeluaranuntuk daging; 5 kali pengeluaran untuk susu dan telur; 6 kali pengeluaran untuk pendidikandan 6 kali pengeluaran untuk kesehatan. Jika para perokok miskin menghentikankebiasaannya dan uangnya dialokasikan untuk membeli daging maka konsumsi daging dirumah tangganya akan meningkat 13 kali lipat. Jika dibelikan susu dan telur maka konsumsisusu dan telur akan meningkat 5 kali lipat. Jika hal ini dilakukan maka kualitas gizi dansumber daya manusia keluarga miskin akan meningkat dan akhirnya akan berperan dalamupaya pengentasan kemiskinan.
Tabel 8:Perbandingan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga Perokok Termiskin, 2010
Sumber: Susenas 2010, diolah
D. Ekonomi Tembakau
Prevalensi tembakau yang tinggi menimbulkan biaya perawatan kesehatan,produktivitas yang rendah dan hilangnya kesempatan pendidikan. Di Indonesia, biayakesehatan tahunan untuk perawatan pasien rawat inap akibat penyakit terkait tembakauadalah 319 juta USD. Total biaya kesehatan jumlahnya diperkirakan lebih tinggi lagi.Mengurangi penggunaan tembakau akan mengurangi kemiskinan karena keluarga akanmenghabiskan uang lebih sedikit untuk biaya perawatan kesehatan yang terkait denganpenggunaan tembakau. Kematian akibat penggunaan tembakau terjadi pada usia kerjaproduktif (45 hingga 64 tahun), sehingga keluarga kehilangan pencari nafkah utama.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangkes tahun 2010 didapatkan kematianakibat penyakit yang terkait tembakau sebesar 190.260 jiwa yang merupakan 12,7% daritotal kematian pada tahun yang sama. Total tahun produktif yang hilang karena tembakauyang disebabkan oleh kematian prematur, kesakitan dan disabilitas sebesar 3.533.000 tahun.Jadi kehilangan secara makro ekonomi tahun 2010 dengan perhitungan pendapatan perkapita3465 US dolar mencapai 12,24 miliar US dolar atau 105,3 Triliun. Total biaya rawat inaprumah sakit karena penyakit yang terkait tembakau mencapai 1,85 triliun rupiah (0,21miliar USD). Sedangkan untuk rawat jalan mencapai 0,26 triliun rupiah (0,03 miliar USD).
Dari penelitian yang sama, biaya pembelian rokok dengan asumsi 10 batang perkapitaperhari maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok sebesar 138 triliun rupiah (116
Rokok dan Sirih =
13 x Daging
5 x Susu & Telur
2 x Ikan
2 x Sayur‐sayuran
6 x Pendidikan
6 x Kesehatan
-- Permasalahan dan Fakta --
33
miliar USD) sehingga total krugian ekonomi pada tahun 2010 sebesar 245,41 triliun rupiah(28,52 miliar USD) yang lebih tinggi daripada pendapatan cukai yang diperoleh olehPemerintah yaitu sebesar 55 triliun rupiah (6,16 miliar USD).
Tabel 9:Total Tahun Produktif Yang Hilang (Disability Adjusted Life Years/DALYs Loss)
Karena Penyakit Terkait Tembakau, Indonesia 2010
Sumber: Kosen, NIHRD 2010 (unpublished)
Beban yang tinggi disebabkan oleh tumor paru, bronchus dan trachea, penyakit paruobstruktif kronik, tumor mulut dan tenggorokan, penyakit stroke dan bayi berat lahir rendah.Meskipun belum tersedia data prevalensi merokok di kalangan ibu hamil, tingginya jumlahkasus bayi berat lahir rendah menunjukkan kemungkinan paparan yang tinggi oleh ibuhamil terhadap asap rokok di lingkungan.
Disisi lain kontribusi industri rokok pada perekonomian tidak signifikan dan cenderungmenurun. Data BPS menunjukkan bahwa tahun 1995-2008 kontribusi industri rokokmenurun peringkatnya masing-masing pada tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 dari urutanke 15, 19, 20 dan 23. Secara nominal kontribusi industri rokok, cengkeh dan perkebunantembakau meningkat, namun laju peningkatannya tidak secepat dan sebesar sektor lainnyasehingga persentase kontribusinya menurun. Secara bersama-sama kontribusi industri rokok,pertanian tembakau dan cengkeh menurun terhadap total penerimaan dalam negeri di tahun1995, 2000, 2005 dan 2008 masing-masing adalah 2,18%; 1,74%; 1,64% dan 1,49% (FaktaTembakau, TCSC IAKMI, 2012).
PENYAKIT Total (ribu)
Laki‐Laki (ribu)
Wanita (ribu)
Bayi Berat Lahir Rendah 409 272 137
Tumor Mulut dan Tenggorokan 546 275 270
Tumor Oesophagus 41 24 17
Tumor Lambung 66 35 31
Tumor Hati 196 122 74
Tumor Paru, Bronchus dan Trachea 650 511 139
Tumor Mulut Rahim 86 ‐ 86
Tumor Ovarium 16 ‐ 16
Tumor Kandung Kemih 13 12 1
Penyakit Jantung Koroner 62 38 24
Penyakit Stroke 538 277 261
Penyakit Paru Obstruktif Kronik 586 437 149
TOTAL 3.533 2.103 1.430
34
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Jumlah pekerja industri pengolahan tembakau pada tahun 2000 adalah sebanyak331.590, yang mewakili 1% dari total tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan. Sejaktahun 1985 sampai 2009 penyerapan pekerja oleh industri pengolahan tembakau hanyaberkisar pada angka 0,23% (pada tahun 1992-1994) sampai 0,34% (tahun 2008). Jika dilihatdari proporsi pekerja sektor pengolahan tembakau terhadap pekerja sektor industri, dayaserap industri pengolahan tembakau terbesar terjadi pada tahun 1986 (3,64%), selanjutnyapenyerapan tenaga kerja tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun, menjadi 1,35%pada tahun 2009.
Menurut data BPS, pada tahun 2009, proporsi pekerja industri pengolahan tembakauterhadap keseluruhan tenaga kerja hanya 0,32%. Dari 23,39% jumlah pekerja yang bekerjadi sektor industri, 1,35% di antaranya bekerja di industri pengolahan tembakau. Jumlahpekerja sector industry pada tahun 2009 adalah 104.870.663 dan yang bekerja di sectorindustry tembakau hanyalah 331.590 orang. Maka klaim yang mengatakan bahwa sectorindustry tembakau mencakup 30 juta pekerja patut dipertanyakan.
Cukai RokokStruktur cukai tembakau di Indonesia cukup rumit. Beberapa faktor yang menentukan
pengenaan cukai tembakau adalah jenis produk, teknik produksi (linting tangan atau mesin),dan skala produksi. Kompleksitas pengenaan tarif ini membuka celah untuk penyiasatan
Gambar 24 :Ketergantungan harga terhadap konsumsi produk rokok dibeberapa negara
Sumber : Higher Tobacco Prices and Taxes in South Asia; An Effective Tool to Reduce Tobacco Use, Save Lives andGenerate Revenue, G. Emmanuel Guindon, Anne-Marie Perucic and David Boisclair, Economics of Tobacco ControlPaper no 11, HNP Discussion Paper, halaman 5.
-- Permasalahan dan Fakta --
35
industri agar dapat membayar cukai lebih rendah. Sistem penjenjangan cukai dan hargajual berdampak ganda: pada tingkat perusahaan, tarif cukai berjenjang memberikan insentifbagi perusahaan besar untuk membeli atau mengontrak perusahaan-perusahaan kecil untukmengolah produk tembakau/memproduksi rokok dan mendapatkan keuntungan dari tariffcukai serta harga jual yang rendah. Pada tingkat konsumen, rokok dan berbagai produktembakau lainnya dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, ke depan sistem penetapancukai rokok perlu dibuat lebih sederhana.
Tabel 10Harga Rokok Merk Internasional di ASEAN
Sumber : ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, SITT-SEATCA(Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia 2012, halaman 99)
Dibandingkan dengan negara lain, harga rokok di Indonesia masih murah. Harga rokokmerek internasional di ASEAN berkisar antara USD 0,63 – USD 8,3 per bungkus. Hargarokok yang termahal ada di Singapura (USD 8,3 per bungkus) sementara yang termurah diFilipina (USD 0,63 per bungkus). Harga rokok di Indonesia menempati urutan ke 6 dari 9negara di ASEAN sebesar USD 1,24 per bungkus.
Sementara itu Cukai yang dikenakan pada rokok juga masih bisa ditingkatkan. Tarifcukai rokok rata-rata di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 52% dari hargajual eceran. Tarif cukai rokok ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negaraASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan keempat setelah Brunei (72%), Thailand (70%)dan Singapura (69%) (SITT-SEATCA 2012). Namun tarif cukai rokok di Indonesia masihdi bawah tarif maksimal yang diijinkan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai sebesar 57%.Tarif ini juga masih jauh dari rekomendasi WHO tentang tarif cukai yaitu 2/3 dari hargajual eceran atau sekitar 70%.
No. Negara Harga Rokok
(USD Per Bungkus)
1. Singapura 8,3
2. Brunei Darussalam 5,9
3. Malaysia 3,32 4. Thailand 2,36
5. Laos 1,46
6. Indonesia 1,24
7. Kamboja 1,19 8. Vietnam 0,74
9. Filipina 0,63
36
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Cukai rokok dan demand reductionFilosofi cukai adalah pengendalian konsumsi. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 39
tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barangtertentu yang mempunyai sifat :
1. Konsumsinya perlu dikendalikan2. Peredarannya perlu diawasi3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan
hidup4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
Kebijakan cukai dibuat untuk mengendalikan konsumsi. Oleh karena itu, keberhasilankebijakan cukai rokok ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan konsumsi rokok,bukan peningkatan penerimaan negara. Sistem dan tingkat cukai rokok yang berlaku haruslahmampu untuk mengendalikan konsumsi rokok.Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok miskin sensitif terhadap harga.Peningkatan cukai dan harga rokok yang tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintahdan melindungi keluarga miskin. Harga rokok yang mahal juga mengurangi keterjangkauananak-anak membeli rokok. Dengan demikian, Pemerintah menetapkan kebijakan hargarokok dan cukai produk tembakau untuk mengendalikan dampak buruk akibat konsumsiproduk tembakau. Peningkatan cukai rokok adalah satu cara yang paling efektif untukmengendalikan konsumsi disamping juga meningkatkan pendapatan negara. Berikut adalahmanfaat dari kebijakan meningkatkan cukai :
1. Mengurangi konsumsi rokok masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah,perokok tidak tetap dan perokok pemula. Dengan keuangan yang terbatas, hargarokok yang mahal menjadi tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat rentangseperti remaja dan masyarakat miskin. Hal ini akan menyelamatkan mereka daridampak kesehatan akibat rokok dan mencegah pemborosan keuangan rumah tanggayang sudah terbatas untuk membeli zat adiktif. Harga rokok yang mahal akanmencegah perokok tidak tetap dan perokok pemula untuk membeli rokok.
2. Meningkatkan penerimaan pemerintah dari cukai. Menurut Bank Dunia, peningkatanharga riil rokok 10% akan menaikkan penerimaan pemerintah dari cukai tembakausebesar 7%. Karena rokok bersifat adiktif, maka persentase penurunan konsumsiselalu lebih sedikit dari peningkatan penerimaan pemerintah. Di Indonesia,peningkatan harga rokok 10% akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari cukaitembakau sebesar 6,7% sampai dengan 9%. Proporsi ini lebih tinggi daripadaproporsi penurunan konsumsi. Sementara itu, peningkatan cukai 2 kali lipat (100%)dari tarif sekarang maka akan meningkatkan penerimaaan 82% dan menurunkankonsumsi sebesar 8,9%. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dari 2006-2011 selalu melebihi target yang dibebankan. Penerimaan cukai HT 2011 sebesarRp. 73,25 trilliun lebih besar dari target yang dibebankan sebesar Rp.65,38 trilliun.
-- Permasalahan dan Fakta --
37
3. Menurunkan beban biaya sosial. Tembakau telah membunuh separuh daripenggunanya, dan mengurangi sedikitnya 20-25 tahun produktif. Penurunankonsumsi akan mengurangi biaya kesehatan dan kerugian akibat hilangnyaproduktifitas karena sakit dan kematian.
Roadmap Industri RokokIndustri Rokok telah menyusun Roadmap untuk jangka waktu 2007 – 2020 yang
diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrianpada tahun 2009. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa salah satu jangka menengah(2010 – 2015) adalah meningkatnya produksi rokok menjadi 240 Milliar batang pada tahun2010. Sedangkan untuk sasaran jangka panjang (2010 – 2025) Industri menetapkan sasaranuntuk tercapainya produksi rokok menjadi 260 milliar pada tahun 2015 – 2025.Dalam Roadmap tersebut, Industri juga menetapkan prioritas dalam setiap tahapan yangingin dicapai seperti berikut :
1. Jangka Waktu 2007-2010 : Urutan Prioritas pada aspek keseimbangan Tenaga Kerjadengan penerimaan dan Kesehatan
2. Jangka Waktu 2010-2015 : Urutan Prioritas pada aspek Penerimaan, Kesehatandan Tenaga Kerja
3. Jangka Waktu 2015-2020 : Prioritas pada aspek Kesehatan melebihi aspek TenagaKerja dan Penerimaan
Yang menarik dari Roadmap Industri adalah adanya komitmen Industri untukmencantumkan aspek kesehatan dalam setiap tahapan roadmapnya. Oleh karena itu sudahsemestinya industri mendukung berbagai pengaturan dalam upaya pengendalian dampakkonsumsi Tembakau terhadap Kesehatan. Apalagi jika dilihat dari kondisi industri Tembakausaat ini yang sudah melebih sasaran yang ingin dicapai. Data dari Laporan tahunan HMSampoerna pada tahun 2012 menunjukkan bahwa volume penjualan Industri Tembakau diIndonesia sudah mencapai 302,5 miliar batang. Sehingga dengan dengan sudah tercapainyakondisi ini yang bahkan sudah melebihi target 260 milliar batang jauh sebelum tahun 2015,tidak ada alasan lain bagi Pemerintah RI dan industri rokok untuk tidak memprioritaskanAspek Kesehatan dalam kaitannya dengan pengaturan industry tembakau.
E. Pemanfaatan Hasil Cukai Tembakau
Pasal 66A UU No. 39 tahun 2007 ayat 1 menyebutkan bahwa penerimaan negara daricukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukaihasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk:
1. mendanai peningkatan kualitas bahan baku,2. pembinaan industri,3. pembinaan lingkungan sosial,4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
38
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Dari lima alokasi penggunaan cukai di atas, hanya alokasi no. 3 yang dapat digunakanuntuk promosi kesehatan (pro health) untuk mengatasi dampak buruk dari rokok danpeningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja (pro job) danpengentasan kemiskinan (pro poor). Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)yang ditransfer ke daerah penghasil cukai dan daerah tembakau meningkat dari Rp 200milyar tahun 2008 menjadi Rp 1,1 triliun pada tahun 2010.
Data dari penelitian Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan sebagian besar DBH-CHT mengalir ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur . Temuan penelitian penggunaanDBH Cukai Tembakau di 3 wilayah (Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur). DanaBagi Hasil Cukai Tembakau dikelola oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) denganberbagai macam kegiatan. Contoh kegiatannya antara lain:Dinas Kesehatan Kediri (Jawa Timur):1. Pengadaan Obat Untuk Penyakit Akibat Kerja Dan Penyakit Dampak Asap Rokok2. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Kesehatan Akibat Asap Rokok (ISPA)3. Monitoring Evaluasi Pelaporan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Akibat Asap Rokok4. Penanggulangan Anemia Gizi Dampak Polusi Pabrik & Asap Rokok5. Pelayanan Pencegahan 7 Penanggulangan Penyakit Menular akibat Asap Rokok
Di Yogyakarta, DBH Cukai Tembakau dipergunakan untuk:1. Promosi kesehatan2. Dana sehat3. Pemberantasan penyakit tidak menular Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)4. Obat-obatan untuk Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4)5. Peralatan dan logistik BP4.
Di Jawa Tengah, DBH Cukai Tembakau untuk pembinaan lingkungan sosial:1. Peningkatan kesehatan masyarakat2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau3. Peningkatan kemampuan koperasi karyawan IHT4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai5. Rehabilitasi sarana dan prasarana BLK.
Hasil temuan lapangan menemukan bahwa banyak tokoh masyarakat/agama/politikyang belum mengetahui adanya DBH Cukai tembakau di wilayah masing-masing.Penyusunan DBH Cukai Tembakau belum melibatkan partisipasi masyarakat secaramaksimal.
Hasil studi menyarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam prosespenyusunan perencanaan penggunaan DBH Cukai Tembakau dan mengawasi pelaksanaan-
-- Permasalahan dan Fakta --
39
nya. Masyarakat berhak ikut terlibat dalam menentukan penggunaan alokasi dana hasilcukai untuk menanggulangi masalah kesehatan akibat konsumsi tembakau.
Pada dasarnya cukai merupakan “sin tax” (“pajak dosa” karena industri rokokmenyebarluaskan zat adiktif dan beracun ke masyarakat secara legal), Oleh karenanya,sangatlah jelas bahwa DBH CHT tidak sepatutnya digunakan untuk pembinaan industri,melainkan harus untuk menanggulangi segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokokitu sendiri. Karena dari semula disadari, termasuk oleh pengusaha tembakau, bahwatembakau memang akan menimbulkan masalah pada masyarakat.
Hingga tahun 2010 sudah 166 negara anggota WHO yang telah menerapkan kebijakanbaru mengenai cukai tembakau dan 27 diantaranya menggunakan sebagiannya untuk tujuankesehatan. Di ASEAN, Thailand adalah salah satu negara yang bisa dijadikan contoh dalampenggunaan cukai untuk pengendalian tembakau. Thailand berhasil menurunkan prevalensiperokok hingga 11% dalam kurun waktu 1991-2009. Jumlah perokok thailand menurundari 32% pada tahun 1991 menjadi 20,7% pada tahun 2009. Ini ada kaitannya dengankenaikan harga cukai rokok dari 55% pada tahun 1991 menjadi 85% pada tahun 2009.Penerimaan negara dari cukai pun meningkat dari 15,9 Milliar Baht pada tahun 1991 menjadi43,91 milliar Baht pada tahun 2009.
Thailand juga menggunakan 2% dari pendapatan cukai rokok dan alkohol untukpromosi kesehatan melalui Thai Health Promotion Foundation Act B.E. 2544 yang disahkanpada 8 November 2001. Saat ini pajak tersebut menyediakan dana untuk promosi kesehatansebesar $100 juta setiap tahunnya.
Tahun 2001 Thailand menerbitkan Health Promotion Foundation Act yang menghasil-kan pendirian Thai Health Foundation . Lembaga seperti ini terinspirasi oleh rekomendasiWHO yang memperkenalkan VicHealth, lembaga serupa yang dimiliki oleh pemerintahVictoria, Australia. UU ini menetapkan bahwa industri rokok dan alcohol harus membayar2% cukai untuk promosi kesehatan yang akan dikelola oleh Thai Health Foundation. TugasThai Health adalah melakukan advokasi, stimulasi, mendukung dan menyediakan danabagi berbagai organisasi untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan untuk mengurangiinfirmitas dan angka kematian prematur.
Thaihealth memililiki peran penting untuk mengkoordinasi dan mendukung seluruhsector yang terlibat dalam promosi kesehatan di tingkat nasional, termasuk melakukanusaha yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengendalian tembakau. Lembagapemerintah terutama Kementerian Kesehatan, NGO, lembaga akademis, komunitas,pemerintah daerah dan media massa mendapatkan bantuan financial dari Thai Health .Pada tiga tahun pertama pembentukannya, Thai Health telah berhasil mendanai sekitar2000 proyek promosi kesehatan senilai 2.629 juta baht.
F. Lahan Tanaman Tembakau
Dari data Statistik Perkebunan 2010 sebagian besar produksi tembakau Indonesiaberasal dari tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur (39,2 %) kemudian Jawa tengah (19,6
40
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
%) dan NTB (28,7%) dan sisanya (12,5%) berasal di Jawa Barat, Sumatera Utara, SulawesiSelatan, Sumatera Selatan, Bali dan daerah lainnya. Ini membuktikan bahwa area pertaniantembakau sangat terkonsentrasi hanya di beberapa provinsi saja. Pada tahun 2009, luaslahan pertanian untuk penanaman tembakau adalah hanya 0,87% (atau kurang dari 1%)dari total lahan pertanian semusim. Bahkan pada tahun yang sama proporsi lahan pertanianTembakau dibanding lahan pertanian secara umum hanyalah 0,38 % (Fakta Tembakau,TCSC-IAKMI 2012).
Gambar 25:Konsumsi rokok dan luas lahan di Indonesia 1971-2004
Di banyak negara, industri tembakau menggunakan alasan keadaan petani tembakauyang menyedihkan untuk menentang peraturan pengendalian tembakau yang ketat. DiIndonesia, penentang pengendalian tembakau mengklaim bahwa peraturan pengendaliantembakau akan berdampak negatif terhadap mata pencaharian petani dengan meniadakankebutuhan akan daun tembakau. Kenyataannya, petani cenderung memiliki kehidupan yangmiskin dari penanaman tembakau, penghasilan mereka dari tembakau terus merosot danmereka sering kali terjebak dalam lingkaran utang. Terkait hal ini ada beberapa fakta menarikmengenai industri rokok:1. Tahun 2008, 70 % pangsa pasar rokok didominasi oleh tiga perusahaan besar yaitu
Philip Morris International (PMI) - HM Sampoerna Tbk, Gudang Garam dan Djarum.Sebesar 37% pasar rokok Indonesia dikuasai oleh asing (Philip Morris dan BAT).
2. Perusahaan tembakau meraup keuntungan besar dari hasil kerja keras petani; labaperusahaan terus meningkat, sementara tidak demikian halnya dengan penghasilanpetani dari tembakau.
-- Permasalahan dan Fakta --
41
a. Selama periode sepuluh tahun, volume penjualan ritel di Indonesia meningkatsebesar lebih dari 26,4% dari 132,6 miliar batang pada tahun 1998 menjadi 167,6miliar batang pada tahun 2008 (tidak termasuk pertumbuhan kretek lintingantangan). Bahkan tahun 2012 sudah menembus 302 milliar batang.
b. Untuk tahun 2009, raksasa tembakau Gudang Garam dan Sampoerna/PMImelaporkan pertumbuhan produk yang signifikan. Laba bersih Gudang Garammeningkat sebesar 84% pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008. Lababersih perusahaan tersebut untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp 3,4 triliun.Sampoerna / PMI melaporkan laba bersih sebesar Rp 5,08 triliun untuk tahun 2009.Laba Sampoerna (penghasilan bersih) telah meningkat sebesar 95% sejak perusahaanlokal tersebut diambil alih oleh PMI milik Amerika Serikat pada tahun 2005.
c. Menurut data BPS, sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, rata-rata upah nominalper bulan pekerja industri rokok selalu lebih rendah dari rata-rata upah pekerjaindustri. Dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja di industri makanan, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok juga selalu lebih rendah. Rata-rata upah nominal bulanan pekerja di industri rokok adalah Rp 615,7 ribu,sedangkan di industri makanan Rp 751,6 ribu dan di seluruh industri Rp 901ribu. Upah buruh di industry tembakau 30% lebih rendah disbanding buruh diindustry lain.
Gambar 26:Mata rantai tata niaga tembakau
Petani dan perokok, fihak yang paling dirugikan
(Sumber: Djoko Prasodjo PhD)
3. Sementara perusahaan tembakau meningkatkan penjualan dan laba mereka, para petaniberjuang untuk menaikkan harga daun tembakau.a. Tahun 2010 Indonesia mengimpor daun tembakau senilai US$ 379 juta lebih
tinggi daripada nilai eksport daun tembakau yang sebesar US$ 195 juta, ataudefisit US$ 183 juta.
42
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
b. Dengan meningkatnya impor, permintaan akan tembakau yang ditanam secaralokal menurun. Menurut salah seorang pejabat pemerintah, area penanamantembakau dan jumlah petani kecil terus menurun di seluruh Indonesia.
4. Petani tembakau terjebak dalam lingkaran utang tak berujung karena produksi dauntembakau mahal dan petani harus mengandalkan perusahaan tembakau dalammenyediakan pendanaan.a. Perusahaan tembakau memberikan petani sumber daya, bantuan teknis dan
pinjaman yang dibayar kembali melalui penjualan daun tembakau kembali keperusahaan tembakau. Perusahaan tembakau secara sengaja menetapkan hargadaun yang rendah agar petani tetap berada dalam posisi tawar yang lemah.
b. Salah satu petani menyatakan bahwa ia harus mengembalikan uang yangdipinjamnya untuk menanam tembakau dalam waktu 6 bulan dengan suku bunga50%.
Gambar 27: Petani Dirugikan
Maryanto, petani tembakau Temanggung di dampingi Agung Nugroho Prabowo dari LembagaPenelitian Universitas Muhammadiyah Magelang:Petani, fihak yang paling dirugikan dalam matarantai tata niaga tembakau.Sumber : Dokumentasi IISD
Walaupun Indonesia hanya menyumbang sejumlah 5% terhadap total produksitembakau dunia, tetapi Indonesia masuk 10 besar produsen rokok dunia. Jadi tergambarjelas, bahwa sebagian besar bahan produksi rokok di Indonesia adalah tembakau impor.Namun demikian, kalangan industri rokok Indonesia selalu menjadikan petanitembakau sebagai fihak yang paling dirugikan, bilamana dilaksanakan pengendalianproduk tembakau di Indonesia. Petani tembakau selalu dikedepankan dalam setiapkegiatan, termasuk unjuk rasa untuk menentang setiap upaya pengendalian tembakau.
-- Permasalahan dan Fakta --
43
Penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas MuhammadiyahMagelang (2012 – 2012) menunjukkan hal-hal sebagai berikut:Para petani tembakau melanjutkan usaha tani mereka secara tradisional, melanjutkanusaha orang tua mereka secara tradisional.Tembaau hanyalah tanaman semusim, hanya ditanam selama empat bulan saja selamasetahun. Sisa waktu lainnya didunakan untuk budi daya tanaman non-tembakau lainseperti jagung dan palawijaFaktor ekonomi dan pendidikan sangat mempengaruhi pilihan untuk melanjutkanatau tidak usaha tani warisan tersebut. Mereka yang berpendidikan rendah cenderungmemilih meneruskan usaha budi daya tembakau tersebut.Pengendalian tembakau tidak berpengaruh pada petani. Nasib petani tembakau lebihbanyak ditentukan oleh kebijakan impor tembakau yang justru mendominasipemakaian bahan tembakau dalam produksi rokok di dalam negeri, disampingpembatasan “buka-tutup” penerimaan gudang dari pihak industri, dimana petanitembakau memiliki posisi tawar yang amat rendah karena tata-niaga yang kurangadil.Petani tembakau Maryanto dalam Konperensi Press bersama Lembaga PenelitianUniversitas Muhammadiyah Magelang mengemukakan, bahwa petani harus menjualtembakau kepada fihak industri melalui tengkulak. Jika pabrik membeli tembakaunyadengan harga Ro. 10.000/kg, biasanya tengkulak hanya membayarkan Rp. 5.000hingga Rp. 7.000 kepada petani. Demikian juga tengkulak menimbang tembakau petanisemena-mena, bahkan selisih timbangan bisa mencapai 20kg per kwintal, dan petanijuga tak memiliki posisi tawar untuk menolak. Ditambah sistem ijon, terlebih ketikagagal panen, maka petani semakin terbelit hutang. Sementara mereka tak dibenarkanmeminjam uang kepada fihak lain, melainkan harus kepada para tengkulak, denganancaman bahwa tengkulak tak akan membeli tembakau petani yang meminjam uangkepada fihak lain di luar.
