RO A D MAP P KA M - stbm-indonesia.orgstbm-indonesia.org/enewsletter/pustaka/roadmap_pkam.pdf ·...
Transcript of RO A D MAP P KA M - stbm-indonesia.orgstbm-indonesia.org/enewsletter/pustaka/roadmap_pkam.pdf ·...
ROADMAP PKAMDirektorat Kesehatan Lingkungan
2016
Direktorat Kesehatan LingkunganDirektorat Jenderal Kesehatan MasyarakatKementerian Kesehatan RI2016
RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2016 - 2019
Direktorat Kesehatan LingkunganDirektorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI
2016
RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
iiiRoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Kata PengantarAir minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang
berdampak langsung pada kesehatan. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan merupakan tanggungjawab semua pihak terkait, khususnya pemerintah. Pemerintah telah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan maupun pedesaan diseluruh wilayah Indonesia dalam upaya untuk memenuhi target universal akses pada tahun 2019
Roadmap Pengawasan Kualitas Minum (PKAM) ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pengambil keputusan baik di pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penyediaan air minum dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan kualitas air minum.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu dan pemikiran dalam penyusunan roadmap Pengawasan Kualitas air Minum. Semoga roadmap ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat.
Jakarta, April 2016Direktur Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat
Dr. Imran Agus Nurali, Sp. KONIP. 196408081989101001
iv RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
vRoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................... v
DAFTAR TABEL ........................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................... x DAFTAR ISTILAH ...................................................................... xi
BAB 1 : PENDAHULUAN ........................................................ 1
BAB 2 : RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP PKAM 2016-2019 .................................................................. 7
2.1 Pengertian Roadmap ........................................ 7
2.2 Prinsip Dasar ..................................................... 8
2.3 Tujuan ................................................................ 9
2.4 Landasan Hukum ............................................. 9
2.5 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM 2016-2019 ......................................................... 18
BAB 3 : KONDISI DAN SITUASI PKAM SAAT INI .................. 213.1 Gambaran umum pengawasan kualitas air minum saat ini ............................................................... 21
3.1.1 Perkembangan pengelolaan pengawasan kualitas air minum ................................... 21
3.1.2 Potensi atau kekuatan yang ada saat ini 25
3.2 Hasil pelaksanaan PKAM .................................. 31
3.3 Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM ................................................................ 36
vi RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 4 : TARGET PKAM TAHUN 2019 .................................... 414.1 Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2015-2019 ....................................... 414.2 Program-program Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015 -2019 .............. 424.3 Pengertian Indikator PKAM Sebagai Target Kinerja ............................................................... 454.4 Data Dasar dan Perencanaan Sampai Dengan 2019 .................................................................. 484.5 Sasaran Pengawasan Kualitas Air Minum ........ 524.6 Sarana Pendukung PKAM Kegiatan Penyehatan
Lingkungan ........................................................ 624.6.1 Laboratorium uji kualitas sampel air minum ............................................. 62
BAB 5 : ISSUE, POTENSI DAN KEGIATAN STRATEGIS ....... 675.1 Tahapan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ............................................... 675.2 Pengambilan sampel air minum ........................ 705.3 Pengujian kualitas air minum ............................ 735.4 Analisis hasil pengujian laboratorium ................ 775.5 Rekomendasi .................................................... 815.6 Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut ............ 83
BAB 6 : PELAKU DAN PERAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PKAM .............................................. 87BAB 7 : KEGIATAN STRATEGIS ............................................. 115BAB 8 : DUKUNGAN PEMBIAYAAN ....................................... 137
8.1 Pilihan kegiatan prioritas yang memerlukan pendanaan ........................................................ 137
viiRoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
8.2 Sumber pendanaan untuk kegiatan PKAM ....... 1418.3 Mekanisme pembiayaan ................................... 143
BAB 9 : PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PKAM ................................... 145
9.1 Pencatatan pengawasan kualitas air minum ..... 1459.2 Pelaporan .......................................................... 1469.3 Alur proses pencatatan dan pelaporan ............. 149
BAB 10 : PENUTUP ................................................................... 151
viii RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 SPAM Jaringan Perpipaan PDAM yang Memenuhi Syarat Kualitas Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2011
32
Tabel 4.1 Matrik Target Kinerja Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019
44
Tabel 4.2 Penetapan parameter, frekuensi dan jumlah sampel air minum yang diambil dan dilakukan uji laboratorium
47
Tabel 5.1 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan IKL sebagai bagian kegiatan PKAM
69
Tabel 5.2 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAM
72
Tabel 5.3 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengujian kualitas air minum sebagai bagian dari kegiatan PKAM
75
Tabel 5.4 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan analisa hasil uji laboratorium sebagai bagian dari kegiatan PKAM
79
Tabel 5.5 Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait rekomendasi sebagai bagian dari kegiatan PKAM
82
ixRoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Tabel 5.6 Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait pemantauan sebagai bagian dari kegiatan PKAM
59
Tabel 7.1 Pilihan Kegiatan Tingkat Pusat 117
Tabel 7.2 Pilihan Kegiatan Tingkat Provinsi 122
Tabel 7.3 Pilihan Kegiatan Tingkat Kabupaten 127
Tabel 7.4 Pilihan Kegiatan Tingkat Puskesmas 133
x RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM 2015-2019
20
Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Indikator Prosentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Tahun 2014
34
Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Menurut Provinsi Tahun 2014
35
xiRoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
DAFTAR ISTILAH
ADB Asian Development BankAMPL Air Minum dan Penyehatan LingkunganAPBN/APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBAPPEDA Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
(Provinsi dan Kabupaten ) BAPPENAS Badan Perencanaan Dan Pembangunan NasionalBLK Balai Laboratorium KesehatanBPM Badan Pemberdayaan MasyarakatBTKL PP Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian
Penyakit BPS Badan Pengelola SaranaDAM Depot Air MinumDAMIU Depot Air Minum Isi UlangDitJen CK Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerrian
Pekerjaan UmumDit Jen P2PL Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
LingkunganDit Jen Kes Ma Ditjen Kesehatan Masyarakat.Dit Kes.Ling Direktorat Kesehatan Lingkungan Dit.Jen
Kesehatan MasyarakatDJ-SDA Ditjen Sumber Daya AirF-k-m Fisika – Kimia - MikrobiologiIS Inspeksi SanitasiIKL Inspeksi Kesehatan LingkunganKKP Kantor Kesehatan PelabuhanLSM Lembaga Swadaya Masyarakat
xii RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
MPA Methodology Participatory AssessmentMIS Management Information SystemNGO Non Government OrganizationO&M Operation & MaintenancePAH Penampungan Air HujanPAM RT Penyediaan Air Minum Rumah TanggaPAM STBM Penyediaan Air Minum-SanitasiTotal Berbasis
MasyarakatPKA Pengawasan Kualitas AirPKAM Pengawasan Kualitas Air MinumPMA Perlindungan Mata AirPokja Kelompok KerjaPHAST Participatory Hygiene and Sanitation
TransformationPustu Puskesmas PembantuSDA Sumber Daya Air SAB Sarana Air BersihSAM Sarana Air MinumSDG’s Sustainable Development GoalsSPAM - JP Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan PerpipaanSGL Sumur GaliSPAM Sistem Penyediaan Air MinumSPAM - BJP Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan
PerpipaanSub Dit PASD Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi DasarSK Surat KeputusanSTBM Sanitasi Total Berbasis MasyarakatStop BABS Stop Buang Air Besar SembaranganWSLIC Water Supply for Low Income Communities
WSS Water Supply & Sanitation
1RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 1PENDAHULUAN
Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga akses air minum dan sanitasi masih rendah.
Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam penjelasan umum antara lain mengemukakan bahwa pengembangan SPAM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur untuk memperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antar sektor daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. Berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan sarana penyediaan yang optimal agar masyarakat mendapatkan
2 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
akses pelayanan air minum dan sanitasi yang baik, memerlukan kerjasama dalam koordinasi, sinergi dan keterpaduan antar pemerintah masyarakat dan swasta atau dunia usaha, sehingga pada masanya semua masyarakat baik perkotaan dan perdesaan dapat mengakses air minum yang memenuhi persyaratan melalui pengembangan SPAM.
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (akses universal). Artinya hingga akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak.
Data Susenas 2013 menunjukkan bahwa untuk akses air minum yang aman, Indonesia baru mencapai 67,73%. Untuk mencapai akses universal masih dibutuhkan penambahan akses air minum aman kepada 78,2 juta jiwa (26,7%). Untuk mengejar target akses universal dalam lima tahun kedepan diperlukan penambahan akses air minum aman sebesar 5,34 % pertahun.
Sejalan dengan RPJMN tersebut, dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tertuang bahwa sasaran program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan.
Salah satu indikator pencapaian sasaran peningkatan kualitas lingkungan adalah prosentase pengawasan sarana air minum yang dilakukan sebesar 50%. Sejalan dengan upaya pencapaian akses universal untuk air minum dan sanitasi, maka prosentase
3RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pengawasan kualitas air minum merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian akses Universal air minum .
Target akses universal pada tahun 2019 mendatang bukanlah hal mudah yang bisa dicapai, diperlukan upaya-upaya percepatan penyediaan air minum untuk memenuhi target ini. Untuk itu penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum yang dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) air minum nasional menjadi acuan bagi lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya percepatan penyediaan air minum, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 dimana Pemerintah Provinsi diharapkan menyusun peta jalan (Roadmap) air minum provinsi dengan mengacu pada peta jalan (Roadmap) air minum nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Masing-masing Kabupaten/Kota juga menyusun Roadmap Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peran yang cukup kuat bagi Provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
Mengacu pada PP No. 122 Tahun 2015, disebutkan bahwa air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang kesehatan, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang penting antara pengembangan SPAM sebagai upaya menyediaan sarana air minum untuk pelayanan kepada masyarakat dan PKAM sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menggunakan air dari SPAM
4 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan sehingga aman dari gangguan penyakit atau kesehatan lainnya. Pengembangan SPAM dan PKAM memerlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk penyelenggarannya agar masyarakat mendapatkan bentuk pelayanan berupa akses air minum yang optimal.
Sejalan dengan Roadmap Air Minum Nasional melalui pengembangan SPAM maka penyusunan Roadmap PKAM Nasional menjadi sangat relevan untuk mewujudkan amanat pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015.
Gambaran umum penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum saat ini menjadi dasar untuk menyusun Roadmap PKAM yang meliputi peraturan dan kebijakan, data dasar dan sarana pendukung meliputi laboratorium uji kualitas air, tenaga, pendanaan.sarana pendukung lainnya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan kualitas air yang sudah memadai, merupakan suatu kekuatan, namun memerlukan upaya untuk penerapannya. Demikian halnya kebijakan, prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya yang sudah ada, meskipun masih memerlukan pengembangan menyangkut koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sektor dan program terkait. Ketersediaan tenaga pelaksana kegiatan PKAM sesuai dengan prosedur dan prosesnya hingga tingkatan paling ujung pelayanan, meskipun belum sepenuhnya lengkap sesuai jumlah dan kualifikasinya. Ketersediaan sarana pendukung berupa laboratorium pemeriksa kualitas air hingga tingkat kabupaten/kota untuk dapat memberikan jaminan dalam segi keamanan sampel air karena jangkauan lokasi memungkinkan sampel air dalam batas waktu sesuai persyaratan, namun demikian laboratorium-laboratorium yang ada masih
5RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
memerlukan peningkatan terkait kemampuan memeriksa sesuai persyaratan PKAM untuk mendapatkan status laboratorium yang terakreditasi.
Merujuk pada tahapan mekanisme dan proses PKAM dari pengamatan sarana sampai dengan tahapan yang merupakan hasil berupa rekomendasi PKAM, merupakan kegiatan yang syarat dengan data dan informasi yang memerlukan pengelolaan sehingga menghasilkan data dan informasi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak terutama penyelenggara SPAM dan para pihak yang memerlukan untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan database yang mendapat pengakuan sebagai database tunggal sangat penting untuk pelaksanaan PKAM sehingga hasilnya sangat strategis,dimana disatu sisi sebagai tindak lanjut yang bersifat segera yang sangat berguna bagi pengelola SPAM dalam mengambil langkah untuk menjaga kualitas air yang sudah baik atau memperbaiki kualitas air yang belum memenuhi syarat, dan disisi lain sebagai dasar strategis bagi pengelola program untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan program. Penggesahan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis masing-masing sektoral, serta pencanangan akses universal air minum dan sanitasi 2019 merupakan peluang untuk mewujudkan penyelenggaraan PKAM yang baik secara nasional di seluruh wilayah Kabupaten/Kota melalui penyusunan Roadmap PKAM sebagai acuannya untuk dukungan pencapaian akses universal sampai tahun 2019.
6 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
7RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 2RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP
PKAM 2016 - 2019
2.1 Pengertian Roadmap
Secara harfiah, Roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah atau peta jalan menuju target sasaran.Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan PKAM, Roadmap menjadi acuan yang meliputi berbagai kegiatan antara lain penyiapan kebijakan, aspek legalitas menyangkut penguatan peraturan, kebijakan, prosedur, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, kegiatan pokok dan pendukung dan mengukur pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap target sasaran.
Mengingat bahwa Roadmap ini merupakan suatu acuan untuk melaksanakan PKAM maka gambaran mengenai SPAM yang menjadi target dan PKAM itu sendiri sampai tahun 2015 menjadi dasar penyusunan Roadmap, selanjutnya memperhatikan potensi dan pencapaian hasil PKAM dengan mempelajari kelemahan yang menjadi penghambat dan ancaman yang menjadi penghalang, dengan mengelola kelemahan dan ancaman menjadi peluang untuk melaksanakan PKAM yang baik, mengingat banyak faktor sebagai kekuatan yang ada selama ini dalam melaksanakan PKAM. Dengan demikian penyusunan Roadmap PKAM mengikuti alur yang sistematis dengan menguraikan pendahuluan sebagai latar
8 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
belakang, selanjutnya menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Roadmap termasuk dasar hukum, kerangka pikir pola, menjabarkan kegiatan dan pencapaian hasil PKAM sampai dengan tahun 2015, target PKAM tahun 2019, opsi kegiatan dan rencana kegiatan prioritas, dukungan pembiayaan dan sistem pemantauan PKAM berbasis internet menggunakan aplikasi pengelolaan database PKAM.
2.2 Prinsip Dasar
Penyusunan Roadmap PKAM mengikuti prinsip-prinsip dasar yaitu:
a. Sistematis, artinya isi dan langkah demi langkah harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
b. Jelas dan terukur meliputi jenis program, kegiatan, target capaian, waktu pelaksanaan termasuk indikator output dan outcome;
c. Adjustable artinya Roadmap harus mengakomodasi dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi berdasarkan ukuran maksimum potensi yang ada untuk penyesuaiaan namun tetap mengacu kepada target dan pencapaian hasilnya;
d. Komitmen artinya Roadmap harus mampu mendorong terjadinya kesepakatan bersama yang mengikat, yang mendorong untuk penetapan sasaran, target dan capaian dan dukungan pembiayaan, sesuai tingkatan pelaksana dan peran yang menunjukkan kesadaran akan tugas dan tanggungjawab dalam mengambil peran sesuai lingkup kewenangannya;
9RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
e. Berfungsi sebagai dokumen resmi, artinya Roadmap menjadi acuan para pihak dalam menyusun rencana operasional pelaksanaan PKAM di semua tingkatan sesuai tugas fungsinya;
f. Bertahap secara progresif, Roadmap PKAM mutlak dalam target dan pencapaian hasil menurut waktu. namun bertahap secara progresif, menyesuaikan dengan kondisi situasional pelaksanaan lapangan.
2.3 Tujuan
Tujuan Umum : Mendukung pencapaian akses air minum menuju akses universal pada akhir tahun 2019.Tujuan Khusus :1. Menyediakan informasi dan panduan bagi pelaksana PKAM
mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/puskesmas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PKAM;
2. Menyediakan acuan untuk perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran PKAM bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pengelola SPAM;
3. Menyediakan data dan informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKAM.
2.4 Landasan Hukum
Penyusunan Roadmap PKAM berdasarkan pada peraturan perundangan yang terkait kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan hak masyarakat dalam memperoleh
10 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melalui penyediaan lingkungan yang sehat berupa penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kualitas air minum, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi air minum terbebas dari gangguan kesehatan. Peraturan perundangan yang mendasari penyusunan Roadmap berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Ketentuan ini terdapat dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1)
2. Undang undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular a. Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah
melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat (Pasal 2),
b. Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah (Pasal 3),
c. Kolera salah satu jenis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan wabah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah (Pasal 4),
11RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
d. Pembangunan kesehatan ditujukan pada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan penyediaan air minum, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
e. Penyakit kolera (juga disebut Asiatic cholera) adalah penyakit menular di saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakterium Vibrio Cholerae. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar atau dengan memakan ikan yang tidak dimasak benar, terutama kerang.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 Pemerintah Daerah; ayat 5 Otonomi Daerah; ayat 6 Daerah Otonomi; ayat 7 Desentralisasi; ayat 8 Dekonsentrasi ; ayat 9 Tugas Perbantuan.
Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan;
Bab IV Penyelenggaaan Pemerintahan-Hak dan Kewajiban Daerah, Pasal 22 dan Pasal 23.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumena. Menyangkut hak konsumen terdapat pada pasal 4 dan
kewajiban konsumen pasal 5 menyangkut hak pelaku
12 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
usaha (pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (pasal 7)
b. Konsumen dan pasal 6 Hak Pelaku Usaha dan pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatana. Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas
kesehatan”
Sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Ketentuan ini terdapat dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1)
b. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Pasal 6)
c. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan (Pasal 23 (1))
d. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%dari APBN di luar gaji (Pasal 171 (1))
e. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji (Pasal 171 (2))
13RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
f. Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD(Pasal 171 (3)).
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa/kelurahanPembangunan Desa/kelurahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nokor 4161)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nokor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 2008, Tambahan
14 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungana. Pengamanan dilakukan melalui: a). upaya perlindungan
kesehatan masyarakat; b). proses pengolahan limbah; dan c). Pengawasan terhadap limbah (Pasal 38).
b. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a) dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan (Pasal 39 (1)).
c. Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputisampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan.
d. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 40 (1)).
e. Tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 (2)).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang direvisi menjadi PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014a. Dua diantara kewenangan lokal berskala desa/
kelurahan meliputi pengelolaan lingkungan permukiman
15RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
desa/kelurahan, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan Posyandu (Pasal34(2)),
b. RPJM Desa/kelurahan mengacu pada RPJM Kabupaten/kota (Pasal117).
12. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasia. Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan
prinsip: non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan (Pasal 2),
b. Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi, pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi yang dijabarkan dalam bentuk peta jalan (Roadmap) sesuai Pasal 1-3,
c. Roadmap menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyediaan air minum dan sanitasi,
d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat, melalui edukasi, advokasi, sosialisasi promosi dan kampanye sesuai Pasal 37 (2).
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
16 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Dengan keluarnya Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010, maka Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990 sepanjang menyangkut air minum, peraturan ini tidak berlaku lagi. Namun untuk syarat-syarat dan pengawasan air bersih masih berlaku.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Dengan pembatalan Undang-Undang No 7 tahun 2004, maka segala produk hukum turunannya menjadi batal demi hukum.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MenKes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.
Dengan pembatalan Undang –undang No 7 tahun 2004, maka segala produk hukum turunannya menjadi batal demi hukum
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
Semua sarana air minum harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam peraturan ini, bagi sarana
17RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
air minum BJP yang penggunaanya bukan untuk komersil dan bukan komunal, masih dapat ditoleransi menggunakan persyaratan air bersih.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
Peraturan ini menjadi acuan utama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015a. Salah satu isu strategis bidang pembangunan nasional
tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD 2015 adalahBidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air.
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan harus menyelaraskan beberapa kegiatan dalam penyusunan RKPD termasuk sanitasi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terinci sebagai berikut :• Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu
berbasis masyarakat antara lain akses masyarakat
18 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
terhadap jamban sehat, akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
• Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705 /MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan perdagangannya.
23. Keputusan Menteri Perindustriaan dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum .
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.439/MenKes/Per/M/2007.
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/Per/SK/ 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
2.5 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM 2016 - 2019
Dengan mendalami kekuatan yang ada, ditunjukkan bahwa kegiatan PKAM telah lama dilaksanakan sebagai kegiatan
19RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yang menjadi tugas dan fungsi program dibawah Kementerian Kesehatan. Terdapat banyak kekuatan sebagai modal atau investasi yang telah ditanamkan dan masih berkesinambungan sampai saat ini dan menjadi kekuatan untuk menghadapi perkembangan dan tuntutan kedepan, meskipun memerlukan perbaikan, pengembangan untuk penyempurnaan.
Selain kekuatan yang ada, yang tidak dapat dihindari adalah kendala dalam kegiatan pengawasan kualitas air yang menjadi permasalahan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasilnya. Menyikapi perkembangan yang terjadi, pengawasan kualitas air minum menjadi kegiatan yang sangat strategis, mengingat terbukanya peluang yang ada sebagai kesempatan untuk mewujudkan peran dan kontribusi pengawasan kualitas air minum dalam perannya mewujudkan peluang menjadi realita.
Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum perlu memaksimalkan kekuatan yang ada, menjadikan kelemahan sebagai tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi dengan motivasi mengejar peluang menjadi realita. Dengan demikian, ancaman yang ada akan menjadi pemicu dalam menemukan solusi yang memberi manfaat untuk mewujudkan target kinerja pengawasan kualitas air dalam mendukung hasil akhir yang diharapkan sesuai perencanan jangka pendek, jangka menengah, SMDG’s yang bertujuan mewujudkan amanat perundang- undangan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapakan air yang aman dikonsumsi, tidak ada perumahan kumuh masyarakat dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat (akses universal).
20 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Kerangka pikir penyusunan Roadmap PKAM 2015-2019 tergambar pada bagan di bawah ini:
21RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 3KONDISI DAN SITUASI PKAM SAAT INI
3.1 Gambaran umum pengawasan kualitas air minum saat ini
3.1.1 Perkembangan pengelolaan pengawasan kualitas air minum
Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pengawasan kualitas air melalui Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat. Dan berdasarkan hierarki dan otonomi daerah, penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum mengikut sertakan kelembagaan sektor kesehatan dan secara berjenjang melakukan tugas pengawasan kualitas air sesuai tatalaksana yang ditetapkan melalui peraturan. Kegiatan pengawasan kualitas air mengalami perkembangan dari waktu kewaktu sesuai tuntutan yang terjadi menyangkut perangkat perundang undangan, sasaran pengawasan kualitas air minum. Perkembangan yang dinamis telah menunjukkan adanya hasil pengawasan kualitas air yang dapat dipakai sebagai dasar untuk perencanaan pengawasan kualitas air minum selanjutnya.
