Roadmap Kemenkes
-
Upload
dwi-suranto -
Category
Documents
-
view
289 -
download
1
Transcript of Roadmap Kemenkes
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
1/213
1
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
2/213
2
BAB 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen
Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, yang merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014, telah ditetapkan bahwa
pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi hingga tahun 2025 dibagi menjadi tahapan
tiap lima tahunan, sesuai dengan tahapan RPJKP.
Untuk tahapan lima tahunanantara 2010 2014, diharapkan keadaan birokrasi
sudah berhasil mencapai peningkatan berikut ini pada tahun 2014:
a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme;
b.
Kualitas pelayanan publik.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
3/213
3
c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
d. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan
promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampumendorong mobilitas aparatur antar daerah dan antar pusat dan daerah,
serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Pada tahun 2011 seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan telah memiliki
komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, dan pada tahun 2014
secara bertahap dan berkelanjutan ditargetkan seluruh Kementerian/Lembaga
telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut. Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat
diwujudkan.
Untuk mencapai sasaran tersebut khususnya di Kementerian Kesehatan, maka
disusunlah Road Mapini sebagai pedoman bagi implementasi Reformasi Birokrasi
di Kementerian Kesehatan. Secara harfiah, Road Mapdapat diartikan sebagai peta
penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu
kegiatan, road map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang
mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam
rentang waktu tertentu.
Road Map ini berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun
2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Mapini juga menjelaskan
informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan
yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator
pencapaiannya.
Road Map ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Road MapReformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi Reformasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
4/213
4
Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga berhasil mencapai
berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
1.1. GAMBARAN KONDISI DAN PERMASALAHAN SAAT INI
Berikut ini akan dipaparkan tentang berbagai kondisi nyata birokrasi dan
permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan.
1.1.1. Pelayanan Publik
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Pelayanan Publik adalah :
a) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal.
b) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal.
c) Adanya perbedaan perlakuan pelayanan bagi peserta jaminan
kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Askes atau asuransi sosial
lainnya dan masyarakat umum.
d) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan
pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan pelayanan
sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan
masyarakat.
1.1.2. Akuntabilitas Kinerja
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait dengan area perubahan Akuntabilitas Kinerja adalah :
a) Sistem manajemen kinerja organisasi Kementerian Kesehatan belum
terpadu dan terintegrasi sehingga kesinambungan proses
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
5/213
5
perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja di level Kementerian
sampai ke unit eselon 1 dan 2 belum optimal.
b) Evaluasi kinerja hanya dilakukan pada akhir tahun tanpa adanya sistem
pemantauan kinerja. Hal ini menyebabkan kualitas dari capaian kinerja
tidak dapat diperbaiki jika ada kinerja yang masih belum tercapai.
c) Penyusunan laporan kinerja cenderung untuk pemenuhan formalitas
pelaporan, dan kurang berisikan analisis kinerja.
1.1.3. Tata Laksana
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Tata Laksana adalah :
a) Unit pengelola tatalaksana masih belum berfungsi secara optimal
dalam hal pengelolaan proses bisnis organisasi.
b) Belum adanya pengelolaan, pengawasan, dan perbaikan yang efektif
terhadap proses bisnis Kementerian Kesehatan.
c) Unit pengelola data, informasi, dan teknologi informasi masih belum
berfungsi secara optimal.
d) Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) masih
belum optimum dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis
organisasi.
e) Pemanfaatan data dari ICT belum optimal untuk menyusun kebijakan
pembangunan kesehatan.
1.1.4. Perundang-undangan
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Perundang-undangan adalah :
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
6/213
6
a) Penyusunan peraturan perundang-undangan belum terintegrasi antar
Unit sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan
inkonsistensi.
b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan
belum efektif.
c) Proses penyusunan dan manajemen peraturan perundang-undangan
belum didukung oleh ICT
d) Belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang kondusif
untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
1.1.5. Pengawasan
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Pegawasan adalah :
a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum sepenuhnya
diterapkan.
c) Peran APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) hanya sebagai
watch dog.
1.1.6. Sumber Daya Manusia Aparatur
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :
a) Sistem pengelolaan SDM Aparatur belum berdasarkan kompetensi.
b) Belum ada sistem penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan
pencapaian indikator kinerja dan kompetensi.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
7/213
7
c) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi
untuk menunjang proses / kegiatan manajemen SDM.
d) Sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai belum sesuai dengan
bobot, kompleksitas, kondisi pekerjaan, dan kinerja.
1.1.7. Pola Pikir dan Budaya Kerja
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja adalah :
a) Disiplin pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam
kerja dan perjalanan dinas.
b) Profesionalisme pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain
disiplin jam kerja, kejujuran, akuntabilitas, dan kompetensi.
c) Efektivitas proses kerja masih belum optimal (kurang komitmen dan
konsistensi).
d) Komunikasi dan kerjasama antar Unit belum optimal.
1.1.8. Organisasi
Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan
terkait area perubahan Organisasi adalah :
a) Adanya indikasi duplikasi tugas dan fungsi.
b) Pembagian unit kerja tidak mendukung proses kerja yang efektif.
c) Pembagian beban kerja antara pusat dan daerah belum optimal.
d) Organisasi belum diisi oleh sumber daya manusia yang tepat
kuantitas dan kualitasnya.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
8/213
8
1.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
2012-2014
Pada dasarnya rencana program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan 2011-2014 ini merupakan rencana pembenahan atas kondisi dan
permasalahan nyata yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan. Adapun rencana
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014
tersebut adalah sebagai berikut.
1.2.1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah:
a) Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas.
b) Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
c) Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A &
PMA.
d) Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu.
e)
Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan
Perpustakaan).
f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan.
1.2.2. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan
Akuntabilitas Kinerja adalah:
a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2.
b) Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian dan Eselon 1.
c) Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
9/213
9
1.2.3. Program Penataan Tatalaksana
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan
Tatalaksana adalah:
a) Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus
pada proses bisnis). Lihat area perubahan Organisasi.
b) Pemetaan proses bisnis.
c) Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses
bisnis).
d) Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area
perubahan Pengawasan.
e) Program perbaikan (improvement) proses bisnis.
f) Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan
teknologi informasi.
g) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan
teknologi informasi.
h) Pembangunan atau Pengembangan e-Government.
1.2.4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan
Peraturan Peundang-undangan adalah:
a) Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kesehatan.
b)
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan
Perundang-undangan.
c) Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
10/213
10
1.2.5. Program Penguatan Pengawasan
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan
Pengawasan adalah:
a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
Kementerian Kesehatan.
b) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent.
c) Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Terpadu.
1.2.6. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan
Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah:
a) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai berbasis Kompetensi.
b) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
c) Assessment Individu berdasarkan Kompetensi.
d) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu.
e) Pembangunan/ Pengembangan Database Pegawai.
f) Pengembangan pendidikan dan Pelatihan Pegawai berbasis
Kompetensi.
g) Pengembangan Pola Karir.
1.2.7. Program Manajemen Perubahan
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program
Manajemen Perubahan adalah:
a) Pembentukan TimAdHocManajemen Perubahan.
b) Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
11/213
11
c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka
Reformasi Birokrasi.
d) Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif,
Efektif, Bersih).
e) Penyusunan Code of Conduct Kementerian Kesehatan.
f) Penyusunan Delegation of Authority di Kementerian Kesehatan.
g) Pemutakhiran mekanisme reward & punishment untuk
meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.
1.2.8. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan
dan Penguatan Organisasi adalah:
a) Restrukturisasi/Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada
Kementerian Kesehatanberdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis
dan analisis beban kerja.
b)
Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana,
kepegawaian dan diklat pada Kementerian Kesehatan.
c) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada
Kementerian Kesehatan.
1.2.9. Program Monitoring dan Evaluasi
Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Monitoring
dan Evaluasi adalah:
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kementerian Kesehatan :
a. Penyusunan Formasi dan Koordinasi Tim Manajemen Perubahan
b. Pembekalan/Pelatihan Manajemen Perubahan
2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
Kementerian Kesehatan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
12/213
12
a. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Kementerian
Kesehatan
b.