5. Tembakau bukanlah tanaman yang menguntungkan. Petani tembakau terus hidup dalamkondisi sosial ekonomi yang buruk dan kesehatan mereka terkena dampak yang beratakibat bekerja dengan tanaman beracun.a. Indeks kemiskinan bagi petani tembakau Indonesia sangatlah tinggi dan sebagian
besar tidak memiliki pendidikan di atas tingkat dasar.b. Anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau memiliki tingkat pendidikan
yang lebih rendah dan tingkat pemakaian tembakau yang lebih tinggi dibandingkananak-anak lain.
c. Petani menderita penyakit tembakau hijau (GTS) dan terkena dampak negatifdari pupuk dan pestisida beracun yang digunakan dalam penanaman tembakau.
44
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
6. Pesan Kunci- Praktik pasar industri tembakau saat ini merupakan penyebab terjadinya masalah-
masalah yang dihadapi oleh para petani tembakau.- Perusahaan tembakau terus bertambah kaya sementara petani tetap saja miskin.- Pengendalian tembakau bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
G. Dampak Iklan
Pengaruh Iklan Terhadap Peningkatan Prevalensi PerokokIndustri rokok menggunakan strategi pemasaran yang komprehensif untuk
menggambarkan bahwa mengkonsumsi rokok merupakan hal yang wajar dan dapat dierimadengan menggesampingkan dampak bagi kesehatan. Karakter atau Gambaryang ditampilkandalam iklan rokok berkesan glamo dengan daya tarik seksual sebagai sebuah karakter yangmenjadi impian remaja (WHO, 2008). Industri tembakau menghabiskan miliaran dolarsetiap tahunnya untuk memasarkan produk-produknya(U.S. Federal Trade Commission(FTC), 2005). Di Indonesia, perusahaan rokok menghabiskan sekitar 196 juta USD setiaptahunnya untuk iklan (Oxford Business Group , 2009).
Industri tembakau menggunakan taktik dengan mengcampurkan iklan, promosi dansponsor yang secara langsung mempengaruhi penggunaan produk tembakau dan sikaptehadap produk tersebut. Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau memiliki beberapakarakteristik yaitu mempromosikan penggunaan produk tembakau sebagai suatu hal wajardan kebiasaan serta memiliki citra keglamoran; menipu dan menyesatkan denganmenampilkan tokoh yang sehat dan aktif; memudarkan kampanye kesehatan masyarakat;menargetkan populasi kepada wanita, generasi muda dan rakyat miskin dengan memberikancontoh rokok gratis, memberikan hadiah bagi pembelian beberapa bungkus tertentu(Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) ) , 2008).
Penghisap rokok “light” dan “rendah tar” menambah jumlah rokok yang dihisapdalam sehari, menghirup hisapan yang lebih besar, menghisap lebih sering, menghisaplebih dalam atau menghalangi lubang ventilasi rokok – semuanya ini dilakukan untukmendapatkan dosis nikotin yang dibutuhkan guna mempertahankan kecanduan mereka.Penjualan global untuk rokok “light” dan “rendah tar” meningkat drastis dari 388 miliarbatang rokok yang terjual di tahun 2000 menjadi hampir 500 miliar batang rokok yangterjual di tahun 2005, yang menggambarkan keberhasilan industri tembakau dengan teknikpemasarannya yang menipu(U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 2001).
Perusahaan tembakau harus menarik generasi baru pengguna tembakau untuk meng-gantikan mereka yang telah berhenti merokok atau meninggal akibat penyakit terkait mero-kok. Untuk mencapainya, perusahaan tembakau mengembangkan kampanye pemasaranbesar-besaran untuk membujuk kawula muda untuk merokok dan menjadi perokok jangkapanjang (World Health Organization (WHO), 2008).Budaya Indonesia begitu kental denganiklan dan sponsor industri tembakau hingga dalam kurun waktu antara bulan Januari danOktober 2007 saja, terdapat 1.350 acara yang disponsori oleh industri tembakau – rata-rata135 acara setiap bulannya (Nichter, Padmawati, Danardono, Ng, & Prabandari, 2009).
-- Permasalahan dan Fakta --
45
Pemasaran tembakau, yang meliputi iklan, promosi dan sponsor, telah terbuktimeningkatkan jumlah kawula muda yang mulai merokok (DiFranza, Wellman, Sargent,Weitzman, Hipple, & Winickoff, 2006). Pada tahun 2007 di Indonesia terdapat 70% anakmuda terpengaruh kuat 46,3%sedang oleh iklan produk tembakau sementara24,1% tertarikuntuk mulai merokok(University of Indonesia, National Commission for Child Protection,Southeast Asia Tobacco Control Alliance , 2007). Studi menunjukkan bahwa perokok darisemua usia memiliki keinginan yang lebih besar untuk merokok ketika disajikan dengangambar terkait rokok, seperti seseorang yang merokok atau sebungkus rokok, atau bendalain yang berkaitan dengan rokok. Iklan tembakau berisi banyak sekali jenis-jenis gambarini.
Lebih lanjut lagi hasil penelitian pada 2009 dari delapan studi terhadap dampak iklandan promosi tembakau pada titik penjualan secara konsisten menemukan keterkaitan yangerat antara paparan terhadap promosi tembakau di dalam toko dengan dimulainya merokokatau kerentanan untuk merokok. Penulis menyimpulkan bahwa kecanduan tembakau,parahnya bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh merokok, bukti bahwa pemasaran danpromosi tembakau mendorong anak-anak untuk mulai merokok, dan konsistensi buktibahwa hal tersebut mempengaruhi mulai merokoknya anak, memberikan alasan yang kuatuntuk melarang iklan dan dipajangnya produk tembakau di titik penjualan(Paynter &Edwards, 2009)
Gambar 28:Generasi muda jangan mudah terjebak dengan iklan rokok yang menyesatkan.
Sumber: Dokumen dari www.deviart
46
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Larangan Iklan yang Menyeluruh Lebih Efektif Ketimbang Larangan ParsialNegara memiliki hak untuk membatasi pemasaran produk berbahaya guna melindungi
kesehatan masyarakat. Larangan menyeluruh, yang melarang penggunaan semua strategipemasaran oleh industri tembakau, efektif melindungi kesehatan masyarakat.Larangan iklanparsial kurang efektif, sebagian karena industri tembakau mengalihkan upaya pemasarannyake saluran yang tidak dibatasi ketika larangan sifatnya tidak menyeluruh.
Gambar 29:Iklan Rokok dimana-mana
Masyarakat belum sadar akan ancaman di balik berbagai iklan dan sponsor untuk berbagai kegiatankesehatan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan olah raga.sumber : dokumentasi jaringan ITCN
Iklan dan promosi tembakau didefinisikan sebagai “segala bentuk komunikasi,rekomendasi atau aksi komersial dengan tujuan, dampak atau dampak potensial untukmempromosikan produk tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnyameliputi:1. Siaran, iklan cetak dan luar ruang2. Iklan di titik penjualan3. Berbagai pengaturan penjualan dan/atau distribusi dengan pengecer dalam penempatan
produk, promosi penjualan dan diskon4. Kemasan produk5. Iklan di internet
-- Permasalahan dan Fakta --
47
6. Penggunaan nama merek, logo atau identitas merek visual tembakau pada produk,kegiatan atau acara non-tembakau
7. Penempatan produk tembakau atau penggunaan tembakau di media hiburanSponsor didefinisikan sebagai “segala bentuk sumbangan kepada acara, kegiatan
atau orang perorangan mana pun dengan tujuan, dampak atau dampak potensial untukmempromosikan produk tembakau atau penggunaan tembakau baik secara langsungmaupun tidak langsung.” Contohnya meliputi:8. Olahraga9. Acara budaya10. Konser11. Program sekolah12. Kegiatan tanggung jawab sosial korporat seperti prakarsa pencegahan kawula muda
dan sumbangan amal kepada organisasi publik dan swasta
Peraturan larangan yang menyeluruh terhadap iklan, promosi dan sponsor tembakauharus lengkap dan berlaku bagi semua strategi pemasaran dan promosi langsung dan tidaklangsung.Di negara yang memiliki batasan konstitusional yang menghalangi diadopsinyalarangan yang menyeluruh, kebijakan paling tidak harus mewajibkan peringatan kesehatanpada semua iklan, promosi dan sponsor, dan melarang semua bentuk iklan yang keliru,menyesatkan atau menipu.
Pendapatan Iklan Rokok juga tidak terlalu signifikan bagi keuangan di Daerah.Penelitian yang dilakukan oleh TCSC-IAKMI di Kota Semarang, Surabaya dan Pontianakpada tahun 2008 – 2010 menunjukkan bahwa pendapatan dari reklame iklan rokok sangatkecil dan hanya berkontribusi 0,12 % - 1.01 % dari total pendapatan daerah (FactsheetTCSC-IAKMI).
H. Peringatan kesehatan bergambar (pictorial warning).
Riset menunjukkan bahwa label peringatan yang efektif meningkatkan pengetahuantentang risiko yang berkaitan dengan rokok. Perokok melaporkan bahwa mereka menerimalebih banyak informasi tentang risiko merokok dari kemasan produk tembakau ketimbangdari sumber lainnya kecuali televisi. Dengan semakin banyak negara yang memperkenalkanlabel peringatan yang lebih tegas dan mengevaluasi efektivitasnya, semakin banyak buktiyang menunjukkan bahwa label yang lebih besar, kentara dan grafis memiliki dampakterhadap kesadaran akan risiko penggunaan tembakau.1. Lebih dari 76% responden dalam studi Peringatan Kesehatan di Indonesia lebih
menyukai peringatan grafis dan teks daripada teks atau grafis saja; dari mereka yangmemilih peringatan gabungan, 78% lebih menyukai gambar yang lebih besar yangmencakup 50% dari kemasan dibandingkan 22% yang lebih menyukai 30% darikemasan.
48
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
2. Dua pertiga dari orang Filipina lebih menyukai label peringatan grafis daripada labelperingatan yang hanya berisi teks saja karena gambar lebih mampu menyampaikaninformasi kepada orang mengenai risiko kesehatan akibat merokok.
Sebuah studi penting yang memperbandingkan data label peringatan dari empat negarayang memiliki kebijakan pelabelan yang sangat berbeda (Australia, Kanada, Inggris danAmerika Serikat), menemukan hal-hal berikut ini:1. Peringatan yang lebih besar dan menyeluruh memiliki kemungkinan yang lebih besar
untuk diperhatikan dan dinilai efektif oleh perokok.2. Label peringatan bergambar meningkatkan kesadaran akan keterkaitan antara merokok
dan bahaya kesehatan tertentu (mis. kanker paru, penyakit jantung, stroke, impoten).3. Pengetahuan tentang bahaya kesehatan dari merokok lebih baik di negara yang
mencantumkan bahaya spesifik pada label peringatan.4. 84% perokok yang tinggal di Kanada, negara yang mewajibkan peringatan bergambar,
memandang label peringatan kesehatan sebagai sumber informasi kesehatan,dibandingkan dengan 47% perokok yang tinggal di Amerika Serikat, negara yanghanya mewajibkan label berisi teks saja.
5. Berbagai studi di negara tunggal melaporkan temuan serupa tentang efektivitas labelperingatan yang jelas terlihat pada kemasan rokok:
6. Setelah Kanada memperkenalkan label peringatan bergambar besar pada tahun 2000,91% perokok yang disurvei mengatakan mereka telah membaca peringatan dan mampumemperlihatkan pengetahuan yang mendalam tentang subjek yang dicakup olehperingatan.
7. Ketika undang-undang Australia mewajibkan pelabelan baru pada tahun 1995, perokokmenjadi lebih berpengetahuan dibandingkan non-perokok tentang komponen utamadari asap tembakau dan dapat mengidentifikasi lebih banyak penyakit yang terkaitdengan merokok.
Secara umum, kesadaran masyarakat akan dampak buruk merokok umumnya rendah,bahkan di negara-negara dengan kampanye anti rokok yang cukup luas. Industri rokokseringkali menggunakan bungkus rokok sebagai sarana promosi. Ruangan yang terbatasuntuk pelabelan pada produk tembakau digunakan untuk dua kepentingan yang salingbertolak-belakang:a) peringatan kesehatan dan informasi konsumen.b) promosi merk dan pernyataan produsen.
Tanpa regulasi yang tegas mengenai ukuran dan jenis peringatan kesehatan, industritembakau cenderung membuat peringatan kesehatan dengan ukuran sedemikian kecil denganmaksud menyediakan lebih banyak tempat untuk mempromosikan produk mereka.
Hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Seharusnya bungkus rokok digunakanuntuk sarana pendidikan masyarakat. Melalui peringatan kesehatan, maka perokok
-- Permasalahan dan Fakta --
49
mendapatkan informasi mengenai bahayanya mengonsumsi rokok. Peringatan kesehatandi bungkus rokok merupakan merupakan salah satu sarana komunikasi kepada publik tentangresiko kesehatan akibat merokok.
Label peringatan kesehatan pada kemasan dan iklan produk tembakau membantumemberikan informasi kepada konsumen mengenai dampak negatif penggunaan tembakau.Efektifitas peringatan kesehatan sangat tergantung pada ukuran pesan, warna dan jenishuruf, serta apakah pesan itu selalu sama atau berganti -ganti.
Sayangnya, aturan peringatan kesehatan pada bungkus rokok yang berlaku saat iniadalah peringatan dalam bentuk tulisan. Pada kenyataannya, pesan kesehatan di bungkusrokok dalam bentuk tulisan tidak efektif karena di samping karena tulisannya terlalu kecil,bunyi pesan kesehatan tersebut malah berubah fungsi menjadi iklan.
Perlu sebuah regulasi yaitu dengan menambahkan peringatan kesehatan berbentukgambar. Nantinya, peringatan kesehatan harus berbentuk gambar dan tulisan. Peringatankesehatan berbentuk gambar merupakan sarana efektif untuk mengomunikasikan resikomerokok bagi perokok. Oleh karena itu, ke depan produsen rokok wajib mencantumkanperingatan kesehatan pada label di setiap kemasan produk tembakau yang dijual di Indonesiadengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca pada sisi lebar di bagian muka danbelakang.
Pada prakteknya, rokok-rokok produksi Indonesia yang diekspor ke Singapura telahmengikuti peraturan setempat dengan menerapkan peringatan kesehatan dalam bentukgambar. Sementara, produk yang sama yang dijual di Indonesia baru akan mencantumkanperingatan bergambar tersebut paling lambat tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PP109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa ProdukTembakau bagi Kesehatan.
Gambar 30:Perbandingan bukus rokok dibeberapa negara dengan yang beredar di Indonesia
Sumber : dokumentasi jaringan ITCN
50
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Peraturan yang lebih ketat tentang keamasan produk tembakau sudah berlaku diAustralia dan New Zealand yang disebut dengan Plain Packaging. Plain Packagingditerapkan di kedua negara tersebut berdasarkan kepada berbagai hasil penelitian yangmenunjukkan bahwa merk dan kemasan produk tembakau dapat mengaburkan pemahamankonsumen mengenai bahaya merokok, membuat merokok lebih menarik serta mengurangiefektifitas peringatan kesehatan terutama bagi anak-anak.
Gambar 31:Kemasan Rokok di Australia dengan istilah Plain Packaging.
Sumber : Internet
Beberapa pesan kunci mengenai peringatan kesehatan bergambart1. Label peringatan bergambar mengkomunikasikan risiko penggunaan tembakau.2. Label peringatan yang efektif meningkatkan pengetahuan tentang risiko yang berkaitan
dengan merokok dan mengurangi keinginan remaja untuk merokok3. Label peringatan grafis memiliki dampak yang lebih besar daripada label yang hanya
berisi teks saja dan dapat dikenali oleh khalayak berpendidikan rendah dan anak-anak– dua kelompok populasi yang rentan.
4. Orang memiliki hak atas informasi mengenai apa yang mereka konsumsi dan dampakpenggunaan tembakau. Label peringatan yang efektif memberikan informasi ini.
5. Label peringatan grafis melindungi hak atas kesehatan dengan memberikan informasikepada semua konsumen tentang dampak berbahaya dari penggunaan tembakau. Labelperingatan yang
-- Permasalahan dan Fakta --
51
I. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Walaupun Pemerintah Indonesia belum meaksesinya Framework Convention onTobacco Control (FCTC), tetapi berbagai bentuk upaya pengendalian tembakau telahberhasil dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun didaerah. Pertama adalahdikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup, yang kemudian direvisi menjadi No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan LingkuganHidup.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, dan beberapa Kabupaten / Kota seperti Bogor,Palembang, Padang Panjang, Pekalongan, Balikpapan, Bangli, dan Surabaya, denganmenggunakan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagai dasar, telah berhasil mengeluarkan satu Peraturan Dearah tentang Kawasan TanpaRokok (KTR).
Terlebih dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, dimana pasal 113 menyatakan bahwa tembakau mengandung zat adiktif, danpasal 115 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok,maka beberapa terobosan berupa inisiatiflokal (local initiatives) berhasil dilaksanakan di beberapa provinsi dan Kabupaten /Kotamadya.
Undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 115 telah menetapkan bahwatempat umum seperti fasilitas pusat perbelanjaan, tempat bekerja, pendidikan, kesehatan,keagamaan, tempat bermain anak-anak dan transportasi umum merupakan kawasan bebasrokok. Selain undang-undang kesehatan terdapat pula kesepakatan dua Kementerian yaituKementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri Survei yang dilaksanakan olehYayasan Lembaga Konsumen Indonesia melaporkan bawa kawasan bebas rokok inimendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia.
Gambar 32:Polling pemahaman responden terhadap bahaya asap rokok orang lain
Sumber : Survei YLKI
52
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Penelitian tersebut dilaksanakan di beberapa kota besar yaitu Jakarta, Surabaya,Bandung, Makasar, Medan, Semarang, Palembang dan Banjarmasin. Sebesar 92%responden setuju bahwa asap rokok orang lain berbahaya bagi kesehatan (Abadi, 2011)
Gambar 33:Tingkat dukungan responden terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok
sumber : Survei YLKI
Sedangkan 72% merasa terganggu dengan asap rokok dan 88% setuju dengan kebijakankawasan tanpa rokok (Abadi, 2011).
Lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia kini dilindungi oleh undang-undang udarabebas asap rokok 100% yang menyeluruh, dan 500 juta orang lagi dilindungi oleh undang-undang bebas asap rokok yang tegas yang melindungi mereka di sebagian besar tempat.Jumlah ini terus bertambah dengan cepat. Terdapat konsensus yang kuat di kalangan otoritasmedis dan ilmiah di seluruh dunia bahwa asap bekas merupakan ancaman besar bagikesehatan masyarakat. Satu-satunya cara yang efektif untuk melindungi masyarakat dariasap bekas adalah dengan memberlakukan undang-undang udara bebas asap rokok yangmenyeluruh yang meliputi semua tempat umum dan tempat kerja dalam ruang, termasuksemua restoran, bar serta fasilitas ramah-tamah lainnya.
-- Permasalahan dan Fakta --
53
Gambar 34:Muktamar Muhammadiyah 2010 Bebasa Asap Rokok
Ir. Dasron Hamid, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam Konperensi Press MenjelangMuktamar Muhammadiyah ke-46, Juli 2010, menegaskan bahwa Muktamar Muhammadiyah adalah Muktamarbebas rokok, termasuk sponsor dan penjualan rokok. Kampus UMY sudah dinyatakan sebagai Kampusbebas rokok sejak tahun 2005. Selanjutnya PP Muhammadiyah, dalam Surat Edarannya No. 412/0.1/H/2011 tahun 2011 telah menyatakan semua lembaga pendidikan mulai sekolah dasar hingga perguruantinggi, rumah sakit, panti asuhan serta semua forum Muhammadiyah sebagai bebas asap rokok.sumber : koleksi pribadi
Di Indonesia, undang-undang bebas asap rokok yang melindungi orang dari paparanasap bekas masih sangat terbatas. Diperlukan lebih banyak pengaturan dan pengetrapannnyasecara konsekwen, berikut sanksi yang tegas, agar upaya perlindungan terhadap masyarakatdari ancaman AROL benar-benar ekeftif. Data di bawah memperkuat diperlukannyaperaturan tersebut:
Lebih dari 97 juta non-perokok Indonesia secara reguler terpapar asap bekas.1) 81% anak muda (usia 13-15 tahun) di Indonesia terpapar asap bekas di tempat umum
dan 65% anak muda terpapar asap bekas di rumah.2) Paparan terhadap asap bekas di tempat kerja diperkirakan oleh Organisasi Buruh
Internasional menyebabkan sekitar 200.000 kematian per tahun di seluruh dunia.3) Sekitar 700 juta anak, nyaris setengah dari jumlah seluruh anak di dunia, secara reguler
terpapar asap bekas,8 sehingga meningkatkan risiko mereka mengidap asma danmeningkatkan frekuensi serta parahnya serangan asma pada pengidap asma
54
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Selama ini diedarkan isu bahwa pengetrapan KTR akan menurunkan perdagangan.Kenyataan di bawah menegaskan bahwa isu tersebut adalah kekhawatiran yang tidak benar.Studi independen yang dirancang dengan baik telah menunjukkan bahwa undang-undangbebas asap rokok tidak memiliki dampak ekonomi negatif terhadap industri pariwisata.1). Manfaat bagi penyedia kerja di antaranya mencakup meningkatnya produktivitas,
menurunnya penyakit karyawan akibat merokok dan paparan asap bebas, menurunnyajumlah kecelakaan dan menurunnya risiko kebakaran. Di Taiwan, manfaat tersebuttelah dihitung dengan nilai lebih dari 1 miliar USD per tahun.
2). Di New York City, resi pajak bisnis di bar dan restoran di kota ini meningkat sebesar8,7%, dan pekerjaan di sektor ramah-tamah meningkat sebesar lebih dari 10.000, padatahun pertama diberlakukannya undang-undang bebas asap rokok di kota ini.
Beberapa pesan Kunci tentang Kawasan Tanpa Rokok1) Setiap orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih, bebas dari bahaya asap
bekas yang sudah terbukti. Tidak ada satu orang pun yang harus merelakan hak merekaatas kesehatan demi mendapatkan gaji atau menikmati malam di restoran atau bar.
2) Undang-undang udara bebas asap rokok bermanfaat. Undang-undang ini banyakdisukai, efektif, baik bagi bisnis dan tingkat kepatuhannya pun sangat tinggi. Inilahalasan mengapa undang-undang bebas asap rokok menyebar dengan begitu cepatnyadi seluruh dunia.
3) Satu-satunya cara yang efektif untuk melindungi orang adalah dengan menyediakanudara bebas asap rokok 100%. Area khusus merokok di kawasan tersebut tidakbermanfaat dan tidak mendorong orang untuk menghentikan atau mengurangi konsumsirokok. Disampin tidak ada batas aman dari paparan asap rokok orang lain.
-- Analisis Situasi --
55
BAB IIIANALISIS SITUASI
A. Kedaruratan ancaman produk tembakau
Ofensif industri tembakau di Indonesia tanpa disadari telah berjalan lama dan sangatintensif. Pada tahun 1970 konsumsi rokok di Indonesia baru berjumlah 30 miliar batangrokok, sementara pada tahun 2009 jumlah tersebut sudah meningkat sangat drastis menjadi260 miliar batang rokok dan meningkat menjadi 302 milyar batang pada tahun 2012, ataumeningkat lebih dari 1000 % selama 40 tahun. Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini dimasa depan, kalau kecenderungan tersebut di atas dibiarkan tak terkendali. Berapa besarkorban anak bangsa berjatuhan karena asap tembakau, sementara devisa negara disedot keluar negeri, karena sebagian industri rokok Indonesia seperti HM Sampoerna yang padatahun 2008 diakuisisi oleh Philip Morris International (PMI), dan Bentoel diakuisisi olehBritish American Tobacco (BAT) pada tahun 2009.
Sementara para founding Fathers negara ini telah dari awal merumuskan arah kebijakanpendirian Republik untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa”, tapi para penyelenggara Pemerintahan terlena, dengan membiarkan anak bangsamenjadi korban keganasan rokok dan industri rokok. Bangsa ini tiba-tiba menjadi bangsayang tidak cerdas, ketika membiarkan rakyatnya menjadi korban industri rokok, hanyakarena kepentingan jangka pendek, untuk mendapatkan pendapatan negara dari cukai,sementara kerusakan jangka pendek dan panjang yang diakibatkan oleh asap rokok danindustri rokok justru lebih besar.
Selama 65 tahun merdeka, penyelenggara negara telah bersikap kurang arif dan kurangcerdas dalam melindungi rakyat, karena telah menjual kesehatan rakyat dan kesejahteraanrakyat dengan kepentingan sesaat, demi memperoleh pendapatan negara dari cukai rokok,sementara membiarkan rakyatnya menjadi budak rokok yang adiktif, merusak mental,kesehatan dan ekonomi rakyat. Kelengahan pemerintah atas kebijakan di masa lalu masihdapat difahami, karena dampak negatif rokok sebagai zat adiktif dan karsinogenik belumbanyak difahami. Tapi kalau kebijakan tersebut masih juga diteruskan di masa kini, ketikadampak negatif di bidang kesehatan dan sosial ekonomi telah begitu menyeruak danmenyengsarakan rakyat, maka sungguh hal ini sangat sulit difahami.
Terlebih ketika di negara-negara yang lebih maju dan berperadaban, produksi dandistribusi rokok semakin diatur demikian ketatnya. Bahkan sementara Cina dan India sebagaidua negara yang menghasilkan tembakau dan memiliki konsumen rokok jauh lebuih besardari Indonesia, telah bersedia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control(FCTC).
56
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Akan tetapi konflik kepentingan antara kesehatan dan non-kesehatan yang terjadiberkepanjangan dan tanpa ada solusi dalam bentuk kebijakan pengendalian tembakau yangpro rakyat, maka setiap upaya dan langkah-langkah dalam pengendalian tembakau, bahkantermasuk dalam upaya penyusunan produk perundang-undangan selalu berbenturan olehberbagai konflik kepentingan tersebut di atas.
Dalam konteks dengan peran masyarakat sipil, petani tembakau atau “wong cilik”,ujung tata niaga tembakau yang paling menderita tersebut sebenarnya adalah unsur darimasyarakat sipil atau civil society, yang perlu kita ajak, kita didik dan motivasi, agar bersamakomponen masyarakat sipil lainnya, sanggup mengagendakan kepentingan bersama mereka,melepaskan diri dari himpitan dan tindasan para tengkulak yang telah bertindak semena-mena. Justru misalnya, kalau industri dapat mengurangi ketergantungan mereka pada importembakau, maka posisi tawar terhadap harga tembakau akan dapat ditingkatkan.
Kini sebagian masyarakat sipil Indonesia semakin menyadari akan ancaman keda-ruratan tembakau dengan zat adiktif tersebut. Kesadaran untuk bangkit melawan ancamanbahaya rokok semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya berbagai dampaknegatif dari rokok bagi kesehatan masyarakat, bagi ekonomi, kesejahteraan keluarga danmasyarakat. Namun kesadaran masyarakat masih belum cukup kuat untuk mengorganisasidirinya, dibanding kekuatan raksasa industri rokok yang bisa berbuat apa saja mempengaruhikebijakan pemerintah, untuk memaksakan kehendaknya dalam memasarkan rokok kesasaran yang lebih luas, terutama terhadap wanita dan generasi muda bangsa.
