RINGKASAN EKSEKUTIF MEMBERDAYAKAN KEUANGAN … · PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN Sudah menjadi...

RINGKASAN EKSEKUTIF

MEMBERDAYAKAN KEUANGANMIKRO SYARIAH DI INDONESIA

PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa sektor usaha mikro memiliki daya adaptasi yang begitu tinggi. Hambatan yang ada selalu menjadi tantangan yang berhasil memunculkan inovasi dalam rangka menjaga sektor mikro tetap hidup. Kemunculan LKM merefleksikan kemampuan adaptasi sektor usaha mikro. Uniknya inovasi tersebut tidak terbatas pada kemunculan lembaga keuangan, tetapi juga inovasi dalam menawarkan produk, baik pendanaan maupun pembiayaan, cara dan syarat pelayanan, infrastruktur dan standard pelaporan. Dengan karakteristik kelompok masyarakat yang tidak terpelajar, tata kelola usaha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis yang tidak pasti, membuat kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro-kecil dinilai berisiko tinggi untuk diberi akses modal oleh lembaga keuangan formal. Kondisi ini membuat masyarakat miskin dan usaha mikro kecil umumnya melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam mendapatkan kesempatan berusaha melalui akses pada modal usaha. Lembaga Keuangan Mikro hadir untuk merespon kebutuhan akses keuangan kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal terutama dalam memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan. Pada awalnya, hadirnya LKM ini sebagai respon dari lahirnya sistem ekonomi yang dirasa kurang berpihak pada masyarakat kecil dan usaha mikro. Dengan semangat itu, lahirnya LKM sebagian besar diinisiasi oleh masyarakat sendiri (buttom up) meskipun ada beberapa kasus yang diinisiasi oleh pihak otoritas atau pemerintah. Meskipun kebutuhan masyarakat terhadap produk LKM semakin berkembang, seperti produk tabungan, asuransi, dan lain-lain, produk pembiayaan atau kredit tetap merupakan yang paling dominan dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan usaha mikro. Karakteristik dari produk LKM

xi

BANK INDONESIABANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

MeMberdayakan keuangan Mikro Syariah di indoneSia

tercermin dari ketidakseimbangan antara sumber pendanaan dan target pembiayaan/kredit yang cenderung mengalami defisit yang ditandai dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan.

Dengan kondisi tersebut, LKM terpaksa harus bergantung pada sumber pendanaan dari lembaga keuangan yang lebih besar yang bertindak sebagai induknya (APEX) atau lembaga perbankan lainnya. Dengan model pendanaan seperti itu, LKM cenderung mengenakan suku bunga/margin pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan suku bunga/margin pembiayaan yang berlaku di perbankan pada umumnya. Dari sisi kelembagaan, koperasi dianggap sebagai bentuk yang lebih cocok karena adanya faktor kesetaraan dari semua pihak yang terlibat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dengan semangat kebersamaan. Sementara itu, konsep keuangan syariah dalam konteks inklusi keuangan terhadap masyarakat miskin diwujudkan dalam dua tahapan. Tahap pertama, membantu golongan masyarakat sangat miskin (the poorest of the poor) melalui program inklusi sosial (socially included) yang dibiayai dari dana sosial (social funds) seperti zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Tahap kedua, membantu masyarakat golongan miskin dan usaha mikro melalui jalur komersial (financially included) yang dibiayai dari dana komersial (commercial funds).

Permasalahan kemiskinan sejauh ini masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Strategi pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu upaya menyediakan kesempatan akses udaha bagi rakyat miskin menjadi pilihan banyak negara-negara berkembang. Jumlah masyarakat miskin di dunia masih menunjukkan angka yang cukup besar dan kondisinya memprihatinkan. Program-program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan masih belum sepenuhnya menuntaskan persoalan kemiskinan. Lembaga keuangan formal yang mempunyai jangkauan luas bahkan di tingkat global ternyata juga menghadapi kendala di dalam menjangkau golongan masyarakat yang sangat miskin tersebut. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan usaha mikro, menjadikan kelompok ini secara teknis dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh dukungan

xii



kredit atau pembiayaan (unbankable). Menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat baik di tingkat global maupun domestik berinisiasi untuk membentuk LKM yang sistem operasional dan produknya disesuaikan dengan karakteristik target pasarnya yaitu kelompok miskin dan usaha mikro. Operasional LKM pada tiap-tiap negara memiliki kekhasannya sendiri mengikut kondisi lingkungan, seperti budaya, agama dan corak hukum.