Penyusunan Strategi Komunikasi dalam rangka ManajemenPerubahan Kementerian Kesehatan
3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
a. Penyusunan Kajian Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen
Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan
b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan
dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
c. Evaluasi pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen
Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
13/213
13
1.3 ANGGARAN
Seluruh Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan akan
dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 2014 dengan estimasi total anggaran sebesar
Rp 657.326.330.492 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar, tiga ratus dua puluhenam juta, tiga ratus tiga puluh ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
Perkiraan kebutuhan alokasi anggaran per tahun anggaran untuk pembiayaan
keseluruhan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
2011-2014 adalah:
Tahun 2011 sebesar Rp. 59.548.952.994
Tahun 2012 sebesar Rp. 182.171.231.193
Tahun 2013 sebesar Rp. 213.909.239.411
Tahun 2014 sebesar Rp. 201.696.906.894
Adapun rincian estimasi anggaran dari keseluruhan Program dan Kegiatan
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut.
A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
NONAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Penerapan
standar
pelayanan pada
Puskesmas
500.000.000 1.123.030.000 646.525.000 700.000.000
2. Penerapanstandar
pelayanan pada
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan (Balai
Kesehatan)
500.000.000 1.100.000.000 600.000.000 700.000.000
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
14/213
14
NONAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
3. Penerapanstandar
pelayanan pada
Perijinan Rumah
Sakit Kelas A &
PMA
500.000.000 1.000.000.000 600.000.000 700.000.000
4. Penerapanstandar
pelayanan di Unit
Layanan Terpadu
500.000.000 412.890.000 813.510.000 1.000.000.000
5. Penerapan
standarpelayanan
informasi
(Perpustakaan
,PTRC, dan Pojok
Informasi)
30.000.000 1.107.360.700 1.122.980.000 1.235.278.000
6. Peningkatanpartisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
10.000.000 1.080.000.000 990.000.000 990.000.000
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
2.040.000.000 5.823.280.700 4.773.015.000 5.325.278.000
17.961.573.700
Tabel 1.1 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
15/213
15
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Tingkat
Eselon 2
- 177.120.000 - 40.000.000
2. Pendampingan
penyusunan
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian
dan Eselon 1
- 199.160.000 - 40.000.000
3. Sinkronisasi
SAKIP dengan
RENSTRA
- 82.140.000 700.000.000 150.000.000
Total EstimasiAnggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
- 458.420.000 700.000.000 230.000.000
1.388.420.000
Tabel 1.2 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
16/213
16
C. Program Penataan Tatalaksana
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Pemetaan proses
bisnis.- 145.560.000 - -
2. Penyusunan SOP
Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
(berdasarkan
proses bisnis)
99.160.000 290.875.000 -
3. Programperbaikan
(improvement)
proses bisnis.
- 14.175.000 75.040.000 190.050.000
4. Penguatan unit
yang bertanggung
jawab untuk data,
informasi, dan
teknologi
informasi.
- 145.290.000 - -
5. Pengembangankebijakan dan
NSPK terkait data,
informasi, dan
teknologi
informasi
- 2.056.232.500 322.387.500 -
6. Pembangunan
atau
Pengembangan e-
Government.
2.900.000.000 16.506.606.900 4.550.000.000 -
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
2.900.000.000 18.967.024.400 5.238.302.500 190.050.000
27.295.376.900
Tabel 1.3 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penataan Tatalaksana
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
17/213
17
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Penataan
berbagai
peraturan
perundang-
undangan yang
dikeluarkan oleh
Kementerian
Kesehatan.
- 14.485.000.000 14.485.000.000 14.485.000.000
2. Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen
untuk Peraturan
Perundang-
undangan.
- 250.000.000 1.000.000.000 1.400.000.000
3. Penyebarluasan
informasi,
advokasi dan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan.
- 600.000.000 1.000.000.000 1.900.000.000
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
- 15.335.000.000 16.485.000.000 17.785.000.000
49.605.000.000
Tabel 1.4 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
18/213
18
E. Program Penguatan Pengawasan
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP) pada
Kementerian
Kesehatan
- 8.114.920.000 13.653.980.00013.653.980.00
0
2. Peningkatan
Peran Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP) sebagai
Quality
Assurance dan
Consulting Agent
- 37.634.393.000 36.527.183.00036.527.183.00
0
3. Pengembangan
Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Terpadu
- 1.065.000.000 16.315.000.00016.315.000.00
0
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
- 46.814.313.000 66.496.163.000 46.814.313.000
160.124.789.000
Tabel 1.5 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penguatan Pengawasan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
19/213
19
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Penataan Sistem
Rekrutmen
pegawai
- 8.253.000.000 8.253.000.000 8.253.000.000
2. Penyusunan
Standar
Kompetensi
Jabatan
- 610.995.000 639.770.000 658.995.000
3. AssessmentIndividu
berdasarkan
Kompetensi
180.000.000 865.364.000 895.364.000 1.085.364.000
4. Penerapan Sistem
Penilaian Kinerja
Individu
- 1.044.275.000 580.375.000 561.385.000
5. Pembangunan/
Pengembangan
database pegawai
132.700.000 787.750.000 557.750.000 459.750.000
6.Pengembangan
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis
kompetensi
53.094.562.99
462.334.689.093 73.619.809.911 88.343.771.894
7 Pengembangan
Pola Karir420.690.000 420.690.000 420.690.000 -
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
53.827.952.99
474.316.763.093 84.966.758.911 99.362.265.894
312.473.740.892
Tabel 1.6 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
20/213
20
G. Program Manajemen Perubahan
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Pembentukan Tim
AdHoc
Manajemen
Perubahan
- 904.575.000 1.185.000.000 1.405.000.000
2. Penyusunan
Pedoman
Manajemen
Perubahan
- 991.227.000 1.140.000.000 1.305.000.000
3. Sosialisasi dan
Internalisasi
Manajemen
Perubahan dalam
Rangka Reformasi
Birokrasi.
- 795.571.000 935.000.000 1.090.000.000
4. Penjabaran Nilai-
nilai Budaya
Organisasi (Pro-
Poor, Inklusif,
Responsif, Efektif,
Bersih)
-1.800.000.00
0250.000.000 -
5. Penyusunan
Code of
Conduct
Kementerian
Kesehatan
- 400.000.000 950.000.000 -
6. Penyusunan
Delegation of
Authority di
Kementerian
Kesehatan.
- - 1.900.000.000 -
7 Pemutakhiran
mekanisme
reward &
punishment
untuk
meningkatkan
disiplin pegawai,
termasuk proses
pengawasannya.
- 1.650.000.000 - -
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
21/213
21
NONAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
Total Estimasi
Anggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
- 6.541.373.000 6.360.000.000 3.800.000.000
16.701.373.000
Tabel 1.7 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
22/213
22
H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Restrukturisasi/Pe
nataan tugas dan
fungsi unit kerja
pada
Kementerian
Kesehatan
berdasarkan
evaluasi
organisasi, proses
bisnis dan analisis
beban kerja.
89.000.000 4.410.000.000 5.725.000.000 5.730.000.000
2. Penguatan unit
kerja yang mena-
ngani fungsi
organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian dan
diklat pada
Kementerian
Kesehatan.
642.000.000 5.065.057.000 8.325.000.000 8.330.000.000
3. Penguatan unit
kerja yang
menangani fungsi
pelayanan publik
pada
Kementerian
Kesehatan.