Terlebih ketika kini terjadi “kolaborasi” semakin intensif antara gateway drugs: produktembakau atau rokok, bersama minuman keras atau alkohol dengan ganja, marijuana danberbagai macam zat psikotropika nyang berujung dengan HIV/AIDS, maka akan erjadisilent disaster (bencana diam-diam) namun dengan magnitude yang berlipat kali lebihdahsyat dari pada tsunami Aceh di tahun 2005.
B. Hambatan
Terdapat sejumlah hambatan internal maupun eksternal yang menghambat setiap upayadalam pengendalian tembakau. Hambatan tersebut dalam kasus tertentu sangat mencolok,dan bahkan merupakan satu paradox. Misalnya tentang pemberitahuan di bungkus rokokyang menyatakan bahwa merokok mengandung sejumlah zat yang dapat menyebabkanberbagai penyakit antara lain sakit jantung dan kanker. Tapi toh rokok tetap diijinkan dijual bebas, termasuk untuk generasi muda. Industri rokok masih tetap bebas beriklan,berpromosi, memberikan sponsorship dsb untuk melipat-gandakan penyebaran zat adiktifdan beracun tersebut di kalangan anak bangsa. Sementara di beberapa negara maju, hal-halseperti tersebut sudah lama dilarang. Setiap upaya pengendalian rokok dengan pertimbangankesehatan, selalu dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi semu.
-- Analisis Situasi --
57
Gambar 35:Merokok Bukan HAM
Menepis anggapan salah bahwa merokok adalah hak asasi manusia, Ifdal Kasim (di tengah), KetuaKomisi Nasional HAM (2007-2012) menegaskan, bahwa merokok bukan hak asasi manusia, melainkansekedar kebutuhan, itupun bukan primer.
Sementara itu, beberapa industri rokok di Indonesia bersedia memprodusir rokok untukdiekspor ke luar negeri dengan graphical warning atau peringatan bergambar . Tapi anehnyaindustri rokok yang sama, yang berlokasi di Indonesia, tidak bersedia memprodusir kemasanrokok serupa untuk dipasarkan di Indonesia, paling tidak sampai dengan tahun 2011 ini.Terlihat jelas negara tak berdaya terhadap industri rokok yang berlokasi di Indonesia, karenaindustri rokok tersebut ternyata lebih patuh memenuhi peraturan negara asing dari padanegara dimana industri tersebut berlokasi.
Gerakan pengendalian tembakau di Indonesia sebagian besar diinisiasi dan dilakukanoleh masyarakat, baik yang tergabung dalam organisasi (LSM) maupun perorangan (sepertiyang kita jumpai dalam media sosial seperti facebook, twitter, dsb). Berikut adalah beberapahambatan internal maupun eksternal dalam upaya pengendalian rokok di Indonesia.
HAMBATAN INTERNALHambatan internal meliputi:1) Keterbatasan pelaku dan pemerhati terhadap ancaman bahaya rokok dan
pengendaliannya.Tak banyak organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap ancamanbahaya tembakau terhadap moral, kesehatan dan perekonomian rakyat, sehinggagerakan pengendalian tembakau baru mendapat dukungan sejumlah kecil organisasimasayarakat / lembaga swadaya masyarakat.
58
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
2) Keterbatasan cakupan dan jangkauan program pengendalian rokok.Cakupan dan jangkauan program pengendalian tembakau masih terfokus pada upayamelakukan advokasi kebijakan publik di tingkat nasional, sementara kegiatan serupadi tingkat wilayah dan daerah masih sangat terbatas.
3) Keterbatasan penelitian terhadap berbagai dampak produk tembakau.Karena kekurang-fahaman maupun karena keterbatasan sumber dana, penelitian terhadapdampak tembakau masih sangat terbatas. Beberapa lembaga pendidikan tinggi bahkanmenjalin kerjasama dengan industri rokok melalui sponsorship, sehingga mengurangi kesa-daran untuk mengadakan penelitian serta mengembangkan sikap kritis terhadap dampaktembakau.
4) Keterbatasan penelitian terhadap berbagai dampak rokok terhadap kehidupan berbagaisegmen warga masyarakat.Kebanyakan hasil penelitian tentang berbagai dampak tembakau masih lebih banyakhasil penelitian di luar negeri. Penelitian mengenai misalnya dampak asap rokok oranglain (AROL), dampak rokok terhadap wanita dan remaja atau balita,kehidupan petani tembakau yang selalu dijadikan garda depan industri rokok dsb belumbanyak dilakukan.
5) Keterbatasan mekanisme pendukung sistem gerakan pengendalian tembakau secararegional dan nasional.Gerakan pengendalian tembakau baru terfokus di tingkat nasional, dan belum didukungsecara proporsional oleh gerakan-gerakan serupa di daerah.
6) Keterbatasan sumber.Gerakan pengendalian tembakau masih terkendala pada keterbatasan sumber dayamanusia maupun sumber dana, sementara industri rokok didukung oleh kemampuandana dan daya yang tak terbatas. Bahkan industri rokok dengan kekuatan dana danlobynya mampu mempengaruhi pemerintah untuk mempertahankan kebijakan publikyang tidak pro terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
HAMBATAN EKSTERNALHambatan eksternal meliputi:1. Nilai, norma dan budaya masyarakat
Masyarakat beranggapan seolah merokok sekedar kebiasaan, dan tidak menyadariancaman yang ditimbulkan darikebiasaan tersebut. Bahkan ada yang beranggapan bahwabagi anak muda, merokok sekedar gaya. Yang mereka fahami hanyalah, bahwa rokokadalah satu produk legal. Mereka tak menyadari bahwa dibalik kata “sekedar gaya”tersebut tersembunyi ancaman bahaya racun tembakau dan berbagai dampak ikutannyadi bidang moral, produktivitas, kesehatan dan sosial ekonomi lain. Bahwa rokokdikenakan cukai mengisyaratkan, bahwa rokok adalah produk legal yang tidak normal.
-- Analisis Situasi --
59
2. Keterbatasan sense of urgency dalam pengendalian tembakau.Pengendalian terhadap dampak tembakau dianggap tidak mendesak, baik karenakekurangfahaman terhadap ancaman tembakau, maupun karena pertimbangan jangkapendek untuk meningkatkan pendapatan Negara.
3. Kebijakan pemerintahWalaupun ancaman penyakit akibat merokok bagian dari non-comunicable diseasesyang disadari sudah meningkat demikian tajam bahkan melebihi prevalensi penyakitmenular, namun kepentingan-kepentingan non-kesehatan tetap mendominasi sehinggamenghambat pengembangan kebijakan pengendalian tembakau secara lebih holistikdan komperhensif.
4. Leadership, komitmen dan kesuri-tauladanan.Kasus-kasus keberhasil inisiatif lokal dalam pengendalian tembakau di 85 Kabupaten/Kota, membuktikan bahwa kepemimpinan, komitmen, dan kesuri-tauladanan ternyatamerupakan terobosan yang efektif dalam menumbuhkan-kembangkan kebijakan danberbagai best practices di aras pemerintah lokal.
Gambar 36:Penegakkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Perda KTR Kota Bogor
Kota Bogor adalah salah satu pelopor dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.Sidang pelanggaran Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelanggar KTR di angkutan umumdan berbagai fasilitas publik publik lainnya.
60
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 37:Perkembangan Larangan Reklame Rokok di Kota Bogor
Pelarangan iklan di Kota Bogor tak mengganggu pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot.Iklan-iklan rokok dengan mudah diganti iklan-iklan lain, seperti otomotif atau hand phone..
5. Iklan rokokIklan rokok yang sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Huruf c dari Pasal 46 berbunyi:“Siaran iklan niaga dilarang melakukan: Promosi rokok yang memperagakan wujudrokok.” Berdasarkan ketentuan pasal ini maka, UU Penyiaran masih memperbolehkaniklan rokok dalam bentuk lain asal tidak menunjukkan bentuk aslinya. Harusnya sebagaizat adiktif, rokok tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun sebagaimana berlakuuntuk minuman beralkohol, bir, atau minuman yang mengandung alkohol lainnya.
6. Kebijakan sponsorship dan beasiswaKebijakan sponsorship untuk berbagai kegiatan dan beasiswa telah menyebabkanhilangnya sikap kritis generasi muda terhadap hal-hal yang nyata-nyata merugikandan mengancam masyarakat luas. Sponsor terhadap kegiatan olah raga justru membuatrendahnya kinerja tim olah raga, karena hakekat olah raga yang memerlukan kebugarandan sportivitas bertentangan dengan sifat rokok yang menggerogoti kesehatan.
7. Corporate social reponsibility (CSR)Dunia internasional tidak mengenal corporate social responsibility dari industri yangmerusak lingkungan dan kesehatan, seperti industri alkohol, industri rokok dan industrihasil hutan yang tidak didukung oleh ekolabel. Tapi industri rokok di Indonesiadengan bebas membawa slogan CSR, dan dengan bebas melaksanakan kegiatan dengan
-- Analisis Situasi --
61
mengatas-namakan “kegiatan kemanusiaan terselubung”, termasuk membagi-bagikanrokok kepada korban bencana alam sebagai bagian dari promosi industri mereka.
8. Industrial intervention.Industri rokok sebagai yang memiliki kekuatan sumber daya manusia serta finansialyang hampir tak terbatas, dengan amat mudah dapat melakukan berbagai intervensidalam berbagai bidang, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan,maupun masalah operasional, misalnya dalam menguasai mata rantai perdagangantembakau. Secara umum industri melakukan pendekatan 3D dalam melaksanakanintervensi terhadap setap upaya pengendalian terhadap produk tembakau, yakni delayatau penundaan, delete atau penghapusan, dan dilute atau pengaburan (WHO 2012).
9. Sikap permisif masyarakatMasyarakat karena ketidak-fahamannya terhadap bahaya rokok, juga tidak sadar bahwaberbagai sikap kedermawanan industri rokok yang diselubungi dengan perilakukemanusiaan seperti CSR, sponsor dan beasiswa, adalah mata rantai promosi terhadapproduk rokok yang justru menghancurkan hidup mereka dan keluarga mereka.
10. Harga rokok yang murahRokok di Indonesia masih di jual murah murah, meskipun cukai sudah mengalamikenaikan. Sehingga kebijakan cukai harus terus dinaikkan dan disederhanakan sebagaiupaya pengendalian tembakau dan perlindungan terhadap industri kecil. Dan bisa efektifdaam mengurangi prevalensi merokok.
11. Organisasi petani dan buruh tembakauOrganisasi petani dan buruh tembakau adalah bagian dari civil society yang selaludimanfaatkan dan dijadikan garda depan industri rokok untuk menghadapi gerakanpengendalian tembakau. Padahal kegiatan pengendalian tembakau justru bertujuanmeningkatkan posisi tawar petani dan buruh tembakau dalam mata-rantai perdagangantembakau, karena nasib mereka yang mengalami marjinalisasi, dan sama sekali takmemiliki posisi tawar terhadap para tengkulak dan industri rokok.
12. Intervensi industri rokok terhadap mekanisme dan jalur perdagangan tembakau(tobacco industry interference)Industri tembakau mengatur, mengontrol dan memberikan intervensi sistemik terhadapmekanisme dan jalur perdagangan tembakau dari hulu hingga hilir, sehinggaketergantungan seluruh sub-sistem terhadap dominasi industri sangat kuat. Sehinggasangat sulit misalnya bagi petani tembakau untuk bisa bebas dari intervensi dan jeratanmata rantai intervensi tersebut.
62
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 38:Orang Miskin Merokok
Pengemispun, sebagaimana banyak keluarga miskin lainnya di Indonesia, karena adiksi danketidaktahuannya, ternyata ikut menyumbang untuk memperkaya industri rokok. Diperlukanperlindungan bagi mereka, maupun bagi orang-orang sekitar yang ikut terpapar asap rokok.Pasal 4 Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Falir Miskin menegaskan, bahwa fakirmiskin harus menjaga diri dan keluarganya dariperbuatan yang dapat merusak kesehatan,kehidupan sosial dan ekonominya Diperlukan perlindungan bagi mereka, maupun bagi orang-orang sekitar yang ikut terpapar asap rokok.
13. Adiksi rokok dan kemiskinanMasyarakat miskin perokok tidak menyadari bahwa mereka telah adiktif berat, sehinggatetap membelanjakan sebagian besar penghasilan mereka yang pas-pasan untukmembeli rokok. Mereka tidak sadar bahwa telah menjadi penyumbang terbesar terhadapindustri rokok yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia, yang menguasaigurita bisnis dan perbankan nasional.
14. Pendapatan Asli DearahBanyak pemerintah daerah masih melihat perusahaan rokok sebagai salah satu sumberpendapatan asli daerah (PAD) yang utama, baik berupa cukai maupun dari iklan dansponsor. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau di 85 Kabupaten/Kota membuktikan bahwa ditiadakannya iklan rokok tidak menganggu PAD karenadengan mudah digantikan oleh iklan/sponsor produk lain.
15. Perbedaan persepsi dalam pengendalian tembakauBelum adanya kesatuan pandangan dalam pengendalian tembakau termasuk dari tokohagama dan tokoh masyarakat terhadap kebiasaan merokok yang merugikan diri sendiri,keluarga dan masyarakat. Hal tersebut, disamping disebabkan oleh perbedaan dalammentafsirkan ayat/tafsir agama juga terpengaruh oleh bias kebiasaan merokok padasebagian besar tokoh agama tersebut.
-- Analisis Situasi --
63
BERBAGAI MITOSDi samping berbagai hambatan internal dan eksternal tersebut di atas, pada masyarakat
juga berkembang dan sengaja dikembangkan berbagai mitos, atau takhayul di jaman modern,yakni berbagai asumsi atau anggapan yang tidak benar, tapi selalu dihembus-hembuskan ke-tengah masyarakat, khususnya masyarakat perokok atau yang terkait dengan mata-rantai danjaringan bisnis produk tembakau. Berbagai isu yang kemudian dimitoskan tersebut semulamemang sengaja disebar-luaskan dan dikembangkan ketengah masyarakat, namun dalam per-jalanan waktu, isu yang salah tersebut kemudian secara perlahan dianggap sebagai satu kebenaran.
Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI) dalam salah satu facts sheetatau lembar faktanya tentang Dampak Tembakau dan Pengendaliannta di Indonesia (2009)mengemukakan beberapa mitos yang meracuni masyarakat tersebut antara lain:
Mitos 1 : Bahwa merokok menenangkan pikiran dan meningkatkan daya konsentrasi?Fakta : Pada saat sesesorang mulai mencoba-coba merokok (perokok pemula), merekamerasakan mual, pusing, batuk dan mulut tak enak. Namun lama kelamaan, dopaminesebagai zat penyebab rasa nikmat, yang diprodusir berkat rangsangan Nicotinic cholinergicreceptors (nAChRs) semakin membuat perokok tak berdaya dan tergantung kepada dopapinetersebut. Bilamana seorang perokok berhenti merokok, maka dia akan menjadi lemas, gelisahtak berdaya, dan hanya akan “merasa” dapat bangkit kembali bilamana dia mulai merokoklagi. Begitu nikotin terhisap ke sel-sel otak, dan neurotransmitter menghasilkan dopamine,maka dia akan merasa tenang dan mulai merasa bisa berkonsentrasi lagi.
Mitos 2 : Bahwa merokok adalah hak individu dan tak dapat diganggu gugat?Fakta : Merokok adalah bentuk ketidak-berdayaan melawan adiksi atau ketergantunganterhadap nikotin, dan justru adalah satu bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hakkonstitusional seluruh warga masyarakat lain untuk mendapatkan lingkungan hidup yangbersih dan sehat, sebagaimana di jamin oleh UUD 1945, UU HAM, UU PerlindunganAnak, UU Ketenagakerjaan. Ketidakberdayaan perokok melawan ketergantungannya padanikotin tersebut, dalam sebagian besar kasus, terpaksa harus mengorbankan kepentingankeluarganya yang lain, seperti kepentingan di bidang pendidikan, kesehatan dsb.
Mitos 3: Bahwa nikotin tidak menimbulkan kecanduan.Fakta : Temuan-temuan ilmiah yang membuktikan bahwa nikotin adalah zat adiktif sudahlama dipublikasikan secara luas ke masyarakat, baik oleh WHO, oleh Departemen KesehatanAmerika, bahkan juga diakui oleh para CEO industri-industri rokok internasional.
Mitos 4: Bahwa polusi udara oleh asap mobil lebih berbahaya dari asap rokok.Fakta : Asap rokok disamping mengandung jenis dan kadar racun yang lebih beraneka-ragam dan berbahaya dari asap knalpot, juga sifat peredaran asap rokok yang kebanyakanberedar di ruang tertutup, sejak di rumah tangga sampai di berbagai fasilitas umum, lebihberbahaya dari pada asap knalpot yang beredar di ruang terbuka.
64
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Mitos 5: Bahwa iklan rokok yang sangat agresif tidak dimaksudkan untuk mencariperokok baru, tapi agar perokok beralih ke produk baru atau lain.Fakta : Pertama, bagi pecandu rokok, dengan atau tanpa iklan mereka tetap akan berusahauntuk membeli rokok untuk memenuhi ketergantungannya. Kedua, iklan rokok yang agresifjustru berusaha mengembangkan pangsa pasar baru, terutama dari segmen masyarakat baru,yakni wanita dan generasi muda. Bagi industri tembakau, pengembangan pangsa pasarlebih penting dari menaikkan atau mempertahankan margin keuntungan dari harga jualrokok.
Mitos 6: Bahwa industri rokok berjasa dalam meningkatkanpendapatan negara melaluicukai rokok.Fakta : Industri rokok lupa bahwa pembayar cukai adalah konsumen rokok atau perokok,yang telah mengorbankan berbagai kepentingan pribadi dan keluarganya demi kenikmatannikotin yang telah menjeratnya, dan bukan industri rokok.
Gambar 39:Perlawanan Komunitas Kretek Terhadap PP 109
Demo menentang Rencana Peraturan Pemerintah tentang (RPP) Pengendalian Produk Tembakau. Industriselalu menggerakkan petani tembakau sebagai kelompok yang paling dirugikan dalam tata niaga tembakau,untuk dijadikan bumper untuk menentang dikeluarkannya satu produk perundang-undangan untukmengendalikan produk tembakau, dengan melaksanakan strategi 3-D, delay, delete dan dilute atau tunda,hapus dan musnahkan. Kasus “ayat yang hilang” yakni pasal 113 tentang zat adiktif, Undang UndangKesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah sekedar satu contoh kasus, bagaimana lobi industri dengan mudahmasuk ke lingkungan DPR RI.
-- Analisis Situasi --
65
Disamping itu, ternyata biaya yang timbul akibat mengkonsumsi rokok dan harus ditanggungnegara, ternyata lebih besar dari pada cukai yang masuk ke negara.
Mitos 7: Bahwa rokok kretek adalah cultural heritage IndonesiaFakta : Benar bahwa cengkeh, sebagaimana kayu manis, pala dan sebagainya adalahrempah-rempah kebanggaan Indonesia, yang justru menarik para penjajah ke Indonesia.Namun tembakau sama sekali bukan produk asli Indonesia. Tembakau yang merupakantanaman asli suku Indian di Amerika Utara dan Selatan tersebut, dibawa dan dikembangkandi Indonesia sebagai komoditi ekspor oleh penjajah Belanda atau VOC pada jamanpemerintah Mataram di bawah Panembahan Senopati pada awal tahun 1600. Selanjutnya,pemerintah Kolonial melalui Van den Bosch memaksakan tembakau dalam program TanamPaksa atau Cultuurstelsel (1836-1845) di beberapa daerah seperti di Deli, Jawa Tengah,dan Sunda Kecil (Bali dan Lombok). Sehingga tak ada alasan untuk menjadikan rokokkretek, campuran tembakau dengan cengkeh sebagai cultural heritage, karena justrutembakau dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk merusak mental dan moral anakbangsa, sebagaimana Inggris memaksa Cina untuk menanam opium, yang ditentang olehCina dalam Perang Candu dan Pemberontakan Boxer.
C. Merokok Bukan Hak Asasi ManusiaNegara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan.
Kesehatan adalah hak dasar. Setiap orang dapat menikmati hak-hak lain bilamana merekasehat. Negara memiliki kewajiban menjamin setiap orang untuk menikmati standarkesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yangberderajat. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai, demiterlaksananya hak asasi manusia yang lainnya.
Upaya Negara untuk membebaskan warga dari paparan asap rokok adalah bagian dariperwujudan kewajiban Negara dalam hak atas kesehatan. Upaya ini untuk melindungimasyarakat dari bahaya produk tembakau yang secara ilmiah telah dapat dibuktikan.
Hak Atas Kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusiayang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 serta Undang-UndangNo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28H UUD 1945 menjamin setiaporang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebutdijamin pula oleh Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM). Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 menjamin setiap setiap orang berhak atas lingkunganhidup yang baik dan sehat.
Konsumsi rokok tidak saja membahayakan perlindungan terhadap hak atas kesehatandan hak atas lingkungan yang sehat, lebih jauh, ia juga berbahaya dan mengancam hak atashidup setiap warga masyarakat. Hal ini tidak terbatas pada hak hidup perokok tetapi yanglebih utama adalah hak hidup orang yang tidak merokok dari bahaya asap rokok. Hakhidup sendiri merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (non derogable
66
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
rights ). Perlindungan atas hak hidup setiap warga Negara pun telah diatur secara tegasdalam Konstitusi Negara RI khususnya pasal 28A UUD 45 Amendemen ke-4. Dalam konteksini sudah seharusnya pemerintah mengatur dan mengendalikan produk-produk tembakausebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup warga masyarakatnya. Jika pemerintahRI belum membuat kebijakan yang jelas dan tegas dalam pengendalian produk-produktembakau, bisa diartikan bahwa pemerintah telah abai dan melanggar hak hidup warganegaranya lebih jauh lagi pemerintah telah melanggar atau tidak sejalan dengan konstitusi.
D. ANALISA REGULASI
1. INTERNASIONAL ROADMAP (FCTC)Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on T0bacco
Control (FCTC) adalah sebuah traktat internasional yang menegaskan kembali akan haksemua orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Traktat tersebutmenandai satu paradigma baru dalam strategi regulasi untuk mengatasi zat adiktif, yanglebih menekankan pada strategi pengurangan permintaan (demand reduction).
FCTC disusun untuk menghadapi globalisasi epidemi tembakau,yang didukung olehsejumlah faktor perdagangan yang kompleks dengan efek lintas negara, difasilitasi olehperdagangan bebas dan investasi asing, dengan didukung oleh beberapa kekuatan raksasadalam pemasaran global, iklan-promosi-sponsor yang bersifat lintas bangsa dengandukungan modal raksasa. Strategi FCTC sebagai konvensi di bidang kesehatan adalahpengurangan permintaan (demand reduction), melalui upaya-upaya:- perlindungan terhadap paparan asap tembakau, terutama di berbagai fasilitas publik,- regulasi mengenai kandungan produk tembakau,- regulasi mengenai pengungkapan produk tembakau,- pengemasan dan pelabelan,- pendidikan, komunikasi, pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
ancaman bahaya produk tembakau bagi kesehatan,- iklan, promosi dan sponsor tembakau, dan- segenap upaya pengurangan permintaan yang berkaitan dengan ketergantungan atas
tembakau dan oenghentian pemakaiannya.
Sementara itu, untuk pengurangan pasokan (supply reduction) mencakup upaya-upaya:- perdagangan ilegal produk tembakau,- penjualan produk tembakau kepada dan oleh anak di bawah umum,- pemberian bantuan untuk kegiatan alternatif yang layak laksana secara ekonomis.
FCTC berlaku secara hukum selama 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara anggotaPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada saat itu, semua negara yang meratifikasi FCTCakan terikat secara hukum dengan segala ketentuan dalam Konvensi tersebut. FCTC dibukauntuk penanda-tanganan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 22 Juni 2003 di Geneva, dansetelah traktat disimpan dikantor PBB New York dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 29 Juni
-- Analisis Situasi --
67
2004. Semua negara yang menanda-tangani Konvensi tersebut adalah negara yang memilikidan menunjukkan komitmen politik untuk benar-benar melaksanakan, dan tidakmengabaikan tujuan Konvensi tersebut.
Selanjutnya setiap negara yang belum menanda-tangani traktat tersebut setelah tanggal29 Juni 2004, tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan aksesi, yang dianggap merupakansatu langkah yang setara dengan ratifikasi.
2. NASIONAL
a. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (REPUBLIK INDONESIA, 1945)
Pembukaan alinea ke empatKemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesiaitu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalamsuatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat denganberdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil danBeradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkansuatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 28HSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolehpelayanan kesehatan
Pasal 28J ayat 1Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
UNDANG – UNDANG NO. 39/1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIABab III, Pasal 9 ayat 3Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Bab III, Pasal 52Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dannegara.
68
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakuidan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.Bab III, Pasal 53 ayat 1Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup mempertahankan hidupdan meningkatkan taraf penghidupannya
Bab IV, Pasal 69 ayat 1Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral,etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bab IV, Pasal 69 ayat 2Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dantanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balikserta menjadi
b. Anak-anak mempunyai hak yang khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingunganyang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok.UNDANG–UNDANG NO. 23/2002 PERLINDUNGAN ANAKBab III, Pasal 4Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasisecara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Bab IX, Pasal 45 ayat 1Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawatanak sejak dalam kandungan
Bab IX Pasal 46Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yanglahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ataumenimbulkan kecacatan.
c. Pekerja dan karyawan mempunyai hak untuk bekerja di lingkungan kerja yang sehatdan tidak membahayakan (Republik Indonesia, 2003)
UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANPasal 86Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan ataskeselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuaidengan harkat, martabat serta nilai-nilai agama.
-- Analisis Situasi --
69
d. Masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat.
UNDANG-UNDANG No. 32 tahun 2009 tentang LINGKUNGAN HIDUP
Bab X, Pasal 65 ayat 1Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagiandari hak asasi manusia.Bab X, Pasal 65 ayat 2Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, aksesinformasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat.
e. Terlaksana adanya kawasan tanpa rokok dengan tempat yang sudah ditentukan diantara.
UNDANG-UNDANG No. 36 tahun 2009 tentang KESEHATANPasal 115 ayat 1Kawasan Tanpa Rokok antara lain:i. Fasilitas pelayanan kesehatan;ii. Tempat proses belajar mengajar;iii. Tempat anak bermain;iv. Angkutan umum;v. Tempat kerja; danvi. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
Pasal 115 ayat 2Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
f. Orang miskin juga punya kewajiban dalam menjaga diri sendiri dari bahaya asap rokokdan merokok itu sendiri.
UNDANG-UNDANG No. 13 tahun 2011 tentang PENANGANAN FAKIR MISKIN
BAB II, Pasal 4Fakir miskin bertanggung jawab:
menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan,kehidupan sosial, dan ekonominya;
g. PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau untukKesehatan yang merupakan turunan UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. PP ini
70
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
mengatur mengenai kemasan produk tembakau, larangan sponsor produk tembakau,larangan menjual terhadap anak-anak dan ibu hamil.
3. INISIATIF DI TINGKAT DAERAHPengendalian tembakau tidak hanya dilakukan melalui regulasi nasional, tapi tiaptiap
daerah juga mendukung pengendalian tembakau dengan regulasi lokal atau daerah. Regulasilokal di beberapa provinsi, kota maupun kabupaten dapat berupa peraturan daerah, peraturangubernur, peraturan walikota dan/atau peraturan bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.Hal ini dikarenakan adanya inisiatif dan dukungan dari daerah untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok. Dan lebih dari itu, inisiatif daerah tersebut muncul karena belumadanya regulasi di tingkat nasional yang secara utuh melindungi dan menjamin wargaNegaranya mendapatkan derajat hidup dan kesehatan yang terbaik. Beberapa regulasi lokalatau daerah untuk Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat di tabel.
