Revisi Road Map Pembinaan - kki.go.id · PDF file- PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN ......
-
Upload
phungquynh -
Category
Documents
-
view
237 -
download
11
Transcript of Revisi Road Map Pembinaan - kki.go.id · PDF file- PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN ......
RANGKUMAN
KELOMPOK 3
KOORDINASI SISTEM PEMBINAAN
www.kki.go.id
• Ranah: Preventif – pelaksanaan – kuratif – Hulu – Hilir
• Dokter sebagai subyek dalam keadaaan normal dan abnormal
• Perhatikan aspek input – proses – output
• Strategi: Informasi, edukasi, komunikasi, advokasi
• Perhatikan sektor industri
• Otonomi daerah (ST, SIP, dll)
Latar Belakang
PENGERTIANKoordinasi Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran instansi pemerintah pusat,
instansi pemerintah daerah,
institusi pendidikan kedokteran (dr,drg)
organisasi profesi di bidang kedokteran (dr,drg)
asosiasi rumah sakit pendidikan
INPUTPROSESOUTPUT
SISTEM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Identifikasi Masalah
• kesadaran dokter dan dokter gigi atas peraturanperundang-undangan tentang praktik kedokteran
• kesepahaman diantara para penegak etik, disiplin, danhukum;
• sumber daya manusia yang mendukung penegakandisiplin;
• perbaikan standar kendali mutu dan kendali biaya;
• pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan praktikkedokteran.
MISI 1. Menyempurnakan produk hukum (legislasi dan
regulasi) yang responsif terkait pelaksanaan praktikkedokteran serta meningkatkan advokasi dansosialisasinya.
2. Memperkuat kemitraan dengan semua Pengandil danmeningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan praktik kedokteran danpenyelenggaraan Sistem Pembinaan PraktikKedokteran.
3. Memperkuat sumber daya dan meningkatkan kapasitasserta kapabilitas sumber daya manusia dalampelaksanaan praktik kedokteran dan penyelenggaraanSistem Pembinaan Praktik Kedokteran.
Kegiatan :
Review kebijakan/peraturan perundanganterkait Pembinaan Praktik Kedokteran
DARI HULU SAMPAI HILIR
UU Nakes
Review Perkonsil
Harmonisasi perkonsil-permenkes-permendikti
PERTEMUAN KOORDINASI KKI DENGAN STAKEHOLDER (SETAHUN SEKALI)
IDENTIFIKASI SISTEM PEMBINAAN MASING2 STAKE HOLDER (2014)
BIMBINGAN TEKNIK
MONITORING PELAKSANAAN KEPUTUSAN MKDKI
INDIKATOR OUPUT :
- PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIK
- PEDOMAN DAN SOP MONEV PELAKSANAAN PUTUSAN MKDKI
- SOP MONITORING PENGADUAN
Diskusi Koordinasi Pembinaan
INDIKATOR OUPUT :
-PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIK
-PEDOMAN DAN SOP MONEV PELAKSANAAN PUTUSAN MKDKI
PETA POLA PEMBINAAN PADA RANAH PREVENTIF, KURATIF DAN
MONITORING
(ke excel)
Preventif
• Beberapa hal agar dikategorikan dalam bidang preventif: – Advokasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan terkait pembinaan
praktik kedokteran. – Sebagai upaya preventif perlu dipertimbangkan mengeni
pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengaduan secara benar, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui online dll, sehingga hak masyarakat akan informasi terpenuhi
– Perlu melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan dibuat instrumen utk action plan, sehingga sistem pembinaan dapat applicable.
– sanksi pelanggaran berupa downgrading (pada masa PPDS)) hilang dari preventif (No 11 pada kolom preventif)
– (Pelatihan-pelatihan terkait mediasi, persidangan) harus mempertimbangkan rasionalitas, mengingat dr/drg yang tidak mungkin melakukan mediasi untuk independensi penegakkan disiplin profesi (No 16 pada kolom preventif)
PREVENTIF• sosialisasi peraturan-peraturan(perizinan PPDS di RS, UU
Praktik Kedokteran)) perlu diperluas tidak hanya terbatas perizinan PPDS di RS, UU Praktik Kedokteran saja. (No 17 pada kolom preventif)
• (masalah di hulu: menata lingkup kewenangan secara horizontal dan vertikal)perlu dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing institusi misalnya standar pendidikan merupakan kewenangan kolegium namun pengesahannya dilakukan oleh KKI. (No 23, pada kolom preventif)
• (output komite medik tercapai), adalah terkait dengan audit mutu oleh komite medik, maka ditambahkan pada preventif juga. (No 5, pada kolom kuratif)
• Surat penugasan khusus agar dikeluarkan hanya atas mempertimbangkan aturan2 ttg penugasan khusus, misalnya kebutuhan daerah akan tenaga dokter/dokter gigi dan mempertimbangakan komposisi dokter/dokter gigi dengan penduduk.
KURATIF• (Output komite medik tercapai), terkait dengan audit mutu
oleh komite medik, maka ditambahkan pada preventif juga.(No 5 kuratif)
• (Sanksi tertulis dan penaahanan SIP bila melanggar), frase-nya diperbaiki karena tidak semua pelanggaran disiplin dr/drg diberi sanksi cabut STR yang berimplikasi pada cabut SIP. (No 6 kuratif)
• Pembina, pengawas dan pengendali telah digeser ke badan PTSP shg tidak dapat memberikan izin, yang kompetensinya bukan kesehatan sehingga tidak mengerti ttg kesehatan. Jika terdapat permasalahan maka keluarkan rekomendasi utk cabut. Mohon KKI memberi payung hukum sehingga dapat membantu memecahkan masalah ini melalui upaya kuratif.
• Mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolutiondapat dilakukan sepanjang tidak masuk dalam ruang lingkup hukum publik dan tidak dilakukan oleh MKDKI
MONITORING
• (Kendali mutu kendali biaya) dikaitkan dengan SPO (Nomor 14)
• Penataan status/penataan pemberian perizinan dokter dan dokter gigi di RSGMP dan ARSPI
• Pembina, pengawas dan pengendali telah digeser ke badan PTSP shg tidak dapat memberikan izin, yang kompetensinya bukan kesehatan sehingga tidak mengerti ttg kesehatan. Jika terdapat permasalahan maka keluarkan rekomendasi utk cabut. Mohon KKI memberi payung hukum sehingga dapat membantu memecahkan masalah ini melalui upaya monitoring.
Diskusi I : BIMBINGAN TEKNIK
DISIPLIN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI
Model 1
KKI : Memfasilitasi Narasumber
Dinkes : Memfasilitasi Peserta
Model 2
KKI : memfasilitasi Narasumber
IDI/PDGI : memfasilitasi Peserta
Model 3 :
iDI/PDGI : pemberdayaan masyarakat
KKI/DINKES : fasilitasi Narasumber (KKI)
Mekanisme Monev Pelaksanaan Keputusan
• Sidang baca Keputusan MKDKI terbuka
• Menjaga kepercayaan masyarakat kepada MKDKI dan KKI terhadap dokter yang melanggar disiplin, memerlukan koordinasi organisasi profesi, Dinkes, dan Fasyankes
• Perlu memperkuat pendampingan yang baik dan benar kepada Teradu yang belum tentu melakukan pelanggaran disiplin