Dinamika pelaksanaan PKAM terkait dengan upaya lebih meningkatkan pelayanan penyediaan air kepada masyarakat yang aman dan terhindar dari gangguan kesehatan terkait
22 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
air, menuntut perlunya melakukan perubahan terhadap peraturan perundangan yang mendasari pelaksanan pengawasan kualitas air minum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Secara umum tahapan perkembangan penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum berdasarkan perubahan terhadap peraturan perundangan yang mendasarinya adalah: (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Birhukmas/I/1975; No 172/MenKes/Per/VIII/1975; No 257/Men Kes/VI/1982. Pada awalnya pengawasan kualitas air minum menekankan pada sarana air minum yang menggunakan jaringan perpipaan yang kegiatannya meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan dan analisa sampel air, rekomendasi sebagai saran tindak lanjut. Dasar peraturan perundangan yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 01/ Birhukmas /I/1975. Diprogramkan juga secara terpisah pengawasan air yang dipergunakan secara bersama sama sebagai tempat rekreasi meliputi kolam renang dan pemandian umum yang diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan No 172/MenKes/Per/VIII/1975 tentang Syarat dan Pengawasan Air Kolam Renang dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 257/MenKes/VI/1982 tentang Syarat dan Pengawasam Kualitas Air Pemandian Umum; (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Men Kes/Per/IX/1990.Sejalan dengan perkembangan program air minum dan sanitasi yang terjadi pada dasawarsa 80-90, penyedian air minum bagi masyarakat meliputi penyediaan air melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sejalan dengan
23RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
perkembangan ini maka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus agar kualitas air memenuhi persyaratan, sehingga menghindarkan masyarakat dari gangguan kesehatan terkait air.
Peraturan perundangan yang ada menyangkut hal ini menjadi kurang relevan lagi sehingga diterbitkan peraturan penggantinya, berupa Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dan menyatakan segala peraturan sejenis sebelumnya menjadi batal atau tidak berlaku lagi. Melalui Peraturan ini yang dimaksud pengawasan kualitas air meliputi air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum. Sesuai peraturan ini kegiatan pengawasan kualitas air mencakup pemantauan lapangan dan pengambilan contoh air, pemeriksaan contoh air, analisa hasil pemeriksaan, perumusan saran dan cara pemecahan masalah dan pemantauan hasil tindak lanjut: (3) Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Dengan mempertimbangkan hal yang sama sebagaimana penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai hal yang sama, Keputusan Menteri Kesehatan ini mengamanatkan khusus kepada pengawasan kualitas air terhadap air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, agar memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai lampiran Keputusan Menteri Kesehatan. Selain pengawasan kulitas air yang
24 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
didistribusikan melalui pipa, pengawasan kualitas air minum dalam keputusan Menteri ini juga ditujukan kepada air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan dan air yang dipergunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, yang harus memenuhi persyaratan kualitas air minum. Dengan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air sepanjang menyangkut air minum dinyatakan tidak berlaku lagi: (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MenKes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MenKes /PER/VI/2010 tentang Tata Laksana PKAM. Dengan mengingat bahwa agar masyarakat dalam mendapatkan air minum yang dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan kesehatan, oleh karenanya memerlukan persyaratan kesehatan kualitas air minum dan menimbang bahwa Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MenKes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dengan penerbitan peraturan ini maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII 2002 sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, hal yang menyangkut diluar pengawasan kualitas air minum
25RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yaitu air bersih sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air masih berlaku.
3.1.2 Potensi atau kekuatan yang ada saat ini1. Dasar peraturan yang mendasari PKAM
Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan kualitas air mengalami perkembangan yang dinamis menyangkut perubahan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, serta bentuk kegiatannya. Melalui kedua Peraturan Menteri Kesehatan tersebut jelas bahwa sasaran pengawasan kualitas air adalah air minum dan air bersih.
Agar pelaksanaan PKAM menjadi jelas, diperlukan adanya kesepahaman dan kesepakatan dari semua pihak terkait terutama bagi pengelola program yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum. Kedua Peraturan Menteri Kesehatan mengamanatkan bahwa tatalaksana pengawasan kualitas air meliputi: (1) Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air, (2) Pemeriksaan contoh air, (3) Analisa hasil pemeriksaan contoh air dan memberikan saran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan contoh air dan (4) Pemantauan upaya tidak lanjut yang dilakukan pengelola sarana penyediaan air bersih dan air minum.
26 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di lapangan melalui inspeksi kesehatan lingkungan
Sejalan dengan pemberlakukan peraturan ini, maka dalam mendukung kegiatan pengawasan kualitas air pemerintah telah berupaya meningkatkan kegiatan pemantauan lapangan melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan mencakup penyiapan modul dan materi modul untuk peningkatan kapasitas tenaga ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pada jajaran sektor kesehatan.
3. Penguatan laboratorium pengawasan kualitas air
Pada dekade dasawarsa 1990 Pemerintah melakukan upaya penguatan fasilitas pendukung berupa ketersediaan laboratorium pengawasan kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara bertahap, dimana fasilitas bangunan dan listrik menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota dan peralatan dan pelatihan tenaga operasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Tahap awal pengadaan laboratorium kualitas air diperuntukkan untuk pemeriksaan sampel kualitas bakteriologi angka kuman, total coli dan coli tinja, selanjutnya berkembang kepada pemeriksaan parameter kimia terbatas. Pengelolaan laboratorium kualitas air menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyangkut status laboratorium, tenaga dan biaya operasional. Dalam perkembangannya, sarana laboratorium pengawasan kualitas air telah mengalami
27RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
perubahan status dan kelembagaannya sejalan dengan perkembangan daerah dan era otonomi. Perkembangannya bervariasi tergantung kemampuan dan kondisi daerah. Apapun perubahannya sebagian Kabupaten/Kota telah memiliki laboratorium untuk mendukung kegiatan pengawasan kualitas air.
4. Keberadaan B/BTKLPP dalam mendukung penguatan laboratorium uji kualitas air minum Kabupaten/Kota
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan. Salah satu peran dan tanggung jawabnya sesuai tugas fungsinya yaitu melakukan pembinaan bagi laboratorium uji kualitas air yang ada di Kabupaten/Kota yang ada diwilayah kerjanya. Dalam rangka pembinaan, BBTKL melakukan peningkatan kapasitas tenaga laboratorium terkait dengan upaya laboratorium untuk meningkatkan kemampuan pelayanan uji kualitas yang akuntable melalui status pelayanannya yang terakreditasi. Dengan demikian keberadaan B/BTKLPP dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan laboratorium uji kualitas air minum agar dapat melaksanakan tahapan kegiatan PKAM berupa pemeriksaaan dan analisa hasil sampel kualitas air yang mendapat pengakuan secara legal formal.
5. Tenaga pengelola kegiatan PKAM Lingkup kegiatan PKAM meliputi tahapan proses
inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel
28 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
air, pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitas sampel air, analisa hasil uji laboratorium dan rekomendasi hasil analisa untuk tindak lanjut, pemantauan hasil tindak lanjut dan melakukan pencatatan dan pelaporan.
Pengelola kegiatan PKAM pada umumnya tenaga ahli kesehatan lingkungan yang telah mendapatkan pendidikan pengawasan kualitas air minum secara formal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan maupun melalui program peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat yang membidangi penyehatan lingkungan dan penyehatan air.
Dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola kegiatan PKAM, Pemerintah Pusat menyiapkan petunjuk pelaksanaan, modul pelatihan dan materi modul PKAM.
Tenaga pengelola kualitas air tersebar diseluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan PKAM. Ditingkat Provinsi tenaga pengelola pengawasan kualitas air melaksanakan pembinaan dan konsultasi serta konsolidasi hasil PKAM Kabupaten/Kota.
6. Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan merupakan
tahap awal kegiatan PKAM yang dilaksanakan pada semua sarana air minum baik JB dan BJB. Mengingat air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia sebagai individu dimanapun berada baik didesa, didaerah terpencil,didaerah kumuh perkotaan, maka
29RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pengamanan sarana penghasil air minum memerlukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Cara sederhana yang dilakukan yaitu dengan pemantauan kualitas lingkungan sarana air minum yang disebut sebagai Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau disingkat IKL.
Kementerian Kesehatan selama ini telah melakukan kegiatan IKL sebagai bagian PKAM terhadap seluruh sarana air minum mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan IKL menggunakan alat berupa formulir sederhana, hasilnya dicatat kedalam formulir standar secara berjenjang, serta dilaporkan setelah dianalisa dan dikompilasi.
Tenaga yang melaksanakan IKL adalah tenaga sanitarian puskesmas dan kader kesehatan lingkungan atau kader lain didesa, yang bekerja secara sukarela dan telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan sarana air minum. Petugas sanitarian Puskesmas melakukan kompilasi, pengolahan dan analisa data dan saran tindak lanjut yang ditujukan kepada pemilik/pengelola sarana. Kapasitas tenaga IKL sangat membantu dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan PKAM
7. Mekanisme dan jenjang pelaporan
Pelaksanaan PKAM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, struktur kelembagaan Dinas Kesehatan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota
30 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
mengikuti struktur organisasi Pemerintah Daerah. Ditingkat desa terdapat Posyandu atau Pos Kesehatan yang mempunyai tenaga kader kesehatan atau kader kesling, ditingkat Kecamatan terdapat Puskesmas dengan tenaga sanitarian/ kesling dan di tingkat Kabupaten terdapat Seksi Kesehatan Lingkungan yang melaksanakan kegiatan PKAM tingkat Kabupaten/Kota. Keberadaan struktur kelembagaan ini mempermudah mekanisme pelaporan secara berjenjang.
8. Pembelajaran positif PKAM di beberapa Kabupaten
Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan Kualitas Air mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010. Dengan Peraturan Daerah ini kegiatan pengawasan kualitas air minum telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes. Melalui Peraturan Daerah ini, pengaturan mengenai upaya tindak lanjut oleh penyelenggara lebih kuat karena termuat dalam bab Hak dan Kewajiban Pengelola dan atau Penyelenggara Air Minum, bab Sangsi Administratif dan Ketentuan Pidana. Perda ini memberikan kekuatan dalam pelaksanaan PKAM terkait dengan rekomendasi yang memuat analisa hasil uji laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga penyelenggara wajib melakukan perbaikan kualitas air minumnya. Bilamana Peraturan Daerah tentang pengawasan kualitas air minum diterbitkan oleh masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan memberikan dampak
31RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
positif dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
3.2 Hasil pelaksanaan PKAM
Sesuai dengan pedoman, proses pelaksanaan PKAM perlu melalui berbagai tahapan mulai dari melakukan pemantauan lingkungan sarana air minum hingga rekomendasi hasil pelaksanaan dan memantau bagaimana rekomendasi ditindaklanjuti oleh penyelenggara sarana penyediaan air minum, agar hasil PKAM memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas air bersih dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Sebagai ukuran keberhasilan, pelaksanaan PKAM menggunakan indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat. Pencapaian indikator tersebut berdasarkan kegiatan PKAM yang dilakukan terhadap SPAM berupa sarana jaringan perpipaan yang diselenggarakan oleh PDAM. Kegiatan dilakukan melalui uji petik oleh B/BTKLPP terhadap kualitas air minum pada jaringan distribusi perpipaan PDAM. Menghitung capaian indikator adalah dengan membandingkan uji sampel air yang kualitasnya memenuhi syarat air minum dengan seluruh sampel air yang diuji. Capaian indikator PKAM secara nasional tahun 2011 sebesar 85,31 % memenuhi syarat bakteriologis, 94,72 % memenuhi syarat phisik dan 92,37% memenuhi syarat kimia. Rata-rata pemenuhan syarat air minum sebesar 90,80% dari target 90%. Secara umum,sarana SPAM jaringan
32 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
PDAM yang memenuhi syarat kualitas air minum menurut Provinsi, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disajikan pada tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1
SPAM Jaringan Perpipaan PDAM yang Memenuhi Syarat Kualitas Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2011
NO LOKASIPARAMETER
Mikrobiologi % MS
Fisik% MS
Kimia% MS
1NANGGROE ACEH DARUSSALAM
88.89 100.00 100.00
2 SUMATERA UTARA 90.59 100.00 90.10
3 SUMATERA BARAT 100.00 100.00 100.00
4 RIAU 100.00 100.00 100.00
5 KEPULAUAN RIAU 91.67 100.00 100.00
6 JAMBI 90.00 100.00 100.00
7 SUMATERA SELATAN 83.33 100.00 100.00
8 BENGKULU 88.89 100.00 100.00
9 BANGKA BELITUNG 97.86 97.86 100.00
10 LAMPUNG 48.00 96.00 84.00
11 BANTEN 46.67 100.00 100.00
12 DKI JAKARTA 99.79 99.45 99.93
13 JAWA BARAT 79.17 90.24 93.80
33RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
14 JAWA TENGAH 82.69 99.60 93.80
15 DI YOGYAKARTA 71.25 100.00 86.25
16 JAWA TIMUR 70.69 100.00 100.00
17 BALI 80.37 80.37 0.00
18 NUSA TENGGARA BARAT 92.47 100.00 92.64
19 NUSA TENGGARA TIMUR 100.00 92.86 100.00
20 KALIMANTAN BARAT 55.00 95.00 0.00
21 KALIMANTAN TENGAH 90.91 81.82 90.91
22 KALIMANTAN SELATAN 100.00 100.00 100.00
23 KALIMANTAN TIMUR 88.89 100.00 92.59
24 SULAWESI BARAT 100.00 100.00 0.00
25 SULAWESI TENGAH 100.00 100.00 100.00
26 SULAWESI UTARA 83.33 100.00 86.11
27 SULAWESI SELATAN 90.52 100.00 86.11
28 SULAWESI TENGGARA 65.63 85.94 100.00
29 GORONTALO 83.33 50.00 66.67
30 MALUKU 90.40 66.67 100.00
31 MALUKU UTARA 87.50 100.00 100.00
32 PAPUA 90.00 90.00 90.00
33 PAPUA BARAT 87.50 100 81.25
RATA-RATA85.31 94.72 92.37
90.80
34 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
1. Pencapaian Indikator PKAM tahun 2014
2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPMN 2010-2014, dimana pencapaian indikator prosentase air minum yang memenuhi syarat bakteriologis, kimia dan phisik sebesar 100 %, realisasinya mencapai 77% yang berarti tidak mencapai target indikator. Penyebabnya adalah keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dan peran Pemerintah Daerah untuk melakukan PKAM. Grafik berikut merupakan realisasi indikator PKAM terhadap target yang ditetapkan.
Gambar 3.1
GrafikTarget danRealisasi Indikator Prosentase Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Tahun 2014
Pada tahun 2014 gambaran prosentase pencapaian indikator kualitas air minum yang memenuhi syarat menurut Provinsi menunjukkan bahwa terdapat 9 Provinsi yang telah mencapai realisasi indikator diatas angka nasional, tetapi
35RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
masih belum mencapai target indikator.Provinsi tersebut meliputi DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Terdapat 9 Provinsi yang telah mencapai indikator nasional dan telah mencapai target indikator 100 % yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jaya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah , NTT dan Papua. Terdapat daerah yang masih rendah pencapaian indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat dikarenakan terbatasan SDM, sarana dan prasarana dan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kualitas air minum.Berikut adalah grafik pencapaian indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menurut Provinsi tahun 2014.
Gambar 3.2
Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Menurut Provinsi Tahun 2014
[ROADMAP PKAM] March 2, 2016
28 | Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Menurut Propinsi Tahun 2014
3.3 Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM
1. Pemerintah Kabupaten belum semua melaksanakan PKAM
Pelaksanaan pengawasan kualitas air yang dilakukan secara intensif dan terus
menerus belum dapat menjangkau seluruh sarana dan wilayah karena berbagai
hambatan, sehingga pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi
dan situasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PKAM. Hal ini
sebagai suatu kelemahan mengingat melalui PKAM, upaya untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat agar mendapat akses air minum yang memenuhi
persyaratan sehingga terhindar dari gangguan kesehatan belum sepenuhnya
dapat diwujudkan.
2. PKAM belum menjadi menjadi prioritas
Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai
penyelenggara pengawasan kualitas air minum sesuai amanat Permenkes No.
736/Menkes/Per/VI/2010 belum semuanya memasukkan komponen kegiatan
PKAM dalam kegiatan kesehatan lingkungan sebagai bagian program kesehatan
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang memasukkan kegiatan ini masih partial.Hal
36 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
3.3 Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM
1. Pemerintah Kabupaten belum semua melaksanakan PKAM
Pelaksanaan pengawasan kualitas air yang dilakukan secara intensif dan terus menerus belum dapat menjangkau seluruh sarana dan wilayah karena berbagai hambatan, sehingga pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan situasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PKAM. Hal ini sebagai suatu kelemahan mengingat melalui PKAM, upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapat akses air minum yang memenuhi persyaratan sehingga terhindar dari gangguan kesehatan belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
2. PKAM belum menjadi menjadi prioritas
Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pengawasan kualitas air minum sesuai amanat Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 belum semuanya memasukkan komponen kegiatan PKAM dalam kegiatan kesehatan lingkungan sebagai bagian program kesehatan Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang memasukkan kegiatan ini masih partial.Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini belum prioritas mengingat output kegiatan ini tidak dirasakan dampaknya secara langsung.
3. Cakupan PKAM masih terbatasSasaran pengawasan kualitas air meliputi sarana air minum jaringan perpipaan, jaringan non perpipaan, yang
37RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
dimanfaatkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia baik di perkotaan dan perdesaan dengan jumlah yang sangat besar dan dengan berbagai kondisi sarana yang terlindung maupun tidak terlindung. Kondisi ini menyebabkan belum semua wilayah dapat melakukan PKAM sehingga cakupannya masih rendah, karena memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk peningkatan cakupan.
4. Alokasi pembiayaan terbatas
Pembiayaan PKAM khususnya untuk pemeriksaan sampel air minum untuk uji laboratorium fisika, kimia dan mikrobiologi memerlukan biaya cukup besar untuk setiap unit sampelnya. Jumlah sampel sesuai sasaran dan target PKAM yang dilaksanakan akan mempengaruhi pendanaan program kesehatan secara keseluruhan, sehingga menyebabkan pendanaan untuk PKAM menjadi terbatas.
5. Keberadaan laboratorium uji kualitas yang terakreditasi sangat terbatas
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana PKAM dengan sendirinya membutuhkan laboratorium uji kualitas yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kenyataan menunjukkan belum semua Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah mempunyai laboratorium tidak mampu melaksanakan uji kualitas karena terbatasnya peralatan dan tenaga.
6. Tidak ada tindak lanjut hasil pembinaan B/BTKLPP untuk meningkatkan kinerja laboratorium agar terakreditasi
38 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Sesuai tugas fungsinya, B/BTKLPP telah melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas petugas laboratorium Kabupaten/Kota dalam melaksanakan uji lab sampel air minum, dengan menggunakan peralatan standar. Namun tindak lanjut hasil pembinaan melalui upaya melengkapi laboratorium dengan peralatan yang diperlukan tidak mudah karena masalah biaya.
7. Pencatatan dan pelaporan PKAM yang belum optimal
Sistem pelaporan kegiatan PKAM dari Kabupaten ke Provinsi masih belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan era otonomi yang menyebabkan Provinsi tidak dapat memerintahkan Kabupaten, demikian halnya Kabupaten yang tidak harus melaporkan ke Provinsi, sehingga tidak jarang Provinsi secara proaktif mendatangi Kabupaten atau melalui kegiatan pertemuan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan.
8. Database SAM sasaran PKAM belum terkelola dengan optimal
Data dasar mengenai SAM JP, BJP dan DAM belum terkonsolidasi dengan baik dari Desa, Kecamatan/Puskesmas, Kabupaten,Provinsi dan Pusat. Pendataan yang diharapkan dimulai dari tingkat desa hingga ketingkat yang lebih tinggi secara hierarkis untuk dikompilasi dan dilakukan pengolahan, belum berjalan optimal.
9. Indikator yang dipergunakan untuk menilai kinerja PKAM masih interpretatif
Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,
39RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
bahwa PKAM merupakan upaya untuk menjamin masyarakat mengkonsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan sehingga terhindar dari risiko gangguan kesehatan. Pelaksanaan PKAM menunjukkan hasil produksi SAM yang tidak memenuhi persyaratan. Tindak lanjut yang disarankan kepada penyelenggara bersifat saran sehingga bukan menjadi kewajiban bagi penyelenggara air minum untuk melakukannya, sehingga kinerja PKAM menjadi tidak terukur dengan jelas.
40 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
41RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 4TARGET PKAM TAHUN 2019
4.1 Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2016 - 2019
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional ke-3 tahun 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Renstra tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Pembangunan kesehatan
42 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Jaminan Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsifitas sistem kesehatan.
4.2 Program-program Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015 -2019
Mengacu pada bab-4 mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Renstra Kementerian kesehatan dengan memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis, telah disusun target kinerja dan kerangka pendanaan melalui program-program 2015-2019. Secara garis besar program Kementerian Kesehatan meliputi program generik dan program teknis. Program teknis Kementerian Kesehatan terdiri dari 5 program dimana pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan merupakan salah satunya diantaranya dengan sasaran untuk menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Indikator pencapaian
43RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
sasaran tersebut adalah: (i) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000 Desa/Kelurahan, (ii) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%, (iii) Persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 58%, (iv) Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36%,(v) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 32% dan (vi) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 Desa/Kelurahan.Pengawasan Kualitas air minum (PKAM) adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengawasan kualitas air minum menjadi salah satu kegiatan didalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015 -2019, dimana jelas menyatakan indikator dan targetnya sebagaimana tabel berikut:
RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
44Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
Tabe
l 4.1
Mat
rik T
arge
t Kin
erja
Ren
cana
Stra
tegi
Kem
ente
rian
Kes
ehat
an ta
hun
2015
-201
9
NoPr
ogram
/Kegia
tanSa
saran
Indika
torCa
ra Pe
rhitun
gan
Base
line
Targe
tUn
it Or
ganis
asi
Pelak
sana
2015
2016
2017
2018
2019
1.Ke
seha
tan
Lingk
unga
nMe
ningk
atnya
pe
nyeh
atan
dan
peng
awas
an
kuali
tas
lingk
unga
n
Juml
ah
saran
a air
minu
m ya
ng
dilak
ukan
pe
ngaw
asan
Juml
ah sa
rana
yang
dilak
ukan
pe
ngaw
asan
dib
agi ju
mlah
sa
rana y
ang
ada
100
233.0
1830
%66
.905
35%
81.55
640
%93
.207
45%
104.8
5850
%11
6.509
Direk
torat
Kese
hatan
Lin
gkun
gan
44Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
45RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
4.3 Pengertian Indikator PKAM Sebagai Target Kinerja
Dengan menetapkan indikator berupa jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan targetnya berupa jumlah sarana, maka dalam implementasi memerlukan penjabaran sehingga memudahkan pelaku PKAM untuk melaksanakan PKAM. Penjabaran yang dimaksud menyangkut hal-hal berikut:
1. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
Indikator di atas menunjukkan bahwa sarana air minum berupa pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010. Proses kegiatan pengawasan kualitas air minum sesuai pasal 10 Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut :• Inspeksi Kesehatan Lingkungan, dilakukan dengan cara
pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktorresikonya
• Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan.
• Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi
• Analisa hasil pengujian sampel air minum• Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada
penyelenggara sarana air minum• Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan
oleh penyelenggara sarana air minum
2. Sarana pengawasan air minum
Sarana air minum merupakan sasaran PKAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/
46 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
VI/2010 tentang Tata laksana PKAM, meskipun tidak secara implisit menyebutkan mengenai sarana air minum, namun mengacu kepada ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan pasal 1 ayat 5 dan 6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa sarana air minum meliputi sarana air minum dengan jaringan perpipaan dan sarana air minum bukan jaringan perpipaan berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, teminal air, mobil tangki air atau bangunan perlindungan mata air, depot air minum.