Pembentukan Peraturan di tingkat daerah patut mendapatkan apresiasi. Pengaturantersebut adalah salah satu pengejawantahan kewajiban negara untuk menghormati,melindungi, dan memenuhi Hak Atas Kesehatan yang merupakan bagian dari Hak AsasiManusia. Meskipun, pembentukan ketentuan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengidengan law enforecement yang memadai.
Tabel 11:Daftar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Tingkat Daerah
Provinsi No Provinsi /Kota/Kabupaten PERDA PERGUB PERBUP PERWALI DLL*
Sumatera Selatan 1 Palembang 1
DKI Jakarta 2 Jakarta 1
Jawa Barat 3 Bogor 1
4 Indramayu 1
5 Depok 1 1
6 Bandung 1
7 Cirebon 1
8 Kabupaten Bogor 1
Banten 9 Tangerang 1
10 Kab Tangerang 1
Kalimantan Barat 11 Pontianak 1
Kalimantan Timur 12 Provinsi Kalimantan Timur 1
13 Tarakan 1
14 Balikpapan 1
15 Samarinda 1
Jawa Timur 16 Surabaya 1
17 Tulunggagung 1
18 Kota Probolinggo 1
19 Malang 1
20 Sidoarjo 1
-- Analisis Situasi --
71
NTB 21 Lombok Timur 1 Sumatera Barat 22 Payakumbuh 1 23 Bukit Tinggi 1 24 Padang Panjang 1 25 Kota Padang 1 26 Kota Solok 1 27 Kota Pariaman 1 28 Kab 50 kota 1 29 Kab Padang Pariaman 1 30 Kab Pasaman 1 31 Kab Pasaman Barat 1 32 Kab Tanah Datar 1 33 Kab Sijunjung 1 34 Kab Pesisir Selatan 1 Jawa Tengah 35 Pekalongan 1 36 Karang Anyar 1 37 Sragen 1 38 Semarang 1 DI Yogyakarta 39 Yogyakarta 1 40 Bantul 1 41 Gunung Kidul 1 42 Sleman 1 Bali 43 Provinsi Bali 1 Bangli 1 44 Denpasar 1 Sulawesi Selatan 45 Makassar 1 46 Enrekang 1 Lampung 47 Metro 1 Gorontalo 48 Bone Bolango 1 Sulawesi Tengah 50 Palu 1 Sumatera Utara 51 Medan 1 52 Tebing Tinggi 1 NAD 53 Aceh 1 Bengkulu 54 Bengkulu 1 Sulawesi Utara 55 Kab. Minahasa Utara 1 56 Kota Bitung 1 Jambi 57 Jambi 1 58 Prov Jambi 1 59 Bungo 1 Riau 60 Dumai 1 Maluku Utara 61 Halmahera S 1 Kalimantan Tengah 66 Palangka Raya 1 17 2 17 12 15
Sumber : Kemenkes RI
72
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
E. HARAPAN KE DEPAN
Industri rokok sering disebut sebagai sunset industry atau “industri matahari terbenam”.Semakin hari seluruh bangsa-bangsa beradab di dunia semakin menyadari akan ancamandan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok sebagai produk andalan tembakau. Oleh karenanya,kini industri rokok diseluruh dunia sedang berupaya keras untuk mempertahankan life-linetersebut selama mungkin, di samping mulai melaksanakan diversifikasi usaha, menanamkanusahanya diberbagai bidang lain non-tembakau. Walaupun diyakini, karena sifat adiktifdari tembakau tersebut, sangat mustahil untuk menggambarkan bahwa industri tembakauakan hapus dari muka bumi. Industri itu masih akan tetap berjalan, walau konsumen akansemakin kritis dalam menyikapinya, terlebih bilamana berbagai peraturan perundang-undangan beserta sanksinya benar-benar dijalankan, sementara masyarakat semakin sulituntuk dibohongi karena tingkat kesadaran yang semakin tinggi.
Ketika negara-negara maju dan beradab semakin memperketat peredaran rokok demimelindungi keluarga dan masyarakat, maka industri rokok mengalihkan pasarnya dengansegala cara ke beberapa negara yang sedang berkembang, dimana komitmen pemerintahmaupun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya tembakau rendah. Dunia kinimencatat, bahwa Indonesia adalah negara konsumen rokok terbesar ke tiga di dunia, setelahCina dan India. Namun berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Cina dan India menunjukkankomitmennya yang lebih tinggi dalam melindungi rakyatnya dengan jalan meratifikasiFCTC.
Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa, seyogyanya Indonesia secarakonsisten menunjukkan komitmennya pada setiap traktat internasional yang dkeluarkanPerserikatan Bangsa Bangsa yang berkaitan dengan hajat kesejahteraan masyarakat. Terlebih,sebagaimana pemerintah Cina dan India, keberadaan wakil Pemerintah Indonesia dalamConference of the Parties FCTC, akan lebih menguntungkan dari pada di luar. Sebagaianggota Conference of the Parties FCTC, Indonesia bisa secara aktif berdialog danberagumentasi secara substansial dan melibatkan diri dalam setiap pengambilan keputusan.
F. PERAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)Namun, walaupun pemerintah Indonesia sampai kini, tahun 2013, belum mengaksesi
FCTC, namun beberapa langkah nyata telah berhasil dilaksanakan di lapangan. Walaupunpertimbangan kesehatan selama ini selalu dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi, untukmeningkatkan pendapatan negara, namun Undang Undang Kesehatan No. 30 Tahun 2009,yang menyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif, telah berhasil melahirkan terobosanberupa pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa wilayah di Indonesia.Pengembangan KTR di beberapa daerah, dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati atau Walikota, juga berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda.
Terlebih dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri, masing-masing No. 188/MENKES/PB/1/2011 dan No. 7 Tahun2011 tertanggal 28 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
-- Analisis Situasi --
73
maka diharapkan tidak ada keraguan lagi untuk mengembangkan pengetrapan KTR tersebutdi seluruh wilayah Republik Indonesia.
Diyakini, bahwa KTR sekaligus juga merupakan arena pembelajaran bagi masyarakat,untuk dari hari ke hari, semakin menyadari bahwa rokok adalah zat yang sangat berbahaya.Bahkan di beberapa daerah, sudah mulai muncul dan dilaksanakan gagasan Desa atau RT/ RW Bebas Rokok. Juga terdapat Kampus yang menyatakan diri sebagai Kampus BebasRokok, jauh sebelum Undang Undang No. 36 Tahun 2009 disahkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan LingkunganHidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, beberapa daerahtelah mengeluarkan satu peraturan tentang kawasan tanpa rokok, baik dalam bentukperaturan daerah, peraturan bupati/walikota, maupun dalam bentuk lainnya. Sampai Mei2013 telah ada 85 kabupaten/kota yang sudah memiliki kebijakan kawasan tanpa rokokdalam berbagai bentuk. Untuk peraturan tingkat provinsi, saat ini Bali dan Sumatera Barattelah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, sedangkan DKI Jakarta danDI Yogyakarta memiliki peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok. Hal itu sesuaidengan pasal 115 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah daerahwajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
Bupati Bangli, Bali misalnya, dalam Lokakarya Konsolidasi Pelaksanaan KTR yangdiselenggarakan oleh Majlis PKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerjasama denganIndonesian Institute on Social Development (IISD), Jakarta, 28 Mei 2013, menegaskan,bahwa walaupun penduduk Bangli yang berjumlah 50 830 KK tersebut 62% adalah perokok,tapi 98% penduduknya mendukung pelaksanaan KTR. Masyarakat setelah melalui proseskomunikasi, sosialisasi dan edukasi menyadari dampak terhadap kesehatan dan sosialekonomi mereka. KTR itu sendiri, disamping bermanfaat untuk menjaga dan melindungimasyarakat dari paparan asap rokok yang mengandung 7000 zat beracun tersebut (SurgeonGeneral report, 2010), ternyata juga bermanfaat untuk mendidik dan menumbuhkan perilakuhidup bersih dan sehat, dimana semakin banyak warga masyarakat yang sadar dan darisedikit berhenti merokok.
Untuk Kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif kecil tersebut, Bupati Balimengkalkulasi, bahwa kerugian ekonomi akibat merokok dari 18.909 KK, dengan rata-rata mengkonsumsi satu bungkus rokok seharga Rp. 10.000, dalam setahun mereka akanmembakar dan menghisap tembakau senilai Rp. 68.072.400.000 atau Rp. 189.090.000 perhari.
Bisa dibayangkan, berapa ratus triliun nilai konsumsi rokok bagi seluruh perokok diIndonesia. Dengan hitung-hitungan sederhana dari Bupati Bangli tersebut, berapa ratustriliun rupiah diekspoitir oleh industri rokok, untuk disetor kekantor pusat BAT dan PhilipMorris di luar negeri, setelah sebagian kecil triliun disetor sebagai cukai kepada PemerintahRepublik. Ironis, para perokok miskin Indonesia telah memberikan kontribusi tak terhinggabagi industri rokok raksasa internasional, dengan mengorbankan kesehatan dan keluargamereka.
74
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Bahkan dalam Lokakarya Majlis PKU dan IISD tersebut terungkap, bahwa WalikotaPadang Panjang, Walikota Bogor dan Walikota Pekalongan yang telah memiliki Perdauntuk melarang reklame rokok, ternyata pelarangan reklame rokok tersebut tak berpengaruhbagi PAD atau pendapatan asli daerah mereka. Hal ini disebabkan, karena dengan mudahmasukan dari reklame rokok diganti oleh perusahaan lain, misalnya perusahaan hand phone,otomotive dsb.
Selain karena berbagai peraturan perundangan-undangan tersebut, kebijakan kawasantanpa rokok juga didukung oleh masyarakat. Survei yang dilaksanakan oleh YayasanLembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dilaksanakan di beberapa kota besar, yaituJakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, Medan, Semarang, Palembang, dan Banjarmasinmenunjukkan bahwa 92% responden setuju bahwa asap rokok orang lain berbahaya bagikesehatan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 72% responden merasa terganggudengan asap rokok dan 88% setuju dengan kebijakan kawasan tanpa rokok (Abadi, 2011).
Gambar 40:Bupati Bangli Memberikan Kampanye Bahaya Rokok
Bupati Bangli, Bali, I Made Gianyar, sadar akan manfaat KTR dan kerugian akibat merokok, selalumengkampanyekan pengendalian merokok dalam setiap acara, termasuk kunjungan kerja, terutamadi lembaga-lembaga pendidikan, agar generasi muda terlindungi dari ancaman nikotin.
-- Analisis Situasi --
75
Gambar 41Jajak pendapat pemahaman responden terhadap bahaya asap orang lain
Tingkat dukungan responden terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok
Sumber: Abadi, 2011
Gambar 42:Tingkat dukungan responden terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Sumber : Abadi, 2011
Jajak Pendapat lain yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center(MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa mayoritasmasyarakat mendukung penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Polling inimelibatkan 1018 responden yang merupakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yangberumur > 15 tahun. Polling tersebut menemukan bahwa 88% dari responden mendukungkebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 91 % responden mendukung larangan merokokperkantoran dan tempat kerja tertutup. 75 % responden mendukung larangan merokok di
76
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
restoran, 95 % responden mendukung larangan merokok di rumah sakit dan klinik. 83%responden mendukung larangan merokok di tempat umum seperti di mall, tempat perbelan-jaan dan terminal. 90% responden mendukung larangan merokok di institusi pendidikanseperti di sekolah, kampus dan universitas. 94% responden mendukung larangan merokokdi tempat ibadah. 84% responden mendukung larangan merokok di angkutan umum. 85%responden menyatakan bahwa lebih penting hak untuk mendapatkan udara bersih dari padahak perokok untuk merokok di dalam ruangan. Bahkan 68% perokok mendukung adanyaPerda KTR di ruang tertutup. (Sumber: Polling Dukungan Masyarakat Terhadap KebijakanKawasan Tanpa Rrokok di Yogyakarta, MTCC UMY 2011).
Penelitian lain yang dilakukan oleh YLKI juga menunjukkan bahwa kebijakan KawasanTanpa Rokok tidak membahayakan bisnis. Studi mengenai “Menakar Loyalitas KunjunganKonsumen terhadap Hotel dan Restoran yang Menerapkan Kawasan Dilarang Merokok(KDM)” menunjukkan bahwa 70% (378) pengunjung hotel merasa terganggu denganAROL, 95% (476) pengunjung akan tetap mengunjungi hotel tersebut walaupun diterapkanKDM, 90% (398) pengunjung akan tetap mengunjungi tempat hiburan di hotel walaupuntelah diterapkan KDM. Sementara itu 80% (393) pengunjung restoran merasa terganggudengan asap rokok orang lain (arol), 93% (458) pengunjung akan tetap mengunjungi restorantersebut walaupun diterapkan KDM, dan 81% (399) pengunjung setuju dengan pemberiansanksi-denda bagi pelanggar KDM di restoran. (sumber: Studi mengenai “Menakar LoyalitasKunjungan Konsumen terhadap Hotel dan Restoran yang Menerapkan Kawasan DilarangMerokok (KDM)” YLKI 2011).
Sebagai forum dan pembelajaran bagi masyarakat, dari sedikit masyarakat akan dididikuntuk “merokok secara baik dan benar”, bahwa masyarakat warga memiliki hakkonstitusional untuk mendapatkan lingkungan udara yang bersih, sehingga para perokoktidak lagi bisa sembarangan merokok di berbagai fasilitas umum. Pada waktunya paraperokok juga harus belajar, bahwa merokok di dalam rumahpun sebaiknya dihindari,walaupun rumah merupakan domain pribadi dan keluarganya, terlebih bilamana di dalamrumah tersebut terdapat bayi, anak-anak ataupun isteri dan anggota keluarga lain yangtidak merokok.
Kawasan Tanpa Rokok, bila dilaksanakan secara konsisten, terlebih bila dilaksanakanbersama beberapa instrumen pengendalian produk tembakau yang lain seperti laranganpemasangan iklan, sponsor, termasuk bea-siswa, pemuatan graphical health warning atauperingatan bergambar di bungkus rokok secara cukup besar dan proporsional, jugapeningkatan cukai rokok, diyakini bahkan akan mampu merubah perilaku dan kebiasaanmasyarakat. Kalau semula banyak generasi muda yang beranggapan bahwa merokok samadengan sikap dan perilaku gaul, gagah, modern, maco dsb, pada waktunya nanti akan datangsaatnya dimana semakin banyak warga masyarakat, termasuk generasi muda yangberanggapan bahwa merokok adalah perbuatan kotor, jorok, mengerogoti ekonomi keluargadan masyarakat, serta perbuatan yang sia-sia bagi diri sendiri dan lingkungannya.
-- Analisis Situasi --
77
G. FCTC SEBAGAI SOLUASI MENDASAR.
Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on T0baccoControl (FCTC) adalah sebuah traktat internasional yang menegaskan kembali akan haksemua orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Traktat tersebutmenandai satu paradigma baru dalam strategi regulasi untuk mengatasi zat adiktif, yanglebih menekankan pada strategi pengurangan permintaan (demand reduction).
FCTC disusun untuk menghadapi globalisasi epidemi tembakau,yang didukung olehsejumlah faktor perdagangan yang kompleks dengan efek lintas negara, difasilitasi olehperdagangan bebas dan investasi asing, dengan didukung oleh beberapa kekuatan raksasadalam pemasaran global, iklan-promosi-sponsor yang bersifat lintas bangsa dengandukungan modal raksasa. Strategi FCTC sebagai konvensi di bidang kesehatan adalahpengurangan permintaan (demand reduction), melalui upaya-upaya:1. Perlindungan terhadap paparan asap tembakau, terutama di berbagai fasilitas
publik,2. Regulasi mengenai kandungan produk tembakau,3. Regulasi mengenai pengungkapan produk tembakau,4. Pengemasan dan pelabelan,5. Pendidikan, komunikasi, pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap ancaman bahaya produk tembakau bagi kesehatan,6. Iklan, promosi dan sponsor tembakau,7. Segenap upaya pengurangan permintaan yang berkaitan dengan ketergantungan
atas tembakau dan oenghentian pemakaiannya.
Sementara itu, untuk pengurangan pasokan (supply reduction) mencakup upaya-upaya:1. Perdagangan ilegal produk tembakau,2. Penjualan produk tembakau kepada dan oleh anak di bawah umum,3. Pemberian bantuan untuk kegiatan alternatif yang layak laksana secara ekonomis.
Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia, dan negara demokrasi terbesarketiga setelah Amerika Serikat dan India, pada saat ini, sepuluh tahun setelah dikeluarkantraktat Internasional tersebut sedang dalam proses aksesi FCTC tersebut, sehingga Indonesiayag selama ini dinilai oleh dunia Internasional belum memiliki komitmen politik untukmencapai tujuan traktat, segera dapat mewujudkan dan melaksanakan tujuan traktat tersebutpada saat aksesi terhadap FCTC tersebut pada saatnya dapat terwujud.
Menurut FCTC, pemerintah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melindungimasyarakat melalui hal berikut.1) Peningkatan cukai
Pengendalian konsumsi rokok tidak merugikan perekonomian negara, tetapi justrumemberikan dampak positif. Peningkatan cukai sebesar 100% meningkatkan keluaran(output) perekonomian sebesar Rp335 miliar, pendapatan masyarakat sebesar Rp 492
78
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
miliar dan lapangan pekerjaan sebanyak 281.135 pekerjaan baru. Sementara itu, setiapkenaikan cukai sebesar 10% hanya akan mengurangi konsumsi sebesar 4% di negaramaju dan 8% di negara berkembang. Kenaikan harga rokok karena naiknya cukaihanya akan dirasakan oleh orang miskin dan remaja.
2) Larangan iklan secara menyeluruhLarangan iklan secara menyeluruh merupakan upaya untuk memberikan perlindungankepada masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja merupakansasaran utama produsen rokok. Hal ini diakui oleh industri rokok bahwa anak-anakdan remaja merupakan aset bagi keberlangsungan industri rokok. Untuk itu kebijakanlarangan iklan rokok secara menyeluruh harus diterapkan untuk melindungi anak danremaja dari pencitraan industri rokok yang menyesatkan. Pelarangan iklan rokokmenyeluruh (total ban) mencakup iklan, promosi dan sponsorship yang meliputipelarangan (1) iklan, baik langsung maupun tidak langsung di semua media massa;(2) promosi dalam berbagai bentuk, misalnya potongan harga, hadiah, peningkatancitra perusahaan dengan menggunakan nama merek atau perusahaan dan (3)sponsorship dalam bentuk pemberian beasiswa, pemberian bantuan untuk bidangpendidikan, kebudayaan, olah raga, lingkungan hidup, dan lain-lain.
3) Penerapan kawasan tanpa rokokPenerapan kawasan tanpa rokok akan melindungi hak bukan perokok untuk menghirupudara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok. Larangan merokok perluditerapkan di tempat-tempat umum, tempat kerja, dan transportasi umum. Penerapan
Gambar 43:Pameran tembakau internasional di Jakarta.
Indonesia produsen tembakau ke enam, tapi konsumen rokok ke tiga terbesar di dunia, hinggasebagian besar industri rokok menggunakan tembakau ekspor, dan tembakau lokal memiliki posisitawar rendah di pasar.
-- Analisis Situasi --
79
kawasan tanpa rokok tidak saja berfungsi untuk memenuhi hak bukan perokok untukmenghirup udara bersih dan sehat, tetapi juga membantu perokok untuk dapat menahan/menunda kebiasaan merokok dan sebagai langkah awal perokok untuk berhentimerokok. Penerapan kawasan tanpa rokok juga semakin menyadarkan banyak orangakan bahaya adiktif rokok dan mengembalikan norma untuk tidak merokok di tempatumum, terutama di ruangan tertutup.
4) Peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisanPeringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan pada kemasan rokok merupakan saranainformasi dan edukasi yang murah dan efektif. Murah karena pemerintah tidak perlu me-ngeluarkan anggaran khusus untuk mendidik masyarakat akan bahaya merokok, khususnyamasyarakat yang buta huruf. Gambar yang ditampilkan dapat mempengaruhi perilaku danmengubah sikap orang untuk tidak merokok karena peringatan kesehatan berbentuk sepertiitu memberikan gambaran grafis tentang komplikasi penyakit akibat merokok. Hal itujuga secara langsung maupun tidak langsung dapat menangkal iklan rokok yang cenderungmenyesatkan. Kebijakan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan menunjukkankeseriusan pemerintah dalam upaya pengendalian dampak konsumsi rokok.
H. PENGEMBANGAN JEJARING PENGENDALIAN TEMBAKAU
Diharapkan bahwa gerakan pengendalian tobacco di Indonesia akan semakinmelahirkan “snow-balling effect” atau “efek bola salju”nya, seiring dengan meningkatnyakomitmen pemerintah, kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya rokok, serta menguatnyajejaring pendendalian tembakau di Indonesia. Terlebih, di lingkungan masyarakat bangsa-bangsa juga semakin tumbuh kesadaran global akan penghormatan dan penghargaan kepadaharkat dan martabat manusia berdasarkan HAM dan humanitarian principles. Cepat ataulambat, berangkat dari “perilaku hidup bersih dan sehat” atau PHBS, masyarakat Indonesiajuga akan semakin menghargai pentingnya kualitas hidup, serta menjauhkandiri darikebiasaan-kebiasaan yang justru merugikan diri sendiri dan masyatrakat, serta kurangmenunjukkan jati-diri sebagai masyarakat dan bangsa yang ber peri-keadaban atau civility.
Diharapkan berbagai bentuk advokasi kebijakan publik yang secara berkesinambungandilaksanakan oleh gerakan pendendalian tembakau Indonesia, pemerintah akanmeningkatkan komitmennya untuk melindungi anak bangsa dari ancaman bahaya tembakau.Sementara diharapkan, bahwa jaringan gerakan pengendalian tembakau Indonesia, denganatau tanpa FCTC, akan bergerak terus menyuarakan pembelaan kepada rakyat yang terampashak-haknya untuk mendapatkan udara dan lingkungan hidup yang sehat, serta lebihmemantapkan konsolidasi jejaring dan gerakannya.
80
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 44:Dukungan Masyarakat terhadap Pengendalian Tembakau
“Jogja Sehat Tanpa Tembakau”, (JSTT) satu forum bebas yang merupakan jejaring antar pegiatpengendalian tembakau, mewakili pribadi atau organisasi masyarakat yang peduli pada perilakuhidup bersih dan sehat (PHBS)
Pengembangan jejaring pengendalian tembakau di Indonesia perlu dikembangkan dandidukung oleh semua fihak, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,lembaga-lembaga keagamaan, maupun berbagai lembaga akademis / perguruan tinggi,organisasi profesi, organisasi wanita dan pemuda dan sebagainya, yang memilikiketerpanggilan serta komitmen untuk meneruskan upaya “snow balling effects” tersebutdiatas. Segenap jejaring tersebut dapat bersinergi dengan jejaring serupa di berbagai jenjang,sejak di tingkat nasional hingga ke tingkat lokal.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
81
BAB IVKERANGKA PIKIR PETA JALAN
PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU
Peta Jalan atau road map, pada hakekatnya adalah upaya atau perjalanan dari kondisisaat ini atau biasa disebut sebagai “das Sein”, menuju kearah kondisi yang diinginkan atau“das Sollen”.
Kondisi saat ini menggambarkan segala kondisi keterbatasan, terutama dalam bentukfaktor lingkungan atau “enabling environment” atau “enabling situation” yang kurangmemberikan dukungan berupa situasi yang kondusif dalam pengendalian dampak produktembakau atau rokok. Sebenarnya keberadaan Undang Undang No. 39 Tahun 2009 tentangKesehatan, dan turunannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang“Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau BagiKesehatan”, merupakan kondisi awal yang cukup kondusif bagi pengaturan lebih lanjutdalam pengendalian produk tembakau di Indonesia, terutama dalam mengaksesi FCTC.Demikian juga keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriKesehatan No. 7 Tahun 2011 dan No. 188/Menkes/PB/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok (KTR).
Namun belajar dari berbagai pengalaman dan hambatan dalam proses dalammenghasilkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PeraturanPemerintah No. 109 Tahun 2012 tersebut, dapat diprakirakan, bahwa hambatan yang samamasih akan dihadapi dalam upaya mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control(FCTC), walaupun secara material, sebagian besar materi FCTC sudah terkandung dalamUndang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.
Hambatan tersebut masih diseputar kuatnya lobi industri,1 di berbagai kalangan, sampaidengan lobi memanfaatkan petani dan para pekerja produk tembakau, yang sebenarnyaberada dalam posisi yang paling dirugikan dalam mata rantai tata niaga tembakau.
A. KONDISI SAAT INI
Beberapa “enabling environment” yang kurang memberikan dukungan kondusif bagipengendalian tembakau di Indonesia pada saat ini atau “das Sein” berupa:1. Pemerintah saat ini sudah merintis proses aksesi FCTC, berupa pengajuan Naskah
Akademik dan Rencana Undang Undang ke Badan Legislatif DPR.
82
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 45:Pentingnya Pemerintah RI Mengaksesi FCTC
Fokus Group Diskusi tentang FCTC yang diselenggarakan Komnas HAM , Jakarta, 29 Mei 2013.Hadir dari kiri ke kanan, Dr. Marcellus Rantetana dari Kantor Utusan Khusus Presiden untukKemiskinan, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL Kemkes RI, Roidatul Aswidah SH,Komisioner Komnas HAM dan Elfansuri Chairah Ketua Divisi Pengkajian & PenelitianKomnas HAM.Sumber : Dokumentasi Komnas HAM
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya produk tembakau, khususnyarokok.
3. Rendahnya kesadaran tersebut membuat masih terbatasnya upaya pengendalian dampaktembakau, baik yang berupa pengendalian demand reductions, maupun yang berupapengendalian terhadap supply reduction.
4. Kelemahan koordinasi dan ketiadaan rencana terpadu antar para pelaku dan pegiatpengendalian dampak tembakau.
5. Konsumsi rokok yang sudah mencapai 302 milyar batang rokok dalam setahun,merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, tidak saja di bidangkesehatan, tapi juga di bidang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
6. Peningkatan penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang meliputipenyakit cardiovasculer, kanker, diabetes dan obstruksi paru, menggeser ancamanpenyakit menular.
7. Sebagian besar perokok yang masuk dalam katagori adicted adalah keluarga miskin,sehingga hal ini akan mempersulit upaya penanggulangan kemiskinan khususnya, danpencapaian target MDG pada umumnya.
8. Bahwa dalam periklanan, rokok yang mengandung zat adiktif tersebut masihmendapatkan keleluasaan beriklan, baik melalui media elektronik maupun media cetak,termasuk melalui berbagai macam kegiatan sponsorship di bidang pendidikan,kesehatan, olah raga dan budaya.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
83
B. KONDISI YANG DIINGINKAN
Sedang kondisi yang diinginkan atau “das Sollen” adalah kondisi yang lebih baikyang diidealkan, baik yang menyangkut membaiknya “enabling situation” maupun kondisiumum yang lebih baik, yang berhasil diwujudkan setelah melalui satu proses upaya tertentuyang dilaksanakan.