50.000.000 4.160.000.000 13.940.000.000 13.970.000.000
Total EstimasiAnggaran Untuk
Keseluruhan Kegiatan
781.000.000 13.635.057.000 27.990.000.000 28.030.000.000
70.436.057.000
Tabel 1.8 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Penataan dan Penguatan Organisasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
23/213
23
I. Program Monitoring dan Evaluasi
NO
NAMA
KEGIATAN
ANGGARAN
2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP)
1. Monitoring
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
140.000.000 425.000.000
2. Evaluasi
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
140.000.000 475.000.000
3. Evaluasi
Menyeluruh
atas
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
160.000.000
Total Estimasi
Anggaran UntukKeseluruhan Kegiatan
280.000.000 900.000.000 160000000
1.340.000.000
Tabel 1.9 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program
Monitoring dan Evaluasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
24/213
24
Keterangan :
Estimasi Anggaran untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas setiap kegiatan
Reformasi Birokrasi sudah dialokasikan ke dalam Estimasi Anggaran di masing-masing
kegiatan terkait. Angaran untuk persiapan pelaksanaan Evaluasi Menyeluruh (pada tahun
2012 dan 2013) sudah tercakup dalam anggaran untuk kegiatan Evaluasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
25/213
25
1.4. OPTIMALISASI ANGGARAN DAN RENCANA PENGHEMATAN
Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran dan rencana penghematan yang
diharapkan dengan adanya penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian
Kesehatan adalah:
A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
1.Penerapan standar
pelayanan pada
Puskesmas
Sosialisasi
dilakukan per
regional
Biaya perjalanan
dinas berkurangRp. 200,000,000
2. Penerapan standar
pelayanan pada
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (balai
kesehatan)
Sosialisasi stndar
pelayanan
kesehatan
digabung melalui
pertemuan teknis
lainnya
Mengurangi biaya
pertemuan dan
perjalanan dinas.
.
Rp. 300.000.000
(13 Balai
kesehatan)
3. Penerapan standar
pelayanan pada
Perijinan Rumah
Sakit Kelas A &
PMA
Perolehan
informasi dari
manual ke on
line melalui
web :
www.buk.go.i
d
Pertemuansosialisasi
digabungkan
dengan
pertemuan
teknis lainnya
Mengurangi
pencetakan
buku pedoman
Mengurangi
biayapertemuan dan
perjalanan
dinas.
Pencetakan buku :
Rp. 40.000.000
Pertemuan:
Rp. 250.000.000 /paket meeting.
4. Penerapan standar
pelayanan di Unit
Layanan Terpadu
Merubah
pelayanan manual
menjadi online
Mempercepat dan
kepastian layanan
pada pelanggan
Dari sisi publik
menghemat waktu
pengurusan
http://www.buk.go.id/http://www.buk.go.id/http://www.buk.go.id/http://www.buk.go.id/http://www.buk.go.id/ -
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
26/213
26
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
perijinan Rp. 66
juta/bulan .
(100 org klien x
30.000 x 22 hr
kerja).
5. Penerapan standar
pelayanan
informasi (PTRC,
Pojok Informasi,
dan Perpustakaan)
Merubah
pelayanan
perpustakaan
manual menjadi
online
Mengurangi biaya
perjalanan
masyarakat ke
perpustakaan
Dari sisi publik ,
dengan e-book
akan menghemat
biaya fotocopy dan
transport publik
datang ke
perpustakaan
sebesar Rp. 45
juta/bulan.
( 2000 pengunjung
online/bln x Rp.
15.000 dan 300
pengunjung datang
x Rp. 50.000).
6. Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
Memanfaatkan
teknologi dalam
survey kepuasan
pasien secara on
line.
Mengurangi biaya
survey
Rp. 100.000.000
/UPT
(Rp.100.000.000 x
32 UPT = 3,2 M)
Tabel 1.10 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
27/213
27
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
1. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Tingkat
Eselon 2
Penyusunan
laporan secara
bersama dengan
sistem regional
dan fasilitasi
penyusunan ,
akan terdapatpenghematan
anggaran
kesalahan dan
pengiriman
Mengurangi
tingkat
kesalahan
substansi
penyusunan
laporan dan
pengiriman
2. Pendampingan
penyusunan
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian
dan Eselon 1
Sistem
pendampingan
penyusunan dan
evaluasi secara
periodic dan
regional akan
menghemat
anggaran
evaluasi
Pendampingan
penyusunan dan
evaluasi akan
menjaga
substansi
laporan dan
kualitas hasil
3,7 M/thn
(rincian
terlampir)
3. Sinkronisasi
SAKIP denganRENSTRA
Pemanfaatan
Juklak yangterintegrasi akan
mengurangi
kegiatan yang
tidak
berkontribusi
pada pencapaian
IKU
Seluruh kegiatan
diarahkan untukberfokus pada
pencapaian IKU
dan sasaran
organisasi
sehingga
berpotensi ke
dalam
penghematan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
28/213
28
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
anggaran
Pemanfaatan
sistem e-gov
untuk
Manjemen
Kinerja akan
mengurangi
pengeluaran
dalam rangka
penyusunan
LAKIP
Kualitas Laporan
Akunta-bilitas
Kinerja
terstandard
dengan adanya
Juklak yang
integrated dan
Tim
Pendampingan
Proses
Penyusunan dan
Evaluasi
Penilaian
8,8 M ( dari 17 M
menjadi 8,2 M) *)
rincian terlampir
Potensi
penggunaan
waktu untuk
aktivitas yang
lebih produktif,
misal analisis
Laporan
Potensi
perolehan skorminimal berada
pada grade B
Tabel 1.11 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
29/213
29
C. Program Penataan Tatalaksana
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANGDIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATANANGGARAN (Rp.)
1. Pemetaan proses
bisnis. Terpetakannya
tugas dan fungsi
Kemenkes sesuai
visi dan misi
organisasi
Masing-masing
unit kerja jelas
tugas dan
fungsinya,
sehingga
mengurangi
kegiatan
pertemuan/rapat koordinasi
Rp 1,5 milyar
(eselon II Pusat
52, dan 100
UPT) dengan
asumsi kegiatan
Rakon 1 x 10 juta
per-tahun
2. Penyusunan SOP
Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi
(berdasarkan
proses bisnis)
Penyederhanaan
prosedur/
birokrasi
Penyederhaaan
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Pelaksanaan
tugas/
pelayanan tidak
tergantung salah
satu bidang/
pejabat/
pegawai
Pelaksanaan
tugas fleksibel
Rp 1,6 milyar
(penyusunan
kebijakan
menjadi lebih
cepat) dengan
asumsi 8 unit
utama x 200 juta
per-tahun
3. Program
perbaikan
(improvement)
proses bisnis.
Evaluasi Proses
Bisnis (analisis
dan perbaikan
tatalaksana)
Efisiensi dan
efektivitas
system, proses
dan prosedur
kerja yang jelas
dan terukur
Rp 500 juta
(mengurangi
waktu
pertemuan/
konsinyasi/rapat
berdasarkanwaktu yang
tertera dalam
SOP)
4. Penguatan unit
yang bertanggung
jawab untuk data,
informasi, dan
teknologi
Membuat IT
komunitas /
Team think tank
IT
Jika IT
Komunitas ini
sudah terbentuk
dan berjalan
serta SIKDA
Generik
Penghematan setelah
diimplementasikan
secara Nasional
tahun 2013 = Rp.
1.817.000,- terdiri
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
30/213
30
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
informasi. Membangun
Sistem yang
interoperable
dan terintegrasi
dengan sistem
pencatatan dan
pelaporan
Puskesmas, RS
dan dinas
kesehatan yg
terpadu (SIKDA
Generik)
diimplementasi
kan akan
bermanfaat
antara lain
dalam hal
kemudahan
mengorganisir
SDM IT di unit di
unit-unit yg
bertanggungjaw
ab terhadapdata, informasi
dan teknologi
informasi
Capacity
building
terhadap SDM
terpadu
Penghematan
untuk
pengadaan
software,
hardware dan
infrastruktur
Output Data
menjadi satu
pintu yang
realtime, akurat
dan akuntable
dari Rp.
690.000.000,-
(pelatihan), + Rp.