3. Persentase pengawasan sarana air minum
Mengikuti cara perhitungan indikator target kinerja sebagaimana tertulis pada matrik diatas yang menyatakan bahwa indikator persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah jumlah sarana yang dilakukan pengawasan dibagi dengan jumlah sarana yang ada (baseline) dikalikan 100 persen.Sesuai indikator dan cara perhitungannya, pengawasan kualitas air minum menjadi sesuatu yang relatif sederhana, namun dengan masih mengacu kepada peraturan yang sama, maka pelaksanaan PKAM menjadi suatu kegiatan yang bermakna untuk melindungi masyarakat pemakai air minum agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan, menerapkan langkah kegiatan PKAM secara lengkap diantaranya lingkup kegiatan pengambilan sampel harus memenuhi jumlah dan frekuensi pengambilan sesuai Peraturan Menteri terkait, demikian halnya uji kualitas sampel air minum harus menyangkut 3 parameter kunci
47RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yaitu fisik, kimia dan mikrobiologi (f-k-m). Tabel berikut merupakan ketetapan mengenai parameter, frekuensi dan jumlah sampel yang harus dilakukan dalam pengawasan sarana air minum. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam indikator merupakan amanat untuk melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang terkait.
Tabel 4.2
Penetapan parameter, frekuensi dan jumlah sampel air minum yang diambil dan dilakukan uji laboratorium
1. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan
Parameter Frekuensi Pengujian
Jumlah Sampel/Paremeter/Jaringan Distribusi
Jumlah penduduk yang dilayani< 5000 5000-100.000 <100.000
Fisik 1 bulan sekali
1 1 per 5000 penduduk
1 per 10.000 penduduk + 5 sampel tambahan
Mikrobiologi 1 bulan sekali
1 1 per 5000 penduduk
1 per 10.000 penduduk + 5 sampel tambahan
Sisa chlor* 1 bulan sekali
1 1 per 5000 penduduk
1 per 10.000 penduduk + 5 sampel tambahan
Kimia wajib 1 bulan sekali
1 1 per 5000 penduduk
1 per 10.000 penduduk
Kimiatambahan** 6 bulan sekali
1 1 per 5000 penduduk
1 per 10.000 penduduk
48 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
* Sisa chlor dilakukan pada outlet reservoir dengan nilai maksimum 1 mg/l dan pada titik distribusi terjauh dengan nilai 0,2 mg /l
** Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah
2. Depot Air Minum
Parameter Frekuensi Pengujian Jumlah sampel
Mikrobiologi Satu bulan sekali 1Fisika Satu bulan sekali 1Kimia wajib Enam bulan sekali 1Kimia tambahan * Enam bulan sekali 1
* Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah
3. Air minum bukan jaringan perpipaanParameter Frekuensi Pengujian Jumlah Sampel
Mikrobiologi Satu bulan sekali 1Fisika Satu bulan sekali 1Kimia Wajib 6 bulan sekali 1Kimia tambahan * 6 bulan sekali 1
* Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah
4.4 Data Dasar dan Perencanaan Sampai Dengan 2019
1. Data dasar pengawasan kualitas air minum
Sesuai matrik indikator target kinerja PKAM, baseline merupakan data dasar capaian target PKAM pada tahun dimulainya RPJMN atau Rencana Strategis 2015 -2019 sebagai representasi SPAM yang telah dilakukan pengawasannya pada akhir tahun 2014.Data terakhir yang bersumber dari Direktorat Kesehatan Lingkungan
49RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
sebagai hasil pengolahan data dari Provinsi dan Kabupaten menunjukkan bahwa angka 233.018merupakan sarana air minum (SAM). Data selengkapnya mengenai SAM yang ada hingga September 2015 disajikan pada (lampiran 1). Data tersebut menunjukkan informasi mengenai pendataan SAM yang meliputi SAM jaringan perpipaan PDAM, SAM jaringan perpipaan non PDAM dan Depot Air Minum (DAM). Meskipun peraturan perundangan yang terkait menyebutkan sarana air minum non perpipaan menjadi sasaran PKAM, namun belum menjadi prioritas meskipun pemakaiannya untuk komunal.
2. Perencanaan PKAM sampai 2019
Dalam RPJMN dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, baseline data untuk pengawasan kualitas air minum sebesar 27,5 % . Angka ini menunjukkan bahwa hasil PKAM sampai dengan tahun 2014 telah mencapai angka 27,5% dalam pengertian jumlah sarana yang dilakukan pengawasan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang ada yaitu sebesar 27,5 % dari jumlah sarana yang ada sebanyak 233.018 unit. Merujuk kepada indikator target kinerja PKAM dalam RPJMN 2015 – 2019, pengelolaan baseline data menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan PKAM sampai dengan tahun 2019. Perencanaan PKAM untuk 5 tahun sampai tahun 2019, sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan meningkat dari tahun ketahun dimulai dari target indikator kinerja sebesar 30 % pada akhir tahun 2015 menjadi 35 % tahun 2016, 40 % pada akhir tahun 2017
50 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
menjadi 45 % pada tahun 2018 dan pada tahun berakhirnya RPJMN 2015-2019, target indikator PKAM mencapai angka 50 % sarana penyediaan air minum yang diawasi kualitas air minumnya. Secara nominal target indikator sebagai sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah sebagaimana ditampilkan dalam “Matrik target Kinerja Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019”.
3. Capaian dan perencanaan sarana penyediaan air minum Berdasarkan perhitungan peningkatan akses air minum di
seluruh wilayah Indonesia, capaian akses air minum tahun 2014 sebesar 70,03%.
Peraturan Presiden RI No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, menyebutkan bahwa air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan untuk mencapai universal akses pada tahun 2019, sehingga dengan berakhirnya periode Millenium Development Goal, maka dapat dilakukan peluncuran program universal access untuk 5 tahun ke depan hingga 2019 melalui slogan 100-0-100 yang berarti tercapainya akses 100% air minum, bebas kumuh, dan 100% bebas buang air besar sembarangan.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPERA telah menyusun kebijakan dan strategi pengembangan air
51RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
minum untuk memenuhi target 100% akses aman air minum di akhir tahun 2019. Melalui skema Roadmap pelayanan air minum nasional 2015-2019, pencapaian akses air minum tahun 2014 adalah sebesar 70,03%. Berdasarkan perhitungan peningkatan akses air minum di seluruh wilayah Indonesia melalui pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan bagi penduduk kota dan desa, maka skema Roadmap pelayanan air minum berturut-turut pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 73,7 %, akhir tahun 2016 sebesar 78,8 % , akhir tahun 2017 capaian pelayanan sebesar 84,8%, akhir tahun 2018 sebesar 92,1 % dan pada akhir tahun 2019, pencapaian universal access air minum adalah 100 %.
4. PKAM mendukung mewujudkan target akses universal Dalan upaya mewujudkan target universal akses,
maka sejalan dengan pengembangan Sistem Penyedian Air Minum 2016 – 2019 , RPJMN 2015 – 2019, sektor Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan telah menyusun 6 indikator kinerja seperti diuraikan sebelumnya,Salah satunya adalah Indikator kinerja “sarana air minum yang dilakukan pengawasan” untuk 5 tahun kedepan hingga tahun 2019 dengan target tahunan sebagaimana tertuang dalam matrik diatas.
Penjabaran target kinerja PKAM tahun 2019 sebesar 50 % sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah sebagai representasi dari pencapaian universal akses air minum yang aman berdasarkan pertimbangan bahwa
52 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
PKAM bukan merupakan kegiatan yang sesaat, tetapi merupakan kegiatan yang terus menerus, sehingga target 50 % merupakan target kinerja PKAM yang dilakukan terhadap SAM yang belum melaksanakan PKAM, dan SAM yang telah melaksanakan PKAM namun belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mendasarinya.
4.5 Sasaran Pengawasan Kualitas Air Minum
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736 /MENKES/PER/VI/2010 tentang TataLaksana Pengawasan Kualitas Air Minum bahwa untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pengawasan eksternal dan internal yang dilakukan secara berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran.Pengawasan air minum yang dilakukan secara berkala baik eksternal dan internal memerlukan baseline data yang jelas mengenai Sarana Air Minum (SAM) meliputi Jaringan Perpipaan (JP), Depot Air Minum (DAM) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).
1. SAM dengan sistem jaringan perpipaan (SAM - JP)meliputi :1.1 SAM-JP yang dikelola penyelenggara air minum
berbadan usaha yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Sampai dengan tahun 2014, jumlah JP yang dikelola PDAM sebanyak 383 unit tersebar seluruh wilayah
53RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Indonesia. Data selengkapnya mengenai SAM-JP PDAM disajikan pada lampiran 3.
1.2 SAM-JP bukan PDAM, untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPP SPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM sebanyak 41 unit, dengan penyelenggara dari berbagai bentuk badan usaha seperti PT, UPTD, BLUD, BPAB, BPAM dan lain lain. Data rinci mengenai jumlah penyelenggara berdasarkan nama badan hukum dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 2 yaitu jumlah penyelenggara SPAM non PDAM. Mengenai daftar penyelenggara berdasarkan lokasi dapat dilihat pada lampiran yang sama tabel 2.
Evaluasi kinerja PDAM oleh BPP SPAN meliputi penilaian komponen pengawasan kualitas air dengan menyatakan hasilnya. Indikator kinerjanya adalah “Kualitas air pelanggan” dengan rumus perhitungan adalah jumlah uji yang memenuhi syarat dibagi jumlah yang diuji dengan klasifikasi penilaian kinerja yang menunjukkan sejauh mana manajemen memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk menyediakan air minum sesuai Permenkes No. 942/Menkes/Per/I/2010 dengan skala penilaian 1-5. Melalui kegiatan evaluasi kinerja PDAM terkait indikator kualitas air pelanggan, diharapkan PDAM senantiasa melakukan pengawasan internal untuk mengetahui tingkat pelayanan kepada pelanggan dengan memproduksi air minum yang
54 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai informasi awal Kementerian kesehatan dalam melakukan pengawasan eksternal.
2. SAM-Depot Air Minum (DAM)
Sebagian besar kebutuhan air minum selama ini dipenuhi dari sumber air sumur karena kualitas air belum menjamin dari adanya pencemaran, sehingga memerlukan upaya ekstra dengan memasak sampai mendidih agar layak sebagai air minum. Sementara SAM-JP yang diselenggarakan oleh PDAM belum mampu menyediakan air untuk sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan air minum dalam kemasan karena dapat langsung diminum. Kecenderungan dan tuntutan masyarakat akan kemudahan mendapat air yang langsung dapat diminum menyebabkan pertumbuhan bisnis air minum dalam kemasan sangat pesat meski membutuhkan investasi besar, karena bisnis ini sangat menguntungkan. Peluang ini memberi kesempatan tumbuhnya bisnis sejenis namun dengan investasi yang relatif sangat murah yaitu Depot Air Minum isi ulang (DAM). Keberadaan DAM sudah menjamur dikota-kota besar namun belum semuanya terdaftar dan berijin meskipun Kementerian Perindustrian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan menyangkut persyaratan teknis DAM. Pendataan DAM sebagai baseline data untuk PKAM sangat penting untuk menjamin masyarakat terhindar dari risiko gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air minum.
55RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
a. Jaminan aman dan sehat mengkonsumsi air DAM
Hasil survey Forum Komunikasi Pengelola Air Minum Indonesia menunjukkan bahwa dari 96 DAM di Jakarta, 20% tercemar Bakteri coli. Hasil ini menunjukkan bahwa Depot Air Minum isi ulang di Jakarta tidak terbebas dari pencemaran bakteriologis sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat karena tidak memberikan jaminan terhadap gangguan kesehatan. Persyaratan air minum mengharuskan bahwa hasil pengujian sampel untuk analisa bakteriologis harus menunjukkan tidak adanya bakteri coli (angka coli = 0). Keterangan Pers Badan POM RI No. KH.00.01.4.23.2003 tentang Hasil Pengujian Lab atas Kualitas Air pada DAM, menghasilkan pengambilan dan uji laboratorium yang dilakukan Badan POM RI terhadap 95 contoh air dari 95 Depo Air Minum di 5 Kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan), dimana sebanyak 76 DAM memenuhi syarat mutu dan 19 tidak memenuhi syarat karena mengandung mikroba. Diantara 19 yang tidak memenuhi syarat mikroba tadi termasuk pula 9 produk mengandung Cadmium yang melebihi batas yang diperbolehkan.Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Badan POM RI, langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap SPAM-DAM yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait meliputi hal-hal berikut :
• Sebelum Depot Air Minum diperbolehkan memproduksi dan menjual air minum yang diolahnya, semestinya Sistem Pengolahan Air Minum dari DAM
56 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yang bersangkutan harus mendapatkan sertifikasi dari institusi/lembaga yang memiliki kompetensi.
• Sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali diwajibkan kepada Depot Air Minum (isi ulang) untuk memeriksakan produknya kepada Laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dan melaporkan hasilnya kepada instansi terkait.
Sesuai Permenkes no 736/MenKes/Per/VI/2010 tentang tatalaksana PKAM, mengamanatkan bahwa sebagai sasaran PKAM, pengawasan eksternal dan pengambilan serta uji sampel kualitas fisik dan bakteri harus dilakukan pada DAM setiap bulannya, sedangkan uji lab parameter kimia dilakukan setiap 6 bulan.
b. Penyelenggara DAM dan kompetensinya Sebagaimana SAM-JP yang memiliki badan
hukum sebagai penyelenggara antara lain PDAM, Badan Pengelola Sarana Air Minum, untuk DAM penyelenggaranya bersifat individu mengingat proses keberadaannya merupakan usaha komersil yang dilakukan secara individu.
Pengetahuan dan pemahaman penyelenggara DAM mengenai dampak yang ditimbulkan karena mengkonsumsi air minum DAM yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat penting karena penyelenggara pada umumnya menggantungkan sepenuhnya kepada proses pengolahan air yang ada sebagai satu paket dalam peralatan DAM. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara DAM menyangkut hal-hal
57RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
yang berkaitan dengan pengelolaan DAM yang dapat memberikan jaminan aman dan sehat bagi masyarakat dalam menggunakan air minum produksinya dan bagi instansi yang membidangi penyehatan lingkungan dapat menyiapkan panduan teknis mengenai sanitasi SAM - DM
c. Kelembagaan untuk menjamin eksistensi DAM Pertumbuhan DAM sangat pesat terutama di daerah
perkotaan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan ketersediaan air minum yang praktis, mudah dan murah dan langsung dapat diminum. Kondisi demikian dapat menimbulkan kompetisi dalam menarik pelanggan tanpa mempertimbangkan aspek pelayanan yang memberikan jaminan kesehatan bagi konsumennya. Bilamana terjadi dampak penyebaran penyakit karena pemakaian air dari produksi DAM, maka akan mengancam eksistensi DAM. Salah satu upaya mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut, pembentukan suatu kelembagaan diperlukan untuk dapat menyatukan penyelenggara DAM yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam memberikan pelayanan air minum kepada pemakaianya dengan aman. Kelembagaan internal tersebut dapat melakukan pendataan, pendaftaran dan perijinan mengikuti ketentuan yang berlaku.Keberadaan kelembagaan internal DAM harus mendukung program pemerintah dan senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Dukungan dan keterlibatan dalam upaya meningkatkan
58 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pelayanan air minum untuk mencapai akses universal air minum yang aman dan sehat yaitu sebagai anggota dalam forum-forum yang sudah ada seperti program STBM, AMPL dan forum sejenis lainnya sebagai kelembagaan eksternal.
d. PKAM untuk DAM
Permenkes No. 736/MenKes/Per/VI/2010 mengama-natkan air minum DAM harus melakukan pengawasan internal dan pengawasan external. Proses PKAM mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.PKAM merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan melalui proses sebagaimana diuraikan dalam Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).
RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemen-terian Kesehatan 2015-2019 menetapkan target indukator kinerja PKAM dalam kegiatan penyehatan lingkungan sampai dengan tahun 2019 sebesar 50% SPAM dilakukan pengawasan.
Berkaitan dengan DAM yang keberadaannya sampai saat ini belum jelas dari segi perijinan dan terdaftar, langkah utama yang perlu diambil adalah melakukan pengelolaan database DAM dengan menginventarisasi DAM yang ada, yang telah melakukan PKAM internal dan external. Selanjutnya menetapkan target PKAM sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. DAM yang sudah melaksanakan PKAM sesuai ketetapan peraturan tetap berlanjut, namun bagi DAM yang belum melaksanakan PKAM menjadi
59RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
sasaran dan target selanjutnya. Diharapkan target indikator kinerja sebesar 50% pada akhir tahun 2019, semua DAM telah melakukan PKAM.
3. SAM – BJP Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009 tentang SPAM BJP dalam Bab Pengertian pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 menyebutkan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebutSPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
SAM BJP terlindungi adalah SAMBJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas, berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Berdasarkan pengertian diatas SAM BJP terdiri dari SAM BJP terlindung dan tidak terlindung. Sesuai dengan pasal 2 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini, tujuan penyelenggaraan SAM BJP adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, parapengguna, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SAMBJP untuk mewujudkan penyelenggaraan SAM yang efisien, mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air, mewujudkan terselenggaranya SAMBJP yang terlindungi,
60 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tatalaksana PKAM, mengamanatkan bahwa SPAM-BJP perlu melakukan PKAM mengikuti tahapan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
Mempertimbangkan lingkup pengertian SAM-BJP yang sangat luas menyangkut skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus terlindungi dan tidak terlindungi, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SPAM BJP, maka penerapan PKAM untuk SAM BJP memerlukan kebijakan tersendiri dengan tetap mengacu pada tujuan penyelenggaraan SPM-BJP yang salah satunya adalah menjadikan SAM BJP terlindungi, sehingga amanat sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan akses universal air minum aman dapat terwujud.Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan kebijakan PKAM terhadap SAM BJP sebagai berikut:• Inventarisasi dan memperbaharui database SPAM
BJP menurut jenisnya untuk mengelompokkan BJP terlindungi dan tidak terlindungi menurut jenisnya
• Mengelompokkan BJP terlindung dan tidak terlindung menurut kategori pemanfaatannya yaitu individu, kelompok dan kelompok khusus.
61RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
• Menetapkan Kebijakan PKAM untuk BJP tidak terlindungi, terlindungi, terlindungi komunal, terlindungi komunal khusus.
• Kebijakan PKAM BJP tidak terlindungi dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan PermenkesNo. 736/Menkes/Per/VI/2010, tetapi tidak melakukan pengambilan dan uji sampel air.
• Kebijakan PKAM BJP terlindungi individu dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010, tetapi pengambilan sampling dan uji lab berdasarkan Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990 menyangkut persyaratan kualitas air bersih.
• Kebijakan PKAM BJB komunal dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010, namun penetapan titik lokasi pengambilan sampling untuk uji lab pengawasan eksternal dilakukan berdasarkan sampling random sesuai jumlah SPAM BJP komunal internal berdasarkan Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990 menyangkut persyaratan kualitas air bersih.
• Kebijakan PKAM BJP komunal khusus dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 seutuhnya.
Instansi pemerintah yang membidangi program penyehatan lingkungan menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan manual terkait kebijakan PKAM SPAM - BJP.
62 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
4.6 Sarana Pendukung PKAM Kegiatan Penyehatan Lingkungan
4.6.1 Laboratorium uji kualitas sampel air minum1. Laboratorium mampu melakukan uji kualitas fisik-kimia-
mikrobiologi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah pelaksana
kegiatan PKAM bagi SAM yang ada diwilayah kerjanya. Hasil pengawasan kualitas air minum menjadi lengkap bilamana dilakukan pengambilan dan uji laboratorium mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang ada. Laboratorium uji kualitas air minum harus mampu melaksanakan uji kualitas parameter fisik, kimia dan mikrobiologi ( f-k-m). Akurasi dan validitas hasil uji kualitas sangat tergantung dari kemampuan laboratorium untuk melakukan uji lab sesuai metode standard yang ditetapkan.Oleh karena itu, sesuai peraturan yang ada, uji laboratorium dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi karena diakui mempunyai kemampuan melakuan uji lab dan hasilnya dapat diterima keakuratannya, validitasnya dan keabsyahan oleh semua pihak.
2. Status laboratorium uji sampel kualitas air minum Data laboratorium yang terakreditasi untuk melakukan
uji sampel kualitas air minum sesuai persyaratan masih sangat terbatas jumlahnya. Data KAN menunjukkan bahwa untuk wilayah DKI Jakarta hanya 11 laboratorium terakreditasi untuk uji lab kualitas air, 5 laboratorium terakreditasi untuk uji lab kualitas air minum di Jawa
63RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Timur, 4 laboratorium terakreditasi di DI Yogyakarta sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat 25 laboratorium yang sebagian besar berlokasi di kota Bandung.
3. Kebijakan menetapkan laboratorium Kabupaten/Kota untuk uji lab FKM
Mengingat pelaksanaan PKAM dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,dukungan keberadaan laboratorium yang diakui pihak yang berkepentingan sangat penting. Dalam upaya melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan melalui PKAM sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, maka keberadaan dan peranan laboratorium Kabupaten /Kota sangat penting dan memerlukan kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan PKAM di Kabupaten/Kota. Kebijakan laboratorium uji lab sampel kualitas air minum mengacu kepada Lampiran Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana PKAM bulir III mengenai Penetapan Laboratorium. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
• Pemerintah menyiapkan pedoman teknis mengenai kriteria laboratorium yang layak diajukan untuk penetapan sebagai laboratorium pemeriksa kualitas air minum.
• Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi laboratorium yang terdapat di Kabupaten/Kota danmengidentifikasi kemampuan laboratorium
64 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
untuk melakukan pemeriksaan sampel kualitas air minum.
• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memproses usulan penetapan laboratorium pemeriksaan kualitas air minum mengacu pada lampiran Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010, bulir III.
• Penetapan laboratorium masih mengalami kendala sehingga mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan sampel kualitas air minum.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh laboratorium Kabupaten terdekat yang telah mendapatkan Surat penetapan sebagai laboratorium pemeriksa kualias air atau laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi.
4. Tenaga penyelenggara PKAM
Secara kelembagaan, kegiatan PKAM melekat pada institusi pemerintah yang membidangi kesehatan khususnya kesehatan lingkungan, sehingga tenaga pengelola sudah melekat pada unit organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
Kegiatan PKAM menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melibatkan tenaga PKAM secara hierarkhi dari tingkat desa (Pustu,Posyandu, Kader Kesling, Desa Sehat dll), Kecamatan (Puskesmas/Pelayanan Kesehatan Lingkungan) dan Kabupaten (Unit Kesehatan Lingkungan/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Pelaksana kegiatan PKAM ditingkat Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) melakukan kompilasi laporan hasil
65RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pelaksanaan PKAM Kabupten/Kota dan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai fungsi pelayanan kesehatan lingkungan dan melaksanakan koordinasi. Pelaksana PKAM ditingkat pusat (Direktorat Kesehatan Lingkungan) bertanggungjawab untuk: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi; (2) Menyusun rencana tahunan& lima tahunan sebagai bagian perencanaan Direktorat Jenderal dan Kementerian; (3) Menyiapkan acuan berupa Juklak, Juknis, panduan, pedoman, manual sebagai acuan daerah; (4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk menyusun profile kegiatan dan; (5)Melakukan pertemuan dengan stakeholer terkait untuk koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dengan program terkait serta sharing informasi.