Kondisi yang diinginkan tersebut meliputi:1. Pemerintah Indonesia mengaksesi FCTC atau Indonesia menjadi anggota Conference
of the Parties (CoP)2. Masyarakat sepenuhnya menyadari terhadap ancaman bahaya merokok.3. Meluasnya dan melembaganya jejaring organisasi pengendalian dampak tembakau
secara nasional.
Gambar 46:Deklarasi KTR Balikpapan
Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok di Balikpapan yang didukung oleh unsur Pemkot dan paratokoh masyarakat. Diharapkan, satu per satu Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Indonesiasemakin menyadari tugasnya untuk melindungi masyarakat.Sumber : Dinas Kesehatan Balikpapan
4. Keberadaan peta jalan atau road map pengendalian dampak tembakau yang menjadirujukan dalam strategi dan upaya bersama dan ukuran keberhasilan dalam upayapengendalian tembakau.
5. Penurunan prevalensi perokok.6. Penurunan prevalensi berbagai penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kebiasaan
merokok dan paparan asap rokok.7. Dicapainya target penurunan kemiskinan dan penurunan kemiskinan struktural dan
berbagai target MDGs lainnya.
84
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Perjalanan untuk merubah dari Kondisi saat ini atau “das Sein” menuju kondisi yang diinginkanatau “das Sollen” tersebut, memerlukan Prinsip-prinsip Pengendalian, Konsep inti dan InstrumenUtama penanggulangan.
C. ISU STRATEGIS
Mengacu pada kondisi aktual, hasil-hasil penelitian, kecenderungan-kecenderungan,serta analisis kekuatan, keterbatasan, peluang dan tantangan dalam pengendalian tembakau/rokok. Isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan menjadi salah satu titik tolak roadmapadalah:1. Regulasi
Saat ini, regulasi yang ada kurang berpihak pada perlindungan / kepentingan umum.Undang-undang yang memuat pengaturan/perintah mengenai pengendalian tembakau secaraeksplisit barulah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan besertaturunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang “Pengamanan BahanYang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”. Walaupun sudahmengatur pada hal yang mendasar tentang tembakau sebagai zat adiktif dan pengaturanlain berupa produksi dan import, pembatasan peredaran bagi anak dan Ihu hamil, peringatanbergambar serta promosi/iklan, namun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebutbelumlah mengatur upaya pengendalian tembakau yang secara menyeluruh.
Sementara itu, aturan yang masih terkait dengan upaya pengendalian tembakau secaraterpisah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang memberikanamanah untuk perlindungan masyarakat terutama kelompok rentan dalam hal kesehatan,kesejahteraan sosial lingkungan, perlindungan anak. Namun aturan-aturan tersebut berjalansendiri-sendiri, tidak ada suatu aturan pelaksanaan yang secara terstruktur berhubunganantara satu dengan yang lain.
Salah satu hambatan dari permasalahan tersebut di atas terletak pada kenyataan, bahwasampai saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengaksesi Framework Convention onTobacco Control (FCTC).
Sementara pada tingkat daerah, beberapa Provinsi/ Kabupaten/Kotamadya sudahberhasil membuat dan melaksanakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.Namun kondisi ini ternyata belum mampu menginspirasi sebagian besar daerah lainnya.
Kelambanan gerak regulasi ini berpacu dengan cepatnya peningkatan konsumen rokokyang sudah mencapai 302 milyar batang per tahun, dampak kesehatan yang terjadi akibatkonsumsi rokok yang semakin massive tersebut, terutama pada anak-anak, perempuan dankelompok rentan lainnya. Instrumen hukum belum melindungi mereka dari sebaran racunyang bergelombang dan bertubi-tubi terutama di rumah, di dalam kendaraan umum, disekolah, di tempat-tempat umum. Mereka memiliki pilihan tetapi tidak memperoleh kesempatanuntuk memilih bahkan juga untuk memperoleh asupan gizi cukup dan pendidikan yang layak.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
85
2. Penegakan hukum (law enforcement)Walaupun regulasi yang khusus mengatur tentang produk tembakau / rokok sudah ada di
beberapa daerah yang sudah memberlakukan aturan perlindungan umum dari asap rokok,implementasi penegakan hukumnya masih sangat terbatas. Pengabaian aturan dilakukan tanpadapat dikenakan sanksi sebagaimana telah di atur. Pembiaran ini menyebabkan kurang berjalannyaefek jera, kurang dihargainya hukum dan aturan yang berlaku, dan yang sangat penting adalahkurang dihargainya hak asasi manusia (HAM) orang lain.
Dampak lemahnya penegakan hukum dalam hal pengendalian produk tembakau / rokoksecara langsung adalah pada aspek kesehatan, dan secara tidak langsung pada aspek perilakuyang a-sosial dan pengabaian etika sosial dan lingkungan.
Pada sasaran yang lebih luas, pengabaian aturan terjadi dalam perdagangan gelap rokokyang merugikan negara, agresivitas iklan, promosi dan sponsor rokok yang menyasar padawanita, generasi muda, dan anak-anak.
3. Pemahaman tentang bahaya rokok yang masih terbatasKandungan zat beracun zat yang bersifat karsinorgenik, sifat adiktif dari nikotin dan
akibatnya bagi manusia, masih kurang mendapat perhatian dan kurang difahami. Dari faktayang ada, masyarakat umumnya belum mampu membedakan antara mitos-mitos yangmenyesatkan dengan fakta-fakta tentang pengendalian produk tembakau.
Gambar 47:Penjelasan Perda KTR Bangli oleh Bupati Bangli
Bupati Bangli, I Made Gianyar, terus mengkampanyekan perlindungan warganya dari ancamanbahaya rokok, mendahului Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok Propinsi.Diperlukan satu gerakan baru agar kesadaran pengendalian tembakau di daerah dapat semakindipercepat dan meluas ke seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia.
86
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Pemahaman tentang pilihan-pilihan dalam komoditas pertanian yang menguntungkan petanitembakau, termasuk dalam mengkalkulasi risiko proporsional dalam mata rantai tata niagatembakau yang cenderung menempatkan para petani pada posisi tawar yang sangat rendah.
Besarnya nominal hasil cukai rokok dibandingkan biaya sosial akibat penggunaan rokokjuga belum secara optimal disosialisasikan. Sementara informasi yang disajikan belum seimbang.
Pada akhirnya racun yang ditebarkan bukan lagi merupakan ancaman, tetapi sudah menjadibahaya yang apabila tidak direspon secara tepat sangat berpotensi menjadi bencana atau silentdisaster yang menyebabkan timbulnya generasi yang hilang atau lost generation pada masayang akan datang.
4. Respon yang bersifat fragmented dan segmentedPengendalian produk tembakau / rokok dilakukan secara parsial, sebagian-sebagian,
per sektor, belum berkelanjutan, belum terintegrasi dan terstruktur dalam dokumen resmiperencanaan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Fragmentasi dan segmentasi respon ini yang disebabkan oleh benturan-benturankepentingan di berbagai bidang, aspek, stakeholder, akan teratasi apabila pemerintahmeningkatkan dukungan sumberdaya pada pelaku dan pemerhati pengendalian tembakau.
Terlebih bilamana pemerintah memberikan dukungan pada segenap pemangku-kepen-tingan melaksanakan agenda-agendanya dalam pengendalian tembakau.
D. PRINSIP PENGENDALIAN
1. Perlindungan komprehensif berbasis HAMPerlindungan komprehensif berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pemenuhan
hak asasi manusia yang setara dengan pemenuhan kewajiban dasarnya.Hak Asasi Manusia yang dituju meliputi:
a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupanb. Lingkungan hidup yang baik dan sehatc. Hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupand. Hak anak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negarae. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang
mengancam kelangsungan hidup dan proses tumbuh-kembangnya.
Adapun kewajiban dasar yang dituju adalah:a. Menghormati hak asasi (HAM) orang lain, moral, etika, tata tertib pergaulan
sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarab. Tugas pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memajukan HAM dalam
rangka melindungi hak-kam warga masyarakat.c. Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada Undang – Undang, untuk menjamin hak
dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertim-bangan moral,keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
87
Hak asasi dan kewajiban dasar tersebut di implementasikan dalam perlindunganmenyeluruh terhadap bahaya produk tembakau / rokok dalam hal:a. Perlindungan dari zat beracun bagi diri, orang lain, dan lingkunganb. Perlindungan terhadap perilaku adiktif dan dampak psiko – sosialc. Perlindungan anak agar terpenuhi hak – haknya, terutama dari keluarga miskin;
serta perlindungan kelompok rentan lainnyad. Terlaksananya kewajiban perseorangan, orang tua, keluarga, masyarakat, dan
Negara / pemerintah dalam mengupayakan perlindungan – perlindungan dimaksudpada huruf a, b, dan c
2. Orientasi pencerdasan masyarakatMengingat issue rokok merupakan cross cutting issues, yang meliputi :
a. Sosial budaya : kesehatan, pendidikan / agama, kesejahteraan sosialb. Ekonomi : makro dan mikroc. Politik : perumusan kebijakan, pengaturan dan penegakan
hukum.
maka diperlukan arah pandang pada kepentingan terbaik bagi seluruh warga masyarakatsejak dari perumusan kebijakan, pengaturan dan penegakan hukum, serta dilanjutkan denganprogram, implementasi kegiatan yang berpihak kepada kepentingan umum; serta membukapilihan – pilihan terbaik bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa.
Gambar 48:FGD tentang FCTC di Komnas HAM
Fokus Group Diskusi tentang FCTC yang diselenggarakan Komnas HAM, Jakarta 29 Mei2013, dihadiri oleh hampir semua Kementerian terkait dan jarungan LSM untukpengendalian produk tembakau. Disadari petani menjadi mata rantai terlemah dan takmemiliki posisi tawar dalam tata niaga tembakau.
88
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
3. Penyelenggaraan yang terintegrasi (holistik)Sebagai issue lintas bidang, penyelenggaraan program / kegiatan pengendalian
rokok / tembakau seharusnya dilakukan secara terintegrasi yang meliputi:a. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring – evaluasi - pelaporanb. Pencegahan, treatment, pengembangan upaya keberlanjutannyac. Basis keluarga, lingkungan / komunitas lembagad. Sasaran makro, meso dan mikro: perumusan kebijakan, pengaturan, penegakan hukum,
dan implementasi
Gambar 49:Cengkeh Warisan Budaya Asli Nusantara
Cengkeh, pala dan rempah-rempah lainnya adalah warisan asli kekayaan budaya Nusantara yang diburu olehpenjajah. Namun tembakau justru baru diperkenalkan bersamaan dengan kedatangan penjajah ke bumi nusantarauntuk kepentingan bisnis penjajah.Tembakau bukan tanaman asli di Indonesia, melainkan dikembangkan oleh VOCpada tahun 1600 pada masa Panembahan Senapati di Mataram, dan pada tahun 1830 dipaksakan dalam TanamPaksa atau Cultur Stelsel oleh Van den Bosch, bersamaam ketika Inggris memaksakan tanam opium di Cina yangdikenal dengan Petang Candu I (1839-1842), Perang Candu II (1856-1860). Cengkeh adalah warisan budaya, tapitembakau sama sekali bukan, melainkan alat penjajah untuk menghancurkan mental dan moral anak bangsa.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
89
E. KONSEP INTI
Konsep inti pengendalian tembakau/ rokok mencakup konsep tentang :1. Harmonisasi kebijakan publik dan komitmen dalam melindungi masyarakat dan bangsa
a. Kebijakan publik yang pro–kepentingan masyarakat dari aspek–aspek kesehatan,pendidikan/agama, kesejahteraan sosial, ekonomi dan perlindungan hukum.Kebijakan publik diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas SDM saat inidan kedepan, perilaku sehat, dan lingkungan sehat
b. Komitmen pemerintah terhadap kesepakatan nasional dan global yang tercermindari dukungan legal dan moral terhadap kepentingan bersama ditingkat global,dan jaminan penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan umum di tingkatnasional
2. Kebijakan ekonomi makro dan mikroDiarahkan untuk mempromosikan penghasilan negara dari cukai rokok terhadap
penghasilan negara dari sumber pajak lainnya, serta mendayagunakan secara pro-porsional dan optimal dalam pembiayaan ekonomi mikro bagi kesehatan dan kese-jahteraan masyarakat yang sifatnya prefentif, kualitatif maupun promotif, secara terukur dantransparan.
Kebijakan ini memiliki dampak jamak bagi peningkatan penghasilan negara,pengurangan biasa sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
3. Strategi MPOWERPengendalian tembakau/rokok merupakan upaya perlindungan bagi perokok dan
mereka yang terpapar asap rokok, serta meningkatkan daya dukung lingkungan dengancara mengurangi polusi udara. Strategi ini memberi peluang bagi suatu evidence-basedroadmap bagi pemegang kebijakan, advocator dan praktisi dalam pengendalian tembakau/ rokok.
Strategi MPOWER mencakup :a. Monitor (prevelensi) penggunaan tambakau dan kebijakan preventifnyab. Perlindungan masyarakat dari asap tembakauc. Optimalisasi dukungan berhenti merokokd. Waspadakan masyarakat akan bahaya (asap) tembakaue. Eliminasi iklan, promosi serta sponsor tembakau/rokokf. Raih kenaikan cukai tembakau/rokok
Strategi MPOWER merupakan strategi yang komprehensif dan integratif,mencakup aspekpreventif, kuratif, dan promotif; sosialisasi, motivasi dan aksi.
4. Pengendalian yang terintegrasiHarmonisasi kebijakan publik dalam rangka membangun dan memperkuat komitmen
nasional dan global, memerlukan penyerasian kebijakan ekonomi makro dan mikro.
90
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Menerapkan strategi MPOWER saja tidak cukup. Konsep inti pengendalian tembakau/rokok mesti berujung pada implementasi ke empat hal tersebut secara terintegrasi padatingkat pelaksanaan. Implementasi yang terintegrasi sangat memperhatikan prinsip-prinsip.a. Bukan merupakan upaya terpisah dari program sektorb. Tidak mengimplikasikan tambahan pendanaan yang signifikanc. Dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang
terkait langsung dengan pengendalian tembakau/rokok, yakni berupa upaya untukmengurangi konsumsi (demand reduction). Adapun sektor penting dimaksud adalahkesehatan, pendidikan/agama, kesejahteraan sosial, keberdayaan, pemuda danolahraga, pemberdayaan perempuan, didukung oleh sektor ekonomi dan hukum.
5. Pelaksanaan pengendalian bertahap, setiap tahap difokuskan pada bidang prioritas.Pentahapan diselaraskan dengan :a. Periode pentahapan pembangunan nasional jangka panjang dan menengahb. Acuan referensi target nasional dan global yang relevan dengan bidang - bidang
yang terkait, terutama Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),Millenium Development Goals (MDGs) dan target–target spesifik yang sangat relevanseperti pengurangan resiko penyakit menular (communicable diseases atau CD) danpenyakit tidak menular (non-communicable diseases atau NCD), penurunan kemiskinan,pelestarian dan pengembangan lingkungan bersih dan sehat, dan wawasan etikalingkungan serta akumulasinya dalam indeks pembangunan manusia atau IPM (human
Gambar 50:Sosialisasi KTR di Balikpapan
Masyarakat Balikpapan, Kaltim mendeklarasikan tekadnya untuk melindungi diri, keluarga danmasyarakat agar terbebaskan dari pencemaran lingkungan karena paparan asap rokok yangsemakin tak terkendali.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
91
development index atau HDI), Guna mencapai hasil optimal secara efisien dan efektif,skala prioritas adalah regulasi, penegakan hukum, dan keberlanjutan.
F. INSTRUMEN UTAMA
Instrumen utama agar rencana pengendalian tembakau/rokok dapat berjalan danberfungsinya adalah sebagai berikut:1. Regulasi
a. Regulasi yang berkeadilan, yang secara jelas mengatur isu-isu pokok tentangpengendalian tembakau/rokok mulai permasalahan hulu sampai hilir denganmemfokuskan pada pengurangan sisi konsumsi (demand reduction) yangselanjutnya akan diikuti pengaturan pada sisi pengurangan produksi (supplyreduction). Regulasi yang holistik bersifat saling melengkapi dan tidakbertentangan satu dengan yang lainnya.
b. Pada level nasional, aturan pelaksanaan pengendalian dirumuskan secara terstrukturdan konsisten.
c. Pada level daerah, pengaturan pengendalian dirumuskan terstandar dengansebanyak mungkin menyerap kondisi dan situasi daerah secara positif dankonstruktif.
2. Penegakan HukumPenegakan hukum yang tegas, berkeadilan, bermartabat, konsisten dan tersistem. Selainitu, penegakan hukum formal juga perlu didukung oleh penegakan norma dan etikamelalui lembaga agama, sosial datau tradisional (local wisdom).
3. Pemahaman yang menyeluruh dari stakeholder dan masyarakat mengenai hal-hal pokoktentang tembakau dan rokok yang mencakup hal-hal menguntungkan dan merugikansecara objektif; risiko-risiko dan upaya perlindungannya dan ruang lingkup pengaturandan konsekuensinya.Pemahaman ini harus secara menyeluruh menjangkau pemahaman terhadap sikap yangadil; respons yang konsisten; upaya berkelanjutan yang bernuansa perlindunganterhadap peri kehidupan manusia dan lingkungannya.
4. Pelaksanaan kegiatan yang terarah, terencana; serta terstruktur, terintegrasi,berkelanjutan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap bahaya konsumsitembakau/rokok.
G. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
1. Advokasi kebijakan publik bagi diaksesinya FCTC serta bagi disusunnya berbagaiperaturan perundang-undangan yang secara comprehensive mengatur penden-dalian produk tembakau.
2. Komunikasi, informasi dan edukasi serta pelarangan segala macam iklan dan promosibagi produk tembakau / rokok sebagai produk yang mengandung nikotin.
92
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Gambar 51:Rokok adalah Death Angel
Demonstrasi “Death Angel” atau Malaekat Maut dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)tahun 2013 di New Delhi. India sebagai produsen tembakau sekaligus konsumen rokok terbesar kedua dunia setelah Cina, telah dari awal meratifikasi FCTC dan secara ketat mengatur peredaran rokok.
Gambar 52:Operasi Tindak Pidana RIngan (Tipiring) Tentang Perda KTR di Bogor
Penindakan terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok di kota Bogor,dilaksanakan bersama antaraDLLAJR, Kepolisian dan Kejaksaan,Penindakan lebih banyak diarahkan untuk mendidik kesadaranuntuk berperilaku hidup sehat, dan bukan untuk menghukum. Angkutan kota, fasilitas transportasipublic tgermurah ini paling banyak melanggar, karena rendahnya faktor kesadaran untuk hidup sehatdan menghargai lingkungan.
-- Kerangka Pikir Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau --
93
3. Pengembangan jaringan pengendalian tembakau dan peningkatan upaya pengendaliantembakau di tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah dan daerah.
4. Penyusunan rencana strategis bersama dan peningkatan koordinasi antar pelakupengendalian produk tembakau.
5. Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke seluruh wilayah, peningkatan cukairokok, pelarangan iklan/sponsorship, dan pelabelan peringatan kesehatan bergambar(pictorial warning)di semua kemasan produk tembakau.
6. Upaya terintegrasi dalam pengendalian dampak konsumsi rokok untuk menurun-kanfactor resiko penyakit tidak menular, bersama gateway drugs lainnya.
7. Pemantauan/monitoring prevalensi perokok dan prevalensi penyakit akibat rokok.
H. INPUT – PROSES – OUTPUT
Input – Proses – Output (IPO)Dalam Pengendalian Produk Tembakau / Rokok
Kondisi saat ini Upaya strategis Kondisi yang harus dicapai 1. Pemerintah saat ini sudah
merintis proses aksesi FCTC, berupa pengajuan Naskah Akademik dan Rencana Undang Undang ke Baleg DPR.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya rokok.
3. Rendahnya kesadaran tersebut membuat masih terbatasnya upaya pengendalian dampak tembakau, baik yang berupa pengendalian demand reductions, maupun yang supply reduction.
4. Kelemahan koordinasi dan ketiadaan rencana terpadu antar para pelaku dan pegiat pengendalian dampak tembakau.
5. Konsumsi rokok yang sudah mencapai 302 milyar batang dalam setahun, merupakan situasi darurat bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, maupun dibidang sosial, ekonomi dan budaya.
1. Advokasi kebijakan publik
bagi diaksesinya FCTC dan disusunnya berbagai pera-turan perundang-undangan yang secara comprehensive mengatur pendendalian produk tembakau
2. Komunikasi, informasi dan edukasi dan pelarangan segala macam iklan dan promosi rokok sebagai produk yang mengandung nikotin.
3. Pengembangan jaringan pengendalian tembakau dan peningkatan upaya pengendalian tembakau di tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah dan daerah.
4. Penyusunan rencana strategis bersama dan peningkatan koordinasi antar pelaku pengendalian produk tembakau.
1. Pemerintah Indonesia
mengaksesi FCTC. 2. Masyarakat sepenuhnya
menyadari terhadap ancaman bahaya merokok.
3. Meluasnya dan melembaganya jejaring organisasi pengendalian dampak tembakau secara nasional.
4. Keberadaan peta jalan atau road map pengendalian dampak tembakau yang menjadi rujukan dalam strategi dan upaya bersama dan ukuran keberhasilan dalam upaya pengendalian tembakau.
5. Penurunan prevalensi perokok.
6. Penurunan prevalensi berbagai penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dan paparan asap rokok.
94
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
6. Peningkatan penyakit tidak
menular atau non‐communicable disease yang meliputi penyait cardiovasculair, kanker, diabetes dan obstruksi paru, menggeser ancaman penyakit menular.
7. Sebagian besar perokok yang masuk dalam katagori adicted adalah keluarga miskin, sehingga mempersulit upaya penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDG.
8. Kekeluasaan iklan, rokok, baik melalui media elektronik maupun cetak, dan melalui berbagai kegiatan sponsorship di bidang pendidikan, kesehatan, olah raga dan budaya.
5. Pengembangan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) ke seluruh wilayah, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan/sponsorship, dan pelabelan peringatan kesehatan bergambar (pictorial warning)di semua kemasan produk tembakau.
6. Upaya terintegrasi dalam pengendalian dampak konsumsi rokok untuk menurunkan factor resiko penyakit tidak menular, bersama gateway drugs lainnya.
7. Pemantauan / monitoring prevalensi perokok dan prevalensi penyakit akibat rokok.
7. Dicapainya target
penurunan kemiskinan dan penurunan kemiskinan struktural dan berbagai target MDGs lainnya.
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
95
BA
B V
ASP
EK
, FIT
UR
, DA
N P
EN
GE
MB
AN
GA
N J
AN
GK
A P
AN
JAN
G
1. A
SPE
K
DE
VE
LO
PME
NT
FE
AT
UR
ES
2025
ASP
ECT
FE
AT
UR
E
KE
BIJ
AK
AN
PU
BLI
K D
AN
L
EG
AL
Pem
erin
tah
men
gaks
esi
Fram
ewor
k C
onve
ntio
n on
Tob
acco
Con
trol
(FC
TC),
men
gelu
arka
n k
ebija
kan
publ
ik d
an b
erba
gai
prod
uk p
erun
dang
-und
anga
n da
lam
pen
gend
alia
n da
mpa
k te
mba
kau
yang
pro
kep
ada
kese
hata
n da
n ke
seja
hter
aan
mas
yara
kat d
i se
mua
jenj
ang
adm
inis
trasi
pem
erin
tah,
men
erap
kan
dan
men
egak
kan
huku
mny
a se
rta m
enja
min
kel
angs
unga
nnya
.
EK
ON
OM
I
Dic
apai
nya
kese
imba
ngan
ant
ara
ekon
omi
mak
ro m
aupu
n m
ikro
dal
am p
enge
ndal
ian
prod
uk t
emba
kau,
den
gan
mem
perh
atik
an
stra
tegi
pen
gura
ngan
kem
iski
nan
dan
angk
a ke
saki
tan
yang
dis
ebab
kan
oleh
pro
duk
tem
baka
u.Pe
rbai
kan
kehi
dupa
n pe
tani
te
mba
kau
seba
gai u
jung
tom
bak
prod
uksi
tem
baka
u pe
rlu m
enja
di b
agia
n da
ri up
aya
peng
enda
lian
prod
uk te
mba
kau
yang
sel
ama
ini l
ebih
ban
yak
terg
antu
ng p
ada
tem
baka
u im
port
KE
SEH
AT
AN
Dis
adar
inya
anc
aman
bah
aya
roko
k se
baga
i pe
nyeb
ab u
tam
a pe
ning
kata
n be
rbag
ai p
enya
kit
tak
men
ular
(no
n-co
mm
unic
able
di
seas
e),
dila
ksan
akan
nya
berb
agai
keb
ijaka
n da
n pe
rund
ang-
unda
ngan
yan
g be
rfih
ak t
erha
dap
kese
hata
n m
asya
raka
t, se
rta
berf
ungs
inya
mek
anis
me
peng
enda
lian
terh
adap
sup
ply
redu
ctio
n da
n de
man
d re
duct
ion
dala
m p
enge
ndal
ian
prod
uk t
emba
kau,
ba
ik d
i lin
gkun
gan
pem
erin
tah
, dun
ia u
saha
mau
pun
mas
yara
kat s
ipil.
PEN
DID
IKA
N
Ber
kem
bang
nya
kesa
dara
n ak
an a
ncam
an b
ahay
a pr
oduk
tem
baka
u di
kom
unita
s, ke
luar
ga d
an b
erba
gai
jenj
ang
lem
baga
pe
ndid
ikan
mel
alui
pro
ses k
omun
ikas
i, in
form
asi d
an e
duka
si (K
IE),
baik
seca
ra fo
rmal
mau
pun
non-
form
al
SOSI
AL
DA
N
BU
DA
YA
1.B
erke
mba
ngny
a p
emah
aman
, ke
mam
puan
dan
ger
akan
per
ilaku
ser
ta b
uday
a hi
dup
bers
ih d
an s
ehat
di
teng
ah k
elua
rga,
m
asya
raka
t dan
ber
baga
i fas
ilita
s pub
lik
2.B
erku
rang
nya
ham
bata
n da
lam
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar b
agi i
ndiv
idu
dan
kelu
arga
teru
tam
a ba
gi k
elua
rga/
kelo
mpo
k re
ntan
96
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --2.
FIT
UR
DA
N P
EN
GE
MB
AN
GA
N J
AN
GK
A P
AN
JAN
G
A. K
EB
IJA
KA
N P
UB
LIK
DEV
ELO
PMEN
T PE
RIO
D
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
D
EVEL
OPM
ENT
THEM
E Le
gisla
tion
Enfo
rcem
ent
Sust
aina
bilit
yD
EVEL
OPM
ENT
VIS
ION
Fr
eedo
m fr
om T
obac
co U
se a
nd A
buse
for
the
Peop
le o
f Ind
ones
ia
KEY
PER
FOR
MA
NC
E IN
DIC
ATO
RS
-
Selu
ruh
pend
uduk
Indo
nesia
dili
ndun
gi
dari
anca
man
bah
aya
tem
baka
u ol
eh
Und
ang
Und
ang
-
Indo
nesia
men
jadi
ang
gota
Con
fere
nce
of th
e Pa
rties
(FCT
C)
-
100%
smok
e fre
e po
licy
dila
ksan
akan
di
selu
ruh
wila
yah.
-
Penu
runa
n pr
eval
ensi
pero
kok
se
besa
r 1%
per
tahu
n.
-
Penu
runa
n pe
roko
k pe
mul
a se
besa
r 2%
per
tahu
n.