1.028.000,-
(pengadaan
komputer dan
perangkatnya)
Pengembangan
kebijakan dan
NSPK terkait data,
informasi, dan
teknologi
informasi
Membuat PP
SIK
Membuat
Roadmap SIK
Membuat
Pedoman SIK
System yang
terintegrasi
Pembangunan
atau
Pengembangan e-
Membangun
Aplikasi eOffice
Pembangunan
dan
penggunaan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
31/213
31
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
Government. Membagun
master plan
eGov
Memperluas
dan
menstabilkan
koneksi online
eGovernment
akan
menghasilkan
transparansi,
efisiensi,
cepat, efektif,
akuntabilitas
dan
terstandarisasi
dalam proses
penyelenggaraan
pemerintahan
di
kementerian
kesehatan
Kemudahan
Akses
Dengan
penyusunanMaster plan
memudahkan
pelaksanaan
analisis
kepentingan
berbagai
sistem aplikasi
yang
direncakanan
sehingga
anggarandapat
diutamakan
untuk
pengembanga
n system
aplikasi yang
lebih prioritas
Selain itu
pengembanga
n dan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
32/213
32
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
pemanfaatan
system aplikasi
dalam eGov
dapat
meningkatkan
penghematan
sumber daya
di berbagai
satker,
misalnya
dalam halpenggunaan
alat
penghematan
tulis, kertas,
dan sarana
lainnya.
Namun hal ini
baru dapat
dirasakan
setelahaplikasi selesai
dibangun dan
dimanfaatkan
secara
optimal.
Tabel 1.12 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan
Tatalaksana
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
33/213
33
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANGDIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATANANGGARAN (Rp.)
1. Penataan berbagai
peraturan
perundang-
undangan yang
dikeluarkan oleh
Kementerian
Kesehatan.
Penyusunan
Peraturan
perundang
undangan yang
lebih baik dan
sistematis, akan
terjadi
penghematan dari
biaya pembahasan
yang lebih singkat
Mengurangi biaya
rapat dan
konsinyering
4.000.000.000
2. Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen untuk
Peraturan
Perundang-
undangan.
Pengembangan e-
library
Mengurangi
biaya fotokopi
dan lemari arsip
Efisiensi tempat
200.000.000
3. Penyebarluasan
informasi,
advokasi dan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan.
Pengiriman
peraturan dalam
bentuk CD
peraturan
perundang-
undangan
Mengurangi biaya
fotokopi dan
cetakan
600.000.000
Tabel 1.13 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
34/213
34
E. Program Penguatan Pengawasan
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANGDIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATANANGGARAN (Rp.)
1. Penerapan Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP) pada
Kementerian
Kesehatan
-
Pembentukan
ULP
-
Penerapan Zona
Integritas
menuju WBK
-
Pelaksanaan
kegiatan
dilakukan sesuai
dengan
peraturan,
efektif & efisien
-
Penghematan 5
10%
2. Peningkatan Peran
Aparat
Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP) sebagai
Quality Assurance
dan Consulting
Agent
-
Penerapan join
audit
-
Konsultasi
pengadaan
barang/jasa
-
Pelaksanaan
kegiatan
dilakukan sesuai
dengan
peraturan,
efektif & efisien
-
Penghematan 5
10%
3. Pengembangan
Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Terpadu
-
Penerapan Sistim
Informasi Dumas
Terpadu
-
Pelaksanaan
kegiatan
dilakukan sesuai
dengan
peraturan,
efektif & efisien
-
Penghematan 5
10%
Tabel 1.14 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan
Pengawasan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
35/213
35
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANGDIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATANANGGARAN (Rp.)
1. Penataan Sistem
Rekrutmen
pegawai
Perubahan
mekanisme dari
manual menjadi
online
Adanya
pengurangan
anggaran untuk
pengadaan ATK,
berkurangnya
potensi terjadinya
KKN.
Perlu kesepakatan
besaran anggaran
dasar tahun 2013.
2. Penyusunan
Standar
Kompetensi
Jabatan
(tidak diperlukan
diklat Diklat
Karena dapat
menunjuk pejabat
yang sesuai
dengan
kompetensinya)
(Rekrutmen
pegawai sesuai
kompetensi yang
dibutuhkan
organisasi (lebih
sedikti))
pengurangan
biaya rekrutmen)
(pengurangan
pembayaran gaji)
(Pengurangan
anggaran diklat)
Rp. 91 milyar
(asumsi rekrutmen
pegawai dikurangi
menjadi 1000
orang dari 4000)*
3. Assessment
Individu
berdasarkan
Kompetensi
Membuat peta
kompetensi
pegawai
Memudahkan
dalam
pelaksanaan pola
rotasi dan promosi
pegawai
4. Penerapan Sistem
Penilaian Kinerja
Individu
Penerapan Sistem
penilaian kinerja
pegawai (SKP)
Memudahkan
perhitungan
tunjangan kinerja
Penilaian kinerja
lebih transparan
dan objektif
5. Pembangunan/
Pengembangan
database pegawai
Mengintegrasikan
system
pengelolaan data
Manajemen SDM
Aparatur tertata
lebih baik
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
36/213
36
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
kepegawaian
6. Pengembangan
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis
kompetensi
TNA berdasarkan
peta kompetensi
individu
Peningkatan
kompetensi para
pejabat
Penghematan
biaya diklat
7 Pengembangan
Pola Karir
Penerapan alur
karir
Penempatan
sesuai dengan
kompetensi
Peningkatan
kinerja organisasi
NOTE : *Gaji Pokok Golongan IIIa + tunjangan kinerja kelas 6 X 12 bulan (2.064.000 +
5.566.000) x 12 bulan = 91.560.000.000
Tabel 1.15 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
37/213
37
G. Program Manajemen Perubahan
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANGDIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATANANGGARAN (Rp.)
1. Pembentukan Tim
AdHocManajemen
Perubahan
a. Rapat
koordinasi
pembentukan
tim
b. Penentuan
kriteria
c. Pemilihan
anggota tim
d. Penetapan SK
timAdhoc
Terbentuknya tim
yang dapat
membantu
mempermudah
kerja tim reformasi
birokrasi
Pelaksanaan
sosialisasi dan
internalisasi RB lebih
efektif dan efisien
2. Penyusunan
Pedoman
Manajemen
Perubahan
a. Rapat
koordinasi tim
MP
b. Pengumpulan
bahan
c. Penyusunan
draft
d. Pembahasan
draft pedoman
MP
e. Penetapan
Pedoman
f. Pencetakan
pedoman MP
g. Sosialisasi
Pedoman MP
Pelaksanaan
Manajemen
Perubahan lebih
terstruktur.
Pelaksanaan
perubahan lebih
efektif dan efisien
3. Sosialisasi dan
Internalisasi
Manajemen
Perubahan dalam
Rangka Reformasi
Birokrasi.
a. Rapat
koordinasi
b.
Pengumpulan
bahan
c. Penyusunan
bahan sosialisasi
d. Pembahasan
strategi
sosialisasi
e. Sosialisasi
Adanya pemahaman
tentang perubahan
dalam Reformasi
Birokrasi
Rendahnya resistensi
yang terjadi dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi
4. Penjabaran Nilai-
nilai Budaya
Organisasi (Pro-Poor,
a. Rapat
koordinasi
b.
Pengumpulan
Perubahan sikap dan
perilaku
205,293,227,717.95*
)
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
38/213
38
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
Inklusif, Responsif,
Efektif, Bersih)
bahan
c. Penyusunan
draft
penjabaran
nilai-nilai
d. Pembahasan
draft
penjabaran
nilai-nilai
e. Penetapan
penjabaran
nilai-nilai
f. Pencetakan
penjabaran
nilai-nilai
g. Sosialisasi
penjabaran
nilai-nilai
5. Penyusunan Code
of Conduct
Kementerian
Kesehatan
a. Rapat
koordinasi
b.
Pengumpulan
bahan
c. Penyusunan
draft Code of
Conduct
d. Pembahasan
draft Code of
Conduct
e. Penetapan
Code of
Conduct
f. Pencetakan
Code of
Conduct
g. Sosialisasi
penjabaran
nilai-nilai
Peningkatan disiplin
pegawai
10,602,150,000**)
6. Penyusunan
Delegation of
Authority di
Kementerian
a. Rapat
koordinasi
b. Pengumpulan
bahan
Adanya kejelasan
dalam
pendelegasaian
wewenang
Pelaksanaan
wewenang kebijakan
lebih efektif dan
efisien
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
39/213
39
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
Kesehatan. c. Penyusunan
draft
Delegation of
Authority
d. Pembahasan
draft
Delegation of
Authority
e. Penetapan
Delegation of
Authority
Pencetakan
Delegation of
Authority
f. Sosialisasi
Delegation of
Authority
7 Pemutakhiran
mekanisme reward
& punishment
untuk meningkatkan
disiplin pegawai,
termasuk proses
pengawasannya.