Sementara itu, hadirnya LKM di Indonesia juga diilhami oleh semangat yang sama dengan lahirnya LKM di berbagai Negara di dunia, dengan karakteristiknya sendiri. Namun secara substansi, kehadiran lembaga keuangan mikro ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan usaha mikro yang masih termarginalkan dari akses keuangan formal dan berskala besar. Terdapat beberapa tipe LKM yang dapat dibedakan dari basis operasionalnya yang terdiri dari LKM berbasis koperasi, LKM berbasis perbankan, LKM berbasis adat, dan LKM berbasis lembaga daerah. Eksistensi LKM di Indonesia terbukti telah memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan perekonomian utamanya usaha mikro dan juga menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, seperti kejadian krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997-1998 yang lalu. Di samping prestasi secara ekonomi yang dapat diukur seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain, sebenarnya LKM juga besar peranannya dalam membantu persoalan dari dimensi sosial dan politik meskipun tidak mudah untuk mencari indikator yang mewakili hal tersebut. Prestasi dan kontribusi yang besar dari LKM Indonesia juga telah diakui dan bahkan menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi lahirnya LKM di berbagai negara termasuk Grameen Bank di Bangladesh.

Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, agama Islam cukup signifikan mempengaruhi prilaku masyarakat dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pengaruh agama Islam juga akhirnya mempengaruhi sektor usaha dan keuangan mikro di Indonesia. terdapat pengusaha mikro-kecil yang secara preferensi lebih memilih berhubungan dengan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan keyakinan Islamnya, ini yang secara umum menjadi alasan munculnya lembaga keuangan mikro syariah. Artinya lembaga

xiii



keuangan mikro syariah muncul karena kebutuhan masyarakat pada jasa pelayanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya focus pada kaidah hukum Islam (syariah) dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai moral Islam yang melekat pada aktivitas ekonomi. Beberapa nilai (values) Islami adalah sikap kepedulian, kepekaan terhadap kondisi kemiskinan yang disertai dengan kemauan untuk berbagi serta mencari ide-ide kreatif di dalam mencari solusi terhadap masalah kemiskinan tersebut. Nilai-nilai tersebut sangat selaras dengan semangat yang mendasari lahirnya Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah (LKMS). Dengan semangat tinggi yang didasari oleh nilai-nilai Islami tersebut, LKMS baik di tingkat global maupun yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik yang khas yaitu adanya kedekatan emosional dan kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat miskin dimana LKMS berada. Atau dengan kata lain, LKMS hadir di tengah-tengah masyarakat miskin dan usaha mikro sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial sekaligus menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam mencari solusi kreatif terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi.

Beberapa faktor yang menentukan warna dan posisi lembaga keuangan mikro syariah, yaitu: (i) prinsip syariah yang teraplikasi pada produk dan akad syariah seperti bentuk syirkah, prinsip saling membantu (ta’awun) dan akad bagi hasil, sangat sesuai dengan kondisi masyarakat miskin dan usaha mikro-kecil; (ii) praktik keuangan syariah memiliki kelebihan pada nilai-nilai moral Islam yang menuntut untuk mengutamakan masyarakat duafa atau masyarakat kecil yang tidak beruntung secara ekonomi; (iii) praktik keuangan mikro syariah melengkapi keberadaan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan jasa keuangan, dari kelompok masyarakat miskin sampai dengan kelompok usaha besar; (iv) keberadaan praktik keuangan mikro syariah sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara-negara muslim yang mayoritas berstatus sebagai negara berkembang, dimana kelompok usaha mikro-kecil cukup dominan dan kemiskinan masih menjadi masalah utama perekonomian. Praktik

xiv



keuangan mikro syariah di Indonesia saat ini dapat dikatakan ada pada tingkat yang relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki profil ekonomi yang sama dengan Indonesia. Dengan jumlah lembaga keuangan mikro yang sangat banyak dengan variasi bentuk lembaga yang juga cukup beragam, membuat Indonesia pantas dijadikan benchmark dalam pengembangan sektor keuangan mikro syariah oleh negara-negara lain.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sering pula disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana LKM lainnya, tujuan utama lembaga ini adalah menyediakan permodalan bagi masyarakat yang melakukan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak tetapi kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Yang membedakan adalah, BMT memiliki divisi yang beraktivitas social dengan memanfaatkan pengelolaan dana-dana social Islam, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pada awalnya BMT ini bukan merupakan badan hukum tetapi merupakan identitas lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang didirikan oleh komunitas muslim. BMT menjadi sangat terkenal baik di tingkat lokal maupun internasional dan diakui sebagai lembaga yang genuine dan khas Indonesia. Namun dalam perkembangannya, BMT yang lebih banyak mencerminkan semangat (ghiroh) umat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan harus mencari bentuk hukum dari BMT tersebut. Sebagian besar dari BMT yang ada lebih memilih berbadan hukum koperasi, namun tetap menonjolkan BMT sebagai jati dirinya. Dalam hal ini, BMT telah dijadikan sebagai ruh dari LKMS itu sendiri.

Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup menonjol adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang fokus terhadap pelayanan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan berbasis perbankan. Lembaga ini, memang jelas secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 (butir 4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

xv



dimana lembaga yang berperan sebagai otoritas adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kedisiplinan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan kelengkapan infrastruktur yang dimilikinya dalam sektor perbankan, membuat BPRS memiliki lingkungan industri yang cukup mapan jika dibandingkan dengan BMT/KSPPS. Keberadaan BPRS ini juga sangat membantu keberhasilan program pemerintah dalam financial inclusion pada masyarakat yang berada di daerah-daerah. Secara lebih spesifik, menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan, yang dimaksud BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karenanya, BPRS hanya melayani simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan variasi jenis akad yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya pengembangannya, BPRS juga banyak bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik antar lembaga ataupun dengan membentuk sebuah perhimpunan/asosiasi agar dapat saling mendukung antar satu sama lain. Perkembangan BPRS di Indonesia terlihat sangat menggembirakan, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek operasionalnya.

Dengan besarnya pasar keuangan mikro yang tergambar dari jumlah usaha mikro-kecil di Indonesia, maka tidak bisa kesampingkan peran Bank Syariah yang juga masuk memberikan pelayanan jasa keuangan mikro dengan berbagai bentuk atau pendekatan. Bank Syariah berupaya memainkan perannya sebagai intermediary agent dalam memenuhi kebutuhan jasa keuangan bagi masyarakat usaha mikro-kecil. Pelayanan jasa keuangan mikro yang dilakukan oleh Bank Syariah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (i)pendekatan kelembagaan dimana bank syariah secara kelembagaan mendedikasikan model bisnisnya pada pelayanan keuangan mikro saja; (ii) pendekatan divisi dimana bank syariah memiliki divisi khusus yang melayani kebutuhan jasa keuangan bagi usaha mikro-kecil; (iii) pendekatan produk dimana bank syariah hanya menyediakan produk bagi usaha mikro-kecil; dan (iv) pendekatan kemitraan (linkage) dimana bank syariah beker jasama dengan lembaga keuangan mikro

xvi



syariah. Keterbatasan jangkauan dan jaringan pelayanan serta SDM yang memiliki kompetensi dalam bertransaksi dan melayani segmen masyarakat usaha mikro-kecil, maka untuk menjangkau masyarakat usaha mikro-kecil kemitraan bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menjadi sangat krusial dilakukan. Karena, pada saat yang sama hampir semua lembaga keuangan mikro memiliki keterbatasan pada kapasitas pelayanan akibat terbatasnya volume usaha mereka. Selain itu kecenderungan masyarakat (termasuk masyarakat miskin dan usaha mikro-kecil) yang lebih suka menyimpan dana di bank daripada di lembaga keuangan mikro. Kecenderungan ini disebabkan karena bank memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan lembaga keuangan mikro.

Jika dilihat dari perspektif sosial dan moral, keberadaan lembaga keuangan mikro pada dasarnya merupakan medium bagi siapa saja dalam memberi manfaat bagi orang yang membutuhkan. Peluang selalu terbuka bagi seluruh ummat manusia apalagi untuk melakukan misi mulia mengatasi problematika kemiskinan. Dengan demikian, aktivitas keuangan mikro sepatutnya dapat terus berkembang mengingat semakin banyaknya masyarakat yang peduli dengan masyarakat yang tidak tidak memiliki kemampuan ekonomi. Di samping itu, pasar yang besar dari sektor usaha mikro kecil dimana banyak pengusaha yang ingin dilayani menggunakan prinsip syariah, membuat sektor keuangan mikro diperkirakan akan terus tumbuh. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, sejumlah tantangan berat harus dihadapi dan perlu diupayakan penyelesaiannya secara terstruktur dan komprehensif sebagai upaya bersama (concerted effort) dari semua pihak yang terlibat mulai dari otoritas sampai dengan LKM itu sendiri. Dari sejumlah tantangan yang dihadapi beberapa yang patut dicatat adalah masih rendahnya kualitas SDM, sistem administrasi yang masih tidak tertib bahkan cenderung buruk, aspek legalitas yang lemah terkait dengan aset yang dimiliki, sampai pada belum harmonisnya pengaturan terhadap LKM dari berbagai otoritas yang membawahinya.

xvii



RINGKASAN EKSEKUTIF MEMBERDAYAKAN KEUANGAN … · PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN Sudah menjadi...

Documents

Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF MEMBERDAYAKAN KEUANGAN … · PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN Sudah menjadi...