- Pr
eval
ensi
pero
kok
turu
n se
besa
r 5%
. -
Pero
kok
pem
ula
(usia
< 1
9 th
) tu
run
10%
. -
Nor
ma
sosia
l ter
hada
p ke
bias
aan
mer
okok
ber
ubah
. -
Men
urun
nya
prev
alen
si m
ort-
alita
s pen
yaki
t aki
bat r
okok
.
ASP
EK
FEA
TUR
E K
EY
FEA
TUR
E
Keb
ijaka
n Pu
blik
dan
Le
gal
Pem
erin
tah
men
gaks
esi
Fram
ewor
k Co
nven
tion
on
Toba
cco
Cont
rol
(FCT
C),
men
gelu
arka
n
kebi
jaka
n pu
blik
da
n be
rbag
ai
prod
uk p
erun
dang
-un
dang
an d
alam
pe
ngen
dalia
n da
mpa
k te
mba
kau
yang
pro
kep
ada
kese
hata
n da
n ke
seja
hter
aan
mas
yara
kat d
i
PERD
A
-
Men
ingk
atny
a ke
sada
ran
mas
yara
kat t
erha
dap
anca
man
bah
aya
roko
k.
-
25%
Kab
upat
en d
an
Kod
ya m
enge
trapk
an
Keb
ijaka
n 10
0% S
mok
e Fr
ee In
door
s
Sem
ua K
abup
aten
dan
Kot
amad
ya
men
getra
pkan
Keb
ijaka
n 10
0%
Smok
e Fr
ee In
door
s da
n m
elak
sana
kan
law
enfo
rcem
ent.
- M
asya
raka
t mal
u da
n tid
ak la
gi
mer
okok
di d
alam
rum
ah, t
empa
t ke
rja d
an fa
silita
s um
um.
- K
ebija
kan
100%
Sm
oke
Free
in
door
s di s
emua
tem
pat k
erja
da
n fa
silita
s um
um.
PP
-
Peng
etra
pan
Perin
gata
n Be
rgam
bar
(Pic
toria
l H
ealth
War
ning
s, PH
W)
di
sem
ua
pem
bung
kus
roko
k.
-
Keb
ijaka
n 10
0%
Smok
e Fr
ee In
door
s
- Pe
nget
rapa
n Pe
ringa
tan
Berg
amba
r (PH
W) d
i sem
ua
bung
kus r
okok
, dik
ontro
l dan
di
eval
uasi,
serta
seca
ra p
erio
dik
gam
bar d
igan
ti.
- Pe
ngat
uran
Per
inga
tan
Berg
amba
r (PH
W) d
itinj
au
ulan
g un
tuk
seca
ra b
erta
hapo
di
arah
kan
pada
bun
gkos
roko
k po
los (
plai
n pa
ckin
g).
- Te
rken
dalik
anny
a ke
sada
ran
mas
yara
kat a
kan
anca
man
bah
aya
tem
baka
u.
- M
ulai
ditr
apka
nnya
bun
gkus
ro
kok
polo
s (pl
ain
pack
ing)
.
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
97
sem
ua je
njan
g ad
min
istra
si
pem
erin
tah,
m
ener
apka
n da
n m
eneg
akka
n hu
kum
nya
serta
m
enja
min
ke
lang
sung
anny
a.
UU
PD
TK
PP o
n In
dust
ry
inte
rfer
ence
- Dik
elua
rkan
nya
Keb
ijaka
n Pe
ngen
dalia
n Te
mba
kau
yang
ko
mpr
ehen
sif m
enca
kup
(i)
pela
rang
an ik
lan
tota
l, (ii
) ke
bija
kan
100%
smok
e fr
ee
indo
ors,
dan
(iii)
peng
etra
pan
perin
gata
n be
rgam
bar (
pict
oria
l he
alth
war
ning
). - P
edom
an u
mum
tent
ang
cuka
i, pe
ning
kata
n cu
kai d
an h
arga
jual
ro
kok,
dan
pen
gatu
ran
dana
cul
ai
untu
k pr
omos
i kes
ehat
an.
-
Selu
ruh
pend
uduk
dili
ndun
gi d
ari
anca
man
bah
aya
roko
k ol
eh
Und
ang-
Und
ang.
-
Pe
lara
ngan
tota
l ter
hada
p ik
lan,
pr
omos
i dan
spon
sors
hip
dila
ksan
akan
dan
dik
ontro
l. -
M
enin
gkat
nya
kesa
dara
n m
asya
raka
t ten
tang
tem
baka
u se
baga
i zat
adi
ktif,
dan
tem
baka
u se
baga
i pen
yeba
b da
ri be
rbag
ai
peny
akit
tak
men
ular
(n
onco
mm
unic
able
dis
ease
s).
-
Dra
fting
Ren
cana
Und
ang
Und
ang
tent
ang
Inte
rven
si
Indu
stri
Rok
ok (
Indu
stry
in
terfe
renc
e).
Dih
apus
kann
ya Ik
lan,
Pr
omos
i dan
Spo
nsor
ship
ol
eh in
dust
ri te
mba
kau
di
med
ia d
an b
erba
gai e
ven
kegi
atan
ola
hrag
a,
pend
idik
an d
an b
erba
gai
kegi
atan
kem
asya
raka
tan.
UU
Pe
nyia
ran
dan
pers
Am
ande
men
dar
i UU
Pen
yiar
an
dan
UU
Per
s seb
agai
das
ar
pela
rang
an ik
lan
roko
k se
cara
to
tal,
sesu
ai d
enga
n ke
tent
uan
bahw
a ro
kok
men
gand
ung
zat
adik
tif,
sehi
ngga
ikla
n ro
kok
haru
s dip
erla
kuka
n ke
bija
kan
yang
sam
a se
baga
iman
a pe
lara
ngan
ikla
n ba
gi z
at a
dikt
if la
inny
a.
-
Tida
k ad
a la
gi ik
laj d
i TV
, Rad
io,
Ikla
n C
etak
an, B
illbo
ard
dan
berb
agai
ben
tuk
prom
osi l
ainn
ya.
-
Tida
k ad
a sp
onso
rshi
p.
Dila
ksan
akan
nya
kebi
jaka
n 10
0% sm
oke
free
di se
luru
h w
ilaya
h / d
aera
h.
FCTC
In
done
sia
men
jadi
ang
gota
(C
onfe
renc
e o
f the
Par
ties)
FC
TC
-
FCTC
dila
ksan
akan
seba
gai
land
asan
bag
i sel
uruh
keb
ijaka
n pe
ngen
dalia
n te
mba
kau
nasio
nal.
Peng
enda
lian
seca
ra te
rpad
u up
aya
dem
oral
isas
i te
mba
kau.
(I
nteg
rate
d de
mor
aliz
atio
n of
toba
cco
use)
98
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --B
. E
KO
NO
MI
ASP
EK
FEA
TU
RE
&
Key
Pe
rfor
man
ce
Indi
cato
rs
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
EK
O
NO
MI
Dic
apai
nya
kese
imba
ngan
an
tara
eko
nom
i m
akro
mau
pun
mik
ro d
alam
pe
ngen
dalia
n pr
oduk
te
mba
kau,
de
ngan
m
empe
rhat
ikan
st
rate
gi
peng
uran
gan
kem
iski
nan
dan
angk
a ke
saki
tan
yang
dis
ebab
kan
oleh
pro
duk
tem
baka
u.
Dem
and
Red
uctio
n
UU
Cuk
ai
1. U
U C
ukai
har
us d
iuba
h se
hing
ga d
ana
bagi
ha
sil 2
% d
ari p
ener
imaa
n Pe
mer
inta
h da
ri cu
kai d
ises
uaik
an d
enga
n pr
esen
tase
da
erah
pen
yum
bang
cuk
ai,
2. T
idak
bol
eh u
ntuk
kep
entin
gan
untu
k pe
ngem
bang
an in
dust
ri 3.
Dip
erun
tukk
an u
ntuk
men
gata
si d
ampa
k bu
ruk
roko
k U
U P
DR
D
1. U
U P
enda
pata
n D
aera
h da
n R
etrib
usi
Dae
erah
tela
h di
sahk
an p
ada
tahu
n 20
09,
nam
un p
elak
sana
an d
itund
a m
enja
di 2
014,
un
tuk
perlu
dip
erce
pat p
elak
sana
anny
a ag
ar m
ekan
ism
e su
rcha
rge
dapa
t di
impl
emen
tasi
kan
2. M
elak
ukan
adv
ocac
y ke
pada
Men
keu
dan
Kom
isi X
I aga
r mem
perc
apat
wak
tu
pela
ksan
aan
men
jadi
201
2
1. R
evis
i U
U C
ukai
seh
ingg
a pe
nerim
aan
Pem
erin
tah
dari
cuka
i dis
ampi
ng
men
cerm
inka
n pe
ndap
atan
cu
kai d
ari p
rodu
k te
mba
kau,
ta
pi ju
ga m
ence
rmin
kan
kont
ribus
i dae
rah
peny
umba
ng c
ukai
dar
i ko
nsum
en ro
kok.
2.
Sec
ara
grad
atif
mer
ubah
pe
runt
ukan
pen
dapa
tan
Dae
rah
dari
hasi
l cuk
ai k
e ar
ah n
on-in
dust
ri.
1. P
ener
apan
tarif
cuk
ai
tung
gal (
2025
) ter
hada
p ro
kok.
2.
Pen
dapa
tan
dari
hasi
l cuk
ai
sepe
nuhn
ya d
igun
akan
unt
uk
pena
nggu
lang
an p
enya
kit
akib
at ro
kok
dan
peni
ngka
tan
kese
jaht
eraa
n pe
tani
. 3.
Pen
dapa
tn d
ari h
asil
cuka
i se
penu
hnya
unt
uk
men
duku
ng p
rogr
am
Jam
inan
Kes
ejah
tera
an
Sosi
al N
asio
nal.
UU
PD
RD
1.
Kon
solid
asi m
ekan
ism
e su
rcha
rge.
2.
Mon
itorin
g da
n ev
alua
si
pela
ksan
aan
mek
anis
me
surc
harg
e.
Dem
and
&
Supp
ly
Red
uctio
n
1.
Mem
bata
si p
rodu
k ro
kok
sam
pai d
enga
n 26
0 m
iliar
bat
ang
untu
k ko
nsum
si d
alam
ne
geri,
dim
ana
jum
lah
ini t
elah
dic
apai
di
tahu
n 20
10 y
ang
man
a ta
rget
201
5 di
capa
i di 2
010.
(Roa
dmap
Indu
stry
) 2.
M
emas
ukka
n in
dust
ri ro
kok
ke d
alam
da
ftar n
egat
if in
vest
asi
3.
Unt
uk p
erlin
dung
an p
etan
i tem
baka
u:
• M
emba
tasi
impo
r dau
n te
mba
kau
– 20
15
1.U
ntuk
per
lindu
ngan
pet
ani
tem
baka
u:
• M
empe
rkua
t pos
isi t
awar
pe
tani
– 2
020
• M
endo
rong
pen
ggun
aan
daun
tem
baka
u un
tuk
non-
roko
k, m
elal
ui p
enel
itian
gu
na m
enca
ri k
emun
gkin
an
pem
anfa
atan
lain
dau
n te
mba
kau.
2025
: Cuk
ai ro
kok
haru
s su
dah
men
capa
i 70%
dar
i har
ga ju
al
ecer
an
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
99
• M
endo
rong
upa
ya a
lih ta
nam
an
(cua
ca e
kstri
m) -
201
5 1.
M
emot
ivas
i Ind
ustri
roko
k un
tuk
men
geks
port
prod
ukny
a da
n m
elak
ukan
pe
mbi
naan
unt
uk k
esej
ahte
raan
pet
ani
tem
baka
u –
2015
20
15: M
elar
ang
tota
l ikl
an d
an p
rom
osi
2. 2
020:
Mem
bata
si te
mpa
t-te
mpa
t pen
jual
an ro
kok/
poin
tof
sale
s, ya
ng ti
dak
bole
h be
rsam
a-sa
ma
deng
an te
mpa
tpe
njua
lan
lain
mis
al: m
akan
anm
aina
n, d
sb
3. 2
020:
Men
yalu
rkan
pek
erja
in
dust
ri ke
bid
ang
peke
rjaan
la
in d
enga
n tu
juan
m
enin
gkat
kan
stan
dard
of
livin
g 4.
2020
: Tid
ak m
elar
ang
indu
tri
roko
k m
elak
ukan
Cor
pora
te
Soci
al R
espo
sibi
lity
ASP
EK
Fi
tur
& K
ey
Perf
orm
ance
In
dica
tors
20
13 –
201
5 20
16 -2
020
2021
- 20
25
KE
SEH
AT
AN
Dis
adar
inya
anc
aman
ba
haya
roko
k se
baga
i pe
nyeb
ab u
tam
a pe
ning
kata
n be
rbag
ai
peny
akit
tak
men
ular
(n
on-c
omm
unic
able
di
seas
e),
dila
ksan
akan
nya
berb
agai
keb
ijaka
n da
n pe
rund
ang-
unda
ngan
ya
ng b
erfih
ak te
rhad
ap
kese
hata
n m
asya
raka
t, se
rta b
erfu
ngni
nya
mek
anis
me
peng
enda
lian
terh
adap
su
pply
red
uctio
n da
n de
man
d re
duct
ion
Mon
itorin
g pe
nggu
naan
pr
oduk
te
mba
kau
dan
kebi
jaka
n pe
nceg
ahan
te
rlaks
ana
1.M
enin
gkat
kan
surv
ey n
asio
nal
sepe
rti p
reva
lens
i per
okok
de
was
a (G
AT
S) d
an p
erok
ok
pem
ula
(GY
TS)
2.
Men
cipt
kan
mek
anis
me
inse
ntif
dan
disi
ncen
tif g
una
men
duku
ng
pene
gaka
n hu
kum
(mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah)
3.
Men
dirik
an s
iste
m p
elap
oran
dan
pe
ngad
uan
4.
Men
ingk
atka
n ka
mpa
nye
kesa
dara
n te
ntan
g ef
ek p
rodu
k te
mba
kau
bagi
kes
ehat
an
(indi
vidu
& m
asya
raka
t).
5.Pe
nelit
ian
terh
adap
epi
dem
i to
bacc
o, k
aita
n ko
nsus
mis
roko
k da
n pe
nyak
it tid
ak m
enul
ar d
an
anka
kem
atia
n.
1.Su
rvey
dan
mon
itorin
g se
cara
tera
tur u
ntuk
m
endi
dent
ifika
si a
ngka
ke
mat
ian
akib
at
kons
umsi
roko
k
2.M
ekan
ism
e in
sent
if da
n di
sins
entif
terla
ksan
a 3.
Prev
alen
si p
erok
ok ra
ta-
rata
men
urun
seb
esar
1%
pe
r tah
un
4. P
reva
lens
i per
okok
pe
mul
a m
enur
un s
ebes
ar
2% p
er ta
hun
5.
Sem
ua p
ropi
nsi
men
erap
kan
UU
No
36
tahu
n 20
09 p
asal
115
(1)
& (2
)
1.Su
rvey
dan
mon
itorin
g se
cara
tera
tur u
ntuk
m
endi
dent
ifika
si a
ngka
ke
mat
ian
akib
at k
onsu
msi
ro
kok
2.
Mek
anis
me
inse
ntif
dan
disi
nsen
tif te
rlaks
ana
3.Pr
eval
ensi
per
okok
rata
-ra
ta m
enur
un s
ebes
ar 2
%
per t
ahun
mul
ai d
ari t
ahun
20
20
4.Pe
roko
k pe
mul
a m
enur
un
sam
pai d
enga
n 10
% (u
sia
<19
tahu
n) m
ulai
dita
hun
2013
5.
Men
urun
nya
angk
a ke
mat
ian
akib
at ro
kok
C. K
ESE
HAT
AN
100
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
dala
m p
enge
ndal
ian
prod
uk te
mba
kau,
bai
k di
ling
kung
an
pem
erin
tah
, dun
ia
usah
a m
aupu
n m
asya
raka
t sip
il.
6.
Inte
gras
i pro
gram
bah
aya
asap
ro
kok
oran
g la
in d
enga
n pr
ogra
m
Des
a Si
aga
Prog
ram
7.
Impl
emen
tasi
UU
no
36 T
ahun
20
09 p
asal
115
but
ir (1
) dan
(2)
6.K
ampa
nye
kesa
dara
n ba
haya
roko
k ba
gi
kese
hata
n te
rus
dila
ksan
akan
6.K
ampa
nye
kesa
dara
n ba
haya
roko
k ba
gi
kese
hata
n te
rus
dila
ksan
akan
Keb
ijaka
n pe
laya
nan
berh
enti
mer
okok
(k
urat
if)
1.
Men
bang
un la
yana
n Q
uit l
ine
ditin
gkat
pro
pins
i 2.
10
% d
ari f
asili
tas
kese
hata
n di
tin
gkat
pro
pins
i mem
berik
an
pela
yana
n be
rhen
ti m
erok
ok
3.
Mem
bang
un p
elay
anan
te
rinte
gras
i ant
ara
pasi
en T
B
dan
pasi
en b
erhe
nti m
erok
ok
4.
Setia
p ca
tata
n ke
seha
tan
haru
s m
emua
t inf
orm
asi t
enta
ng
stat
us m
erok
ok a
tau
tidak
m
erok
ok
1.
Qui
t lin
e be
rfun
gsi
dan
dber
jala
n de
ngan
ba
ik
2.
50%
dar
i fas
ilita
s ke
seha
tan
di ti
ngka
t pr
opin
si m
embe
rikan
pe
laya
nan
berh
enti
mer
okok
3.
Te
rlaks
anan
ya
pela
yana
n te
rinte
gras
i an
tara
pas
ien
TB d
an
pasi
en b
erhe
nti
mer
okok
1.
Men
erap
kan
laya
nan
berh
enti
mer
okok
di
setia
p fa
silit
as
kese
hata
n se
besa
r 50%
2.
Si
stem
Pri
mar
y he
alth
ca
re y
ang
terin
tegr
asi
D. P
EN
DID
IKA
N
DE
VE
LO
PME
NT
PE
RIO
D
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
DE
VE
LO
PME
NT
T
HE
ME
L
egis
latio
n E
nfor
cem
ent
Sust
aina
bilit
y
DE
VE
LO
PME
NT
V
ISIO
N
Free
dom
from
Tob
acco
Use
and
Abu
se fo
r th
e Pe
ople
of I
ndon
esia
K
EY
PE
RFO
RM
AN
CE
IN
DIC
AT
OR
S
-
Selu
ruh
pend
uduk
Indo
nesi
a di
lindu
ngi d
ari a
ncam
an b
ahay
a te
mba
kau
oleh
Und
ang
Und
ang
-
Indo
nesi
a m
enja
di a
nggo
ta
Con
fere
nce
of th
e Pa
rties
(FC
TC)
-
100%
smok
e fr
ee p
olic
y di
laks
anak
an d
i sel
uruh
wila
yah.
-
Penu
runa
n pr
eval
ensi
per
okok
se
besa
r 1%
per
tahu
n.
-
Penu
runa
n pe
roko
k pe
mul
a se
besa
r 2%
per
tahu
n.
- P
reva
lens
i per
okok
turu
n se
besa
r 5%
. -
Per
okok
pem
ula
(usi
a <
19 th
) tur
un 1
0%.
- N
orm
a so
sial
ter
hada
p ke
bias
aan
mer
o-ko
k be
ruba
h -
Men
urun
nya
prev
alen
si m
orta
litas
pen
ya-
kit a
kiba
t rok
ok.
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
101
ASP
EK
FEA
TUR
E &
Key
Pe
rfor
man
ce
Indi
cato
rs
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 –
202
5
PEN
DID
IKA
N
Ber
kem
bang
nya
kesa
dara
n ak
an a
ncam
an
baha
ya p
rodu
k te
mba
kau
di k
omun
itas,
kelu
arga
da
n be
rbag
ai je
njan
g le
mba
ha p
endi
dika
n m
elal
ui p
rose
s ko
mun
ikas
i, in
form
asi
dan
eduk
asi (
KIE
), ba
ik
seca
ra fo
rmal
mau
pun
non-
form
al
Targ
et p
endi
dika
n:
·Mas
yara
kat u
mum
·K
elua
rga
·Lem
baga
pen
didi
kan
·G
ener
asi m
uda
1.
Prod
uk u
ndan
g-un
dang
da
n pe
rtatu
ran
baik
di
pusa
t dan
di d
aera
h te
ntan
g ac
aman
bah
aya
prod
uk te
mba
kau
suda
h te
rkom
unik
asik
an k
e se
luru
h ta
rget
pop
ulas
i 2.
30
% le
mba
ga
pend
idik
an sa
dar a
kan
anca
man
pro
duk
tem
baka
u
3.
20%
mas
yara
kat d
an
kelu
arga
sada
r aka
n an
cam
an p
rodu
k te
mba
kau
1. K
omun
itas,
ke
luar
ga ,
dan
lem
baga
pen
didi
kan
men
gam
bil b
agia
n da
lam
pro
ses K
IE
dala
m li
ngku
ngan
m
asin
g-m
asin
g 2.
70
% le
mba
ga
pend
idik
an sa
dar
akan
anc
aman
pr
oduk
tem
baka
u 3.
50%
mas
yara
kat
dan
kelu
arga
sada
r ak
an a
ncam
an
prod
uk te
mba
kau
1. 1
00 %
lem
baga
pe
ndid
ikan
sada
r ak
an a
ncam
an
prod
uk te
mba
kau
2. 7
0% m
asya
raka
t da
n ke
luar
ga sa
dar
akan
anc
aman
pr
oduk
tem
baka
u
Isi k
onte
n pe
ndid
ikan
: ·M
asya
raka
t um
um
·Kel
uarg
a ·L
emba
ga
pend
idik
an
·Gen
eras
i mud
a
1. P
rodu
k un
dang
-und
ang
dan
perta
tura
n ba
ik d
i pu
sat d
an d
i dae
rah
tent
ang
acam
an b
ahay
a pr
oduk
tem
baka
u su
dah
terk
omun
ikas
ikan
ke
selu
ruh
targ
et p
opul
asi
2. 3
0 %
lem
baga
pe
ndid
ikan
sada
r aka
n an
cam
an p
rodu
k te
mba
kau
3.
20%
mas
yara
kat d
an
kelu
arga
sada
r aka
n an
cam
an p
rodu
k te
mba
kau
1.
Kom
unita
s,
kelu
arga
, da
n le
mba
ga p
endi
dika
n m
enga
mbi
l bag
ian
dala
m p
rose
s KIE
da
lam
ling
kung
an
mas
ing-
mas
ing
2.
70 %
lem
baga
pe
ndid
ikan
sada
r ak
an a
ncam
an
prod
uk te
mba
kau
3.
50%
mas
yara
kat
dan
kelu
arga
sada
r ak
an a
ncam
an
prod
uk te
mba
kau
1. l
emba
ga
pend
idik
an sa
dar
akan
anc
aman
pr
oduk
tem
baka
2.
70%
mas
yara
kat
dan
kelu
arga
sada
r ak
an a
ncam
an
prod
uk te
mba
kau
102
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
ASP
EK
FE
AT
UR
E &
K
ey P
erfo
rman
ce
Indi
cato
rs
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
PEN
DID
IKA
N
Ber
kem
bang
nya
kesa
dara
n ak
an
anca
man
bah
aya
prod
uk te
mba
kau
di k
omun
itas,
ke
luar
ga d
an
berb
agai
jenj
ang
lem
baha
pe
ndid
ikan
mel
alui
pr
oses
kom
unik
asi,
info
rmas
i dan
ed
ukas
i (K
IE),
baik
se
cara
form
al
mau
pun
non-
form
al
Met
oda
pe
ndid
ikan
K
IE d
ilaks
anak
an s
ecar
a fo
rmal
dan
info
rmal
de
ngan
men
ggun
kan
berb
agai
jeni
s te
knol
ogi
info
rmas
i yan
g te
rsed
ia
1. K
IE d
ilaks
anak
an s
ecar
a fo
rmal
dan
info
rmal
den
gan
men
ggun
kan
berb
agai
jeni
s te
knol
ogi i
nfor
mas
i yan
g te
rsed
ia
2. L
emba
ga p
endi
dika
n m
elak
sana
kan
pros
es
pend
idik
an d
alam
pe
ngen
dalia
n te
mba
kau
bera
dasa
rkan
sch
ool b
ase
man
agem
ent d
an b
agia
n da
ri to
tal q
ualit
y ed
ucat
ion
1. K
IE d
ilaks
anak
an s
ecar
a fo
rmal
dan
info
rmal
de
ngan
men
ggun
kan
berb
agai
jeni
s te
knol
ogi
info
rmas
i yan
g te
rsed
ia
2. L
emba
ga p
endi
dika
n m
elak
sana
kan
pros
es
pend
idik
an d
alam
pe
ngen
dalia
n te
mba
kau
bera
dasa
rkan
sch
ool b
ase
man
agem
ent d
an b
agia
n da
ri to
tal q
ualit
y ed
ucat
ion
Su
mbe
r day
a 25
% o
rgan
isas
i , je
jarin
g,
SDM
dan
sum
ber d
ana
dari
pem
erin
tah,
sw
asta
da
n m
asya
raka
t m
enge
mba
ngka
n m
ekan
ism
e pe
nduk
ung
(sup
port
mac
hani
sme
) ya
ng te
rkon
solid
asi
50%
org
anis
asi ,
jeja
ring,
SD
M d
an s
umbe
r dan
a da
ri pe
mer
inta
h, s
was
ta d
an
mas
yara
kat
men
gem
bang
kan
mek
anis
me
pend
ukun
g (s
uppo
rt m
acha
nism
e )
yang
te
rkon
solid
asi
75%
org
anis
asi ,
jeja
ring,
SD
M d
an s
umbe
r dan
a da
ri pe
mer
inta
h, s
was
ta d
an
mas
yara
kat
men
gem
bang
kan
mek
anis
me
pend
ukun
g (s
uppo
rt
mac
hani
sme
) yan
g te
rkon
solid
asi
E. S
OSI
AL
BU
DA
YA
DE
VE
LO
PME
NT
PE
RIO
D
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
D
EV
EL
OPM
EN
T T
HE
ME
L
egis
latio
n E
nfor
cem
ent
Sust
aina
bilit
y D
EV
EL
OPM
EN
T V
ISIO
N
Free
dom
from
Tob
acco
Use
and
Abu
se fo
r th
e Pe
ople
of I
ndon
esia
K
EY
PE
RFO
RM
AN
CE
IN
DIC
AT
OR
S
- Sel
uruh
pen
dudu
k In
done
sia
dilin
dung
i dar
i anc
aman
bah
aya
tem
baka
u ol
eh U
ndan
g U
ndan
g - I
ndon
esia
men
jadi
ang
gota
C
onfe
renc
e of
the
Parti
es (F
CT
C)
- 100
% s
mok
e fr
ee p
olic
y di
laks
anak
an d
i sel
uruh
wila
yah.
- Pen
urun
an p
reva
lens
i pe
roko
k s
ebes
ar 1
% p
er
tahu
n.
- Pen
urun
an p
erok
ok p
emul
a se
besa
r 2%
per
tahu
n.
- Pre
vale
nsi p
erok
ok tu
run
sebe
sar 5
%.
- Per
okok
pem
ula
(usi
a <
19 th
) tur
un
10%
. - N
orm
a so
sial
terh
adap
keb
iasa
an
mer
okok
ber
ubah
. - M
enur
unny
a pr
eval
ensi
mor
-talit
as
peny
akit
akib
at ro
kok.
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
103
ASP
EK
FEA
TU
RE
& K
ey
Perf
orm
ance
In
dica
tors
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
SOSI
AL
B
UD
AY
A 1.