Pemberian reward
dan punishment
didasarkan atas
prestasi kerja
pegawai
Peningkatan kinerja
organisasi yang
disebabkan
tingginya prestasi
kerja pegawai
1,179,380,944,000**
*)
Keterangan :
* = diukur berdasarkan temuan hasil audit APF
** = Diperoleh dari estimasi 30% x 5437 x 2,5 jam x 5 hari x 52 minggu x Rp. 10.000
( 30% asumsi pegawai yang terlambat X jumlah pegawai kemkes pusat X asumsi
jumlah jam terlambat X 5 hari kerja X jumlah minggu dalam 1 tahun X standar
uang lembur golongan I )*** = 30% x Rp. 3.931.269.812.000 (belanja pegawai)
Belanja pegawai akibat righsizing (organisasi yg tepat dengan jabatan dan jumlah
pegawai yang tepat)
Tabel 1.16 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
40/213
40
H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISMEEFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
1. Restrukturisasi/P
enataan tugas
dan fungsi unit
kerja pada
KementerianKesehatan
berdasarkan
evaluasi
organisasi,
proses bisnis dan
analisis beban
kerja.
1. Melakukan
analisis
terhadap
tugas dan
fungsi unitkerja dan
menggabung
kan /
merampingk
an struktur /
unit kerja
yang
memiliki
beban kerja
rendah
dengan
fungsi yang
mirip
dan/untuk
menghindari
tugas dan
fungsi yang
tumpang
tindih.
2. Melakukan
ABK secara
simultan
1. Efisiensi dan
efektifitas
struktur
organisasi
Kemenkesyang right
sizing
2. Hasil ABK
terkait
jumlah
kebutuhan
pegawai yang
ideal dapat
menjadi
dasar
penghemata
n biaya
belanja
pegawai
Rp. 20 Milyar
Besaran anggaran
disesuaikan
dengan
perhitungan
Pokja Penguatan
SDM Aparatur
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
41/213
41
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
untuk unit
kerja yang
serumpun
2. Penguatan unit
kerja yang
menanganifungsi organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian
dan diklat serta
pelayanan publik
pada
Kementerian
Kesehatan.
Melakukan
analisis terhadap
pelaksanaantugas dan fungsi
unit kerja yang
menangani
fungsi organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian,
diklat dan
pelayanan publik
Efisiensi dan
efektifitas
pelaksanaantugas dan fungsi
di unit kerja yang
menangani
fungsi organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian,
diklat dan
pelayanan
publik, dengan
adanya SDM
yang kompeten,
penggunaan
aplikasi secara
on line,
menurangi
penggunaan ATK
dan FC, dll
Besaran anggaran
disesuaikan
denganperhitungan
Pokja Tatalaksana
Tabel 1.17 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan dan
Penguatan Organisasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
42/213
42
I. Program Monitoring dan Evaluasi
NO
NAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
1. Monitoring
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Pelaksanaan
monitoring
dapat
dilakukan
secara simultan
untuk kegiatan
Reformasi
Birokrasi yang
masih saling
terkait dan
dalam waktu
pelaksanaan
yang sama
dalam program
Reformasi
Birokrasi yang
sama, sehingga
dapat
mengoptimalka
n penggunaan
anggaran
monitoring
Target
penghematan
yang dapat
diperolehadalah
penurunan
anggaran
pelaksanaan
Monitoring
sebesar 10%
Adanya
pembekalan/pe
latihan tentang
Monitoring dan
Evaluasi dan
penyusunan
pedoman dan
perangkat
Monev,
sehingga
adanya
optimaliasi
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan
kegiatan
Reformasi
Birokrasi di
Kementerian
Kesehatan yang
juga
berdampak
pada
optimalisasi
anggaran
Targetpenghematan
yang dapat
diperoleh
adalah
penurunan
anggaran
pelaksanaan
seluruh
kegiatan
Monitoring
pelaksanaan setiap
kegiatan Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
43/213
43
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
sebesar 10%
2. Evaluasi
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Pelaksanaan
evaluasi dapat
dilakukan
secara simultan
untuk kegiatan
Reformasi
Birokrasi yang
masih saling
terkait dan
dalam waktu
pelaksanaan
yang sama
dalam program
Reformasi
Birokrasi yang
sama, sehingga
dapat
mengoptimalka
n penggunaan
anggaran
evaluasi
Target
penghematan
yang dapat
diperoleh
adalah
penurunan
anggaran
pelaksanaan
Evaluasi
sebesar 10%
Adanya
pembekalan/pe
latihan tentang
Monitoring dan
Evaluasi dan
penyusunan
pedoman dan
perangkat
Monev,
sehingga
adanya
optimaliasi
pelaksanaan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
Reformasi
Birokrasi di
Kementerian
Kesehatan yang
juga
berdampak
pada
optimalisasi
anggaran
Target
penghematan
yang dapat
diperoleh
adalah
penurunan
anggaran
pelaksanaan
seluruh
kegiatan
Evaluasi
pelaksanaan setiap
kegiatan Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
44/213
44
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
sebesar 10%
3. Evaluasi
Menyeluruh atas
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Pelaksanaan
evaluasi
menyeluruh
dapat
dilakukan
secara simultan
karena
dilakukan
bersamaan
pada semester
2 tahun 2014
untuk kegiatan
Reformasi
Birokrasi
dalam area
perubahan
yang sama,
sehingga dapat
mengoptimalka
n penggunaan
anggaran
evaluasi
menyeluruh
Target
penghematan
yang dapat
diperoleh
adalah
penurunan
anggaran
pelaksanaan
Evaluasi
Menyekuruh
sebesar 10%
a)
Adanya
pembekalan/pe
latihan tentang
Monitoring dan
Evaluasi dan
penyusunan
pedoman dan
perangkat
Monev,
sehingga
adanya
optimaliasi
pelaksanaan
evaluasi
menyeluruh
atas
pelaksanaan
kegiatan
Reformasi
Birokrasi di
Kementerian
Kesehatan yang
juga
berdampak
pada
optimalisasi
anggaran
secara
keseluruhan
b)
Target
penghematan
yang dapat
diperoleh
adalah
penurunan
Evaluasi
Menyeluruh atas
pelaksanaan setiap
kegiatan Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
45/213
45
NONAMA
KEGIATAN
MEKANISME
EFISIENSI/
OPTIMALISASI
ANGGARAN
PENGHEMATAN/
MANFAAT YANG
DIPEROLEH
BESARAN
PENGHEMATAN
ANGGARAN (Rp.)
anggaran
pelaksanaan
seluruh
kegiatan
sebesar 10%
Tabel 1.18 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan
Penghematan atas Pelaksanaan Program Monitoring dan
Evaluasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
46/213
46
1.5
Kriteria Keberhasilan
Berikut ini dipaparkan tentang kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 20112014.
A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Penerapan
standar pelayananpada Puskesmas
1.
Tersusunnya pedoman
akreditasi Puskesmas2.
Tersusunnya
instrument standar
akreditasi Puskesmas
3.
Tersusunnya jadwal
pelaksanaan sosialisasi
akreditasi Puskesmas
Tersosialisasinya Pedoman
Akreditasi di 33 provinsi
2.
Penerapan
standar pelayanan
pada FasilitasPelayanan
Kesehatan (Balai
Kesehatan)
1.
Tersusunnya standar
pelayanan pada seluruh
Fasyankes2.
Tersusunnya jadwal dan
terlaskananya sosialisasi
standar pelayanan
3.