Untuk peningkatan kapasitas melalui workshop, dilakukan pelatihan pelaku PKAM untuk tiap tingkatan dari desa sampai pusat , pelatihan tenaga latih (TOT), menggunakan modul dan materi modul yang sudah ada maupun penyusunan baru pada periode tahun 2015-2019.
5. Pengembangan sistem informasi PKAM berbasis internet
Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PKAM adalah SPAM yang dikelola penyelenggara SAM. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan internal dan eksternal dengan tujuan memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi air minum
66 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
produksi SPAM. Pengelolaan data PKAM mulai dari database, proses PKAM dan hasilnya menjadi sangat penting untuk dua manfaat mendasar, pertama bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan bagi konsumen yaitu penyelenggara SPAM sebagai tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan performance dan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian jaminan menggunakan air minum SPAM. Untuk menjawab hal tersebut perlu dibentuk pengelolaan PKAM berbasis internet dan diperlukan aplikasi model yang sesuai. Sebagai user adalah Dinas Kesehatan Kabupaten dan pusatnya berada di Dinas Kesehatan Provinsi. Pengelolaan PKAM berbasis internet ini dapat diakses oleh stakeholder terkait dan masyarakat sesuai kepentingannya.
Dengan adanya pengelolaan PKAM berbasis internet ini, diharapkan target indikator kinerja kegiatan PKAM yang menjadi tanggung jawab Direktorat Kesehatan Lingkungan cq Subdit PASD dapat dimonitor, dievaluasi terkait progress dan kendalanya sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk perbaikan dan perencanaan selanjutnya.
67RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 5ISSUE, POTENSI DAN KEGIATAN STRATEGIS
Berangkat dari pengalaman pelaksanaan PKAM dan kondisi serta situasi PKAM hingga tahun 2014, dapat diidentifikasi isu, potensi dan kegiatan strategis dari pelaksanaan PKAM yang meliputi 6 tahapan kegiatan yaitu; (i) Inspeksi kesehatan lingkungan, dilakuan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya; (ii) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan; (iii) Pengujian kualitas air minum dilakukan dilabotratorium yang terakreditasi; (iv) Analisa hasil pengujian sampel air minum; (v) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada penyelenggara sarana air minumdan; (vi) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara sarana air minum. Semuanya memerlukan perhatian dari para pelaku PKAM kedepan.
Isu adalah suatu permasalahan,suatu kendala atau sesuatu diluar perkirakan, sedangkan potensi strategis adalah kekuatan yang memberi peluang/dukungan kelancaran dan kegiatan strategis untuk menguatkan dan mendorong pencapaian kegiatan dengan meminimalkan isu dan memaksimalkan potensi yang ada menjadi peluang melaksanakan kegiatan.
5.1 Tahapan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
Kegiatan ini merupakan tahapan awal dengan melakukan pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor
68 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
resikonya terhadap semua SPAM yang menjadi target PKAM. IKL dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kader kesehatan yang mendapatkan pelatihan dasar praktis dengan menggunakan formulir standar yang telah ada dan digunakan selama ini. IKL oleh kader kesehatan lingkungan dilakukan terhadap SPAM sederhana berupa BJB individual. Untuk IKL SPAM yang kompleks dilakukan oleh tenaga kesehatan/sanitarian. Pelaksanaan IKL menghadapi beberapa kendala selama ini antara lain data dasar SPAM diwilayah kerjanya yang masih bersifat stand alone, artinya diinventarisasi sesuai kebutuhan program dan tidak berlaku umum. Kendala lain adalah form standar yang ada masih menimbulkan perbedaan interpretasi yang mempengaruhi hasil, terutama pada saat kompilasi yang sifatnya akumulatif. Meskipun demikian terdapat potensi strategis seperti beberapa institusi yang menyediakan data dasar SPAM menggunakan versi yang berbeda. Database menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan kedepan seperti dinyatakan dalam RPJMN dan Renstra. Hal tersebut merupakan potensi strategis yang mendorong untuk perbaikan sehingga menghasilkan kegiatan strategis untuk pelaksanaan IKL kedepan. Berikut adalah uraian mengenai isu permasalahan, potensi dan kegiatan strategis terkait kegiatan IKL:
69RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Tabel 5.1
Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan IKL sebagai bagian kegiatan PKAM
Isu Potensi strategis Kegiatan strategis
1. Belum ada data dasar SPAM berdasarkan jumlah dan jenis
1. Banyak institusi mengeluarkan data dasar sumber air
2. RPJMN RPJMD, Renstra menetapkan menggunakan database untuk perencanaan
1. Membentuk forum koordinasi lintas sektor untuk penyamaan data dasar sesuai kebutuhan program
2. Inventarisasidan penyusunan data dasar SPAM menggunakan terminologi yang sama
3. Menetapkan sasaran IKLuntuk SPAM JP, DAM dan BJP
2. Kesalahan kompilasi hasil IKL untuk SPAM BJP karena kelemahan format yang digunakan
1. Telah tersedia format standar Ketersedian format.
2. Penggunan format IKL telah dterapkan dan diterima secara nasional.
3. Tenaga IKL tersedia sampai tingkat desa
1. Menyempurnakan format standar yang sehingga tidak salah kompilasi
2. Melakukan pelatihan sederhana untuk IKL SPAM BJP skala individu
3. Melaksanakan IKL SPAM disemua desa
70 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
3. Pencatatan dan pelaporan hasil IKL lemah
1. Format pencatatan dan pelaporan tersedia
2. Tenaga tersedia dari tingkat desa (kader), Kecamatan (Puskesmas/Sanitarian) Kabupaten (Dinas Kesehatan/Kesling)
3. Panduan pencatatan dan pelaporan tersedia
1. Melakukan pelatihan tenaga IKL mengenai pencatatan dan pelaporan
2. Melakukan pengolahan hasil IKL sesuai tingkatan Puskesmas, Kabupaten
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang
5.2 Pengambilan sampel air minum
Sampel air minum merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan IKL dalam PKAM. Pengambilan sampel air dibutuhkan untuk pengawasan internal, dimana pengambilan sampel dan pemeriksaannya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara SPAM, termasuk pembiayaannya. Pengambilan dan uji sampel kualitas air minum oleh penyelenggara lebih bersifat kepada kontrol kualitas air minum yang dihasilkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.Pengawasan eksternal merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen atau pemakai air minum hasil SPAM, dimana penyelenggara SPAM harus memenuhi kewajibannya untuk menghasilkan
71RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui uji laboratorium oleh labratorium terakreditasi.Pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAMdikenakan terhadap SPAM-JP, DAM dan SPAM BJP, dimana selama ini kegiatan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 /MenKes/Per/VI/2010 tentang tata laksana PKAM. Kendala mengenai data dasar SPAM yang dilakukan PKAM yang masih lemah, kecilnya pendanaan, keterbatasan sarana pendukung seperti laboratorium yang layak, prosedur akreditasi laboratorium untuk keabsyahan hasil uji kualitas sesuai methode standard yang dipersyaratkan, serta kapasitas tenaga yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan pengambilan sampel dan uji kualitas air minum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam lanpiran Peraturan Menteri Kesehatan yang terkait. Namun demikian, banyak potensi strategis yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan pengambilan dan uji sampel kualitas air minum dapat terlaksana sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenerian Kesehatan 2015 -2019. Uraian rinci mengenai isu, potensi dan kegiatan strategis pelaksanaan pengambilan dan uji sampel kualitas air minum kegiatan PKAM kedepan adalah sebagai berikut :
72 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Tabel 5.2
Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAM
Isu Potensi strategis Kegiatan strategis
1. Belum semua SPAM BJP melakukan pengambilan sampel air minum dalam rangka pengawasan eksternal sehingga mempengaruhi perhitungan capaian indikator.
1. Data jumlah JP diwilayah kerja Kabupaten tersedia pada penyelenggara SPAM.
2. Jumlah pengguna setiap JP sudah jelas, memudahkan penghitungan jumlah sampel yang harus diambil.
3. Setiap JP, penyelenggara mempunyai data sistem JP untuk memudahkan menetapkan lokasi titik pengambilan sampel yang mewakili seluruh sistem JP.
1. Melakukan pendataan jumlah JP yang berada diwilayah kerjanya.
2. Melakukan inventarisasi mengenai banyaknya pelanggan setiap JP.
3. Mendapatkan data jaringan distribusi untuk setiap JP diwilayah kerjanya.
4. Menetapkan rencana pengambilan sampel.
5. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara mengenai kegiatan pengambilan sampel JP dalam rangka pengawasan eksternal.
6. Melakukan pengambilan sampel JP sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
73RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Pengambilan sampel air minum SPAM BJP, tidak mungkin dilakukan seluruhnya meskipun hasil IS mengharuskan dilakukan pengambilan sampel.
1. SPAM BJP meliputi BJP individu dan BJP komunal dengan kondisi terlindungi dan tidak terlindungi.
2. BJP individu dengan status tidak terlindungi, potensi pencemaran tinggi.
3. BJP komunal tidak terlindungi , potensi pencemaran tinggi.
1. Melakukan kegiatan pendataan BJP dan IKL diseluruh BJP
2. Melakukan klasifikasi BJP individu dan BJP komunal
3. Melakukan klasifikasi BJP individu terlindungi, individu dan komunal
4. Melakukan pengambilan sampel pada BJP individu yang terlindungi secara sampling, berdasarkan pertimbangan jumlah BJP individu yang terlindungi
5. Melakukan pengambilan sampel BJP terlindungi untuk pemakian komunal.
5.3 Pengujian kualitas air minum
Sesuai tahapan PKAM,setelah melakukan pengambilan sampel kualitas air minum, kegiatan selanjutnya adalah mengirimkan sampel tersebut kelaboratorium untuk diuji kualitas air minumnya. Sesuai ketetapan dalam Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 laboratorium yang melakukan uji kualitas air minum adalah laboratorium yang terakreditasi yang
74 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
diharapkan hasilnya akurat dan valid serta shahih diakui semua pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan sampel kualitas air minum, kendala yang dihadapi adalah belum semua Kabupaten memiliki laboratorium. Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki laboratorium, kemampuan melakukan uji sampel kualitas air minum diragukan, sementara status laboratorium Kabupaten/Kota yang telah mampu melakukan uji sampel kualitas air belum semuanya jelas. Laboratorium yang mampu melaksanakan uji kualitas air minum dengan status yang jelas dengan kualifikasi terakreditasi jumlahnya sangat terbatas. Meskipun dihadapkan pada kendala menyangkut kemampuan laboratorium, terdapat potensi strategis yaitu keberadaan laboratorium di tiap Kabupaten/Kota meskipun belum semua Kabupaten memiliki dan jumlahnya relatif kecil. Potensi lainnya adalah adanya laboratorium instansi pemerintah lainnya diluar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan termasuk kualitas air minum, dan adanya laboratorium swasta ditingkat Kabupaten/Kota. Bilamana potensi ini dapat di kembangkan dan didukung dengan kebijakan pemerintah akan meminimalkan kendala yang ada, sehingga kedepan pelaksanaan uji kualitas air minum dapat dilaksanakan secara baik untuk mewujudkan target indikator kinerja penyehatan lingkungan melalui PKAM ditiap Kabupaten/Kota. Uraian secara rinci terkait isu, potensi dan kegiatan strategis untuk kegiatan uji laboratorium sampel kualitas air sebagai bagian kegiatan PKAM disajikan pada tabel berikut.
75RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Tabel 5.3
Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengujian kualitas air minum sebagai bagian dari kegiatan PKAM
Isu Potensi strategis Kegiatan strategis1. Belum semua
Kabupaten /Kota memiliki laboratorium pemeriksaan kualitas air minum
1. Semua Kabupaten/Kota melaksanakan PKAM
2. Kabupaten /Kota terdekat memiliki laboratoriumn pemeriksaan kualitas air minum
3. Perkembangan teknologi uji kualitas air minum di tempat untuk parameter fisik, kimia, mikrobiologi berupa Water Test Kit/WTK
1. Melakukan kerjasama denganKab/Kota terdekat yang mempunyai lab uji kualitas air dalam bentuk MoU
2. Mengirim & melakukan uji sampel kualitas air minum menggunakan lab.uji kualitas air minum berdasarkan MoU
3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan laboratorium untuk uji kualitasair minum
4. Untuk sementara dapat menggunakan WTK
76 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Kemampuan laboratorium pemerintah kab/kota terbatas
1. Terdapat lab.swasta yang dapat melakukan uji kualitas air minum
2. Kabupaten/Kota masuk wilayah kerja lab.B/BTKLPP sebagai UPT Kemenkes
3. Perkembangan teknologi uji kualitas air minum di tempat untuk parameter fisik, kimia, mikrobiologi berupa Water Test Kit/WTK
1. UPTB/BTKLPPM melakukan pembinaan /peningkatan kapasitas tenaga lab
2. Pemerintah dan Pemda melengkapi peralatan lab.uji kualitas air minum
3. Pemkabmenetapkan lab. swasta sebagai labpemeriksa kualitas air
4. Labswasta melakukan uji kualitas air minum berdasarkan MoU kerjasama dengan pemerintah
5. WTK dapat digunakan dengan pertimbangan jauhnya lokasi.
77RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
3. Status laboratorium pemerintah belum jelas /belum terakreditasi meskipun mampu melakukan uji kualitas air minum
1. Target indikator kinerja Penyehatan Lingkungan/PKAM telah ditetapkan dalam RPJMN maupun renstra Kemenkes 2015-2019
2. Amanat undang- undang (Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 memberi kebijakan untuk menetapkan kebijakan menentukan status lab.
1. Dinkes Kab/Kotamelakukan inventarisasi lab yang ada di Kabupaten/Kota
2. Melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang ada untuk memperoleh Lab.yang paling baik
3. Ka. Dinkes Kab/Kota mengusulkan labterbaik ke Bupati/ kepada Bupati/Walikota
4. Bupati menetapkan laboratorium pemeriksa kualitas air minum.
5.4 Analisis hasil pengujian laboratorium
Hasil uji kualitas air merupakan bukti tidak terbantahkan mengenai kualitas air minum SPAM yang dilakukan PKAM. Analisa hasil uji kualitas air harus memenuhi semua persyaratan indikator parameter yang diuji dengan cara membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
78 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
undangan. Bilamana hasil uji kualitas air terhadap setiap parameter sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan, maka setiap parameter kualitas air minum dinyatakan memenuhi syarat. Bilamana hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi dugaan kontaminasi yang menyebabkan penyimpangan dan melakukan identifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan tahapan ini, beberapa issue atau kendala yang terjadi terkait dengan uji laboratorium untuk pengawasan kualitas air minum eksternal dalam menerapkan uji sampel kualitas air minum antara lain pengujian yang dilakukan pada parameter belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku meliputi parameter fisik, kimia dan mikobiologi (FKM). Hal ini mempengaruhi hasil analisa identifikasi dugaan kontaminasi, dan kemungkinan langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat sasaran, apabila penyimpangan terjadi pada parameter yang seharusnya juga diperiksa dan dianalisa hasil pengujian laboratoriumnya. Demikian halnya kemampuan tenaga laboratorium untuk analisis hasil masih terbatas karena memerlukan tenaga yang profesianal dibidang teknik penyehatan atau teknik lingkungan atau kesehatan lingkungan. Namun demikian, ada potensi-potensi strategis yang dapat dioptimalkan sebagai peluang untuk melakukan kegiatan strategis kedepan dalam mengatasi atau setidaknya meminimalkan permasalahan atau kendala yang dihadapi.Secara rinci berkaitan dengan isu, potensi strategis yang ada dan kegiatan strategi kedepan dalam melaksanakan PKAM,
79RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
khususnya tahapan analisa hasil pengujian laboratorium diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.4Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan analisa hasil uji laboratorium
sebagai bagian dari kegiatan PKAM
Isu Potensi strategis Kegiatan strategis1. Analisa hasil uji lab.
belum mencakup semua parameter FKM, karena kendala biaya dan peralatan.
1. Penyelenggara Sarana Air Minum sistem jaringan perpipaan bertujuan untuk memproduksi air yang memenuhi syarat air minum (PDAM)
1. Melakukan analisa semua parameter meliputi fisik, kimia dam mikrobiologi, sehingga analisa kualitas air dapat dilakukan secara lengkap
2. Meningkatnya tuntutan konsumen mendapatkan pelayanan air yang langsung dapat diminum, seperti air kemasan, DAM, BJP komunal khusus/apartment
2. Melakukan identifikasi sumber kontaminasi bilamana terdapat penyimpangan analisa hasil uji lab
3. Perkembangan teknologi uji kualitas air lengkap meliputi fisik, kimia, mikrobiologi /WTK sebagai peluang untuk memeriksa kualitas air lengkap dalam kondsi kemampun lab terbatas.
3. Melakukan identifikasi langkah-langkah tindak lanjut atas analisa hasil uji laboratorium.
80 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Kemampuan analisa petugas masih terbatas
1. Tenaga analisa hasil kualitas air ditingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tersediadan melekat pada struktur kelembagaan yang ada
1. Melakukan inventarisasi tenaga pelaksana PKAM diKabupaten/Kota
2. Modul dan materi teknis perbaikan kualitas air telah tersedia
2. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan perbaikan kualitas air
3. Adanya B/BTKLPPsebagai UPT Kementerian Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan pelatihan,pengembangan model dan teknologi tepat guna.
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola PKAM tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan dan pelatihan perbaikan kualitas air untuk memperkuat kemampuan analisa hasil pengujian laboratorium dan identifikasi penyebab dan akibat pencemaran serta langkah penanganannya.
81RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
5.5 Rekomendasi
Rekomendasi merupakan tahapan kegiatan PKAM sebagai keluaran dari tahapan analisa hasil laboratorium terhadap tiga parameter (fisik, kimia, mikrobiologi) dan identifikasi sumber pencemaran bilamana terjadi penyimpangan parameter dari syarat yang ditetapkan,serta identifkasi langkah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara air minum. Rekomendasi mengenai analisa hasil uji laboratorium senantiasa diberikan kepada penyelenggara air minum terkait hasilnya, apakah semua parameter yang dianalisa memenuhi syarat atau menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Analisa hasil menunjukkan penyimpangan rekomendasi disertai langkah-langkah perbaikan agar penyimpangan parameter tidak terjadi lagi.Penyampaian rekomendasi dilakukan secara formal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota kepada penyelenggara air minum.Selama ini rekomendasi senantiasa dilakukan, namun indikasi adanya tindak lanjut oleh penyelenggara untuk melakukan perbaikan kualitas belum optimal. Pengawasan kualitas air minum dilakukan secara rutin dan terus- menerus, penyampaian rekomendasi yang sama dan berulang menunjukkan hal tersebut.Penyelenggara air minum jaringan perpipaan masih belum bisa memproduksi air minum yang memenuhi persyaratan, sehingga konsumen/pelanggan dapat langsung minum tanpa harus merebus sampai mendidih terlebih dulu. Pengertian rekomendasi atau saran tidak harus dilakukan bagi yang menerima rekomendasi, sehingga sifatnya sukarela. Dengan demikian, rekomendasi yang menjadi issue
82 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
strategis dalam PKAM dikaitkan dengan target indikator adalah jumlah sarana yang dilakukan pengawasan, sehingga kualitas air minum yang dihasilkan oleh sarana air minum tidak harus memenuhi persyaratan. Mengacu kepada perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar terhindar dari gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air minum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, maka rekomendasi menjadi issue strategis untuk dipatuhi oleh penyelenggara air minum. Berikut isu, potensi dan kegiatan strategis terkait tahapan rekomendasi sebagai bagian kegiatan PKAM.
Tabel 5.5
Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait rekomendasi sebagai bagian dari kegiatan PKAM
Isu Potensi Kegiatan1. Rekomendasi
PKAM sifatnya tidak mengikat, tergantung penyelenggara air minum untuk menindak lanjuti
1. Target indikator kinerja penyehatan lingkungan melalui PKAM telah ditetapkan dalam RPJMN /Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan
1. Melaksanakan rekomendasi berdasarkan analisa hasil uji kualitas air minum menurut 3 parameter fisik, kimia, mikrobiologi.
2. Melakukan pencatatan setiap penyampaian rekomendasi kepada penyelenggara air minum sebagai catatan sarana air minum yang telah dilakukan pengawasan
83RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Rekomendasi merupakan alat untuk mengetahui kepatuhan penyelenggara yang wajib memproduksi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan sebagai tool untuk mengetahui progress PKAM
1. Peraturan perundangan -undangan mengamanatkan agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan.
2. Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.
1. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan kepada penyelenggara air minum
2. Mengingatkan kepada penyelenggara air minum akan kewajiban nya sesuai amanat perundangan
3. Mengumumkan secara terbuka rekomendasi dan saran tindak lanjut kepada penyelenggara agar memproduksi air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
5.6 Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa rekomendasi analisa hasil uji laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan saran tindak lanjut perbaikan kualitas air mengandung 2 (dua) aspek penting. Satu aspek bersifat tidak mengikat
84 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
sementara aspek yang lain merupakan suatu yang mengikat dan harus dilaksanakan, karena sesuai amanat perundangan bahwa penyelenggara air minum wajib memproduksi air yang memenuhi persyaratan. Berkaitan hal tersebut, kegiatan pemantauan perlu dilakukan untuk memantau penyelenggara air minum dalam menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan beserta saran perbaikan kualitas air.Isu kegiatan pemantauan dalam PKAM antara lain menyangkut waktu pemantauan, pelaksanaan pemantauan, menyikapi respon penyelenggara air minum dalam menindak lanjuti rekomendasi, dan saran perbaikan kualitas air yang disampaikan oleh pelaksana PKAM.Waktu pelaksanaan pemantauan tergantung dari rekomendasi hasil analisa uji lab terhadap 3 parameter FKM dan tergantung respon penyelenggara air minum. Bilamana rekomendasi analisa hasil uji lab memenuhi persyaratan, maka tindak lanjut lebih bersifat saran kepada penyelenggara untuk menjaga produk airnya agar tetap memenuhi persyaratan. Dalam hal ini pemantauan dilaksanakan sesuai jadwal yang mengikuti ketentuan yang berlaku, sesuai frekuensi kegiatan PKAM dalam satu tahunnya. Untuk rekomendasi analisa hasil uji lab yang tidak memenuhi persyaratan,maka kepada penyelenggara akandisampaikan saran untuk perbaikan kulitas air. Pada umumnya pelaksanaan tindak lanjut sangat tergantung kepada penyelenggara air minum sehingga waktu pemantauan pelaksanaan tindak lanjut harus menyesuaikan.Waktunya kemungkinan berbeda dengan waktu pemantauan sesuai frekuensi kegiatan PKAM dalam satu tahun.
85RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Respon penyelenggara air minum terhadap rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diterimanya sangat positif, walaupun mereka melakukan perbaikan kualitas air ataupun tidak melakukan perbaikan kualitas air minum, namun kegiatan pemantauan sebagai bagian PKAM tetap dilaksanakan dengan frekuensi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.Potensi strategis yang dapat meminimalisasikan issue mengenai kegiatan pemantauan adalah bahwa kegiatan PKAM merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap setiap sarana air minum yang menjadi target. Potensi strategis lainnya adalah bahwa pemerintah telah mencanangkan akses universal 100-0-100, salah satunya adalah menyediakan air minum yang aman bagi seluruh masyarakat pada akhir 2019 sebagaimana dituangkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tinggal bagaimana para pemangku kepentingan menyikapi dan mewujudkannya.Berikut uraian secara rinci mengenai isu, potensi dan kegiatan strategis tahapan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian kegiatan PKAM.