Ber
kem
bang
nya
pe
mah
aman
, ke
mam
puan
da
n ge
raka
n pe
rilak
u se
rta
buda
ya h
idup
be
rsih
dan
se
hat d
i te
ngah
ke
luar
ga,
mas
yara
kat
dan
berb
agai
fa
silita
s pub
lik
2. B
erku
rang
nya
ham
bata
n da
lam
pe
men
uhan
ke
butu
han
dasa
r bag
i in
divi
du d
an
kelu
arga
te
ruta
ma
bagi
ke
luar
ga/k
elo
mpo
k re
ntan
Tech
nis
1. M
inim
al 3
0% K
abup
aten
dan
K
otam
adya
mel
aksa
naka
n ke
bija
kan
smok
e fre
e po
licy,
de
ngan
duk
unga
n m
asya
raka
t. 2.
Pen
getra
pan
mek
anis
me
inse
ntif
untu
k m
endu
kung
pen
egak
an
huku
m.
3. T
ak a
da ik
lan
TV, R
adio
, ce
taka
n, B
illbo
ards
dan
pro
mos
i .4.
Pen
getra
pan
Perin
gata
n B
erga
mba
r (PH
W) d
i bun
gkus
ro
kok
beru
kura
n 50
% u
ntuk
m
engu
rang
i per
okok
pem
ula.
5.
Dila
ksan
akan
nya
prog
ram
be
rhen
ti m
erok
ok se
cara
nas
iona
l da
lam
rang
ka m
enin
gkat
kan
life
skill
edu
catio
n da
n go
od
pare
ntin
g sk
ill
6. T
erw
ujud
nya
mek
anis
me
surc
harg
e da
lam
rang
ka
men
gura
ngi j
umla
h pe
roko
k.
7. P
engh
itung
an u
lang
pen
ggun
aan
dana
has
il cu
kai r
okok
, un
tuk
dida
yagu
naka
n un
tuk
men
gura
ngi
dam
pak
yang
tim
bul d
ari r
okok
da
n ke
seja
hter
aan
mas
yara
kat d
an
pela
yana
n pu
blik
.
1. 8
0% K
abup
aten
dan
K
otam
adya
men
getra
pkan
ke
bija
kan
smok
e fr
ee in
door
10
0% ,
dan
didu
kung
se
penu
hnya
ole
h m
asya
raka
t. 2.
Mel
aksa
naka
n pe
nelit
ian
da
mpa
k so
cio-
cultu
ral d
ari
peng
etra
pan
PHW
ber
ukur
an
50%
di b
ungk
us ro
kok.
3.
Tid
ak a
da ik
lan
TV, R
adio
, ce
taka
n, B
illbo
ards
dan
pr
omos
i.
4. M
enin
gkat
kan
cuka
i rok
ok
sebe
sar 1
5% (d
i ata
s ind
ex
infla
si) p
er ta
hun
untu
k m
embi
ayai
pro
gram
ke
seha
tan,
pen
didi
kan
dan
kese
jaht
eraa
n m
asya
raka
t. 5.
Ber
fung
sinya
pro
gram
pe
nghe
ntia
n m
erok
ok (q
uit
smok
ing)
seca
ra n
asio
nal.
6. 5
0% d
ari s
emua
fasil
itas
kese
hata
n, p
endi
dika
n da
n ke
seja
hter
aan
sosia
l di
prov
insi
mel
aksa
kan
prog
ram
ko
nsel
ing
berh
enti
mer
okok
. 1.
Sel
uruh
war
ga m
asya
raka
t te
rlind
ungi
dar
i anc
aman
ba
haya
roko
k m
elal
ui
peng
etra
pan
kebi
jaka
n 10
0%
Smok
e Fr
ee in
door
s (K
awas
an
Tanp
a R
okok
) di s
emua
fasi
litas
pu
blic
dan
tem
pat k
erja
. 2.
Pen
ingk
atan
uku
ran
PHW
m
enja
di b
eruk
uran
75%
sam
pai
80%
di b
ungk
us ro
kok.
3.
Men
ghila
ngny
a se
mua
ben
tuk
ikla
n, p
rom
osi d
an sp
onso
rshi
p
dari
indu
stri r
okok
di s
emua
m
edia
. 4.
Duk
unga
n pr
ogra
m
peng
hent
ian
mer
okok
di s
emua
fa
silita
s pub
lic se
rta
peng
inte
gras
iann
ya d
alam
se
mua
pro
gram
pen
didi
kan,
ke
seha
tan
dan
kese
jaht
eraa
n so
sial.
5.
Dan
a da
ri pe
ning
kata
n ha
sil
cuka
i rok
ok se
penu
hnya
di
perg
unak
an u
ntuk
pro
gram
ke
seha
tan,
pen
didi
kan
dan
men
duku
ng sy
stem
ke
seja
hter
aan
sosia
l nas
iona
l.
104
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
ASP
EK
FEA
TURE
& K
ey
Perfo
rman
ce
lIndi
cato
rs
2013
– 2
015
2016
-202
0 20
21 -
2025
SOSI
AL
BU
DA
YA
1.Be
rkem
bang
nya
pe
mah
aman
, ke
mam
puan
dan
ge
raka
n pe
rilak
u se
rta b
uday
a hi
dup
bers
ih d
an
seha
t di t
enga
h ke
luar
ga,
mas
yara
kat d
an
berb
agai
fasil
itas
publ
ik
2.Be
rkur
angn
ya
ham
bata
n da
lam
pe
men
uhan
ke
butu
han
dasa
r ba
gi in
divi
du
dan
kelu
arga
te
ruta
ma
bagi
ke
luar
ga/k
elom
pok
rent
an
Keb
ijaka
n be
rdas
ar
Evid
ence
(E
vide
nce-
base
d po
licy)
1. G
ATS
/GY
TS d
isele
saik
an.
2. K
AP
Base
line
stud
y un
tuk
kom
unik
asi.
3. T
ersu
sunn
ya R
esea
rch
Stra
tegy
4.
Ter
publ
ikas
ikan
dan
te
rseb
arka
nnya
sem
ua lo
cal
evid
ence
seba
gai h
asil
dari
sem
ua
kebi
jaka
n pu
blik
terk
ait.
5.
Dila
ksan
akan
nya
berb
agai
rise
t di
bida
ng so
sio-k
ultu
ral d
an
beha
vior
al te
rkai
t den
gan
buda
ya
dan
peril
aku
mer
okok
.
1. D
ilaks
anak
anny
a pe
man
taua
n se
cara
per
iodi
c m
elal
ui n
atio
nal
heal
th a
nd b
ehav
iour
al S
urve
y
mau
pun
berb
agai
upa
ya
pem
anta
uan
KA
P la
inny
a.
2. S
emua
dat
a ya
ng d
iper
oleh
dar
i se
mua
keg
iata
n m
onito
ring
diko
mun
ikas
ikan
dan
dise
bar-
luas
kan
seca
ra m
elua
s dal
am
upay
a m
endu
kung
pe
ngem
bang
an k
ebija
kan
publ
ik
dan
advo
kasi
kebi
jaka
n pu
blik
se
cara
nas
iona
l mau
pun
di
berb
agai
wila
yah.
Dic
ipta
kann
ya sa
tu sy
stem
pe
man
taua
n da
lam
ko
nsum
si te
mba
kau
serta
hu
bung
anny
a de
ngan
pr
eval
ensi
mor
bidi
tas d
an
mor
tilita
s ter
kait
deng
an
tem
baka
u, u
ntuk
pe
ngem
bang
an k
ebija
kan
publ
ik d
i tin
gkat
nas
iona
l da
n re
gion
al /
loka
l.
Indu
stry
1. D
ikem
bang
kann
ya m
ekan
ism
e pe
man
taua
n da
n pe
lapo
ran
mas
yara
kat t
erha
dap
indu
stry
in
terfe
renc
e 2.
Dik
emba
ngka
nnya
mek
anis
me
dala
m si
stem
Pel
apor
an d
an
Reso
lusi
kom
plai
n.
3.D
ikem
bang
kann
ya st
rate
gi
subs
titus
i tan
aman
tem
baka
u.
4.D
ikem
bang
kann
ya k
ebija
kan
dala
m p
enin
gkat
an st
anda
rd
kese
jaht
eraa
n bu
ruh
indu
stry
tem
baka
u.
5.D
ikem
bang
kann
ya k
ebija
kan
dan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
un
tuk
men
cega
h pe
rdag
anga
n ge
lap
tem
baka
u.
1.Be
rakh
irnya
mas
a be
rlaku
In
dustr
ial R
oadm
ap. (
targ
et 2
7 m
ilyar
bat
ang
roko
k su
dah
terc
apai
pa
dqa
tahu
n 20
09)
2.D
ikel
uark
anny
a pe
ratu
tan
peru
ndan
g-un
dang
an u
ntjk
m
ence
gah
indu
stria
l int
erfe
renc
e.
3.D
ilaks
anak
anny
a pi
lot p
roye
k da
lam
subs
titus
i tan
aman
tem
baka
u di
beb
erap
a w
ilaya
h ku
nci.
4.D
ikem
bang
kann
ya st
rate
gi b
agi
kese
jaht
eraa
n bu
ruh
indu
stri r
okok
, te
rmas
uk k
emun
gkin
an
indu
stria
ltern
atif.
5.
Dila
ksak
anny
a ke
bija
kan
penc
egah
an p
erda
gang
an g
elap
te
mba
kau.
1. P
erlu
asan
pro
gram
su
bstit
usi t
emba
kau
seca
ra n
asio
nal.
2.
Indu
stri r
okok
tida
k da
pat d
iliba
tkan
dal
am
peng
ambi
lan
kepu
tusa
n da
lam
pen
gem
bang
an
kebi
jaka
n ya
hng
berk
ait
deng
an in
dustr
i te
mba
kau,
bai
k di
isu
hulu
mau
pun
hilir
.
-- Aspek, Fitur, dan Pengembangan Jangka Panjang --
105
3. I
NT
ER
VE
NSI
SPE
SIFI
K D
AN
PE
NA
NG
GU
NG
JAW
AB
DA
LA
M P
EN
GE
ND
AL
IAN
DA
MPA
K T
EM
BA
KA
UA
spek
Tar
get
Ala
t Pen
ilai
Pend
ekat
an S
tudi
Pe
nang
gung
Ja
wab
KEB
IJA
K
AN
/ LE
GA
L
- Pro
duks
i dan
pen
jual
an
prod
uk te
mba
kau
- Mar
ketin
g: p
rom
osi,
ikla
n,
spon
sor
- Kem
asan
dan
pem
asar
an
- Kaw
asan
Tan
pa R
okok
- L
ingk
unga
n K
erja
- T
rans
porta
si u
mum
- F
asili
tas
Kes
ehat
an
- Fas
ilita
s pe
ndid
ikan
- R
umah
ibad
ah
- Ven
dor /
jual
ece
ran
- Aks
esi F
CTC
- U
U
Peng
enda
lian
Prod
uk T
emba
kau
- PER
DA
ttg
KTR
, ikl
an,
spon
sor d
an p
rom
osi
- Kom
nas T
emba
kau
- Jar
inga
n To
bacc
o C
ontro
l - A
kred
itasi
- Obs
erva
si
- Stu
di k
now
ledg
e-at
titud
e-
prak
tis
- Sur
veill
ance
- S
tudi
kas
us
- Pre
side
n R
.I.
- DPR
RI
- Kem
kum
ham
- K
emen
teria
n K
eseh
atan
- K
emen
tger
ian
Ling
kung
an H
idup
- K
emen
teria
n In
dust
ri - K
emen
teria
n Pe
rdag
anga
n - P
emer
inta
h D
aera
h - L
emba
ga S
wad
aya
Mas
yara
kat /
In
done
sian
Tob
acco
Con
trol n
etw
ork
/ Ja
tring
an P
enge
ndal
ian
Tem
baka
u N
asio
nal
PEN
DID
IKA
N /
K. I
.E
- Pen
dudu
k um
um
- Pen
dudu
k de
was
a m
erok
ok
- Pen
dudu
k de
was
a tid
ak
mer
okok
- W
anita
- G
ener
asi m
uda,
pel
ajar
- P
etug
as k
eseh
atan
- Pre
vale
nsi
- Per
ilaku
mer
okok
- M
edia
- M
POW
ER tr
aini
ng
- Kur
ikul
um
- Stu
di e
pide
mio
logi
s - S
tudi
per
ilaku
: ant
ara
“tre
atm
ent”
dan
“no
n-tre
atm
ent”
gro
up
- BA
PPEN
AS
- Kem
ente
rian
Pend
idik
an
Nas
iona
l - K
emen
teria
n In
foko
m
- Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i - P
emer
inta
h D
aera
h - M
edia
- I
TCN
/ Ja
ringa
n Pe
ngen
dalia
n Te
mba
kau
Nas
iona
l
KES
EHA
TA
N
- Per
okok
di r
uang
pub
klik
- P
erok
ok d
i rum
ah ta
ngga
- P
erok
ok d
i lin
gkun
gan
- Kel
uarg
a, w
anita
, ana
k - P
erok
ok d
i lem
baga
ke
seha
tan
- Mod
ifika
si p
erila
ku
mel
alui
pro
mke
s dan
ko
nsel
ing
quit
toba
cco
- Mem
bang
un li
ngku
ngan
be
rsih
/ be
bas r
okok
- A
ir m
onito
ring
Stud
i Epi
dem
iolo
gis d
an
peril
aku
- BA
PPEN
AS
- Kem
ente
rian
Kes
ehat
an
- Kem
ente
rian
Info
kom
- K
emen
teria
n Pe
ndid
ikan
N
asio
nal
- Kem
ente
rian
Sosi
al
- Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i - P
emer
inta
h D
aera
h - J
arin
gan
Pend
enda
lian
Tem
baka
u na
sion
al
106
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
EK
ON
OM
I
- Pet
ani t
emba
kau
- Im
port
tem
baka
u - C
ukai
- T
ariff
dan
per
daga
ngan
- Div
ersi
fikas
i, ca
paci
ty
build
ing
dan
ince
ntiv
es
- UU
Pen
gend
alia
n Im
por
- Pen
ingk
atan
cuk
ai
mak
sim
al
- Per
janj
ian
perd
agan
gan
inte
rnas
iona
l
- Ana
lisis
Eco
nom
etric
- A
nalis
is tr
ends
- P
enge
mba
ngan
mod
el
mul
tivar
iativ
es
- BA
PPEN
AS
- Kem
ente
rian
Keu
anga
n - K
emen
teria
n Pe
rtani
an
- Kem
ente
rian
Indu
stri
- Kem
ente
rian
Perd
agan
gan
- Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i - P
emer
inta
h D
aera
h - J
arin
gan
Peng
enda
lian
Tem
baka
u N
asio
nal
SO
SIA
L B
UD
AY
A
- Leg
isla
tive
- Med
ia
- Jar
inga
n ko
mun
ikas
i - P
emer
inta
h da
erah
- T
obac
co c
ontro
l net
wor
ks
- Med
ia a
dvok
asi
- Adv
okas
i lan
gsun
g - I
nter
vens
i kom
unita
s - P
ERD
A tt
g K
TR, i
klan
, sp
onso
r dan
pro
mos
i
- Stu
di e
pide
mio
logi
s - S
tudi
KA
P - O
bser
vasi
- A
nalis
is tr
ends
- S
tudi
kas
us
- BA
PPEN
AS
- Kem
ente
rian
Pend
idik
an N
asio
na
- Kem
entri
an K
eseh
atan
- K
emen
teria
n D
alam
Neg
eri
- K
emen
trian
Sos
ial
- Pem
erin
tah
daer
ah
- Jar
inga
n Pe
ngen
dalia
n Te
mba
kau
Nas
iona
l
-- Manajemen Resiko --
107
BAB VIMANAJEMEN RISIKO
1. Lingkungan yang Mendukung
Pelaksanaan seluruh rangkaian program dan kegiatan yang terkandung dalam“Roadmap Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia” ini tidak akan pernah mendapatkanhasil optimal bilamana dilaksanakan secara mekanik-programatik belaka, melainkan harusdidukung oleh sejumlah factor-faktor enabling environment atau enabling situation yangbenar-benar kondusif. Faktor-faktor enabling environment atau enabling situation bagikeberhasilan pelaksanaan upaya pengendalian tembakau di Indonesia, tidak hanya tergantungpada berbagai faktor nasional, domestik atau di dalam negeri, tapi juga sangat dipengaruhidan saling ketergantungan dengan berbagai komitmen antar bangsa-bangsa di dunia.
Dalam masyarakat yang mondial dewasa ini, dimana informasi tehnologi dankomunikasi antar bangsa semakin bersifat boundaryless atau tak bisa lagi dibatasi dengandinding-dinding penyekat, baik secara fisik maupun kultural, maka komitmen politikmasing-masing bangsa terhadap tujuan FCTC amat sangat menentukan. Karena tanpakomitmen politik tersebut, berbagai penyimpangan lintas batas berupa ditrapkannya berbagaibentuk jalan-pintas untuk memperbesar pasar akan tetap terjadi.
Sebagai anggota dari masyarakat bangsa-bangsa yang dibangun berdasar DeklarasiUniversal tentang Hak Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights(1948), seharusnya humanitarian principles atau prinsip-prinsip dasar kemanusiaan tersebutharus menjadi acuan fundamental dari segenap bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia.Segenap bangsa-bangsa di dunia yang menjadi anggfota dari Perserikatan Bangsa Bangsa(United Nations) sudah selayaknya menjabarkan keseluruhan humanitarian principlestersebut ke dalam berbagai produk perundang-undangan di tingkat nasional, sejak ke dalambasic constitutions atau Undang Undang Dasar sampai kepada beberapa produk UndangUndang maupun berbagai pengaturan keturunannya lebih lanjut.
Untuk bangsa Indonesia, basic humanitarian principles atau prinsip-prinsip dasarkemanusiaan tersebut sudah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Negara KesatuanRepublik Indonesia Tahun 1945, alinea ke empat sebagai berikut:
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatuUndang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan NegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
108
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun masalahnya, fundamental kuat yang didasari oleh semangat humanitarianprinciples di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan R.I. Tahun 1945tersebut di atas, berikut turunannya di dalam antara lain Undang Undang Hak Asasi Manusia(HAM) No. 39 (1999), Undang Undang Perlindngan Anak No. 23 (2002) dan UndangUndang Kesehatan N0. 36 (2009), belum cukup kuat dan kondusif untuk memberikandukungan bagi dikembangkannya beberapa produk perundang-undangan baru atauturunanannya lebih lanjut, sebagai dasar bagi pengembangan terobosan untuk menjebolbeberapa hambatan yang masih dengan kuat menghadang beberapa langkah strategis dalampengendalian tembakau di Indonesia.
Beberapa hambatan yang masih kuat menghadang beberapa upaya strategis dalampengendalian tembakau di Indonesia antara lain di bidang:
(i) Pelarangan iklan, promosi dan sponsorship(ii) Graphical atau pictorial health warning,(iii) Cukai tembakau, dan(iv) Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).(v) Pengembangan sistem tata niaga tembakau yang lebih menguntungkan petani
tembakau sebagai ujung mata rantai produksi
Walaupun sebagian dari masalah tersebut di atas sudah secara parsial diakomodasidalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang “Pengamanan Bahan YangMengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”, namun pengaturanyang masih sangat parsial tersebut belum memiliki leverage atau daya ungkit untukmenerobos dan menjebol hambatan lobi industri. Sementara itu, industri tembakau hampirtak mengalami hambatan yang berarti dalam meluaskan pasarnya di seluruh pelosok tanahair.
Gurita Budaya Transaksional IndustriIndustri tembakau memiliki segala kekuatan di bidang modal, tehnologi dan sumber
daya manusia. Sehingga ditengah segala kelemahan di bidang kebijakan dalam pengendalianproduk tembakau, industri praktis memiliki kebebasan luar biasa untuk memperluas pasar,dari yang paling mikro dalam pengendalian dan penguasaan terhadap petani tembakauyang praktis tak memilik posisi tawar sama sekali, hingga kebebasan dalam melaksanakanberbagai tehnik pemasaran terhadap berbagai sasaran strategis, termasuk melalui iklan,sponsorship dan beasiswa di tingkat meso. Yang terpenting adalah kekuatan loby industridi tingkat makro-nasional, kemudahan dalam mempengaruhi para pengambil kebijakandan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan pendekatan 3D, yaknidelay, delete dan dilute (undur, hapus dan batalkan).
-- Manajemen Resiko --
109
“Skandal ayat hilang”, yakni “raib”nya pasal 113 tentang tembakau yang mengandungzat adiktif dari RUU Undang Undang No. 39 Tahun 2009 yang melibatkan oknum DPR RIadalah contoh “tak keberdayaan” menghadapi lobi industri. Praktek, perilaku dan budayatransaksional dengan begitu mudah dilakukan oleh industri ke kalangan parlemen. Yangterakhir, sebagaimana dimuat sebagai liputan khusus Majalah TEMPO Edisi 22 Mei 2013,adalah keberhasilan industri rokok dalam menyelundupkan RUU Pertembakauan keLegislatif DPR RI tanpa melalui prosedur yang seharusnya ditempuh di Parlemen.Diharapkan Rencana Undang Undang Pertembakauan tersebut, bilamana berhasil disahkanParlemen, diharapkan akan dapat membatalkan beberapa pasal yang dianggap merugikanindustri yang terdapat di Undang Undang No. 39 Tahun 2009, terutama tentang tembakauyang mengandung zat adiktif, dan PP No. 109 Tahun 2012. Amat menyedihkan, bagaimanaParlemen di negeri ini begitu mudah takluk oleh kuasa traksaksional industri rokok.
Anehnya, tulis Majalah TEMPO, proses transaksional yang membodohi masyarakatdan bangsa secara terbuka di Parlemen ini, justru terjadi menjelang Hari Tanpa TembakauSedunia, 31 Mei 2013. Penelitian Indonesian Coruption Watch di beberapa daerah penghasiltembakau menunjukkan, bahwa praktek budaya transaksional tersebut sudah meluas danmenyeruak sampai ke pejabat dan perangkat di berbagai tingkat di Kabupaten/Kota tersebut.Selama budaya dan praktek transaksional tersebut masih menggurita di tingkat pusat sampaike tingkat daerah, jangan harapkan petai tembakau pernah dapat terlepas dari cengkeramanindustri.
Oleh karena itu, diperlukan sejumlah enabling environment sebagai faktor pendukunguntuk menjamin terlaksananya roadmap pengendalian tembakau, yang meliputi (i)komitmen nasional, (ii) pengembangan sistem gerakan dan (iii) pendekatan holistik.
2. Kepemimpinan dan komitmen nasionalKomitmen nasional adalah komitmen dari kepemimpinan nasional dan seluruh jajaran
pemimpin pemerintahan di segala jenjang, sebagai tanggung jawab pemimpin melaksanakanamanat Konstitusi, yakni Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesiatahun 1945, untuk “melindungi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanahtumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa”.
Akan lebih baik lagi kalau komitmen dari kepemimpinan nasional tersebut didukungdengan leadership, kepemimpinan, yang sanggup secara konsisten memberikan contoh,ketauladanan dan dorongan bagi terlaksana dan keberhasilan berbagai program pengendaliantembakau di berbagai sektor atau lini. Namun adalah satu kenyataan, bahwa PemerintahIndonesia, walaupun sebelumnya terlibat sangat aktif dalam drafting committee dari FCTC,namun tidak pernah ikut menanda-tangani, meratifikasi, bahkan sampai pada saat roadmapPengendalian Tembakau di Indonesia ini disusun, belum bersedia melakukan aksesi terhadaptraktat pendendalian tembakau tersebut.
Indonesia salah satu dari 9 negara yang belum meratifikasi / aksesi FCTC, semenjakdikeluarkan traktat pada tahun 2003. 176 negara sudah meratifikasi. Upaya Pemerintah RI
110
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
dalam hal ini Kemkes dan Kemenlu dalam memproses aksesi FCTC pada saat ini, masihakan berbenturan berbagai kepentingan non-kesehatan, termasuk lobi industri.
Terjadinya kasus penolakan dan upaya penghilangan pasal 114 Undang UndangKesehatan No. 36 (2009) tentang tembakau sebagai zat adiktif, upaya yang berkepanjanganuntuk mensahkan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Tembakausebagai turunan dari Undang Undang Kesehatan tersebut di atas, juga gugatan warga ataucitizen lawsuit (CLS) terhadap Peraturan Gubernur atau Pergub Daerah Khusus IbukotaJakarta Raya No. 88 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok di Dalam Gedung, adalahlemahnya komitmen dan kebijakan Pemerintah, sebagai akibat dari keraguan PemerintahIndonesia untuk mengaksesi FCTC yang telah disepakati oleh dunia internasional sejaktahun 2003 tersebut.
Namun pengalaman empiris menunjukkan bahwa di 85 kabupaten/kota telah berhasilmenerapkan kebijakan pengendalian tembakau dalam bentuk antara lain pengembangkankawasan tanpa rokok dan pelarangan maupun pengaturan iklan rokok, walaupun pemerintahdaerah setempat juga menghadapi tantangan–tantangan seperti tersebut di atas. Hal inisemata-mata disebabkan munculnya kepimpinan lokal yang memiliki kesadaran dankomitmen kuat untuk melidungi rakyatnya dari ancaman bahaya rokok. Para Bupati/Walikota misalnya di kota-kota seperti Padang Panjang, Palembang, Bogor, Pekalongan,Balikpapan, Bangli, Surabaya, di samping Gubernur DKI Jakarta Raya. Bahkan ditingkatkomunitas pun seperti desa Bone-Bone di Engrekang Sulsel dan RW Keparakan Kidul diYogyakarta yang berhasil menyatakan diri sebagai kawasan tanpa rokok adalah contohkeberhasilan leadership yang memiliki komitmen tersebut di atas.
Berdasar pengalaman empiris tersebut di atas, tidak mustahil bahwa pemerintah pusatakan dapat mengembangkan dan merealisasikan kebijakan pengendalian tembakau dengandukungan dari kepimpinan & komitmen nasional.
3. Advokasi Kebijakan PublikSebagai bangsa yang berbudaya luhur dengan landasan filsafat kenegaraan Pancasila,
sebagai negara demokrasi ke tiga terbesar didunia sehabis Amerika dan India, tapi dalamkebijakan pengendalian tembakau ternyata Indonesia terlambat meratifkasi/aksesi traktatInternasional yang telah dikeluar tahun 2003. Hal ini menyebabkan bahwa Indonesia jugamengalami keterlambatan dalam mengembangkan kebijakan dalam pengendalian tembakaudi Indonesia.
Keterlambatan dalam pengendalian tembakau ini secara langsung atau tidak langsungterkait erat keberhasilan Indonesia didalam mencapai target-target Millennium DevelopmentGoals (MDGs), karena target-target MDGs seperti penanggulangan kemiskinan & kelaparan,menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu amat-sangat terkait dampakbahaya asap rokok & konsumsi rokok.
Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan makro tersebut di atas, diperlukanupaya berkelanjutan untuk melaksanakan advokasi kebijakan publik di semua jenjang
-- Manajemen Resiko --
111
administrasi Pemerintahan, agar segenap pimpinan Pemerintahan memiliki komitmen danbersedia mengeluarkan kebijakan publik yang yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
4. Pengembangan Sistem GerakanGerakan pengendalian tembakau di Indonesia hanya akan berkelanjutan dan meluas
bilamana didukung oleh kuatnya komitmen pemerintah dalam melahirkan kebijakan publikyang pro kepentingan rakyat serta didukung oleh sistem gerakan yang dinamis.