Tersedianya pedoman
monitoring dan evaluasi
penerapan standar
pelayanan
Terimplementasinya
standar pelayanan pada
seluruh FasilitasPelayanan Kesehatan
(Balai Kesehatan)
3.
Penerapan
standar pelayanan
pada Perijinan
Rumah Sakit Kelas
A & PMA
1.
Tersusunnya standar
pelayanan pada proses
perijinan RS
2.
Tersedianya pedoman
monitoring dan evaluasi
penerapan proses perijinan.
3.
Tersusunnya standar
feedback terhadap hasil
mintoring dan evaluasi
terhadap RS.
Terimplementasinya
standar pelayanan pada
proses Perijinan Rumah
Sakit Kelas A & PMA
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
47/213
47
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)4.
Penerapan
standar pelayanan
di Unit Layanan
Terpadu (ULT)
Tersedianya pedoman
standar pelayanan.
Terimplementasinya standar
pelayanan pada Unit Layanan
Terpadu
5.
Penerapan
standar pelayanan
informasi (PTRC,
Pojok Informasi, &
Perpustakaan).
Tersedianya pedoman standar
pelayanan
Terimplementasinya standar
pelayanan dalam pelayanan
informasi (PTRC, Pojok
Informasi, dan Perpustakaan)
6.
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
1.
Tersedianya pedoman
kerjasama masyarakat
2.
Tersedianya pedoman
monitoring dan evaluasi
terhadap kerjasama dengan
masyarakat
Adanya kerjasama dengan
masyarakat dalam pelayanan
publik, terutama pada proses
perencanaan dan
pengawasan pelayanan.
Tabel 1.19 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
48/213
48
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Tingkat
Eselon 2
1.
Tersedianya pedoman
LAKIP
2.
Tersedianya jadwal
kegiatan evaluasi
penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP Tingkat
Eselon 2 sesuai dengan
Permenpan No. 29 Tahun
2010 dan mengacu pada
Permenpan No. 35 Tahun
2011.
2.
Pendampingan
penyusunan
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian dan
Eselon 1
1.
Tersedianya pedoman
LAKIP
2.
Tersedianya jadwal
kegiatan evaluasi
penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP
Kementerian dan Eselon 1
sesuai dengan Permenpan
No. 29 Tahun 2010 dan
mengacu pada Permenpan
No. 35 Tahun 2011 dengan
disertai proses
pendampingan penyusunan
LAKIP Triwulan dan proses
pendampingan penilaian
evaluasi tengah tahun untuk
Tingkat Eselon 1
3.
Sinkronisasi
SAKIP dengan
RENSTRA
1.
Terbentuknya
pedoman standar
manajemen kinerja
2.
Tersusunnya kegiatan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
Terbangunnya Sistem
Manajemen Kinerja
Organisasi yang
terintegrasi dengan
RENSTRA, RAP, RAK dan
tersusunnya Petunjuk
Pelaksanaan Sistem
Manajemen Kinerja
Kementerian Kesehatan,
yang mencakup proses
perencanaan,
pemantauan dan evaluasi
kinerja .
Tabel 1.20 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
49/213
49
C. Program Penataan Tatalaksana
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Penguatan unit
tatalaksana sesuai
dengan kebutuhan
(strategic, fokus
pada proses
bisnis). Lihat area
perubahan
Organisasi.
1.
Terbentuknya unit
tatalaksana sesuai
kebutuhan (baik
secara level organisasi,
maupun kualitas dan
kuantitas SDM).
Berfungsinya unit
tatalaksana sesuai
kebutuhan yang dapat
dilihat dari hasil output
dan kinerja unit terkait
2.
Pemetaan proses
bisnis
1.
Tersedianya dan
tersosialisasikannya
proses bisnis level 0
dan level 1 ke semua
Satker.
Berfungsinya bisnis level 0
dan 1 di semua Staker
3.
Penyusunan SOP
Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi
(berdasarkan
proses bisnis)
1.
Tersedianya dan
tersosialisasikannya SOP
berdasarkan proses bisnis
ke semua pegawai
Terinformasikannya SOP
ke semua pegawai di
Kementerian
4.
Audit Kepatuhan
terhadap Proses
secara Periodik.
Lihat area
perubahan
Pengawasan
1.
Tersedianya rencana audit
dan terlaksananya audit
sesuai dengan yang
direncanakan
Terlaksananya Audit sesuai
rencana dan target
5.
Program perbaikan
(improvement)
proses bisnis
1.
Tersedianya program
perbaikan (improvement)
proses bisnis
Terlaksananya program
perbaikan tersebut disertai
penyesuaian SOP terkait.
6.
Penguatan unit
yang bertanggung
jawab untuk data,
informasi, dan
teknologi informasi
1.
Tersedianya pedoman
penguatan SDM
2.
Tersusunnya jadwal
pelatihan, diklat bagi SDM
3.
Tersedianya pedoman
evaluasi kegiatan
penguatan unit dan SDM
Meningkatnya SDM IT
secara kualitas dan
kuantitas, untuk dapat
menjawab kebutuhan
berkaitan dengan data,
informasi, dan teknologi
informasi
7.
Pengembangan 1.
Tersedianya kebijakan dan Tersosialisasikannya
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
50/213
50
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)kebijakan dan
NSPK terkait data,
informasi, dan
teknologi informasi
NSPK berkaitan dengan
data, informasi, dan
teknologi informasi
kebijakan dan NSPK
berkaitan dengan data,
informasi, dan teknologi
informasi
8.
Pembangunan atau
Pengembangan e-
Government
1.
Tersedianya aplikasi e-
governmentyang
direncanakan dan
terintegrasi.
Terimplementasikannya e-
government secara
menyeluruh di
Kementerian
Tabel 1.21 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penataan Tatalaksana
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
51/213
51
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Penataan
berbagai
peraturan
perundang-
undangan yang
dikeluarkan oleh
Kementerian
Kesehatan.
1.
Tersedianya pedoman
penyusunan peraturan
perundang-undangan
2.
Tersedianya jadwal
penyusunan peraturan
perundang-undangan
3.
Tersusunnya jadwal
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.
Teridentifikasinya dan
terpetakannya produk
Hukum dan Peraturan
Perundang-undangan
yang tidak sinkron dan
tidak harmonis.
2.
Terlaksananya regulasi
dan deregulasi
peraturan perundang
undangan pada
Kementerian
Kesehatan.
2.
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen
untuk Peraturan
Perundang-
undangan
1.
Tersedianya dan
terimplementasinya
Sistem Informasi
Manajemen untuk
peraturan perundang-
undangan.
Pemanfaatan Sistem
Informasi Manajemen
untuk kegiatan
penyusunan peraturan
perundang-undangan
meningkat .
2.
Penyebarluasan
informasi,
advokasi dan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
1.
Terbentuknya tim
sosialisasi dan
internalisasi
2.
Tesusunnya jadwal
kegiatan dan evaluasi
kegiatan
Terinformasikannya
peraturan perundang-
undangan di bidang
kesehatan secara
efektif.
Tabel 1.22 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
52/213
52
E. Program Penguatan Pengawasan
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Penerapan Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP) pada
Kementerian
Kesehatan
1.
Tersedianya
pedoman umum
penyelenggaraan
SPIP
2.
Tersusunnya jadwal
sosialisasi penerapan
SPIP
3.
Tersedianya
pedoman monitoring
dan evaluasi
penerapan SPIP
Tersedianya Pedoman
Umum Penyelenggaran
SPIP Kementerian
Kesehatan, dan terjadinya
peningkatan ketaatan,
efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan
fungsi di seluruh jajaran
Kementerian
2.
Peningkatan Peran
Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
sebagai Quality
Assurance dan
Consulting Agent
1.
Tersusunnya jadwal
monitoring dan evaluasi
pengelolaan keuangan
Opini BPK Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
3.
Pengembangan
Sistem Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Terpadu
1.
Tersusunnya standar
penanganan
pengaduan
masyarakat
2.