86 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
Tabel 5.6Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait pemantauan sebagai bagian
dari kegiatan PKAM
Issue Potensi Kegatan1. Pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut untuk mengetahui hasilnya tergantung dari respon penyelenggara air minum.
1. PKAM merupakan kegiatan yang dilakukan terus- menerus dan berkesinambungan
1. Melaksanakan kegiatan pemantauan tanpa perlu mempertimbangkan respon penyelenggara tentang rekomendasi
2. Indikator kinerja PKAM adalah jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan
2. Melakukan pencatatan hasil pemantauan yang dilakukan setidaknya 2 kali setahun untuk kompilasi hasil pada setiap akhir tahun.
2. Pemantauan sebagai tool untuk mengetahui tindak lanjut hasil PKAM tergantung respon penyelenggara air minum
1. Akses universal air minum yang aman bagi masyarakat sampai dengan tahun 2019
2. Amanat perundangan untuk menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
1. Menyampaikan hasil pemantuan berdasarkan rekomendasi dan respon penyelenggara terhadap rekomendasi
2. Melakukan kompilasi hasil PKAM terkait parameter untuk mengetahui sarana air minum yang kualitasnya memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat.
87RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 6PELAKU DAN PERAN STRATEGIS DALAM
PELAKSANAAN PKAM
PKAM dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan pencapaian outcome kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan. Ada 4 (empat) hal penting dan diperlukan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat yang meliputi : (1) Stakeholder atau pelaku terkait, (2) Peran stakeholder atau pelaku terkait, (3) Fungsi, (4) Kebutuhan untuk ketiga hal yang sebelumnya dapat diwujudkan. Berikut adalah matrik keterkaitan 4 hal tesebut.
88Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
Stak
ehold
er/
Pelak
u Ter
kait
Pera
nFu
ngsi
Kebu
tuha
n ba
gi pe
laku
untu
k ber
pera
n m
enjal
anka
n fu
ngsin
yaPe
nyed
ia ke
butu
han
Tingk
at D
esa/
Kelur
ahan
Kade
r kes
ehat
an
lingk
unga
n/po
syan
du
1.
Peng
umpu
lan
data
das
ar
2. I
nspe
ksi
Kese
hata
n Lin
gkun
gan
(IKL)
da
sar.
1. I
nven
taris
asi d
ata
dasa
r unt
uk P
KAM
m
elipu
ti jen
is sa
rana
air
minu
m ya
ng d
iguna
kan
mas
yara
kat.
2. M
elaku
kan
IKL u
ntuk
sa
rana
air
minu
m ya
ng
digun
akan
mas
yara
kat.
1. P
enyia
pan
Form
ullir
stand
ar u
ntuk
dat
a da
sar
dan
IKL.
2. P
elatih
an d
asar
pe
ngen
alan
jenis-
jenis
sara
na a
ir m
inum
.3.
Pela
tihan
das
ar d
an
prak
tek
kegia
tan
IKL
4. R
ewar
d sy
stem
bag
i ka
der/
kem
udah
an a
kses
lay
anan
kese
hata
n ba
gi ka
der
di P
uske
smas
Pusk
esm
as d
an D
inas
Kese
hata
n Ka
bupa
ten
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n Ko
ta/
Pusk
esm
as
SK K
a. P
uske
smas
Unit K
eslin
g Pu
stu1.
Pen
dam
pinga
n1.
Mela
kuka
n ke
giata
n pe
ndam
pinga
n ka
der
dalam
mela
kuka
n inv
enta
risas
i dat
a da
sar
dan
mela
kuka
n I
KL
1. K
eter
sedia
an (
i) Fo
rmuli
r un
tuk k
ompil
asi d
ata
dasa
r, (ii)
form
IKL,
(iii)
form
kom
pilas
i (iv)
For
m
lapor
an ke
pus
kesm
as
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/Ko
ta d
an
Pusk
esm
as
89Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
2. K
ompil
asi d
an
peng
olaha
n d
ata
2.
Mela
kuka
n ko
mpil
asi
dan
peng
olaha
n : (
i) da
ta
dasa
r SAM
ber
dasa
rkan
jen
is; (i
i) ha
sil IK
L be
rdas
arka
n jen
is SA
M
deng
an t
ingka
t risi
ko.
3. M
enyu
sun h
asil k
ompil
asi
dan
peng
olaha
n (d
ata
dasa
r), IK
L,
ke
Pusk
esm
as in
duk.
Kepa
la De
sa/
Pustu
1. P
enge
saha
n da
ta
dasa
r. sa
rana
air
minu
m
2. P
elapo
ran
3. K
oord
inato
r ke
giata
n tk
desa
.
Men
gesa
hkan
dat
a da
sar
SAM
has
il kom
pilas
i dan
pe
ngola
an.
Mela
pork
an h
asil k
ompil
asi
dan
peng
olaha
n: (i
) dat
a da
sar
dan
upda
ting
data
. (ii)
gn
tingk
at ri
siko
(AT,T
) da
n (S
,R) k
oord
inasi
deng
an
kepa
la de
sa/lu
rah
/RW
/RT
Form
ulir p
enge
saha
n.,
form
ulir l
apor
an
Jadw
al pe
lapor
an
Pem
bent
ukan
tim ke
rja tk
t de
sa/ke
lurah
an
Kepa
la de
sa/lu
rah
atau
Ka
. Pus
tu
90Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
Tingk
at ke
cam
atan
Unit K
eseh
atan
Lin
gkun
gan
Pusk
esm
as
1. P
enda
mpin
gan
dan
bimbin
gan
1. M
elaku
kan
pend
ampin
gan
dan
bimbin
gan
kade
r/pus
tu
dalam
inve
ntar
isasi
data
da
sar d
an IK
L yan
g be
rsifa
t lebih
kom
pleks
.
Ters
edian
ya ja
dwal
- ren
cana
ke
giata
n Pe
nges
ahan
Ka.
Pu
skes
mas
Dina
s ke
seha
tan
kabu
pate
n/ko
ta
2. K
ompil
asi-
peng
olaha
n da
ta1.
M
elaku
kan
kom
pilas
i da
n pe
ngola
han
: (i)
data
das
ar S
AM d
an
pelak
sana
an IK
L dar
i lap
oran
pus
tu/d
esa,
(ii)
klasifi
kasi
SAM
den
gan
tingk
at re
siko
(AT
- T)
dan
(S –
R )
Form
ulir k
ompil
asi d
an
peng
olaha
nDi
nas K
eseh
atan
Ka
bupa
ten/
kota
91Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
3. P
eren
cana
an,
pelak
sana
an d
an
penc
atat
an P
KAM
1. M
eren
cana
kan
dan
men
etap
kan
sasa
ran
PKAM
diw
ilaya
hnya
m
elipu
ti SAM
-JP
PDAM
, no
n PD
AM, D
AM d
an
BJP
kom
unal
TRP
(R-S
)
2. M
enga
jukan
renc
ana
PKAM
term
asuk
pe
mbia
yaan
3. M
elaku
kan
PKAM
diw
ilaya
h ke
rjany
a sa
mpa
i ta
hapa
n pe
ngam
bilan
dan
pe
ngirim
an sa
mpe
l air
m
inum
ke la
bora
toriu
m
deng
an su
rat p
enga
ntar
Ka
Dink
es K
ab/K
ota
Renc
ana
kegia
tan,
pe
ndan
aan
dan
jadwa
l
Pers
etuju
an re
ncan
a, b
iaya
da
n jad
wal k
egiat
an Te
rsed
ianya
biay
a da
n pe
ralat
an u
ntuk
pe
laksa
naan
kegia
tan
Ka. P
uske
smas
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/Ko
ta
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/Ko
ta
92Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
4. P
elapo
ran
4. P
enca
tata
n ha
sil P
KAM
da
n ko
mpil
asiny
a5.
Mela
pork
an :
(i) D
ata
dasa
r SAM
(ii) D
ata
sasa
ran
& ta
rget
PK
AM(iii
) Has
il PKA
M ke
Di
nas K
eseh
atan
Ka
bupa
ten
/ Kot
a
Form
has
il PKA
M,d
an fo
rm
kom
pilas
i For
m p
elapo
ran:
(i) D
atad
asar
SAM
(ii) D
ata
sasa
ran-
targ
et
PKAM
(iii) L
apor
an P
KAM
unt
uk
mele
ngka
pi lap
. Dink
es
Kab/
Kota
. Kep
ada
peny
elegg
ara
has
il PK
AMKa
. Pus
kesm
asKo
ordin
ator
pe
laksa
naan
PKA
MM
elaku
kan
koor
dinas
i de
ngan
Cam
at d
an
peny
eleng
gara
air
minu
m
diwila
yah
kerja
nya,
den
gan
misi
men
jadika
n sa
rana
air
minu
m ya
ng a
man
dik
onsu
msi
mas
yara
kat
Pem
bent
ukan
foru
m p
eduli
air
minu
m ya
ng a
man
dan
se
hat d
enga
n ke
angg
otaa
n pe
mer
intah
keca
mat
an,
Dina
s Kes
ehat
an,
peny
eleng
gara
dan
pe
rwak
ilan
kons
umen
.
S.K
Cam
at a
tau
SK
Pusk
esm
as.
93Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
Tingk
at K
abup
aten
Unit K
eslin
g Di
nkes
Kab
/Kot
a1.
Pen
dam
pinga
n da
n bim
binga
n te
knis
Kepa
da ka
der d
an u
nit
Kesli
ngPu
stu d
alam
m
elaks
anak
an ke
giata
n PK
AM
Renc
ana
kerja
dan
pe
ndan
aan
Ka.D
inkes
. Kab
upat
en/
Kota
2. K
ompil
asi d
an
peng
olaha
n d
ata
1. M
elaku
kan
kom
pilas
i dan
pe
ngola
han
dat
a d
asar
2. M
elaku
kan
kom
pilas
i da
n pe
ngola
han
data
ta
rget
–sa
sara
n PK
AM3.
Mela
kuka
n ko
mpil
asi d
an
peng
olaha
n da
ta h
asil
PKAM
sesu
aiind
ikato
r kin
erja
PKA
M4.
Upd
ating
dat
a da
ri su
mbe
r prim
er /
peny
eleng
gara
Kom
pilas
i dan
pen
golah
an
sasa
ran
dan
targ
et P
KAM
Sum
ber d
ata
dari
peny
eleng
gara
Men
gacu
kepa
da ca
paian
ha
sil sa
at in
i/RPJ
MN/
ren-
nstra
/Ren
strad
aM
enga
cu P
emen
kes N
o. 7
36/
MEN
KES/
VI/2
010
Kem
ampu
an la
b m
elaks
anak
an u
ji kua
litas
fisik,
kim
ia da
n m
ikrob
iolog
i
Mela
kuka
n ko
mpil
asi d
an
peng
olaha
n sa
sara
n ta
rget
PK
AM
PDAM
, Ass
osias
i DAM
, Ci
pta
Kary
a
Bupa
ti/wali
kota
Kepa
da D
inas
men
etap
kan
lab u
ji ku
alita
s f-k
-m
94Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
3. P
eren
cana
an
PKAM
1. M
enet
apka
n ta
rget
sa
sara
n PK
AM
2. M
enet
apka
n jum
lah
peng
ambil
an sa
mple
air
minu
m
Resp
on p
enye
lengg
ara
air
minu
m:
Posit
if, tid
ak a
da re
spon
Kem
ampu
an te
naga
unt
uk
anali
sa h
asil P
KAM
.Ba
ntua
n te
naga
pro
fesio
nal
Ka D
inkes
Lab
milik
Kab
/Kot
aLa
b m
ilik K
ab/K
ota
terd
ekat
Lab
swas
taB/
BTKL
PP
4. M
enyia
pkan
dra
ft su
rat u
ntuk
Ka
Dink
es K
ab/K
ota
1. S
urat
pen
gant
ar ke
lab
orat
orium
unt
uk
uji sa
mpe
l air
minu
m
meli
puti 3
par
emet
er
(f-k-
m)
2. S
urat
kepa
da
peny
eleng
gara
men
gena
i re
kom
enda
si an
alisa
ha
sil u
ji lab
dila
mpir
kan
sara
n tin
dak l
anjut
nya.
Men
gacu
pad
a ind
ikato
r ta
rget
kine
rja /o
utpu
t): ju
mlah
sa
rana
yang
dila
kuka
n
Men
gacu
kepa
da in
dikat
or:
sara
na a
ir m
inum
yang
pr
oduk
nya
mem
enuh
i sya
rat
kese
hata
n.
Penin
gkat
an ka
pasit
as
mela
lui p
endid
ikan
form
al, p
elatih
an, O
n th
e Jo
b Tra
ining
. Duk
unga
n te
naga
pro
fesio
nal d
ari B
/BT
KLPP
, KKP
95Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
5. P
enila
in ha
sil
PKAM
setia
p sa
rana
air
minu
m.
1. M
elaku
kan
anali
sa
kom
preh
ensiv
e tia
p ta
hapa
n PK
AM.
2. M
enyu
sun
reko
men
dasi
dan
sara
n tin
dak l
anjut
ha
sil P
KAM
.
Targ
et d
iteta
pkan
Ka.
Di
nkes
Kab
/Kot
a,
Pand
uan
terk
ait in
dikat
or
dikelu
arka
n Di
t. KL
Pa
ndua
n te
rkait
indik
ator
dit
etap
kan
Dit.
KL
Dit.P
L men
yiapk
an fo
rmat
lap
oran
6. P
enca
tata
n da
n pe
lapor
an1.
Mela
kuka
n pe
ncat
atan
, pe
ncap
aian
hasil
te
rhad
ap ta
rget
yang
dit
etap
kan
2. M
elaku
kan
pen
cata
tan
dan
peng
olaha
n pe
ngola
han
Form
at la
pora
n:Pe
lapor
an se
tidak
nya
1 ta
hun
seka
li
3. M
enyia
pkan
lapo
ran
ha
sil P
KAM
meli
puti
(i) P
elapo
ran
indika
tor
kiner
ja (o
utpu
t) da
n (ii)
In
dikat
or o
utco
me
96Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
Ka. D
in Ke
s1.
Men
gesa
hkan
da
ta d
asar
SAM
1. D
imula
i inve
ntar
isasi
data
das
ar S
AM d
ari
tingk
at d
esa/
kelur
ahan
2. K
ompil
asi d
an
peng
olaha
n da
ta d
asar
3. M
elaku
kan
upda
ting
mela
lui ko
nsoli
dasi
data
da
ri su
mbe
r Prim
er4.
Men
ghas
ilkan
dat
a da
sar S
AM ya
ng a
kura
t se
baga
i bas
eline
dat
a ka
bupa
ten
untu
k PKA
M.
Kelan
cara
n la
p. h
asil
inven
taris
asi s
ecar
a be
rjenja
ng
Ters
edian
ya fo
rmat
stan
dar
Sum
ber d
ata
dari
peny
eleng
gara
air
minu
m,
insta
nsi y
ang
mem
bawa
hi pe
nyele
ngga
ra.
Sosia
lisas
i dat
a da
sar S
AM
bagi
stake
holde
r.
Ka P
ustu
Ka. P
uske
smas
97Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
2. M
enet
apka
n sa
sara
n ta
rget
PK
AM
1. D
imula
i den
gan
mela
kuka
n IK
L SAM
, m
empe
roleh
Sam
JP d
an
BJP
2. D
enga
n m
elaku
kan
klasifi
kasi
mem
pero
leh
SAM
terlin
dung
i dan
tid
ak te
rlindu
ngi.
3. M
enet
apka
n SA
M
terlin
dung
i kom
unal
JP,
DAM
dan
BJP
seba
gai
sasa
ran-
targ
et P
KAM
.
Pedo
man
tekn
is pe
neta
pan
sasa
ran-
targ
et P
KAM
Sosia
lisas
i sas
aran
-targ
et
PKAM
bag
i sta
ke h
older
Pem
berit
ahua
n ke
pada
pe
nyele
ngga
ra a
ir m
inum
.
Ters
edia
data
sasa
ran-
targ
et
PKAM
yang
suda
h dia
kui
Ka. D
inKes
Kab
/Kot
aKa
. DinK
es P
rop,
Dit.K
L
Ka.D
inkes
Kab
/ko
taUn
it Kes
. Ling
k Din
kes.
kab/
Kota
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/Ko
taBa
pped
a Ka
b./K
ota
98Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
3. M
enge
sahk
an
pere
ncan
aan
PKAM
dan
m
elaku
kan
sosia
lisas
i
1. B
erda
sark
an s
asar
an
dan
targ
et P
KAM
, m
enyu
sun
renc
ana
tahu
nan P
KAM
(keg
iatan
, bia
ya, ja
dwal)
2. M
enga
jukan
pe
renc
anaa
n PK
AM
seba
gai b
agian
pro
gram
Di
n Ke
sKab
/Kot
a 3.
Men
yam
paika
n ke
pe
nyele
ngga
ra a
ir m
inum
se
baga
i sas
aran
PKA
M.
Peny
eleng
gara
air
minu
m
siap
mela
kuka
n P
KAM
un
tuk m
enjam
in pr
oduk
nya
m
emen
uhi s
yara
t•
PKAM
tanp
a sa
mpli
ng a
ir m
inum
unt
uk B
JP•
PKAM
unt
uk J
P, DA
M,B
JPko
mun
alOp
si (i)
Lab
. milik
Pem
. Kab
/Ko
ta;
(ii)La
b. p
emda
terd
ekat
dan
Lab.
Tera
kred
itasi;
(iii)
Field
Wat
er Te
st Ki
t seb
agai
opsi
tera
khir
Lapo
ran
perio
dik
DinK
es K
ab/K
ota
Lab.
milik
Pem
daLa
b sw
asta
yang
ditu
njuk
Bupa
ti/wali
kota
Din.
Kes.K
ab/
Kota
Din.
Kes.
Kab.
/Ko
ta
Peny
eleng
gara
air
minu
m, D
inas k
eseh
atan
ka
bupa
ten/
kota
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/ko
ta
Bupa
ti/Wali
kota
Bupa
ti/Wali
kota
Din.
Kes K
ab/ko
taDi
n Ke
s pro
pDi
t.KL-
Ditje
n Ke
s.M
as;B
/BTK
LPP
99Ro
adm
apPe
ngaw
asan
Kua
litas
Air
Min
um N
asio
nal
4. P
enan
ggun
g jaw
ab
pelak
sana
an
PKAM
1. M
enet
apka
n ta
hapa
n PK
AM se
suai
kond
isi
kesli
ng S
AM2.
Mem
buat
ops
i pilih
an la
b uji
kuali
tas a
ir m
inum
3. K
ontro
l terh
adap
pe
laksa
naan
sesu
ai sa
sara
n da
n ta
rget
Pem
. Kab
/Kot
a tid
ak
mem
puny
ai lab
uji k
ualita
s.
Sura
t kep
utus
an L
ab. U
ji ku
alita
s air
minu
m
Dit P
L Dit J
en K
esm
as;
Din.
kes P
rop,
Din
Kes
Kab/
Kota
.Un
it Kes
. Ling
k Din
Kes
Kab/
kota
Bapp
eda
Kab
, Din
Kes
Kab/
kota
5. K
erjas
ama
deng
an
labor
atoiu
m
pem
eriks
a ku
alita
s air
minu
m.
1. M
oU d
enga
n lab
orat
orium
dilu
ar P
em.
Kab/
Kota
2. M
engg
unak
an la
b.
swas
ta d
i Kab
/Kot
a ya
ng
mam
pu m
elaku
kan
uji
kuali
tas a
ir m
inum
3. M
engg
unak
an la
b.
pem
eriks
a ku
alita
s air
minu
m m
ilik p
em.
Kab/
Kota
yang
suda
h be
rope
rasi.
Men
gacu
per
men
kes
no73
6/M
enke
s/VI/2
010
dan
Pedo
man
dan
pan
duan
.
Resp
ond
peny
e-len
ggar
a air
m
i-num
terh
adap
reko
men
dasi
Pokja
AM
PL K
ab./K
ota,
Po
kja S
TBM
, dll.
100
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
6. M
ener
bitka
n re
kom
enda
si da
n sa
ran
tinda
k lan
jut P
KAM
.
1. M
enya
mpa
ikan
reko
men
dasi
dan
sara
n tin
dak l
anjut
PK
AM ke
pada
tiap
peny
eleng
gara
air
minu
m
yang
dila
kuka
n PK
AM
2. M
eman
tau
hasil
re
kom
enda
si
Mem
bent
uk fo
rum
/pok
ja PK
AM
7. K
oord
inato
r pe
laksa
naan
PK
AM.
1. M
elaku
kan
koor
dinas
i de
ngan
stak
ehold
er
untu
k keg
iatan
PKA
M.
Mem
anfa
atka
n fo
rum
/lem
baga
yang
suda
h ad
a de
ngan
men
amba
h lin
gkup
ke
rjaLa
b uji
kuali
tas a
ir m
inum
Pem
eriks
a ku
alita
s air
minu
mM
elaku
kan
pem
eriks
aan
kuali
tas a
ir m
inum
unt
uk 3
pa
ram
eter
kunc
i fisi-
kimia
dan
mikr
obiol
ogi
1. S
tatu
s lab
, 2. T
erse
diany
a pe
ralat
an u
ji lab
; 3.
Kem
ampu
an p
etug
as
pem
eriks
a
• Ko
mite
Akr
edita
si Na
siona
l, Bup
ati/
walik
ota
• Pe
m, P
empr
op, P
em.
Kab/
Kota
• Ba
lai la
b ke
s pro
p. B
/BT
KLPP
101
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Peny
eleng
gara
da
lam b
entu
k Ba
dan
Huku
m:
PDAM
, Hipa
m,
BPS
1. M
enge
lola
air
minu
m2.
Mem
prod
uksi
air
minu
m se
suai
pers
ya-ra
tan
peru
ndan
gan.
1. S
harin
g inf
orm
asi S
PAM
; 2.
Mela
kuka
n P
enga
wasa
n int
erna
l kua
litas p
rodu
ksi
(P.In
tern
al)3.
Men
jamin
pem
akai
am
an m
engk
onsu
msi
pr
oduk
air
minu
mny
a (P
. Ek
stern
al)
Data
siste
m JP
, jum
lah
kons
umen
unt
uk u
pdat
e da
ta.
Sege
ra m
elaku
kan
perb
aikan
bil
a ad
a pe
nyim
pang
an ku
alita
s air
. Se
gera
men
indak
lanju
ti sa
ran
perb
aikan
kuali
tas a
ir m
inum
nya.
Peny
eleng
gara
air
minu
m,
Din
Kes
Kab/
Kota
Peny
eleng
gara
ar m
inum
at
as in
isiat
if sen
diri
Peny
eleng
gara
air
minu
m
atas
sara
n Di
nkes
Kab
/Ko
ta
Insta
nsi
pena
nggu
ng
jawab
fisik
SAM
Peng
adaa
n sis
tem
Pe
nyed
ian a
ir m
inum
Pem
binaa
n te
rhad
ap
kiner
ja un
tuk
prod
uksi
air m
inum
ya
ng m
emen
uhi
pers
yara
tan
Shar
ing in
form
asi te
ntan
g da
ta S
PAM
Mela
kuka
n ev
aluas
i kine
rja
PDAM
terk
ait ku
alita
s pro
duk
air m
inum
.