Gerakan masyarakat sipil atau civil society movement yang memiliki fungsi sebagaipenyeimbang terhadap Pemerintah, harus berupaya terus menerus dalam mengkonsolidasi-kan diri dan memperluas gerakannya. Gerakan pengendalian tembakau di Indonesia yangdirintis dan didukung oleh berbagai unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompokprofesi dan cendekiawan, harus terus menerus memperluas jejaringnya, dengan melibatkanberbagai organisasi profesi lainnya, gerakan wanita, media, wanita, generasi muda, organisasikeagamaan (faith-based groups), bahkan kaum petani tembakau sendiri.
Hal ini penting, karena para petani tembakau sebagai ujung terdepan dalam mata rantaiproduksi tembakau yang selalu dijadikan bemper oleh industri tembakau, pada dasarnyaadalah bagian dari civil society atau masyarakat sipil. Harus selalu kita ingatkan, bahwaupaya pengendalian tembakau sama sekali tidak diarahkan untuk mematikan matapencaharian mereka, melainkan justru untuk menaikkan posisi tawar mereka terhadap paratengkulak dan industri, sekaligus meningkatkan taraf lesejahteraan mereka.
Sebagai satu sistem gerakan, jaringan pengendalian tembakau Indonesia perlumemperhatikan beberapa hal penting untuk mendinamisasi dan menjaga kesinambungangerakan:1) Membangun semangat kemitraan, kerjasama dan cohesiveness antar sesame anggota
gerakan / jejaring.(alignment spirit).2) Saling tukar menukar informasi dan pengalaman.3) Saling mendukung dalam upaya-upaya capacity building antar sesame anggota.4) Mengembangkan program bersama secara terpadu.5) Mengembangkan forum komunikasi secara regular antar anggota jejaring / gerakan.6) Memperluas jejaring gerakan keseluruh wilayah nusantara, berbasis pada potensi
masing-masing anggota jejaring di setiap lokasi atau wilayah.7) Selalu berusaha mewujudkan / menciptakan “tobacco control champions”di setiap
wilayah dan lokasi.8) Menjamin keberadaan support system atau sistem pendukung gerakan, baik yang berupa
sumber daya manusia maupun sumber dana.9) Merangkul semua kelompok masyarakat, serta menghindari pendekatan yang bersifat
SARA..10) Terlaksananya program pengendalian tembakausecara merata dan berimbang diseluruh
wilayah nusantara.
112
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Sementara sebaiknya, setiap jejaring pengendalian tembakau hendaknya berusahamencegah beberapa hal sebagai berikut:1). Jangan berusaha negosiasi dengan industri tembakau untuk keperluan apapun..2). Jangan sekali-kali menyalah-gunakan donasi atau sumbangan masyarakat untuk
keperluan pengendalian tembakau.3). Setiap anggota jejaring hendaknya saling menjaga diri untuk tidak berusaha mendo-
minasi/mempengaruhi independensi masing-masing anggota jaringan.4). Industri tembakau tidak sepatutnya diikut-sertakan dalam setiap upaya pembahasan
suatu produk perundang-undangan tertentu.5). Tidak dibenarkan menerima sumbangan, sponsor atau berbagai bentuk bantuan lainnya
dari industri tembakau.6). Tidak dibenarkan menerima sponsor untuk kegiatan olah-raga, kebudayaan dan agenda
pendidikan.7). Berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan produksi dan aspek supply dari suatu
produk tembakau.
5. Gerakan di tingkat mikro, meso dan makroGerakan pengendalian tembakau Indonesia yang semula dirintis di Jakarta, kemudian
meluas ke beberapa wilayah dan daerah, perlu semakin diperluas ke beberapa wilayah dandaerah lain. Beberapa titik penghubung atau HUBs di wilayah dan daerah perlu secarasistematis ditumbuh-kembangkan, sebagai embrio dari penumbuh-kembangan jejaringgerakan pengendalian tembakau di wilayah dan daerah. Tanpa penumbuh-kembanganjejaring sistem gerakan di wilayah dan daerah, akan terjadi perlambatan bahkan stagnasidari upaya pengendalian tembakau secara nasional, sementara kita saksikan bahwa duniaindustri tembakau akan terus menerus berusaha memperluas pasar mereka dengan segalacara.
Munculnya gerakan LSM bersama beberapa tokoh masyarakat seperti “Jogja SehatTanpa Tembakau” di Yogyakarta, perlu dikembangkan dengan gerakan serupa di tempatlain, baik di beberapa Kabupaten / Kota yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokokmaupun belum. Bahkan kalau masyarakat perokok bisa membentuk “masyarakat pecandurokok”, maka masyarakat yang berhenti merokok, uuga bisa berhimpun diri dalam asosiasi“Masyarakat Sadar Berhenti Merokok” dan semacamnya.
Gerakan di tingkat mikro adalah gerakan pengendalian produk tembakau yang bersifatcommunity-based, didukung oleh kepemimpinan dan kearifan lokal. Berkembangnyabeberapa desa yang menyatakan diri bebas dari asap rokok, ádalah contoh inisiatif lokalatau local inisiative yang perlu dicontoh atau disebarluaskan ke daerah-daerah yang lain.Brerbagai model gerakan masyarakat bebas rokok di desa Bone Bone, Kabupaten Enrekang,Sulawesi Selatan, atau RW Bebas rokok di Keparakan Kidul Yogyakarta, bisa dicontohdan ditularkan di wilayah lain di seluruh Indonesia.
Upaya pengendalian tembakau juga harus dilaksanakan di lingkungan keluarga danlingkungan tempat tinggal atau komunitas, dengan memanfaatkan berbagai kelembagaan
-- Manajemen Resiko --
113
masyarakat seperti community infrastructures (sistem keperangkatan masyarakat),community institutions (berbagai tradisi dan perilaku masyarakat), yang berujung padalocal wisdom atau kearifan lokal sebagai final judgement atau penentu akhir terhadapperilaku dan kebiasaan merokok.
Gerakan di tingkat meso berupa gerakan yang merupakan inisiatif beberapa pimpinandaerah yang menyadari, bahwa rakyat harus dilindungi dari ancaman bahaya zat adiktiftembakau, berupa berbagai macam Peraturan Daerah, atau bisa juga berupa Keputusan Bupatiatau Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Pelarangan / Penertiban Iklan.
Sedang gerakan di tingkat makro dapat berupa pelatihan MPOWER untuk menyiapkanaktivis atau pegiat pengendalian tembakau, maupun berbagai kegiatan advokasi kebijakanpublik di berbagai bidang.
6. Pendekatan holistikSementara kebijakan publik terhadap produksi dan pemasaran tembakau masih belum
dapat dikendalikan karena kelemahan komitmen dan kebijakan pemerintah, maka usahamaksimal yang bisa dilaksanakan oleh gerakan pengendalian tembakau Indonesia akanlebih terpusat pada upaya pengurangan tuntutan atau permintaan terhadap produk tembakauatau demand reduction. Namun demikian upaya advokasi yang bersifat supply reductionjuga perlu terus menerus dilaksanakan, karena pada dasarnya demand reduction dan supplyreduction pada akhirnya akan saling tarik menarik untuk mencapai tingkat keseimbangandinamis dari waktu ke waktu.
Upaya pengendalian tembakau tidak mungkin berhasil bilamana hanya bertumpu padapengendalian konsumsi dan produksi. Terdapat sejumlah faktor di luar faktor produksi dankonsumsi tersebut yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai instrumen pendukungdalam upaya pengendalian tembakau secara terukur dan berkelanjutan. Faktor-faktor agama,budaya, sosial, kesehatan, lingkungan, disamping ekonomi dan kesejahteraan keluarga yangharus sekaligus dijadikan sebagai acuan.
Bahkan pada akhirnya nanti, ketika norma “perilaku hidup bersih dan sehat” atauPHBS semakin luas diterima oleh masyarakat, maka faktor aestetikapun akan memainkanperan dalam pengendalian tembakau. Karena pada akhirnya, ketika masyarakat semakinsadar akan dampak buruk kebiasaan dan perilaku merokok terhadap kesehatan dan ekonomikeluarga dan masyarakat, bahwa kebiasaan merokok adalah bertentangan dengan “perilakuhidup bersihdan sehat”, maka publik akan memandang perokok sebagai perilaku yangtidak aestetis dan kurang berkeadaban, katena tidak saja merugikan diri sendiri, tapi jugamerugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan.
PenutupRoadmap Pengendalian Produk Tembakau Indonesia ini bersama-sama dengan
Permenkes 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok,diharapkan dapat menggerakkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam upayamelindungi rakyat Indonesia dari ancaman bahaya dan penyalah-gunaan produk tembakau.
114
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Kenyataan bahwa pada saat ini masyarakat Indonesia telah menkonsumsi 302 miliarbatang rokok, adalah satu situasi yang sudah sangat serius bagi kesehatan jasmani, rohanidan sosial bangsa Indonesia.
Sementara itu, ketiadaan kebijakan publik yang kuat dalam pengendalian tembakau,telah menyebabkan misleading dalam informasi, promosi yang tak terkendali serta berbagaipraktek penyimpangan dalam distribusi dan konsumsi produk tembakau. KementerianKesehatan R.I. selama ini seolah-olah berjalan sendiri, dimana dalam pengalamanmelahirkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terlebih dalam usahamelahirkan Peratutan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengaman Bahan Zat AdiktifBerupa Produk Tembakau bagi Kesehatan & Permenkes No. 40 Tahun 2013 tentang PetaJalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok, yang merupakan amanat dan turunanUndang-Undang Kesehatan tersebut di atas, dalam kenyataan harus menghadapi ganjalandari mitra-mitranya sesama instansi pemerintah
Namun hendaknya disadari, bahwa road map Pengendalian Tembakau di Indonesiahanya akan dapat dilaksanakan secara optimal, serta mendapatkan hasil yang maksimalpula, bilamana gerakan pengendalian tembakau di Indonesia didukung oleh sejumlah faktorpendukung atau enabling environment yang berwujud komitmen dan leadership pemimpinbangsa dan pemimpin masyarakat, keberadaan sistem gerakan di tingkat makro, meso danmikro, serta kesanggupan untuk melaksanakan pendekatan upaya pengendalian yang bersifatholistik dan kompregensif.
Jakarta, 24 Juni 2013
Tim Penyusun
-- Daftar Pustaka --
115
DAFTAR PUSTAKA
Abadi, T. (2011, April 26). Presentation on the launching data of public survey on tobaccocontrol Hotel Century. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Ahsan A, Widodo P, Wiypnp N, Fadjri P, Nuzul B.(2008).Socio-economic conditions oftobacco framers and laborers in Indonesia: A case study of three provinces oftobacco main producers.
Antara News, (2010) Gudang Garam books Rp3.5 trillion in profits. March 31 [cited 2010April 5]; Available from: http://www.antara.co.id/en/news/1269988709/gudang-garam-books-rp34-trillion-in-profits.
Borland R. (2002). Tobacco Health Warnings and Smoking Relates Cognitions andBehaviors. Addiction. 92(11):1427-35.
BPS, (1995). Susenas.
BPS, (2004). Susenas.
BPS. (2006). Susenas.
BPS. (2010, August). Hasil Sensus Penduduk 2010. Retrieved November 26, 2010, fromBadan Pusat Statistik:
http;//dds.bps.go.id/65tahun/sp2010_agregat_data_perProvinsi.pdf
British Medical Association (BMA). (2004). Smoking and reprodutive life. RetrievedNovember 3, 2010, from BMA: http://www.bma.org.uk/images/smoking_tcm4121289.pdf
Camilleri LC. Morgan Stanley. Global Consumer and Retail Conference Presentation.Philip Morris International; 2008 Novemeber 18. Available from: http://www.philipmorrisinternational.com/global/media/PC/FINAL_11-18-08_Morgan_Stanley_website_distribution_slides[1].pdf.
Departemen Pertanian. Statistik Pertanian,Badan Pusat Statistik 2002. Statistik Ekspor Impor2001; Catatan: SITC (Standard, International Trade Classification)
De Onis M. (2004). Child growth and development. In: Semba RD, Blowm M, editors.Nutrition and health in developing countries. Totowa: Humana Press; 2001. p.71-91.
116
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
11. Tobacco Free Initiative. Tobacco and poverty- A vicious circle. Available from: http://ideas.repec.org/p/cdl/ctcres/28887.html.
FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) Alliance-Philippines. (2009). CigarettePack Test in The Philippines. Quezon City.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011
Global Smoke Free Partnership. (2009). Global Smoke Free Partnership. Retrieved May16, 2011, from Global Voices Status Report 2009 Rebutting Tobacco Industry
Winning Smoke Free Air: http://www.globalsmokefreepartnership.org/ficheiro/GV_report_09.pdf
Ghosh A, Moestafa B. (2009). BAT to buy Indonesian clove-cigarette maker for $494million. Bloomber.com; June 17 [cited 2010 April 5]; Available from: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=ak8oj3i4n3c8
G. Emmanuel Guindon, Anne-Marie Perucic and David Boisclair, Higher Tobacco Pricesand Taxes in South Asia; An Effective Tool to Reduce Tobacco Use, Save Livesand Generate Revenue, Economics of Tobacco Control Paper no 11, HNPDiscussion Paper, halaman 5
Hammond D, Fong GT, Mcdonald PW, Cameron R, Brown KS. (2003) Impact of TheGraphic Canadian Warning Labels on Adult Smoking Behavior. Tobacco Control12(4):391-5
Hammond D, Fong Gt, Borland R, Cummings KM, Mcneill A, Driezen P. (2007). Text andGraphic Warnings on Cigarette packages: Findings from the International TobaccoControl Four Countries Study. American Journal of Preventive Medicine.32(3):2020-9
Hanjaya Mandala Sampoerna. (2009). Investing for the future: 2008 annual report. Jakarta:Sampoerna Available from: http://www.sampoerna.com/default.asp?language=English&page=Investor.
Hanjaya Mandala Sampoerna (2012), Laporan Tahunan HM Sampoerna 2012
IARC . (2004). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human :Tobacco Smoke and Involuntary Smoking Vol 83. International Agency for Researchon Cancer. Lyon, France: World Health Organization.
IARC. (2002). Monographs -Involuntary smoke Volume 83. Retrieved June 28, 2011, fromIARC: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/mono83-7.pdf
-- Daftar Pustaka --
117
Jonathan Samet, M. M., & Heather Wipfli, P. M. (2011, May). Course Material : GlobalTobacco Control Secondhand Smoke.
Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kemenkes RI, RISKESDAS 2007
Kemenkes RI, RISKESDAS 2010
Kosen, S. (2009). Beban biaya kesehatan penyakit akibat rokok. National Institute of HealthResearch Development, Kementrian Kesehatan. Puslitbang Kemenkes RI.
MTCC, Polling Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rrokok diYogyakarta, MTCC UMY 2011
Majid, E., & Alan D, L. (2003). Estimates of global mortality attributable to smoking in2000. The Lancet, 362 (9387), 847-852.
Neal L. Benowitz, M. (2010, August 25). Nicotine Addiction. Retrieved July 26, 2011,from National Institute of Public Health: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928221/
New York City.(2004). The state of smoke-free New York City: A one-year review.Department of Finance, Department of Health and Mental Hygiene, Departmentof Small Business Services, and Economic Development Corporation; . Availablefrom: http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/sfaa-2004report.pdf
Nichter, M., Padmawati, S., Danardono, M., Ng, N., & Prabandari, Y. (2009). Readingculture from tobacco advertisements in Indonesia. Tobacco Control 2009Apr;18(2):98-107., 2, 98-107.
Obor Y, Ekawati A. (2010). Profits up at cigarette firms depite anti-tobacco drive. JakartaGlobe. March 30 [cited 2010 April 5]; Available from: http://www.thejakartaglobe.com/business/profits-up-at-cigarette-firms-despite-anti-tobacco-drive/366732.
Oxford Business Group . (2009). Tobacco producers roll with the times. Emerging MarketsEconomic Briefings . Retrieved Juli 21, 2009, from http://www.oxfordbusinessgroup.com/weekly01.asp?id=4534.
Organisasi Konferensi Islam, Resolution No. 4 on Tobacco Control, Harm ReductionProgramme and Research Ethics / KLOICHMC-1/2007/2.4
Peto, R., & Lopez, A. (2001). Critical issues in global health. New York: NY: Jossey-Bass.
118
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
SEARO WHO. (2009). Indonesia (Ages 13-15) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) FactSheet. Retrieved November 26, 2010, from SEARO WHO: http://www.searo.who.int/LinkFiles/GYTS_IndonesiaFactsheet2009.pdf
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).(2008). Cycle of poverty in tobaccofarming: Tobacco cultivation in Southeast Asia. SEATCAAvailable from: http://resources.seatca.org/.
Pointers from a hearing of Commission VI of the People’s Representative Assembly of theRepublic of Indonesia with GAPPRI and APTI. (2009)
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.
Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.
Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009.
Scollo M, Lal A, Hyland A, Glantz S. (2003). Review of the quality of studies on theeconomic effects of smoke-free policies on the hospitality industry. TobbacoControl. Mar;12(1):13-20.
SEATCA, ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February2012, SITT-SEATCA
Semba, R. D., Pee, D. S., Sun, K., Best, M. C., Sari, M., & Bloem, M. W. (2008). PaternalSmoking and Increased Risk of Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia.AM J Public Health, 98 (10), 1824-1826.
Shafey, O., Eriksen, M., Ross, H., & Mackay, J. (2009). The Tobacco Atlas, 3rd Edition.Atlanta, Georgia, USA: American Cancer Society.
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). (2008). Targeting the poor: Casualtiesin Cambodia, Indonesia, and Laos. SEATCA. SEATCA.
Surgeon General. (2006). The health consequences of involuntary exposure to tobaccosmoke: a report of the Surgeon General. U.S Dept. of Health and Human Services.Washington: U.S Goverment Printing Office.
-- Daftar Pustaka --
119
Takala J. (2005) Introductory report: Decent work, safe work. Geneva: International LaborOrganization;. Available from: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf
TCSC-IAKMI, Fakta Tembakau; Permasalahannya di Indonesia tahun 2012 dan EkonomiTembakau di Indonesia. 2012
The Lancet NCD Action Group and The NCD Alliance . (2011, April 6). Health Policy :Priority action for the non communicable disease crisis. Retrieved July 30, 2011,from OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/15/9/47531330.pdf
Tobacco free Initiative. (1999). International consultation on enviromental tobacco smokeand child health. Retrieved November 2, 2010, from WHO: http://www.who.int/tobacco/research/en/ets_report.pdf
Tobacco Free Initiative. Tobacco and poverty- A vicious circle. 2004. Available from:http://ideas.repec.org/p/cdl/ctcres/28887.html.
Tsai SP, Wen CP, Hu SC. (2005).Workplace smoking related absenteeism and productivitycosts in Taiwan. Tobacco Control. ;14:i33-i7.
Unversity of Indonesia Center for Health Research. (2007). Study on Pack Warnings toImprove Health. Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Indonesia
U.S. Federal Trade Commission (FTC). (2005). Cigarette Report for 2003. Retrieved 2011,from U.S. Federal Trade Commission (FTC): http://www.ftc.gov/reports/cigarette05/050809cigrpt.pdf.
World Health Organization (WHO). (2007). Protection from exposure to second-handsmoke: Policy recommendations. . Available from: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/who_protection exposure_final_25June2007.pdf.
WHO . (2008). WHO Report on The Global Tobacco Epidemi .
WHO. (2011, April 28-29). Global Status Report on Noncommunicable Disease 2010.(WHO, Producer) Retrieved May 5, 2011, from http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf
WHO. (2007, june 25). Protection from Expouser to Secondhand Smoke. Retrieveddecember 17, 2007, from World Health Organization: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/who_protection_expouseru_ final_25june2007.pdf
120
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
World Health Organization (WHO). (2008). WHO Report on the global tobacco epidemic,2008: The MPOWER package. WHO, Geneva.
YLKI, Studi mengenai “Menakar Loyalitas Kunjungan Konsumen terhadap Hotel danRestoran yang Menerapkan Kawasan Dilarang Merokok (KDM)” YLKI 2011
-- Kontributor --
121
Kontributor PenyusunanPeta Jalan Pengendalian Produk Tembakau Indonesia
Tim Pengarah1. Prof. Dr. Farid Alfansa Moeloek Ketua Komnas Pengendalian Tembakau (2008-2012)2. Dra. Nina Sardjunani M.A. Deputi Meneg PPN Bidang Sumber Daya Manusia
dan.Kebudayaan3. Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama Dirjen P2PL, Kemenkes RI4. Dr. Emil Agustiono Deputy Bidang Kesehatan dan Kependudukan,
Kemenko Kesra RI.5. Dr. Kartono Mohamad Ketua Indonesian Tobacco Control Network (ITCN)6. Dr. Priyo Sidipratomo Sp Rad Ketua Ikatan Dokter Indonesia (2010-2012)
Pemandu / Konsultan AhliMr. Andrew Tani Chief Executive Officer, Andrew Tani & Co
Tim Penulis dan Kontributor1. Dr. Sudibyo Markus MBA Koordinator Tim, Ketua PP Muhammadiyah
(2005-2010)Hubungan Luar Negeri (2010-2015)
2. Dr. Hakim Sarimuda Pohan Sp OG Tim Ahli ITCN3. Ibu Mia Hanafiah Ketua Yayasan Jantung Indonesia
/Ketua Harian Komisi Nasional Pengendalian Tembakau
4. Dr. Tuti Soerojo,MSc Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia5. Dr. Widyastuti Wibisono Adviser, WHO Indonesia6. Dra. Sapartinah Indonesian Institute for Social Development (IISD)7. Dr. Eko Rahadjeng Direktur Penyakit Tidak Menular, Kemkes RI8. Dr. Habib Achwan Asisten Deputy , Kemenko Kesra RI9. Tara Singh Bam The International Union for Tuberculosis and Lung
Diseases10. Drg. Naalih Kelsum, MPH, KPA Kemenko Kesra RI11. Drg. Diana Sista Dewi Kemenkokesra RI12. Dr. Silvanie Leane Christy Tompodung Kemenko Kesra RI13. Bambang Sulistomo,SiP,M.Si Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik dan
Kebijakan Kesehatan14. Andi Sari Bunga Untung,SKM MScPH Kepala Sub Bidang Advokasi Promkes Kemenkes RI15. Dr. Sonny Warrouw Dit PPTM, Kemenkes RI16. Margaretha Yuliani, SKM, MM Dit PPTM Kemkes17. Iis Bilqis R Dit Promkes, Kemkes RI
122
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
18. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM Ka SubDit.Promosi Kesehatan dan Gizi MasyarakatBAPPENAS
19. Lediana Hanasbay BAPPENAS.20. Lili Damayanti Badan POM RI21. Elly Badan POM RI22. Dr. Rohani Budi Prihatin Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI)
DPR RI23. Sri Utari Setyawati Indonesian Forum of Parlementarian on Population &
Development (IFPPD)24. Itsnaeni Abbas Indonesian Forum of Parlementarian on Opupulation &
Development (IFPPD)25. Dr. Lukman Ali Hussein Sp D Ketua Majelis PKU, PP Muhammadiyah26. M. Iqbal Rais Wakil Sekretaris Majelis PKU, PP Muhammadiyah27. Siti Masyitah Rahma Indonesian Institute for Social Development (IISD)28. Abdillah Ahsan, SE Lembaga Demografi UI29. Dr. Alex Papilaya TCSC-IAKMI, Indonesian Tobacco Control Network /
FKM UI30. Geni Achnas Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK)31. Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia32. Louise Baker WHO, Indonesia33. Lisda Sundari Komisi Nasional Perlindungan Anak34. Heri Chairiansyah Komisi Nasional Perlindungan Anak35. Deni Wahyudi Kurniawan Indonesian Institute for Social Development (IISD)36. Adinda Djoko Sanyoto Konsultan, Andrew Tani & Co37. Rika Suwandi Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK)38. Ririn Waagstein Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK)39. Tari Menayang Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT)40. Tubagus Haryo Karbyanto FAKTA Jakarta41. Ahmad Fauzi Indonesian Institute for Social Development (IISD)42. Tri Ningsih Indonesian Institute for Social Development (IISD)43. M. Abdoel Malik R. Indonesian Institute for Social Development (IISD
———————————————————————
-- Dokumentasi --
123
Rapat Pertama di Gedung Da’wah Muhammadiyah, 14 Oktober 2010:Menggagas Dimilikinya Road Map Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia. Dr. Sudibyo Markus di dampingi Dr Lukman
Hussein dan Ita Rahma dari Majlis PKU, PP Muhammadiyah, beserta dua orang Konsultan dari Andrew Tani & Co.
Rapat Pertama, 14 Oktober 2010:Dari kiri: DR. Rohani Budi, Dr. Hakim Sarimuda Pohan, Abdillah Ahsan, Dr. Tuty Suroyo, Triningsih, Andini,
Dr. Kartonio Muhammad dan Tien Sapartinah.
124
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Bapak Andrew Tani, CEO Andrew Tani & Co membimbing langsung Penulisan Road Map.Di lingkaran tengah paling kanan Adrew Tani, baris belakang (membelakangi) : Tien Sapartinah, Dr Tuty Suroyo, Tubagus Haryo
Karbiyanto, Isnaeni Abbas dan Dr. Alex Papilaya. Lingkaran luar: Dr Budi Rohani, Tara Singh Bam, Ita Rahma, Ir. Yossi Diani (Bappenas), Dr. Sudibyo Markus, Deni Wahyudi.
Dr Sudibyo Markus, didampingi Dr. Alex Papilaya (duduk sebelah kanan) sama-sama sepakat bahwa ditengah ketiadaanFramework Convention on Tobacco Control, justru Road Map Pengendalian Tembakau amat diperlukan.
-- Dokumentasi --
125
Andrew Tani selalu menekankan pentingnya “alignment” dari program pengendalian tembakau,maupun alignment dari segenap pengendali programnya.
Suasana Rapat Tim Penulis Road Map di Wisma Depsos Radio Dalam, 25 Mei 2012.
Andrew Tani : substansi road map yang baik, harus ditulis dalam format dan struktur yang benar.Berdiri sebelah kiri: Andrew Tani, Sudibyo Markus dan Ita Rahma.
Duduk dari kiri : Tubagus Haryo Karbiyanto , Isnaeni Abbas, Dr Alex Papilaya, Dr Tuty Suroyo dan Tara Singh Bam(membelakangi), dan Dr. Hakim Sarimuda Pohan
Berdiri paling kanan: Ir. Yossi Diani dari Direktorat Kesehatan BAPPENAS.
126
-- Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia --
Workshop Finalisasi Road Map Pengendalian Produk Tembakau, Jakarta, 27 Juli 2011, diselenggarakan oleh Ditjen P2PL, Kemkes RI.Prof. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL Kemkes RI (duduk ditengah), bersama Dr Emil Agustiono, Deputy Menko Kesra dan Tim
Penulis serta jajaran P2PL Kemkes RI.
Bpk Bambang Sulistomo, Staf Ahli Menkes RI (baju batik sebelah kiri) menyampaikan gagasannya dalam Workshop FinalisasiRoad Map Pengendalian Produk Tembakau, diselenggarakan oleh Ditjen P2PL, Jakarta, 27 Juli 2011.
-- Dokumentasi --
127
Dr. Hakim Sarimuda Pohan Sp.OG di dampingi Drs. Moh. Iqbal , Sekretaris Majlis PKU (diujung), dan Dr. Sudibyo Markus danDeni Wahyudi Kurniawan dari IISD (sebelah kiri) dalam sebuah diskusi
Road Map bersama di Kementerian Kesehatan R.I.
We are aligned now