Tersedianya jadwal
monitoring dan
evaluasi penanganan
pengaduan
masyarakat
Tertanganinya dan
terselesaikannya
pengaduan masyarakat
secara terpadu
Tabel 1.23 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penguatan Pengawasan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
53/213
53
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
Penataan Sistem
Rekrutmen pegawai
Terumuskan sistem seleksi
(seleksi administrasi, tes
tertulis, wawancara, tes
psikologi, sistem penilaian, dll).
Tersedianya sistem seleksi
dengan menuju pada
penerapan sistem online.
Tersusunnya program orientasi
pegawai baru untuk
Kementerian Kesehatan.
Diperolehnya para pegawai
baru maupun yang sedang
berkarir yang memiliki
tingkat kompetensi yang
dipersyaratkan oleh
jabatan.
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Tersedianya Standar
Kompetensi bagi seluruh
Jabatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Tersusunnya sistem standar
kompetensi jabatan di
database(online).
Tersedianya profil
kompetensi untuk masing-
masing jabatan di dalam
organisasi.
Assessment Individu
berdasarkan
Kompetensi
Tersedianya informasi peta
profil kompetensi individu
secara komprehensif dan
akurat.
Tersedianya informasi profil
kompetensi individu secara
komprehensif dan akurat.
Penerapan Sistem
Penilaian Kinerja
Individu
Tersedianya sistem pengukuran
kinerja individu yang obyektif,
transparan dan akuntabel.
Terwujudnya sistem penilaian
kinerja individu yang objektif,
transparan dan akuntabel.
Pembangunan/
Pengembangan
database pegawai
Tersedianya sistem Aplikasi
Onlineyang terintegrasi
sehingga tersedia data yang
akurat, up-dateddan mampu
memberikan informasi sesuai
kebutuhan organisasi.
Berjalannya sistem informasi
pegawai yang objektif,
transparan dan akuntabel.
Pengembangan
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
Tersusunnya program Diklat
berbasis kompetensi secara
optimal dan berdasarkan pada
hasil assessment/kebutuhan
untuk mengurangi kesenjangan
Berjalannya sistem
pendidikan dan pelatihan
pegawai yang mengurangi
kesenjangan antara
kompetensi yang dimiliki oleh
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
54/213
54
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)kompetensi pegawai. seorang pegawai dan
kompetensi yang
dipersyaratkan oleh jabatan.
Pengembangan Pola
Karir
Tersusunnya pola karir untuk
Kementerian Kesehatan.
Berjalannya pengembangan
karir yang efektif dan optimal
bagi jajaran Kementerian
Kesehatan.
Tabel 1.24 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
55/213
55
G. Program Manajemen Perubahan
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Pembentukan Tim
AdHocManajemen
Perubahan
1.
Tersedianya
pedoman
pembentukan tim
AdHoc
2.
Tersedianya jadwal
kegiatan timAdHoc
Berfungsinya TimAdHoc
Manajemen Perubahan
dalam melaksanakan
strategi komunikasi untuk
setiap kegiatan Reformasi
Birokrasi
2.
Penyusunan
Pedoman
Manajemen
Perubahan
Tersusunnya Pedoman
Manajemen Perubahan
Kementerian.
Digunakannya Pedoman
Manajemen Perubahan
untuk melaksanakan
perubahan.
3.
Sosialisasi dan
Internalisasi
Manajemen
Perubahan dalam
Rangka Reformasi
Birokrasi
1.
Terbentuknya tim
sosialisasi dan
internalisasi
2.
Tesusunnya jadwal
kegiatan dan evaluasi
kegiatan
Peningkatan pengetahuan
dan pemahaman
reformasi birokrasi di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
4.
Penjabaran Nilai-
nilai Budaya
Organisasi (Pro-
Poor, Inklusif,
Responsif, Efektif,
Bersih)
1.
Tersusunnya nilai Budaya
Organisasi Kementerian
dan pedoman penerapan
Penerapan nilai-nilai
Kementerian Kesehatan
dalam budaya kerja
5.
Penyusunan Code
of Conduct
Kementerian
Kesehatan
1.
Tersusunnya nilai Code of
Conduct Kementerian
dan pedoman penerapan
2.
Tersusunnya jadwal
sosialisasi
Penerapan Code of
Conduct dengan tepat dan
menyeluruh di
Kementerian termasuk UPT
6.
Penyusunan
Delegation of
Authority di
Kementerian
Kesehatan
1.
Adanya pedoman
Delegation of Authority
yang menjadi pedoman
bagi seluruh jajaran dalam
pelaksanaan tugas dan
fungsi
Penerapan Delegation of
Authority secara tepat dan
terarah
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
56/213
56
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)7.
Pemutakhiran
mekanisme
reward &
punishment untuk
meningkatkan
disiplin pegawai,
termasuk proses
pengawasannya
1.
Tersusunnya pedoman
peraturan dan sistem
reward and punishment
Penerapan mekanisme
reward and punishment.
Tabel 1.25 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Manajemen Perubahan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
57/213
57
H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Restrukturisasi/Pen
ataan tugas dan
fungsi unit kerja
pada Kementerian
Kesehatan
berdasarkan
evaluasi organisasi,
proses bisnis dan
analisis beban
kerja.
1.
Tersedianya peta
tugas dan fungsi
serta kewenangan
unit kerja yang
tepat fungsi dan
tepat ukuran (right
sizing), yang disusun
berdasarkan hasil
evaluasi organisasi
terhadap pedoman
evaluasi tugas dan
fungsi, proses bisnis
dan ABK pada
organisasi
Kementerian
Kesehatan
1.
Meningkatknya
efisiensi birokrasi pada
Kementerian
Kesehatan ( dapat
diukur dengan IKU,
ABK, Indeks Kepuasan
Konsumen/Stakeholde
r)
1.
Penguatan unit
kerja yang
menangani
fungsi
organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian
dan diklat serta
pelayanan publik
pada
Kementerian
Kesehatan
1.
Terbentuknya unit kerja
yang menangani fungsi
organisasi, tatalaksana,
kepegawaian dan diklat
yang efektif dan mampu
mendukung tercapainya
tujuan dan sasaran
reformasi birokrasi
1.
Meningkatknya efisiensi
birokrasi pada
Kementerian Kesehatan
( dapat diukur dengan
IKU, ABK, Indeks
Kepuasan
Konsumen/Stakeholder)
.
2.
Penguatan unit
kerja yang
menangani
fungsi pelayanan
1.
Terbentuknya unit kerja
yang menangani fungsi
pelayanan publik yang
efektif dan mampu
1. Meningkatnya jumlah
layanan dan
penyelesaian
permasalahan yang
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
58/213
58
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)publik pada
Kementerian
Kesehatan
mendukung tercapainya
tujuan dan sasaran
reformasi birokrasi
berhubungan dengan
pelayanan publik
serta meningkatknya
tingkat kepuasan
pelayanan publik .
Tabel 1.26 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Penataan dan Penguatan Organisasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
59/213
59
I. Program Monitoring dan Evaluasi
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN
(OUTPUT)
HASIL
(OUTCOME)
1.
Monitoring
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Tersedianya Laporan
Monitoring pelaksanaan atas
setiap kegiatan Reformasi
Birokrasi Kementerian
Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan
Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan yang
sesuai dengan Rencana Aksi
yang telah disusun agar
diperoleh hasil/outcome dari
masing-masing kegiatan
Reformasi Birokrasi sesuai
yang telah ditetapkan dalam
kriteria keberhasilan
2.
Evaluasi
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Tersedianya Laporan Evaluasi
Tahunan atas pelaksanaan
setiap kegiatan Reformasi
Birokrasi Kementerian
Kesehatan
3.
Evaluasi
Menyeluruh atas
pelaksanaan
setiap kegiatan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan
Tersedianya Laporan Evaluasi
Lima Tahunan atas pelaksanaan
keseluruhan kegiatan Reformasi
Birokrasi Kementerian
Kesehatan
Tabel 1.27 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program
Monitoring dan Evaluasi
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
60/213
61
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
61/213
62
Pada dasarnya, reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan yang
dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka
menciptakan tata kelola yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik. Proses
perubahan ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju ke
kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Terkait dengan proses
perubahan ini, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap kondisi saat ini dan
kondisi yang diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi.