Data
siste
m ja
ringa
n pe
rpipa
an,
jumlah
kons
umen
upd
ate
data
salah
satu
indik
ator
kin
erja
PDAM
Cipt
akar
ya-P
U, D
in Ke
s Ka
b/ko
ta
Cipt
akar
ya-P
U
102
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Him
puna
n/As
so-
siasi
DAM
1. M
enge
lola
air
minu
m
2. D
AM
mem
prod
uksi
air m
inum
m
emen
uhi s
yara
t ke
seha
hata
n..
Shar
ing in
form
asi D
AM
Pem
binaa
n DA
M u
ntuk
m
enjag
a m
utu
agar
m
engh
asilk
an a
ir m
inum
am
an b
agi k
onsu
men
Jum
lah D
AM; u
pdat
e da
ta
dasa
r
Peng
awas
an in
tern
al,
peng
awas
an e
kste
rnal
Asso
siasi
DAM
,Din
Kes
Kab/
Kota
Dina
s Kes
ehat
an
Kabu
pate
n/ko
ta
Dina
s Pe
rindu
striaa
nM
enet
apka
n pe
rsya
rata
nTe
knis
Depo
t Air
Minu
m
Shar
ing in
form
asi d
ata
aspe
k te
knis
DAM
, mela
kuka
n pe
nilaia
n DA
M d
alam
pe
rsya
rata
n te
knis
Info
rmas
i jum
lah d
an st
atus
DA
M d
ari a
spek
per
sya
rata
n te
knis.
Ac
uan
Pera
tura
n M
ente
ri Pe
rinda
g 65
1/M
PP/
KEP/
10/2
004
Dina
s Per
indus
triaa
n-Pe
rdag
anga
n; D
inKes
Ka
b/ko
taDi
nas P
erind
ustri
aan-
Perd
agan
gan
103
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Bupa
ti/Wali
kota
Pene
tapa
n lab
orat
orium
pe
mer
iksa
kuali
tas a
irPe
lindu
ng tim
ko
ordin
asi P
KAM
1. M
ener
ima
usula
n Ka
.Din.
Ke
s. Ka
b/Ko
ta
2. U
sulan
dida
sark
an p
ada
penil
aian
Kadin
kes
berd
asar
kan
krite
ria ya
ng
ditet
apka
n.
3. Bu
pati /
men
etap
kan
lab u
ji ku
alita
s air
minu
m
Data
jum
lah ke
pem
ilikan
(p
emer
intah
, swa
sta),
kem
ampu
an la
b un
tuk u
ji ku
alita
s airm
inum
Dasa
r usu
lan: T
erda
pat
2 at
au le
bih la
b pe
m.
Dius
ulkan
, sa
tu te
rbaik
; L
ab
swas
ta m
ampu
mela
kuka
n uji
lab
darip
ada
lainn
ya.
Kete
tapa
n/ke
putu
san
Bupa
ti/W
aliko
ta b
erlak
u un
tuk 2
ta
hun
Dina
s Kes
ehat
an K
ab.
Kota
Bupa
ti/Wali
kota
104
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Tingk
at P
rovin
siUn
it Kes
ling
1. K
ompil
asi d
an
peng
olaha
n da
ta
dasa
r
1. M
elaku
kan
kom
pilas
i dan
pe
ngola
han
data
das
ar
SAM
2. M
elaku
kan
kom
pilas
i da
n pe
ngola
han
data
sa
sara
n- ta
rget
PKA
M3.
Upd
ate
data
das
ar S
AM
- Te
rsed
ia fo
rmat
stan
dar
- Su
mbe
r dat
a
- Te
rsed
ia fo
rmat
stan
dar
- Su
mbe
r dat
a
- Sum
ber d
ata
DitP
L-Di
tJen
Kes-
mas
, Di
Kes P
rop.
DinK
es.K
ab/K
ota
Dit.K
LDitJ
en k
es-m
as.
DinK
es p
rop
-DinK
esKa
b/Ko
taDi
nas C
ipta
kary
a Pr
op;P
erpa
msi
Prop
.;Ass
osias
i DAM
pro
pBP
S pr
op.
2. P
ening
kaan
ka
pasit
asPe
latiha
n ba
gi pe
nyele
ngga
ra a
ir m
inum
da
n pe
ngelo
la PK
AM,
Mod
ul da
n m
ater
i mod
ul.Ke
giata
n &j
adwa
l:ke
las,O
JT.
Dit.
KL D
it Jen
Kes
mas
Din
Kes P
rop.
105
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
3. P
embin
aan
PKAM
1. M
ening
katka
n ki
nerja
pe
ngelo
la PK
AM:
(i) K
egiat
an se
suai
ac
uan
(ii) R
ealis
asi k
egiat
an
sesu
ai re
ncan
a
Ters
edia
Jukla
k, Ju
knis,
pe
dom
an, p
andu
an, m
anua
l,re
ncan
a ke
giata
n& ja
dwal
Dit.
KL –
Dit J
en K
esm
as.
Din
Kes P
rovin
siDi
nKes
.Kab
/Kot
a
DinK
es.K
ab/ko
ta
4. P
enge
lolaa
n PK
AM1.
Men
etap
kan
sasa
ran
targ
et P
KAM
2. M
onito
r dan
eva
luasi
laksa
naan
PKAM
tanp
a pe
ngam
bilan
sam
pelai
r m
inum
, PKA
M JP
, DAM
, BJ
P ko
mun
al3.
Mela
kuka
n pe
ncat
atan
da
n lap
oran
Data
das
ar d
ari r
enca
na D
in Ke
s Kab
/Kot
a
Data
SAM
den
gan
tingk
at
resik
o (A
T-T)
and
(S-R
); da
ta
SAM
den
gan
reko
men
dasi
MS
dan T
MS
Ters
edia
sem
ua d
ata
dari
Dink
es K
ab/K
ota
Din
Kes K
ab/ko
ta
DinK
esKa
b/Ko
ta
Unit K
eslin
g Di
n.Ke
s.Pr
ovins
i
106
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Perm
ansi
prop
Peng
elolaa
n PD
AM
Men
yam
paika
n kin
erja
PDAM
terk
ait:
Peng
emba
ngan
jarin
gan
perp
ipaan
,up
date
jum
lah p
elang
gan,
peng
awas
an ku
alita
s air
minu
m in
tern
al
- Si
stem
jarin
gan
distri
busi
- Pe
nyes
uaian
jum
lah
sam
pel
- Ku
alita
s pro
duk a
ir m
inum
Perp
amsi
Prov
insi.
Balai
Lab
. Kes
.p
rop
Duku
ngan
dan
Pe
mbin
aan
lab1.
Men
erim
a sa
mpe
l unt
uk u
ji ku
alita
s air.
2. M
elaku
kan
pem
binaa
n un
tuk
penin
gkat
an ka
pasit
as
tena
ga a
nalis
a sa
mpe
l
- Ka
b/Ko
ta tid
ak
mem
puny
ailab
. uji
kuali
tas
- Te
rsed
ia m
odul
& m
ater
i m
odul
- Pe
latiha
n ke
las d
an o
n th
e job
train
ing.
Dina
s Kes
ehat
an1.
Per
enca
naan
da
n bu
dget
unt
uk
pelak
sana
an
PKAM
1. K
egiat
an, a
ngga
ran
jadwa
l keg
iatan
- Te
rsed
ia da
ta d
asar
dan
ca
paian
- Al
okas
i pen
dana
an
- Pu
sat :
Dit.
KP D
itjen
Kesm
as-
Pem
Prov
: Di
nkes
Prop
- Pe
mKa
b/Ko
ta :
Dink
es
Kab/
Kota
107
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
2. K
oord
inasi
deng
an
Dink
esKa
b/Ko
ta
1. P
erte
mua
n Tek
nis
2. P
erte
mua
n Ev
aluas
i Pe
renc
anaa
n
- Pr
ogre
ss, is
u da
n re
ncan
a ak
si-
Penc
apaia
n ind
icato
r, sa
sara
n da
n ta
rget
PKA
M
- Di
t KL D
itjen
KesM
as-
Dink
es P
rop
- Di
t KL D
itjen
KesM
as-
Dink
es P
rop
3. P
ening
kata
n ka
pasit
as b
agi
para
pela
ku
1. W
orks
hop
PKA
M b
agi
stake
holde
r Pr
ovins
i, Ka
bupa
ten
2. P
elatih
an p
enge
lola
PKAM
Kab
/Kot
a, se
baga
i m
itra
untu
k men
duku
ng
kegia
tan
dan
angg
aran
Men
ingka
tnya
pem
aham
an,
duku
ngan
dan
par
tisipa
si da
lam P
KAM
Mod
ul da
n m
ater
i mod
ul,TO
R, Ja
dual
&keg
iatan
Pem
. Pro
vinsi
Din.
Kes
. Pr
op.
Gube
rnur
Ka D
in Ke
s. Pr
op
108
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
4. M
enye
diaka
n re
ward
1. P
embe
ritaa
n su
kses
pe
nyele
ngga
ra m
enjag
a ku
alita
s f-k
-m a
ir m
inum
se
suai
pers
yara
tan.
2. P
embe
rian
peng
harg
aan
kepa
da p
enye
lengg
ara
air m
inum
selam
a wa
ktu
terte
ntu
kare
na m
enjag
a ku
alita
s pro
dukn
ya
mem
enuh
i sya
rat
kese
hata
n
Med
ia pe
mbe
ri
taan
: su
rat
kaba
r, ra
dio, w
ebsit
e
Piag
am p
engh
arga
an
Dit.
KL D
itJen
Kes
mas
Ka. D
in Ke
s Pro
p.
5. P
embe
lajar
an
pelak
sana
an
PKAM
yang
su
kses
dar
i be
bera
pa a
spek
.
Pem
belaj
aran
ant
ar P
rovin
si da
n ka
bupa
ten/
kota
.M
ekan
isme
danb
entu
k pe
mbe
lajar
an;
Kun
junga
n ke
rja, S
tudi
tour
Dina
s Cipt
a ka
rya
- PU
Insta
nsi p
enye
dia
SPAM
Data
shar
ing,u
pdat
e pe
mba
ngun
an S
PAM
dan
jum
lah p
emak
ai/pe
langg
an
SPAM
BJP
SPAM
JP P
DAM
non
PDA
M
Dina
s Cipt
aKar
ya P
rovin
si
109
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Dina
s Per
indag
Pem
binaa
n pe
rsya
rata
n te
knis
peny
eleng
gara
an
DAM
Data
shar
ing, u
pdat
e pe
nyele
ngga
raan
DAM
SPAM
BJP
: DAM
Dina
s Per
indag
.
Bapp
eda
Koor
dinat
or
stake
holde
r Pro
vinsi
Men
gkoo
rdini
r keg
iatan
pe
rtem
uan
stake
holde
r m
endu
-kun
g PK
AM.
- M
embe
ntuk
lem
baga
non
str
uktu
ral b
aru.
- M
eman
faat
kan
lemba
ga
yang
suda
h ad
a de
ng
an m
enam
bah
lingk
up
kegia
tan
Ka.D
inkes
; Bap
peda
, Gu
bern
ur.
Bapp
eda
Ka. D
inkes
Pro
p
Gube
rnur
Peng
esah
an/
Pena
ndat
anga
nan
Pem
bent
ukan
Lem
baga
oo
rdina
si no
n str
uktu
ral
untu
k PKA
MPe
mbe
rian
rewa
rd a
tau
peng
harg
aan.
- Dr
aft S
K, st
ruktu
r or
ganis
asi, k
eang
gota
an,
tuga
s & fu
ngsi
Bent
uk re
ward
Biro
Huk
um, B
appe
da,
DinK
es p
rop.
Dina
s Kes
. Pro
vinsi
110
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Tingk
at P
usat
Dit.
PL-
Pene
tapk
an
Kebij
akan
dan
str
ateg
i PKA
M.
- Re
ncan
a Aks
i Ke
giata
n (R
AK)
- M
enyu
sun
Jukla
k, Ju
knis,
Ped
oman
Um
um,
Pand
uan,
Man
ual
- Pe
njaba
ran
Rens
tra
Kem
ente
rian
dan
Renc
a Ak
si Pr
ogra
m
Pera
tura
n pe
rund
anga
n,
Rens
tra,R
PJM
N
Renc
ana
aksi
prog
ram
5
tahu
nan.
Men
teri
Dit K
L
- M
erum
uska
n ind
icato
r
- Pe
renc
anaa
n &
peng
angg
aran
- M
onito
ring
& ev
aluas
i
- M
enet
apka
n ta
rget
ind
ikato
r dan
cara
pe
rhitu
ngan
(out
put)
dan
outco
me
- M
enyu
sun
renc
ana
kegia
tan,
jadw
al d
an
angg
aran
.
Pera
tura
n pe
rund
anga
n,
Rens
tra,R
PJM
N
Renc
ana
aksi
prog
ram
5
tahu
nan.
Dit.K
L
111
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
- Pe
ningk
atan
ka
pasit
as
- Pe
ncat
atan
-pe
lapor
an
- Ko
ordin
asi
- M
enge
tahu
i pro
gres
s ke
giata
n, is
sue
dan
renc
ana
aksi
- M
elaku
kan
Pem
binaa
n,
pend
idika
n, p
elatih
an
- Ca
paian
kegia
tan
dan
ham
bata
n, p
embe
lajar
an
DIPA
- RA
PBN
RAPB
N , p
erte
mua
n, w
ork-
Shop
,SIM
bidan
g ke
ahlia
n, ku
rikulu
m,
mod
ul da
n m
ater
i mod
ulDa
ta b
ase,
Sas
aran
, tar
get
SIM
PPSD
M, P
usDi
k.Nak
es,
Bape
lkes,
Dit.K
LDi
nKes
Kab/
Kota
,DinK
es.
Prop
, Dit P
L
Dit.
Jen
Kesm
asPe
nyus
unan
Re
ncan
a Aks
i Pr
ogra
m (R
AP),
Pere
ncan
aan
dan
peng
angg
aran
,Pe
ngua
tan
acu
an
seca
ra fo
rmal
Peny
usun
an p
rofil
Dit.J
en
Kes M
as.
DIPA
- RAP
BN
Peng
esah
an Ju
klak,
Pedo
man
Um
um, J
uknis
Profi
l kes
ehat
an
Acua
n ya
ng le
gal fo
rmal
Dit.
Jen
Kes
mas
112
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Men
teri
Kese
hata
nPe
nyus
unan
Re
ncan
aSt
rate
gi
Pere
ncan
aan
dan
peng
angg
aran
Tujua
n da
n sa
sara
nstr
ateg
is; a
rah
kebij
akan
, str
ateg
i, ker
angk
a re
gulas
i&
institu
tiona
l
Targ
et K
inerja
dan
pe
ndan
aan
Perp
res
tent
ang
RPJM
NKe
p M
en K
es te
ntan
g Re
nstra
Unda
ng -
unda
ng t
enta
ng
RAPB
NDI
PA
Pres
iden
Peng
esah
an
pera
tura
n pe
rund
anga
n
Peny
usun
an
RAPB
N se
ktora
lPr
oses
RAP
BN se
ktor
kese
hata
n pr
ogra
m d
an
kegia
tan,
pem
biaya
an
Perm
enke
s
Kem
ente
rian
Peke
rjaan
Um
um
Peru
mah
an
Raky
at
Pena
nggu
ng ja
wab
pem
bang
unan
phis
ikPe
mba
ngun
an S
PAM
Shar
e inf
orm
asi S
PAM
SPAM
- PSP
AM-B
JP: (
indivi
du,
kom
unal)
,Tim
koor
dinas
i sek
tora
l Pus
atKe
men
teria
n Pe
rindu
striaa
n da
n Pe
rdag
anga
n
Pena
nggu
ng ja
wab
pers
yara
tan
tekn
is DA
M, A
MDK
Shar
e inf
orm
asi D
AMTim
Koo
rdina
si/Ke
rjasa
ma
sekto
ral
113
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
Bapp
enas
1. R
egula
si da
n du
kung
an
pero
lehan
sum
ber
pend
anaa
n
2. P
eren
cana
an
induk
3. K
oord
inato
r lin
tas p
rogr
am
dan
linta
s sec
tor
sanit
asi
- AP
BN-
PHLN
: Lo
an-g
rant
, W
orld
Bank
, UNI
CEF
- Pe
ngus
ulan
proy
ek/
prog
ram
ke d
alam
gre
en
book
-blue
boo
k
- M
elaku
kan
koor
dinas
i lin
tas s
ecto
r dan
linta
s pr
ogra
m
Pros
es D
IPA/
RAPB
NGr
een
book
- Blue
boo
k
Perja
njian
kerja
sam
a; D
afta
rpr
ogra
m/p
roye
k
Ketu
a Tim
Koo
rdi
nasi
Pusa
t
UPTP
:B/
BTKL
PP-
Pem
binaa
n pe
ningk
atan
ka
pasit
as
- M
ening
katka
n pe
nget
ahua
n pe
ngelo
laan
PKAM
Kab
/Ko
ta d
alam
per
baika
n ku
alita
s air,
uji d
an
anali
sa h
asil u
ji lab
Pers
yara
tan
kem
ampu
an
tena
ga se
suai
tuga
snya
RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
114
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
KKP
- Pe
mbe
ri du
kung
an u
ji ku
alita
s air
minu
m-
Pem
beri
duku
ngan
PKA
M
- M
ener
ima
uji la
b sa
mpe
l air
minu
m K
ab/K
ota
- Ke
giata
n PK
AM d
i wi
layah
kerja
nya
dalam
Ko
ndisi
Lua
r Bias
a/KL
B
Tidak
ada
lab
uji ku
alita
s air
minu
m d
i Kab
/Kot
a
Tuga
s fun
gsi U
PTPo
kja :
AMPL
Pokja
STB
M,
sanit
asi
Duku
ngan
pe
nyus
unan
ke
bijak
an &
stra
tegi
Duku
ngan
unt
uk
penin
gkat
an
kesa
dara
n m
asya
raka
t mela
lui
peru
baha
n pe
rilaku
hid
up b
ersih
&se
hat.
Kete
rkait
an P
KAM
den
gan
sanit
asi, S
TBM
PKAM
bag
i SAM
- BJ
P ind
ividu
dan
kom
unal
Sant
asi d
an a
ir m
inum
se
baga
i sa
tu p
aket
kegia
tan.
Kesa
dara
n m
asya
raka
t pe
mak
ai un
tuk m
enye
diaka
n SA
M ya
ng m
engh
asilk
an
air ya
ng m
emen
uhi s
yara
t ke
seha
tan
Fork
ami
Duku
ngan
pe
rkem
bang
an a
ir m
inum
dar
i asp
ek
pelan
ggan
dan
asp
ek
peny
eleng
gara
.
Shar
ing in
form
asi te
ntan
g : p
enye
lengg
ara
air m
inum
ya
ng m
embe
rikan
laya
nan
ke ko
nsum
en, p
emen
uhan
ke
butu
han
kons
umen
unt
uk
men
dapa
tkan
layan
an a
ir m
inum
/KLB
Penu
lisan
ilmiah
,pe
rtem
uan
ilmiah
,pe
neliti
anka
jian
surv
ey
114
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
115RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 7KEGIATAN STRATEGIS
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Pembangunan kesehatan selain ditujukan untuk penyakit menular dan penyakit rakyat, juga bertujuan untuk meningkatkan pengadaan air minum. Melalui Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip non diskriminasi, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak memiliki resiko yang buruk bagi kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan mengenai persyaratan kualitas air minum dan tatalaksana pengawasan kualitas air minum merupakan upaya penyelenggara untuk menyediakan lingkungan sehat melalui penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga tidak mempunyai resiko yang buruk bagi kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengamanan melalui upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagai pelanggan , konsumen dan pemakai air minum dalam bentuk Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).
Mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, telah ditetapkan target indikator kinerja
116 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
untuk kegiatan penyehatan lingkungan terkait PKAM, yaitu jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dalam mendukung pencapain akses universal penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat.
Untuk mencapai target yang ditetapkan hingga tahun 2019 dan dengan mempertimbangkan capaian saat ini, maka isu, potensi dan kegiatan strategis serta kondisi masing-masing Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PKAM memerlukan perencanaan yang menekankan kepada kegiatan strategis.Pilihan kegiatan ini merupakan dasar perencanaan dan penganggaran dimasing-masing tingkatan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan dapat melakukan berbagai penyesuaian dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya target PKAM 2019 disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang ada.
Kegiatan strategis dengan rumusan tujuan, sasaran dan output yang jelas tergambar pada setiap tahapan waktu perencanaan, sebagaimana disajikan tabel berikut.
117RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
TAB
EL
7.1
PIL
IHA
N K
EG
IATA
N T
ING
KAT
PU
SAT
NOKE
GIAT
ANTU
JUAN
SASA
RAN
OUPU
TTA
RGET
/TAHU
N PE
LAKS
ANAA
N20
1520
1620
1720
1820
192
Mene
tapka
n data
base
(up
date)
untuk
dig
unak
an da
erah
dalam
mela
ksan
akan
PK
AM.
Dipero
lehny
a data
se
baga
i das
ar (up
date)
me
laksa
naka
n PKA
M
Unit K
eseh
atan
Lingk
unga
n Dina
s Ke
seha
tan Pr
op,
Kabu
paten
/Kota,
semu
a pe
laku P
KAM
Setia
p Dina
s Ke
seha
tan Pr
ovins
i, Ka
bupa
ten/Ko
ta me
mpun
yai d
ataba
se
SAM
vv
3Me
netap
kan s
asara
n da
n targ
et PK
AMDip
eroleh
nya l
ingku
p sa
saran
dan t
arget
PKAM
Unit K
eseh
atan
Lingk
unga
n Prov
insi,
Kabu
paten
/Ko
ta
Setia
p Dina
s Ke
seha
tanPr
ovins
i,Kab
upate
n/Ko
ta tel
ah m
eneta
pkan
sa
saran
dan t
arget
PKAM
vv
117
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
118
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
4Pe
ngem
bang
an
Jukla
k, Ju
knis
seba
gai
penja
baran
Perat
uran
Mente
ri Kes
ehata
n ya
ng m
enda
sari
kegia
tan PK
AM.
Seba
gai a
cuan
para
pelak
u,seh
ingga
me
ndap
atkan
pe
maha
man
yang
sama
dalam
me
laksa
naka
n PK
AM
Sub.D
it PAS
D , p
rogram
ter
kait,
Dit. K
L Dit
Jen
Kesm
a, se
ktor te
kait
Dihas
ilkan d
an
disya
hkan
nya
Jukla
k da
n Juk
nis PK
AMv
v
5Pe
ngem
bang
an
manu
al , in
strum
en
PKAM
yang
stan
dar
untuk
semu
a ting
katan
se
suai
tangg
ung
jawab
nya.
Seba
gai to
ols ba
gi pe
laku P
KAMy
ang
muda
h untu
k apli
kasi,
ko
mpila
si da
n ana
lisa
deng
an be
nar.
