Rilis Bersama Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN 14 ... · Komite K2 telah menyampaikan hasil...
Transcript of Rilis Bersama Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN 14 ... · Komite K2 telah menyampaikan hasil...
Rilis Bersama
Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN
14 Maret 2018
Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN Terus Mendorong Pelaku Jasa Konstruksi
Nasional Mengutamakan Keamanan dan Keselamatan Konstruksi
Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa
konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku jasa konstruksi
nasional meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi sesuai yang telah diatur dalam UU No.2
tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya.
Komitmen tinggi atas Keamanan dan Keselamatan Konstruksi ditunjukan salah satunya dengan
adanya Surat Edaran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tanggal 3 Desember 2015 tentang Biaya
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum. Pada 24 Januari 2018 juga telah dibentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2)
yang diketuai oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan beranggotakan para
ahli.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama-sama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengambil langkah dengan mengumumkan
penghentian sementara terhadap pekerjaan konstruksi layang pada tanggal 20 Februari 2018 silam yang
dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite K2 terhadap pekerjaan konstruksi layang yang dilakukan oleh 36
badan usaha dimana sebagian besar adalah proyek yang dimiliki oleh BUMN Karya.
Komite K2 telah menyampaikan hasil evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan yang
dihentikan sementara kepada Menteri Basuki. Memperhatikan hasil evalusi Komite K2, Menteri Basuki
membuat surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno perihal Penyampaian Rekomendasi pada tanggal 9
Maret 2018.
Surat rekomendasi tersebut memuat beberapa hal penting sebagai berikut : 1) BUMN Karya
bidang konstruksi untuk melakukan peningkatan manajemen terhadap proses-prose yang terkait dengan
SOP (Standar Operating Procedure), standarisasi, kalibrasi, sertifikasi alat dan operator serta masa layanan
peralatan. 2) Keberadaan dan persetujuan 3 (tiga) pihak (Pemilik, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas)
dalam pelaksanaan pekerjaan terutama yang memiliki potensi risiko tinggi termasuk pada shift pekerjaan
tambahan. 3) Proses pemilihan dan pembinaan sub kontraktor agar memenuhi kriteria teknis yang
dipersyaratkan. 4) Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan proyek infrastruktur. Selanjutnya agar dipastikan bahwa hasil evaluasi Komite K2
dilaksanakan.
Mengenai pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab di BUMN Karya, Menteri
Basuki menyerahkan kepada Menteri BUMN menindaklanjuti rekomendasi sebagai bentuk tanggung
jawab atas kecelakaan konstruksi pada proyeknya sesuai dengan derajat kesalahan yang terjadi.
“Kementerian BUMN menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semua rekomendasi
Kementerian PUPR terkait dengan perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan di setiap proyek
konstruksi yang dilaksanakan oleh BUMN, " jelas Menteri Rini di Jakarta (14/3/2018).
Selanjutnya, Menteri Rini memastikan pihaknya akan menjalankan rekomendasi dari
Kementerian PUPR, termasuk menginstruksikan direksi BUMN terkait menjalankan sanksi yang telah di
rekomendasikan.
Dalam butir terakhir, Kementerian PUPR juga merekomendasikan dibentuknya unit kerja khusus
yang menangani QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) dan bertanggungjawab langsung
kepada Direktur Utama. (*)
------------------------
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Krisno Yuwono
(Kabag Humas Kementerian PUPR)
Ferry Andrianto
(Kabag Humas Kementerian BUMN