Berikut ini akan dipaparkan tentang berbagai kondisi nyata birokrasi saat ini di
Kementerian Kesehatan yang mencakup masalah-masalah yang dihadapi dan juga
kondisi yang diinginkan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap kondisi dan permasalahan ini,
maka dapat dipaparkan langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan dalam
rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
62/213
63
2.1 KONDISI BIROKRASI YANG TERKAIT DENGAN 8 (DELAPAN)
AREA PERUBAHAN
2.1.1. Area Perubahan Terkait Pelayanan Publik
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Pelayanan kesehatan kepada
masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, yang dikelola oleh
pemerintah dan swasta, belum
optimal.
Fasilitas pelayanan kesehatan
memberikan pelayanan yang sesuai
standar yang telah ditetapkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan dan
kepuasan masyarakat.
Kualitas pelayanan perijinan masih
belum memenuhi harapan masyarakat.
Proses pelayanan yang memenuhi
standar pelayanan yang sudah
ditetapkan dan memenuhi harapan
masyarakat.
Adanya perbedaan perlakuan
pelayanan bagi peserta jaminan
kesehatan masyarakat (Jamkesmas),
Askes atau asuransi sosial lainnya dan
masyarakat umum.
Terjadinya kesetaraan perlakuan
pelayanan kesehatan bagi semua
anggota masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan pelayanan,
pelaksanaan pelayanan, dan
pengawasan pelayanan sudahdilakukan, namun belum optimal
sesuai dengan harapan masyarakat.
Terjadinya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, mulai dari
proses perencanaan pelayanan,pelaksanaan pelayanan, sampai pada
pengawasan pelayanan.
Tabel 2.1 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan Pelayanan Publik
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
63/213
64
2.1.2. Area Perubahan Terkait Akuntabilitas Kinerja
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Sistem manajemen kinerja organisasi
Kementerian Kesehatan belum terpadu
dan terintegrasi sehingga
kesinambungan proses perencanaan,
pemantauan dan evaluasi kinerja di
level Kementerian sampai ke uniteselon 1 dan 2 belum optimal.
Terimplementasinya sistem
manajemen kinerja organisasi
Kementerian Kesehatan yang menjadi
standar baku bagi Kementerian dan
berbagai unit di bawahnya dalam
proses perencanaan kinerja (IKU),pemantauan kinerja, dan evaluasi
kinerja.
Evaluasi kinerja hanya dilakukan pada
akhir tahun tanpa adanya sistem
pemantauan kinerja. Hal ini
menyebabkan kualitas dari capaian
kinerja tidak dapat diperbaiki jika ada
kinerja yang masih belum tercapai.
Terlaksananya proses pemantauan
pencapaian kinerja secara berkala
(pelaporan setiap triwulan, dan
evaluasi pada bulan keenam dengan
proses pendampingan) agar tindakan
perbaikan dapat dilakukan segera
untuk berbagai indikator kinerja yang
belum tercapai.
Penyusunan laporan kinerja cenderung
untuk pemenuhan formalitas
pelaporan, dan kurang berisikan
analisis kinerja.
Tersedianya SDM Pengelola yang
memiliki kompetensi untuk melakukan
analisis pencapaian kinerja dan
memberikan usulan perbaikan kinerja
yang relevan.
Tabel 2.2 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan Akuntabilitas Kinerja
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
64/213
65
2.1.3. Area Perubahan Terkait Tata Laksana
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Unit pengelola tatalaksana masih
belum berfungsi secara optimal
dalam hal pengelolaan proses
bisnis organisasi.
Adanya unit tatalaksana yang kompeten dan
berkapasitas, dengan wewenang yang cukup
untuk mengelola proses bisnis.
Belum adanya pengelolaan,
pengawasan, dan perbaikan yang
efektif terhadap proses bisnis
Kementerian Kesehatan.
Adanya identifikasi, pengelolaan, dan
pengawasan proses bisnis dan prosedur
kerja Kemenkes yang optimal untuk
mencapai peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pekerjaan
Kementerian Kesehatan.
Unit pengelola data, informasi,
dan teknologi informasi masih
belum berfungsi secara optimal.
Adanya unit pengelola data, informasi, dan
teknologi informasi yang memadai untuk
memastikan optimalnya pengelolaan data,informasi, dan teknologi informasi di
Kementerian Kesehatan.
Penggunaan Information and
Communication Technology (ICT)
masih belum optimum dalam
mendukung pelaksanaan proses
bisnis organisasi.
Tersedianya sistem e-Governmentyang
terpadu untuk menunjang proses bisnis
yang efektif dan efisien.
Pemanfaatan data dari ICT belum
optimal untuk menyusun
kebijakan pembangunan
kesehatan.
Berbagai data dan informasi yang diperoleh
dari sistem ICT dimanfaatkan sepenuhnya
untuk mengambil keputusan dan menyusun
kebijakan pembangunan kesehatan.
Tabel 2.3 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan Tatalaksana
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
65/213
66
2.1.4. Area Perubahan Terkait Perundang-undangan
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Penyusunan peraturan perundang-
undangan belum terintegrasi antar
Unit sehingga memungkinkan
terjadinya tumpang tindih dan
inkonsistensi.
Tertatanya peraturan perundang-
undangan Kementerian Kesehatan
sehingga menjamin integrasi,
kejelasan, konsistensi, dan efektifitas.
Pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan belum
efektif.
Terlaksananya peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan secara
efektif.
Proses penyusunan dan manajemen
peraturan perundang-undangan belum
didukung oleh ICT
Adanya sistem manajemen peraturan
perundang-undangan yang efektif dan
didukung oleh ICT (Information and
Communication Technology).
Belum terbentuknya peraturan
perundang-undangan yang kondusif
untuk menunjang pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Terbentuknya peraturan perundang-
undangan yang kondusif untuk
menunjang pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Tabel 2.4 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan Perundang-undangan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
66/213
67
2.1.5. Area Perubahan Terkait Pengawasan
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Akuntabilitas pengelolaan keuangan
belum sepenuhnya sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan
dilaksanakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah belum sepenuhnya
diterapkan.
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah diterapkan sepenuhnya
sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku (PP No. 60 Tahun 2008).
Peran APIP (Aparatur Pengawas
Internal Pemerintah) hanya sebagai
watch dog.
APIP berperan lebih sebagai Quality
Assurance dan Consulting Agent.
Tabel 2.5 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan Pengawasan
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
67/213
68
2.1.6. Area Perubahan Terkait Sumber Daya Manusia Aparatur
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Sistem pengelolaan SDM Aparatur
belum berdasarkan kompetensi.
Pengelolaan SDM berbasis kompetensi,
baik dalam seleksi, promosi/rotasi, dan
pengembangan individu sehingga
mencerminkan kualitas SDM yang
profesional.
Belum ada sistem penilaian kinerja
individu pegawai berdasarkan
pencapaian indikator kinerja dan
kompetensi.
Terlaksananya penilaian kinerja
individu Pegawai yang obyektif dan
transparan berbasis kinerja dan
kompetensi.
Belum adanya Sistem Informasi
Manajemen SDM yang terintegrasi
untuk menunjang proses / kegiatan
manajemen SDM.
Terimplementasinya Sistem Informasi
Manajemen yang menunjang berbagai
proses manajemen SDM, seperti
pelatihan, karir, kehadiran,kompetensi, dan lainnya.
Sistem remunerasi dan kesejahteraan
pegawai belum sesuai dengan bobot,
kompleksitas, kondisi pekerjaan, dan
kinerja.
Terciptanya sistem remunerasi dan
kesejahteraan pegawai Kementerian
Kesehatan yang menjamin keadilan
internal.
Tabel 2.6 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang
Diinginkan Terkait Area Perubahan SDM Aparatur
-
7/21/2019 Roadmap Kemenkes
68/213
69
2.1.7. Area Perubahan Terkait Pola Pikir dan Budaya Kerja
Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel
berikut ini.
KONDISI SAAT INI KONDISI YAN