Sub.D
it PAS
D ,
progra
m ter
kait ,
tena
ga
fungs
ional
Dit. K
L Dit
dan s
ektor
teka
it,
Dihas
ilkann
ya m
anua
l da
n form
at sta
ndar
untuk
digu
naka
n pe
laku P
KAM
semu
a tin
gkata
n
vv
6Pe
ngem
bang
an m
odul
dan m
ateri p
elatih
an
PKAM
bagi
peng
elola
dan p
enye
lengg
araair
minu
m
Seba
gai a
cuan
dan
baha
n pen
ingka
tan
kapa
sitas
pelak
u PK
AM Ka
b/Kota
dan
peny
eleng
gara
air
minu
m
Sub.D
it PAS
D ,
progra
m ter
kait,
tenag
a fun
gsion
al D
it. KL
dan
sekto
r teka
it, P
Dihas
ilkann
ya m
odul
dan m
ateri m
odul
Pelat
ihan P
KAM
bagi
peng
elola
dan
peny
eleng
gara
air
minu
m
v
119
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
7Pe
ngem
bang
an m
odul
dan m
ateri m
odul
TOT
dalam
peng
elolaa
n PK
AM
Seba
gai a
cuan
dan
baha
n pen
ingka
tan
kapa
sitas
mela
lui TO
T un
tuk pe
rcepa
tan
kema
mpua
n bag
i pe
laku
PKAM
kab/k
ota
Sub.D
it PAS
D ,
progra
m ter
kait,
tenag
a fun
gsion
al D
it. KL
dan
sekto
r teka
it,
Dihas
ilkann
ya m
odul
dan m
ateri m
odul
TOT
peng
elolaa
n PKA
Mv
8Pe
ngem
bang
an
sistem
mon
itorin
g, pe
ncata
tan da
n pe
lapora
n dala
m
monit
oring
PKAM
be
rbasis
inter
net,
Mene
rapka
n apli
kasi
mode
l mon
itorin
g PK
AM se
derha
na,
Sub D
it PAS
D, D
inKes
Pr
ovins
i, DinK
es Ka
b/Ko
ta
Dapa
t diin
stal j
ejarin
g sis
tem m
onito
ring
PKAM
berba
sis
intern
etv
vv
9Pe
nyus
unan
sist
em
reward
seba
gai a
cuan
pe
merin
tah pr
opiin
si da
n kab
upate
n
Tersu
sunn
ya
meka
nisme
pemb
erian
rew
ard ba
gi pe
nyele
ngga
ra air
mi
num
yang
baik.
Sub.D
it PAS
D, Te
naga
fun
gsion
al, Se
t.Dit J
enDih
asilka
nnya
Pa
ndua
n sist
em
reward
yang
disy
ahka
n Dit
Jen K
esma
.v
120
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
10Me
nyus
un m
ekan
isme
dan f
asilita
si pe
mbela
jaran
pe
laksa
naan
PKAM
ya
ng ba
ik
Terdo
kume
ntasi
dan
terinf
ormas
ikann
ya
kebe
rhasila
n pe
laksa
naan
PKAM
. dis
atu ka
b/kota
dan
sa
rana p
embe
lajara
n lai
nnya
.
Sub.D
it. PA
SD, te
naga
fun
gsion
al , B
ag.PI
set
Dit Je
n Kes
ma ,
Dinas
Kese
hatan
Kab/
Kota
terka
it.
Terdo
kume
ntasi
dan
terinf
ormas
ikann
ya
baha
n pem
belaj
aran
bagi
Kabu
paten
/Kota
lai
nnya
vv
v
11Pe
ningk
atan k
apas
itas
melal
ui pe
latiha
n pe
ngelo
la PK
AM
tingk
at pu
sat d
an
Prov
insi,
Menin
gkatn
ya
peng
etahu
an da
n pe
maha
man
pelak
u ten
tang P
KAM
dalam
me
kanis
me,pr
oses
da
n ke
giatan
da
ri pen
jabara
n pe
runda
ngan
yang
me
ndas
ari.
Unit K
eslin
g Prov
insi,
Kabu
paten
Para
pelak
u PKA
M
Din ke
s Prop
, Din
kes K
ab m
ampu
me
laksa
naka
n PKA
M da
ri asp
ek m
ekan
isme,
tahap
an pr
oses
dan
kegia
tan PK
M
vv
v
12Pe
ningk
atan k
apas
itas
melal
ui pe
latiha
n ba
gi pe
latih
(TOT
) un
tuk PK
AM tin
gkat
Prov
insi.
Dihas
ilkann
ya te
naga
lat
ih ya
ng m
ampu
me
lakuk
an pe
latiha
n ba
gi pe
laku P
KM
Kabu
paten
/Kota.
Sub D
it PAS
D, Te
naga
Fu
ngsio
nal, U
nit
Kese
hatan
Ling
kung
an
DinKe
s Prov
insi.
Dihas
ilkann
ya te
naga
lat
ih ya
ng po
tensia
l me
lakuk
an pe
latiha
n PK
AM.
121
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
13Me
ngad
akan
pe
rtemu
an ev
aluas
i da
n pere
ncan
aan
Diketa
huiny
a prog
ress,
issue
dan r
enca
na
aksi
tinda
k lan
jut/
rekom
enda
si se
baga
i da
sar p
erenc
anaa
n tah
un se
lanjut
nya.
Kadin
kes P
rovins
iDih
asilka
nnya
capa
ian
kegia
tan PK
AM da
n pe
renca
naan
tahu
n se
lanjut
nya.
vv
vv
v
14Pe
rtemu
an ko
ordina
si lin
tas pr
ogram
dan
sekto
r sert
a pem
angk
u ke
penti
ngan
lainn
ya
Disam
paika
nnya
inf
ormas
i terki
ni da
n pem
baha
san
untuk
men
ingka
tkan
kerja
sama
seba
gai
duku
ngan
pelak
sana
an
PKAM
Prog
ram da
n sek
tor
terka
it, Po
kja AM
PL,
STBM
,Sanit
asi, B
TKL
PP, K
KP, P
erpam
si,
Forka
mi, H
AKLI,
As
sosia
si D
AM
Dihas
ilkann
ya
rekom
enda
si ha
sil pe
rtemu
an un
tuk
langk
ah -la
ngka
h tin
dak l
anjut
kede
pan
vv
vv
v
15Pe
renca
naan
dan
peng
angg
aran
tahun
an
Meny
usun
baha
n untu
k pe
renca
naan
tahu
nan
PKAM
Sub D
it. PA
SD –D
it KL
Dihas
ilkann
ya ba
han
peren
cana
an ta
huna
n/DI
PAv
vv
vv
122
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
TAB
EL 7
.2
PILI
HA
N K
EGIA
TAN
TIN
GK
AT P
rovi
nsi
NOKE
GIAT
ANTU
JUAN
SASA
RAN
OUTP
UTTA
RGET
-TAHU
N PE
LAKS
ANAA
N20
1520
1620
1720
1820
192
Pene
tapka
n data
base
me
lalui
komp
ilasi
dan p
engo
lahan
da
ta(up
date)
dari
dinke
s kab
/kota.
Dipero
lehny
a data
se
baga
i das
ar (up
date)
un
tuk di
guna
kan
Dinke
s kab
/kota
melak
sana
kan P
KAM
Unit K
eseh
atan
Lingk
unga
n Din
as ke
seha
tan
kabu
paten
/kota.
Se
mua
pelak
u PK
AM
Setia
p Dina
s ke
seha
tan Pr
ovins
i, Ka
bupa
ten/Ko
ta me
mpun
yai d
ataba
se
SAM
vv
3Pe
netap
kan s
asara
n da
n targ
et PK
AMDip
eroleh
nya l
ingku
p sa
saran
dan t
arget
PKAM
Unit K
eseh
atan
Lingk
ung-
an Pr
op, k
ab/ko
ta
Setia
p Dina
s ke
seha
tanKa
bupa
ten/Ko
ta tel
ah
mene
tapka
n sas
aran
dan t
arget
PKAM
vv
123
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
4Du
kung
an la
b pro
p /B/B
TKLP
P-me
lakuk
an uj
i kua
litas
samp
el air
dari k
ab /
kota
dan p
embin
aan
Kesia
pan l
ab
mene
rima s
ampe
l da
ri kab
/kota
untuk
uji
kualt
as da
n lab
Pr
ovins
i/B/BT
KLPP
me
lakuk
an pe
mbina
an
agar
lab ka
b/ ma
mpu
melak
ukan
uji k
ualita
s.
Lab K
es Pr
ovins
i, B/
BTKL
PPKe
lanca
ran pe
ngirim
an
dan u
ji kua
litas
terka
it PKA
M da
n ad
anya
penin
gkata
n ke
mamp
uan l
ab ka
b/ko
ta me
lakuk
an uj
i ku
alitas
air m
inum.
vv
v
5Pe
ningk
aan
kapa
sitas
pe
laku
PKAM
ka
bupa
ten
Menin
gkatk
an
peng
etahu
an da
n ke
teram
pilan
pelak
u PK
AM m
elaku
kan
prose
s dan
mek
anism
e PK
AM m
enga
cu pa
da
perun
dang
an ya
ng ad
a
Unit K
eslin
g Kab
/Ko
taMe
ningk
atnya
po
tensi
pelak
u PKA
M Ka
bupa
ten da
lam
peng
elolaa
n PKA
M,
mulai
dari t
ahap
an IK
L sa
mpai
rekom
enda
si tin
dak l
anjut
.
vv
v
6Pe
ngelo
laan P
KAM
Dapa
t dila
ksan
akan
nya
PKAM
dise
mua
kab/k
ota se
hingg
a pro
gress
, issu
e dan
ren
cana
aksi
dapa
t dik
etahu
i
Unit K
eslin
g Dina
s Ke
seha
tan Pr
ovins
i, Din
as Ke
seha
tan
Kabu
paten
/Kota
Terdo
kume
ntasin
ya
kegia
tan PK
M se
mua
kab/k
ota di
DinK
es
Prop
.v
vv
vv
124
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
7Pe
mbina
an PK
AMDil
akuk
anny
a ku
njung
an la
pang
an,
perte
muan
pe
ningk
atan k
inerja
, OJ
T,
Unit K
eslin
g Dink
es
kabu
paten
/kota,
lab
kab u
ji kua
litas a
ir mi
num
Kab/K
ota
Menin
gkatn
ya po
tensi
pelak
u PKA
M se
hingg
a ca
paian
kegia
tan
sesu
ai ren
cana
.
8Pe
ncata
tan
dan
pelap
oran P
KAM
Dihas
ilkann
ya ke
giatan
PK
AM ya
ng le
ngka
p.Un
it Kes
ling D
inkes
Pr
opTe
rdoku
menta
sikan
ya
pelak
sana
an PK
AM
berda
sar K
ab/Ko
ta ter
kait d
ata da
sar,
sasa
ran, p
rogres
, iss
ue, d
an re
ncan
a ak
si
vv
vv
v
9Pe
renca
naan
da
n bud
get u
ntuk
pelak
sana
an PK
AM
Dihas
ilkann
ya
peren
cana
an ke
giatan
da
n pem
biaya
an
tahun
an PK
AM
Unit K
eslin
g, La
b Ke
s. Pr
ovins
i Dina
s Ke
s. Pr
ovins
i,
Seba
gai b
agian
APBD
Din
Kes P
rop.
10Me
ngad
akan
pe
rtemu
an ev
aluas
i da
n pere
ncan
aan
Diketa
huiny
a prog
ress,
issue
dan r
enca
na
aksi
tinda
k lan
jut/
rekom
enda
si se
baga
i da
sar p
erenc
anaa
n tah
un se
lanjut
nya.
Unit K
eslin
g dan
, Ka
DinKe
s Prop
,Unit
Ke
sling d
an Ka
. Din
Kes
Kabu
paten
/Ko
ta, Pu
sat
Dihas
ilkann
ya ca
paian
ke
giatan
PKAM
dan
peren
cana
an ta
hun
selan
jutny
a.v
vv
vv
125
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
11Pe
rtemu
an
koord
inasi
lintas
pro
gram
dan s
ektor
se
rta pe
mang
ku
kepe
nting
an la
innya
Disam
paika
nnya
inf
ormas
i prog
ress,
issue
dan
dan
pemb
ahas
an un
tuk
menin
gkatk
an ke
rja
sama
seba
gai
duku
ngan
pelak
sana
an
PKAM
Prog
ram da
n sek
tor
terka
it, Po
kja AM
PL,
STBM
,Sanit
asi,
BTKL
- PP d
an KK
P se
tempa
t , Ba
lai la
b, Pe
rpams
i, Fok
ami,
HAKL
I, Ass
osias
i DA
M tin
gkat
Prov
insi
Dihas
ilkann
ya
rekom
enda
si ha
sil pe
rtemu
an un
tuk
langk
ah la
ngka
h tind
ak
lanjut
kede
pan
vv
vv
v
12Me
nyed
iakan
rewa
rd ba
gi pe
laku P
KAM
dan p
enye
lengg
ara ai
r mi
num
Diada
kann
ya
peng
harga
an
kepa
da ka
bupa
ten
pelak
u PKA
M da
n pe
nyele
ngga
ra air
mi
num
yang
berha
sil me
njaga
kuali
tas
produ
k air m
inum
meme
nuhi
syara
t ke
seha
tan.
Pelak
u PKA
M Ka
bupa
tenPe
nyele
ngga
a air
minu
m sa
saran
PK
AM
Terw
ujudn
ya
peng
harga
an ba
gi pe
laku P
KAM
dan
Peny
eleng
gara
air
minu
mv
v
126
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
13Pe
mbela
jaran
pe
laksa
naan
PKAM
ya
ng su
kses
dari
bebe
rapa a
spek
Dilak
sana
kany
a pe
mbela
jaran
ba
gi pe
laku P
KAM
meng
acu s
ukse
s pe
laksa
naan
PKAM
suatu
kab./
kota,
Pelak
u PKA
M ka
bupa
tenTe
rlaks
anan
ya pr
oses
pe
mbela
jaran
mela
lui
meka
nisme
sesu
ai ac
uan y
ang a
da.
vv
14Pe
ngem
bang
an
sistem
mon
itorin
g, pe
ncata
tan da
n pe
lapora
n dala
m
monit
oring
PKAM
be
rbasis
inter
net,
Mene
rapka
n apli
kasi
mode
l mon
itorin
g PK
AM se
derha
na,
Pusa
t, Unit
Keslin
g, Din
Kes P
rovins
i, Din
Kes K
ab/Ko
ta
Dapa
t diin
stal j
ejarin
g sis
tem m
onito
ring
PKAM
berba
sis
intern
et su
mber
Din
Kes P
rop da
n us
er Din
Kes
Kabu
paten
/Ko
ta da
pat d
iakse
s Pu
sat.
vv
v
127
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
TAB
EL 7
.3
PILI
HA
N K
EGIA
TAN
TIN
GK
AT K
AB
UPA
TEN
NOKE
GIAT
ANTU
JUAN
SASA
RAN
OUTP
UTTA
RGET
-TAHU
N PE
LAKS
ANAA
N20
1520
1620
1720
1820
191
Pene
tapan
indik
ator
kinerj
aPe
netap
an in
dikato
r se
suai
deng
an
Pusa
t,Prov
insi
Semu
a stak
ehold
er ter
kait t
ingka
t ka
bupa
ten
Diperg
unak
anny
a da
lam pe
laksa
naan
PK
AM di
kab
vv
2Pe
netap
kan
datab
asem
elalui
ko
mpila
si da
n pe
ngola
han
data(
upda
te) da
ri din
kes k
ab/ko
ta.
Dipero
lehny
a data
se
baga
i das
ar (up
date)
, digu
naka
n Din
kes k
ab/ko
ta,
Pusk
es- m
as da
lam
melak
sana
kan P
KAM
Unit K
eslin
g. Din
Kes K
ab/Ko
ta,
Pusk
esma
s dan
se
mua p
elaku
pelak
u PK
AM
Setia
p Dina
s ke
seha
tan,
kabu
paten
/kota
, Pu
skes
mas d
ataba
se
SAM
vv
3Pe
netap
kan s
asara
n da
n targ
et PK
AMDip
eroleh
nya l
ingku
p sa
saran
dan t
arget
PKAM
Unit K
eseh
atan
Lingk
ung-
an Pr
op, K
ab/Ko
ta
Setia
p Dina
s ke
seha
tanKa
bupa
ten/ko
ta,
Pusk
esma
s tela
h me
netap
kan s
asara
n da
ntar
get P
KAM
vv
128
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
4Du
kung
an la
b pro
p /B/B
TKLP
P-me
lakuk
an uj
i kua
litas
samp
el air
dari k
ab /
kota
dan p
embin
aan .
Kesia
pan l
ab
mene
rima s
ampe
l da
ri kab
/kota
untuk
uji
kualt
as da
n lab
Pr
ovins
i/B/BT
KLPP
me
laku
kan p
embin
aan a
gar
lab ka
b/ ma
mpu
melak
ukan
uji k
ualita
s.
Lab K
es Pr
ovins
i, B/
BTKL
PP te
rdeka
t/wil
ayah
kerja
nya
Kelan
caran
pe
ngirim
an da
n uji
kuali
tas te
rkait
PKAM
dan a
dany
a pe
ningk
atan
kema
mpua
n lab
kab/
kota
melak
ukan
uji
kuali
tas ai
r minu
m.
vv
v
5Du
kung
an la
b ka
bupa
ten te
rdeka
t da
n mela
kuka
n uji
kuali
tas sa
mpel
air
dari k
ab /k
ota
Dicap
ainya
ke
sepa
katan
me
nggu
naka
n Lab
. ka
bupa
ten te
rdeka
t un
tuk m
elaku
kan u
ji ku
alitas
air m
inum.
Ka D
inKes
Kab/K
ota
dan L
ab. u
ji kua
litas
kab.
terde
kat
Dilak
ukan
nya M
oU
kerja
sama
antar
a Din
Kes
Kab/
Kota
deng
an L
ab
Kab/K
ota te
rdeka
t , me
nung
gu la
b.ka
b/kota
mam
pu
lakuk
an uj
i kua
litas a
ir.
vv
v
129
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
6Pe
nilaia
n lab
ka
bupa
ten un
tuk
pene
tapan
uji k
ualita
s air
minu
m da
lam
rangk
a PKA
M.
Dilak
ukan
nya
inven
tarisa
si ke
berad
aan l
ab Ka
b/Ko
ta ya
ng m
emen
uhi
syara
t/krite
ria la
b uji k
ualita
s air
minu
m
Unit K
eslin
g Ka
bupa
ten, K
epala
Din
as Ke
seha
tan
Kabu
paten
/ Kota
Dihas
ilkan d
aftar
urutan
lab u
ji kua
litas
air m
inum
untuk
dia
jukan
ke Bu
pati/
Waliko
ta un
tuk
diputu
skan
.
vv
7Pe
ningk
atan
kema
mpua
n lab
uji
kuali
tas Ka
b/Kota
Menin
gkatn
ya
kema
mpua
n lab
se
hingg
a dap
at me
lakuk
an uj
i kua
litas
air m
inum.
Labo
ratori
um Pe
m.Ka
b/Kota
, Lab
Kes
Kabu
paten
/Kota.
Dipero
lehya
tena
ga
lab po
tensia
l me
lakuk
an uj
i kua
litas
air m
inum
deng
an
terse
diany
a pera
latan
lab
.
vv
v
8Pe
ningk
aan k
apas
itas
pelak
u PKA
M Pu
skes
mas,
Pustu
Menin
gkatk
an
peng
etahu
an da
n ke
teram
pilan
pelak
u PK
AM m
elaku
kan
prose
s dan
mek
anism
e PK
AM
Unit K
eslin
g Pu
skes
mas d
an
pustu
Menin
gkatn
ya
poten
si pe
laku P
KAM
Pusk
esma
s dan
Pustu
da
lam pe
ngelo
laan
PKAM
,.
vv
v
130
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
9Pe
ngad
aan l
ab uj
i ku
alitas
air m
inum
untuk
kegia
tan P
KAM
Diban
gunn
ya la
b uji
kuali
tas ai
r minu
m ya
ng be
lum ad
a di
Kab/K
ota d
an
diperl
ukan
.
DinKe
sKab
/kota
, Bu
pati/
Waliko
ta, D
inKes
Pr
op, B
/BTKL
PP
setem
pat. d
an Pu
sat.
Berdi
rinya
Lab U
ji Ku
alitas
air m
inum
di ka
bupa
ten/
Kota
vv
v
10Pe
nunju
kan
labora
torium
untuk
uji
kuali
tas ai
r minu
m
Mene
tapka
n lab
. ka
bupa
ten/ko
ta mi
lik
peme
rintah
atau
sw
asta
menja
di lab
uji
kuali
tas ai
r minu
m
Labo
ratori
um di
wil
ayah
kabu
paten
/ko
ta ba
ik lab
pe
merin
tah m
aupu
n sw
asta
yang
mam
pu
melak
sana
kan u
ji ku
alitas
air m
inum.
Surat
Kepu
tusan
Bu
pati/W
aliko
ta ten
tang p
enun
jukan
La
b yan
g mem
enuh
i sy
arat/k
riteria
atas
pe
nilaia
n dan
usula
n Ka
.Din.
Kes K
ab.ko
ta
vv
vv
11Pe
mbina
an PK
AMDil
akuk
anny
a ku
njung
an la
pang
, pe
rtemu
an
penin
gkata
n kine
rja,
OJT
Unit K
eslin
g Pu
skes
mas,
Pustu
dan K
ader
kese
hatan
.
Menin
gkatn
ya
poten
si pe
laku P
KAM
sehin
gga c
apaia
n ke
giatan
sesu
ai ren
cana
.
vv
vv
v
12Pe
ncata
tan da
n pe
lapora
n PKA
MDih
asilka
nnya
kegia
tan
PKAM
yang
leng
kap.
Unit K
eslin
g Ka
bupa
tenTe
rdoku
mena
sinya
pe
laksa
naan
PKAM
be
rdasa
r kec
amata
m
melip
uti al
data
dasa
r, sa
saran
, pro-
gres
, issu
e, da
n ren
cana
aksi
vv
vv
v
131
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
13Pe
renca
naan
da
n bud
get u
ntuk
pelak
sana
an PK
AM
Dihas
ilkann
ya
peren
cana
an ke
giatan
da
n pem
biaya
an
tahun
an PK
AM
Unit K
eslin
glab
Kabu
paten
, DinK
es
Kab
Menja
di ba
gian
peren
cana
an
dan p
embia
yaan
pro
gramm
kes
. Kab
/Ko
ta da
enga
n sum
ber
dana
pem
kab,
prop
dan p
usat.
.
vv
vv
v
14Me
ngad
akan
pe
rtemu
an ev
aluas
i da
n pere
ncan
aan
Diketa
huiny
a prog
ress,
issue
dan r
enca
na
aksi
tinda
k lan
jut/
rekom
enda
sise
baga
i das
ar pe
recan
aan t
ahun
se
lanjut
nya.
Pusk
esma
s, Un
it Ke
sling K
ab, K
adin
Kes K
ab, U
nit
Keslin
g prop
.
Dihas
ilkann
ya ca
paian
ke
giatan
PKAM
dan
peren
cana
an ta
hun
selan
jutny
a.v
vv
vv
15Pe
rtemu
an
koord
inasi
lintas
pro
gram
dan s
ektor
se
rta pe
mang
ku
kepe
nting
an la
innya
Disam
paika
nnya
inf
ormas
i prog
ress,
issue
dan
dan
pemb
ahas
an un
tuk
menin
gkatk
an ke
rja
sama
seba
gai
duku
ngan
pelak
sana
an
PKAM
Prog
ram da
n sek
tor
terka
it, Po
kja AM
PL,
STBM
,Sanit
asi
setem
pat, P
erpam
si,
peny
eleng
gara
HAKL
I, Ass
osias
i DA
M tin
gkat
Kabu
paten
Dihas
ilkann
ya
rekom
enda
si ha
sil pe
rtemu
an un
tuk
langk
ah- la
ngka
h tin
dak l
anjut
kede
pan
vv
vv
v
132
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
16Me
nyed
iakan
rewa
rd ba
gi pe
laku P
KAM
danp
enye
lengg
ara ai
r mi
num
Diberi
kann
ya
peng
harga
an ba
gi Pu
skes
mas
dan
peny
eleng
gara
air
minu
m
Pelak
u PKA
M Pu
skes
mas
Peny
eleng
gaa a
ir mi
num
sasa
ran
PKAM
wila
yah
Kabu
paten
/Kota
Adan
ya pe
ngha
rgaan
ba
gi pe
laku P
KAM
dan p
enye
lengg
araair
minu
m ya
ng
meme
nuhi
kriter
ia se
suai
keten
tuan
vv
17Pe
mbela
jaran
pe
laksa
naan
PKAM
ya
ng su
kses
dari
bebe
rapa a
spek
Dilak
sana
kann
ya
pemb
elajar
an
bagi
pelak
u PK
AM m
enga
cu
pada
kesu
kses
an
pelak
sana
an PK
AM
suatu
Keca
matan
Pelak
u PKA
M Ke
cama
tanTe
rlaks
anan
ya pr
oses
pe
mbela
jaran
mela
lui
meka
nisme
sesu
ai ac
uan y
ang a
da.
vv
18Pe
ngem
bang
an
sistem
, pen
catat
an
dan p
elapo
tan da
lam
Monit
oring
PKAM
be
rbasis
inter
net,
Diada
kan d
an
diope
rasika
nsis
tem ap
likasi
mode
l mo
nitori
ng PK
AM
sede
rhana
DinKe
s Kab
/Kota,
Din
Kes P
rop, P
usat
Dapa
t diin
stal d
an
diope
ra-sik
an j
ejarin
g mo
nitori
ng PK
AM
berba
sis in
terne
t use
r Din
Kes K
ab/Ko
ta Pu
skes
mas d
an Pu
stu
seba
gai p
engin
putan
da
ta.
vv
v
133
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
TAB
EL 7
.4
PILI
HA
N K
EGIA
TAN
TIN
GK
AT P
USK
ESM
AS
NOKE
GIAT
ANTU
JUAN
SASA
RAN
OUTP
UTTA
RGET
TAHU
N PE
LAKS
ANAA
N20
1520
1620
1720
1820
191
Pene
tapan
indik
ator
kinerj
aPe
netap
an in
dikato
r se
suai
deng
an
Prov
insi,K
abup
aten
Semu
a stak
ehold
er ter
kait t
ingka
t ke
cama
tan.
Diperg
unak
anny
a da
lam pe
laksa
naan
PK
AM di
keca
matan
.v
v
2Pe
netap
kan
datab
asem
elalui
ko
mpila
si da
n pe
ngola
han
data(
upda
te) da
ri din
kes k
ab/ko
ta.
Dipero
lehny
a data
se
baga
i das
ar (up
date)
ya
ng di
guna
kan D
in ke
s ka
b/kota
, Pus
kesm
as
dalam
mela
ksan
akan
PK
AM
Pusk
esma
s dan
se
mua p
elaku
pelak
u PK
AM
Setia
p Pus
kesm
as
dan d
esa/k
elurah
an
memp
unya
i data
base
SA
Mv
v
3Pe
netap
kan s
asara
n da
n targ
et PK
AMDip
eroleh
nya l
ingku
p sa
saran
dan t
arget
PKAM
Unit K
eseh
atan
Lingk
ung-
an ka
bupa
ten,
pusk
esma
s
Setia
p Pus
kesm
as te
lah
mene
tapka
n sas
aran
dan
targe
t PKA
M
vv
134
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
4Du
kung
an la
b pro
p /B/B
TKLP
P-me
lakuk
an uj
i kua
litas
samp
el air
dari
Pusk
esma
s, Ka
b/Kota
Kesia
pan l
ab m
eneri
ma
samp
el da
ri kab
/kota,
Pu
skes
mas u
ntuk u
ji ku
alitas
air m
inum.
Lab K
es ka
bupa
tenKe
lanca
ran pe
ngirim
an
dan p
eneri
maan
samp
e lun
tuk uj
i kua
litas a
ir mi
num.
vv
vv
v
5Pe
ningk
aan k
apas
itas
kade
r kes
ehata
n pe
laku P
KAM
dides
a/ke
lurah
an
Menin
gkatk
an d
an
keter
ampil
an pe
laku
PKAM
mela
kuka
n ke
giatan
surve
y data
da
sar, I
KL SA
M.
Kade
r kes
ehata
n /lin
gkun
gan d
idesa
/ke
lurah
an
Menin
gkatn
ya po
tensi
pelak
u PKA
M di
desa
/ke
lurah
an.
vv
6Pe
ngelo
laan P
KAM
Diketa
huiny
a pe
laksa
naan
PKA
M did
esa/k
elurah
an w
ilaya
h ke
rja Pu
skes
mas/
Pustu
.
Unit K
eslin
g Pu
skes
mas.
Dan
Pustu
Terdo
kume
ntasin
ya
kegia
tan PA
KM se
mua
Kab/K
ota di
DinK
es
Prop
.v
vv
vv
7Bim
binga
n dan
Pe
mbina
an PK
AMDil
akuk
anny
a kun
junga
n lap
ang,
perte
muan
ke
giatan
, mas
alah d
an
upay
a men
gatas
i,OJT
Unit
Keslin
g Pu
skes
mas/P
ustu.
Menin
gkatn
ya po
tensi
pelak
u PKA
M di
desa
/ke
lu-rah
an.
135
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
8Pe
ncata
tan da
n pe
lapora
n PKA
MDih
asilka
nnya
kegia
tan
PKAM
yang
leng
kap.
Unit K
eslin
g Pu
skes
mas/
Pustu
Terdo
kume
ntasik
anny
a pe
laksa
naan
PKAM
be
rdasa
rkan d
esa/
kelur
ahan
terka
it data
da
sar, s
asara
n, pro
-gre
ss, is
sue,
dan
renca
na ak
si
vv
vv
v
9Pe
renca
naan
da
n bud
get u
ntuk
pelak
sana
an PK
AM
Dihas
ilkann
ya
peren
cana
an ke
giatan
da
n pem
biaya
an ta
huna
n PK
AM un
tuk di
usulk
an ke
Din
Kes K
ab
Pusk
esma
s/Pus
tuSe
baga
i bag
ian AP
BD
Din Ke
s Kab
/Kota.
vv
vv
v
10Me
ngad
akan
pe
rtemu
an ev
aluas
i da
n pere
ncan
aan
Diketa
huiny
a prog
ress,
issue
dan p
erenc
anak
an
langk
ah pe
meca
han.
Unit K
eslin
g Pu
skes
mas/p
ustu,
ka
der k
eseh
atan/
lingk
unga
n.
Dihas
ilkann
ya ca
paian
ke
giatan
PKAM
dan
upay
a pem
ecah
an
untuk
peren
cana
an
tahun
selan
jutny
a.
vv
vv
v
11Pe
rtemu
an
koord
inasi
deng
an
peny
eleng
gara
air
minu
m.
Meny
ampa
ikan
inform
asi
progre
s, iss
ue da
n da
n pe
mbah
asan
untuk
ke
rja sa
ma m
endu
kung
pe
laksa
naan
PKAM
Pusk
esma
s, pu
stu,
kade
r dan
perw
akila
n pe
nyele
ngga
ra air
mi
num
sasa
ran
PKAM
Dihas
ilkann
ya
rekom
enda
si ha
sil pe
rtemu
an un
tuk
langk
ah la
ngka
h tind
ak
lanjut
kede
pan
vv
vv
v
136 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
12Me
nyed
iakan
rewa
rd ba
gi pe
laku P
KAM
di de
sa/ke
lurah
an.
Diada
kann
ya
peng
harga
an be
rupa
kemu
daha
n aks
es
bagi
kade
r terha
dap
pelay
anan
kese
hatan
di
Pusk
esma
s.
Pelak
u PKA
M Ka
bupa
tenPe
nyele
ngga
ra air
mi
num
sasa
ran
PKAM
Terw
ujudn
ya
peng
harga
an ba
gi pe
laku P
KAM
dan
peny
eleng
gara
air
minu
m
vv
13Pe
mbela
jaran
pe
laksa
naan
PKAM
ya
ng su
kses
dari
bebe
rapa a
spek
Dilak
sana
kany
a pe
mbela
jarjan
bagi
pelak
u PKA
M me
ngac
u suk
ses
pelak
sana
an PK
AM su
atu Ka
b/Kota
Pelak
u PKA
M di
desa
/ kelu
rahan
/ka
der k
eseh
atan/
lingk
unga
n
Kelua
rnya s
urat
perny
ataan
/kepu
tusan
Ka
. Pus
kesm
as /
Kebij
akan
Ka.
Pusk
esma
s men
gena
i Ke
muda
han m
enda
pat
akse
s pela
yana
n di
Pusk
esma
s.
vv
14Pe
ngem
bang
an
sistem
mon
itorin
g, pe
ncata
tan da
n pe
lapora
n dala
m
monit
oring
PKAM
be
rbasis
inter
net,
Mene
rapka
n apli
kasi
mode
l mon
itorin
g PKA
M se
derha
na
Unit k
eslin
g pu
skes
mas /
pustu
Berja
lanny
a pros
es
input
data
oleh
Pusk
esma
s/Pus
tuv
vv
136
Road
map
Peng
awas
an K
ualit
as A
ir M
inum
Nas
iona
l
137RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 8DUKUNGAN PEMBIAYAAN
8.1 Pilihan kegiatan prioritas yang memerlukan pendanaan
Dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PKAM mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 /Menkes/ VI/Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 29 yang tertulis bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, pembiayaan pengawasan kualitas air minum eksternal dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat. Uraian mengenai pembiayaan pengawasan kualitas air minum sudah jelas sumbernya dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar pembiayaan tepat sasaran sehingga efektif dan efisien penggunaannya. Penjabaran dimaksud adalah menyangkut jenis kegiatan prioritas yang memerlukan pembiayaan dalam lingkup pengawasan kualitas air minum. Sebagaimana diuraikan pada bab-7 mengenai kegiatan strategis, jelas bahwa pembiayaan yang dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan PKAM mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Dengan demikian, pembiayaan yang diperlukan adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat pusata. Penetapan revisi indikator, memperbaharui
138 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM.
b. Pengembangan Juklak&Juknis sebagai penjabaran Peraturan Menteri Kesehatan yang mendasari kegiatan PKAM.
c. Pengembangan manual , instrumen PKAM yang standar untuk semua tingkatan sesuai tanggung jawabnya.
d. Pengembangan modul dan materi pelatihan PKAM bagi pengelola dan penyelenggara air minum.
e. Pengembangan modul dan materi modul TOT dalam pengelolaan PKAM.
f. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet.
g. Penyusunan sistem reward sebagai acuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
h. Menyusun mekanisme dan memfasilitasi pembelajaran pelaksanaan PKAM yang baik.
i. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengelola PKAM tingkat pusat dan Provinsi.
j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi pelatih (TOT) untuk PKAM tingkat Provinsi.
k. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan.l. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta
pemangku kepentingan lainnyam. Perencanaan dan penganggaran tahunan.
2. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Provinsia. Penetapan revisi indikator, memperbaharui
139RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAMsebagai baseline data PKAM
b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota dan pembinaan
c. Peningkaan kapasitas pelaku PKAM Kabupatend. Pengelolaan PKAMe. Pembinaan PKAMf. Pencatatan dan pelaporan PKAMg. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAMh. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaani. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta
pemangku kepentingan lainnyaj. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM dan
penyelenggara air minumk. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari
beberapa aspekl. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan
pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet.
3. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Kabupatena. Penetapan revisi indikator, memperbaharui
pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM
b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota dan pembinan
140 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
c. Dukungan laboratorium Kabupaten terdekat dan melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota
d. Penilaian laboratorium Kabupaten untuk penetapan uji kualitas air minum dalam rangka PKAM
e. Peningkatan kemampuan laboratorium uji kualitas Kab/Kota
f. Peningkaan kapasitas pelaku PKAM Puskesmas, Pustug. Pengadaan laboratorium uji kualitas air minum untuk
kegiatan PKAMh. Penunjukan Laboratorium untuk uji kualitas air minumi. Pembinaan PKAMj. Pencatatan dan pelaporan PKAMk. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAMl. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaanm. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta
pemangku kepentingan lainnyan. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM dan
penyelenggara air minumo. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari
beberapa aspekp. Pengembangan sistim, pencatatan dan pelapotan
dalam monitoring PKAM berbasis internet.
4. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Puskesmasa. Menetapkan revisi indikator, memperbaharui
pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM
141RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Puskesmas, Kab/Kota
c. Peningkaan kapasitas kader kesehatan pelaku PKAM diDesa/Kelurahan
d. Pengelolaan PKAMe. Bimbingan dan Pembinaan PKAMf. Pencatatan dan pelaporan PKAMg. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAMh. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaani. Pertemuan koordinasi dengan penyelenggara air minumj. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM di Desa/
Kelurahank. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari
beberapa aspekl. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan
pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet.
8.2 Sumber pendanaan untuk kegiatan PKAM
Terdapat banyak sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan PKAM baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat. Berikut potensi sumber-sumber pembiayaan tersebut :
1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota Sumber pembiayaan ini melekat pada pemerintahan mulai dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Puskesmas. Sumber pembiayaan ini terutama pada jajaran sektor yang menangani masalah kesehatan.
142 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
2. Lembaga keuangan non pemerintahSumber pembiayaan ini meliputi sumber pembiayaan yang dapat berasal dari berbagai lembaga non pemerintah sebagai donor agency seperti Unicef, Bank Dunia, ADB dan donor agency lainya yang tidak mengikat. Penggunaan dana bantuan donor agency lebih kepada kegiatan PKAM yang sifatnya peningkatan kapasitas baik tenaga dan bantuan peralatan, kegiatan studi atau kajian, kegiatan yang bersifat percontohan untuk pengembangan dan hasilnya sebagai masukan kepada pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam penerapan yang lebih luas dan menyeluruh.
3. Swadaya masyarakat atau penyelenggara air minumPenggunaan dana yang berasal dari sumber ini, lebih kepada upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan performance sarana air minum yang dihasilkan agar kualitasnya semakin baik sampai pada tahapan aman dikonsumsi karena memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang ada. Lebih spesifik penggunaan dananya untuk mengetahui kualitas air yang diproduksinya dengan melakukan pengambilan sampel dan mengirimkan ke laboratorium untuk uji kualitas meliputi parameter fisik, kimia dan bakteriologis. Bilamana hasilnya tidak memenuhi syarat, selanjutnya menggunakan pendanaan secara mandiri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, demikian seterusnya sampai mendapatkan produk air minum yang memenuhi persyaratan.
143RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
8.3 Mekanisme pembiayaan
Pembiayaan untuk pelaksanaan PKAM diperoleh melalui mekanisme berikut :
1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota diperoleh dengan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) untuk anggaran tahun berikutnya dimasing-masing sektor dan diajukan melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing sektor. Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MenKes/Per/VI/2010 mengamanatkan bahwa pelaksana PKAM adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota.Maka untuk mekanisme pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota harus memasukkan kegiatan PKAM ditingkat Puskesmas sebagai bagian dari perencanaan sektor terkait yaitu kesehatan.
2. Lembaga keuangan non pemerintah
Diperoleh dengan mengajukan proposal-proposal kegiatan dan kerjasama ke masing-masing lembaga keuangan non pemerintah bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan PKAM melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing lembaga.
3. Swadaya masyarakat atau penyelenggara air minum
Mekanisme pembiayaan sepenuhnya diserahkan kepada mereka, demikian halnya mengenai pengelolaandan pertanggungjawaban penggunaannya.
144 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
145RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 9PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PKAM
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKAM dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MenKes/Per/VI/2010l Bab 4 pasal 26 ayat (6). Pencatatan dan pelaporan berbagai kegiatan terkait pengawasan kualitas air minum baik pengawasan eksternal maupun internal diperlukan dalam rangka pemantauan untuk mengetahui progress, hambatan, isu, permasalahan dan melakukan evaluasi untuk pengambilan keputusan bagi penyelenggara air minum dan penyelenggara pengawasan kualitas air minum yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KantorKesehatan Pelabuhan.
9.1 Pencatatan pengawasan kualitas air minum
1. Setiap penyelenggara air minum yang melakukan pengawasan internal melakukan pencatatan mengenai:a. Rencana pengambilan sampel dan pengujian sampel
air minum secara laboratorium b. Detail setiap data sampel, tanggal, lokasi, waktu
pengambilan, petugas dan peruntukkan pengambilan sampel
c. Inspeksi Kesehatan Lingkungand. Pengujian sampel air minum : Nama laboratoriun, jenis
uji kualitas air, analisa hasil uji lab
146 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
e. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan analisa hasil laboratorium.
2. Setiap penyelenggara pengawasan kualitas air minum yang melakukan pengawasa eksternal, membuat pencatatan setiap hasil kegiatannya meliputi :a. Inspeksi Kesehatan Lingkungan menggunakan formulir
standar sesuai sasaran Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan hasilnya
b. Pengujian sampel air minum :
- Pengambilan sampel : tanggal, lokasi, waktu pengambilan, petugas dan peruntukkan pengambilan sampel
- Pengiriman sampel: tanggal pengiriman, tanggal penerimaan, nama pengirim dan penerima sampel air minum, dan peruntukkan pengambilan sampel
- Analisa hasil uji sampelair minum : pengujian sampel air minum, nama laboratorium, jenis uji kualitas sampel, analisa hasil uji lab
- Tindak lanjut hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan analisa hasil uji sampel air minum sebagai bentuk rekomendasi.
9.2 Pelaporan
1. Penyelenggara air minuma. Penyelenggara air minum, menyusun dan menyampaikan
laporan kepada Dinas KesehatanKabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati /Walikota
147RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
b. Jenis dan frekuensi laporan berupa :• Hasil pengujian sampel air minum dititik terjauh
(disebutkan lokasi titik sampel air minum) dilaporkan 1 bulan sekali
• Melaporkan upaya tindak lanjut yang dilakukan sehubungan analisa hasil uji laboratorium dalam pengawasan internal yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mampu melakukan tindak lanjut
• Penjelasan singkat mengenai permasalahan terkait dengan analisa hasil uji lab yang tidak memenuhi syarat.
2. Pelaporan penyelenggara pengawasan kualitas air minum (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan) meliputi:a. Sumber pelaporan
- Laporan pengawasan internal Berdasarkan laporan penyelenggara air minum
mengenai permasalahan yang timbul terkait analisa hasil lab yang tidak memenuhi syarat dan permasalaan terkait hal tersebut dan tindak lanjutnya.
- Laporan pengawasan eksternal Berdasarkan hasil pengawasan eksternal yang
dilakukan penyelenggara pengawasan kualitas air minum, laporan lebih mengutamakan kepada pengawasan yang menghasilkan analisa uji kualitas air minum yang tidak memenuhi persyaratan.
148 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
b. Frekuensi pelaporan
Sesuai ketentuan pengambilan dan pengujian sampel untuk kualitas air, terdapat perbedaan frekuensi pengambilan dan pengujian sampel untuk parameter kualitas air minum. Untuk parameter fisik – mikrobiologi dilakukan setiap 1 bulan dan parameter kimia setiap 6 bulan, sehingga:• Pelaporan pengawasan kualitas air minum dengan
uji lab parameter mikrobiologi bersifat bulanan• Pelaporan pengawasan kualitas air minum dengan
uji lab parameter kimia bersifat 6 bulanan.
Pengujian kualitas air bersifat kontinue atau terus menerus, sehingga bilamana hasil uji kualitas tidak memenuhi persyaratan, segera dilakukan perbaikan tindak lanjut agar pada pengawasan peride selanjutnya sudah menunjukkan hasil yang memenuhi syarat.Meskipun hasilnya sudah memenuhi syarat, namun pengambilan sampel untuk uji kualitas mikrobiologi terus dilakukan.
c. Penyampaian laporan
Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri Kesehatan.
149RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
9.3 Alur proses pencatatan dan pelaporan
[ROADMAP PKAM] March 2, 2016
92 | Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
9.3 Alur proses pencatatan dan pelaporan
Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Propinsi Pusat
Kader - Pustu Lurah/Kecamatan Penyelenggara air minum
Unit Kes.lingkungan Ka. Puskemas Penyelenggara air minum
Unit Kes. Lingkungan Ka.Din.Kes. Kota/kab Penyelenggra air minum
Unit Kesehatan lingkungan Ka. Din. Kes. Prop
Dit .Kes lingk – Dit Jen Kesma Menteri Kesehatan
Pencatatan Pelaku PKAM
Rencana pengambilan dan pengujian sampel, Detail tiap data sampelInspeksi Kesehatan Lingkungan, pengujian sampel air minum, Upaya yang dilakukan berkaitan analisa hasil laboratorium.
Rencana pengambilan dan pengujian sampel, detail tiap data sampel Inspeksi Kesehatan Lingkungan, pengujian sampel air minum, upaya yang dilakukan berkaitan analisa hasil laboratorium, Permasalahan tidak dapat melakukan tindak lanjut
Rencana pengambilan dan pengujian sampel, detail tiap data sampel Inspeksi Kesehatan Lingkungan, pengujian sampel air minum, upaya yang dilakukan berkaitan analisa hasil laboratorim permasalahan tidak dapat melakukan tindak lanjut
•
Pencatatan penyelenggara /pelaku pengawasan kualitas air minum
• Data dasar SAM • Hasil IKL • Penilaian tingkat
resiko tabulasi hasil
• Tabulasi data dasar • Penetapan sasaran
dan target PKM • Pencatatan dan
Tabulasi hasil IKL • Pencatatan Tabulasi
hasil TRP • Pencatatan dan
Tabulasi pengambilan
• dan pengiriman sampel
• Tabulasi data dasar • Tabulasi hasil IKL • Tabulasi analisa
hasil uji lab f-k-m • Catatan
rekomendasi • cacatan saran
tindak lanjut/permasalan.
• Catatan pemantauan tindak lanjut.
•
Pelaporan penyelenggara air minum
•
• • •
Pelaporan pelaku/penyelenggara PKAM
Bupati/Walikota
Din Kes
Penyelenggara
Penyelenggara AM
Penyelenggara AM
DIT. KL- DiTJen Kesma Din Kes Prop
Bupati/walikota
Din Kes Kab/Kota
150 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
151RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
BAB 10PENUTUP
Demikian uraian Roadmap PKAM 2016 - 2019 sebagai acuan dan panduan implementasi bagi semua pelaku dan pendukung PKAM dari tingkatpusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,Desa/Kelurahan agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019 dapat tercapai, untuk selanjutnya Provinsi dan Kabupaten menggunakannya sebagai acuan untuk menetapkan target indikator kinerja masing-masing daerah dengan menyesuaikan capaian indikator kinerja PKAM hingga saat ini. Dengan demikian diharapkan target indikator kinerja PKAM terealisasi sebagai upaya mendukung universal acces.
152 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
153RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional
154 RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional